blog.ub.ac.idblog.ub.ac.id/andimudj/files/2013/11/pasal-28.docx · web viewpenyediaan air untuk...

TUGAS PRAKTIKUM PERTANIAN BERLANJIT

ANALISIS PASAL

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Kuliah

Mata Kuliah Pertanian Berlanjut

Disusun Oleh:

Andi Mudjianto 115040100111123

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

PROGRAN STUDI AGRIBISNIS

MALANG

2013

LAHAN

Substansi

(Pasal 27 ayat 2, UUD 1945)

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layakbagi

kemanusiaan.”

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke 3 (socially just)

Dalam kehidupannya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat pekerjaan dan

menjalankan kehidupannya dengan layak.Memiliki karakter yang humanistik

(manusiawi).

Analisis

Hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi warga negara adalah suatu hal yang

sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kesimpulan

Klausal tersebut di atas selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut

Substansi

(Pasal 28 A)

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya.”

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke 3 (socially just)

Dalam kehidupannya setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya.

Bertransaksi, memperoleh informasi pasar melakukan pemuliaan maupun

pengembangan tanaman pertanian.

Analisis

Hak mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak untuk setiap orang.

Bertahan untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Saliang menukar (transaksi jual

beli barang), memiliki tanah pertanian untuk mempertahankan kehidupannya dalam

memenuhi kebutuhan, melakukan pemuliaan maupun pengembangan tanaman pertanian

maupun informasi pasar.

Kesimpulan

Pasal 27 ayat (2): hak atas penghidupan dan

Pasal 28 A

Klausal tersebut di atas selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut.

Substansi:

Pasal 33 ayat 1 : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.”

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-4(culturally acceptable)

Hubungan serta institusi yang ada mampu menggabungkan nilai-nilai dasar

kemanusiaan seperti kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerja sama dan rasa kasih

sayang. Dimana hal tersebut sama kaitannya dengan asas kekeluargaan.

Analisis:

Usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, merupakan adanya hubungan

institusi yang saling menjaga kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerja sama dan rasa

kasih sayang.

Kesimpulan:

Klausol tsb di atas selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut. Dengan adanya

perekonomian berasas kekeluargaan yang dapat mengayomi rakyat

Substansi:

Pasal 33 ayat 2 : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-3(Socially just)

Atas tanah pertanian. Memiliki & melestarikan keanekaragaman hayati.

Analisis:

Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara. Merupakan kepemilikan hak atas tanah pertanian maupun usaha

yang menjadi milik negara, bukan milik petani secara individu.

Kesimpulan:

Klausol tsb di atas tidak selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut, dimana

petani tidak memiliki hak atas tanahnya jika hal tersebut menyangkut hidup orang

banyak.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Substansi:

Pasal 33 ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-3(Socially just)

Atas tanah pertanian. Memiliki & melestarikan keanekaragaman hayati.

Analisis:

Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dimana hak kepemilikan atas tanah bukan

milik individu, namun milik negara, dan negara sebagai pengontrol sumberdaya yang

dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Kesimpulan:

Klausol tsb di atas selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut, dimana negara

juga ikut memiliki dan melestarikan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati agar

dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyatnya.

Substansi:

Pasal 33 ayat 4 : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional.”

Tujuan/indikator pertanian berlanjutke-2(ecologically sound)

Pelestarian sumberdaya alam. Sistem pertanian berorientasi pada ramah lingkungan &

keragaman hayati (biodiversitas). Hal ini sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan yang terdapat pada pasal 33 ayat 4

Analisis:

Demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional. Maksutnya adalah melestarikan ligkungan dengan

senantiasa menjaganya sehingga lingkungan dapat selalu sehat dan menghasilkan provit

maksimal. Dengan begitu keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

dapat dijaga.

Kesimpulan:

Klausol tsb di atas selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut, dimana

lingkungan merupakan faktor penting dalam keberlanjutan yang senantiasa harus dijaga

agar terjai keseimbangan.

Substansi:

Pasal 33 ayat 5 : “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam

undang-undang.”


Fleksibel atau luwes, yang berarti mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi

yang berlangsung terus. Dimana hal ini dapat juga diartikan ketentuan lebih lanjut

mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang, yang mana pasal tersebut

akan di terapkan melihat pada kondisi yang benar-benar sesuai.

Analisis:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang,

merupakan adanya aturan yang lain tentang pasal ini, dilihat dari situasi dan kondisi

pada saat itu.

Kesimpulan:

Klausol tsb di atas selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut. Dimana hukum

bersifat dinamis (dapat berubah sesuai waktu dan keadaan yang ada).

Pasal 1

Substansi:

Pasal 1 ayat 1 : “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia..”


Selaras/sesuai dg sistem budaya yg berlaku. Yaitu dimana budaya Indonesia adalah

persatuan masyarakat Indonesia walaupun memiliki budaya yang berbeda.

Analisis:

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air. Dimana negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Kesimpulan:

UU No. 5 Tahun 1960 (Pokok-Pokok

Agraria)

Klausol tsb di atas selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut. Dimana

terdapat kesatuan yang berarti masyarakatnya saling gotong royong.

Pasal 2.

Substansi:

Pasal 2 ayat 1 : “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-3(socially just)

Menganut asas keadilan. Adanya hak atas tanah pertanian. Serta memiliki dan

melestarikan keanekaragaman hayati. Dan pemuliaan & pengembangan. Semua itu

dimiliki oleh negara, agar dapat di bagikan pada rakyat secara adil, dan negara sebagai

tingkatan tertinggi dapat melindungi dengan melestarikannya.

Analisis:

Semua kekayaan alampada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hal ini berarti negara menganut asas keadilan. Dimana adanya hak ataskepemilikan oleh negara.

Kesimpulan:

Klausol tsb di atas selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut. Dengan

terdapat hak kepemilikan oleh negara maka sumberdaya alam yang ada dapat dikelola

dengan baik dan dijaga kelestariannya.

Substansi:

(UU Nomor 26 Pasal 1 Ayat 1 tahun 2007)

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-2 (ecologically sound )

Kebutuhandasarsebagaipengelolapertanian, individupetani adalah menjaga pelestarian

sumberdaya alam.

UU No 26 Tahun 2007 (Tentang Penataan Ruang)

Analisis:

Untuk memelihara keberlangsungan hidupnya maka setiap individu harus menjaga

pelestarian sumberdaya alam.

Kesimpulan:

Klausal tsb di atas selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut.

Substansi:


Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat

yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-1 economically viable (berkelangsungan

secara ekonomi)

Dari kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan

fungsional maka mampumenghasilkanuntukpemenuhankebutuhan.

Analisis:

Pada sistem jaringan prasarana maka secara langsung dapat menunjang pemenuhan

masyarakat yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pada tingkat sosial ekonomi.

Kesimpulan:


Substansi:


Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik

yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya

seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun

akibat pengaruh manusia.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-2 ecologically sound (ramah

lingkungan)Untukpemenuhankebutuhan masyarakat atau petani bagi setiap individu

akan minimalisasi resiko-resiko alamiah yang mungkin terjadi.

UU Nomor 26 Pasal 1 Ayat 3 tahun 2007

UU No 41 Th 2009 (Perlindungan Lahan Tanaman Pangan

Berkelanjutan)

Analisis:

Pada umumnya setiap manusia khususnya bagi petani yang mempunyai lahan sebagai

tempat pengelolaan lingkungan fisik adalah untuk menunjang pemenuhan kebutuhan

jadi setiap individu dapat minimalisasi resiko-resiko alamiah yang mungkin terjadi.

Kesimpulan:


Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001

Tentang : Pupuk Budidaya Tanaman

UU Substansi Indikator Pertanian Berlanjut

Analisis Kesimpulan

Pasal 1(1) Pupuk adalah bahan kimia atau

organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

System pertanian yang secara umum, memerlukan pemupukan sebagai pembantu peningkatan produksi.

Salah satu input penting untuk mendukung kegiatan usahatani.

Klausol diatas tidak selaras dengan tujuan pertanian berlanjut, karena tidak semua pupuk berbahan kimia.

(2) Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kima, fisika dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.




(3) Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kima, fisika dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.




(4) Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan

Kualitas dan kemampuan agroekosistem dipertahankan

Pupuk haruslah sesuai dengan kebutuhan tanah

Klausol diatas selaras dengan tujuan pertanian berlanjut,

PP No. 8 Tahun 2001 (Pupuk Budidaya Tanaman)

atau unsur hara mikro dan mikroba.

dan ditingkatkan. dan tanaman sehingga tidak terjadi degradasi.

karena pemupukan harus dilakukan dengan tepat dan sesuai kebutuhan.

(5) Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk.

Kebutuhan dasar pengelola pertanian , setiap individu berhak melakukan pengembangan pengelolaan pertanian.

Kebebasan untuk membuat pupuk berdasar sumberdaya yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman.

Klausol diatas selaras dengan tujuan pertanian berlanjut.

(6) Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.


Impor pupuk memicu persaingan dengan produsen pupuk dalam negeri, yang menyebabkan kerugian bagi produsen lokal. Sekaligus menurunkan kemandirian petani.

Klausol diatas tidak selaras dengan tujuan pertanian berlanjut.

(7) Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupukbaik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dan luar negeri.

Kualitas dan kemampuan agroekosistem dipertahankan dan ditingkatkan.

Pengujian supaya pupuk yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan ramah lingkungan.


(8) Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil

Minimalisasi resiko-resiko yang mungkin terjadi.



rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektifitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.

(9) Surat keterangan jaminan mutu adalah surat keterangan yangmenyatakan bahwa pupuk hasil produksi dan atau impor setelah diuji mutunya sebelum diedarkan memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.




(10) Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.

Mampu menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan usahatani.

Pemenuhan input pertanian untuk mendukung kegiatan pertanian secara bijak dan mudah.


(11) Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk di perdagangkan maupun tidak.


Pemenuhan input pertanian untuk mendukung kegiatan pertanian secara bijak dan mudah.


Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk an-organik.


Minimalisasi potensi dampak negative yang disebabkan pemakaian pupuk anorganik.


Pasal 3(1) Pengadaan pupuk an-organik

dilakukan melalui produksi dalam Mampu menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan

Impor pupuk memicu persaingan dengan

Klausol diatas tidak selaras dengan tujuan pertanian

Negeri dan atau pemasukan dan luar negeri.

usahatani. produsen pupuk dalam negeri, yang menyebabkan kerugian bagi produsen lokal. Sekaligus menurunkan kemandirian petani.

berlanjut.

(2) Pupuk an-organik yang diproduksi di dalam negeri dan pupuk anorganik yang diimpor wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya.




(3) Pengadaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.


Kebebasan untuk menyediakan pupuk berdasar sumberdaya yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman.


Pasal 4(1) Peorangan atau badan hukum yang

akan memproduksi pupuk anorganik harus terlebih dahulu mendapat izin dan Bupati atau Walikota setempat.


Pengawasan pengembangan pertanian oleh pemilik otoritas supaya tetap berjalan dalam koridor pertanian berlanjut.


(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagamana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Bupati atau

Kebutuhan dasar pengelola pertanian , setiap individu berhak melakukan pengembangan pengelolaan

Pedoman teknis yang tidak relevan dikarenakan tidak dibentuk oleh menteri pertanian. Hal ini syarat


Walikota dengan memperhatikan pedoman teknis atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan

pertanian. dengan ketidaksesuaian pengadaan input pertanian yang dibutuhkan oleh petani.

Pasal 5(1) Pupuk an organik yang akan

diproduksi oleh perorangan atau badan hukum di dalam negeri harus berasal dan formula pupuk hasil rekayasa dan memenuhi standar mutu.




(2) Formula pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disamping harus memenuhi standar mutu juga harus dilengkapi deskripsi, analisis komposisi dan analisis kadar hara.

Minimalisasi resiko-resiko yang dapat terjadi.



(3) Standar mutu pupuk an-organik sebagamana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).


Pengawasan terhadap kualitas pupuk anorganik oleh lembaga yang khusus menangani bidang pertanian.


(4) Dalam hal pupuk an -organik yang akan diproduksi di dalam negeri atau akan diimpor tetapi belum


Pengadaan pupuk yang kurang bijaksana, karena hanya berdasarkan pada


ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) -nya, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik tersebut.

kemudahan pengadaan pupuk. Harus sudah ada standar mutu yang sesuai sebelum pupuk digunakan.

Pasal 6(1) Untuk menjamin formula pupuk an

organik yang memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan uji mutu dan uji efektifitas sesuai dengan peraturan perundang undanganyang berlaku.


Pengawasan pengembangan pertanian oleh pemegang otoritas supaya tetap berjalan dalam koridor pertanian berlanjut.


(2) Terhadap formula pupuk an-organik yang telah lulus uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sertifikat formula pupuk an-organik oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.




(3) Formula pupuk an organik yang telah memperoleh sertifikat formula pupuk an-organik, sebelum diproduksi harus didaftarkan kepada Menteri untuk memperoleh nomor pendaftaran.




(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Minimalisasi resiko-resiko Pengawasan Klausol diatas selaras dengan

tata cara pemberian sertifikat fomula pupuk an-organik dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

yang dapat terjadi. pengembangan pertanian oleh pemegang otoritas supaya tetap berjalan dalam koridor pertanian berlanjut.

tujuan pertanian berlanjut.

Pasal 7(1) Uji mutu sebagamana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang telah diakreditasi.




(2) Lembaga pengujian sebagamana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian terhadap formula pupuk anorganik.




Pasal 8(1) Uji efektifitas sebagamana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah.


Uji efektifitas maupun kualitas sebaiknya dapat dilakukan oleh siapapun namun harus dengan pengawasan pemegang wewenang, dan sesuai dengan standart yang ditetapkan.

Klausol diatas kurang selaras dengan tujuan pertanian berlanjut.

(2) Untuk dapat melakukan uji efektifitas, perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan.




(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perorangan, badan hukum dan Instansi Pemerintah untuk melakukan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.




Pasal 9(1) Perorangan, badan hukum atau

Instansi Pemerintah yang melakukan uji efektifitas harus melaporkan perkembangan pengujiannya secara berkala kepada Menreri, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukan.




(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana


Pengawasan pengembangan pertanian


dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri.

oleh pemegang otoritas supaya tetap berjalan dalam koridor pertanian berlanjut.

Pasal 10(1) Pupuk an-organik yang

dimasukkan dari luar negeri harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mencantumkan deskripsi pupuk anorganik serta analisis komposisi dan analisis kadar unsur hara, serta lulus uji mutu.




(2) Terhadap pupuk an-organik yang pertama kali di masukan ke dalam wilayah Republik Indonesia disamping dilakukan uji mutu sebagamana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan uji efektifitas, kecuali pupuk an-organik yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).




(3) Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam


Pengawasan pengembangan pertanian oleh pemegang otoritas supaya tetap berjalan


Pasal 6 ayat (1). dalam koridor pertanian berlanjut.

Pasal 11(1) Produsen atau pengimpor pupuk

an organik bertanggung jawab atas kebenaran jenis dan mutu pupuk yang diproduksi dan atau diimpomya dengan ketentuan sebagamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).




(2) Untuk menjamin pemenuhan standar mutu pupuk an organic sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum diedarkan, pupuk anorganik yang diproduksi atau dimipor harus memiliki surat ke terangan jaminan mutu.




(3) Surat keterangan jaminan mutu sebagamana dimaksud dalam ayat (2) di keluarkan oleh lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (1).




Pasal 12(1) Pupuk an-organik yang diedarkan

harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dan terjamin




efektifitasnya serta diberi label. dalam koridor pertanian berlanjut.

(2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :a nama dagang;b. kandungan hara;e. isi atau berat bersih barang;d. masa edar;e. atuian pakai/cara penggunaan; danf. nama dan alamat produsen.




(3) Ketentuan mengenai label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dicantumkan dalam kemasan yang penempatannya mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.




Pasal 13 Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan pupuk an-organik untuk diperdagangkan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan .


Langkah antisipasi supaya tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikkan pihak-pihak yang lainnya.


Pasal 14(1) Perorangan atau badan hukum

yang mengedarkan pupuk an-Minimalisasi resiko-resiko yang dapat terjadi.

Pengawasan pengembangan pertanian


organik wajib menjaga dan bertanggung jawab atas mutu pupuk yang diedarkan sesuai keterangan yang tercantum pada label.

oleh pemegang otoritas supaya tetap berjalan dalam koridor pertanian berlanjut.

(2) Penjagaan mutu pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan, pengemasan, penymipanan,dan pengangkutan pupuk.




(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan pupuk anorganik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri terkait.




Pasal 15 Perorangan atau badan hukum dilarang mengedarkan pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label dan atau pupuk an-organik yang sudah rusak.




Pasal 16(1) Jenis dan penggunaan pupuk an-

organik dilakukan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian

System pertanian berorientasi pada ramah lingkungan dan keanekaragaman hayati (biodiversitas)

Penggunaan pupuk yang bijaksana dan tepat serta memperhatikan dampak penggunaannya.


lingkungan.(2) Ketentuan tentang jenis dan tata

cara penggunaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.




Pasal 17(1) Pemerintah menyelenggarakan

penyuluhan penggunaan pupuk anorganik budidaya tanaman dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

Kemudahan untuk memeperoleh informasi yang mendukung keluwesan petani untuk mengikuti perkembangan ilmu pertanian.

Pemberian tata cara pemakaian pupuk anorganik secara benar, sekaligus meminimalisir dampak negative akibat pemakaian pupuk anorganik.


(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di tetapkan oleh Bupati/ Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Kebutuhan dasar pengelola pertanian , proses pengembangan pengelolaan pertanian.

Pemberian tata cara pemakaian pupuk anorganik secara benar, sekaligus meminimalisir dampak negative akibat pemakaian pupuk anorganik.


Pasal 18 Pengawasan mutu pupuk an-organik dilakukan untuk melindungi kepentingan pengguna, pengedar, pengimpor dan produsen, memenuhi kebutuhan pupuk an-organik, meningkatkan

Minimalisasi resiko-resiko yang dapat terjadi dengan tujuan supaya lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya.

Pengawasan pengembangan pertanian oleh pemegang otoritas dan seluruh anggota masyarrakat supaya tetap berjalan dalam koridor


daya guna dan hasil guna pupuk an-organik serta menjamin kelestarian alam dan lingkungan hidup.

pertanian berlanjut.

Pasal 19 Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, perorangan atau badan hukum yang mengadakan dan atau mengedarkan pupuk anorganik harus melaporkan kepada Bupati atau Walikota setempat.


Pengawasan pengembangan pertanian oleh pemegang otoritas dan seluruh anggota masyarrakat supaya tetap berjalan dalam koridor pertanian berlanjut.


Pasal 20(1) Pengawasan pupuk an-organik

dilakukan sebagai berikut:a. pada tingkat rekayasa formula menjadi kewenangan Menteri;b. pada tingkat pengadaan, baik produksi dalam negeri maupun pemasukan impor, peredaran, dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati atau Walikota setempat.




(2) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk anorganik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.


Pengawasan pengembangan pertanian oleh pemegang otoritas dan seluruh anggota masyarrakat supaya tetap berjalan dalam koridor pertanian berlanjut.


Pasal 21(1) Dalam melaksanakan pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, Menteri dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk an—organik.




(2) Petugas Pengawas pupuk an-organik sebagamana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penerapan standar mutu dan Persyaratan teknis minimal pupuk an-organik, pelaksanaan pengujian mutu dan pengujian efektifitas, penerapan sertifikat formula pupuk anorganik, dan penggunaan nomor pendaftaran.




Pasal 22(1) Dalam melaksanakan pengawasan

sebagamana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, masing-masing Bupati/Walikota dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk.




(2) Petugas Pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan


Pengawasan pengembangan pertanian oleh pemegang otoritas


terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik.

supaya tetap berjalan dalam koridor pertanian berlanjut.

(3) Perorangan atau badan hukum yang melakukan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik, wajib mengizinkan Petugas Pengawas pupuk sebagamana dimaksud dalam ayat (1) untuk melakukan pengawasan di tempat usahanya.




Pasal 23(1) Petugas Pengawas pupuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berwenang :a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk an-organik;b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;c. mengambil contoh pupuk an-organik guna pengujian mutu;d. memeriksa dokumen dan laporan;e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan




perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik.

(2) Dalam hal Petugas Pengawas pupuk an-organik mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan atau kerusakan pada pupuk anorganik yang beredar, Petugas Pengawas pupuk an-organik dapat menghentikan sementara peredaran pupuk an-organik tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu.




(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan mengenai adanya pemalsuandan atau kerusakan pupuk an-organik, maka tindakan penghentian sementara peredaran pupuk an-organik oleh pengawas pupuk berakhir demi hukum.


Sebaiknya pengambilan keputusan tetap dilanjutkan sampai adanya bukti relevan bahwa pupuk anorganik tersebut layak dipakai, meskipun waktu kerja (30 hari) sudah selesai.


(4) Apabila dan hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui bahwa pupuk an-organik tersebut tidak sesuai




dengan label atau rusak, maka Petugas Pengawas pupuk mengusulkan kepada Bupati atau Walikota setempat urituk menarik pupuk an-organik tersebut dari peredaran.

dalam koridor pertanian berlanjut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagamana dimaksud dalam ayat (2) dan penarikan dan peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Bupati atau Walikota setempat.




Pasal 24 Petugas Pengawas pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Pasal 25(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai

tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur oleh Menteri.




(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Minimalisasi resiko-resiko Pengawasan Klausol diatas selaras dengan

tata cara pengawasan pupuk anorganik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Bupati atau Walikota setempat.

yang dapat terjadi. pengembangan pertanian oleh pemegang otoritas supaya tetap berjalan dalam koridor pertanian berlanjut.

tujuan pertanian berlanjut.

Pasal 26(1) Perorangan atau badan hukum

yang menjadi produsen dan atau importir dan atau distributor, yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi.




(2) Izin mengedarkan pupuk an-organik dapat dicabut apabila pupuk anorganik yang diedarkan tidak sesuai label dan atau telah rusak.




(3) Ketentuan dan tata cara pencabutan izin sebagamana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku.




AIR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG SUMBER DAYA AIR

UU Substansi Indikator Pertanian Berlanjut

Analisis Kesimpulan

Pasal 1(1) Sumber daya air adalah air, sumber air, dan

daya air yang terkandung di dalamnya.kualitas & kemampuan agroekosistem (manusia, tanaman, hewan dan organisme tanah) dipertahankan dan ditingkatkan.

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat mendukung untuk kegiatan usahatani.


(2) Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

kualitas & kemampuan agroekosistem (manusia, tanaman, hewan

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat mendukung untuk kegiatan usahatani, baik air di atas maupun di bawah permukaan tanah.


UU No 7 tahun 2004 (Sumberdaya

air)

dan organisme tanah) dipertahankan dan ditingkatkan.

(3) Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

kualitas & kemampuan agroekosistem (manusia, tanaman, hewan dan organisme tanah) dipertahankan dan ditingkatkan.



(4) Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.




(5) Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.


Sumber air dapat berupa sumber yang alami maupun buatan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia.


(6) Daya air adalah potensi yang terkandung kualitas & Air merupakan sumberdaya alam Klausol diatas selaras

dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

kemampuan agroekosistem (manusia, tanaman, hewan dan organisme tanah) dipertahankan dan ditingkatkan.

yang sangat mendukung untuk kegiatan usahatani.

dengan tujuan pertanian berlanjut.

(7) Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pelestarian sumber daya alam.

Rancangan seluruh kegiatan konservasi sumber daya secar terperinci dan sistematis, serta pelaksanaan yang penuh tanggung jawab.


(8) Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.


System pemanfaatan sumber daya air yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan hidupnya.


(9) Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.


Rancangan teknis pemanfaatan dan pemanfaatan sumber daya air yang tepat.


(10) Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.


Pengelolaan dan konversi daerah aliran sungai secara optimal sehingga pelestarian sumber daya air dapat berkelanjutan.


(11) Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang


Daerah Aliran Sungai merupakan rumah bagi air yang bermanfaat sebagai tempat siklus hidrologi yang sangat diperlukan untuk pelestarian sumber daya air.


batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

(12) Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.


Daerah Aliran Sungai merupakan rumah bagi air yang bermanfaat sebagai tempat siklus hidrologi yang sangat diperlukan untuk pelestarian sumber daya air.


(13) Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.

Mampu menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia.

Hak pemanfaatan sumber daya air harus selalu di ikuti dengan tanggung jawab pelestarian sumber daya air bagi setiap individu.


(14) Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.




(15) Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.




(16) Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.


Pengawasan pelestarian sumber daya oleh pemegang otoritas supaya tetap mendukung berjalannya pertanian berlanjut.


(17) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.

Minimalisasi resiko-resiko yang dapat

Pengawasan pelestarian sumber daya oleh pemegang otoritas supaya tetap mendukung


terjadi. berjalannya pertanian berlanjut.(18) Konservasi sumber daya air adalah upaya

memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.


Pelestarian sumber daya air dengan pengelolaan yang tepat dan pemanfaatan yang sesuai kebutuhan dan bijaksana.


(19) Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.




(20) Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Minimalisasi resiko-resiko alamiah yang mungkin terjadi.

Manajemen resiko yang mungkin dapat terjadi akibat pengelolaan sumber daya air yang kurang tepat.


(21) Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.


Manajemen resiko yang mungkin dapat terjadi akibat pengelolaan sumber daya air yang kurang tepat.


(22) Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.




(23) Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.




(24) Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.




(25) Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.




(26) Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.


Pengawasan pelestarian sumber daya oleh pemegang otoritas supaya tetap mendukung berjalannya pertanian berlanjut. Namun sebaiknya di ikuti dengan partisipasi pengelolaan oleh seluruh masyarakat.


Pasal 2 Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.




Pasal 3 Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pelestarian sumber daya alam berbasis pemenuhan kebutuhan hidup manusia.



Pasal 4 Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.




Pasal 5 Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan

Pelestarian sumber daya alam berbasis pemenuhan



produktif. kebutuhan hidup manusia.

Pasal 6(1) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


Terkesan seperti eksploitasi sumber daya air secara besar-besaran tanpa adanya upaya pelestarian.


(2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan sumber daya yang selaras dengan system budaya local yang berlaku.

Mampu lebih mengoptimalkan dalam kegiatan pelestarian sumber daya air karena mendapat dukungan dari masyarakat.


(3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.


Antisipasi resiko yang mungkin disebabkan karena ulah manusia yang tidak sesuai dengan kaidah pertanian berlanjut.


(4) Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan hak guna air.


Hak guna sebaiknya diikuti dengan kewajiban pelestarian sumber daya air.


Pasal 7(1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.




(2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau

Minimalisasi resiko-resiko

Antisipasi resiko yang mungkin disebabkan karena ulah manusia

Klausol diatas selaras dengan tujuan

dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.

yang dapat terjadi.

yang tidak sesuai dengan kaidah pertanian berlanjut.


Pasal 8(1) Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.


Antisipasi resiko yang mungkin disebabkan karena ulah manusia yang tidak sesuai dengan kaidah pertanian berlanjut.


(2) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin apabila:a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atauc. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Pemenuhan kebutuhan dengan meminimalisasi resiko-resiko yang dapat terjadi.

Antisipasi resiko yang mungkin disebabkan karena ulah manusia yang tidak sesuai dengan kaidah pertanian berlanjut. Sekaligus untuk pemerataan pemanfaatan sumber daya air.


(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan-nya.




(4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.




Pasal 9(1) Hak guna usaha air dapat diberikan kepada

perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pelestarian sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia.



(2) Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak

Hubungan serta institusi yang ada

Kegiatan usahatani yang beasaskan keadilan dan rasa


atas tanah yang bersangkutan. mampu menggabungkan nilai-nilai dasar kemanusiaan.

saling menghargai terhadap sesama.


(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

Hubungan serta institusi yang ada mampu menggabungkan nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Kegiatan usahatani yang beasaskan keadilan dan rasa saling menghargai terhadap sesama.


Pasal 10 Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 11(1) Untuk menjamin terselenggaranya

pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.




(2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.




(3) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.


Pelestarian sumber daya air dengan pengelolaan yang tepat oleh seluruh masyarakat dan pemanfaatan yang sesuai


kebutuhan hidup manusia.

kebutuhan dan bijaksana.

(4) Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.




(5) Ketentuan mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 12(1) Pengelolaan air permukaan didasarkan pada

wilayah sungai.Pelestarian sumber daya alam.

Pengelolaan dan pelestarian sumber daya air berdasarkan keadaan lingkungan.


(2) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.


Pengelolaan dan pelestarian sumber daya air berdasarkan keadaan lingkungan.


(3) Ketentuan mengenai pengelolaan air permukaan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 13(1) Wilayah sungai dan cekungan air tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


Penetapan daerah aliran sungai diselaraskan dengan keadaan alamnya.


(2) Presiden menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan




pertimbangan DewanSumber Daya Air Nasional.


(3) Penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.




(4) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas provinsi, dan cekungan air tanah lintas negara.




(5) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 14 Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah meliputi:a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah


Fungsi pemimpin pengelolaan dan pengawasan pelestarian sumber daya oleh pemegang otoritas supaya tetap mendukung berjalannya pertanian berlanjut.


sungai strategis nasional;f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara;h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional;i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan sumber daya air;j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air;k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; danl. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 15 Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi meliputi:a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya




air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air;j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; danl. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 16 Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi :a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dani. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.




Pasal 17 Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:a. mengelola sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintahan di atasnya dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan umum;b. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangannya;c. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dand. memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.




Pasal 18 Sebagian wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




Pasal 19(1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat

melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepadapemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




(2) Pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 wajib diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal:a. pemerintah daerah tidak melaksanakan




sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/ataub. adanya sengketa antarprovinsi atau antar kabupaten/kota.

Pasal 20(1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk

menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.




(2) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.




(3) Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.




Pasal 21(1) Perlindungan dan pelestarian sumber air

ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasukkekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.


Antisipasi resiko yang mungkin muncul.


(2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan

Minimalisasi resiko-resiko alamiah yang

Antisipasi resiko guna optimalisasi pemanfaatan sumber daya air.


air dan daerah tangkapan air;b. pengendalian pemanfaatan sumber air;c. pengisian air pada sumber air;d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;g. pengaturan daerah sempadan sumber air;h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/ataui. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasanpelestarian alam.

mungkin terjadi.

(3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.


Manajemen resiko yang dapat digunakan untuk acuan pengelolaan sumber daya lainnya.


(4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetative dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya.


Manajemen resiko berasaskan lingkungan yang diselaraskan dengan seluruh aspek kehidupan manusia.


(5) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 22(1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara

keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.




(2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu


Pelestarian sumber daya air dengan pengelolaan yang tepat dan pemanfaatan yang sesuai


diperlukan;b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atauc. mengendalikan penggunaan air tanah.

kebutuhan dan bijaksana.

(3) Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 23(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian

pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.

kualitas & kemampuan agroekosistem dipertahankan dan ditingkatkan.

Pengelolaan, antisipasi, serta konservasi apabila terjadi penurunan kualitas maupun kuantitas sumber daya air.


(2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.




(3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.




(4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 24 Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya,

Pelestarian sumber daya alam meminimalisir

Usaha antisipasi perusakan sumber daya air untuk mendukung kelestarian sumber


mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

resiko. daya alam.

Pasal 25(1) Konservasi sumber daya air dilaksanakan

pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.




(2) Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Sebaiknya pengaturan konservasi juga diselaraskan dengan peraturan adat dan budaya local.


(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 26(1) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan

melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.


Pelestarian sumber daya air dengan pengelolaan yang tepat oleh seluruh masyarakat dan pemanfaatan yang sesuai kebutuhan serta bijaksana.


(2) Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.




(3) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pelestarian sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup

Pelestarian sumber daya air dengan pengelolaan yang tepat oleh seluruh masyarakat dan pemanfaatan yang sesuai


manusia. kebutuhan serta bijaksana.(4) Pendayagunaan sumber daya air

diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antarsektor, antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.




(5) Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.




(6) Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.




(7) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaatair membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat.




Pasal 27(1) Penatagunaan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air.


Pemanfaatan sumber daya air harus didukung dengan fasilitas pelestarian sumber daya yang memadai guna keberlanjutan.


(2) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan




sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan:a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya;b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis;c. memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air;d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;e. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; danf. memperhatikan fungsi kawasan.




(4) Ketentuan dan tata cara penetapan zona sumber air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 28(1) Penetapan peruntukan air pada sumber air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:a. daya dukung sumber air;b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dand. pemanfaatan air yang sudah ada.

Pelestarian sumber daya alam untuk meminimalisir resiko.

Upaya antisipasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan pemanfaatan yang sesuai kebutuhan.


(2) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pengawasan harus melibatkan masyarakat setempat supaya lebih efektif dan terjamin.


(3) Ketentuan mengenai penetapan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 29(1) Penyediaan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.


Pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya diikuti dengan kewajiban melestarikannya.


(2) Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, sertakebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pemenuhan kebutuhan akan air diselaraskan dengan tujuan konservasi sumber daya air.


(3) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.


Skala prioritas membantu pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan hemat.


(4) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan-nya.


Prioritas kebutuhan masyarakat akan air juga dilandasi kebutuhan untuk kegiatan pelestarian sumber daya air.


(5) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana

Mampu menghasilkan

Aturan kompensasi sebaiknya dibuat bersamaan dengan

Klausol diatas kurang selaras dengan tujuan

dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya.

untuk pemenuhan kebutuhan manusia.

rancangan konservasi sumber daya air, sehingga sudah siap digunakan apabila terjadi dampak yang tidak diinginkan.


(6) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan-nya.




Pasal 30(1) Penyediaan sumber daya air dilaksanakan

berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai .


Hal ini supaya tujuan konservasi dapat tercapai yang selanjutnya mendukung untuk kegiatan usahatani.


(2) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat.


Pemenuhan kepentingan yang mendesak harus tetap berada di bawah garis kepentingan konservasi sunber daya air.


Pasal 31 Ketentuan mengenai penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 32(1) Penggunaan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.


Pemanfaatan harus difasilitasi sarana yang memadai sehingga pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan dengan efisien.


(2) Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.


Segala bentuk pemanfaatan harus memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya yang digunakan.


(3) Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.


Manajemen resiko yang dapat digunakan untuk acuan pengelolaan sumber daya lainnya.


(4) Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.


Antisipasi resiko guna optimalisasi pemanfaatan sumber daya air.


(5) Apabila penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.




(6) Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air.




(7) Ketentuan mengenai penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 33 Dalam keadaan memaksa, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air


Peningkatan kualitas fasilitas kegiatan konservasi sumber daya air.


untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air.

Pasal 34(1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya.

Peningkatan kemampuan agroekosistem untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pengembangan sumber daya sebaiknya lebih memprioritaskan peningkatan kualitas konservasi sumber daya air.


(2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.


Merupakan langkah antisipasi menjaga keberlanjutan sumber daya yang baik.


(3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:a. daya dukung sumber daya air ;b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat ;c. kemampuan pembiayaan; dand. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.


Pengembangan diikuti dengan partisipasi aspek social budaya masyarakat setempat sehingga lebih harmonis.


(4) Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei, investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi.


Pengembangan diikuti dengan partisipasi aspek social budaya masyarakat setempat sehingga lebih harmonis, dengan perencanaan yang sistematis.


(5) Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanganisecara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap penyusunan rencana.


Langkah evaluasi apabila pengembangan menimbulkan dampak negative.


Pasal 35 Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya;b. air tanah pada cekungan air tanah;c. air hujan; dand. air laut yang berada di darat.


Pengembangan sumber daya sebaiknya lebih memprioritaskan peningkatan kualitas konservasi sumber daya air.


Pasal 36(1) Pengembangan air permukaan pada sungai,

danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.

Peningkatan kemampuan agroekosistem.

Pengembangan menganut kaidah pelestarian sumber daya air.


(2) Ketentuan mengenai pengembangan sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 37(1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 huruf b merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapatmengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.


Pengaturan secara ketat tentang pelestarian sumber daya yang vital.


(2) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah


Sebaiknya pengembangan air tanah hanya difokuskan untuk kepentingan konservasi sumber

Klausol tersebut kurang selaras dengan tujuan pertanian

sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.

daya air. berlanjut.

(3) Ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.



Klausol tersebut selaras dengan tujuan pertanian berlanjut.

Pasal 38(1) Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.


Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.


(2) Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah.


Kebebasan pengembangan fungsi sumber daya dengan pengawasan dari pihak terkait untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan.


(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan awan untuk teknologi modifikasi cuaca diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 39(1) Pengembangan fungsi dan manfaat air laut

yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.


Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.


(2) Badan usaha dan perseorangan dapat menggunakan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.


Kebebasan pengembangan fungsi sumber daya dengan pengawasan dari pihak terkait untuk mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan.


(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan air laut yang berada di darat diatur lebih lanjut

Peningkatan Fungsi pemimpin pengelolaan Klausol tersebut

dengan peraturan pemerintah. kemampuan agroekosistem.

dan pengawasan pelestarian sumber daya oleh pemegang otoritas supaya tetap mendukung berjalannya pertanian berlanjut.

selaras dengan tujuan pertanian berlanjut.

Pasal 40(1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air

minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan system penyediaan air minum.


Pengembangan sumber daya sebaiknya juga memprioritaskan peningkatan kualitas konservasi sumber daya air.


(2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.




(3) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.




(4) penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.




(5) Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:a. terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan; dan


Fasilitas pengembangan untuk penyediaan air minum harus dipersiapkan sebaik mungkin supaya dapat memberikan manfaat secara efektif dan efisien.

Klausol tersebut kurang selaras dengan tujuan pertanian berlanjut.

c. meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

(6) Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d.


Sarana yang baik sangat mendukung keberlanjutan sumber daya air yang baik.


(7) Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air.




(8) Ketentuan pengembangan sistem penyediaan air minum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara pengembangansistem penyediaan air minum, peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaanair minum, dan pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 41(1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk

pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi.


System irigasi membantu pemenuhan pengairan pertanian lebih mudah, efektif, efisien, dan merata.


(2) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah

Mampu menghasilkan

Fungsi pemimpin pengelolaan dan pengawasan pelestarian

Klausol tersebut selaras dengan tujuan

dengan ketentuan:a. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;b. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi;c. pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

untuk pemenuhan kebutuhan manusia.

sumber daya oleh pemegang otoritas supaya tetap mendukung berjalannya pertanian berlanjut.


(3) Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.


Pengembangan fasilitas untuk lebih memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan yang mendukung efisiensi biaya usahatani.


(4) Pengembangan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.


Tujuannya untuk pemerataan penerimaan manfaat sehingga seluruh masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya.


(5) Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.


Pengembangan system irigasi tidak boleh melanggar kaidah pelestarian sumber daya air. Tidak hanya berasaskan pemenuhan kebutuhan.


(6) Ketentuan mengenai pengembangan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 42

(1) Pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi.


Pengembangan untuk kegiatan komersil skala besar harus dibatasi dengan perundang-undangan, supaya tidak terjadi perusakan.


(2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 43(1) Pengembangan sumber daya air untuk

keperluan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan untuk memenuhi keperluan sendiri dan untuk diusahakan lebih lanjut.




(2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk ketenagaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 44(1) Pengembangan sumber daya air untuk

perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya.




(2) Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air sebagai jaringan prasarana angkutan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 45(1) Pengusahaan sumber daya air

diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

Pengembangan yang selaras dengan nilai kemanusiaan.

Setiap pengembangan harus tetap memiliki dukungan terhadap kelestarian sumber daya.


(2) Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah.

Pengembangan yang selaras dengan nilai kemanusiaan.



(3) Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antarbadan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan-nya.


Kebebasan pengembangan bagi setiap individu dengan control dari pemegang otoritas.


(4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:a. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan;b. pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atauc. pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.




Pasal 46(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).




(2) Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.

Pelestarian sumber daya alam

Pengembangan yang dilaksanakan dengan mengacu pada kaidah pelestarian sumber daya.


(3) Alokasi air untuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau pemerintah daerah.




(4) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara.

Pengembangan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan.

Akan lebih baik lagi sebelum dilakukan pengembangan harus sudah ada aturan pengelolaan dan pengembangan sumber daya supaya tidak terjadi dampak yang tidak diharapkan.


Pasal 47(1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan

mutu pelayanan atas:a. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air; danb. badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air.




(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




(3) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.


Fungsi pemimpin pengelolaan dan pengawasan pelestarian sumber daya oleh pemegang otoritas supaya tetap mendukung


berjalannya pertanian berlanjut.(4) Rencana pengusahaan sumber daya air

dilakukan melalui konsultasi publik.Pengembangan berasaskan nilai budaya local.

Konsultasi public dilakukan supaya didapat satu kesepakatan yang saling menguntungkan.


(5) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

Pengembangan berasaskan nilai budaya local.

Konsultasi public dilakukan supaya didapat satu kesepakatan yang saling menguntungkan.


Pasal 48(1) Pengusahaan sumber daya air dalam suatu

wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.


Tujuannya supaya tidak semua sumber daya air menjadi sumber usaha komersil.


(2) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.


Tujuannya supaya tidak semua sumber daya air menjadi sumber usaha komersil.


Pasal 49(1) Pengusahaan air untuk negara lain tidak

diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi.


Tujuannya supaya tidak semua sumber daya air menjadi sumber usaha komersil. Serta supaya sumber daya local dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.


(2) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.


Tujuannya supaya tidak semua sumber daya air menjadi sumber usaha komersil. Serta supaya sumber daya local dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.


(3) Rencana pengusahaan air untuk negara lain Pengembangan Tidak hanya konsultasi public, Klausol diatas kurang

dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

berasaskan nilai budaya local.

namun juga harus memperhatikan perkembangan kebutuhan penduduk local di masa depan, supaya di masa depan sumber daya air masih tersedia dengan baik.

selaras dengan tujuan pertanian berlanjut.

(4) Pengusahaan air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari pemerintah daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




Pasal 50 Ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 51(1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara

menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.


Keseriusan pelestarian sumber daya air di lakukan secara menyeluruh guna mencegah kemungkinan perusakan sekecil apapun.


(2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam polapengelolaan sumber daya air.




(3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.


Keseriusan pelestarian sumber daya air di lakukan oleh seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya.


(4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.




Pasal 52 Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.


Antisipasi perusakan akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab.


Pasal 53(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.




(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.


Kegiatan konservasi harus dilakukan secara seimbang sesuai keperluan konservasi pada setiap elemennya.


(3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.


Pilihan kegiatan sebaiknya ditentukan berdasarkan kebutuhan, baik kebutuhan konservasi maupun kebutuhan masyarakat akan sumber daya air.


(4) Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 54(1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan Minimalisasi resiko-resiko

Keseriusan pelestarian sumber daya air di lakukan secara


dengan mitigasi bencana. yang mungkin terjadi.

menyeluruh guna mencegah kemungkinan perusakan sekecil apapun.


(2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.




(3) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 55(1) Penanggulangan bencana akibat daya rusak

air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah.




(2) Bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional ditetapkan dengan keputusan presiden.




Pasal 56 Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan dayarusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).




Pasal 57(1) Pemulihan daya rusak air sebagaimana Pelestarian Pemulihan sebaiknya dilakukan Klausol diatas selaras

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan system prasarana sumber daya air.

sumber daya alam.

secara cepat dan tepat supaya tidak muncul masalah baru.

dengan tujuan pertanian berlanjut.

(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat.




(3) Ketentuan mengenai pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 58(1) Pengendalian daya rusak air dilakukan pada

sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat.


Pelestarian sumber daya air tidak hanya yang di daratan, melainkan juga yang di lautan.


(2) Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 59(1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air

disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, danpengendalian daya rusak air.


Pedoman pelaksanaan berguna untuk arah kegiatan konservasi supaya tepat sasaran.


(2) Perencanaan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasar-kan asas pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud

Pelestarian sumber daya

Pelestarian sumber daya air dengan pengelolaan yang tepat


dalam Pasal 2. alam. dan pemanfaatan yang sesuai kebutuhan dan bijaksana.


(3) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.




(4) Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempur-naan rencana tata ruang wilayah.




Pasal 60(1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air

disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.




(2) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 61(1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh wilayah Indonesia.




kebutuhan hidup manusia.

berjalannya pertanian berlanjut.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi pada setiap wilayah sungai oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.




(3) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan.




(4) Pengelola sumber daya air wajib memelihara hasil inventarisasi dan memperbaharui data sesuai dengan perkembangan keadaan.




(5) Ketentuan mengenai inventarisasi sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 62(1) Penyusunan rencana pengelolaan sumber

daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) pada setiap wilayah sungai dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan




para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

(2) Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan secara terbuka rancangan rencana pengelolaan sumber daya air kepada masyarakat.




(3) Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat.




(4) Instansi yang berwenang dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana pengelolaan sumber daya air atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).




(5) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi rencana pengelolaan sumber daya air.




(6) Rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dirinci ke dalam program yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.




(7) Ketentuan mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.


Fungsi pemimpin pengelolaan dan pengawasan pelestarian sumber daya oleh pemegang


otoritas supaya tetap mendukung berjalannya pertanian berlanjut.

Pasal 63(1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber

daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan pertimbangan seluruh aspek di dalam lingkungan, yang diatur dengan undang-undang.


(2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pembangunan sarana harus berdasarkan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan konservasi.


(3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.


Pembangunan sarana harus berdasarkan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan konservasi.


(4) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.


Pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan pertimbangan seluruh aspek di dalam lingkungan, yang diatur dengan undang-undang.


(5) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 64(1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan

sumber daya air terdiri atas pemeliharaan Pelestarian sumber daya alam

Pelestarian sumber daya air dengan pengelolaan yang tepat


sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.

berbasis pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

dan pemanfaatan yang sesuai kebutuhan dan bijaksana.


(2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.




(3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.




(4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.

sumber daya alam berbasis pemenuhan kebutuhan hidup manusia.



(5) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

sumber daya alam berbasis pemenuhan kebutuhan hidup manusia.



(6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ditetapkan:a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya,




b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air.

(7) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.




(8) Ketentuan mengenai operasi dan pemeliharaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 65(1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya

air, Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air dengan kewenangannya.

Kemudahan akses informasi.

Pemberian informasi kepada seluruh masyarakat guna mendukung pemahaman tentang pelestarian sumber daya air dan pertanian berlanjut.


(2) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrome-teorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumberdaya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.


Kelengkapan informasi supaya terjadi satu kesepemahaman tentang pelestarian sumber daya air dan pertanian berlanjut.


Pasal 66(1) Sistem informasi sumber daya air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber


Pengelolaan akses informasi yang dilakukan oleh berbagai pihak


daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.

baik pemerintah, LSM, maupun seluruh masyarakat.


(2) Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.


Kemudahan akses informasi untuk kemaslahatan bersama.


(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air.




Pasal 67(1) Pemerintah dan pemerintah daerah serta

pengelola sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.




(2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang sumber daya air.


Peran seluruh pihak untuk menyebarkan informasi secara benar, dan evaluasi oleh seluruh pihak apabila terjadi kesalahan informasi.


(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.


Peran seluruh pihak untuk menyebarkan informasi secara benar, dan evaluasi oleh seluruh pihak apabila terjadi kesalahan informasi.


Pasal 68(1) Untuk mendukung pengelolaan sistem

informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrome-teorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.


Kelengkapan informasi supaya terjadi satu kesepemahaman tentang pelestarian sumber daya air dan pertanian berlanjut.


(2) Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrome-teorologi, dan hidrogeologi ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air Nasional.




(3) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.




(4) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.


Fungsi pemimpin pengelolaan dan pengawasan pelestarian sumber daya oleh pemegang otoritas dengan partisipasi seluruh masyarakat.


Pasal 69 Ketentuan mengenai sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




Pasal 70(1) Pemerintah dan pemerintah daerah

menyelenggarakan pember-dayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.

Penyebaran informasi yang selaras dengan budaya local.



(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.


Pelaksanaan pemberdayaan secara sistematis dengan pengawasan dari semua pihak.


(3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).


Kebebasan upaya pemberdayaan yang bermanfaat membangun kemandirian masyarakat untuk melestarikan sumber daya air.


(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pendampingan.


Pelaksanaan pemberdayaan secara sistematis dengan pengawasan dari semua pihak.


Pasal 71(1) Menteri yang membidangi sumber daya air

dan menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air menetapkan standar pendidikan khusus dalam bidang sumber daya air.

Penyebaran informasi yang relevan.

Pembentukan satu pemahaman tentang konservasi sumber daya air yang berguna untuk mendukung pertanian berlanjut.


(2) Penyelenggaraan pendidikan bidang sumber daya air dapat dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta sesuai dengan standar pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyebaran informasi yang relevan.

Pelaksanaan pendidikan secara sistematis dengan pendampingan dan pengawasan dari semua pihak.


Pasal 72(1) Penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air diselenggarakan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.

Pengembangan kemampuan agroekosistem.

Peningkatan eksplorasi ilmu pengetahuan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan manusia dan konservasi sumber daya air.


(2) Menteri yang membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah memperoleh saran dari menteri yang membidangi sumber daya air dan menteri yang terkait dengan sumber


Fungsi pemimpin pengelolaan dan pengawasan pelestarian sumber daya oleh pemegang


daya air, menetapkan kebijakan danpedoman yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

otoritas supaya tetap mendukung berjalannya pertanian berlanjut.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air.


Sebaiknya penelitian melibatkan masyarakat supaya terjadi pemerataan informasi sejak awal.


(4) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air oleh masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi.




Pasal 73 Pemerintah memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pemberian apresiasi atas kinerja yang mendukung keberlanjutan sumber daya yang baik.


Pasal 74(1) Pendampingan dan pelatihan bidang sumber

daya air ditujukan untuk pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan pada wilayah sungai.

Pengembangan kemampuan agroekosistem dan penyebaran informasi yang relevan.

Pelatihan sebaiknya dilakukan secara merata bagi semua masyarakat supaya seluruh sumber daya air yang dimiliki dapat terjaga dengan baik.


(2) Pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber daya air, menetapkan pedoman kegiatan pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengembangan kemampuan agroekosistem dan penyebaran informasi yang



relevan.(3) Instansi Pemerintah dan pemerintah daerah

yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya air wajib memberikan dukungan dan bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan.

Pengembangan kemampuan agroekosistem dan penyebaran informasi yang relevan.

Dukungan juga harus dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah.


Pasal 75(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan

pengelolaan sumber daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.




(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat.




(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.




(4) Pemerintah menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air.




Pasal 76 Ketentuan mengenai pemberdayaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 75 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.




berjalannya pertanian berlanjut.Pasal 77(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air

ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.


Hal ini supaya tidak ada peluang penyelewengan dana yang dapat merugikan banyak pihak.


(2) Jenis pembiayaan pengelolaan sumber daya air meliputi:a. biaya sistem informasi;b. biaya perencanaan;c. biaya pelaksanaan konstruksi;d. biaya operasi, pemeliharaan; dane. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.


Seluruh kegiatan yang menyangkut pengelolaan butuh biaya yang sesuai.


(3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa:a. anggaran pemerintah;b. anggaran swasta; dan/atauc. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.


Sumber dana juga bisa didapatkan dari masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat juga merasa memiliki dan mau menjaga sarana yang ada.


BIODIFERSITAS

Substansi

(Pasal 1)

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang

pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman

dan nilainya.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-2 (ecologically sound)

kualitas & kemampuan agroekosistem (manusia, tanaman, hewan dan organisme tanah)

dipertahankan dan ditingkatkan, pelestarian sumberdaya alam.

Analisis:

Pemanfaatan secara bijaksana akan menjamin keseimbangan dan berkesinambungan

maka akan meningkatkan kualitas dan nilai keanekaragaman sumberdaya alam hayati.

Kesimpulan:

Klausol tsb di atas selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut.

Substansi

(Pasal 2)

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian

kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi

dan seimbang.


sistem pertanian berorientasi pada ramah lingkungan & keragaman hayati

(biodiversitas), pelestarian sumberdaya alam, minimalisasi resiko-resiko alamiah yang

mungkin terjadi.

Analisis:

Pemanfaatan sumberdaya hayati dan ekosistemnya harus berasaskan pada

keseimbangan dan keserasian terutama dalam pemanfaatannya agar tetap lestari.

Kesimpulan:


Substansi

UU No 5 1990 (Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity

(Pasal 3)

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan

terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya

sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

mutu kehidupan manusia.



(biodiversitas), pelestarian sumberdaya alam.

Analisis:

Pemanfaatan sumberdaya hayati dan ekosistemnya harus berasaskan pada

keseimbangan dan keserasian terutama dalam pemanfaatannya agar tetap lestari.

Kesimpulan:


Substansi

(Pasal 4)

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan

kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-3 (Socially just)

memiliki & melestarikan keanekaragaman hayati.

Analisis:

Semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah bertanggungjawab terhadap

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya demi kelestariannya.

Kesimpulan:


Substansi

(Pasal 7)

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses

ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mutu kehidupan manusia.


memiliki & melestarikan keanekaragaman hayati.

Analisis:

Sistem penyangga kehidupan untuk keberlanjutan terhadap proses ekologi yang ada

sehingga memberikan manfaat terhadap manusia dan lingkungan sekitar.

Kesimpulan:


Substansi

(Pasal 9)

Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem

penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah

tersebut.


hak hak atas tanah pertanian dan hak hak atas pengembangan.

Analisis:

Setiap orang atau wilayah (pemegang hak atas tanah) bertanggung jawab terhadap

sistem penyangga hehidupan yang ada diwilayahnya.

Kesimpulan:


Substansi

(Pasal 10)

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau

oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya

rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.


hak hak atas tanah pertanian dan hak hak atas pengembangan. memiliki & melestarikan

keanekaragaman hayati

Analisis:

Setiap orang atau wilayah (pemegang hak atas tanah) bertanggung jawab terhadap

sistem penyangga hehidupan yang ada diwilayahnya. Untuk itu apabila terjadi

kerusakan atau sebagainya maka dia bertangggungjawab untuk merehabilitasinya.

Kesimpulan:


Substansi

(Pasal 12)

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan

dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-3 (Socially just).

Hak memiliki & melestarikan keanekaragaman hayati

Analisis:

Melestarikan keanekaragaman dapat pula dilakukan dengan cara menjaga keutuhan

suaka alam.

Kesimpulan:


Substansi

(Pasal 13)

a. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan

dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang

menurut proses alami di habitatnya.

b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan

dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk

menghindari bahaya kepunahan.


kualitas & kemampuan agroekosistem (manusia, tanaman, hewan dan organisme tanah)

dipertahankan dan ditingkatkan. pelestarian sumberdaya alam

Analisis:

Perlindungan terhadap habitat jenis tumbuhan dan satwa harus dilakukan

untukmenghindari kepunahan yaitudengan cara menjaga dan mengembangbiakanbaik

dalam suaka alam maupun diluar suaka alam.

Kesimpulan:


Substansi

(Pasal 17)

Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan

pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang

budidaya.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke- 3 (Socially just)

memiliki & melestarikan keanekaragaman hayati dan pemuliaan & pengembangan

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-4 (culturally acceptable)

hubungan serta institusi yang ada mampu menggabungkan nilai-nilai dasar

kemanusiaan seperti kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerja sama dan rasa kasih

sayang

Analisi

Dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan kegiatan untuk pengembangan penelitian

dan ilmu pengetahuan untuk menunjang budidaya.

Kesimpulan:


Substansi

(Pasal 22)

(c). Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang

dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang

dilindungi membahayakan kehidupan manusia.


Martabat dasar semua mahluk hidup dihormati

Analisi

Apapun yang terjadi satwa satwa yang ada harus dilindungi untuk menjaga

keseimbangan alam dan ekosistem.

Kesimpulan:

Klausol tsb di atas tidak selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut.

Substansi

(Pasal 24)

(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas

untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga

yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya

sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik

dimusnahkan.


Martabat dasar semua mahluk hidup dihormati

Analisi

Apapun yang terjadi satwa satwa yang ada harus dilindungi untuk menjaga

keseimbangan alam dan ekosistem. Sehingga tidak ada yang sampai dimusnakan.

Kesimpulan:


Substansi

(Pasal 33)

(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman

nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.



Analisis

Apapun yang terjadi tumbuhan dan satwa yang ada harus dilindungi untuk menjaga


Kesimpulan:


Substansi

(Pasal 36)

(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk: Point

c. perburuan; Point h. pemeliharaan untuk kesenangan.



indikator pertanian berlanjut ke-3 (Socially just).

Memiliki karakter yang humanistik (manusiawi), artinya semua bentuk kehidupan baik

tanaman, hewan dan manusia dihargai secara proporsional. Martabat dasar semua

mahluk hidup dihormati

Analisis

Semua mahluk hidup memiliki hak untuk hidup untuk itu jagan sampai memburu atau

pun memelihara untuk kesenangannya sendiri. Karena bisa saja itu akan menganggu


Kesimpulan:

Klausol tsb diatas tidak selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut.

Substansi:

(Pasal 1 ayat 11 UU/12 tahun 1992)

Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur dan perangsang tumbuh, bahan

lain, serta organisme renik, atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan

tanaman.




mungkin terjadi.

Analisis:

Penggunaan pestisida tidak berorientasi pada ramah lingkungan, menyebabkan

keragaman hayati rendah, dan menimbulkan resiko-resiko yang merusak alam.

Kesimpulan:


Substansi:

(Pasal 2 UU/12 tahun 1992)

Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, dan

berkelanjutan.




mungkin terjadi.

Analisis:

Sistem budidaya tanaman menjadi bagian dari pertanian yang lestari (ramah

lingkungan) dan berkelanjutan.

UU No. 12 Th 1992 (Sistem Budidaya

Tanaman

Kesimpulan:


Substansi:


Sistem budidaya tanaman bertujuan:

a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi

kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan

memperbesar ekspor;

b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;

c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ke-1 (economically viable)

mampu menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan. Penghasilan yang mencukupi

untuk mengembalikan input produksi: tenaga kerja,bibit, pupuk.

Ke-3 (socially just)

kebutuhan dasar sebagai pengelola pertanian memiliki hak-hak untuk memiliki &

melestarikan keanekaragaman hayati, pemuliaan & pengembangan. Martabat dasar

semua mahluk hidup dihormati.

Analisis:

Budidaya tanaman dapat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup, dan

mendorong perluasan kesempatan kerja.

Kesimpulan:


Substansi:


Ruang lingkup sistem budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai

dengan pascapanen.


mampu menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan. Penghasilan yang mencukupi

untuk mengembalikan input produksi: tenaga kerja,bibit, pupuk.

Analisis:

Proses produksi sampai dengan pasca panen dalam kegiatan budidaya dapat

menghasilkan barang guna pemenuhan kebutuhan.

Kesimpulan:


Substansi:


Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah:

a. menyusun rencana pengembangan budidaya tanaman sesuai dengan tahapan rencana

pembangunan nasional;

b. menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman;

c. mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional;

d. menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat.


mampu menghasilkan untuk pemenuhan kebutuhan.

Ke-3 (socially just)



mahluk hidup dihormati.

Ke-4 (culturally acceptable)


kemanusiaan seperti kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerjasama dan rasa kasih

sayang. Fleksibel atau luwes, yang berarti bahwa masayarakat mampu menyesuaikan

diri dengan perubahan kondisi usahatani yang berlangsung terus.

Analisis:

Pemerintah mengembangkan pembangunan, menetapkan wilayah budidaya, mengatur

produksi budidaya, dan menunjang peranserta masyarakat.

Kesimpulan:


Substansi:


Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah

memperhatikan kepentingan masyarakat.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut Ke-3 (socially just)



mahluk hidup dihormati.






Analisis:

Pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga menciptakan karakter

humanistik.

Kesimpulan:


Substansi:


Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan

perribudidayaannya.



melestarikan keanekaragaman hayati, pemuliaan & pengembangan.

Analisis:

Tidak ada paksaan bagi pengelola pertanian dalam menentukan tanaman dan sistem

budidaya yang dilakukan.

Kesimpulan:


Substansi:


Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petani

berkewajiban berperanserta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan produksi

budidaya tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



melestarikan keanekaragaman hayati, pemuliaan & pengembangan.






Analisis:

Pengelola pertanian berkewajiban berperan serta membantu pemerintah dalam produksi

budidaya tanaman, sehingga terdapat kerjasama antara pengelola pertanian dengan

pemerintah.

Kesimpulan:


Substansi:


Apabila pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat terwujud karena

ketentuan Pemerintah, maka Pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar petani

yang bersangkutan memperoleh jaminan penghasilan tertentu.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut Ke-3 (socially just) Memiliki karakter yang

humanistik (manusiawi), artinya semua bentuk kehidupan baik tanaman, hewan dan

manusia dihargai secara proporsional. Martabat dasar semua mahluk hidup dihormati

Ke-4 (culturally acceptable) hubungan serta institusi yang ada mampu

menggabungkan nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti kepercayaan, kejujuran, harga

diri, kerjasama dan rasa kasih sayang. Fleksibel atau luwes, yang berarti bahwa

masayarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi usahatani yang

berlangsung terus.

Analisis:

Pemerintah memberi jaminan kegagalan kepada pengelola pertanian yang bekerjasama

dalam pengembangan budidaya tanaman sehingga diciptakan kerjasama yang sehat.

Kesimpulan:


Substansi:


Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan

tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat

mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut Ke-2 (ecologically sound) kualitas &

kemampuan agroekosistem (manusia, tanaman, hewan dan organisme tanah)

dipertahankan dan ditingkatkan, sistem pertanian berorientasi pada ramah lingkungan &

keragaman hayati (biodiversitas), pelestarian sumberdaya alam, minimalisasi resiko-

resiko alamiah yang mungkin terjadi.

Analisis:

Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertanian harus dicegah dan diminimalisir

dengan tata cara tertentu yang dapat mencegah timbulnya kerusakan.

Kesimpulan:


Substansi:


Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2), diatur

lebih lanjut oleh Pemerintah.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut Ke-2 (ecologically sound) kualitas &

kemampuan agroekosistem (manusia, tanaman, hewan dan organisme tanah)

dipertahankan dan ditingkatkan, sistem pertanian berorientasi pada ramah lingkungan &

keragaman hayati (biodiversitas), pelestarian sumberdaya alam, minimalisasi resiko-

resiko alamiah yang mungkin terjadi.

Analisis:

Semua agroekosistem yanga ada harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan

berorientasi pada sistem ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya

alam dan meminimalkan resiko yang mungkin terjadi.

Kesimpulan:


Substansi:


Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut Ke-3 (socially just) Memiliki karakter yang

humanistik (manusiawi), artinya semua bentuk kehidupan baik tanaman, hewan dan

manusia dihargai secara proporsional. Martabat dasar semua mahluk hidup dihormati

Analisis:

Peraturan pemerintah mampu menggabungkan nilai-nilai keseimbagnagn lingkungan

dengan kegiatan budidaya tanaman.

Kesimpulan:


Substansi:


Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya tanaman dilakukan melalui

kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut Ke-3 (socially just) kebutuhan dasar sebagai

pengelola pertanian memiliki hak-hak untuk memiliki & melestarikan keanekaragaman

hayati, pemuliaan & pengembangan, saling menukar & menjual benih, memperoleh

kembali benih secara aman di bank benih internasional.

Analisis:

Setiap pengelola pertanian berhak untuk melakukan kegiatan pemuliaan sendiri, tidak

harus dari luar negeri dan tidak terbatas pada perusahaan besar.

Kesimpulan:

Klausol tsb kurang selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut.

Substansi:


Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.





Analisis:

Setiap pengelola pertanian berhak untuk melakukan kegiatan pemuliaan sendiri.

Kesimpulan:

Klausol tsb selaras dengan tujuan kebijakan pertanian berlanjut.

Substansi:


Pencarian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan

oleh Pemerintah.





Analisis:


hanya terpaku pada pemerintah. Pengumpulan plasma nutfah juga dapat dilakukan oleh

pengelola pertanian di luar pemerintah. Hal tersebut dikarenakan, pengelola pertanian

juga berhak untuk mengembangkan keanekaragaman hayati di lahan sendiri.

Kesimpulan:


Substansi:


Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.





Analisis:





Kesimpulan:


Substansi:


Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat.









berlangsung terus.

Analisis:





Pemerintah dapat bekerjasama dengan pengelola pertanian dalam mengembangkan

plasma nutfah sehingga dihasilkan interaksi yang menggabungkan nilai-nilai dasar

kemanusiaan seperti kepercayaan, kerjasama, kejujuran, dan kerjasama.

Kesimpulan:


Substansi:


Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian plasma nutfah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut Ke-4 (culturally acceptable) hubungan serta

institusi yang ada mampu menggabungkan nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti

kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerjasama dan rasa kasih sayang. Fleksibel atau

luwes, yang berarti bahwa masayarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan

kondisi usahatani yang berlangsung terus.

Analisis:

Pemerintah dapat dengan tegas membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

kegiatan pengumpulan plasma nutfah sehingga tidak ada pihak yang saling dirugikan.

Kesimpulan:


Substansi:


Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk

pemuliaan tanaman.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut Ke-2 (Ecologically sound) minimalisasi

resiko-resiko alamiah yang mungkin terjadi.

Ke-3 (socially just) kebutuhan dasar sebagai pengelola pertanian memiliki hak-hak

untuk memiliki & melestarikan keanekaragaman hayati, pemuliaan & pengembangan,

saling menukar & menjual benih, memperoleh kembali benih secara aman di bank

benih internasional.

Analisis:

Materi pemuliaan tanaman tidak hanya dapat didatangkan dari luar negeri saja, plasma

nutfah dari dalam negeri juga dapat dimanfaatkan untuk pemuliaan tanaman. Introduksi

dari luar negeri memiliki penularan OPT ke dalam negeri, sehingga perlu dilakukan

karantina.

Kesimpulan:


Substansi:


Introduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah dan dapat

pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.







Analisis:

Materi pemuliaan tanaman tidak hanya dapat didatangkan dari luar negeri saja, plasma

nutfah dari dalam negeri juga dapat dimanfaatkan untuk pemuliaan tanaman. Introduksi

dari luar negeri memiliki penularan OPT ke dalam negeri, sehingga perlu dilakukan

karantina. Introduksi yang dilakukan oleh selain pemerintah perlu mendapatkan ijin

resmi terlebih dahulu.

Kesimpulan:


Substansi:


Ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut Ke-4 (culturally acceptable) hubungan serta

institusi yang ada mampu menggabungkan nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti

kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerjasama dan rasa kasih sayang. Fleksibel atau

luwes, yang berarti bahwa masayarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan

kondisi usahatani yang berlangsung terus.

Analisis:

Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas dalam kegiatan introduksi, terutama

benih yang diambil dari luar negeri.

Kesimpulan:


Substansi:


Setiap orang atau badan hukum dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk

menemukan varietas unggul.





Analisis:

Pemuliaan tanaman dapat bebas dilakukan oleh semua pengelola pertanian

Kesimpulan:


Substansi:


Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih

dahulu dilepas oleh Pemerintah.







berlangsung terus.

Analisis:

Pemerintah perlu melakukan pengechekan terhadap varietas unggul yang diciptakan

untuk menghindari adanya kerugian yang dibebakan oleh ketidakpastian kualitas.

Kesimpulan:


Substansi:


Varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), dilarang diedarkan.







berlangsung terus.

Analisis:



Kesimpulan:


Substansi:


Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.







berlangsung terus.

Analisis:



Kesimpulan:


Substansi:


Benih dari varietas unggul yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1), merupakan benih bina.







berlangsung terus.

Analisis:



Kesimpulan:


Substansi:


Benih bina yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standar mutu

yang ditetapkan oleh Pemerintah.







berlangsung terus.

Analisis:



Kesimpulan:


Substansi:


Benih bina yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.







berlangsung terus.

Analisis:



Kesimpulan:


Substansi:


Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara sertifikasi dan pelabelan benih bina

diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.







berlangsung terus.

Analisis:



Kesimpulan:


Substansi:


Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah

dan dapat pula dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.











berlangsung terus.

Analisis:

Pemuliaan tanaman dapat dilakukan banyak pihak. Tetapi pemerintah perlu melakukan

pengechekan terhadap varietas unggul yang diciptakan untuk menghindari adanya

kerugian yang dibebakan oleh ketidakpastian kualitas.

Kesimpulan:


Substansi:


Ketentuan mengenai persyaratan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.







berlangsung terus.

Analisis:




Kesimpulan:


Substansi:


Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran benih bina.







berlangsung terus.

Analisis:


pengecekan terhadap varietas unggul yang diciptakan untuk menghindari adanya


Kesimpulan:


Substansi:

( Pasal 16 UU/12 tahun 1992)

Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman

tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumberdaya alam lainnya,

dan/atau lingkungan hidup.







berlangsung terus.

Analisis:




Kesimpulan:


Substansi:


Pemerintah menetapkan jenis tumbuhan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya

ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia memerlukan izin.







berlangsung terus.

Analisis:

Pemerintah perlu melakukan pemantauan keluar masuknya tanaman dari luar negeri

sehingga tersebarnya OPT dapat dihindari.

Kesimpulan:


Substansi:


Pengeluaran benih dari atau pemasukannya ke dalam wilayah negara Republik

Indonesia wajib mendapatkan izin.







berlangsung terus.

Analisis:



Kesimpulan:


Substansi:


Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu benih bina.







berlangsung terus.

Analisis:



Kesimpulan:


Substansi:


Dalam pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,

setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana dan/atau cara yang dapat

mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan

gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut Ke-2 (Ecologically sound), sistem pertanian

berorientasi pada ramah lingkungan & keragaman hayati (biodiversitas).

Analisi

Penggunaan alat alat maupun cara dalam perlindungan tanaman yang tidak tepat akan

menyebabkan gangguan baik pada lingkungan maupun pada manusianya.

Kesimpulan:


Substansi


Setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang dimasukkan kedalam,

dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan dikeluarkan dari wilayah

Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan/indikator pertanian berlanjut Ke-2 (Ecologically sound)

minimalisasi resiko-resiko alamiah yang mungkin terjadi

Analisi

Karantina dilakukan agar organisme pengganggu tidak menyebar ke tanaman lain.

Kesimpulan


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL

DIVERSITY

(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI

KEANEKARAGAMAN HAYATI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa keanekaragaman hayati di dunia khususnya di Indonesia, berperan penting

untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan

sistem kehidupan biosfer

b. bahwa keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang

mencakup hewan, tumbuhan dan jasad renik (mikro-organism), perlu dijamin

keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan

c. bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan

yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan

terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi, yang pada gilirannya akan

mengganggu berlangsungnya kehidupan manusia

UU No 5 1994 (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan

Ekosistemnya)

d. bahwa diakui adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti tercermin

dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, untuk

memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk

membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut

melalui inovasi-inovasi dan praktik-praktik yang berkaitan dengan konservasi

keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan

e. bahwa adanya kesanggupan negara-negara maju untuk menyediakan sumber dana

tambahan dan dana baru serta kemudahan akses untuk memperoleh alih teknologi

bagi kebutuhan negara berkembang dan memperhatikan kondisi khusus negara

terbelakang serta negara berkepulauan kecil sebagaimana diatur dalam United

Nations Convention on Biological Diversity merupakan peluang yang perlu

ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Indonesia

f. bahwa dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan setiap

unsurnya secara berkelanjutan, dan meningkatkan kerjasama internasional di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan generasi sekarang dan

yang akan datang, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Jeniro, Brazil, pada

tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 telah menghasilkan komitmen internasional dengan

ditandatangani United Nations Convention on Biological Diversity oleh sejumlah

besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati

g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Indonesia

memandang perlu untuk mengesahkan United Nations Convention on Biological

Diversity tersebut dengan Undang-undang.

Analisis

substansi

UU No. 5 Tahun 1994

Keanekaragaman hayati di dunia khususnya di Indonesia, berperan penting

untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan

sistem kehidupan biosfer. keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis

dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan dan jasad renik (mikro-organism),

perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan.

Tujuan / Indikator Pertanian Berlanjut (ecological sound)

1. kualitas & kemampuan agroekosistem (manusia, tanaman, hewan dan

organisme tanah) dipertahankan dan ditingkatkan

2. sistem pertanian berorientasi pada ramah lingkungan & keragaman hayati

(biodiversitas)

3. pelestarian sumberdaya alam

Analisis

Keanekaragaman hayati perlu diperhatikan karena sangat berperan penting dalam

ekosistem yang ada, dan nantinya akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar.

Kesimpulan

Selaras dengan pertanian berlanjut karena tidak hanya menitikberatkan pada

produksi namun juga melihat keanekaragaman hayati.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994

TENTANG PEMBAYARAN

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Menimbang :

Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pelunasan

pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dipandang perlu

untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994, dengan Peraturan

Pemerintah.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 9

UU No 27 Th1996

(Pangan)

Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3566);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran

Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3567);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan


3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994


3569);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan


3580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 48 Tahun 1994

tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Hak atas tanah

dan/atau bangunan.

Analisis

Substansi

NOMOR 27 TAHUN 1996

Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban

pelunasan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor

48 Tahun 1994, dengan Peraturan Pemerintah.

Tujuan / Indikator Pertanian Berlanjut (economically viable)

Mampu menghasilkan pemenuhan kebutuhan

Analisis

Dengan mampu mendongkrak ekonomi maka kebutuhan manusia akan tercapai dan

kemakmuran juga sangat tingi sehingga dapat memenuhi kewajiban dalam

memenuhi membayar pajak yang nantinya juga akan bermanfaat untuk dirinya

sendiri dan orang lain.

Kesimpulan

Selaras dengan pertanian berlanjut karena dengan dapat memenuhi kebutuhan

hidup sendiri.

N

O.

SUBSTANSI TUJUAN / INDIKATOR

PERTANIAN BERLANJUT

ANALISIS KESIMPULAN

1 bahwa Negara Republik Indonesia adalah

negara agraris, maka pertanian yang maju,

efisien, dan tangguh mempunyai peranan

yang penting dalam rangka pencapaian

tujuan pembangunan nasional.

ke- 2 (ecologically sound)

kualitas & kemampuan

agroekosistem (manusia,

tanaman, hewan dan

organisme tanah)

dipertahankan dan

ditingkatkan.

1. Pertanian yang maju, efisien,

dan tangguh mempunyai

peranan yang penting dalam

mencapai tujuan pembangunan

nasional.

Klausol tersebut

selaras dengan tujuan

kebijakan pertanian

berlanjut

2 Bahwa untuk membangun pertanian yang

maju, efisien, dan tangguh perlu didukung

dan ditunjang antara lain dengan

tersedianya varietas unggul.

Ke-2 (ecologically sound)


ke-3 (Socially just)

1. Memiliki & melestarikan


2. Pemuliaan & pengembangan

1. Membangun pertanian yang

maju, efisien, dan tangguh perlu

didukung dengan tersedianya

varietas unggul

2. Kebebasan untuk menentukan

pilihan jenis tanaman baru

3. hak individu mempunyai hak

terhadap pemuliaan

Klausol tersebut sesuai

dengan tujuan


UU No 29 Th 2000 (Perlindungan Varietas

tanaman)

3 Bahwa sumberdaya plasma nutfah yang

merupakan bahan utama pemuliaan

tanaman, perlu dilestarikan dan

dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka

merakit dan mendapatkan varietas unggul

tanaman tanpa merugikan pihak manapun

yang terkait guna mendorong pertumbuhan

industri perbenihan.

Ke-2 (ecologically sound)

1. kualitas & kemampuan


tanaman, hewan dan

organisme tanah)

dipertahankan dan

ditingkatkan.


ke-3 (Socially just)

1. memiliki & melestarikan


2. pemuliaan & pengembangan

1. sumberdaya plasma nutfah

yang merupakan bahan utama

pemuliaan tanaman, perlu

dilestarikan dan dimanfaatkan

sebaik-baiknya dalam rangka

merakit dan mendapatkan

varietas unggul tanaman.

2. Menciptakan varietas unggul

tanaman tanpa merugikan pihak

manapun yang terkait guna

mendorong pertumbuhan

industri perbenihan.


dengan tujuan


4 Bahwa guna lebih meningkatkan minat dan

peran serta perorangan maupun badan

hukum untuk melakukan kegiatan

pemuliaan tanaman dalam rangka

menghasilkan varietas unggul baru, kepada

pemulia tanaman atau pemegang hak

Perlindungan Varietas Tanaman perlu

diberikan hak tertentu serta perlindungan

Ke-3 (Socially just)

1. Memiliki karakter yang

humanistik (manusiawi),

artinya semua bentuk

kehidupan baik tanaman,

hewan dan manusia dihargai

secara proporsional




2. Perlindungan hukum atas hak

varietas unggul tanaman yang

telah diciptakan atau kepada

pemulia tanaman.


dengan tujuan


hukum atas hak tersebut secara memadai. keanekaragaman hayati

5 Bahwa sesuai dengan konvensi

internasional, perlindungan varietas

tanaman perlu diatur dengan undang-

undang.







secara proporsional

1. Perlindungan verietas tanaman

perlu diatur dengan undang-

undang agar terjaga hak dari

pemulia tanaman.


dengan tujuan


N

O.

SUBSTANSI TUJUAN / INDIKATOR

PERTANIAN BERLANJUT

ANALISIS KESIMPULAN

1 bahwa Indonesia merupakan negara

yang sangat kaya akan keanekaragaman

hayati sehingga perlu dilestarikan dan

dimanfaatkan untuk melaksanakan

pembangunan berkelanjutan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan

seluruh rakyat.


kualitas & kemampuan


tanaman, hewan dan

organisme tanah)

dipertahankan dan

ditingkatkan.

1. Pertanian yang maju, efisien,

dan tangguh mempunyai

peranan yang penting dalam

mencapai tujuan pembangunan

nasional.

Klausol tersebut


kebijakan pertanian

berlanjut

2 Bahwa untuk mendukung ketahanan

pangan dan pertanian yang berkelanjutan

perlu pelestarian dan pemanfaatan

sumber daya genetik tanaman.




tanaman, hewan dan

organisme tanah)

dipertahankan dan

ditingkatkan.


1. untuk mendukung ketahanan

pangan dan pertanian yang

berkelanjutan perlu pelestarian

dan pemanfaatan sumber daya

genetik tanaman

Klausol tersebut


kebijakan pertanian

berlanjut

UU No. 4 Th 2006 (Genetik Tanaman)

3 bahwa untuk menghadapi perubahan

lingkungan dan dinamika permintaan

konsumen, diperlukan cadangan sumber

daya genetik tanaman guna pemuliaan

tanaman.




tanaman, hewan dan

organisme tanah)

dipertahankan dan

ditingkatkan.


3. minimalisasi resiko-resiko

alamiah yang mungkin terjadi

1. untuk menghadapi perubahan

lingkungan dan dinamika

permintaan konsumen,

diperlukan cadangan sumber

daya genetik tanaman guna

pemuliaan tanaman.

Klausol tersebut


kebijakan pertanian

berlanjut

4 bahwa untuk penyediaan sumber daya

genetik tanaman diperlukan upaya

pelestarian dan pemanfaatan sumber

daya genetik baik di tingkat nasional

maupun secara global




tanaman, hewan dan

organisme tanah)

dipertahankan dan

ditingkatkan.


3. minimalisasi resiko-resiko

alamiah yang mungkin terjadi

4. sistem pertanian berorientasi

pada ramah lingkungan &

1. untuk penyediaan sumber daya

genetik tanaman diperlukan

upaya pelestarian dan

pemanfaatan sumber daya

genetik baik di tingkat nasional

maupun secara global

Klausol tersebut


kebijakan pertanian

berlanjut

keragaman hayati

(biodiversitas)

5 bahwa petani telah mengembangkan

sumber daya genetik tanaman selama

berabad-abad yang menjadi sumber

benih bagi pertanian yang berkelanjutan,

sehingga diperlukan pengakuan dan

penghargaan.







secara proporsional





2. Adanya pengakuan dan

penghargaan untuk memberikan

semangat bagi para pemulia

tanaman dalam

mengembangkan sumber daya

genetik.


dengan tujuan


6 bahwa untuk mewujudkan ketahanan

pangan dan membangun pertanian

berkelanjutan, diperlukan kerja sama

internasional dan upaya global


1. hubungan serta institusi yang

ada mampu menggabungkan

nilai-nilai dasar kemanusiaan

seperti kepercayaan, kejujuran,

harga diri, kerja sama dan rasa

kasih sayang.

1. untuk mewujudkan ketahanan

pangan dan membangun

pertanian berkelanjutan,

diperlukan kerja sama

internasional dan upaya global


dengan tujuan


Carbon

Lingkungan hidup

Substansi

(UU NO. 23 Tahun 2007) bahwa dalam rangka mendaya gunakan sumber daya alam

untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar

1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan

kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan

kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;

Tujuan/indikator pertanian berlanjut ( aspek lingkungan )

bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan

dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang

guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

hidup

Analisis

bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum

dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan

global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup

Kesimpulan

bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa

kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek

dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara dengan kesadaran dan kehidupan

masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang

demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4

Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215)

UU No 23 tahun 1997 (Lingkungan Hidup

)

No 12 tahun 1992

UU No 7 tahun 2004

perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan hidup;

blog.ub.ac.idblog.ub.ac.id/andimudj/files/2013/11/pasal-28.docx · web viewpenyediaan air untuk...

Documents