BMT & UMK

Download BMT & UMK

Post on 24-Jun-2015

505 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah.1 Akan tetapi perbankan secara tehnis di lapangan belum menyentuh terhadap usaha mikro Kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil, hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru prosentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UMK tidak terpenuhi yang pada akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UMK itu sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia. Pada sisi lain di sektor keuangan mikro, sebenarnya ada kegiatan individu dari masyarakat yang sudah memperhatikan hal tersebut sehingga kelompok individu tersebut memberikan permodalan yang dibutuhkan UMK. Individu tersebut sering dikenal di masyarakat umum sebagai rentenir2. Akan tetapi keberadaan rentenir itu sendiri tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak, karena justru ada beberapa permasalahan yang signifikan dalam bentuk kegiatan individu tersebut, diantaranya adalah bentuk permodalan yang dilakukan rentenir. Para rentenir biasanya meminjamkan uang mereka kepada peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan dengan jangka waktu relative pendek, sehingga praktek ini secara tidak langsung belum1</p> <p>Dwi Sunyikno,2008, paper makalah berjudul: Rentenir VS BMT, disampaikan dalam Focus Discussion Group Temu Ilmiah Nasional Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Sharia Economic Forum UGM di MMTC Jogja. 2 Konklusi dari sejarah BMT yang ditulis oleh Heri Sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi (2007) cetakan ke-empat. Ekonosia. Yoyakarta, h. 97.</p> <p>1</p> <p>memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil, akan tetapi menambah masalah perekonomian mereka yang sudah kompleks. Oleh Karena itu dibutuhkan instansi keuangan mikro baru yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya. Dalam sejarah perekonomian umat muslim, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu bait al maal yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut sebagai mustahik. Adapun sumber dana dari baitul maal tersebut adalah dari dana zakat, infak, pajak dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh khalifah (pemimpin) umat Islam pada waktu itu. Namun demikian institusi tersebut telah hilang dengan keruntuhan bentuk khilafah (kepemimpinan) pada umat tersebut pada akhir-akhir abad 16 masehi, sehingga dana penyeimbang ekonomi umat secara otomatis tidak ada lagi selain dari hasil pajak oleh pemerintah masing-masing. Dalam perkembangannya, di Indonesia sekarang ada beberapa pihak yang menyambungkan permasalahan ekonomi saat ini (abad 20) dengan kontribusi bait al maal pada masa kekhilafahan Islam dahulu, sehingga muncul konsep bait al maal wa at tamwil walaupun konsep itu hanya dapat berjalan pada sektor mikro, dikarenakan tidak ada lembaga Negara yang memperhatikan fenomena perkembangan BMT dengan sentralisasi BMT menjadi lembaga keuangan atau paling tidak menjadi salah satu pilar pendapatan Negara Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena multi agama yang ada di Indonesia menjadi kepentingan politik di Indonesia. Terlepas dari fenomena di atas, secara dinamis BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi baitul maal itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga itu yaitu baituttamwil atau lembaga pendanaan, sehingga selain mempunyai dana 2</p> <p>untuk kegiatan konsumtif dari para mustahik ada juga instrumen pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi UMK yang tentunya sesuai dengan prinsip yang ditentukan oleh Islam atau sering disebut dalam tulisan ini nantinya dengan prinsip syariah, sehingga pada akhirnya diharapkan BMT ini diharapkan dapat menjadi penyokong UMK dan menggantikan praktek rentenir (bank plecit) yang dianggap mencekik UMK dalam jeratan hutang yang berkepanjangan itu dan pada akhirnya menyeimbangkan pasaran Indonesia secara umum. B. Rumusan Masalah Untuk mencapai memformulasikan strategi pengembangan terpadu UMK melalui BMT, maka tim penulis memfokuskan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah berikut: 1. Bagaimana mengembangkan UMK melalui BMT? 2. Sistem apa saja yang bisa digunakan oleh Isntansi Negara beserta swasta melalui BMT dalam pengembangan UMK secara terpadu? C. Tujuan Penulisan Sebagaimana usaha untuk menjawab rumusan masalah, maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mencari formula dan pola yang baik untuk mengembangkan UMK melalui BMT. D. Manfaat Penulisan 1. Manfaat teoritis Sebagai wawasan bagi para akademisi dalam improvisasi sistem operasional BMT untuk pengembangan sector UMK baik dalam skala local dan nasional, sehingga pada nantinya bukan hanya alternative dalam tulisan ini yang ada, akan tetapi muncul alternative-alternatif lain yang lebih unggul dalam dimensi yang lain guna kemaslahatan umum. 2. Manfaat praktis</p> <p>3</p> <p>Secara praktis tulisan ini dimaksudkan dapat digunakan para pengambil kebijakan sebagai salah satu acuan solusi untuk pengembangan manajemen dan memperkuat eksistensi UMK. E. Telaah Pustaka Bait al-maal wa tamwil adalah fenomena tahun 1990-an, kurang lebih 17 tahun yang lalu namun telah nyata memberikan andil yang cukup konkrit dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga banyak diteliti dalam kerangka keilmuan dengan bentuk skripsi maupun tesis. Sedangkan UMK dengan berbagai macam kendalanya juga demikian adanya. Walaupun telah banyak yang melakukan penelitian tentang BMT, sepanjang yang dapat dilacak oleh penulis, belum ada yang merumuskan ataupun memformulasi tentang pengembangan terpadu UMK melalui BMT. Adapun beberapa penelitian dan studi yang sebelumnya telah membahas tentang problematika UMK dan peluang pengembangan BMT sebagai salah satu sektor keuangan mikro, sehingga apabila disinergiskan akan terbentuk kesimpulan sementara bahwa potensi pengembangan UM melalui BMT memang sangat besar. 1. Penelitian tentang UMK a. Mudrajad Kuncoro3 menyebutkan dalam penelitiaannya menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam pengembangan UMK di Indonesia, diantaranya: 1)Adanya Pungutan Liar (PUNGLI) mulai dari proses perizinan sampai pengadaan barang dan ekspor barang tersebut. (kuncoro et.al. 2004, Survey di Batam, Jabotabek, Bandung, Jepara, Surabaya, Bali) 2)Kebijakan makro pemerintahan yang kurang mendukung. 3)Permasalahan kredit yang membebankan usaha kepada pengusaha UMK, antara lain: proses kredit lama dan bunga tinggi dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.</p> <p>3</p> <p>Mudrajad Kuncoro. Makalah Seminar PSAK Catatan Tentang Sektor Industri &amp; UMM 10 tahun Pasca Krisis tahun 2007.</p> <p>4</p> <p>b. Agunan P. Samosir, dalam studi kasusnya menjelaskan tentang hambatan ekspor produksi UM 4, adapun beberapa faktor penghambat diantaranya: 1)Faktor Internal a) Kurang likuiditas (tambahan modal) b)Naiknya upah 2)Faktor eksternal a) Melemahnya nilai tukar rupiah b)Kurangnya akses informasi pasar dalam dan luar negeri c) Turunnya daya beli masyarakat, sebagai akibat dari turunnya pendapatan riil masyarakat d)Menurunnya permintaan pasar e) Kenaikan harga bahan baku f) Kurangnya dukungan pemerintah kepada UMK yang berorientasi pada ekspor. g)Tingginya pungutan 2. Penelitian tentang BMT a. Sholihin, meneliti tentang perilaku konsumen terhadap produk BMT di BMT Kharisma, Magelang, Jawa Tengah. Dalam temuannya di lapangan menyatakan bahwa ada beberapa motif yang mempengaruhi konsumen dalam memilih BMT sebagai mitra usaha5. Diantaranya: 1)Motif konsumen yang cenderung menghindari dari riba (alasan syariah). 2)Adanya hubungan perilaku antara tingkat pendidikan konsumen dengan umur konsumen. b. Sri Sumarni, dalam penelitiannya menitik beratkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah.6 Ada tujuh faktor, yakni sistem4</p> <p>Merupakan hasil penelitian di Sentra Industri Kasongan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun Anggaran 2000 Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan. 5 Sholihin (2003). Hasil penelitian tentang perilaku konsumen terhadap produk BMT di BMT Kharisma, Magelang, Jawa Tengah, ditulis untuk data penyelesaian tesis S2 MSI UII 6 Sri Sumarni, dalam penelitian untuk skripsinya dengan judul Analisis Korelasi Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Penabung pada</p> <p>5</p> <p>operasional BMT, lokasi BMT, pelayanan BMT, tingkat keuntungan yang diterima oleh nasabah, produk BMT, informasi yang diperoleh dan pemahaman nasabah tentang riba. c. Jannes Situmorang dalam penelitiannya tentang aspek kelembagaan dan keuangan usaha BMT di 9 (sembilan) propinsi yang meliputi : Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Angka-angka pertumbuhan dapat mencerminkan tingkat perkembangan BMT yang sesungguhnya.Tabel 1. BMT sampel menurut nilai assetnya</p> <p>F. Metode Penulisan Metode penulisan dalam karya ilmiah ini dilakukan dengan beberapa tahap: 1. Pencarian data, dimaksudkan dengan mencari data-data pendukung penulisan yang sesuai dengan bahasan tim penulis sehingga mencapai kesimpulan yang maksimal diakhir pembahasan. 2. analisis content, dimaksudkan dengan penelaahan data-data yang sudah dikumpulkan guna kevaliditasan data sehingga keakuratan data dapat dipertanggungjawabkan. 3. Formulasi alternative, dimaksudkan dengan pembuatan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi baru baik itu dalam saran pengembangan UMK dengan BMT sampai langkah-langkah dalam kebijakan tersebut.</p> <p>Baitul Maal wat Tamwil: Studi Kasus pada BMT Abidin di kalurahan Banyuanyar kecamatan Banjarsari Surakarta. Hal. 8.</p> <p>6</p> <p>Dengan</p> <p>sistematika</p> <p>penulisan</p> <p>bab</p> <p>I</p> <p>membahas</p> <p>tentang</p> <p>pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka dan metode penulisan karya ilmiah. Bab II membahas tentang tinjauan umum akan usaha kecil dan menengah serta bait al maal wa attamwil dari pengertian keduanya sampai perkembangannya. Bab III merupakan analisa beberapa data yang disajikan pada bab sebelumnya yang akan membentuk formulasi hasil analisis itu sendiri. Bab IV merupakan kesimpulan dari pembahasan, serta saran dan rekomendasi dari karya tulis ilmiah ini.</p> <p>7</p> <p>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UMK DAN BMT A. Tinjauan umum tentang UMK 1. Definisi UMK Berdasarkan undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil bahwa yang disebut Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan sebesar 1 (satu) miliar rupiah atau kurang.7 2. Karakteristik UMK Ada beberapa karakteristik yang dapat menggambarkan jenis usaha mikro dan kecil dalam pembahasan ini. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut8: Usaha Mikro memiliki karakteristik sebagai berikut antara lain:1) jenis komoditinya berubah-ubah dan sewaktu waktu dapat berganti produk/usaha, 2) tempat usahanya tidak selalu menetap atau sewaktu-waktu dapat pindah 3) belum adanya pencatatan keuangan usaha secara baik, 4)sumber daya manusianya rata-rata sangat rendah yakni SD-SMP, 5) pada umumnya belum mengenal perbankan dan lebih sering berhubunngan dengan tengkulak atau rentenir, 6)umumnya usaha ini tidak memilki ijin usaha. Usaha Kecil biasanya ditandai dengan 1) Jenis barang atau komoditinya tidak gampang berubah, 2) mempunyai kekayaan maksimal 200 Juta dan dapat menerima kredit maksimal 500 Juta, 3) lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, 4) sudah memiliki pembukuan walaupun masih sederhana artinya pencatatan administrasi keuangan perusahaan sudah mulai dipisah. 5) memiliki legalitas usaha atau perijinan lainnya, 6) sumber daya manusianya7 8</p> <p>Laporan Badan Pusat Statistik, sensus ekonomi 2006 dalam statistk UKM 2007, hal.1. Neddy Rafinald, 2006, Memeta Potensi dan Karakteristik UKM Bagi Penumbuhan Usaha Baru, ditulis pada jurnal infokop no. 29 tahun XXII, 2006</p> <p>8</p> <p>sudah lumayan baik, dari aspek tingkat pendidikan yakni rata tingkat SMU, 7) sudah mulai mengenal perbankan. 3. Perkembangan UMK Perkembangan jumlah UMKM periode 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 3,88 persen yaitu dari 48.929.636 unit pada tahun 2006.9 Sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Jasa-jasa; serta (5) Pengangkutan dan Komunikasi dengan perkembangan masingmasing sektor tercatat sebesar 53,57 persen, 27,19 persen, 6,58 persen, 6,06 persen dan 5,52 persen.Grafik 1. Proporsi Sektor Ekonomi UKM Berdasarkan Jumlah Unit Usaha Tahun 2006Keuangan, Persewaan dan Jas a Perusahaan; 0,17% Pengangkutan dan Komunikasi; 5,52%</p> <p>47.102.744 unit pada tahun 2005 menjadi</p> <p>Jasa - Jasa; 6,06%</p> <p>Perdagangan, Hotel dan Restoran; 27,19% Bangunan; 0,34% Pertambangan dan Penggalian; 0,54% Listrik, Gas dan Air Bersih; 0,03% Industri Pengolahan; 6,58%</p> <p>Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; 53,57%</p> <p>Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-turut adalah sektor (1) Listrik, Gas dan Air Bersih; (2) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; (3) Bangunan; serta (4) Pertambangan dan Penggalian dengan perkembangan masing-masing tercatat sebesar 0,03 persen, 0,17 persen, 0,34 persen dan 0,54 persen. Usaha mikro dan kecil mendominasi dari sisi unit usaha (99,1%) dan penyerapan tenaga kerja (84,4%), dengan perbandingan 2 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha mikro dan 3 tenaga kerja per unit usaha untuk usaha kecil.9</p> <p>Laporan Badan Pusat Statistik, sensus ekonomi 2006 dalam statistk UKM 2007, hal. 15.</p> <p>9</p> <p>Sebaliknya industri besar dan menengah, yang jumlah unit usahanya hanya 0,9%,...</p>