berita negara republik indonesia - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn929-2015.pdf ·...
TRANSCRIPT
BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.929, 2015 KEMENHUB. Badiklat Transportasi Darat. Bali.Standar Pelayanan.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 101 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum Instansi Pemerintahyang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakanstandar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuaidengan kewenangannya;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitaspelayanan pada Balai Pendidikan dan PelatihanTransportasi Darat (BP2TD) Bali, diperlukan adanyaStandar Pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkanStandar Pelayanan pada Balai Pendidikan danPelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali melaluiPeraturan Menteri Perhubungan;
www.peraturan.go.id
2015, No.929 2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4616);
www.peraturan.go.id
2015, No.9293
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentangSumber Daya Manusia di Bidang Transportasi(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Nomor 5310);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2015 tentang Organisasi Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor119/PMK.05/2007 tantang Persyaratan AdministratifPenetapan Pengelolaan Keuangan Baadan LayananUmum;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di BidangLalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan di Bidang LaluLintas dan Angkutan Sungai, Danau, danPenyeberangan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 294);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita NegaraTahun 2014 Nomor 615);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANGSTANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DANPELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI.
Pasal 1
Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat(BP2TD) Bali merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan BalaiPendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat dalam penyelenggaraankegiatan pelayanan kepada masyarakat berupa Pendidikan dan PelatihanPembentukan dan Keterampilan/Teknis pada Balai Pendidikan danPelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali.
Pasal 2
Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat(BP2TD) Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar
www.peraturan.go.id
2015, No.929 4
hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu,penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/ataufasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penangananpengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan,jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat(BP2TD) Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkansecara penuh pada tahun 2015.
Pasal 4
(1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat(BP2TD) Bali yang telah menerapkan secara penuh sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secaraberkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan PelatihanTransportasi Darat (BP2TD) Bali.
(2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada BalaiPendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Balisebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada MenteriPerhubungan.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2015, No.9295
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 Juni 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakartapada tanggal 24 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.929 6
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 101 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT (BP2TD) BALI
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali yang selanjutnyadisebut BPPTD Bali merupakan pendidikan tinggi yang berada di bawahBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang mempunyaitugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional danmanajemen di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai,danau dan penyeberangan serta perkeretaapian sesuai dengan PeraturanMenteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat.
Dalam rangka menghasilkan lulusan dari BPPTD Bali yang berkualitas perlumewujudkan proses pendidikan secara teratur dan terarah sehinggadipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan pelaksanakan Diklat diBPPTD Bali. Sebagai suatu balai pendidikan dan pelatihan, eksistensi BalaiPendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali sangat tergantung padapenilaian stakeholders tentang mutu pendidikan tinggi yangdiselenggarakannya. Dengan demikian, maka Balai Pendidikan dan PelatihanTransportasi Darat Bali harus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkanpelayanan prima kepada pelanggannya (stakeholders).
Penilaian stakeholders senantiasa berkembang, maka pelayanan pun harusselalu disesuaikan secara berkelanjutan (continuous improvement). Di lainpihak, dengan adanya beberapa perubahan dan peningkatan tuntutan akanpelayanan tersebut, terdapat beberapa hambatan seperti kurangnyafleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang dapat mengakibatkan kurangoptimalnya proses pembelajaran.
Dalam Keputusan Menpan No.Kep/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk TeknisTransparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publikdijelaskan bahwa setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusunstandar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas kewenangannya dan
www.peraturan.go.id
2015, No.9297
dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan kepastian bagi penerimapelayanan. Dalam hal ini, SP yang dimaksud adalah standar pelayanan dibidang pendidikan dan pelatihan, khususnya pendidikan dan pelatihantransporasi darat.
Penyusunan SP didasarkan atas persyaratan-persyaratan, indikator dantarget waktu penyelesaian layanan, sehingga peserta didik mendapatkanpelayanan sesuai peraturan perundangan.
Penyusunan Standar Pelayanan yang selanjutnya disebut SP di BalaiPendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikmeliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur,jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana,prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal,penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminanpelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.
Daya saing perguruan tinggi dapat diukur dari derajat kesehatan organisasihingga mampu menghasilkan lulusan yang profesional. Pencapaianorganisasi yang sehat merupakan bagian terpenting suatu organisasi dimanakondisi sehat terukur secara finansial, suasana akademik, dan suasanakompetisi untuk memperoleh peluang masa depan.
Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila telah memenuhiminimal standar nasional pendidikan, atau telah melampaui standar minimaltersebut, sehingga perguruan tinggi tersebut dinyatakan telah melakukanpenjaminan mutu yang berkelanjutan (continuous quality improvement).
Berdasarkan uraian di atas, terangkum bahwa tujuan penyusunan SP padapenyelenggaraan pendidikan BPPTD Bali adalah sebagai pedoman dalampenyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat, terjaminnya hakmasyarakat dalam menerima layanan pendidikan, sebagai alat monitoringdan peningkatan kinerja, untuk menentukan alokasi anggaran, menjaminakuntabilitas, transparansi, standarisasi penyelenggaraan pendidikan, sertaterciptanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Sebagai suatu pedoman bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan TransportasiDarat Bali, maka SP ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja yang beradapada program diklat untuk melakukan monitoring kerja dan mencari caramelakukan perbaikan berkelanjutan, mulai dari kegiatan penerimaan pesertadidik baru sampai menghasilkan lulusan. Setiap personal harus berorientasipada budaya kerja yang berkualitas, dengan penuh tanggung jawabmelaksanakan pekerjaannya dengan cermat, cepat, dan tepat waktu,sehinggaadanya jaminan terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 8
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MaksudMaksud disusunnya Standar Pelayanan BPPTD Bali adalah untukmenjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secaramerata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib sebagai pedomandalam pelaksanaan pelayanan dan parameter yang ingin dipenuhikhususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan di setiapjenis dan jenjang yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitaslulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan penggunajasa diklat.
2. TujuanTujuan disusunnya Standar Pelayanan (SP) BPPTD Bali ini adalahagar dapat diperoleh standarisasi penyelenggaraan pelayanan diklatagar mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkanefektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayananmasyarakat khususnya peserta didik secara optimal.
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Standar Pelayanan pelaksanaan diklat di BPPTD Balipelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :
1. Dasar Hukum2. Persyaratan3. Sistem,Mekanisme dan Prosedur4. Jangka Waktu Penyelesaian5. Biaya/tarif6. Produk Pelayanan7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas8. Kompetensi Pelaksana9. Pengawasan Internal10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan11. Jumlah Pelaksana12. Jaminan Pelayanan13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan14. Evaluasi Kinerja Pelaksana
Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh BPPTD Bali meliputi :
1. Diklat Pembentukan2. Diklat Keterampilan / Teknis (short course)
www.peraturan.go.id
2015, No.9299
D. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan StandarPelayanan (SP)Balai Diklat Transportasi Darat Bali adalah :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan NegaraBukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4301);
6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4616);
www.peraturan.go.id
2015, No.929 10
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber DayaManusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentangKementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 75);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tantangPersyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan BaadanLayanan Umum;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 tentangKompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas Dan AngkutanJalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, danPenyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor294);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman StandarPelayanan(Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).
E. SISTEMATIKA PENYAJIANStandar Pelayanan disampaikan dalam sistematika sebagai berikut:
Bab I : PENDAHULUAN
A. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. Ruang LingkupD. Dasar HukumE. Sistematika Penyajian
Bab II : PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN
A. PengertianB. PrinsipC. Komponen
www.peraturan.go.id
2015, No.92911
Bab III : IDENTIFIKASI KONDISI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
A. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, PenggunaLayanan, dan Pihak Terkait Pelayanan
B. Identifikasi Persyaratan, Prosedur, Dan Waktu PelayananC. Identifikasi Jumlah Dan Kompetensi SDMD. Identifikasi Sarana Dan PrasaranaE. Identifikasi PembiayaanF. Pengawasan InternalG. Penanganan Pengaduan, Saran Dan MasukanH. Identifikasi Jaminan Layanan Dan Jaminan Keamanan
Bab IV : STANDAR PELAYANAN
A. Standar Pelayanan Diklat PembentukanB. Standar Pelayanan Diklat Keterampilan / Teknis (Short Course)
Bab V : PENUTUP
www.peraturan.go.id
2015, No.929 12
BAB II
PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
A. PENGERTIAN
Dalam Standar Pelayanan ini yang dimaksud dengan:
1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkain kegiatan dalamrangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa,dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,dan/atau pelayanan administratif yang disediakan olehPenyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebutkorporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainyang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnyadisebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggarapelayanan publik yang berada di lingkungan institusi PenyelenggaraNegara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkanUndang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badanhukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayananpublik.
4. Standar Pelayanan adalah suatu standar dengan batasan tertentuuntuk mengukur kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan diklatdengan memperhatikan pelayanan dasar dengan mengedepankankualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, kepuasanpengguna jasa diklat, efisiensi dan efektifitas.
5. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untukmengevaluasi keadaan serta status dan memungkinkan dilakukanpengukuran perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu targetpencapaian Program.
6. Jenis Pelayanan adalah Pelayanan publik yang mutlakdilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalampelaksanaan diklat pembentukan, dan diklat keterampilan/teknisfungsional (short course).
www.peraturan.go.id
2015, No.92913
7. Diklat Pembentukan/Diploma adalah Diklat pembentukan sumberdaya manusia sebagai peserta didik dan peserta didik disebutTaruna.
8. Diklat Keterampilan / Teknis Fungsional (Short Course) adalahDiklat peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPPTDBali. Peserta diklat di sebut Siswa.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenaiisi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
10. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanyasuatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan satusemester setara dengan 18 sampai 20 minggu kuliah atau kegiatanterjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3minggu kegiatan penilaian.
11. Satuan Kredit Semester yang disingkat SKS adalah takaranpenghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui 1jam kegiatan terjadwal yang terdiri dari 2 sampai 4 jam per minggudalam bentuk tugas lain yang terstruktur maupun mandiri selama 1semester atau pengumpulan pengalaman belajar lain yang setara.
12. Jam Pelajaran yang disingkat JP adalah waktu yg tertentu lamanyauntuk memberikan pelajaran.
13. Praktek Kerja Lapangan Nyata yang disingkat PKL/PKN , adalahkegiatan pembelajaran di lapangan untuk mempraktekkan teori-teori yang dipelajari sebelumnya di bawah pengarahan ataubimbingan pendidik.
14. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yangterdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
15. Komponen SP adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam SP.16. lndikator SP adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif
yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yanghendak dipenuhi dalam pencapaian SP, berupa masukan, proses,keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
17. Ketercapaian Minimal adalah batasan kuantitas atau kualitasuntuk setiap Indikator SP.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 14
18. Batas Waktu Pencapaian SP adalah kurun waktu yang ditentukanuntuk mencapai SP.
19. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasisebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor,instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengankekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakanpendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yangmengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraanpendidikan.
21. Peserta Diklat adalah anggota masyarakat yang berusahamengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yangtersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan,dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponenpendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaibentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
B. PRINSIP
Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanandilakukan dengan memperhatikan prinsip:
1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti , mudahdiikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yangjelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayananharus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur,persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Parsitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkanmasyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkankeselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapatdilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepadapihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuaiperkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitaspelayanan.
www.peraturan.go.id
2015, No.92915
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diaksesdan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yangdiberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda statusekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik danmental.
C. KOMPONEN
Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem danproses penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentangpelayanan publik, setiap standar pelayanan dipersyaratkanmencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi :
1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadidasar penyelenggaan pelayanan.
2. Persyaratan,adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harusdipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratanteknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayananyang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasukpengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukanuntuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenispelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanandalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggarayang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarapenyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terimasesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitasyang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatandan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 16
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki olehpelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan danpengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern danpengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atauatasan langsung pelaksana.
10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata carapelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11.Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan bebankerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yangmelaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12.Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanandilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalambentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya,risiko, dan keragu-raguan.
14.Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahuiseberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.
Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuksetiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponentersebut.
Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis ataupenyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untukmenambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan StandarPelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar PeraturanPerundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayananperlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait denganpenyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SP), StandarTeknis Sektoral, Standar Operating Procedures (SOP) dan Norma, Standar,Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
www.peraturan.go.id
2015, No.92917
BAB III
IDENTIFIKASI KONDISI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan adalah untukmengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi ataukapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemenyang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalampenyelenggaraan pelayanan. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasikondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi,mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atauimplementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.
Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalampenyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalamproses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:
A. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, PENGGUNA
LAYANAN, DAN PIHAK TERKAIT PELAYANAN
Proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandudengan menjawab pertanyaan, antara lain :
1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yangdiberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
2) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidaklangsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
3) apa atau siapa pengguna layanan, masyarakat umum, instansi lain, atauinternal;
4) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yangdiberikan.
Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untukmengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait denganjenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.
Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/kajian dari masing-masingpertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabelberikut :
www.peraturan.go.id
2015, No.929 18
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92919
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 20
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92921
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 22
B. IDENTIFIKASI WAKTU PELAYANAN PERSYARATAN, DAN PROSEDUR
Untuk mengidentifikasi persyaratan, prosedur, dan waktu penyelenggaraanpelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati,meneliti kondisi persyaratan, prosedur, dan waktu pelayanan yang telah diberlakukan saat ini.
Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, danurutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awalmelayani ketika pengguna datang, diproses menurut prosedur layanansampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa sajapelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapanpekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masingpelaksana/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaianpelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.
Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatatrealita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan padatabel berikut:
www.peraturan.go.id
2015, No.92923
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 24
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92925
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 26
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92927
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 28
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92929
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 30
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92931
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 32
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92933
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 34
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92935
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 36
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92937
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 38
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92939
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 40
C. IDENTIFIKASI JUMLAH DAN KOMPETENSI SDM
Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untukmendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnyamendata : jumlah pelaksana, jenjang pendidikan, dan kualifikasi tenagapendidik dan tenaga kependidikan di BPPTD Bali.
Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisikapasitas SDM, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatanpada Tabel berikut :
www.peraturan.go.id
2015, No.92941
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 42
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92943
D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA
Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana danprasarana dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlumengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitassarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraanpelayanan.
Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenaikondisi ketersediaan sarana dan prasarana, selanjutnya hasilnnyadituangkan dalam Tabel berikut:
Tabel III.4. Identifikasi Sarana dan Prasarana
NOSARANA DANPRASARANAPELAYANAN
STANDAR FASILITAS JUMLAH KAPASITAS
1 Ruang kelas a. Meja kursi peserta didikb. Meja kursi dosenc. Audio Systemd. LCD Projektore. Wall Screenf. White boardg. Flipchart boardh. Air Conditioner (AC)i. Penunjuk waktu (jam)j. Kamera CCTVk. Televisi
11 unit @30 orang
2 RuangLaboratoriumKomputer
a. Meja kursi peserta didikb. Meja kursi dosenc. Komputer dosend. Komputer peserta didike. LCD Projektorf. Wall Screeng. White boardh. Akses internet unlimitedi. classroom managementj. Audio systemk. Air Conditioner (AC)l. Kamera CCTV
1 unit 30 orang
3 RuangSimulator
a. Meja kursi peserta didikb. Meja kursi dosenc. Simulator Mengemudid. Simulator APILL / Traffic
Lighte. Audio systemf. White boardg. Air Conditioner (AC)h. Kamera CCTV
1 unit 30 orang
4 Gedung a. Pembangkit daya (Genset 2 unit @60 orang
www.peraturan.go.id
2015, No.929 44
NOSARANA DANPRASARANAPELAYANAN
STANDAR FASILITAS JUMLAH KAPASITAS
PraktekPengujianKendaraanBermotor(PKB)
dan kompressor)b. Ply detector pit liftc. Brake testerd. Axle load metere. Side slip testerf. Head light testerg. Smoke testerh. Gas analyzeri. Sound level meterj. Tint testerk. Peralatan kalibrasi
(hardware & software sertabahan)
l. Ruang administrasi PKBm.SIM PKB (hardware
&software)n. Kendaraan peraga (bus,
truck, kendaraan khususdan mobil penumpang)
o. Lapangan uji radius putarp. Fasilitas Uji sepeda motorq. Kamera CCTV
5 Mobil praktekpengujiankendaraanbermotorkeliling
a. Brake tester
b. Head light tester
c. Axle load meter
d. Sound level meter
e. Smoke tester
f. Gas analyzer
g. Measuring tools
h. Meja kursi administrator
i. Komputer
j. Pembangkit daya ( Genset&Kompressor)
1 unit 6 orang
6 Workshopperbengkelan
a.Peralatan teknisperbengkelan
b. Kendaraan peraga
c. Spooring
d. Balancing
e. Lemari peralatan
f. Kompressor
g. Engine stand
h. Crane
i. Measuring tools
j. Engine scanner
k. Trainer sistem otomotif
1 unit 30 orang
www.peraturan.go.id
2015, No.92945
NOSARANA DANPRASARANAPELAYANAN
STANDAR FASILITAS JUMLAH KAPASITAS
l. Instalasi kelistrikan
m. Instalasi pneumatic
n. Exhaust sistem
o. Kamera CCTV
7 Gedung peraga a. Belahan mesin dankomponen kendaraanbermotor
b. Wallchart
c. Meja kursi dosen
d. Meja kursi peserta didik
e. Model mesin dankomponen kendaraanbermotor
f. Model fasilitas perlengkapanjalan
g. Air Conditioner (AC)
h. White board
i. Audio system
j. LCD Projektor
k. Wall Screen
l. Kamera CCTV
1 unit 30 orang
8 Asrama a. Tempat tidur twin bedb. Meja belajarc. Lemarid. Kursie. Kamar mandif. Rak sepatug. Tempat jemuranh. Air Conditioner (AC)i. Kamera CCTVj. Audio Systemk. Dispenser airl. Televisim. Cermin
5 unit 216 orang
9 FasilitasOlahraga
a. Lapangan Futsalb. Lapangan Basketc. Lapangan Volid. Fitness Centere. Meja Pingpongf. Meja biliardg. Lapangan senam
1 paket
10 FasilitasSarsimen
a. Wall climbingb. High ropec. Peralatan pengaman
1 unit
11 Poli klinik a. Poli Umum 1 unit 10 orang
www.peraturan.go.id
2015, No.929 46
NOSARANA DANPRASARANAPELAYANAN
STANDAR FASILITAS JUMLAH KAPASITAS
b. Poli Gigic. Ruang konselingd. Ruang perawatane. Tempat tidur pasienf. Air Conditioner (AC)g. Ambulance
12 Auditorium a. Audio Systemb. LCD projektorc. Kursid. Mejae. Light systemf. Air Conditioner (AC)
1 unit 200 orang
13 Ruang makan a. Meja makanb. Kursic. Peralatan makand. Dapure. Televisif. Air conditoner (AC)
1 unit 200 orang
13 Fasilitasibadah
a. Masjidb. Pura
1 unit
1 unit
100 orang
100 orang
14 PeralatanSurvey
a. Clipboardb. Counter, electronic traffic
counter, pneumatic tubec. Gpsd. Traffic baton/light sticke. Theodolitf. Alat ukur jarak : roll meter,
walking measure, laserdistance meter
g. Speed gunh. Stop watchi. Rompi surveyj. Kalkulatork. Handy talkie/walkie talkiel. Bendera semaphorem. APD (alat pengaman diri) ;
helm, sarung tangan, bajulaboratorium, masker
n. Lampu senter dan paluo. Pengukur kedalaman alur
ban digital (tire gaugemeter)
p. Pengukur kepekatan kaca(tint meter)
q. Digital camera SLR
100 unit150 paket
7 unit5 unit1 unit25 paket
9 unit19 unit100 unit50 unit20 unit30 unit50 paket
50 paket5 unit
2 unit
3 unit
15 UnitPenimbangan
a. Alat penimbangankendaraan
1 unit 30 orang
www.peraturan.go.id
2015, No.92947
NOSARANA DANPRASARANAPELAYANAN
STANDAR FASILITAS JUMLAH KAPASITAS
KendaraanBermotor
b. Unit komputerc. Papan LED penunjuk berat
kendaraand. Papan informasi prosedur
penimbangan
1 unit
1 unit
1 unit
E. IDENTIFIKASI PEMBIAYAAN
Biaya pelayanan yang dibutuhkan dalam hal ini tarif dalam pelaksanaanpelayanan di BPPTD Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11tahun 2015 dapat ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel III.5. Daftar Biaya Pelayanan
NO
JENISPELAYANAN
PRODUK LAYANAN DAN BIAYA
1 DiklatPembentukan
a. Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB):
1) PendaftaranCalon Taruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) SeleksiPenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 900.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orangpersemester
Rp. 2.070.000,00
b) Semester II; per orangpersemester
Rp. 2.070.000,00
c) Semester III; per orangpersemester
Rp. 2.070.000,00
d) Semester IV; per orangpersemester
Rp. 2.070.000,00
4) BiayaPenunjang (NonAkademis);
per orang Rp. 12.000.000,00
5) Wisuda. per orang Rp. 1.480.000,00
www.peraturan.go.id
2015, No.929 48
NO
JENISPELAYANAN
PRODUK LAYANAN DAN BIAYA
b. Diploma IV Transportasi Darat
1) Pendaftaran CalonTaruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) Seleksi PenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 350.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
b) Semester II; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
c) Semester III; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
d) Semester IV; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
e) Semester V;per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
f) Semester VI;per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
g) Semester VII;per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
h) Semester VIII.per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
4) Biaya Penunjang (NonAkademis);
per orang Rp.12.970.000,00
5) Sertifikasi Pengemudi;per sertifikat Rp. 600.000,00
6) Wisuda.per orang Rp. 1.480.000,00
c. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan
1) Pendaftaran CalonTaruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) Seleksi PenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 350.000,00
www.peraturan.go.id
2015, No.92949
NO
JENISPELAYANAN
PRODUK LAYANAN DAN BIAYA
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
b) Semester II; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
c) Semester III; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
d) Semester IV; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
e) Semester V; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
f) Semester VI. per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
4) Biaya Penunjang (NonAkademis);
per orang Rp.12.970.000,00
5) Sertifikasi Pengemudi; per sertifikat Rp. 600.000,00
6) Wisuda. per orang Rp. 1.480.000,00
d. Diploma III Manajemen Transportasi Darat dan Logistic :
1) Pendaftaran CalonTaruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) Seleksi PenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 350.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
b) Semester II; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
c) Semester III; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
d) Semester IV; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
e) Semester V; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
f) Semester VI. per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
4) Biaya Penunjang (NonAkademis);
per orang Rp.12.970.000,00
www.peraturan.go.id
2015, No.929 50
NO
JENISPELAYANAN
PRODUK LAYANAN DAN BIAYA
5) Sertifikasi Pengemudi; per sertifikat Rp. 600.000,00
6) Wisuda. per orang Rp. 1.480.000,00
e. Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat :
1) Pendaftaran CalonTaruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) Seleksi PenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 350.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
b) Semester II; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
c) Semester III; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
d) Semester IV; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
e) Semester V; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
f) Semester VI. per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
4) Biaya Penunjang (NonAkademis);
per orang Rp.12.970.000,00
5) Sertifikasi Pengemudi; per sertifikat Rp. 600.000,00
6) Wisuda. per orang Rp. 1.480.000,00
f. Diploma I Awak Sarana Angkutan :
1) PendaftaranCalon Taruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) SeleksiPenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 900.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orangper
Rp. 2.070.000,00
www.peraturan.go.id
2015, No.92951
NO
JENISPELAYANAN
PRODUK LAYANAN DAN BIAYA
semesterb) Semester II; per orang
persemester
Rp. 2.070.000,00
4) BiayaPenunjang (NonAkademis);
per orang Rp. 7.670.000,00
5) SertifikasiPengemudi;
persertifikat
Rp. 600.000,00
6) Wisuda. per orang Rp. 1.480.000,00
2 DiklatKeterampilan/ Teknis(ShortCourse)
1. Diklat Trouble Shooting AlatPengendali Isyarat Lalu Lintas;
perorang
Rp.8.222.000,00
2. Diklat Pengendalian danPengaturan Lalu Lintas;
perorang
Rp. 6.208.300,00
3. Diklat Manajer AngkutanUmum;
perorang
Rp. 6.208.300,00
4. Diklat Manajer Muda AngkutanUmum;
perorang
Rp. 8.221.800,00
5. Diklat Analisis Dampak LaluLintas untuk Konsultan;
perorang
Rp. 548.100,00
6. Diklat SoftwareVissim/Vissum;
perorang
Rp. 6.208.300,00
7. Diklat Software Emme3; perorang
Rp. 6.208.300,00
8. Diklat Pengemudi BahanBeracun dan Berbahaya;
perorang
Rp. 6.790.500,00
9. Diklat Operator AngkutanUmum;
perorang
Rp. 6.790.500,00
10. Diklat Operator Alat Berat; perorang
Rp. 6.790.500,00
11. Diklat Operator JembatanTimbang;
perorang
Rp. 7.668.500,00
12. Diklat Alat PengendaliIsyarat Lalu Lintas (APILL);
perorang
Rp. 7.668.500,00
13. Diklat Analisis Dampak LaluLintas (ANDALALIN);
perorang
Rp. 9.633.500,00
www.peraturan.go.id
2015, No.929 52
NO
JENISPELAYANAN
PRODUK LAYANAN DAN BIAYA
14. Diklat AdministrasiPengujian KendaraanBermotor;
perorang
Rp. 9.633.500,00
15. Diklat ManajemenPengelolaan Terminal;
perorang
Rp. 9.633.500,00
16. Diklat Manajemen AngkutanPerkotaan;
perorang
Rp. 9.633.500,00
17. Diklat ManajemenPerlengkapan Jalan;
perorang
Rp. 9.633.500,00
18. Diklat Keselamatan LaluLintas Angkutan Jalan;
perorang
Rp. 9.633.500,00
19. Diklat Perencanaan JaringanTrayek;
perorang
Rp. 9.633.500,00
20. Diklat Pengujian KendaraanBermotor Dasar;
perorang
Rp.10.629.500,00
21. Diklat Pengujian KendaraanBermotor Lanjutan;
perorang
Rp.13.349.500,00
22. Diklat Dasar TransportasiDarat;
perorang
Rp. 6.450.000,00
23. Diklat Orientasi Lalu LintasAngkutan Jalan;
perorang
Rp.12.700.000,00
24. Diklat ManajemenTransportasi Perkotaan;
perorang
Rp.10.600.000,00
25. Diklat Manajemen TerminalAngkutan Jalan
perorang
Rp.11.650.000,00
26. Diklat Manajemen danRekayasa Lalu Lintas;
perorang
Rp.12.750.000,00
27. Diklat Manajemen AngkutanUmum;
perorang
Rp.12.750.000,00
28. Diklat Pengelola ATCS perorang
Rp. 7.648.250,00
29. Diklat Pembekalan KepalaTerminal
perorang
Rp. 4.815.000,00
30. Diklat Perencanaan Simpul per Rp. 7.653.500,00
www.peraturan.go.id
2015, No.92953
NO
JENISPELAYANAN
PRODUK LAYANAN DAN BIAYA
dan Jaringan orang31. Diklat Pengelola Parkir per
orangRp. 4.643.000,00
32. Diklat Manajemen danSurvey LLAJ
perorang
Rp. 4.643.000,00
33. Diklat Inspeksi KeselamatanJalan
perorang
Rp. 7.149.500,00
34. Diklat Penyusunan TarifAngkutan Umum
perorang
Rp. 4.328.000,00
35. Diklat Audit KeselamatanJalan
perorang
Rp. 7.648.250,00
36. Diklat PemantauanKeselamatan Jalan
perorang
Rp. 7.648.250,00
37. Diklat Analisis DataKecelakaan
perorang
Rp. 4.643.000,00
38. Diklat Pengawasan LLAJ perorang
Rp. 4.643.000,00
39. Diklat ManajemenKampanye KeselamatanJalan
perorang
Rp. 4.643.000,00
40. Diklat Pembekalan KepalaUPT PKB
perorang
Rp. 4.643.000,00
41. Diklat PengelolaPerlengkapan Jalan
perorang
Rp. 4.643.000,00
42. Diklat ManajemenOperasional Transdar UntukEsselon 4
perorang
Rp. 4.443.500,00
43. Diklat Penyusunan ProgramTransdar Untuk Esselon 3
perorang
Rp. 4.443.500,00
44. Diklat PenyusunanKebijakan Transdar UntukEsselon 2
perorang
Rp. 4.443.500,00
45. Diklat Sistem InformasiManajemen Transdar
perorang
Rp. 4.643.000,00
46. Diklat Ppns Pola 400 Jp perorang
Rp.31.000.000,00
47. Diklat Ppns Pola 200 Jp perorang
Rp.21.000.000,00
48. Diklat Penyusunan PerdaBidang Transdar
perorang
Rp. 4.643.000,00
49. Diklat Pengemudi AngkutanOrang
perorang
Rp. 3.648.750,00
50. Diklat Petugas OperasiAngkutan Orang
perorang
Rp. 3.648.750,00
51. Diklat Petugas OperasiAngkutan Barang
perorang
Rp. 3.648.750,00
www.peraturan.go.id
2015, No.929 54
F. PENGAWASAN INTERNAL
Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanandalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untukdiidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan padaunit/satker.Apakah pada unit/satker Penyelenggara Pelayanan sudah adadan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi(struktural/fungsional).
Setelah itu kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan padatabel sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2015, No.92955
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 56
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92957
G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satukomponen Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Olehkarena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran,dan masukan pada unit/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalausudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugasdan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.
Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatanpada Tabel berikut:
www.peraturan.go.id
2015, No.929 58
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.92959
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.929 60
Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasidarat sesuai standar mutu nasional yang berorientasi kepada kepuasan dankepercayaan pelanggan.
Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BPPTD Baliharus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaanpelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secaraberkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutuberdasarkan standar internasional ISO 9001 versi terbaru serta berpegangteguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.Untuk mencapai tujuan tersebut, BPPTD Bali akan :
1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untukpembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan
inovatif4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri
transportasi darat dan instansi terkait.5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar
Pimpinan dan seluruh staf BPPTD Bali bertekad untuk melaksanakanKebijakan Mutu ini yang diwujudkandalam bentuk kegiatan sehari – hari.
www.peraturan.go.id
2015, No.92961
BAB IV
STANDAR PELAYANAN
Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan dilingkungan BPPTD Bali sebagai berikut :
A. STANDAR PELAYANAN DIKLAT PEMBENTUKAN
Diklat Pembentukanadalah diklat dalam rangka pembentukan sumber dayamanusia yang memiliki kompetensi keahlian pada bidang transportasi daratterdiri Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, Diploma III ManajemenTransportasi Darat dan Logistic, Diploma III Rekayasa TeknologiTransportasi Darat, dan Diploma I Awak Sarana Angkutan. Sebutan lainDiklat Pembentukan adalah Diklat Awal.
Tabel IV.1. Tabel Standar Pelayanan Diklat Pembentukan
NO KOMPONEN URAIAN
1 DasarHukum
Landasan hukum yang digunakan Standar PelayananBalai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat(BPPTD) Bali dalam menerapkan PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3687);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301);
www.peraturan.go.id
2015, No.929 62
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
e. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301);
f. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4502);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007tantang Persyaratan Administratif Penetapan PengelolaanKeuangan Baadan Layanan Umum;
2 PersyaratanPelayanan
Pendaftaran melalui BPPTD Bali dilakukan di ruangpendaftaran dengan mengisi formulir-formulir sertamemenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan,meliputi :
a. Lulusan minimal SMU, MA, SMK sederajat.b. Sehat jasmani dan rohanic. Lulus seleksi penerimaan calon taruna.
www.peraturan.go.id
2015, No.92963
3. Mekanisme
4. Jangkawaktu
a. Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, Minimal 80 SKS, maksimal 90 SKS Dijadwalkan 4 semester
www.peraturan.go.id
2015, No.929 64
penyelesaian Selama 2 tahun
b. Diploma IV Transportasi Darat Minimal 144 SKS, maksimal 160 SKS Dijadwalkan 8 semester Selama 4 tahun
c. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan Minimal 110 SKS, maksimal 120 SKS Dijadwalkan 6 semester Selama 3 tahun
d. Diploma III Menajemen Transportasi Darat dan Logistik Minimal 110 SKS, maksimal 120 SKS Dijadwalkan 6 semester Selama 3 tahun
e. Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat Minimal 110 SKS, maksimal 120 SKS Dijadwalkan 6 semester Selama 3 tahun
f. Diploma I Awak Sarana Angkutan Minimal 40 SKS, maksimal 50 SKS Dijadwalkan 2 semester Selama 1 tahun
5. Biaya/tarifa. Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB):
1) PendaftaranCalon Taruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) SeleksiPenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 900.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orangpersemester
Rp. 2.070.000,00
b) Semester II; per orangpersemester
Rp. 2.070.000,00
c) Semester III; per orangper
Rp. 2.070.000,00
www.peraturan.go.id
2015, No.92965
semesterd) Semester IV; per orang
persemester
Rp. 2.070.000,00
4) BiayaPenunjang (NonAkademis);
per orang Rp. 12.000.000,00
5) Wisuda. per orang Rp. 1.480.000,00
b. Diploma IV Transportasi Darat
1) Pendaftaran CalonTaruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) Seleksi PenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 350.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orang persemester
Rp.3.000.000,00
b) Semester II; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
c) Semester III; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
d) Semester IV; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
e) Semester V;per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
f) Semester VI;per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
g) Semester VII;per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
h) Semester VIII.per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
4) Biaya Penunjang (NonAkademis);
per orang Rp.12.970.000,00
5) Sertifikasi Pengemudi;per sertifikat Rp. 600.000,00
6) Wisuda.per orang Rp. 1.480.000,00
www.peraturan.go.id
2015, No.929 66
c. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan
1) Pendaftaran CalonTaruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) Seleksi PenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 350.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orang persemester
Rp.3.000.000,00
b) Semester II; per orang persemester
Rp.3.000.000,00
c) Semester III; per orang persemester
Rp.3.000.000,00
d) Semester IV; per orang persemester
Rp.3.000.000,00
e) Semester V; per orang persemester
Rp.3.000.000,00
f) Semester VI. per orang persemester
Rp.3.000.000,00
4) Biaya Penunjang (NonAkademis);
per orang Rp.12.970.000,00
5) Sertifikasi Pengemudi; per sertifikat Rp. 600.000,00
6) Wisuda. per orang Rp.1.480.000,00
d. Diploma III Manajemen Transportasi Darat dan Logistic :
1) Pendaftaran CalonTaruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) Seleksi PenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 350.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
b) Semester II; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
c) Semester III; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
d) Semester IV; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
e) Semester V; per orang persemester
Rp. 3.000.000,00
f) Semester VI. per orang per Rp. 3.000.000,00
www.peraturan.go.id
2015, No.92967
semester4) Biaya Penunjang (NonAkademis);
per orang Rp.12.970.000,00
5) Sertifikasi Pengemudi; per sertifikat Rp. 600.000,00
6) Wisuda. per orang Rp.1.480.000,00
e. Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat :
1) Pendaftaran CalonTaruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) Seleksi PenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 350.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orang persemester
Rp.3.000.000,00
b) Semester II; per orang persemester
Rp.3.000.000,00
c) Semester III; per orang persemester
Rp.3.000.000,00
d) Semester IV; per orang persemester
Rp.3.000.000,00
e) Semester V; per orang persemester
Rp.3.000.000,00
f) Semester VI. per orang persemester
Rp.3.000.000,00
4) Biaya Penunjang (NonAkademis);
per orang Rp.12.970.000
5) Sertifikasi Pengemudi; per sertifikat Rp. 600.000,00
6) Wisuda. per orang Rp.1.480.000
f. Diploma I Awak Sarana Angkutan :
1) PendaftaranCalon Taruna;
per orang Rp. 100.000,00
2) SeleksiPenerimaanCalon Taruna;
per orang Rp. 900.000,00
3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);
a) Semester I; per orangper
Rp. 2.070.000,00
www.peraturan.go.id
2015, No.929 68
semesterb) Semester II; per orang
persemester
Rp. 2.070.000,00
4) BiayaPenunjang (NonAkademis);
per orang Rp. 7.670.000,00
5) SertifikasiPengemudi;
persertifikat
Rp. 600.000,00
6) Wisuda. per orang Rp. 1.480.000,00
6. Produk
Pelayanan
a. Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor : Ijazah DiplomaII
b. Diploma III Menajemen Transportasi Darat dan Logistik :Ijazah Diploma III
c. Diploma III Rekayasa Teknologi Transportasi Darat : IjazahDiploma III
d. Diploma I Awak Sarana Angkutan : Ijazah Diploma Ie. Sertifikat keahlian khusus (Mengemudi, Uji Emisi, LLAJ dll.)
7. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas
SARANA DAN PRASARANAPELAYANAN
JMLKAPASIT
AS
Ruang kelas 11 unit @30orang
Ruang Laboratorium Komputer 1 unit 30 orang
Ruang Simulator 1 unit 30 orang
Gedung Praktek PengujianKendaraan Bermotor (PKB)
2 unit @60orang
Mobil praktek pengujiankendaraan bermotor keliling
1 unit 6 orang
Workshop perbengkelan 1 unit 30 orang
Gedung peraga 1 unit 30 orang
Asrama 5 unit 216 orang
Fasilitas Olahraga 1 paket
Fasilitas Sarsimen 1 unit
Poli klinik 1 unit 10 orang
Auditorium 1 unit 200 orang
www.peraturan.go.id
2015, No.92969
Ruang makan 1 unit 200 orang
Fasilitas ibadah muslim
Fasilitas ibadah hindu
1 unit
1 unit
100 orang
100 orang
Peralatan Survey
a. Clipboardb. Counter, electronic traffic
counter, pneumatic tubec. Gpsd. Traffic baton/light sticke. Theodolitf. Alat ukur jarak : roll meter,
walking measure, laser distancemeter
g. Speed gunh. Stop watchi. Rompi surveyj. Kalkulatork. Handy talkie/walkie talkiel. Bendera semaphorem. APD (alat pengaman diri) ; helm,
sarung tangan, bajulaboratorium, masker
n. Lampu senter dan paluo. Pengukur kedalaman alur ban
digital (tire gauge meter)p. Pengukur kepekatan kaca (tint
meter)q. Digital camera SLR
100 unit
150 paket
7 unit
5 unit
1 unit
25 paket
9 unit
19 unit
100 unit
50 unit
20 unit
30 unit
50 paket
50 paket
5 unit
2 unit
3 unit
8. Kompetensi
Pelaksana
a. Persyaratan Tenaga PendidikTenaga Pendidik BPPTD Bali harus memenuhi kualitas
sebagai berikut :
1) Umumi. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;ii. Sehat Jasmani dan Rohani;iii. Disiplin;iv. Memiliki kompetensi di bidangnya;
www.peraturan.go.id
2015, No.929 70
v. Menguasai materi pembelajaran;vi. Menguasai metode pembelajaran;vii. Menguasai teknik evaluasi
2) Khususi. Memiliki Ijasah S2 atau setara ;ii. Memiliki sertifikat TOT
b. Persyaratan Tenaga KependidikanPersyaratan minimal Tenaga Kependidikan BPPTD Bali harus
memenuhi kualifikasi sebagai berikut: :
1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;2) Sehat Jasmani dan Rohani;3) Disiplin;4) Memiliki kompetensi di bidangnya;5) Memilki keahlian dalam pengoperasian komputer6) Visioner;7) Bertanggungjawab8) Memiliki Sertifikat TOC dan MOT
9. Pengawasan
internal
1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)
2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
a. Penanganan pengaduan
www.peraturan.go.id
2015, No.92971
b. Penanganan saran dan masukan
www.peraturan.go.id
2015, No.929 72
11. Jumlah
pelaksana a. Jumlah tenaga pendidik di BPPTD BaliTINGKAT PENDIDIKAN
JMLS.3 S.2 S.1 D-IV
D-
IISTM
3 19 4 3 3 2 31
b. Jumlah tenaga kependidikan di BPPTD BaliTINGKAT PENDIDIKAN
JMLS.2 S.1
D-
IV
D
-
III
D-
IISMA SMK SMP
11 191
15
1
66 6 1 75
www.peraturan.go.id
2015, No.92973
B. STANDAR PELAYANAN DIKLAT KETERAMPILAN / TEKNIS (SHORT
COURSE)
Diklat Keterampilan / Teknis Fungsional (Short Course) adalah Diklatpeningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPPTD Bali. Pesertadiklat di sebut siswa.
Tabel IV.2. Standar Pelayanan Diklat Keterampilan / Teknis (Short Course)
NO KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum Landasan hukum yang digunakan Standar PelayananBalai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat(BPPTD) Bali dalam menerapkan PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3687);
12. Jaminan
pelayanan
ISO 9001 : 2000
13. Jaminan
keamanandan
keselamatan
pelayanan
1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan
2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala
4. Security bantuan TNI 24 jam dengan kamera CCTV
5. Fasilitas kesehatan 24 jam dilengkapi ambulan
14. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
1. Penilaian perilaku PNS oleh atasan langsungnya
2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui ManajemenReview
www.peraturan.go.id
2015, No.929 74
NO KOMPONEN URAIAN
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
e. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);
f. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4502);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4585);
www.peraturan.go.id
2015, No.92975
NO KOMPONEN URAIAN
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4616);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentangSumber Daya Manusia di Bidang Transportasi(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 8);
l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 75);
m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor119/PMK.05/2007 tantang Persyaratan AdministratifPenetapan Pengelolaan Keuangan Baadan LayananUmum;
n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia DiBidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan diBidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau,dan Penyeberangan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 294);
o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014Tentang Pedoman Standar Pelayanan(Berita NegaraTahun 2014 Nomor 615).
www.peraturan.go.id
2015, No.929 76
NO KOMPONEN URAIAN
2 Persyaratan
PelayananPRODUK PELAYANAN
PERSYARATAN
PENGGUNA
a. Diklat Trouble ShootingAlat Pengendali IsyaratLalu Lintas
b. Diklat Alat PengendaliIsyarat Lalu Lintas(APILL)
a. Lulusan minimalSMU/SMK atau sederajatdiutamakan jurusan IPAdan elektro/listrik
b. Sehat jasmani dan rohanic. Mendapatkan izin dari
instansi tempat bekerja.d. Lulus seleksi penerimaan
calon siswa
a. Diklat Pengendalian danPengaturan Lalu Lintas
b. Diklat Pengemudi BahanBeracun dan Berbahaya
c. Diklat Manajer MudaAngkutan Umum
d. Diklat OperatorAngkutan Umum
e. Diklat Operator AlatBerat
f. Diklat OperatorJembatan Timbang
g. Diklat AdministrasiPengujian KendaraanBermotor
a. Lulusan minimalSMU/SMK atau sederajat
b. Sehat jasmani dan rohanic. Mendapatkan izin dari
instansi tempat bekerja.d. Lulus seleksi penerimaan
calon siswa
www.peraturan.go.id
2015, No.92977
NO KOMPONEN URAIAN
h. Diklat Keselamatan LaluLintas Angkutan Jalan
i. Diklat Orientasi LaluLintas Angkutan Jalan
j. DiklatPengemudiAngkutan Orang
k. Diklat Petugas OperasiAngkutan Orang
l. Diklat Petugas OperasiAngkutan Barang
Diklat Pengujian KendaraanBermotor Dasar
a. Lulusan minimal SMUIPA/SMK/STM jurusanmesin/otomotif/elektroatau sederajat
b. Sehat jasmani dan rohanic. Mendapatkan izin dari
instansi tempat bekerja.d. Lulus seleksi penerimaan
calon siswa
Diklat Pengujian KendaraanBermotor lanjutan
a. Telah mengikuti diklatPengujian KendaraanBermotor Dasar
b. Masa bekerja 2 tahun disektor pengujiankendaraan bermotor
c. Sehat jasmani dan rohanid. Mendapatkan izin dari
instansi tempat bekerja.e. Lulus seleksi penerimaan
calon siswa
www.peraturan.go.id
2015, No.929 78
NO KOMPONEN URAIAN
a. Diklat AnalisisDampak Lalu Lintasuntuk Konsultan
b. Diklat SoftwareVissim/Vissum
c. Diklat SoftwareEmme3
d. Diklat AnalisisDampak Lalu Lintas(ANDALALIN)
e. Diklat ManajemenPengelolaan Terminal
f. Diklat ManajemenAngkutan Perkotaan
g. Diklat PerencanaanJaringan Trayek
h. Diklat DasarTransportasi Darat
i. Diklat ManajemenTerminal AngkutanJalan
j. Diklat ManajemenTransportasiPerkotaan
k. Diklat Manajemen danRekayasa Lalu Lintas
a. Lulusan minimal S-1/DIV/D III
b. Sehat jasmani dan rohanic. Mendapatkan izin dari
instansi tempat bekerja.d. Lulus seleksi penerimaan
calon siswa
www.peraturan.go.id
2015, No.92979
NO KOMPONEN URAIAN
l. Diklat ManajerAngkutan Umum
m. Diklat ManajemenAngkutan Umum
n. Diklat ManajemenPerlengkapan Jalan
o. Diklat Pengelola ATCS
p. Diklat PembekalanKepala Terminal
q. Diklat PerencanaanSimpul dan Jaringan
r. Diklat Pengelola Parkir
s. Diklat Manajemen danSurvey LLAJ
t. Diklat InspeksiKeselamatan Jalan
u. Diklat Penyusunan TarifAngkutan Umum
v. Diklat AuditKeselamatan Jalan
w. Diklat PemantauanKeselamatan Jalan
www.peraturan.go.id
2015, No.929 80
NO KOMPONEN URAIAN
x. Diklat Analisis DataKecelakaan
y. Diklat Pengawasan LLAJ
z. Diklat ManajemenKampanye KeselamatanJalan
aa. Diklat PembekalanKepala UPT PKB
bb. Diklat PengelolaPerlengkapan Jalan
cc. Diklat ManajemenOperasional TransdarUntuk Esselon 4
dd. Diklat PenyusunanProgram Transdar UntukEsselon 3
ee. Diklat PenyusunanKebijakan TransdarUntuk Esselon 2
ff. Diklat Sistem InformasiManajemen Transdar
gg. Diklat Ppns Pola 400 Jp
hh.Diklat Ppns Pola 200 Jp
www.peraturan.go.id
2015, No.92981
NO KOMPONEN URAIAN
ii. Diklat PenyusunanPerda Bidang Transdar
www.peraturan.go.id
2015, No.929 82
NO KOMPONEN URAIAN
3. Mekanisme
www.peraturan.go.id
2015, No.92983
NO KOMPONEN URAIAN
4. Jangka waktu
penyelesaian
1. Diklat Trouble Shooting Alat Pengendali Isyarat LaluLintas Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
2. Diklat Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
3. Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
4. Diklat Pengemudi Bahan Beracun dan Berbahaya Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
5. Diklat Manajer Muda Angkutan Umum Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
6. Diklat Operator Angkutan Umum Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
7. Diklat Operator Alat Berat Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
8. Diklat Operator Jembatan Timbang Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
9. Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
www.peraturan.go.id
2015, No.929 84
NO KOMPONEN URAIAN
10. Diklat Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
11. Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan Pembelajaran 150 JP Selama 3 minggu
12. Diklat Manajemen Perlengkapan Jalan Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
13. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar Pembelajaran 200 JP Selama 4 minggu
14. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor lanjutan Pembelajaran 250 JP Selama 5 minggu
15. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas untukKonsultan Pembelajaran 30 JP Selama 3 hari
16. Diklat Software Vissim/Vissum Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
17. Diklat Software Emme3 Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
18. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
www.peraturan.go.id
2015, No.92985
NO KOMPONEN URAIAN
19. Diklat Manajemen Pengelolaan Terminal Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
20. Diklat Manajemen Angkutan Perkotaan Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
21. Diklat Perencanaan Jaringan Trayek Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
22. Diklat Dasar Transportasi Darat Pembelajaran 150 JP Selama 3 minggu
23. Diklat Manajemen Terminal Angkutan Jalan Pembelajaran 150 JP Selama 3 minggu
24. Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan Pembelajaran 150 JP Selama 3 minggu
25. Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pembelajaran 150 JP Selama 3 minggu
26. Diklat Manajer Angkutan Umum Pembelajaran 75 JP Selama 1 minggu
27. Diklat Manajemen Angkutan Umum Pembelajaran 150 JP Selama 3 minggu
www.peraturan.go.id
2015, No.929 86
NO KOMPONEN URAIAN
28. Diklat Pengemudi Angkutan Orang Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
29. Diklat Petugas Operasi Angkutan Orang Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
30. Diklat Petugas Operasi Angkutan Barang Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
31. Diklat Pengelola ATCS Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
32. Diklat Pembekalan Kepala Terminal Pembelajaran 50 JP Selama 3 minggu
33. Diklat Perencanaan Simpul dan Jaringan Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
34. Diklat Pengelola Parkir Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
35. Diklat Manajemen dan Survey LLAJ Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
36. Diklat Inspeksi Keselamatan Jalan Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
www.peraturan.go.id
2015, No.92987
NO KOMPONEN URAIAN
37. Diklat Penyusunan Tarif Angkutan Umum Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
38. Diklat Audit Keselamatan Jalan Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
39. Diklat Pemantauan Keselamatan Jalan Pembelajaran 100 JP Selama 2 minggu
40. Diklat Analisis Data Kecelakaan Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
41. Diklat Pengawasan LLAJ Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
42. Diklat Manajemen Kampanye Keselamatan Jalan Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
43. Diklat Pembekalan Kepala UPT PKB Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
44. Diklat Pengelola Perlengkapan Jalan Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
45. Diklat Manajemen Operasional Transdar UntukEsselon 4 Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
www.peraturan.go.id
2015, No.929 88
NO KOMPONEN URAIAN
46. Diklat Penyusunan Program Transdar UntukEsselon 3 Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
47. Diklat Penyusunan Kebijakan Transdar UntukEsselon 2 Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
48. Diklat Sistem Informasi Manajemen Transdar Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
49. Diklat Ppns Pola 400 Jp Pembelajaran 400 JP Selama 8 minggu
50. Diklat Ppns Pola 200 Jp Pembelajaran 200 JP Selama 4 minggu
51. Diklat Penyusunan Perda Bidang Transdar Pembelajaran 50 JP Selama 1 minggu
5. Biaya/tarif1. Diklat Trouble Shooting Alat
Pengendali Isyarat LaluLintas;
perorang
Rp.8.222.000,00
2. Diklat Pengendalian danPengaturan Lalu Lintas;
perorang
Rp.6.208.300,00
3. Diklat Manajer AngkutanUmum;
perorang
Rp.6.208.300,00
4. Diklat Manajer MudaAngkutan Umum;
perorang
Rp.8.221.800,00
www.peraturan.go.id
2015, No.92989
NO KOMPONEN URAIAN
5. Diklat Analisis DampakLalu Lintas untukKonsultan;
perorang
Rp. 548.100,00
6. Diklat SoftwareVissim/Vissum;
perorang
Rp.6.208.300,00
7. Diklat Software Emme3; perorang
Rp.6.208.300,00
8. Diklat Pengemudi BahanBeracun dan Berbahaya;
perorang
Rp.6.790.500,00
9. Diklat Operator AngkutanUmum;
perorang
Rp.6.790.500,00
10.Diklat Operator Alat Berat; perorang
Rp.6.790.500,00
11. Diklat Operator JembatanTimbang;
perorang
Rp.7.668.500,00
12. Diklat Alat PengendaliIsyarat Lalu Lintas (APILL);
perorang
Rp.7.668.500,00
13. Diklat Analisis DampakLalu Lintas (ANDALALIN);
perorang
Rp.9.633.500,00
14. Diklat AdministrasiPengujian KendaraanBermotor;
perorang
Rp.9.633.500,00
15. Diklat ManajemenPengelolaan Terminal;
perorang
Rp.9.633.500,00
16. Diklat ManajemenAngkutan Perkotaan;
perorang
Rp.9.633.500,00
17. Diklat ManajemenPerlengkapan Jalan;
perorang
Rp.9.633.500,00
18. Diklat Keselamatan LaluLintas Angkutan Jalan;
perorang
Rp.9.633.500,00
19. Diklat PerencanaanJaringan Trayek;
perorang
Rp.9.633.500,00
20. Diklat Pengujian KendaraanBermotor Dasar;
perorang
Rp.10.629.500,00
www.peraturan.go.id
2015, No.929 90
NO KOMPONEN URAIAN
21. Diklat Pengujian KendaraanBermotor Lanjutan;
perorang
Rp.13.349.500,00
22. Diklat Dasar TransportasiDarat;
perorang
Rp.6.450.000,00
23. Diklat Orientasi Lalu LintasAngkutan Jalan;
perorang
Rp.12.700.000,00
24. Diklat ManajemenTransportasi Perkotaan;
perorang
Rp.10.600.000,00
25. Diklat Manajemen TerminalAngkutan Jalan
perorang
Rp.11.650.000,00
26. Diklat Manajemen danRekayasa Lalu Lintas;
perorang
Rp.12.750.000,00
27. Diklat ManajemenAngkutan Umum;
perorang
Rp.12.750.000,00
28. Diklat Pengelola ATCS perorang
Rp.7.648.250,00
29. Diklat Pembekalan KepalaTerminal
perorang
Rp.4.815.000,00
30. Diklat Perencanaan Simpuldan Jaringan
perorang
Rp.7.653.500,00
31. Diklat Pengelola Parkir perorang
Rp.4.643.000,00
32. Diklat Manajemen danSurvey LLAJ
perorang
Rp.4.643.000,00
33. Diklat InspeksiKeselamatan Jalan
perorang
Rp.7.149.500,00
34. Diklat Penyusunan TarifAngkutan Umum
perorang
Rp.4.328.000,00
35. Diklat Audit KeselamatanJalan
perorang
Rp.7.648.250,00
36. Diklat PemantauanKeselamatan Jalan
perorang
Rp.7.648.250,00
37. Diklat Analisis Data per Rp.
www.peraturan.go.id
2015, No.92991
NO KOMPONEN URAIAN
Kecelakaan orang 4.643.000,00
38. Diklat Pengawasan LLAJ perorang
Rp.4.643.000,00
39. Diklat ManajemenKampanye KeselamatanJalan
perorang
Rp.4.643.000,00
40. Diklat Pembekalan KepalaUPT PKB
perorang
Rp.4.643.000,00
41. Diklat PengelolaPerlengkapan Jalan
perorang
Rp.4.643.000,00
42. Diklat ManajemenOperasional TransdarUntuk Esselon 4
perorang
Rp.4.443.500,00
43. Diklat Penyusunan ProgramTransdar Untuk Esselon 3
perorang
Rp.4.443.500,00
44. Diklat PenyusunanKebijakan Transdar UntukEsselon 2
perorang
Rp.4.443.500,00
45. Diklat Sistem InformasiManajemen Transdar
perorang
Rp.4.643.000,00
46. Diklat Ppns Pola 400 Jp perorang
Rp.31.000.000,00
47. Diklat Ppns Pola 200 Jp perorang
Rp.21.000.000,00
48. Diklat Penyusunan PerdaBidang Transdar
perorang
Rp.4.643.000,00
49. Diklat Pengemudi AngkutanOrang
perorang
Rp.3.648.750,00
50. Diklat Petugas OperasiAngkutan Orang
perorang
Rp.3.648.750,00
51. Diklat Petugas OperasiAngkutan Barang
perorang
Rp.3.648.750,00
6. Produk
Pelayanan
a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
b. Sertifikat Kompetensi
www.peraturan.go.id
2015, No.929 92
NO KOMPONEN URAIAN
7. Sarana,
prasarana,
dan/atau
fasilitas
SARANA DAN PRASARANAPELAYANAN
JMLKAPASIT
AS
Ruang kelas 11 unit @30orang
Ruang Laboratorium Komputer 1 unit 30 orang
Ruang Simulator 1 unit 30 orang
Gedung Praktek PengujianKendaraan Bermotor (PKB)
2 unit @60orang
Mobil praktek pengujiankendaraan bermotor keliling
1 unit 6 orang
Workshop perbengkelan 1 unit 30 orang
Gedung peraga 1 unit 30 orang
Asrama 5 unit 216 orang
Fasilitas Olahraga 1 paket
Fasilitas Sarsimen 1 unit
Poli klinik 1 unit 10 orang
Auditorium 1 unit 200 orang
Ruang makan 1 unit 200 orang
Fasilitas ibadah muslim
Fasilitas ibadah hindu
1 unit
1 unit
100 orang
100 orang
Peralatan Survey
a. Clipboardb. Counter, electronic traffic
counter, pneumatic tubec. Gpsd. Traffic baton/light sticke. Theodolitf. Alat ukur jarak : roll meter,
walking measure, laserdistance meter
100 unit
150 paket
7 unit
5 unit
1 unit
www.peraturan.go.id
2015, No.92993
NO KOMPONEN URAIAN
g. Speed gunh. Stop watchi. Rompi surveyj. Kalkulatork. Handy talkie/walkie talkiel. Bendera semaphorem. APD (alat pengaman diri) ;
helm, sarung tangan, bajulaboratorium, masker
n. Lampu senter dan paluo. Pengukur kedalaman alur ban
digital (tire gauge meter)p. Pengukur kepekatan kaca
(tint meter)q. Digital camera SLR
25 paket
9 unit
19 unit
100 unit
50 unit
20 unit
30 unit
50 paket
50 paket
5 unit
2 unit
3 unit
Unit Penimbangan KendaraanBermotor
1 unit 30 orang
8. Kompetensi
Pelaksana
a. Persyaratan Tenaga PendidikTenaga Pendidik BPPTD Bali harus memenuhi kualitas
sebagai berikut :
1) Umuma) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b) Sehat Jasmani dan Rohani;c) Disiplin;d) Memiliki kompetensi di bidangnya;e) Menguasai materi pembelajaran;f) Menguasai metode pembelajaran;g) Menguasai teknik evaluasi
2) Khususa) Memiliki Ijasah S2 atau setara ;b) Memiliki sertifikat TOT
www.peraturan.go.id
2015, No.929 94
NO KOMPONEN URAIAN
b. Persyaratan Tenaga KependidikanPersyaratan minimal Tenaga Kependidikan BPPTD Bali
harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: :
1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa;
2) Sehat Jasmani dan Rohani;3) Disiplin;4) Memiliki kompetensi di bidangnya;5) Memilki keahlian dalam pengoperasian komputer6) Visioner;7) Bertanggungjawab8) Memiliki sertifiat TOC dan MOT
9. Pengawasan
internal
1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)
2. Audit Internal Keuangan dan Sumber Daya
10. Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan
a. Penanganan pengaduan
www.peraturan.go.id
2015, No.92995
NO KOMPONEN URAIAN
www.peraturan.go.id
2015, No.929 96
NO KOMPONEN URAIAN
b. Penanganan saran dan masukan
www.peraturan.go.id
2015, No.92997
NO KOMPONEN URAIAN
11. Jumlah
pelaksana
a. Jumlah tenaga pendidik di BPPTD Bali
TINGKAT PENDIDIKAN
JML
S.3 S.2 S.1 D-IVD-
IISTM
3 19 4 3 3 2 31
www.peraturan.go.id
2015, No.929 98
NO KOMPONEN URAIAN
b. Jumlah tenaga kependidikan di BPPTD Bali
TINGKAT PENDIDIKAN
JMLS.
2
S.
1
D
-
IV
D
-
III
D
-II
SM
A
SM
K
SM
P
11 191
15
1
66 6 1 75
12. Jaminan
pelayanan
ISO 9001 : 2000
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan
2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala
4. Security bantuan TNI 24 jam dengan kamera CCTV
5. Fasilitas kesehatan 24 jam dilengkapi dengan ambulan
14. Evaluasi
kinerja
Pelaksana
1. Penilaian perilaku PNS oleh atasan langsungnya
2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melaluiManajemenReview
www.peraturan.go.id
2015, No.92999
BAB V
PENUTUP
Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan diklat pembentukan dan teknis merupakanbentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Balai DiklatTransportasi Darat Bali. SP merupakan patokan dan indikator pencapaiankinerja yang dicanangkan sebagai standar teknis dalam pelayanan diklat yangsangat berpengaruh dalam pencapaian mutu lulusan yang senantiasadikembangkan (update) disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sesuaiketentuan.
SP sebagal hak konstitusional sehingga menjadi prioritas dalam perencanaandan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut diharapkanpengembangan pelayanan kepada peserta didik selalu meningkatkan standarpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa diklat.
Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan diharapkan dapatmenjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal yangbelum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengankeperluan dan ketentuan yang berlaku.
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
IGNASIUS JONAN
No Proses Nama Jabatan Tanggal Paraf
1. Disempurnakan Prawoto Kabag Perat Transp. Laut & Udara
2. Diperiksa Imam Hambali Kepala Pusat KKPJT
3. Diperiksa Yennesi Rosita Ph. Karo Hukum dan KSLN
4. Disetujui Wahju Satrio Utomo Kepala Badan PSDM Perhubungan
5. Disetujui Santoso Eddy Wibowo Sekretaris Jenderal
www.peraturan.go.id