BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.1465, 2015 BPKP. Laporan Kinerja. Pemerintah Daerah.Rencana Tindak Pengendalian Penyajian.Asistensi Penyusunan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2015TENTANG

PEDOMAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIANPENYAJIAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintahdan Pasal 3, Pasal 18,Pasal 19serta Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 192Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, perlu menetapkan Peraturan Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan tentangPedomanAsistensi Penyusunan Rencana TindakPengendalian Penyajian Laporan Kinerja PemerintahDaerah;

Mengingat : 1. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008tentangSistemPengendalian Intern Pemerintah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 127, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4890);

2. PeraturanPresidenNomor 192 Tahun 2014tentangBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 400);

www.peraturan.go.id

2015, No.14652

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentangPedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor1842);

5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor 10 Tahun 2013 tentangPedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SistemPengendalian Intern Pemerintah bagi Fasilitator;

MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMANASISTENSIPENYUSUNAN RENCANA TINDAKPENGENDALIAN PENYAJIAN LAPORAN KINERJAPEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1Pedoman Asistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian PenyajianLaporan Kinerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai acuan bagi UnitKerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalammembantu Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi risiko ataspenyajian laporan kinerja dan menetapkan langkah pengendalian yangdiperlukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangkapeningkatan manajemen kinerja.

Pasal 2Pedoman Asistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian PenyajianLaporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Kepala ini.

Pasal 3Hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Asistensi Penyusunan RencanaTindak Pengendalian Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah iniakan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan.

Pasal4Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.1465 3

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Juli 2015KEPALA BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNANREPUBLIK INDONESIA,

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakartapada tanggal 30 September 2015MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2015, No.14654

LAMPIRANPERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNANNOMOR 12 TAHUN 2015TENTANGPEDOMAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANATINDAK PENGENDALIAN PENYAJIAN LAPORANKINERJA PEMERINTAH DAERAH

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIANPENYAJIAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 59 huruf (2)mengamanatkan BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.Salah satu bentuk pembinaan yang diamanatkan dalam PP Nomor 60tahun 2008 tersebut adalah penyusunan pedoman teknis penyelenggaraanSPIP. Hal ini telah dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan KepalaBPKP Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 13 Pebruari 2013 tentang PedomanBimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi fasilitator.Bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP adalah bimbingan dan konsultasioleh fasilitator dalam membantu instansi pemerintah dalam melaksanakanseluruh siklus penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan,perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan, identifikasi risiko,analisis risiko, evaluasi pengendalian terpasang, serta penyusunanrencana tindak pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijakan danprosedur, pengomunikasian revisi pengendalian, dan monitoring evaluasihasil revisi pengendalian (Peraturan Kepala BPKP No.10 Tahun 2013 pasal1 butir 4)Hasil evaluasi LAKIP yang telah dilaksanakan oleh BPKP selama beberapatahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar pemda memperolehnilai yang belum memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwapenyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)belum sepenuhnya berjalan sesuai praktik-praktik terbaik. Kelemahan inijuga disebabkan kurangnya komitmen Kepala Daerah serta mekanismepengelolaan data kinerja masing-masing penyelenggara SAKIP yang belumtertib.Atas dasar itulah BPKP dalam hal ini Deputi Bidang PengawasanPenyelenggaraan Keuangan Daerah membuat Pedoman AsistensiPenyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Penyajian LaporanKinerja Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas SAKIP yang padaakhirnya akan meningkatkan nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja.

www.peraturan.go.id

2015, No.1465 5

B. Maksud dan TujuanLaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugasdan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah ataspenggunaan anggaran.Pedoman Asistensi Penyusunan RTP Penyajian Laporan Kinerja PemerintahDaerah ini dibuat sebagai acuan bagi fasilitator dalammembantu/mengasistensi Pemda untuk mengidentifikasi risiko yangterkait dengan penyajian laporan kinerja serta menetapkan langkahpengendalian yang diperlukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungandalam rangka peningkatan manajemen kinerja.

C. Ruang LingkupRuang lingkup adalah penyusunan RTP pada instansi pemerintahprovinsi/kabupaten/kota dan SKPD, meliputi RTP atas faktor-faktor yangsecara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaporan kinerja.

D. Pengguna PedomanPihak-pihak yang dituju sebagai pengguna pedoman ini adalah fasilitatorpada Perwakilan BPKP seluruh Indonesia.

E. Metode Penyusunan RTPMetode yang digunakan dalam menyusun pedoman ini adalah metode yangpragmatis, karena disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkandengan mempertimbangkan kendala yang ada. Pedoman disusun denganmenggunakan model analisis sebagaimana dimuat dalam Peraturan KepalaBPKP Nomor 10 Tahun 2013 dengan menekankan focus group discussionsebagai cara pengumpulan dan analisis data untuk perumusan rencanatindak pengendalian.

F. Sistematika PedomanSistematika penyajian pedoman ini dibagi dalam 3 (tiga) bab denganurutan sebagai berikut:

1. BAB I PendahuluanMenguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, RuangLingkup, Pengguna Pedoman, Metode Penyusunan Pedoman, danSistematika Pedoman

2. BAB II Faktor-faktor yang mendukung penyajian laporan kinerjaMenguraikan pengertian laporan kinerja, tujuan pelaporan kinerja,format laporan kinerja, dan faktor-faktor yang mendukung penyajianlaporan kinerja.

3. BAB III Langkah-langkah Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian(RTP) Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

LAMPIRAN: Template Rencana Tindak Pengendalian Draft Rencana Tindak Pengendalian Laporan Hasil Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

www.peraturan.go.id

2015, No.14656

BAB IIPELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Pengertian Pelaporan KinerjaLaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugasdan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah ataspenggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunanlaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi sertapengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadappengukuran kinerja.

B. Tujuan Pelaporan Kinerja1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dicapai,2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasiyang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:1. Uraian singkat organisasi;2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;3. Pengukuran kinerja;4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.D. Faktor-faktor yang mendukung penyajian Laporan Kinerja

Sebagaimana diuraikan di atas, tujuan pelaporan kinerja adalah untukmemberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikanberkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkankinerjanya. Terkait dengan hal itu maka kegiatan yang mendukungpenyusunan Laporan Kinerja harus mendapat perhatian agar informasiyang disajikan adalah sesuai dengan ketentuan yang pada akhirnya akanberpengaruh pada hasil evaluasi.Selain penyelenggaraan SAKIP yang baik, hasil evaluasi dipengaruhi pulaoleh adanya komitmen pimpinan unit kerja terkait manajemen kinerja danakuntabilitas.Aspek komponen SAKIP yang perlu diperhatikan adalah:1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja terkait dengan pengelolaan dokumen perencanaan(RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan).Setiap dokumen perencanaan harus mencakup unsur:a. Pemenuhan, yaitu ada, diformalkan, serta memuat unsur-unsur

visi, misi, program, tujuan, indikator kinerja tujuan, target jangkamenengah, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan,dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

b. Kualitas, yaitu bahwa unsur-unsur dalam dokumen perencanaantsb telah memenuhi kriteria yang seharusnya, misalnya Tujuandan Sasaran dalam Renstra telah berorientasi hasil, Dokumen

www.peraturan.go.id

2015, No.1465 7

Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMD/dokumen Renstraatasannya.

c. Implementasi, antara lain yaitu bahwa dokumen perencanaanjangka menengah telah digunakan sebagai acuan dalampenyusunan dokumen Renstra unit kerja, dokumen perencanaantahunan, dokumen RKA

2. Pengukuran KinerjaSalah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerjaadalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanyapeningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitasdengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan danseharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yangakuntabel.Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerjayang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukurankinerja ini dilakukan secara berkala (triwulanan) dan tahunan.Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkanterwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteriaspesifik/Spesific; dapat diukur/Measurable; dapat dicapai/Achievable;relevan; dan sesuai dengan kurun waktu tertentu/Timelines.Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatutujuan dan sasaran strategis organisasi.

3. Pelaporan KinerjaPelaporan Kinerja yang baik harus mencakup unsur:a. Pemenuhan, yaitu bahwa laporan kinerja telah disusun,

disampaikan tepat waktu, disertai dengan softcopy, diunggah kedalam website, serta menyajikan informasi mengenai pencapaianIKU.

b. Penyajian, yaitu bahwa laporan kinerja bukan merupakankompilasi dari laporan kinerja unit kerja dibawahnya, menyajikaninformasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome,menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, sertainformasi kinerja tersebut dapat diandalkan.

c. Pemanfaatan, yaitu bahwa informasi yang disajikan telahdigunakan dalam perbaikan perencanaan, digunakan untukmenilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan unitkerja, serta digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja.

4. Evaluasi kinerja.Evaluasi dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)dengan menggunakan pedoman/petunjuk pelaksanaan evaluasi yangselaras dengan pedoman/juklak yang dikeluarkan oleh KementerianPAN dan RB.Dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata CaraReviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Reviu atas laporan kinerjaadalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwalaporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat

www.peraturan.go.id

2015, No.14658

dan berkualitas.Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja adalah membantupenyelenggaraan SAKIP serta memberikan keyakinan terbatasmengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerjasehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat K/L/Pemda saja.

www.peraturan.go.id

2015, No.1465 9

BAB IIILANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

(RTP) PENYAJIAN LAPORAN KINERJAPEMERINTAH DAERAH

Perolehan nilai yang baik dari hasil evaluasi laporan kinerja dipengaruhioleh penyelenggaraan SAKIP yang baik, juga oleh adanya komitmenpimpinan unit kerja yang terkait dengan manajemen kinerja danakuntabilitas.Komitmen pimpinan merupakan hal yang penting dalam langkah-langkahpenyusunan RTP terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja yangberkualitas yang didasarkan atas risiko yang ada dalam tahapanpenyelenggaraan SAKIP.Sebagaimana diuraikan dalam Bab II sebelumnya, aspek komponen SAKIPyang perlu diperhatikan adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,Pelaporan Kinerja, dan Reviu/Evaluasi Kinerja.Dalam evaluasi laporan kinerja yang telah dilakukan oleh KementerianPAN dan RB selama ini, unsur-unsur yang dinilai atas ke-empat komponentersebut di atas adalah pemenuhan, kualitas, serta implementasi. Dengandemikian, dalam menetapkan rencana tindak pengendalian atas penyajianlaporan kinerja, terlebih dahulu harus ditetapkan risiko dari masing-masing komponen terkait dengan unsur-unsur penilaian.Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Peraturan Menteri PAN dan RBNomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan LaporanKinerja Instansi Pemerintah, penyampaian Laporan Kinerja mulai daritingkat SKPD sampai dengan tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kotadiatur sebagai berikut: Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan

perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepadaGubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahunanggaran berakhir.

Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintahKabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatanganidan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri PPN/KepalaBappenas, Menteri PAN dan RB, dan Menteri Dalam Negeri palinglambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubernur/Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunanberdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani danmenyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANdan RB, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelahtahun anggaran berakhir.

Langkah-langkah dalam penerapan Rencana Tindak Pengendalian dapatdiuraikan sebagai berikut:1. Metode penyusunan RTP dilakukan melalui Focus Group Discussion

(FGD) yang melibatkan pegawai dari tingkat SKPD dan pemerintahprovinsi/kabupaten/kota sebanyak 8 sampai 15 orang.Pegawai yang diundang adalah mereka yang berkompeten dan terkaitsecara langsung dengan penyusunan laporan kinerja baik di tingkat

www.peraturan.go.id

2015, No.146510

SKPD maupun tingkat provinsi/kabupaten/kota.2. Menetapkan rumusan kegiatan dan rumusan tujuan kegiatan.

Secara spesifik tujuan dari penyusunan RTP adalah perolehan nilaihasil evaluasi yang tinggi.Evaluasi atas laporan kinerja yang selama ini dilaksanakan adalahevaluasi atas laporan kinerja provinsi/kabupaten/kota denganmengambil uji petik atas 4 (empat) laporan kinerja SKPD. Oleh karenaitu dalam proses penyusunan rencana tindak perlu difokuskan padacapaian di tingkat provinsi/kabupaten/kota meskipun yang dihasilkantingkat SKPD.

3. Melakukan identifikasi risiko yang ada dari setiap komponen SAKIPterkait dengan unsur pemenuhan, kualitas, dan implementasinya baikdi tingkat SKPD maupun di tingkat provinsi/kabupaten/kota.Pengertian risiko adalah keadaan/kejadian/peristiwa yang mempunyaipotensi akan terjadi atau tidak terjadi. Jika risiko terjadi, akanmempunyai dampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Dengandemikian risiko perlu dikelola sehingga dapat meminimalkan dampakyang akan terjadi.

4. Setelah risiko dari setiap komponen dapat diidentifikasi, kemudianditentukan rumusan penyebabnya. Penyebab dari suatu risiko dapatlebih dari satu.

5. Merumuskan dampak yang timbul jika risiko tsb benar-benar terjadi.Risiko yang terjadi dapat menimbulkan satu atau lebih dampak. Untuktujuan evaluasi atau penetapan rencana tindak pengendalian harusdiseleksi satu dampak yang lebih dominan/signifikan di antaradampak lainnya.

6. Dari risiko yang telah diidentifikasi serta kemungkinan dampak yangakan terjadi, ditetapkan kegiatan pengendalian yang harus ada.Kegiatan pengendalian ini bisa dalam bentuk penetapan kebijakan olehpimpinan unit kerja, penyusunan Standard Operating Procedures (SOP),dan lain-lain sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

7. Selanjutnya adalah mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada/yang sudah berjalan.

8. Melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian yang ada tsb. Jikadari hasil penilaian ternyata pengendalian yang ada belum efektif,maka perlu diciptakan kegiatan pengendalian (rencana tindakpengendalian).

9. Atas masing-masing rencana tindak pengendalian, ditetapkanpenanggungjawabnya serta waktu pelaksanaan. Hal ini perlu sebagaidasar dilakukannya monitoring oleh pimpinan unit kerja.

10. Rencana Tindak Pengendalian yang telah disepakati mulai dari tingkatSKPD sampai dengan tingkat provinsi/kabupaten/kota pada akhirnyaakan diformalkan ke dalam Peraturan Kepala Daerah untuk segeraditindaklanjuti.

Langkah-langkah tersebut dituangkan dalam Formulir penyusunan RTPsebagaimana terlampir.Berikut adalah contoh penuangan pernyataan risiko dari unsur-unsurSAKIP sampai dengan penetapan waktu pelaksanaan rencana tindak

www.peraturan.go.id

2015, No.1465 11

pengendalian ke dalam formulir RTP.a. PERENCANAAN KINERJA

Pernyataan risiko adalah “Perencanaan Kinerja tidak memberikan arahpembangunan daerah atau tidak mencerminkan cita-cita kolektif yangakan dicapai pemerintah daerah”.Penyebabnya adalah Perencanaan Kinerja tidak memuat keseluruhansubstansi komponen perencanaan kinerja (visi, misi, tujuan, sasaran,program beserta indikator kinerja dan Indikator Kinerja Utama) sertatidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumenperencanaan di bawahnya.Dampak yang timbul adalah bahwa pembangunan daerah tidak dapatterlaksana secara efisien, efektif, berkesinambungan, dan terintegrasi.Pengendalian yang harus ada yaitu:1) Proses penyusunan renstra melibatkan semua komponen yang

terkait (Kepala Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Bappeda,dan seluruh SKPD)

2) Visi dan misi calon kepala daerah harus sesuai dengan RPJMN3) Reviu atas komponen renstra oleh pimpinan unit kerja4) Dokumentasi atas seluruh hasil reviuPengendalian yang sudah ada Bappeda telah membentuk timpenyusunan RenstraEfektivitas pengendalian yang ada belum memadaiPengendalian yang masih dibutuhkan adalah membentuk tim lintasSKPD dengan koordinator Bappeda untuk melakukan verifikasi,menentukan skala prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan telahberkesinambungan sekaligus memantau bahwa seluruh dokumentersebut telah memenuhi komponen-komponen evaluasiPenanggungjawab adalah Kepala Daerah/ Kepala SKPDWaktu pelaksanaan adalah segera setelah RTP AkuntabilitasPemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah

b. PERJANJIAN KINERJAPernyataan risiko adalah “Perjanjian kinerja yang disusun bukanmerupakan perwujudan komitmen antara penerima dan pemberiamanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tupoksi danwewenang serta sumber daya yang tersedia”.Penyebabnya adalah Perjanjian kinerja unit kerja tidak selaras denganperencanaan kinerja unit kerja diatasnya (RPJMD, Renstra, RKPD, danPerjanjian Kinerja Pemda).Dampak yang timbul adalah Perjanjian Kinerja tidak mendukungkeberhasilan visi dan misi pemda karena bukan merupakan tolok ukurkinerja.Pengendalian yang harus ada:1) FGD untuk menyelaraskan komponen perjanjian kinerja dengan

dokumen perencanaan unit kerja di atasnya2) Adanya pemutakhiran atas komponen perjanjian kinerja dalam hal

terjadi perubahan. (PermenPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014lampiran I poin E)

Pengendalian yang sudah ada Kebijakan kepala daerah/kepala SKPD

www.peraturan.go.id

2015, No.146512

untuk menyusun perjanjian kinerjaEfektivitas pengendalian yang ada belum memadaiPengendalian yang masih dibutuhkan adalah agar Perjanjian Kinerja dimonitor pencapaiannya secara berkala.Penanggungjawab adalah Kepala Daerah/Kepala SKPD.Waktu pelaksanaan adalah segera setelah RTP AkuntabilitasPemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah

c. PENGUKURAN KINERJAPernyataan risiko adalah “Capaian kinerja tidak menggambarkankeberhasilan kinerja yang sesungguhnya”.Penyebabnya karena tidak ada Indikator Kinerja Utama (IKU) danindikator kinerja yang ditetapkan tidak memenuhi kriteria SMART.Dampak yang timbul adalah bahwa hasil pengukuran kinerja tidakdapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan.Pengendalian yang harus ada yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikotamelakukan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU dilingkungan masing-masing (pasal 13 Peraturan MenPAN Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007)Pengendalian yang sudah ada yaitu hanya berupa kebijakanpengukuran kinerja secara tahunan, yang membandingkan antarakinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.Efektivitas pengendalian yang ada belum memadaiPengendalian yang masih dibutuhkan adalah agar:1) Kepala Daerah menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dalam suatudokumen

2) Dilakukan reviu terhadap IKU secara berkala.3) Kepala SKPD menetapkan indikator kinerja sekurang-kurangnya

indikator keluaran (output)Penanggungjawab adalah pimpinan unit kerja(Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala SKPD)Waktu pelaksanaan adalah segera setelah RTP AkuntabilitasPemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

d. PENGELOLAAN DATA KINERJAPernyataan risiko adalah “Pengelolaan data kinerja belum memadai”.Penyebabnya karena:1) Tidak ada instruksi dari pimpinan untuk menyusun SOP dan

peraturan tentang pengelolaan kinerja2) SDM yang kurang kompeten3) Data kinerja masih belum terintegrasiDampaknya Laporan yang dihasilkan tidak valid.Pengendalian yang harus ada:1) SOP dan peraturan tentang pengelolaan data kinerja2) Tersedianya SDM yang kompeten dan memadaiPengendalian yang sudah ada instruksi lisan dan pengawasan daripimpinan unit kerjaEfektivitas pengendalian yang ada belum memadaiPengendalian yang masih dibutuhkan adalah Tersusunnya SOP dan

www.peraturan.go.id

2015, No.1465 13

peraturan tentang pengelolaan data kinerja serta sosialisasi kepadapegawai/bagian/bidang yang terkait dengan pengelolaan data kinerja.Penanggungjawab adalah pimpinan unit kerjaWaktu pelaksanaan adalah segera setelah RTP AkuntabilitasPemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah

e. PELAPORAN KINERJA.Pernyataan risiko adalah “Laporan Kinerja tidak mencerminkanprestasi kerja yang sesungguhnya dicapai”.Penyebabnya karena pengelolaan data kinerja belum memadai.Dampaknya laporan kinerja tidak dapat memberikan informasi kinerjayang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah danseharusnya dicapai.Pengendalian yang harus ada berupa SOP dan peraturan tentangpengelolaan data kinerja.Pengendalian yang sudah ada berupa instruksi lisan.Efektivitas pengendalian yang ada kurang memadai.Pengendalian yang masih dibutuhkan adalah tersusunnya SOP danperaturan tentang pengelolaan data kinerja serta sosialisasi kepadapegawai/bagian/bidang yang terkait dengan pengelolaan data kinerja.Penanggungjawab adalah Kepala Daerah/Kepala SKPDWaktu pelaksanaan adalah segera setelah RTP AkuntabilitasPemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

f. REVIU DAN EVALUASI KINERJAPernyataan risiko adalah “Pedoman reviu yang disusun oleh Pemdabelum disesuaikan dengan pedoman yang diterbitkan oleh KementerianPAN dan RB”.Penyebabnya karena:1) Tidak ada instruksi dari pimpinan untuk menyesuaikan pedoman

reviu yang ada dengan pedoman reviu/evaluasi yang diterbitkanoleh Kementerian PAN dan RB,

2) SDM yang ada kurang berkompeten.Dampaknya hasil reviu kinerja tidak optimal.Pengendalian yang harus ada berupa tersedianya pedoman reviu yangtelah sesuai dengan pedoman Kementerian PAN dan RB.Pengendalian yang sudah ada pedoman reviu yang sudah disusunpemdaEfektivitas pengendalian yang ada belum memadai.Pengendalian yang masih dibutuhkan membentuk tim penyusunpedoman reviu yang mencakup unsur-unsur SKPD dan Pemda, danmembentuk tim yang melakukan pemantauan atas tindaklanjut hasilreviu untuk perbaikan kinerja Pemda dan SKPDPenanggungjawab adalah Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)Waktu pelaksanaan adalah segera setelah RTP AkuntabilitasPemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.Keseluruhan hasil rencana tindak pengendalian dituangkan dalamdraft peraturan kepala daerah sebagaimana terlampir untuk diproseslebih lanjut sehingga menjadi kebijakan di Pemerintah Daerah yangbersangkutan.

www.peraturan.go.id

2015, No.146514

BAB IVPELAPORAN

Laporan penyusunan RTP Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerahdibuat dalam bentuk surat dengan susunan sistematika, sebagai berikut:1. Dasar Penugasan

Dasar penugasan merupakan ketentuan peraturan-peraturan yangmendasari penugasan tersebut.

2. Latar BelakangLatar belakang menguraikan tentang latar belakang perlunyadilakukan penyusunan RTP Penyajian Laporan Kinerja PemerintahDaerah.

3. Tujuan KegiatanTujuan kegiatan menguraikan tentang tujuan kegiatan asistensi yangdilakukan sesuai dengan penugasan.

4. Ruang LingkupRuang lingkup menguraikan tentang ruang lingkup penyusunan RTPyang merupakan hasil identifikasi risiko yang memerlukan perbaikanpengendalian intern atas permasalahan kelemahan pengendalianinternnya.

5. Hasil Penyusunan RTP Penyajian Laporan Kinerja Pemerintah DaerahHasil penyusunan RTP menguraikan tentang hasil penyusunan RTPdengan menggunakan metode tertentu berdasarkan hasil identifikasirisiko untuk memperbaiki pengendalian intern yang sudah ada.

6. SimpulanSimpulan menguraikan tentang simpulan atas hasil penyusunan RTP.

7. SaranDiuraikan saran kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

www.peraturan.go.id

2015, No.1465 15

www.peraturan.go.id

2015, No.146516

www.peraturan.go.id

2015, No.1465 17

Lampiran Pedoman Nomor 2

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH ……………………………………………

A. PendahuluanHasil evaluasi LAKIP selama beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai yangbelum memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum sepenuhnya berjalansesuai praktik-praktik terbaik. Masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan SAKIP. Dengan demikian perlu ditetapkansuatu kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan yang ada agarpenyelenggaraan SAKIP dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan lebih berkualitas.Kebijakan tersebut dibuat dalam bentuk Rencana Tindak Pengendalian (RTP)atas penyajian laporan kinerja pemerintah daerah yang harus diterapkandalam lingkungan unit organisasi, sehingga diharapkan dapat mendukungpencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah …………. dan sekaligus dapatmeningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum1. Undang-undang Nomor………...2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah.3. Peraturan …………………. Nomor … Tahun ….. tanggal ………… tentang

…………..4. Surat Keputusan ……………….. Nomor …………….. tentang……………

C. Maksud dan TujuanRencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagipimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah ………… sebagairencana tindak (action plan) penguatan SPIP baik dalam bentukpembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakanpengendalian yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitaspemerintah daerah.

D. ManfaatManfaat RTP atas akuntabilitas pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah…………………………, antara lain sebagai berikut :1. Sebagai dasar penguatan SPIP secara menyeluruh sehingga tercipta

keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendaliandalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari terkait dengan akuntabilitaspemerintah daerah.

2. Sebagai pedoman bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan unit organisasidalam menyelenggarakan proses SAKIP sehingga diperoleh keseragamantindak dalam penyelenggaraan proses SAKIP tersebut.

www.peraturan.go.id

2015, No.146518

3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuanpenerapan RTP penyajian laporan kinerja pemerintah daerah dalampenyelenggaraan SPIP.

E. Ruang LingkupRuang lingkup penyusunan RTP meliputi analisis atas faktor-faktor yangsecara langsung maupun tidak langsung mendukung pelaporan kinerja.

F. Rencana Tindak Pengendalian (RTP)Hasil analisis risiko atas tujuan penyajian laporan kinerja pemerintah daerahmenyimpulkan terdapat sebanyak…… risiko yang berkaitan denganakuntabilitas pemerintah daerah……. yang selanjutnya akan menjadi prioritasdalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun ….., sebagai berikut:

No Tujuan Risiko

URAIAN PENYELENGGARAANSAKIP DAN PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJAPEMERINTAH DAERAH

1

2

3

4

5

G. Informasi dan KomunikasiInformasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasiyang dapat memberikan keyakinan kepada pemilik risiko bahwa pengendaliantelah berjalan sesuai dengan rencana dan telah dikomunikasikan antarapemberi dan penerima informasi dengan rincian sebagai berikut:

No Tujuan Risiko Informasi yangDibutuhkan

12345

H. PemantauanTerhadap rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan, perlu adanyakegiatan pemantauan untuk menjaga efektivitas rencana yang sudah dibuat.Kegiatan pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dapat dilihatpada tabel berikut:

www.peraturan.go.id

2015, No.1465 19

NoRisikoUtamayang

Dipantau

Informasidan

Komunikasi

PemantauanBentuk

PemantauanDilakukan

OlehWaktu

12345

Sekretaris Daerah

www.peraturan.go.id

2015, No.146520

Lampiran Pedoman Nomor 3

Contoh Laporan Hasil Penyusunan Rencana Tindak PengendalianAkuntabilitas Pemerintah Daerah

KEPALA SURAT

Nomor : (tanggal laporan)Lampiran: Satu setHal : Laporan Hasil Kegiatan Penyusunan

RTP Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Yth. Gubernur/Bupati/Walikotadi ………

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Asistensi Penyusunan RTPAkuntabilitas Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah (nama Pemda yangbersangkutan), sebagai berikut :1. Dasar Penugasan

1) Keputusan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

2) Peraturan Kepala BPKP, Nomor: , tanggal Juni 2015.3) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP (kantor perwakilan yang

bersangkutan) Nomor ST-…/ PW…/…./……, tanggal ……….., perihalPenyusunan RTP Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

2. Latar BelakangDiisi dengan uraian kelemahan dari hasil evaluasi Laporan Kinerja.

www.peraturan.go.id

2015, No.1465 21

3. Tujuan KegiatanTujuan kegiatan adalah untuk menghasilkan rencana tindak atas kelemahansistem pengendalian intern dalam penyajian laporan kinerja pemerintahdaerah untuk menghasilkan nilai hasil evaluasi yang lebih tinggi atas laporankinerja pemerintah daerah.

4. Ruang LingkupAsistensi penyusunan RTP dilakukan terhadap kegiatan yang memerlukanperbaikan pengendalian intern atas permasalahan kelemahan dalampenyajian laporan kinerja pemerintah daerah.

5. Hasil Asistensi Penyusunan RTPDiuraikan pokok-pokok yang tertuang dalam kertas kerja penyusunanrencana tindak pengendalian

6. SimpulanDiuraikan simpulan

7. SaranDiuraikan saran yang diberikan kepada pimpinan daerah(Gubernur/Bupati/Walikota)

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kamiucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan

NamaNIP …………………….

Tembusan :1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah;2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota……….3. Inspektur (Pemda yang bersangkutan))

www.peraturan.go.id