berita daerah m kabupaten cirebon nomor 39 tahun …€¦ · nomor 39 tahun 2016 seri e.26...
TRANSCRIPT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON
m' :
NOMOR 39 TAHUN 2016 SERI E.26
PERATURAN BUPATI CIREBONNOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAHKABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019
BUPATI CIREBON,
Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.
2.
bahwa salah satu upaya untuk meningkatkanakuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebonadalah dengan menetapkan indikator kineija utamasebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaiansuatu tujuan dan sasaran strategis yang telahditetapkan;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor : PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang PedomanUmum Penetapan Indikator Kinerja Utama di LingkunganInstansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, makaBupati wajib menetapkan Indikator Kineija Utama untukPemerintah Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Indikator Kineija UtamaPemerintah Daerah Tahun 2011-2015.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalamLingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita NegaraTahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang PembentukanKabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang denganmengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalamLingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penetapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor PER/09/ M.PAN /5/ 2007 tentangPenetapan Indikator Kineija Utama di LingkunganInstansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, SeriE.8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015Nomor 4, Seri S.3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan PembangunanDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten CirebonTahun 2011 Nomor 9, Seri E.4).
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATORKINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATENCIREBONTAHUN 2014-2019.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.2. Bupati adalah Bupati Cirebon.3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di LingkunganPemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKUadalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dansasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuandan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yangselanjutnya disebut RPJMD adalah RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenCirebon.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkatpencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagaipenjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yangmengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalankegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakanyang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secaranyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebihspesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendekdari tujuan.
BAB IITUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2Tujuan penetapan IKU adalah :a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kineijasecara baik; dan
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaiansuatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yangdigunakan untuk perbaikan kineija dan peningkatanakuntabilitas kinerja.
Pasal 3(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
a. IKU Pemerintah Daerah; danb. IKU SKPD.
(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakansatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
Pasal 4(1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.(2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.(3) IKU SKPDsebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satukesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
Pasal 5(1) Penetapan IKU setiap tahun anggaran ditetapkan dengan
Keputusan Bupati(2) Keputusan Bupati tentang Penetapan IKU Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus mencakup :a. Target IKU Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran
beijalan;b. Target IKU SKPD tahun 2014 - 2016;
c. Target IKU SKPD untuk tahun anggaran berjalan;d. Bobot IKU SKPD untuk tahun anggaran berjalan;e. Ringkasan Belanja SKPD untuk tahun anggaran
berjalan;f. Peijanjian Kineija antara kepala Bupati dan Kepala
SKPD untuk tahun berjalan.
BAB IIIDASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 6IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :a. Menetapkan Rencana Kineija Tahunan;b. Menyusun Dokumen Penetapan Kineija;c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kineija; dand. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
BAB IVPENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 7(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD
Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.(2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah
Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2019.(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi
indikator kineija keluaran ( output) dan hasil (outcome)dengan ketentuan sebagai berikut:a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat
indikator hasil (outcome); danb. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran
(output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.(4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkanbeberapa hal yaitu:a. kebutuhan informasi kineija untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kineija;b. kebutuhan data statistik pemerintah; danc. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan
ilmu pengetahuan.(5) Penetapan IKU Pemerintah Daerah setiap tahunnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) danayat (4) ditetapkan dengan
(6) Keputusan Bupati dan untuk IKU SKPD ditetapkandengan Keputusan Kepala SKPD.
BAB VEVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 8(1) Setiap akhir tahun anggaran SKPD harus membuat
laporan atas pencapaian IKU.(2) Laporan pencapaian IKU harus diselesaikan dan
dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerahpaling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaranberakhir.
(3) Evaluasi atas laporan pencapaian IKU yang dibuat SKPDdilakukan oleh Badan Perencanaan PembangunanDaerah.
BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui BadanPerencanaan Pembangunan Daerah.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati inidilakukan oleh Inspektorat.
BABVIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 10Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka PeraturanBupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2015 tentang IndikatorKinerja Utama Kabupaten Cirebon Tahun 2015, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Ditetapkan di Sumberpada tanggal 1 Agustus 2016
BUPATI CIREBON,
TTD
SUNJAYA PURWADISASTRA
Diundangkan di Sumberpada tanggal 3 Agustus 2016
SEKRETARIS LAH KABUPATEN CIREBON,
YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 39 , SERI E.26
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN CIRERBON TAHUN 2014-2019
NOMOR : 39 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016
MISI I
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang
baik
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya aktivitas
kehidupan beragama, keshalehan sosial masyarakat dan toleransi
antar dan intern umat beragama.
Angka Melek Huruf Alquran
Lulusan SD/MI
Persen Lulusan SD/MI muslim yang bisa baca
Alquran dibagi seluruh lulusan SD/MI muslim
Dinas Pendidikan
Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMP/MTs
Persen Lulusan SMP/MTs muslim yang bisa baca Alquran dibagi seluruh lulusan
SMP/MTs muslim
Dinas Pendidikan
Angka Melek Huruf Alquran Lulusan SMA/MA
Persen Lulusan SMA/MA muslim yang bisa baca Alquran dibagi seluruh lulusan
SMA/MA muslim
Dinas Pendidikan
Angka Melek Huruf Alquran
Lulusan SMK
Persen Lulusan SMK muslim yang bisa baca
Alquran dibagi seluruh lulusan SMK muslim
Dinas Pendidikan
Jumlah Siswa Yang Hafal Juz
Amma pada Pendidikan SLTP dan SLTA
Persen Lulusan SMP/SMA muslim yang hafal
juz amma dibagi seluruh lulusan SMP/SMA muslim
Dinas Pendidikan
Jumlah DKM yang menyelenggaran kegiatan Ba’da Maghrib Mengaji
Persen Jumlah DKM yang mengadakan pengajian bakda maghrib dibagi
seluruh jumlah DKM
Dinas Pendidikan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Jumlah Penghapal Alquran Orang Jumlah penghafal Alquran yang dihasilkan di tahun berjalan
Dinas Pendidikan
Prestasi Lomba Keagamaan
Tingkat Provinsi Jawa Barat
Peringkat Perolehan peringkat lomba/seleksi
MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat
Dinas Pendidikan
Jumlah Kasus Konflik Yang
Bernuansa Agama
Kasus Jumlah kasus, kejadian atau konflik
yang bermuatan agama
Dinas Pendidikan
MISI II
Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan
pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Terwujudnya peningkatan
pelayanan pendidikan untuk semua
Peningkatan Indeks Pendidikan Persen - Dinas Pendidikan
Angka Melek Huruf (AMH) pada
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Persen Jumlah penduduk usia 15 tahun ke
atas yang buta huruf dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke
atas
Dinas Pendidikan
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun Jenjang pendidikan tertinggi yang
ditamatkan
Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar SD/MI
SMP/MTs SMA/MA
Persen Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk
pada kelompok usia tertentu
Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni SD/MI
SMP/MTs SMA/MA
Persen Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu
yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur
tersebut
Dinas Pendidikan
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Jumlah Penduduk per Usia Tingkatan Sekolah
TK SD/MI
SMP/MTs SMA/MA
Persen Jumlah Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dikali Sepuluh Ribu dibagi jumlah penduduk usia 5 – 19 Tahun.
Dinas Pendidikan
2. Meningkatnya kualitas Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun Perkiraan rata-rata tambahan umur Dinas Kesehatan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
kesehatan masyarakat seseorang yang diharapkan dapat terus hidup atau rata-rata jumlah
tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.
Angka Kematian Ibu (AKI) Point Jumlah ibu melahirkan dalam
keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan
Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB) Point Jumlah bayi yangdilahirkan dalam
keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah kelahiran bayi
Dinas Kesehatan
Balita gizi buruk (BB/TB) Persen Berat badan dibandingkan dengan Tinggi badan. Data balita dihitung
dari jumlah balita yang ditimbang
Dinas Kesehatan
cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada
pelayanan dasar
orang Jumlah penduduk miskin yang berobat di PKM dibagi total penduduk
yang mendapat jaminan kesehatan
Dinas Kesehatan
Rasio rumah sakit per satuan penduduk
Persen Jumlah rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada di Kabupaten Cirebon dibagi jumlah penduduk
Kabupaten Cirebon
Dinas Kesehatan
Rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap
jumlah penduduk
Persen Jumlah puskesmas, klinik (swasta dan negeri), dan puskesmas pembantu
yang ada di Kabupaten Cirebon dibagi jumlah penduduk Kabupaten Cirebon
Dinas Kesehatan
Jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter
anak dan kandungan
Unit Akumulasi Jumlah Puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak
dan kandungan
Dinas Kesehatan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Rasio dokter terhadap penduduk Persen Jumlah seluruh dokter yang bertugas di Kabupaten Cirebon dibagi jumlah
penduduk Kabupaten Cirebon
Dinas Kesehatan
Rasio paramedis terhadap penduduk
Persen Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di Kabupaten Cirebon dibagi
jumlah penduduk Kabupaten Cirebon
Dinas Kesehatan
presentase penduduk yang
menjadi peserta jaminan kesehatan
Persen Jumlah penduduk yang memiliki
jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk Kabupaten
Cirebon
Dinas Kesehatan
Jumlah Posyandu Purnama Unit akumulasi jumlah posyandu setiap tahun
Dinas Kesehatan
3. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya,
berketerampilan dan berjiwa kewirausahaan
Jumlah kawasan seni Kawasan Kawasan seni merupakan hamparan wilayah yang meliputi beberapa desa
terdekat. Lokasi kawasan seni ada 2 : Gegesik (Gegesik Wetan, Kidul,
Kulon, Lor, Kidul, dan Panunggul) dan Trusmi (Trusmi Wetan, Trusmi
Kulon, Panembahan, dan Kalitengah)
Dinas Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga
Jumlah pertunjukan/
pagelaran/festival budaya tingkat nasional
Kali Akumulasi jumlah pertunjukan/
pagelaran/festival budaya tingkat nasional yang dilaksanakan di
Kabupaten Cirebon
Dinas Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm)
Persen Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persen Besaran Tenaga Kerja yang
mendapatkan Pelatihan kewirausahaan
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Persen Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persen Besaran kasus yang diselesaikan
dengan Perjanjian Bersama (PB)
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Persen Besaran Pekerja/buruh yang menjadi program jamsostek.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persen Besaran Pemeriksaan Perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persen Besaran Pengujian peralatan di
Perusahaan.
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Jumlah wirausahawan baru Orang Wirausaha baru setiap tahun Dinas Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga
Angka pengangguran terbuka Persen Jumlah Pengangguran terbuka tiap
tahun
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
4. Terwujudnya Kabupaten Cirebon sebagai daerah
wisata berbasis budaya
Meningkatnya kunjungan wisatawan
Persen Kenaikan kunjungan wisatawan setiap tahun
Dinas Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga
5. Terwujudnya kemandirian peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga
Prestasi olahraga di tingkat Provinsi Jawa Barat
peringkat Peringkat prestasi olah raga yang mendapat medali dalam pertandingan tingkat Jawa Barat
Dinas Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga
MISI III
Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Peningkatan koneksitas
antar wilayah
Jumlah panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
Kilometer Akumulasi panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik
Dinas Bina Marga
Jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik
Kilometer Akumulasi panjang jalan poros desa dalam kondisi baik
Dinas Bina Marga
2. Terwujudnya pembangunan prasarana
wilayah yang memadai
Jumlah jalan produksi pertanian dan perikanan
Kilometer Akumlasi jumlah jalan yang dimanfaatkan dalam produksi
pertanian dan perikanan
Dinas Bina Marga
Jaringan Irigasi - Panjang Saluran Induk
- Panjang Saluran Sekunder
- Bangunan Jaringan Irigasi
Kilometer Akumulasi panjang saluran induk dalam kondisi baik
akumulasi panjang saluran sekunder dalam kondisi baik Prosentase bangunan jaringan irigasi
dalam kondisi baik dibagi dengan jumlah total bangunan irigasi
Dinas SDAP
Jumlah rumah tangga berakses air
minum untuk keperluan sehari-hari
Rumah
tangga
Akumulasi Rumah Tangga yang
terlayani air bersih
Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Jumlah daerah rawan banjir Kecamatan Akumulasi minimal jumlah daerah
yang rawan terhadap bencana banjir
Dinas SDAP
Persentase pengangkutan sampah Persen Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan
sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan
persampahan
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Persentase penduduk yg terlayani
sistem jaringan drainase Skala kota
Persen Jumlah kumulatif penduduk yang
rumahnya terlayani sistem drainase
Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)
lebih dari 2 kali setahun
dibagi jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota.
Persentase pengurangan sampah di perkotaan (daerah layanan
persampahan)
Persen Persentase Jumlah penduduk yang dilayani yang dilayanai melalui
kegiatan pengurangan volume sampah (3R) dibagi dengan total jumlah penduduk
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Cakupan ketersediaan rumah layak
huni
Persen Cakupan pemenuhan kebutuhan
rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan
kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos
jaga)
Pos jaga Cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana kebakaran
dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan
ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3. Terwujudnya cirebon yang bersih, asri dan lestari
Jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah mandiri
Kelompok Kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas 3R
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persen Jumlah Kecamatan yang memiliki
RTH≥ 1 Ha
Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
Prosentase kawasan lindung Persen Jumlah kawasan lindung dibagi dengan total luas wilayah Kabupaten Cirebon
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Penghargaan Adipura Kali
Penghargaan piala adipura
Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Jumlah sungai yang memenuhi kualitas baku mutu air
Sungai Sungai yang dipantau kualitas airnya
BLHD, Dinas SDAP
Jumlah industri yang memenuhi
kualias baku mutu udara
Industri
Industri yang mempunyai cerobong
asap
BLHD
Jumlah pengaduan kasus dugaan terjadinya pencemaran lingkungan
pengaduan Menyelesaikan pengaduan kasus pencemaranlingkungan
BLHD
MISI IV
Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruhantar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik
dan komunitas)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Terwujudnya peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Jumlah komunitas Komunitas Akumulasi jumlah komunitas yang
aktif berpartisipasi dalam pembangunan
Disbudparpora
Rata-rata jumlah kelompok binaan
PKK
Kelompok Akumulasi jumlah kelompok binaan
PKK Kabupaten Cirebon
BPPKB
Jumlah lembaga ekonomi
pedesaan
Lembaga Akumulasi jumlah lembaga ekonomi
pedesaan
Disbudparpora,
Diskopumkm
MISI V
Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan
penciptaan rasa aman, damai dan tenteram.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Terwujudnya peningkatan
kondisi perekonomian masyarakat
Nilai PDRB Rp (000) Bersumber dari BPS Kab. Cirebon BPS Kabupaten
Cirebon
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen Bersumber dari BPS Kab. Cirebon BPS Kabupaten Cirebon
PDRB per kapita Rp Bersumber dari BPS Kab. Cirebon BPS Kabupaten Cirebon
Tingkat inflasi Persen Data inflasi merujuk pada tingkat
inflasi Kota Cirebon
BPS Kabupaten
Cirebon
Jumlah daerah rawan pangan Desa Akumulasi minimal jumlah desa rawan pangan
BKP5K
Nilai investasi Rp (000) Investasi yang terdaftar di BPPT BPPT
Persentase koperasi aktif Persen Jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah koperasi yang ada
Diskopumkm
Jumlah lokasi wisata kuliner di
kecamatan
Lokasi Akumulasi jumlah lokasi wisata
kuliner yang ada di kecamatan di Kabupaten Cirebon
Disbudparpora
2. Terwujudnya kesejahteraan
sosial masyarakat yang lebih berkualitas
Menurunnya Jumlah penduduk
miskin
Persen Prosentase penduduk miskin setiap
tahun
Dinas Sosial
Meningkatnya cakupan listrik bagi
penduduk
Persen Jumlah rumah tangga yang teraliri
listrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten
Cirebon
Dinas PSDAP
MISI VI
Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya pelayanan publik yang prima
Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Skala 1-5 SKPD
Jumlah unit pelayanan yang
melaksakan SOP dan SPM
Unit Akumulasi jumlah unit pelayanan
yang melaksanakan SOP dan SPM
SKPD
Kecamatan yang menjalankan Pelayanan administrasi Terpadu
kecamatan (PATEN)
Kecamatan Terdapat 120 indikator kinerja 40 Kecamatan
2. Meningkatnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Rasio pegawai S2 terhadap jumlah seluruh pegawai
Persen Jumlah Pegawai yang berpendidikan S2 dibagi dengan jumlah total pegawai Kabupaten Cirebon
BKPPD
Penempatan pegawai yang sesuai
dengan kompetensi/ latar pendidikan
Persen Jumlah pejabat yang sesuai dengan
kompetensi dan latar belakang pendidikan dibagi dengan jumlah
jabatan yang ada
BKPPD
3. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik dan bersih
Rata-rata capaian kinerja SKPD Persen Jumlah SKPD yang capaian kinerjanya baik dibagi dengan jumlah total SKPD yang di Kabupaten Cirebon
Inspektorat, Bappeda
Penilaian RAD Pencegahan
Penanggulangan Korupsi (PPK)
Angka/
Huruf
Hasil penilaian rencana aksi daerah
pencegahan penanggulangan korupsi di Kabupaten Cirebon
Inspektorat, Bappeda
Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal
Persen Jumlah temuan tahun N-1 dikurangi Jumlah temuan tahun N dibagi
dengan jumlah temuan tahun N-1
Inspektorat
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Sumber Data1 2 3 4 5
denqan jumlah temuan tahun N-lPeningkatan Pendapatan aslidaerah
Persen Jumlah pendapatan asli daerah tahunN-ldikurangi Jumlah pendapatan aslidaerah tahun N dibagi dengan jumlahpendapatan asli daerah tahun N-l
Dinas Pendapatan
Ditetapkan di Sumberpada tanggal 1 Agustus 2016
BUPATI CIREBON,
TTD
SUNJAYA PURWADISASTRA
Diundangkan di Sumberpada tanggal 3 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 39 , SERI E.26
(
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
CIRERBON TAHUN 2014-2019
NOMOR : 39 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2016
1. SEKRETARIAT DAERAH
A. Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon
C. Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah; 3. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan
Cakupan angka melek Al Qur’an
(Jumlah siswa muslim yang melek huruf Al Qur'an) dibagi (Jumlah siswa muslim yang
ada) dikali 100%
Bagian Kesra
Cakupan angka budaya mengaji ba'da magrib
(Jumlah DKM yang telah menerapkan budaya mengaji ba’da magrib) dibagi jumlah
DKM yang ada) dikali 100%
Bagian Kesra
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Cakupan angka Partisipasi masyarakat dan lembaga keagamaan dalam pengembangan
keagamaan
(Jumlah masyarakat/lembaga keagamaan yang
berpartisipasi untuk pengembangan keagamaan)
dibagi (Jumlah masyrakat/lembaga keagamaan yang ada) dikali
100%
Bagian Kesra
2 Meningkatnya kualitas kehidupan
masyarakat akibat terjadinya resiko sosial
Jumlah kaum dhuafa dan anak yatim –
piatu dari keluarga miskin yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan
menerima bantuan sosial
(Jumlah kaum dhuafa dan
anak yatim – piatu dari keluarga miskin yang telah
memenuhi kriteria dan persyaratan menerima bantuan sosial) dibagi (
Jumlah kaum dhuafa dan anak yatim – piatu dari
keluarga miskin yang ada) dikali 100%
Bagian Kesra
Cakupan angka penyampaian laporan atas
penggunaan hibah dan bantuan sosial
(Jumlah lembaga keagamaan
yang telah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan hibah dan
bansos tepat waktu) dibagi (Jumlah lembaga keagamaan
yang mendapatkan hibah dan bansos) dikali 100%
Bagian Kesra
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
3 Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah
Jumlah produk hukum daerah yang telah dikelola dengan tertib dan transparan
(Jumlah produk hukum yang telah diinput dan disajikan ke
dalam JDIH) dibagi (Jumlah produk hukum yang
ada/dihasilkan) dikali 100%
Bagian Hukum
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang telah difasilitasi menjadi produk
hukum daerah
(Jumlah rancangan produk hukum daerah yang telah
difasilitasi menjadi produk hukum daerah ) dibagi (Jumlah rancangan produk
hukum daerah yang ada/diajukan) dikali 100%
Bagian Hukum
4 Meningkatnya penanganan sengketa/perkara/ permasalahan hukum
dan penerapan nilai-nilai HAM
Cakupan angka penyelesaian perkara/sengketa pemerintahan daerah
(Jumlah perkara/sengketa pemerintahan daerah yang
telah diadvokasi dan diselesaikan) dibagi (Jumlah perkara/sengketa
pemerintahan daerah yang ada/terjadi) dikali 100%
Bagian Hukum
5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan pemerintahan desa/kelurahan
yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Cakupan angka kemampuan aparatur desa/kelurahan dalam mengelola keuangan
desa/kelurahan
(Jumlah desa/kelurahan yang menyampaikan laporan
keuangan desa/kelurahan tepat waktu dan tertib sesuai dengan produk hukum
daerah) dibagi (Jumlah desa/kelurahan yang ada) dikali 100%
Bagian Pemerintahan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Cakupan angka pelayanan administrasi terpadu kecamatan
(Jumlah kecamatan yang telah menerapkan dan
mengembangkan pelayanan administrasi terpadu
kecamatan) dibagi (Jumlah kecamatan yang ada) dikali 100%
Bagian Pemerintahan
Cakupan angka penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi
(Jumlah tapal batas wilayah
administrasi yang telah diselesaikan) dibagi (Jumlah
tapal batas wilayah administrasi yang masih disengketakan) dikali 100%
Bagian Pemerintahan
6 Meningkatnya pelayanan data/informasi
kehumasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah peliputan, penyajian data dan
informasi kegiatan pemerintahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan
(Jumlah kegiatan kepala
daerah dan wakil kepala daerah yang diliput) dibagi
(jumlah kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ada) dikali
100%
Bagian Humas
Meningkatkan kemampuan/ kapasitas akses internet dan jaringan komunikasi/informasi
Pelayanan koneksitas akses data internet
Bagian Humas
Cakupan angka pemberitaan daerah pada media massa yang adil dan seimbang
(Jumlah pemberitaan daerah yang positif) dibagi (Jumlah
pemberitaan daerah yang negatif) dikali 100%
Bagian Humas
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
7 Meningkatnya kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM
Jumlah kajian bidang perekonomian dan usaha perdagangan
(Jumlah hasil kajian bidang perekonomian dan usaha
perdagangan yang telah menjadi
kebijakan/Perda/Perbup) dibagi (Jumlah kajian bidang perekonomian dan usaha
perdagangan yang ada/dihasilkan) dikali 100%
Bagian Ekonomi
Cakupan angka kapasitas dan daya saing
Koperasi dan UMKM
(Jumlah Koperasi dan UMKM
yang telah menerapkan dan mengembangkan teknologi dan bisnis pemasaran) dibagi
(Jumlah Koperasi dan UMKM yang ada) dikali 100%
Bagian Ekonomi
8 Terwujudnya keserasian dan keselarasan koordinasi, monitoring dan evaluasi
kegiatan di bidang perekonomian sektor BUMD
Cakupan angka inflasi Angka inflasi daerah Bagian Ekonomi
Jumlah kajian dan kebijakan di bidang
perusahaan daerah
N/A
Cakupan angka penyampaian laporan atas
pengelolaan keuangan daerah
Ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan daerah
Bagian Ekonomi
Cakupan angka pemanfaatan dana CSR BPR (Jumlah dana CSR yang telah
dimanfaatkan/dikelola BPR) dibagi (Jumlah dana CSR BPR
yang tersedia) dikali 100%
Bagian Ekonomi
Cakupan Pendapatan BUMD N/A
Bagian Ekonomi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Jumlah dokumen pengembangan SDM badan usaha daerah
N/A
Bagian Ekonomi
Jumlah Kajian dan Kebijakan di Bidang
Perusahaan Daera
N/A
9 Meningkatnya pengelolaan data/informasi pembangunan
Jumlah kajian bidang pembangunan (Jumlah hasil kajian bidang pembangunan yang telah
menjadi kebijakan/Perda/Perbup) dibagi (Jumlah kajian bidang
pembangunan yang ada/dihasilkan) dikali 100%
Bagian Pembangunan
Jumlah pekerjaan yang dilelangkan (Jumlah pekerjaan yang berhasil dilelangkan) dibagi
(Jumlah pekerjaan yang dilelangkan) dikali 100%
Bagian Pembangunan
Cakupan pengendalian lalu lintas angkutan Tertib dan terkendalinya lalu lintas angkutan menjelang
hari besar agama dan tahun baru
Bagian Pembangunan
10 Meningkatnya perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
Jumlah kajian bidang LH dan SDA (Jumlah hasil kajian bidang LH dan SDA yang telah
menjadi kebijakan/Perda/Perbup)
dibagi (Jumlah kajian bidang LH dan SDA yang ada/dihasilkan) dikali 100%
Bagian SDA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Cakupan angka pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
N/A Bagian SDA
Cakupan angka rehabilitasi hutan dan lahan
kritis
(Luas hutan dan lahan kritis
yang direhabilitasi) dibagi (Luas total hutan dan lahan kritis) dikali 100%
Bagian SDA
11 Meningkatnya efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Jumlah kajian bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan
(Jumlah hasil kajian bidang kelembagaan dan
ketatalaksanaan yang telah menjadi
kebijakan/Perda/Perbup) dibagi (Jumlah kajian bidang kelembagaan dan
ketatalaksanaan yang ada/dihasilkan) dikali 100%
Bagian organisasi
12 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Jumlah penerapan SOP, IKM, SP dan SPM per satuan objek pelayanan pada SKPD
(Jumlah SKPD yang telah menerapkan SOP, IKM, SP
dan SPM) dibagi (Jumlah SKPD yang ada) dikali 100%
Bagian organisasi
Jumlah minat baca aparatur Jumlah koleksi judul buku tersedia di Perpustakaan
Setda
Bagian organisasi
13 Meningkatnya sistem perencanaan,
pengawasan dan evaluasi kinerja
Cakupan angka kedisiplinan aparatur Jumlah kehadiran (tidak
hadir, terlambat, pulang mendahului, cuti, sakit dan izin)
Bagian organisasi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
14 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah
Cakupan Angka penyampaian laporan atas pengelolaan keuangan daerah
Ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan daerah
Bagian Keuangan
Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah
(Total belanja langsung) dibagi (Total belanja daerah) dikali 100%
Bagian Keuangan
15 Meningkatnya kemampuan pengelolaan
aset daerah
Cakupan aset tanah Pemda yang memiliki
dokumen sertifikasi
(Jumlah aset tanah Pemda
yang memiliki dokumen sertifikasi) dibagi (Jumlah aset tanah Pemda yang
dimiliki) dikali 100%
Bagian Perlengkapan
Jumlah penyampaian laporan atas pengelolaan aset dan barang daerah
Ketepatan waktu penyampaian laporan aset dan barang daerah
Bagian Perlengkapan
16 Meningkatnya pelayanan administrasi,
sarana dan prasarana, dan kapasitas sumber daya aparatur
Adanya ketersediaan administrasi
perkantoran sarana dan prasarana perkantoran serta perjalanan dinas luar daerah
(Jumlah kebutuhan
administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran serta perjalanan
dinas yang telah direalisasikan) dibagi (Jumlah administrasi perkantoran,
sarana prasaran perkantoran dan perjalanan dinas luar
daerah yang ada) dikali 100%
Bagian Umum
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
17 Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumlah pelaksanaan rapat kerja muspida dan pejabat pemda
Jumlah rapat koordinasi unsur muspida dan pejabat
Pemda
Bagian Umum
18 Meningkatnya keprotokolan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Cakupan pelayanan keprotokolan dan seremonial kepala daerah dan wakil kepala
daerah
Jumlah pelayanan keprotokolan dan seremonial
kepala daerah dan wakil kepala daerah
Bagian Umum
2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
A. Unit Organisasi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat DPRD dalam memberikan
dukungan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD didalam melaksanakan tugas dan fungsinya
C. Fungsi : 1. Menyusun rencana kerja untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut bagian-bagian dilingkup Sekretariat DPRD.
2. Penyusunan anggaran pada lingkup Sekretariat DPRD.
3. Mengoreksi dan menganalisa serta penerapan konsep produk hukum yang menjadi garapan Sekretariat DPRD.
4. Menelaah dan mengkoordinasikan perumusan konsep kegiatan DPRD. 5. Mengendalikan pelaksanaan persidangan dan rapat yang diselenggarakan DPRD. 6. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penerangan, publikasi dan
pemberitaan kegiatan DPRD serta urusan keprotokolan. 7. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas dan ketatausahaan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang
kegiatan DPRD
Prosentase sarana dan prasarana yang difungsikan dalam menunjang kegiatan
DPRD
Meningkatkan pelayanan kepada DPRD dengan penyediaan sarana dan
sarana yang memadai
Internal Setwan: Surat, Sarana dan prasarana Kantor
2. Menigkatnya pengetahuan, kemampuan dan keahlian sumber daya aparatur
sekretariat DPRD
Prosentaase jumlah pegawai sekretariat yang mengikuti Bintek, Rakor, Diklat dan sosialisai
Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan melaksanakan Rakor, Bimtek, Sosialisasi dan studi banding
Internal Setwan: Rekomendasi, Sertifikat
Bimtek
No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
3. Meningkatnya pengelolaan
administrasi yang optimal dan handal dalam menunjang
pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan
Prosentase jumlah dokumen perencanaan
dan laporan keuangan yang tertib dan tepat waktu.
Mewujudkan perencanaan yang baik
dan laporan keuangan yang tertib dan tepat waktu
Internal Setwan: Renstra,
Renja, RKA/RKPA, DPA/DPPA, LAKIP, Laporan Keuangan
Bulanan (SPJ)/Semesteran/Tahunan,
LAKIP
4. Meningkatnya hasil kajian bagi anggota DPRD, sebagai
bahan perumusan legislasi, penganggaran, dan
pengawasan.
Prosentase hasil kajian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan
pengaggaran, legislasi dan pengawasan terhadap seluruh hasil kajian.
Meningkatkan kwalitas hasil kajian untuk digunakan sebagai bahan kajian
dalam pelaksanaan fungsi DPRD
Internal Setwan: Hasil Kajian dan rekomendasi
5. Meningkatnya
responsifiibilitas DPRD terhadap aspirasi masyarakat
Jumlah aspirasi masyarakat yang
ditindaklanjuti sebagai keputusan kebijakan DPRD
Meningkatkan jumlah aspirasi
masyarakat yang dijadikan bahan pembuatan keputusan DPRD
Internal Setwan: Hasil Kajian
dan rekomendasi
6. Meningkatkan pengetahuan, dan wawasan pimpinan dan
anggota DPRD
Jumlah pimpinan anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas (Bintek).
Meningkatkan kapasitas SDM DPRD dengan melaksanakan Bimtek bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD
Internal Setwan: Sertifikat Bimtek
7. Meningkatnya produk legislasi
daerah.
Jumlah perda yang terkaji/ditetapkan Menciptakan perda yang benar-benar
sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat
Internal Setwan: Raperda
dan Perda.
8. Meningkatkan Kedisplinan Anggota Dewan.
Penurunan jumlah pelanggaran kode etik DPRD
Melakukan evaluasi dan memberikan solusi penyelesaian masalah terhadap
anggota yang melanggar kode etik
Internal Setwan: Laporan hasil rapat
3. INSPEKTORAT
A. Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Sebagai Unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan
C. Fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan yang meliputi Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
5. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Inspektorat.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 6
1 Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Prosentase hasil evaluasi LAKIP dengan katagori baik dibagi dengan jumlah seluruh
SKPD yang dievaluasi di kali 100%
Laporan Hasil Evaluasi
Prosentase Laporan Keuangan SKPD yang
telah direviu dan sesuai dengan SAP dan memiliki SPIP yang memadai dibagi dengan jumlah SKPD yang direviu kali 100%
Laporan Hasil Reviu
Prosentasi RKA SKPD yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dibagi dengan jumlah RKA SKPD yang direviu dikali 100%
Laporan Hasil Reviu
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 6
2
Meningkatnya Pengelolaan
Keuangan SKPD
Menurunnya Jumlah Temuan
Keuangan pada SKPD
Jumlah temuan tahun N-1 dikurangi Jumlah
temuan tahun N dibagi dengan jumlah temuan tahun N-1 dikali 100% (temuan
hasil pemeriksaan terdiri dari temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal)
Laporan Hasil Pemeriksaan
Meningkatnya Penyelesaian
Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan
Jumlah SKPD yang menindaklanjuti
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dibagi jumlah SKPD yang diperiksa dikali
100%
Laporan Tindak Lanjut
Jumlah Rapat Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan yang dilakukan dengan BPK RI,
Inspektorat Kabupaten/Kota, Inspektorat Provinsi dan APIP Lainnya.
Laporan Hasil Koordinasi/Konsultasi
3 Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam Bidang Pengawasan
Meningkatnya Penyelesaian Kasus
Pengaduan Masyarakat
Prosentase jumlah kasus pengaduan yang
diselesaikan dibagi dengan jumlah kasus pengaduan yang masuk dikali 100%
Laporan Hasil Pemeriksaan
Kasus/Khusus
4 Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada SKPD
Meningkatnya Sosialisasi SPIP di SKPD Prosentase jumlah SKPD yang telah mengikuti sosialisasi SPIP dengan jumlah
SKPD yang ada dikali 100%
Laporan Hasil Sosialisasi
5 Terwujudnya Aparatur
Pengawasan Intern
Meningkatnya SDM Aparatur
Pengawasan yang kompeten dan profesional
Jumlah SDM Pengawasan yang mengikuti
diklat dibagi dengan jumlah seluruh SDM Inspektorat dikali 100%
Daftar Nominatif dan DUK
4. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
A. Unit Organisasi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Peltihan Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : menyelenggarakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
C. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian meliputi perencanaan,
pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi, pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan dan
kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pegawai; 4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan; 5. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Terciptanya pelayanan
kepegawaian yang akurat dan tepat waktu
Prosentase pelayanan
administrasi kepegawaian tepat waktu
Jumlah layanan yang tepat waktu
sesuai SOP dibagi jumlah layanan yang masuk dikali 100%
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
PMT, Diklat & Binjahpeg
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara no 25 tahun 2004 (skala 1-5)
Survei IKM Kepegawaian (internal dan eksternal)
Lap. Monev & Pelaporan Sekretariat Badan
2. Pengelolaan kepegawaian berbasis
teknologi informasi
Prosentase layanan administrasi
data base kepegawaian yang terintegrasi ke SIMPEG
Jumlah layanan yang terintegrasi ke
SIMPEG dan aktif dibagi jumlah layanan adiministrasi kepegawaian
Lap. Monev & Pelaporan
Bidang Binjapeg
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
3. Meningkatnya kompetensi aparatur Aparatur yang melanjutkan
jenjang pendidikan
Jumlah aparatur yang melanjutkan
jenjang pendidikan
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Diklat&Bangwai
Prosentase aparatur yang
mengikuti diklat manajerial (prajabatan, diklatpim, UD/UPKP)
Jumlah aparatur yang sudah
mengikuti diklat manajerial dibagi jumlah pegawai kab cirebon dikali 100 persen
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Diklat&Bangwai
Jumlah aparatur yang memiliki
sertifikat diklat teknis
Jumlah aparatur yang memiliki
sertifikat diklat teknis
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Diklat&Bangwai
4. Sistem pola karir aparatur dengan
sistem merit
Terpenuhinya pejabat pimpinan
tinggi (esselon II) sesuai kompetensi jabatan
Jumlah pejabat yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi (esselon II) melalui seleksi terbuka
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Mutasi & KP
Terpenuhinya pejabat administrator dan pengawas (esselon III dan IV) sesuai
kompetensi jabatan
Jumlah pejabat administrator dan pengawas yang melalui tes kompetensi
Lap. Monev & Pelaporan Bidang Mutasi & KP
Terpenuhinya CPNS sesuai dengan formasi
Penerimaan CPNS melalui sistem CAT Lap. Monev & Pelaporan Bidang Mutasi & KP
5. Meningkatnya kedisiplinan
Prosentase tingkat kehadiran
aparatur
Persentase potongan TPP Lap. Monev & Pelaporan
Bidang Binjapeg
Meningkatnya capaian sasaran kerja pegawai dalam kriteria baik
Jumlah pegawai dengan capaian SKP kriteria baik dibagi jumlah seluruh pegawai Kabupaten Cirebon
Lap. Monev & Pelaporan Bidang Binjapeg
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
Menurunnya prosentase hukuman
disiplin
Jumlah penanganan pelanggaran
disiplin (SK atau Hukuman Ringan, Sedang & Berat) dibagi Jumlah
pegawai dikali 100%
Lap. Monev & Pelaporan
Bidang Binjapeg
6. Layanan kesejahteraan kepada
aparatur
Terpeliharanya kesehatan
aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti
general check up ditambah jumlah aparatur yang tes narkoba ditambah jumlah aparatur sakit yang diperiksa
kesehatannya
Lap. Monev & Pelaporan
Bidang Binjapeg
Pembekalan aparatur yang akan pensiun
Jumlah aparatur yang akan pensiun yang mendapatkan pembekalan
Lap. Monev & Pelaporan Bidang Mutasi & KP
Terlayaninya layanan darurat 24
jam bagi aparatur daerah
Tersedianya kendaraan untuk
layanan darurat 24 jam bagi aparatur daerah
Lap. Monev & Pelaporan
Bidang Binjapeg
6. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
A. Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan.
C. Fungsi : 1. Perencaaan kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasama daerah,
pengendalian pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
2. Pengoordinasian penyusunan rencana kebijakan umum pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasama
daerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan umum pembangunan bidang
ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan kerjasama daerah baik dengan lembaga pemerintah maupun dengan pihak swasta dalam rangka optimalisasi pembangunan dan investasi;
5. Pemantauan dan penilaian serta pengendalian pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana fisik dan tata ruang, kerjasama daerah, pengendalian pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Prosentase akomodasi usulan musrenbang dalam RKPD
Jumlah usulan hasil musrenbang di RKPD dibagi jumlah usulan hasil
musrenbang keseluruhan dikali 100
Dokumen RKPD, DSP Musrenbang
No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
2. Meningkatnya peran dan fungsi koordinasi, fasilitasi dan konsultasi
dan kerja sama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan
pembangunan
1 Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan
dalam penyusunan perencanaan
Hasil kajian yang berisi rumusan kebijakan dalam
proses perencanaan pembangunan
Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Budaya, dan Bidang Fisik
dan Prasarana
2 Jumlah fasilitasi perencanaan yang
dilaksanakan
Fasilitasi yang diberikan
kepada masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan
Bidang Ekonomi, Bidang Sosial
dan Budaya, dan Bidang Fisik dan Prasarana
3 Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dihasilkan
Dokumen kerjasama antar daerah maupun perbatasan
Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Budaya, dan Bidang Fisik
dan Prasarana
3. Tersedianya sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi
berbasis IT
1 Jumlah sistem perencanaan berbasis IT
jumlah sistem informasi dalam proses perencanaan
Bidang SPP
2 Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan
Jumlah dokumen evaluasi perencanan pembangunan
Bidang SPP
4. Tercapainya keselarasan
perencanaan
1 Jumlah program dan kegiatan
yang selaras antara dokumen RKPD dan Renja
jumlah program kegiatan
yang tercantum direnja dibagi dengan yang
tercantum dalam RKPD dikali 100
Bidang SPP
2 Jumlah Dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan
penyusunan program
Jumlah dokumen perencanaan yang digunakan
sebagai acuan penyusunan program dibagi seluruh
dokumen perencanaan dikali dengan 100
Bidang SPP
No. Sasaran Startegis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
5. Tersedianya data yang valid dan akurat
Jumlah dokumen data perencanaan yang tersedia
jumlah dokumenm data perencanaan yang tersedia
hasil kerjasama dengan BPS ataupun lembaga instansi
lainnya
Bidang SPP
6. Tersedianya dokumen pelaporan Jumlah dokumen pelaporan Jumlah dokumen pelaporan
yang dibuat oleh Bappeda dalam kurun waktu satu
tahun
Bidang SPP
7. Tersedianya SDM perencana dan kompeten
Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
perencanaan, pelaporan dan evaluasi
Jumlah aparatur perencana yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan perencanaan, pelaporan dan evaluasi
Sekretariat
7. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
A. Unit Organisasi : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan
C. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman
modal dan pelayanan administrasi perizinan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan promosi penanaman modal,
data dan pengendalian penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan, penyuluhan dan pengaduan;
4. Pelaksanaan pelayanan ketatusahaan badan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya serapan investasi di wilayah strategis
Meningkatnya jumlah investor baru sebesar 5% per tahun
Meningkatnya jumlah investor yang masuk di Kabupaten Cirebon
Internal BPPT : Renstra, Pelaporan Bidang.
Meningkatnya serapan investasi
sebesar 15% per tahun
Lebih meningkatkan jumlah investasi Internal BPPT : Renstra,
Pelaporan Bidang.
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki izin
Cakupan kepemilikan perizinan masyarakat sebesar 5% per tahun
Pelayanan perizinan dan non perizinan ditingkatkan dengan menambah dan
melengkapi sarana dan prasarana
Internal BPPT : Renstra, Pelaporan Bidang.
3 Meningkatkan mutu pelayanan Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,5 per tahun
Melakukan survey Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) secara periodik
Internal BPPT : Renstra, Pelaporan Bidang.
Terselesaikanya penanganan
pengaduan sebesar 100% per tahun
Meningkatnya layanan pengaduan Internal BPPT : Renstra,
Pelaporan Bidang.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
Terciptanya pelayanan perizinan yang
tepat waktu (sesuai SOP) sebesar 100% per tahun
Meningkatnya waktu prose perizinan Internal BPPT : Renstra,
Pelaporan Bidang.
Terwujudnya jenis pelayanan bebasis teknologi informasi sebesar 10% per
tahun
Peningkatan layanan online kepada masyarakat
Internal BPPT : Renstra, Pelaporan Bidang.
4
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Nilai evaluasi AKIP N/A Internal BPPT : Renstra,
Pelaporan Bidang. Eksternal : Inspektorat
Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
N/A Internal BPPT : Renstra, Pelaporan Bidang. Eksternal :
BPK/Inspektorat
Persentase tertib administrasi barang/aset daerah
N/A Internal BPPT : Renstra, Pelaporan Bidang. Eksternal :
Bagian Perlengkapan, Inspektorat
8. BADAN KETAHANANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
A. Unit Organisasi : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
B. Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
C. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan dan Penyuluhan
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan pangan, hortikultura, penyuluhan perikanan dan peternakan serta penyuluhan kehutanan dan perkebunan;
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan; 5. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Capaian Kinerja Kinerja SPM
Ketahanan Pangan Masyarakat
1. Penguatan Cadangan Pangan Tersedianya cadangan pangan pemerintah untuk menanggulangi dampak bencana alam
dan rawan pangan
Lap. Monev & Pelaporan Bidang Ketahanan Pangan
2. Ketersediaan informasi pasokan dan
harga pangan
Tersedianya informasi akses, pasokan,
distribusi, konsumsi dan harga pangan di Kabupaten Cirebon
3. Penanganan daerah rawan pangan Tertanganinya daerah (desa) rawan pangan sehingga menurunkan angka daerah rawan
pangan
4. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar
Tersedianya informasi hasil uji laboratorium akan hasil produksi dan penyuluhan akan pentingnya keamanan pangan (tidak
mengandung residu berbahaya)
5. Capaian Skor PPH (Pola Pangan Harapan)
Tercapainya Pola Pangan yang Beragam,Bergizi, Seimbang,Aman (B2SA)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan
kemampuan kelembagaan pelaku
utama bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Penguatan Kemampuan Kelembagaan tani
Pemula Lanjut
Madya
Utama
Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan kelompok tani
Lap. Monev & Pelaporan Bidluh TPH, Bidluh Kannak, Bidluh
Hutbun
3. Meningkatkan
Penerapan teknologi tepat guna pada usaha tani
Diseminasi teknologi pada usaha tani
Pertanian Perikanan
Kehutanan
Klinik Agribisnis
Meningkatnya penggunaan teknologi pada
usaha tani sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas
Lap. Monev & Pelaporan
Bidluh TPH, Bidluh Kannak, Bidluh Hutbun
9. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
A. Unit Organisasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peningkatan kualitas hidup perempuan,
pengarusutamaan gender, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan bina penduduk;
4. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya peran serta
perempuan dalam pembangunan
Jumlah kader posyandu terintegrasi
yang aktif
Jumlah peserta TOT peningkatan Kader
Posyandu se Kabupaten Cirebon PKHP
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender
Jumlah lembaga berbasis gender
Fasilitasi Pengembangan P2TP2A dan Pendampingan
PKHP
Pembinaan kelompok TKI dan Perlindungan anak
PKHP
Pembuatan Buku Data Terpilah Gender
Peraihan Penghargaan APE PUG
Lembaga-lembaga masyarakat di desa dan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi tentang pengarusutamaan
gender
PUG
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Jumlah organisasi perempuan yang
berperan serta dalam politik dan jabatan publik
Perempuan yang berperan aktif dalam
politik dan jabatan publik dalam meniungkatkan kesetaraan gender
PKHP
Jumlah keluarga yang berbasis Gender dan Anak Ceria
Keluarga yang mengikuti sosialisasi dan seminar Keluarga yang berbasis gender
PUG
3. Perlindungan anak Ketersediaan Fasilitas bagi Aktivitas
Anak/Taman Bermain Anak di Tingkat Kecamatan
Membangun sebuah lokasi yang
menyediakan berbagai fasilitas bagi anak dengan penunjang seluruh OPD/SKPD
PKHP
4. Menurunnya kasus kekerasan dan trafficking terhadap
perempuan dan anak
Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan
Penurunan jumlah kekerasaan dalam rumah tangga, perdagangan orang khusus
perempuan dan anak
PUG
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi perempuan Buta Aksara
PKHP
Pelatihan bagi kelompok perempuan yang terampil khususnya perempuan kepala
keluarga
PKHP
Penurunan jumlah kekerasaan dalam
rumah tangga, perdagangan orang khusus perempuan dan anak
PUG
5. Meningkatnya Perempuan yang berdayaguna dan
mandiri
Jumlah Kelompok Desa Mandiri
Kelompok organisasi perempuan yang berdaya guna dan mandiri
PKHP
Kelompok Ibu Rumah Tangga pra
sejahtera yang mendapatkan pembinaan PKHP
Pelatihan kelompok UEP yang berwirausaha dengan meningkatkan
keterampilan dan modal
PUG
6. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk tahun 2014-2019 = 1,3%
Pelayanan KIE melalui media masa dan Sosialisasi
KBKR
Melakukan Rencana dan Evaluasi program KB untuk 1 tahun
KBKR
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Umpan balik hasil penilaian akreditasi
pegawai KB KBKR
Pelatihan kader KB untuk Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA)
KBKR
Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja dan terbentuknya kelompok PIK
Remaja
KBKR
Sosialisasi/orientasi mengenai konseling KB
(PIK/K) kepada pengelola KB
KBKR
Sosialisasi usia kawin pertama KBKR
Pelayanan KB melalui moyan KBKR
Pelayanan KIE Program KB melalui Mupen KBKR
Rasio Akseptor KB (KB Aktif) bagi Keluarga Miskin
Sosialisasi program advokasi dan KIE tentang KKR
KBKR
Rekomendasi Program kependudukan KBKR
7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Mempertahankan angka TFR 2,2
Pelayanan MOW dan MOP sesuai target KBKR
Penyediaan IUD KIT, IMPLANT KIT dan Genre KIT
KBKR
8. Terwujudnya Ketahanan dan pemberdayaan ekonomi
keluarga
Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga Paripurna
Peran serta masayarakat dalam program KB BINDUK
9. Terwujudnya Ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga
Jumlah Kelompok KB Pria Kesadaran Pria untuk Ber-KB semakin meningkat KBKR
10. Meningkatnya kualitas data
dan sistem pencatatan pelaporan
Pendataan Keluarga Pendataan keluarga, evaluasi program KB-
KS dan Profil UPPKS BINDUK
11. Terwujudnya Ketahanan dan pemberdayaan ekonomi
keluarga
Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga Peran serta tenaga pendampingan dalam ketahanan keluarga BINDUK
10. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
A. Unit Organisasi : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup; 2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pengelolaan lingkungan hidup;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan dan tata lingkungan;
4. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya partisipasi
mesyarakat dalam pengelolaan lingkungan
a. Terbentuknya kelompok masyarakat
pengelola sampah dan lembaga bank sampah
Jumlah kelompok masyarakat pengelola
sampah dan bank sampah
Renstra dan Bidang TL
b. Terbangunnya teknologi pengelolaan sampah
Pengelolaan sampah menjadi energi alternatif Renstra dan Bidang TL
c. Terbentuknya sekolah berwawasan
lingkungan (adiwiyata)
Jumlah sekolah berwawasan/berbudaya
lingkungan
Renstra dan Bidang TL
d. Tersedianya data kualitas lingkungan sebagai sumber kebijakan pembangunan
Dokumen status lingkungan hidup daerah (LHD) dan Menuju Indonesia Hijau (MIH)
Renstra dan Sekretariat
2. Meningkatnya kinerja
pengelolaan lingkungan bagi dunia usaha dan masyarakat
a. Meningkatnya kualitas lingkungan di
Kota Sumber sebagai kota kecil peraih adipura
Penghargaan piala adipura Renstra dan Bidang PPL
b. Tersedianya data kualitas udara, air, sungai, air laut, dan air sumur
Pemantauan kualitas udara, air sungai, air sumur dan air laut
Renstra dan Bidang PPKL
c. Meningkatnya kegiatan usaha yang
mentaati peraturan di bidang lingkungan hidup
Jumlah kegiatas usaha yang dipantau
pengelolaan lingkungannya
Renstra dan Bidang PPL
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
d. Tersedianya data untuk pengambilan
kebijakan pengelolaan lingkungan akibat pencemaran
Pembuatan kajian terhadap pencemaran
lingkungan
Renstra dan Bidang PPL
e. Penurunan pencemaran melalui kinerja perusahaan dalam pengelolaan
lingkungan hidup
- Jumlah industri yang mendapatkan proper - Jumlah industri yang memenuhi baku
mutu kualitas udara
Renstra dan Bidang PPL
f. Peningkatan kualitas air permukaan
melalui penurunan beban pencemaran
Jumlah sungai yang memenuhi kulatas baku
mutu air (layak pertanian)
Renstra dan Bidang PPL
g. Penyusunan peraturan tentang pencegahan pencemaran lingkungan
Jumlah peraturan tentang pengelolaan lingkungan
Renstra dan Bidang PPL
h. Meningkatnya pemahaman tentang penyusunan dokumen lingkungan bagi
pelaku usaha
Pengusaha yang memahami penyusunan dokumen lingkungan
Renstra dan Bidang TL
i. Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan peran aktif pelaku usaha/masyarakat
Pengusaha dapat mengelola limbah dari kegiatan usaha
Renstra dan Bidang PPL
j. Peningkatan kapasitas pelaku usaha
dalam penerapan produksi bersih untuk lingkungan
Monitoring home industry Renstra dan Bidang TL
k. Peningkatan pengetahuan dan pengelolaan tentang pemanfaatan
limbah batu alam
Pembinaan pengelolaan limbah batu alam Renstra dan Bidang PPL
l. Tersedianya alat pengambil kebijkan berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Renstra dan Bidang TL
m. Terkendalinya kualitas udara Pengujian kualitas emisi kendaraan bermotor Renstra dan Bidang PPL
3. Meningkatnya kualitas
fungsi sumber daya alam
a. Pemulihan fungsi sumber daya alam dan
pengendalian kerusakan sumber-sumber air
Pemeliharaan mata air dan pembuatan sumur
resapan
Renstra dan Bidang PPKL
b. Pantai dan laut lestari Jumlah kelompok masyarakat pengelola mangrove
Renstra dan Bidang PPKL
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
c. Meningkatnya upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim
Jumlah desa/kampung iklim Renstra dan Bidang PPKL
d. Meningkatnya upaya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam
Inventarisasi keanekaragaman hayati tingkat
kecamatan
Renstra dan Bidang PPKL
e. Pemanfatan limbah air wudhu Penampungan limbah air wudhu sebagai saranan penyiraman tanaman di sekitar masjid
Renstra dan Bidang PPKL
f. Meingktanya upaya perlindungan dan konservasi SDA di pesisir pantai
Pengedalian kerusakan pesisir Renstra dan Bidang PPKL
g. Meningkatnya upaya perbaikan
ekosistem pesisir dan laut
Rehabiltasi ekosistem pantai Renstra dan Bidang PPKL
h. Terkendalinya dampak kegiatan pertambangan rakyat
Pengawasan pertambangan rakyat Renstra dan Bidang PPKL
4. Terselesaikannya pengaduan sengketa
lingkungan
a. Meminimalisir terjadinya konflik dan pencemaran lingkungan
Penyelesaian pengaduan kasus pencemaran lingkungan
Renstra dan Bidang PPL
11. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
A. Unit Organisasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam hal melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
C. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan daerah di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas bidang Sosial Budaya dan Kelembagaan
Masyarakat, Usaha Ekonomi Masyarakat, Pembangunan dan Sumberdaya Desa dan Kelurahan, Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Pelaksanaan Ketatausahaan Badan; dan
5. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan
desa dalam pembangunan
Meningkatnya Jumlah LPMD/K yg berpartisipasi thd pembangunan
pedesaan sebesar 10% per tahun
Meningkatkan partisipasi LPMD/K thd pembangunan pedesaan
Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan TP.PKK dlm
melaksanakan kegiatan 10 program PKK sebesar 20% per tahun
Meningkatkan peran TP.PKK tingkat Desa sampai tingkat Kabupaten dalam kegiatan
pemberdayaaan perempuan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh komponen, Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
serta kreativitas pengurus TP.PKK dalam melaksanakan kegiatan 10 program pokok PKK
Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
Meningkatnya peran serta Pokjanal
Posyandu dlm meningkatkan strata Posyandu menuju Posyandu Mandiri
sebesar 10% per tahun
Meningkatkan strata posyandu pratama ke
starata madya, starata madya ke starata purnama dan strata purnama ke strata mandiri
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
Terlaksananya kegiatan BBGRM dlm membangun desa/kelurahan sebesar
100% per tahun
Pencanangan BBGRM Tk.Kab, Tk.Prov dan Tk.Nasional
Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
Meningkatnya kemampuan
manajerial KPM thd manajemen partisipatif pemberdayaan
masyarakat sebesar 10% per tahun
Adanya peningkatan kemampuan manajerial
Kader Pemberdayaan Masyarakat
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
Meningkatnya peran serta LPMD/K dlm perencanaan partisipatif
pembangunan masy.desa sebesar 20% per tahun
Pengurus LPMD/K diharapkan mampu melaksanakan perencanaan partisipatif
pembangunan desa
Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
Meningkatnya partisipasi RT/RW
membantu pemerintah desa dlm penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebesar 10% per tahun
RT/RW diharapkan berperan aktif membantu
pemerintah desa dlm penyelenggaraan urusan pemerintahan desa
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
2 Meningkatnya perekonomian masyarakat
yang kuat melalui pengembangan potensi Badan Usaha Milik Desa dan
Meningkatnya kapasitas manajemen pengurus BUMDES dan
Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa dan Kepengurusan BUMDES sebesar 10% per tahun
Adanya peningkatan kapasitas manajemen pengurus 78 BUMDES yg telah dibentuk, dan
peningkatan jumlah BUMDES di tiap desa.
Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
Pengembangan Lembaga
Ekonomi Masyarakat
Terlaksananya kegiatan TTG Tk.
Provinsi dan Tk. Nasional sebesar 100% per tahun
Dengan gelar TTG, diharapkan adanya
peningkatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi tepat guna shg dpt
meningkatkan pendapatan masyarakat desa
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
Meningkatnya jumlah kelompok
usaha yg mampu mensejahterakan ekonomi keluarga sebesar 10%
Meningkatkan pemberdayaan dan
keterampilan pengelola usaha ekonomi keluarga dan sektor informal, Terbangunnya Kegiatan usaha ekonomi, meningkatnya
pendapatan masyarakat desa dan berkembangnya usaha lembaga ekonomi
masyarakat desa.
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
Meningkatnya kemampuan Tim Verifikasi Perguliran, UPK dan Kasi
Ekbang , serta BPD dlm melestarikan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 50% per tahun
Meningkatkan pemahaman Tim Verifikasi Perguliran, UPK dan Kasi Ekbang , serta BPD
sehingga mampu melestarikan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan dana bergulir meningkat
Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
3 Meningkatnya
pembangunan desa, potensi desa, dan sumber daya desa
Meningkatnya kapasitas kelompok
masyarakat dlm pengoptimalan potensi sumber daya desa sebesar 50% per tahun
Meningkatkan potensi sumber daya desa untuk
pembangunan desa
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
Meningkatnya kapasitas desa dlm pelaksanaan RPJMDes sebesar 50%
per tahun
Meningkatkan kapasitas desa dlm pelaksanaan RPJMDes dan tata kelola pembangunan desa
sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan LPMD/K dan BPD
Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
Terlaksananya kegiatan TMMD dan
TMSS sebesar 100% per tahun
Adanya pemahaman yang setara diantara
Pemerintah Desa dan Masyarakat pengguna dan pemanfaat hasil kegiatan, bahwa
keberfungsian, keberlanjutan dan kelestarian sarana prasarana desa hasil TMMD dan TMSS sangat tergantung dari pengelolaan dan
pemeliharaan yang baik dan benar oleh pemerintah desa bersama-sama masyarakat
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
Terlaksananya lomba desa Tk.Kab. dan Tk.Prov. sebesar 100% per
tahun
8 indikator penilaian perlombaan desa (pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi
masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga) sbg bahan motivasi masy.desa dlm membangun desa
Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
Meningkatnya manajemen dan
administrasi pembangunan desa terkait dg pembangunan desa yg bersumber dari bantuan provinsi dan
pusat sebesar 100% per tahun
Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan
kecamatan dalam mengelola, menggunakan/memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan sarana
parasarana desa serta administrasi pelaporannya.
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
4
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa
yang bersih, ber wibawa, transparan dan akuntabel
Meningkatnya jml aparatur desa yg mampu mengelola keuangan desa
sebesar 100% per tahun
Meningkatkan jml Aparatur Pemerintahan Desa khususnya Bendahara Desa yang terlatih
dalam penatausahaan keuangan desa
Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
Meningkatnya jml aparatur desa yg
mampu mengelola manajemen pemerintahan desa sebesar 100%
per tahun
Meningkatkan jml Aparatur Pemerintahan Desa
yang terlatih dalam mengelola manajemen administrasi desa
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
Meningkatnya jml desa yg memiliki
profil desa/kel sebesar 100% per tahun
Meningkatkan jml Aparatur Pemerintahan Desa
yang terlatih dalam menyusun desa, shg meningkat jml desa yg memiliki profil desa
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
Meningkatnya jml anggota BPD yg
mampu mengelola pemerintahan desa sebesar 100% per tahun
BPD yang terlatih dan memiliki wawasan dalam
memahami manajemen pemerintahan desa
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
Meningkatnya jml aparatur desa yg
mampu menyusun peraturan di desa sebesar 100% per tahun
Pemerintah desa dan BPD yang terlatih dan
memiliki wawasan dalam menyusun produk hukum desa (1.Perdes ttg RPJMDes : berlaku 6 th dan 412 desa sdh memiliki, 2.Perdes ttg
RKPDes : berlaku 1 th dan 412 desa sdh memiliki, 3. Perdes ttg APBDes : berlaku 1 th
dan 412 desa sdh memiliki, 4. Perdes ttg SOTK : berlaku sepanjang SOTK desa tdk berubah, 5.Perdes ttg Bumdes baru 78 Bumdes.yg
memiliki.
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
Meningkatnya jumlah desa yg tertib administrasi pemerintahan dan
keuangan dlm penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 100%
per tahun
Bertambahnya jumlah desa yang tertib administrasi terutama dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa
Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan (Alasan) Sumber Data
1 2 3 4 5
Meningkatnya Jml desa yg mampu
mengatasi masalah kedesaan sebesar 100% per tahun
Bertambahnya jumlah desa yang mampu
menyelesaikan masalah kedesaan
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang.
5 Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Kecamatan
Meningkatnya jumlah aparatur
kecamatan yg mampu membina aparatur desa dlm penyelenggaraan
administrasi desa sebesar 100% per tahun
Meningkatkan kemampuan aparatur
kecamatan membina aparatur desa dlm Pengelolaan Administrasi pembangunan Desa
yg tertib
Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Sekretariat.
6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Nilai evaluasi AKIP N/A Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
Eksternal : Inspektorat
Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
N/A Internal BPMPD : Renstra, Pelaporan Bidang.
Eksternal : Inspektorat
Persentase tertib administrasi
barang/aset daerah
N/A Internal BPMPD : Renstra,
Pelaporan Bidang. Eksternal : Inspektorat
12. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
A. Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat.
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan
bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan bangsa, pengembangan
demokratisasi dan perlindungan masyarakat; 4. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan badan; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya produk pelayanan prima badan Kesatuan Bangsa dan
Pelindungan Masyrakat
Prosentase kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kantor
N/A
Renstra Badan Kesbang
Linmas Tahun 2015-2019
2. Mengembangnya tatanan informasi
dan kajian sistem ketahanan dan perlindungan masyrakat serta politik
pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau seluruh lapisan masyrakat hingga tingkat desa dan kelurahan
Prosentase peningkatan kualitas SDM dan
kuantitas rekomendasi/pelaporan
N/A
3. Meninktanya kualitas pemahaman dan
pemantapan wawasan kebangsaan masyrakat yang berkembang dan mengkristal dalam kerangka NKRI
Prosentase peningkatan kualitas hasil
pembinaan dan fasilitasi
N/A
4. Meningkatnya kualitas kesadaran dan
budaya politik masyrakat yang demokratis, transparant, dan jujur didukung pengetahuan, moral etika
Prosentase partisipasi politik masyarakat
dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pilwu
N/A
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
sosial yang agamis
5. Meningkatnya hubungan partisipatif yang harmonis antar lembaga
pemerintah, lembaga politik, dan lembaga sosial dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan
masyarakat Kabupaten Cirebon
Prosentase tingkat kondusifitas politik dan keamanan dalm penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
N/A
6. Meningkatnya kualitas kesadaran dan budaya politik masyrakat yang demokratis, transparan dan jujur di
dukung pengetahuan, moral dan etiksa sosial yang agamis
Prosentase partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pilwu
N/A
13. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
A. Unit Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, menegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.
C. Fungsi : 1. Penyusunan program dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; 2. Penyelenggaraan kebijakan penemeliharaan dan penyelenggaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat; 3. Penyelenggara kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati;
4. Penyelenggara koordinasi, pemeliharaan, dan penylenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
5. Penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi, mentaati
peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Terkendalinya ketertiban umum, keamanan dan ketenteraman masyarakat pada peringatan hari
besar nasional, perayaan tingkat daerah, hari besar keagamaan,
dan pemilu serta demo, huru hara.
- Menurunnya jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan karena tindak kejahatan
- Jumlah demo - Jumlah demo anarkis
- Rasio satpol pp per 10.000 penduduk
Jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan karena tindak kejahatan pada saat
pengamanan hari besar nasional, perayaan tingkat daerah, hari
besar keagamaan dan pemilu, serta demo, huru hara
Pelaporan Bidang Ketenteraman
2. Meningkatnya keamanan rumah dinas dan gedung kantor serta
pengawalan pejabat daerah
Terkendalinya keamanan kunjungan pejabat daerah, rumah dinas pejabat
daerah dan komplek perkantoran pemda
Keamnan kunjungan pejabat daerah, rumah dinas pejabat
daerah dan komplek perkantoran pemda
Pelaporan bidang ketertiban
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
3. Meningkatnya kepedulian
masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati
Jumlah pelaku usaha yang tertib izin Pelaku usaha yang tertib izin Pelaporan bidang
penegarak peraturan daerah
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap
pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum
Berkurangnya jumlah pelanggaran terhadap ketertiban umum
Jumlah pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dapat
ditindak
Pelaporan bidang ketertiban
5. Meningkatnya pengawasan dalam pencegahan
peredaran/pengguna miras dan praktek prostitusi uantuk menciptakan masyarakat yang
aman, nyaman dan tertib
- Menurunnya jumlah pengedar miras dan narkoba
- Menurunnya jumlah titik rawan prostitusi
- Jumlah pengedar miras dan narkoba yang dilakukan
operasi - Jumlah titik rawan prostitusi
yang dilakukan operasi
Pelaporan bidang Ketertiba
14. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED
A. Unit Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : menyelenggarakan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
C. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian meliputi perencanaan,
pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi, pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan dan
kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pegawai; 4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan badan; 5. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kapasitas
pelayanan rumah sakit terhadap pasien
Meningkatnya peggunaan tempat tidur
dengan angka BOR 75-85%
persentasi jumlah tempat tidur yang
digunakan perbanding dengan seluruh tempat tidur pada waktu
tertentu
Internal RSUD Waled
:Rekam Medik
jumlah angka kematian ibu bersalin
karena :
- pendarahan jumlah angka kematian ibu bersalin karena pendarahan
Internal RSUD Waled : Rekam medik
- eklampsi jumlah angka kematian ibu bersalin
karena eklampsi
Internal RSUD Waled :
Rekam medik
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
- sepsis jumlah angka kematian ibu bersalin karena sepsis
Internal RSUD Waled : Rekam medik
angka kematian bayi Jumlah kematian bayi /jumlah total x
10000
Internal RSUD Waled
:Rekam Medik
Persentasi BBLR (Hidup) persentasi BBLR 10.2 Internal RSUD Waled :Rekam Medik
Universal coverage pasien yang tercover jaminan
kesehatan
Internal RSUD Waled
:Rekam Medik
NDR (Nett Death Rate) persentasi NDR (Nett Death rate/angka kematian>48 jam)
Internal RSUD Waled :Rekam Medik
GDR (Gross Death Rate) GDR (Gross Death Rate/angka kematian total)
Internal RSUD Waled :Rekam Medik
jumlah pasien paru JKN jumlah pasien paru yang tercover JKN
Internal RSUD Waled :Rekam Medik
jumlah pasien paru umum Jumlah pasien paru yang menggunakan umum
Internal RSUD Waled :Rekam Medik
2 Tersedianya tenaga sesuai kompetensi yang dibutuhkan
Tersedianya Tenaga kerja dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit
terhadap 8 jenis pelayanan
N/A Internal RSUD Waled :Askep
3 Tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) sesuai standar
persentasi capaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) di rumah sakit
persentasi jumlah indikator SPM yang dicapai berbanding seluruh
indikator SPM yang berada dalam laporan SPM rumah sakit
Internal RSUD Waled :Litbang
15. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN
A. Unit Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan pelayanan rumah askit dengan mengutamakan upaya penyembuhan
dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
C. Fungsi : 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan; 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan
paripurna tingkat lanjutan; 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkup RSUD
arjawinangun dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan
kesehatan; 4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang
kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, dan; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Penyelanggaraan pelayanan
berkualitas terutama bagi keluarga tidak mampu
Tercapinya indikator Bed Occupancy
Rate (BOR) sesuai standar
BOR digunakan untuk melihat berap
banyak tempat tidur (TT) di RS yang digunakan oleh pasien dalam suatu periode tertentu, sehingga dapat diketahui
tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit dengan rumus, hari
perawatan dibagi jumlah hari dikali tempat tidur dikali 100.
Data tingkat pemanfaatan
tempat tidur (BORT) didapatkan dari data unit rekam media yang diolah berdasarkan periode
tertentu dengan nilai efisien 60-80%.
Indek Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat
kualitas pelayanan di suatu institusi, dan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu
Bagian Litbang dan Bagian Pelayanan RSUD Arjawinangun
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
perbaikan dan menjadi pendorong setiap
unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayananannya.
2. Terselenggaranya pengembangan sumber daya
manusia dalam hal kompetensi bidang kompetensi teknis sesuai dengaan bidangnya
Jumlah sumber daya manusia yang bersertifikat pada unit high care
Yang dimaksud unit high care disini adalah :
1. IGD termasuk dengan IGD Kebinan dan VK
2. ICU, ICCU
3. Perinatalogi termasuk NICU dan PICU Rumus : jumlah pegawai yang bersertifikat
di UHC dibagi seluruh pegawai pada UHC dikali 100
Data diperoleh dari Unit Kepegawaian dan Bidang
Keperawatan
3. Peningkatan dan Pemerataan aksesibiltas Kesehatan Bagi
Masyarakat
Menurunnya jumlah kematian pasien di Rumah Sakit (GDR)
GDR menurut depkes RI (2005) adalah angnka kematian umum setiap 1000
penderita keluar. GDR adalah salah satu indikator rumah sakit yang dapat menunjukan mutu pelayanan suatu rumah
sakit, rumus GDR adalah jumlah seluruh kematian dibagi seluruh pasien pulang/keluar dikali 100.
Unit Rekam Medis RSUD Arjawinangun
Meningkatnya cakupan pelayanan
kesehatan di rawat jalan sebesar 7.500 kunjungan per Tahun
Cakupan pelayanan kesehatan di rawat
jalan adalah jumlah pasien di rawat jalan (tanpa IGD) dalam periode tertentu.
Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan di rawat jalan adalah selisih yang ada antara jumlah pasien rawat jalan
periode saat ini dikurangi dengan jumlah pasien rawat jalan periode sebelumnya.
Unit Rekam Medis RSUD
Arjawinangun
4. Ter4sedianya fasilitas sarana dan prasaran operasional
Rumah Sakit untuk
Tersedianya anggaran pengadaan alat-alat kesehatan, minimal 1 DPA
DPA adalah dokumen yang menurut pendapatan, belanja dan pembiayaan
digunakan sebagai dasar pelaksanaan
DPA RSUD Arjawinangun
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
mendukung kelancaran
pelayanan kesehatan
anggaran oleh pengguna
anggaran/pengguna barang. Sehingga dengan adanya DPA pengadaan Alkes menjamin ketersediaan anggaran untuk
pengadaan Alkes.
5. Perbaikan tata kelola penyelenggaraan kesehatan
Tercapainya akreditasi pelayanan versi tahun 2012
Akreditasi adalah suatu pengakuan yang diberikan pemerintah kepada RS karena telah memenuhi standar yang ditentukan,
bagi RS yang telah lulus akreditasi versi 2012 akan dikatagorikan ke dalam 4
tingkatan :
1. Tingkatan pratama (25%)
2. Tingkatan Madya (50%)
3. Tingkatan Utama (75%) dan
4. Tingkatan Paripurna (100%)
Tim Penilai KARS
6. Menurunnya jumlah kematian ibu bersalin
Jumlah kematian ibu bersalin Kematian ibu bersalin adalah kematian ibu melahirkan yang disebabkan karena
pendarahan, pre eklamsia, eklamsia, partus lama dan sepsis dengan rumus, pre eklampsia/eklampsia dan sepsi dibagi
dengan jumlah pasien-pasien persalinan dengan pendarahan, pre
eklampsia/eklampsia dan sepsis dikali 100
Unit Rekam Media RSUD Arjawinangun
7. Menurunnya jumlah kematian bayi dan balita
Kemampuan menangani BBLR 1500gr – 2500gr
Tergambarnya kemampuan rumah sakit dalam menangani BBLR dengan rumus, Jumlah BBLR 1500gr - 2500gr yang
berhasil ditangani dibagi jumlah seluruh BBLR 1500gr – 2500gr yang ditangani dikali 100
Unit Rekam Medis RSUD Arjawinangun
5. DINAS KESEHATAN
A. Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina perilaku dan penyehatan lingkungan,
pelayanan kesehatan dan farmasi, kesehatan keluarga, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
4. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan / Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kefarmasian Dipuskesmas Optimal
Ketersediaan Obat Dan Perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu di puskesmas dan
jaringannya
Jumlah obat indikator yang tersedia di puskesmas dibagi Jumlah obat indikator
Dinkes
2 Meningkatnya Pengawasan Distribusi obat
3 Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan
optimal dalam memberikan pelayanan
Cakup rawat jalan Jumlah kunjungan baru dibagi
jumlah penduduk
Dinkes
Cakup rawat inap jumlah pasien datang dibagi jumlah kunjungan rawat jalan
Dinkes
4 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat cakuopan pelayanan kesehatan
terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar
jumlah penduduk miskin yang
berobat di puskesmas dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan
Dinkes
5 Pelayanan Kesehatan Dasar
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah pasien masyarakat miskin
di sarana kesehatan strata 2 dan starata 3 dibagi Jumlah masyarakat miskin
Dinkes
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan / Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS) di Kabupaten
Pelayanan gawat darurat level 1 dibagi jumlah RS Kabupaten/Kota
Dinkes
6 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat Rasio Rumah Sakit Per satuan penduduk
Jumlah Rumah Sakit (Swasta dan Negeri) yang ada di Kabupaten
Cirebon
Dinkes
7 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat Rasio Puskesmas, klinik, Puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk
Jumlah Puskesmas, Klinik (Swasta dan Negeri) dan puskesmas pembantu yang ada
Dinkes
8 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat rasio Dokter terhadap penduduk Jumlah seluruh dokter yang
bertugas di Kabupaten Cirebon
Dinkes
9 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat Rasio Paramedis terhadap penduduk
Jumlah seluruh paramedis yang bertugas di Kabupaten Cirebon
Dinkes
10 meningkatnya tempat pengelolaan makan yang memenuhi syarat kesehatan
yAdanya tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat
hygiene sanitasi
Jumlah TPM yang memenuhi syarat hygiene sanitasi dibagi dengan
jumlah TPM yang ada
Dinkes
11 Meningkatnya PHBS di 5 tatanan Persentase rumah tangga yang ber PHBS
Jumlah rumah tangga yang sehat dibagi jumlah rumah tangga yang ada
Dinkes
12 Penyebarluasan informasi kesehatan Dinkes
13 Pengembangan desa siaga Cakupan desa siaga Aktif Jumlah Desa siaga yang aktif dibagi jumlah desa siaga yang dibentuk
Dinkes
14 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat Jumlah Posyandu Purnama Akumulasi Jumlah posyandu setiap
tahun
Dinkes
15 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat Prevalensi Gizi buruk, temuan kasus baru pada bayi,dan balita (sangat kurus, gizi buruk, gizi
kurang,, stunting)
Jumlah kasus sangat kurus/giziburuk/gizi kurang/stunting temuan kasus baru
pada bayidan balita dibagi Jumlah bayi dan balita ditimbang pada suatu wilayah pada periode
Dinkes
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan / Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
tertentu
16 masalah gizi makro dan miklro pada
masyarakat tertangani
Menurun pravelensi animea dan
KEK pada bumil
Jumlah kasus anemia/ KEK kasus
baru pada ibu hamil dibagi Jumlah ibu hamil pada suatu wilayah pada periode tertentu
Dinkes
17 Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan Pemberian Makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Jumlah anak usia 6-24 bulan
keluarga miskin yang mendapat MP-ASI dibagi jumlah seluruh anak Usia 6-24 bulan keluarga miskin
Dinkes
18 Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan
jumlah balita gizi buruk mendapat
perawatan di sarana pelayanan kesehatan di sutu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah
kerja pada kurun waktu yang sama
Dinkes
19 Meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat
cakupan rumah sehat jumlah rumah yang memenuhi kriteria minimal akses air minum, akses jamban sehat, lantai,
ventilase dan pencahayaan yang dihitung kumulatif dibagi Jumlah seleruh rumah di wilayah pada
kurun waktu yang sama
Dinkes
20 Meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat
Cakupan penggunaan sarana air bersih
Jumlah kepala keluarga yang menggunakan sarana air bersih
dibagi Jumlah semua kepala keluarga di wilayah pada kurun waktu yang sama
Dinkes
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan / Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
21 Meningkatnya sarana sanitasi dasar di masyarakat
Cakupan menggunakan jamban Jumlah kepala keluarga yang menggunakan sarana jamban
keluarga dibagi Jumlah semua kepala keluarga di wilayah pada
kurun waktu yang sama
Dinkes
22 Meningkatnya TTU dan industri yang
memenuhi syarat kesehatan
N/A N/A Dinkes
23 Penanggulangan penyakit potensial KLB Penanggulangan KLB penyakit
1x24 jam
jumlah KLB di desa?kelurahan di
tanggulangi <24 jam pada periode waktu tertentu dibagi Jumlah KLB yang terjadi pada wilayah
desa/kelurahan pada periode waktu yang sama
Dinkes
24 Peningkatan cakupan Imunisasi UCI desa jumlah desa yang memiliki cakupan IDL lebih dari 80% dibagi jumlah
desa
Dinkes
25 pengendalian penyakit menular Case Notification Rate (CNR) 145/100.000 pddk
jumlah pasien TB (semua kasus) yang dilaporkan selama 1 tahun dibagi jumlah penduduk
Dinkes
26 pengendalian penyakit menular Angka kesembuhan TB paru
>85%
Jumlah Pasien baru TB paru
terkonfirmasi Bakteriologis yang sembuh dibagi jumlah pasien barubTB paru terkonfirmasi
Bakteriologis diobati
Dinkes
27 pengendalian penyakit menular Bertambahnya fasilitas dan layanan HIV/AIDS
Jumlah komulatif puskesmas dan Rumah sakit yang dilatih layanan
HIV/AIDS dibagi jumlah total puskesmas dan rumah sakit
Dinkes
28 pengendalian penyakit menular Layanan Komprehensif Berkesinambungan
Jumlah komulatif puskesmas dan Rumah sakit yang dilatih layanan
LKB dibagi jumlah total puskesmas
Dinkes
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan / Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
dan rumah sakit
29 Pelayanan Kesehatan dasar Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun
Jujmlah kasus AFP non polio yang dilaporkan dibagi jumlah penduduk
<15 tahun
Dinkes
30 Pelayanan Kesehatan dasar Penemuan penderita pneumonia Jumlah penderita Pneumonia balita
yang di tangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
dibagi jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
Dinkes
31 Pelayanan Kesehatan dasar Penemuan Pasien Baru TB BTA
positif
Jumlah pasien baru TB BTA positif
yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun dibagi Jumlah perkiraan pasien
baruTB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun
Dinkes
32 Pelayanan Kesehatan dasar Penderita DBD yang di tangani Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu
wilayah dalam waktu satu tahun dibagi Jumlah Penderita DBD yang
ditemukan di satu wilayah dalam wakyu satu tahun yang sama
Dinkes
33 Pelayanan Kesehatan dasar Penemuan penderita diare Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana
kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun dibagi jumlah perkiraan
penderita diare pada sati wilayah tertentu dalam waktu yang sama
(10% dari angka kesakitan diare x
Dinkes
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan / Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
jumlah penduduk)
34 Pengendalian Penyakit tidak menular menurunnya jumlah kasus baru penyakit tidak menular sebesar
25%
Jumlah penderita baru penyakit hipertensi pada periode tertentu
dibagi jumlah penduiduk pada periode waktu yang sama
Dinkes
35 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dasar
puskesmas yang sudah melakukan self assesment akreditasi
Jumlah Puskesmas yang akan diakreditasi dibagi jumlah seluruh
puskesmas
Dinkes
36 meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
dasar
Indeks Kepuasan Masyarakat Rerata IKM dibagi 25 Dinkes
37 meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar
Puskesmas berkinerja baik Jumlah puskesmas yang memiliki nilai PKP baik
Dinkes
38 Masyarakat yang tidak dijamin dalam PBI pusat
Terlayaninya PBI daerah perserta BPJS sebanyak 213645 jiwa
Jumlah peserta PBI daerah yang tidak tercover oleh Jamkesmas
Dinkes
39 Tertanganinya neonatus komplikasi dan
penanganan bayi dan balita sakit
persentase neo komplikasi yang
ditangani
Jumlah neonatus dengan
komplikasi yang tertangani dibagi 15% x sasaran bayi dalam satu tahun
Dinkes
40 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat Rasio kematian bayi (Jumlah
Kematian)
Jumlah bayi usia 29 hari-11 bulan
yang meninggal disebabkan oleh penyakit penyebab utama kematian bayi (diare,pneumonia,kelainan
saluran cerrna,kematian tetanus) dibagi jumlah kelahiran hidup
Dinkes
41 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup AHH N/A Dinkes
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan / Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
42 Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani dibagi
Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada
Dinkes
43 Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan kunjungan bayi Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu -tertentu dibagi
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
Dinkes
44 Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan pelayanan anak balita Jumlah anak balita yang
memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam
kurung waktu yang sama
Dinkes
45 Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkatnya
Jumlah siswa SD dan setingkatnya
yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga terlatih di satu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah murid SD dan setingkatnya di satu wilayah kerja
dalam kurun waktunyang sama
Dinkes
46 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia
Jumlah Pra lansia (umur 45-59 th) yang mendapat pelayanan kesehatan dibagi jumlah sasaran
Pra Lansia (umur 45-59 th) di satu wilayah dalam satu tahun
Dinkes
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan / Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
47 Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Cakupan Pelayanan Kesehatan lansia
Jumlah Pra lansia (umur ≥ 60 th) yang mendapat pelayanan
kesehatan dibagi jumlah sasaran Pra Lansia (umur ≥ 60 th) di satu
wilayah dalam satu tahun
Dinkes
48 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat Menurunnya Rasio Kematian Ibu
(Jumlah kematian)
Jumlah ibu yang meninngal akibat
proses kehamilan, persalinan, abortus dan masa nifas (tidak
termasuk akibat kecelakaan/ kejadian insidental) dibagi jumlah kelahiran hidup
Dinkes
49 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat Jumlah puskesmas yang
menyediakan pelayanan Dokter Anak dan Kandungan
N/A Dinkes
50 Pelayanan kesehatan dasar Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah dalam kurun
waktu yang sama
Dinkes
51 Pelayanan kesehatan dasar Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di
satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dabagi jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di
satu wilayah dalam kurun waktu yang sama
Dinkes
52 Pelayanan kesehatan dasar Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan
yang memiliki kopetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dabagi jumlah seluruh sasaran di satu wilayah dalam
Dinkes
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan / Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
kurun waktu yang sama
53 Pelayanan kesehatan dasar Cakupan pelayanan ibu nifas Jumlah ibu nifan yang telah
memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai pelayanan standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu
dibagi seluruh ibu nifas di satu wilayah dalam kurun waktu yang
sama
Dinkes
54 Pelayanan kesehatan dasar Cakupan peserta KB aktif Jumlah PUS yang menggunakan
Kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi
seluruh PUS di satu wilayah dalam waktu yang sama
Dinkes
55 masyarakat yang tidak dijamin dalam PBI pusat
Cakupan pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS
Jumlah peserta BPJS yang mendapat pelayanan [kesehatan
dasar dibagi jumlah penduduk
Dinkes
56 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehattan
Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk
Kabupaten Cirebon
Dinkes
57 Meningkatnya PHBS di 5 tatanan Cakupan Rumah tangga yang tidak merokok dalam ruangan
Jumlah rumah tangga yang tidak merokok dibagi jumlah rumah tangga yang di data
Dinkes
58 terlaksananya pembangunan fasilitasi
pelayanan kesehatan
meningkatnya jumlah sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan
Jumlah sarana prasarana
pelayanan kesehatan yang tersedia
Dinkes
16. DINAS PENDAPATAN DAERAH
A. Unit Organisasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah
C. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendataan dan penetapan pajak daerah, penagihan dan
pembukuan, penggalian dan pengendalian, pelayanan dan pengolahan data dan informasi;
4. Pelaksanaan pembinaan kesekretariatan dinas;
5. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati,sesuai dengan tugas dan fungsinya
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya realisasi
penerimaan pajak daerah
Persentase peningkatan penerimaan
pajak daerah tiap tahun.
Realisasi Pajak Tahun n dikurangi
realisasi pajak daerah tahun n-1 dibagi realisasi pajak tahun n-1 dikali 100
RENSTRA Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Cirebon 2014-2019
7. DINAS PENDIDIKAN
A. Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan azaz otonomi Daerah dan
tugas pembantuan.
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang prasekolah dan pendidikan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan non formal dan informal, sarana dan prasarana;
4. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/alasan Sumber data
1 2 3 5 6
1.
Meningkatnya Indek Pendidikan
Meningkatnya Angka Indeks Pendidikan
1. Capaian angka peningkatan Indeks Pendidikan N/A
2. Capaian angka peningkatan Indeks Pendidikan (IP Min)
N/A
3. Capaian angka peningkatan Indeks Pendidikan (IP Maks)
N/A
4. Capaian angka peningkatan Angka melek huruf N/A
5. Capaian angka peningkatan AMH Min N/A
6. Capaian angka peningkatan AMH Maks N/A
7. Capaian angka peningkatan RLS (Th) N/A
8. Capaian angka peningkatan RLS Maks N/A
9. Capaian angka peningkatan RLS Min N/A
2. Meningkatnya kesempatan dan
pemerataan pendidikan
Meningkatnya Kesempatan dan pemerataan pendidikan
1. Capaian presentasi
peningkatan
Melek Huruf Al-Qur'an N/A
2. Capaian presentasi peningkatan
SD (%) N/A
3. Capaian presentasi SMP (%) N/A
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/alasan Sumber data
1 2 3 5 6
peningkatan
4 Capaian presentasi
peningkatan
SMA (%) N/A
5 Capaian presentasi peningkatan
SMK (%) APM=Jml. Siswa Kelompok Usia Sekolah di jenjang pend. Tertentu *) X 100
6 Capaian presentasi
peningkatan
- APK PAUD Jml. Penduduk Usia kelompok
tertentu **)
7 Capaian presentasi
peningkatan
- APM PAUD N/A
8 Capaian presentasi peningkatan
- APK SD/MI N/A
9 Capaian presentasi peningkatan
- APM SD/MI N/A
10 Capaian presentasi
peningkatan
- APK SMP/MTs N/A
11 Capaian presentasi peningkatan
- APM SMP/MTs N/A
12 Capaian presentasi peningkatan
- APK SM / K N/A
13 Capaian presentasi peningkatan
- APM SM / K N/A
3. Meningkatnya mutu dan relevansi
pendidikan
Meningkatnya Mutu dan relevansi pendidikan
RENSTRA TAHUN 2014 - 2019
1. Peningkatan capaian presentasi jumlah
- Angka Lulusan SD sederajat
N/A
2. Peningkatan capaian
presentasi jumlah
- Angka Lulusan SMP
sederajat
AL = Jumlah lulusan SD, SMP,
SM X 100
3. Peningkatan capaian
presentasi jumlah
- Angka Lulusan SMA
sederajat
Jumlah Siswa tingkat VI SD, IX
SMP, XII SM tahun ajaran lalu
4. Peningkatan capaian presentasi jumlah
- Angka Lulusan SMK sederajat
N/A
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/alasan Sumber data
1 2 3 5 6
5. Capaian presentasi penekanan - Angka Mengulang SD
Sederajat N/A
6. Capaian presentasi penekanan - Angka Mengulang SMP Sederajat
AU = Siswa mengulan SD, SMP, SM X 100
7. Capaian presentasi penekanan - Angka Mengulang SMA Sederajat
Siswa SD, SMP, SM tahun lalu
8. Capaian presentasi penekanan - Angka Mengulang SMK Sederajat
N/A
9. Capaian presentasi penekanan - Angka Putus Sekolah
SD Sederajat N/A
10. Capaian presentasi penekanan - Angka Putus Sekolah SMP Sederajat
APS = Putus Sekolah SD, SMP, SM X 100
11. Capaian presentasi penekanan - Angka Putus Sekolah SMA Sederajat
Siswa SD, SMP, SM tahun lalu
12. Capaian presentasi penekanan - Angka Putus Sekolah
SMK Sederajat N/A
4. Meningkatkan mutu tenaga
pendidik
Meningkatnya mutu tenaga pendidik
Peningkatan presentasi jumlah guru yang layak mengajar
- Guru pada jenjang SD % GL = Jml. Guru Layak SD, SMP, SM X 100
- Guru pada jenjang
SMP
Jml. Guru SD, SMP, SM
- Guru pada jenjang
SMA N/A
- Guru pada jenjang SMK
N/A
5. Meningkatnya mutu dan jumlah sarana dan prasarana
pendidikan
Meningkatnya mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan
Peningkatan jumlah Rasio Siswa per
Sekolah
- pada jenjang SD
- pada jenjang SMP RS-Sek = Siswa SD, SMP, SM
- pada jenjang SMA Sekolah SD, SMP, SM
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/alasan Sumber data
1 2 3 5 6
- pada jenjang SMK
Peningkatan jumlah Rasio Kelas per
Ruang Kelas
- pada jenjang SD
- pada jenjang SMP K- RK = Kelas SD, SMP, SM
- pada jenjang SMA Ruang Kelas SD, SMP, SM
- pada jenjang SMK
Peningkatan jumlah Rasio Siswa per Kelas
- pada jenjang SD
- pada jenjang SMP RS-K = Siswa SD, SMP, SM
- pada jenjang SMA Kelas SD, SMP, SM
- pada jenjang SMK
Peningkatan jumlah keadaan Ruang
Kelas yang Baik
- pada jenjang SD
- pada jenjang SMP % RK baik = Ruang Kelas SD, SMP , SM X 100
- pada jenjang SMA Ruang Kelas SD, SMP, SM seluruhnya
- pada jenjang SMK
6. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen berbasis
sekolah
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajeman pendidikan berbasis sekolah
Peningkatan capaian pengelolaan manajeman berbasis sekolah
- pada jenjang SD N/A
- pada jenjang SMP N/A
- pada jenjang SMA N/A
- pada jenjang SMK N/A
7. Meningkatnya peran serta masyarakat
Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap dunia pendidikan dengan berperan aktif komite sekolah
Peningkatan capaian dukungan dan
peranserta masyarakat terhadap dunia pendidikan
- pada jenjang SD N/A
- pada jenjang SMP N/A
- pada jenjang SMA N/A
- pada jenjang SMK N/A
8. DINAS PERHUBUNGAN
A. Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan
C. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan; 2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan; 4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas; 5. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Dinas Perhubungan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1.
Akumulasi terpasangnya
kebutuhan ideal rambu rambu lalu lintas dijalan Kabupaten Cirebon
a. Jumlah rambu-rambu lalu lintas
yang dipasang
Meningkatnya jumlah pemasangan rambu-
rambu lalu lintas
Bidang Lalu lintas
b. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Menurunnya jumlah kasus kecelakaan pada
tahun berjalan
Polres dan bidang Lalu Lintas
c. Tingkat pelanggaran Lalu Lintas Menurunnya jumlah kasus pelanggaran
lalulintas pada tahun berjalan
Polres dan bidang Lalu Lintas
d. Daerah titik kemacetan Menurunnya titik daerah kemacatan Polres dan Bidang Pegendalian dan Operasi
b. Jumlah pagar pengaman jalan yang
dipasang
Meningkatnya jumlah pemasangan pagar
pengaman jalan
Bidang Lalu Lintas
c. Jumlah marka jalan yang dipasang Meningkatnya jumlah pemasangan marka
jalan
Bidang Lalu Lintas
2.
Akumulasi terpasangnya kabutuhan idial penerangan jalan umum
a. Jumlah Pemasangan baru penerangan jalan umum
Meningkatnya jumlah pemasangan baru penerangan jalan umum
Bidang Lalu Lintas
b. Jumlah Penerangan jalan umum Meningkatnya jumlah penerangan jalan umum
Bidang Lalu Lintas
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
c. Jumlah Penerangan jalan umum
yang harus dipelihara
Terpeliharanya penerangan jalan umum
terpasang
Bidang Lalu Lintas
d.
Jumlah Penerangan jalan umum yang dipelihara
Meningkatnya jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara
Bidang Lalu Lintas
3. Jumlah angkutan pedesaan yang memdai dan selamat
berdasarkan regulasi trayek yang berlaku
a. Jumlah trayek kendaraan umum Meningkatnya jumlah trayek kendaraan umum
Koprasi angkutan dan Bidang Angkutan
4.
Tersediannya jumlah
angkutan darat dan laut
a. Jumlah perahu di kabupaten
cirebon dibawah 7 GT
Meningkatnya jumlah perahu dibawah 7 GT Koprasi angkutan dan Bidang
Angkutan
b. Jumlah koordinasi dengan kepolisian RI terkait penertiban
angkutan orang dan barang
Meningkatnya jumlah Koordinasi dengan kepolisian RI terkait penertiban angkutan
orang dan barang
Koperasi angkutan dan Bidang Angkutan
c. Jumlah lokasi parkir yang telah
dikelola
Meningkatnya Jumlah lokasi parkir yang
telah dikelola
Bidang Pegendalian dan
Operasi
5. Meningkatnya sarana
angkutan yang mmemenuhi syarat teknis dan laik jalan
a Uji emisi/fisik kendaraan laik jalan Meningkatnya Uji emisi/fisik kendaraan laik
jalan
Lap. Monev & Pelaporan
Bidang Keselamatan dan teknik sarana
6.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan Dinas
Perhubungan
a. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan
BPK/Inspektorat
Lap. Monev & Pelaporan Sekretariat Badan, LHP BPK
& Inspektorat
b. Survei IKM
PelayananPengujianKendaraanBermotor(eksternal)
Survei IKM
PelayananPengujianKendaraanBermotor(eksternal)
Lap. Monev & Pelaporan
Bidang Keselamatan dan teknik sarana
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
c. Persentase tertib administrasi
barang/aset daerah
Jumlah keseluruhan aset yang memiliki
kesesuaian dengan KIB
Lap. Monev & Pelaporan
Sekretariat badan, Bag. Perlengkapn & Inspektorat
d. Hasil review dan evaluasi AKIP SKPD
Lap. Monev & Pelaporan Sekretariat Dinas, BPKP/Kemen PAN & RB
Lap. Monev & Pelaporan Sekretariat Badan, LHP BPK
& Inspektorat
9. DINAS BINA MARGA
A. Unit Organisasi : Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Menyelenggarakan sebagaian urusan pemberitahuan daerah dibidang pekerjaan umum dalam lingkup kebinamargaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu
C. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang umum dalam lingkup kebinamargaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dalam lingkup kebinamargaan.
3. Pelaksanaan pelayanan ketatausahanan dinas.
4. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, peningkatan, pemeliharaan, dan
bina manfaat.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kondisi jaringan Jalan untuk kelancaran arus lalu lintas dan mempermudah
akses perekonomian masyarakat
1. Proporsi panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap
Realisasi Panjang Jalan Kabupaten dibagi totak Panjang Jalan Kabupaten dikali 100
Internal 2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Desa dalam kondisi mantap
Realisasi Panjang Jalan Desa di bagi total panjang jalan desa dikali 100
2 Meningkatnya Peralatan
Pengelolaan Jalan dan
Jembatan
1. Tersedianya peralatan pengelolaan jalan yang siap pakai Jumlah Peralatan Yang Ada + Realisasi
Peralatan Tahun ini Internal
10. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
A. Unit Organisasi : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dalam lingkup cipta karya
dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum lingkup cipta karya dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum lingkup cipta
karya dan tata ruang, penataan ruang, perumahan dan pertanahan; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan pertanahan, kebersihan dan pertamanan,
bangunan, perumahan dan permukiman, dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
4. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang
Persentase tersedianya informasi mengenai tata ruang (RTR) wilayah
kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
N/A N/A
2. Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang
Persentase penggunaan tata ruang sesuai dengan perencanaan/peruntukan
N/A N/A
Persentase bertambahnya jumlah
bangunan yang direkomendasikan untuk memiliki IMB
N/A N/A
3. Meningkatnya ketersediaan RTH
Persentase tersedianya luasan wilayah RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah perkotaan
N/A N/A
Persentase tersedianya lahan TPU bagi pengembang perumahan yang belum memenuhi kewajibannya
N/A N/A
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
4. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan
Persentase berkurangnya konflik atau permasalahan pertanahan
N/A N/A
Tersedianya data base pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
N/A N/A
5. Rumah layak huni dan
terjangkau
Cakupan tersedianay rumah layak huni N/A N/A
6. Meningkatnya kualitas layanan air minu permukiman
Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
N/A N/A
7. Meninkatkan kualitas
sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase)
Jumlah desa/kelurahan yang menerima
bantuan/pembangunan air bersih
N/A N/A
Persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
N/A N/A
Persentase pengurangan sampah di
perkotaan (daerah layanan persampahan)
N/A N/A
Persentase pengangkutan sampah N/A N/A
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
N/A N/A
Persentase pengoperasian TPA N/A N/A
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota
sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) lebih dari dua
kali setahun.
N/A N/A
Persentase berkurangnya jalan
lingkungan, senderan, TPT dan jembatan pedesaan yang rusak.
N/A N/A
8. Meningkatkan pelayanan dan penanggulangan
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten (pos jaga)
N/A N/A
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
bencana kebakaran
9. Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang mengikuti
diklat
Tingkat waktu tanggap (respond time rate)
N/A N/A
Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar
kualifikasi
N/A N/A
Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter WMK.
N/A N/A
Persentase berkurangnya jumlah pegawai yang belum pernah diklat teknis
dan diklat substantif keciptakaryaan
N/A N/A
10. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dan
mendukung kelancaran tugas
Berkurangnya sarana dan prasarana perkantoran yang tidak memadai.
N/A N/A
11. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN
A. Unit Organisasi : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dalam lingkup pengairan,
dan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dalam
lingkup pengairan dan bidang energi dan sumber daya mineral;
2. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum
dalam lingkup pengairan dan bidang energi dan sumber daya mineral; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina teknik, sumber daya air, irigasi, dan pertambangan; 4. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
No. Sasaran Straregis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Sumber daya air,
pertambangan dan energi dapat dikelola secara optimal
Prasarana jaringan irigasi dapat
berfungsi dengan baik
Tersedianya air irigasi untuk pertanian
pada sistem irigasi yang sudah ada
Pelaporan Bidang
Terpeliharanmya sarana dan prasaran jaringan irigasi
Kondisi prasarana jaringan irigasi menjadi lebih baik
Pelaporan Bidang
Meningkatnya pengetahuan petani dan pengelola irigasi tentang rencana
tata tanam, rencana pembagian air dan jadwal pengeringan
Tersedianya peraturan bupati tentang rencana tata tanam, rencana pembagian
air dan jadwal pengeriangan, koordinasi komisi irigasi, kemudian disosialisasikan
kepada para petani
Pelaporan Bidang
Sarana dan prasaran sumber air dan
saluran sungai berfungsi dengan baik dan normal
Sumber air dan saluran sungai berfungsi
optimal
Pelaporan Bidang
Saluran sungai berfungsi dengan baik dan normal, aliran sungai menjadi
lancar, bangunan dan prasarana sungai dapat berfungsi optimal
Ketersediaan air baku optimal dan terlindungnya prasarana sumber air
Pelaporan Bidang
Berkurangnya daerah rawan banjir Mengendalikan banjir pada daerah rawa,
pantai dan muara
Pelaporan Bidang
No. Sasaran Straregis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Berkurangnya daerah rawan air bersih Tersedianya fasilitas air tanah bagi
masyarakat yang tidak mampu
Pelaporan Bidang
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat miskin terhadap kebutuhan listrik
Terpasangnya sambungan listrik bagi masyarakat yang tidak mampu
Pelaporan Bidang
Tertibnya kegiatan pertambangan Sosialisasi peraturan pertambangan sehingga berkurangnya pertambingan liar
tanpa izin dan kegiatan pertambngan yang merusak lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin
Pelaporan Bidang
Monitoring dan pengawasan terhadap
penggunaan air tanah
Pelaporan Bidang
Perencanaan pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi
Tersedianya dokumen perencanaan (deatil engineering design) pembangunan daerah irigasi
Pelaporan Bidang
Tersedianya dokumen perencanaan (deatil
engineering design) pembangunan reservoir
Pelaporan Bidang
Tersedianya dokumen perencanaan (deatil engineering design) pembangunan pintu
air
Pelaporan Bidang
Tersedianya dokumen perencanaan (deatil engineering design) pembangunan Saluran sungai
Pelaporan Bidang
Tersedianya data monitorin, evaluasi dan
pelaporan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air
Pelaporan Bidang
Tersedianya dokumen perencanaan (deatil
engineering design) penanganan lokasi kritis saluran sungai, muara sungai dan pengamanan kawasan pantai
Pelaporan Bidang
No. Sasaran Straregis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Tersedianya dokumen perencanaan (deatil
engineering design) detail talud/bronjong
Pelaporan Bidang
Tersedianya data informasi global sarana dan prasarana dasar pengelolaan sumber daya air
Pelaporan Bidang
Tersedianya data informasi perencanaan
pembangunan daerah rawan bencana
Pelaporan Bidang
2. Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam pengelolaan sumber daya air,
pertambngan dan energi
Menekan pertumbuhan bangunan liar di sempadan sungai/irigasi
Terselenggaranya pengamanan aset dengan baik (adanya sertifikat bidang tanah)
Pelaporan Bidang
3. Meningkatnya kualitas aparatur dalam melakukan pengelolaan sumber daya air,
pertambangan dan energi
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksanaya pelayanan adminitrasi perkantoran
Pelaporan Bidang
Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
Meninkatnya sarana dan prasarana aparatur
Pelaporan Bidang
Pengadaan pakaian
dinas/lapangan/hari-hari tertentu
N/A Pelaporan Bidang
Meningkatnya pengembangan sistem
pelaporan
Tersedianya/tersusunnya laporan kinerja
dan laporan keuangan
Pelaporan Bidang
Meningkatnya pengetahuan aparatur Meningkatnya jumlah aparatur yang mengetahui peraturan, menguasai
regulasi, berkemampuan teknis, dalam pengelolaan sumber daya air, pertambangan dan energi.
Pelaporan Bidang
12. DINAS SOSIAL
A. Unit Organisasi : Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial
masyarakat, pemulihan sosial, bantuan, perlindungan sosial, dan penanggulangan bencana;
4. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) melalui Rehabilitasi Sosial
a. Prosentase PMKS yang terehabilitasi
Jml PMKS terehabilitasi x 100 % Jml PMKS di Kab. Cirebon
Prosentase Jumlah PMKS skala kabupaten yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Laporan Kegiatan Internal
Bidang P3SM
b. Prosentase Pelayanan Rumah Singgah
Jml PGOT yg terlayani x 100 % Jml PGOT di Kab. Cirebon
Jumlah Pengemis Gelandangan dan
Orang Terlantar (PGOT) yang terhindar dari keterpurukan akibat resiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan,
dan eksploitasi sosial
Laporan Kegiatan
Internal Bidang Pemulihan Sosial
2. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Perlindungan
Dan Jaminan Sosial
a. Prosentase Lanjut Usia yang terlindungi Jml Lanjut Usia yg terlindungi x 100 %
Jml Lanjut Usia di Kab. Cirebon
Prosentase lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Laporan Kegiatan Internal Bidang Balinsos
b. Prosentase korban bencana yang
terlindungi dan terlayani Jml korban bencana yg terlayani x 100 %
Presentase korban bencana skala
kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan Prosentase korban bencana skala
Laporan Kegiatan
Internal Bidang Balinsos
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Jml korban bencana yang ada
kabupaten yang dievakuasi dengan
menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
3. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berdaya
a. Jumlah PSKS yang mampu menjalankan fungsinya
Jml PSKS yang telah dibina x 100 % Jml PSKS yang terdokumentasi
Prosentase Petugas Pendamping Sosial yang mendapat pembinaan dan Prosentase informasi PSKS yang
terdokumentasikan dan tersosialisasikan
Laporan Kegiatan Internal Bidang P3SM
13. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
A. Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi B. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam dalam hal melaksanakan kewenangan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
C. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian: 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja, pelatihan dan penempatan
tenaga kerja, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja; 4. Pelaksanaan pembinaan Ketatausahaan dinas; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber data
1 2 3 4 6
1. Meningkatnya jumlah
tenaga kerja dan masyarakat
transmigrasi yang memiliki
kompetensi
1. Tersedianya tenaga kerja Terlatih dari pencari kerja terdaftar sebanyak
10%/tahun.
Tersedianya Tenaga Kerja terlatih
adalah tersedianya pencari kerja yang
memiliki kompetensi dan keterampilan
pada bidang tertentu hasil pelatihan
pencari kerja yang dilaksanakan oleh
UPT Pelatihan Kerja dan atau Lembaga
Pelatihan Swasta
Jumlah Tersedianya Tenaga Kerja
Terlatih
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
UPT Pelatihan Kerja
2. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan
Pelatihan Berbasis kompetensi 60%
Jumlah Tenaga kerja yang dilatih
--------------------------------------- x 100%
Jumlah Pendaftar pelatihan berbasis
kompetensi
- Renstra
- Renja - Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Laptenaker
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber data
1 2 3 4 6
3. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis kewirausahaan 60%
Jumlah Tenaga kerja yang dilatih
--------------------------------------- x 100%
Jumlah Pendaftar pelatihan berbasis
kewirausahaan
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Laptenaker
2. Meningkatnya jumlah
pencari kerja yang
ditempatkan dan
berwirausaha mandiri
1. Ditempatkannya tenaga kerja dari angka pengangguran terbuka 10% per tahun
Penempatan Tenaga Kerja adalah
Tenaga Kerja yang bekerja di dalam
negeri dan luar Negeri dari hasil
penempatan melalui mekanisme
penempatan Antar Kerja Antar Daerah,
Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar
Negara
Jumlah Tenaga Kerja yang di Tempatkan
sebanyak 10% x Angka Pengangguran
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Laptenaker
2. Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang
ditempatkan 40%
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan
--------------------------------------- x 100%
Jumlah pencari kerja yang mendaftar
- Renstra
- Renja - Tapkin
- Laporan Tahunan Bidang Laptenaker
3. Jumlah pengangguran terbuka tiap tahun
target 9,3%
Jumlah Pengangur Terbuka
----------------------------------- x 100%
Jumlah Angkatan Kerja
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Laptenaker
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber data
1 2 3 4 6
4. Terlaksananya magang kerja sebanyak 100 orang
Pemagangan adalah Bagian dari system
Pelatihan Kerja yang diselenggarakan
secara terpadu antara pelatihan
dilembaga pelatihan dengan bekerja
secara langsung dibawah bimbingan dan
pengawasan instruktur atau Pekerja
yang lebih berpengalaman dalam proses
produksi barang / jasa dalam rangka
menguasai keterampilan atau keahlian
tertentu.
Jumlah Pencari Kerja Yang Dimagang
Kerjakan
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Laptenaker
5. Tingkat Kesempatan Kerja 9,3% Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan
--------------------------------------- x 100%
Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar
- Renstra
- Renja - Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Laptenaker
6. Wirausaha baru setiap tahun 100 orang Meningkatnya Jumlah pencari kerja yang
menjadi Wara Usahawan Baru
- Renstra
- Renja - Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Laptenaker
3. Meningkatnya sarana
hubungan industrial,
kesejahteraan pekerja dan
ditaatinya perturan
perundangan
1. Terwujudnya Jumlah sarana Hubungan
Industrial Organisasi Pekerja Serikat Pekerja /Serikat Buruh 10 Unit
Terbentuknya Serikat Pekerja /Serikat
buruh diperusahaan yang sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Perusahaan yang Membentuk
Sarana Hubungan Industrial Serikat
- Renstra
- Renja - Tapkin
- Laporan Tahunan Bidang Hubinsyaker
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber data
1 2 3 4 6
ketenagakerjaan
industrial di perusahaan.
.
Pekerja /Serikat Buruh
2. Terwujudnya Jumlah sarana Hubungan Industrial LKS Bipartit di Perusahaan
50 Unit
Meningkatnya perusahaan yang
membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit
dan Meningkatnyaperan Lembaga
Kerjasama Bipartit sebagai forum
komunikasi, konsultasi dan musyawarah
untuk memecahkan permasalahan
ketenagakerjaan diperusahaan.
Jumlah Perusahaan yang Membentuk
Sarana Hubungan Industrial LKS Bipartit
di Perusahaan yang Mempekerjakan
Tenaga Kerja ≥ 50 Tenaga Kerja
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Hubinsyaker
3. Terwujudnya Jumlah sarana Hubungan Industrial Peraturan perusahaan di 250 perusahaan
Peningkatan Perusahaan yang peraturan
perusahaan yang dibuat secara tertulis
oleh pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja dan tata tertib perusahaan
yang telah di konsultasikan dengan
perwakilan pekerja maupun Serikat
Pekerja /serikat Buruh
Jumlah Perusahaan yang Membuat
Sarana Hubungan Industrial Peraturan
Perusahaan di Perusahaan yang
Mempekerjakan Tenaga Kerja ≥ 10
Tenaga Kerja
- Renstra - Renja - Tapkin
- Laporan Tahunan Bidang Hubinsyaker
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber data
1 2 3 4 6
4. Terwujudnya Jumlah sarana Hubungan Industrial Perjanjian Kerja Bersama di 10
Perusahaan
Peningkatan perusahaan yang membuat
perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara Serikat Pekerja
SP)/Serikat Buruh (SB) atau beberapa
SP/SB yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan Pengusaha,
atau beberapa Pengusaha atau
perkumpulanPengusaha yang memuat
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban
kedua belah pihak
Jumlah Perusahaan yang Membuat
Sarana Hubungan Industrial Perjanjian
Kerja Bersama di Perusahaan yang
sudah Terbentuk Serikat Pekerja/Serikat
Buruh
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Hubinsyaker
5. Terfasilitasinya jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 180
Kasus
Perselisihan Hubungan Industrial adalah
perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekerja/ buruh atau SP/SB
karena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja
dan perselisihan antar SP/SB dalam satu
perusahaan. Penyelesaian perselisihan
HI di luar pengadilan adalah
penyelesaian melalui bipartit, mediasi,
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Hubinsyaker
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber data
1 2 3 4 6
arbitrase atau konsiliasi
Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan
Melalui Mediasi
6. Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial 50%
Jumlah Kasus yang diselesaikan
dengan PB
----------------------------------------- x
100%
Jumlah Kasus yang dicatatkan
- Renstra
- Renja - Tapkin
- Laporan Tahunan Bidang Hubinsyaker
7. Peningkatan UMK 7% (sebesar
persentase inflasi)
Upah Minimum Kabupaten (UMK)
adalah upah minimum yang berlaku di
Kabupaten Cirebon merupakan Jaring
Pengaman dalam Pembayaran Upah di
perusahaan, agar pembayaran upah
tidak merosot, dari hasil Kerja Dewan
Pengupahan yang direkomendasikan
oleh Bupati Cirebon dan ditetapkan
olehGubernur Jawa Barat
Jumlah Kenaikan UMK Kabupaten
Cirebon sebesar 7 %
- Renstra
- Renja - Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Hubinsyaker
8. Meningkatnya Jumlah kepesertaan BPJS 1.500 Orang
Meningkatnya peserta jaminan social
ketenagakerjaan maupun Jaminan Sosial
Kesehatan di Perusahaan dalam rangka
perlindungan dan kesejahteraan bagi
tenaga kerja
- Renstra - Renja - Tapkin
- Laporan Tahunan Bidang Hubin Syaker
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber data
1 2 3 4 6
Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi
Peserta BPJS
9. Kepesertaan Jamsostek 50%
Jumlah Pekerja/buruh peserta program
jamsostek aktif
------------------------------------------- x
100%
Jumlah Pekerja/buruh
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Hubin Syaker
10. Menurunnya Jumlah pelanggaran
peraturan perundangan ketenagakerjaaan di 200 Perusahaan
Menurunnya pelanggaran pelanggaran
yang dilakukan oleh perusahaan
terhadap peraturan perundangan
ketenagakerjaan Baik Pelanggaran
terhadap Norma Kerja maupun Norma
Keselamatan Kerja
Menurunnya Jumlah Perusahaan Yang
melanggar Peraturan Perundang
undangan Ketenagakerjaan
- Renstra
- Renja - Tapkin
- Laporan Tahunan Bidang Waslinaker
11. Besaran Pemeriksaan perusahaan 45% Jumlah Perusahaan yang
telah diperiksa
----------------------------------------x 100%
Jumlah Perusahaan yang terdaftar
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Waslinaker
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber data
1 2 3 4 6
12. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan 50%
Jumlah Peralatan yang telah diuji
----------------------------------------x 100%
Jumlah Peralatan yang terdaftar
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Waslinaker
13. Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3 di 50 perusahaan
Meningkatnya pembentukan Jumlah
Panitia Pembina Keeselamatan dan
kesehatan Kerja yang merupakan
kewajiban dan wadah kerjasama antara
unsur pimpinan perusahaan dan tenaga
kerja dalam menangani masalah
Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )
di perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang Membentuk
P2K3
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Tahunan
Bidang Waslinaker
4. Meningkatnya jumlah
pengiriman transmigrasi
1. Disepakatinya Jumlah kerjasama antar daerah dengan 20 daerah penempatan transmigrasi
Disepakatinya kerjasama antara Daerah
penempatan Transmigrasi dengan
Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam
rangka Penempatan Transmigran asal
Kabupaten Cirebon.
Jumlah Kesepakatan Kerjasama antara
daerah Penempatan Transmigrasi
dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon
- Renstra - Renja - Tapkin
- Laporan Bidang Transmigrasi
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber data
1 2 3 4 6
2. Jumlah Terkirimnya transmigran 100 Kepala Keluarga
Terpasilitasinya pengiriman transmigran
asal Kabupaten Cirebon ke tempat
tujuan transmigran
Jumlah Transmigran yang dikirim dan
ditempatkan
- Renstra - Renja
- Tapkin - Laporan Bidang
Transmigrasi
3. Terbinanya dan terlatihnya calon transmigran 180 Orang.
Calon Transmigrasi atau Keluarganya
yang akan diberangkatkan ketempat
tujuan sebelumnya diberikan pembinaan
dan Pelatihan keterampilan untuk
menjadi bekal hidup di tempat tujuan
- Renstra - Renja - Tapkin
- Laporan Bidang Transmigrasi
5. Meningkatnya pembinaan
transmigrasi lokal
1. Terbinanya transmigran lokal 50 KK Meningkatnya Pengetahuan,
Keterampilan dan kompetensi
Transmigrasi Lokal dalam meningkatkan
Tarap hidup serta kesejahteraan
Transmigran Lokal
Jumlah Transmigrans Lokal Yang dibina
- Renstra
- Renja - Tapkin
- Laporan Bidang Transmigrasi
14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
A. Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil; 3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pendataan dan
perkembangan kependudukan;
4. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya cakupan penduduk yang memperoleh pelayanan
dalam bidang pendaftaran penduduk
- Terbitnya KTP dan KK - Terbitnya surat keterangan pindah
atau datang
N/A Disdukcapil
2. Terkoneksinya jaringan SIAK dari kecamatan ke
Dinas
Penerapan Aplikasi SIAK di Dinas dan 40 Kecamatan
N/A Disdukcapil dan 40 Kecamatan
3. Tersedianya database kependudukan yang akurat
Database penduduk kabupaten Cirebon yang Valid
N/A Disdukcapil
4. Meningkatnya cakupan penduduk yang
memperoleh pelayanan dalam bidang pencatatan
sipil
Terbitnya akta-akta catatan sipil N/A Disdukcapil
5. Terevaluasinya kegiatan
dinas secara berkala
Terlaksanaya monitoring dan evaluasi
kegiatan dinas
N/A Disdukcapil
15. DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PETERNAKAN DAN KEHUTANAN
A. Unit Organisasi : Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, yang meliputi tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, dan bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, yang meliputi tanaman pangan, peternakan,
perkebunan, dan bidang kehutanan; 2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, yang meliputi
tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan bidang kehutanan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, dan kehutanan;
4. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Ketersediaan Produk Pertanian Perkebunan Peternakan dan
Kehutanan di Masyarakat
Peningkatan produksi pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehuatan
Peningkatan produksi sesuai dengan satuan hasil produksi
1. Renstra Distanbunnakhut Tahun 2014-2019
2. DPA Distanbunnakhut Tahun
2016 3. Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi
Beras Beras (ton/Ha)
Gula Gula (Habur/Ha)
Daging Sapi Produksi Daging dan Telor
Mangga N/A
Kehutanan Jumlah Produksi Kayu (M3) total
dibagi Jumlah Penuduk
2. Meningkatnya pemasaran Produk Pertanian Perkebunan Peternakan dan
Kehutanan
Terpromosikannya hasil komoditi daerah Keikutsertaan pameran nasional dan internasional untuk 4 jenis produk eksport hasil pertanian
1. Renstra Distanbunnakhut Tahun 2014-2019
2. DPA Distanbunnakhut Tahun
2016 3. Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi
Label Nasional dan Internasional
Bawang Merah
Mangga Gedong Gincu
Gula
Beras
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
3. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang
ramah Lingkungan
Luas Lahan Pertanian Lestari Terkendalinya alih fungsi lahan 0,2% 1. Renstra Distanbunnakhut Tahun 2014-2019
2. DPA Distanbunnakhut Tahun 2016
3. Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi
Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Hutan
Bertambahnya unit-unit usaha budidaya non kayu (Jamur Kayu dan
PLBTH)
Luas Rehabilitasi Lahan Kritis Menurunnya luas lahan kritis 20% per
Tahun
4. Mengembangkan Pelayanan Publik Yang Prima
Meningkatnya Layanan Masyarakat Distanbunnakhut
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Renstra Distanbunnakhut Tahun 2014-2019
2. DPA Distanbunnakhut Tahun
2016 3. Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya saranan Sarana dan
Prasarana Pengangkut Limbah
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Pemeliharaan
Terbangunnya Gedung Kantor
Pakaian Dinas Pegawai
Peralatan Listrik
Makanan dan Minuman Tamu
16. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
A. Unit Organisasi : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan azas otonomi daerah dan pembantuan.
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap,
usaha kelautan dan perikanan, konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan, serta kelompok jabatan fungsional;
4. pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas; 5. penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT Dinas; 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap Tercapainya hasil perikanan tangkap Produksi hasil perikanan tangkap
dari laut oleh nelayan
Lap. Monev &
Pelaporan Bidang Perikanan Tangkap
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya
a. Tercapainya hasil perikanan budidaya Produksi hasil perikanan budidaya dari air tawar, air payau, dan air
laut oleh pembudidaya ikan
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Perikanan Budidaya
b. Peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN)
Peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) dijumlah dari Pembudidaya ikan air
tawar, payau dan laut se Kabupaten Cirebon
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Perikanan Budidaya
c. Luas Lahan budidaya produktif Luas lahan budidaya produktif dihdasarkan atas Jumlah kelompok
budidaya ikan dan Jumlah produksi
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Perikanan Budidaya
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
perikanan budidaya
d. Mengoptimalkan kawasan budidaya
perikanan
Mengoptimalkan kawasan budidaya
perikanan ditentukan dari Peningkatan jumlah produksi komoditas Perikanan yang dominan
Lap. Monev &
Pelaporan Bidang Perikanan Budidaya
e. Terpenuhinya kebutuhan benih ikan air
tawar berkualitas
Terpenuhinya kebutuhan benih ikan
air tawar berkualitas dihitung Peningkatan jumlah produksi benih ikan Kelompok Unit Pembenihan
rakyat (UPR) yang ada
Lap. Monev &
Pelaporan Bidang Perikanan Budidaya
3. Meningkatnya produksi garam rakyat Hasil garam rakyat Hasil garam rakyat dihitung dari Jumlah produksi total garam yang
dihasilkan dari Kelompok Usaha Garam (Kugar)
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Usaha Kelautan dan Perikanan
4. Meningkatnya mutu dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan
a. Hasil olahan dan pemasaran perikanan Hasil olahan dan pemasaran perikanan dihitung dari Jumlah
produksi total hasil olahan perikanan yang dihasilkan dari Kelompok pengolah dan pemasar
Ikan (POKLAHSAR)
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Usaha Kelautan dan Perikanan
b. Usaha produksi perikanan non konsumsi yang terregistrasi
Usaha produksi perikanan non konsumsi yang terregistrasi dihitung dari Jumlah kelompok perikanan
non konsumsi yang terregistrasi
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Usaha Kelautan dan
Perikanan
c. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun
Peningkatan konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun dihitung dari Ketersediaan Ikan
(Jumlah produksi perikanan tangkap + produksi perikanan
budidaya + impor – ekspor + perubahan stok - produksi non
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Usaha Kelautan dan
Perikanan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
pangan) dibagi Jumlah penduduk
5. Pemulihan ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan
a. Pelestarian populasi ikan di perairan umum dan kura-kura belawa
Pelestarian populasi ikan di perairan umum dan kura-kura belawa
dihitung dari Ketersediaan jumlah populasi ikan dan kura-kura yang ada
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Konservasi Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
b. Terbentuknya kawasan konservasi
ekosistem pesisir
Terbentuknya kawasan konservasi
ekosistem pesisir dihitung dari Peningkatan jumlah luas lahan konservasi yang ada
Lap. Monev &
Pelaporan Bidang Konservasi Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
6. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
a. Jumlah pedagang, pengolah, bakul, pembudidaya dan nelayan yang
diawasi terhadap penggunaan bahan tambah yang dilarang
Jumlah pedagang, pengolah, bakul, pembudidaya dan nelayan yang
diawasi terhadap penggunaan bahan tambah yang dilarang
dihitung dari operasi pengawasan
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Konservasi Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
b. Jumlah petugas pengawas dan
kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
Jumlah petugas pengawas dan
kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dihitung dari
Peningkatan Jumlah Kelompok masyarakat pengawas
Lap. Monev &
Pelaporan Bidang Konservasi Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan
c. Jumlah perairan umum yang diawasi Jumlah perairan umum yang diawasi dihitung dari Peningkatan
jumlah lokasi perairan umum hasil pengawasan
Lap. Monev & Pelaporan Bidang
Konservasi Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
17. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
A. Unit Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dalam lingkup industri dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
C. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perekonomian dalam lingkup industri dan
perdagangan 2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perekonomian dalam lingkup industri
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang industri, perdagangan dan promosi, perlindungan konsumen dan pengelolaan pasar
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya pertumbuhan industri
- Jumlah cluster industri aktif Terbentuknya cluster industri yang aktif Disperindag (Bidang Industri)
- Jumlah peningkatan kualitas produk
industri
Peningkatan kualitas ini ditandai dengan
adanya nilai penjualan khususnya komoditi rotan meningkat sebesar 0,73%, berkurangnya komplain pelanggan, telah
mendapatkan SNI, dan sertifikasi halal
Disperindag (Bidang
Industri)
- Jumlah penggunaan teknologi tepat guna Peningkatan Produktivitas (kapasitas produksi), meningkatnya nilai tambah,
dan efisiensi
Disperindag (Bidang Industri)
2
Meningkatnya kemampuan
SDM industri dan kerja sama antar pemangku kepentingan
- Jumlah SDM industri yang terlatih Meningkatnya kapasitas produksi dan
berkurangnya produk cacat
Disperindag (Bidang
Industri)
- Jumlah akurasi database perusahaan Terlaksananya pendataan untuk beberapa komoditi industri di beberapa
desa/kecamatan, seperti : batik, batu alam, konveksi, dll
Disperindag (Bidang Industri)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
- Jumlah fasilitasi kerja sama antar pelaku usaha
Terjadinya kerjasama antara subkontraktor dan eksportir untuk beberapa komoditi seperti rotan dan kayu
Disperindag (Bidang Industri)
3 Berfungsinya cluster industri
potensial
- Jumlah cluster industri potensial Terbentuknya masterbu (master klaster
buah), berdirinya gudang garam di pangenan untuk menunjang klaster industri, terjaminnya stok bahan baku
rotan dengan melakukan MOU
Disperindag (Bidang
Industri)
4 Meningkatnya pemahaman, keamanan dan kenyamanan
konsumen dan pelaku usaha
- Jumlah masyarakat/konsumen yang mengetahui hak dan kewajiban
konsumen
Meningkatnya informasi tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen
Disperindag (Bidang Perlindungan
Konsumen)
- Jumlah Permasalahan yang terfasilitasi Meningkatnya pemahaman konsumen tentang prosedur permohonan pengaduan
Disperindag (Bidang Perlindungan
Konsumen)
- Jumlah jenis produk dan jasa yang aman
dikonsumsi sesuai dengan standard
Banyaknya produk yang sudah expired
masih beredar di masyarakat dan pelayanan jasa yang menerapkan aturan
sepihak terhadap konsumen
Disperindag
(Bidang Perlindungan Konsumen)
- Jumlah Pemilik UTTP wajib tera/tera
ulang yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pemilik UTTP
Meningkatnya alat ukur yang memenuhi
standar kemetrologian
Disperindag
(Bidang Perlindungan Konsumen)
Rekomendasi Operasionalisasi UPT
Metrologi Legal oleh Direktorat Metrologi
Tersedianya Surveylance Panduan Mutu
Kemtrologian legal oleh Direktorat Metrologi
Disperindag
(Bidang Perlindungan Konsumen)
Jumlah Penerimaan Retribusi Tera Meningkatnya Jumlah Penerimaan
Pendapatan Kemetrologian
Disperindag
(Bidang Perlindungan Konsumen)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
- Jumlah UTTP yang sesuai standar metrologi legal dan bertanda tera sah yang berlaku
Peningkatan kesadaran pelaku usaha/pedagang yang menera secara rutin dan sesuai standar
Disperindag (Bidang Perlindungan Konsumen)
5 Meningkatnya fasilitasi
pelayanan ekspor dan promosi
- Jumlah pelaku usaha yang melakukan
ekspor
Peningkatan jumlah pelaku usaha ekspor
sebesar 15 eksportir dan negara tujuan eksportir sebesar 13% (26 negara tujuan
ekspor)
Disperindag
(Bidang Perdagangan dan Promosi)
- Meningkatnya jumlah nilai ekspor Peningkatan nilai ekspor sebesar 7% Disperindag
(Bidang Perdagangan dan Promosi)
- Jumlah komoditas ekspor Meningkatnya komoditas ekspor yang berjumlah 30 komoditi
Disperindag (Bidang Perdagangan dan
Promosi)
- Meningkatnya jaringan informasi
perdagangan
Peningkatan jaringan pemasaran Dalam
Negeri dan Luar Negeri
Disperindag
(Bidang Perdagangan dan Promosi)
- Meningkatnya akurasi database potensi unggulan
Tersedianya data base potensi unggulan dan ekspor
Disperindag (Bidang Perdagangan dan Promosi)
6 Meningkatnya informasi
pemantauan barang kepokmas dan strategis serta perlindungan pasar tradisional
- Tersedianya data harga kebutuhan pokok
masyarakat (kepokmas) dan barang penting/strategis serta tersedianya data ketersediaan barang kepokmas
Tersedianya data 18 jenis harga
kepokmas dan data 11 jenis harga barang penting/strategis
Disperindag
(Bidang Perdagangan dan Promosi)
- Tersedianya fasilitas informasi perdagangan
Tersedianya data ketersediaan kepokmas dari 7 pasar pemda
Disperindag (Bidang Perdagangan dan Promosi)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
- Tersedianya fasilitas informasi penggunaan produk dalam negeri
Tersedianya sarana sosialisasi penggunaan produk dalam negeri di beberapa titik strategis
Disperindag (Bidang Perdagangan dan Promosi)
- Jumlah pendirian toko modern yang berjarak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Cirebon
Meningkatnya penataan jarak toko modern dengan pasar tradisional yang sesuai dengan Perda No. 07 Tahun 2014
Disperindag (Bidang Perdagangan dan Promosi)
7
Meningkatnya penataan pasar tradisional pemda dan penataan pedagang kaki lima
- Tersedianya sarana dan prasarana pasar dan fasilitas umum yang memadai
Pembangunan dan Revitalisasi Pasar dengan bantuan dana dari APBD II, APBD I, dan APBN
Disperindag (Bidang Pengelolaan Pasar)
- Sentra pedagang kaki lima sebagai pusat kuliner (kawasan kuliner)
Terbentuknya sentra-sentra bagi para pedagang kaki lima sebagai pusat kuliner
Disperindag (Bidang Pengelolaan Pasar)
- Jumlah SDM pasar tradisional yang
terbina
Pembinaan dan pelatihan yang intensif
dan berkelanjutan
Disperindag
(Bidang Pengelolaan Pasar)
- Meningkatnya penerimaan retribusi pelayanan pasar tradisional pemda
Penggalian potensi baru dan optimalisasi potensi yang ada dengan memberikan
pelayanan terbaik kepada pedagang sehingga timbul kesadaran dan berdisiplin
dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi
Disperindag (Bidang Pengelolaan
Pasar)
18. DINAS KOPERASI DAN UMKM
A. Unit Organisasi : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dalam lingkup koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dalam lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengah; 2. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perekonomian dalam
lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pendataan dan pembinaan;
4. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
Tercapainya penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- Perencanaan, kordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah melalui pengembangan
sentra UMKM - Pengembangan jaringan
infrastruktur usaha kecil menengah melalui penataan/relokasi PKL di komplek Makam Sunan Gunung Jati
- Fasilitasi pengembangan UKM melalui fasilitasi pengembangan
usaha UMKM - Fasilitasi permasalahan proses
produksi UKM melalui fasilitasi
kualitas hasil produksi pengolahan ikan
- Sosialisasi kebijakan peningkatan
Renstra 2014 - 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
akses KUMKM pada sumber pembiayaan perbankan dan lembaga
keuangan lainnya - Pembangunan sarana dan prasarana
pasar tradisional melalui penyediaan
infrastruktur PKL Pasar Ikan Gebang
2. Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah
Tercapainya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- Fasiltasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis melalui fasilitasi pelaku Ukm dalam pengembangan
usaha melalui pendampingan oleh Perguruan Tinggi
- Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM malalui fasilitasi kerjasama UKM dengan lembaga
keuangan dan pelaku usaha lain/retail
- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pengelola UMKM dalam meningkatkan kemampuan
mengelola usaha - Pelatihan manajemen pengelolaan
koperasi/KUD bagi pengurus, pengawas, karyawan koperasi/KUD
Renstra 2014 - 2019
3. Mengembangkan sistem pendukung usaha mikro
kecil menengah
Tercapainya pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan
menengah
- Pemantauan pengelolaan penggunaan dana bagi UMKM yang
telah mendapatkan dana bergulir - Penyelenggaraan promosi produk
UMKM melalui kegiatan
expo/pameran dalam peluang memasuki pasar lokal, regional, antar provinsi dan ekspor
Renstra 2014 - 2019
4. Meningkatkan kualitas Tercapainya peningkatan kualitas - Pembangunan sistem informasi Renstra 2014 - 2019
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
kelembagaan koperasi kelembagaan koperasi perencanaan pengembangan perkoperasian melalui
pengembangan SIMKOP data koperasi dan UMKM
- Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian - Pembinaan, pengawasan, dan
penghargaan koperasi berprestasi
melalui penilaian koperasi berprestasi dan seminar
pengembangan perkoperasian - Peningkatan pengembangan
jaringan kerjasama usaha koperasi
melalui fasilitasi kerjasama koperasi melalui temu usaha
- Penyebaran model-model pola
pengembangan koperasi melalui diklat koperasi baru/pengurus baru
- Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi melalui
pemanfaatan teknologi informasi (TI) bagi pengurus/karyawan
koperasi - Peningkatan pemahaman
perkoperasian di kalangan generasi
muda dan pelajar untuk meningkatkan partisipasi siswa SLTA dan generasi muda dalam
berkoperasi
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
- Revitalisasi dan aktivasi koperasi melalui identifikasi permasalahan
koperasi untuk meningkatkan koperasi aktif
- Penilaian kesehatan koperasi/usaha
sismpan pinjam untuk mengetahui tingkat kesehatan KSP/KSU
- Grand design pengembangan koperasi untuk mendapatkan design pengembanan koperasi unit desa
(KUD)
5. Menata peraturan perundang-undangan
Tercapainya penataan peraturan perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan melalui penyusunan peraturan perkoperasian
Renstra 2014 - 2019
19. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
A. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika
C. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pos dan telekomunikasi, aplikasi telematika, sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Dinas;
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap UPT Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika
Prosentasekantor pemerintah yang terhubung jaringan WAN
- Jumlah Kantor pemerintah
- Jumlah target kantor pemerintah
(jumlah kantor pemerintah yang terhubung WAN yang telah
diselesaikan)/ (jumlah Target tahunan kantor pemerintah yang terhubung
WAN yang harus diselesaikan) x 100 %
Bidang Aplikasi Telematika
2. Terwujudnya pelayanan informasi dan telekomunikasi
Jumlah dokumen (pedoman) operasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jumlah dokumen / pedoman operasional bidang TIK yang telah
diselesaikan dalam satu tahun
Bidang Aplikasi Telematika
Jumlah pelayanan publik berbasis IT Jumlah pelayanan publik berbasis IT yag telah diselesaikan dalam satu
Bidang Aplikasi telematika
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
tahun
Jumlah website instansi pemerintah daerah Jumlah website instansi pemerintah
daerah yang telah diselesaikan
Bidang Aplikasi
telematika
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi dan
telekomunikasi
Sekretariat
Prosentase pengaduan yang diselesaikan (PPID & Komisi Informasi)
- Jumlah pengaduan yang masuk
- Jumlah target pengaduan
Jumlah pengaduan yang masuk / Jumlah target pengaduan x 100%
Bidang Sarana Komunikasi dan
Diseminasi Informasi
Prosentase pencapaian retribusi menara telekomunikas
- Jumlah retribusi MT yang masuk
- Jumlah target retribusi
(Nilai retribusi yang Menara Telekomunikasi yang masuk) / (Nilai
target tahunan retribusi menara telekomunikasi) x 100 %
Bidang Pos dan telekomunikasi
Nilai LAKIP / AKIP Hasil evaluasi dan penilaian dari
Inspektorat
Sekretariat
Prosentase Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
LHP BPK / Inspektorat
Sekretariat
Prosentase tertib administrasi barang/ aset daerah
Laporan Aset Daerah
Sekretarat
3. Tersedianya sumber daya Jumlah SDM (aparatur dan masyarakat) Jumlah SDM yang telah mengikuti Bidang Aplikasi
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
manusia yang berkualitas berbasis teknologi informasi dan
komunikasi
yang mengikuti pelatihan/bimtek berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
pelatihan/bimtek berbasis TIK dalam satu tahun
Telematika
4. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga terkait dan media massa
Jumlah Informasi yang tersampaikan melalui berbagai media
Jumlah informasi yang telah tersampaikan dalam satu tahun
Bidang Sarana Komunikasi dan
Diseminasi Informasi
20. DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
A. Unit Organisasi : Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
C. Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
4. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas; 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya perlindungan terhadap produk budaya
dan kearifan lokal
Meningkatnya perlindungan terhadap produk budaya dan kearifan lokal
N/A Renstra 2014 - 2016
1. Jumlah grup seni yang direvitalisasi,
dikonstruksi, diwariskan dan diberi penghargaan
N/A Renstra 2014 - 2016
2. Jumlah kegiatan kajian nilai budaya melalui seminar dan lokakarya
N/A Renstra 2014 - 2016
3. Jumlah kegiatan pameran kesenian N/A Renstra 2014 - 2016
4. Jumlah benda cagar budaya yang dikoleksi
N/A Renstra 2014 - 2016
5. Jumlah garapan misi kesenian yang
dipergelarkan di luar daerah, hari jadi kabupaten Cirebon dan PHBN
N/A Renstra 2014 - 2016
6. Jumlah cagar budaya yang dipelihara yang menjadi tujuan
wisata
N/A Renstra 2014 - 2016
7. Jumlah judul buku kebudayaan yang dicetak
N/A Renstra 2014 - 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
2. Meningkatnya kreativitas dan produktivitas
berkesenian
Meningkatnya kreativitas dan produktivitas berkesenian
N/A Renstra 2014 - 2016
1. Jumlah Kegiatan yang mendukung
keragaman budaya daerah
N/A Renstra 2014 - 2016
2. Jumlah bantuan pengadaan sarpras
seni dan budaya
N/A Renstra 2014 - 2016
3. Meningkatnya promosi kepariwisataan
Meningkatnya promosi kepariwisataan N/A Renstra 2014 - 2016
1. Jumlah kunjungan wisata N/A Renstra 2014 - 2016
4. Meningkatnya ODTW
unggulan
Meningkatnya ODTW Unggulan N/A Renstra 2014 - 2016
1. Jumlah Penataan ODTW berupa
sewa lahan parkir gunung jati
N/A
Jumlah penataan ODTW objek ekowisata Mini Zone Plangon (DED)
N/A
Jumlah Penataan ODTW sarana wisata seni Talun (DED)
N/A
2. Jumlah peserta koordinasi pariwisata N/A Renstra 2014 - 2016
3. Jumlah kegiatan MICE yang dilaksanakan
N/A Renstra 2014 - 2016
5. Meningkatnya
kepemimpinan pemuda
Meningkatnya kepemimpinan pemuda N/A Renstra 2014 - 2016
1. Jumlah Rakor OKP dan Musda KNPI N/A Renstra 2014 - 2016
2. Jumlah pemuda yang mengikuti
diklat paskibraka
N/A Renstra 2014 - 2016
3. Jumlah pemuda yang mengikuti
kemah bakti pemuda
N/A Renstra 2014 - 2016
4. Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor
N/A Renstra 2014 - 2016
5. Jumlah kegiatan pameran prestasi hasil karya pemuda
N/A Renstra 2014 - 2016
6. Meningkatnya
kewirausahaan pemuda
Meninkatnya kewirausahaan pemuda N/A Renstra 2014 - 2016
1. Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda
N/A Renstra 2014 - 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
2. Jumlah pemuda yangmengikuti penyuluhan narkoba
N/A Renstra 2014 - 2016
7. Meningkatnya pembibitan
olah raga
Meningkatnya pembibitan olahraga N/A Renstra 2014 - 2016
1. Berkembangnya olahraga unggulan daerah
N/A Renstra 2014 - 2016
Jumlah cabor invitasi ortrad TK
Kabupaten
N/A
Jumlah Pembinaan Cabor olahraga N/A
2. Jumlah Cabor yang dibina N/A Renstra 2014 - 2016
3. Peringkat prestasi kejuaraan N/A Renstra 2014 - 2016
4. POR Pemda Perbatasan N/A Renstra 2014 - 2016
5. POR Pemda Jabar N/A Renstra 2014 - 2016
6. POP Wil N/A Renstra 2014 - 2016
Jumlah kegiatan pemasalan olah raga di masyarakat
N/A
Jumlah sarana olah raga yang dibangun N/A
Jumlah sarana olahraga yang dipelihara N/A
Jumlah paket sarana olahrga yang disertakan kepada masyarakat
N/A
21. KANTOR KEARSIPAN DAERAH
A. Unit Organisasi : Kantor Kearsipan Daeran Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan dokumen
C. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan dokumen;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan dokumen;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan, akuisisi, pengelolaan, pemeliharaan, dan
pelayanan kearsipan dan dokumen;
4. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan kantor; dan
5. Pelaksanaan tugas lian yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Tersedianya sistem
administrasi kearsipan terpadu sampai tingkat kecamatan
Diterapkannya tatakelola arsip secara
baku di kecamatan dan desa/kelurahan
Terbangunnya sistem kearsipan terpadu 100% dari jumlah 1 paket data base informasi kearsipan yang terbangun
Renstra, DPA
Tertatanya arsip ke dalam saran penyimpanan
100% dari jumlah 6 unit, 1 set sarana penyimpanan yang diadakan
Renstra, DPA
Meningkatnya kemapuan peserta dalam pengolahan administrasi kearsipan
100% dari jumlah 80 tenaga pengelola administrasi kearsian yang dibina
Renstra, DPA
2. Terwujudnya penyelamatan
dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Terlaksananya penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
Tertibnya arsip desa dan daerah 100% dari jumlah 10 jenis sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Renstra, DPA
Tertatanya arsip daerah 100% dari jumlah 6 kecamatan dan 5 OPD dan kecamatan yang minta ditata
arsipnya
Renstra, DPA
Terselamatkannya arsip vital daerah 100% dari jumlah 1 paket arsip vital yang didigitalisaisi
Renstra, DPA
Meninangkatnya pengamanan 100% dari jumlah 1 paket sistem Renstra, DPA
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
penyimpanan data keamanan penyimpanan data yang terbangun
Terhimpunnya arsip sejarah kabupaten
cirebon
100% dari jumlah 1 paket arsip
bersejarah yang terselamatkan
Renstra, DPA
3. Terpeliharanya sarana dan
prasarana kearsipan
Terlaksananya pemliharaan sarana dan
prasarana kearsipan yang ada
Terpeliharanya arsip daerah 100% dari jumlah 9 depo arsip yang terpilhara
Renstra, DPA
Tertib penataan dan penyimpanan arsip dan desa/kelurahan
100% dari jumlah 92 desa yang dimonitoring dan dievaluasi tata
kearsipannya
Renstra, DPA
4. Meningkatnya efektivitas pelayanan dan kepuasan masyarakat
Terwujudnya peningkatan pelayanan kearsipan
Rata-rata waktu pelayanan arsip dan IKM 100% dari jumlah 1 paket sarana layanan informasi arsip yang tersedia
Renstra, DPA
22. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH
A. Unit Organisasi : Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon B. Tugas Pokok : Membantu Bupati Dalam Penyelenggaraan Tugas Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah
di Bidang Perpustakaan. C. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perpustakaan;
2. Pemberian Dukungan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Perpustakan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Bidang Sirkulasi dan Pengembangan, Akuisis dan Pengolahan;
4. Pelaksanan Pelayanan Ketatausahaan Kantor;
5. Pelaksanaan Tugas yang Diberikan oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya.
No Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya masyarakat
pengunjung perpustakaan
Prosentase meningkatnya pengunjung
perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan /
Jumlah target pengunjung perpustakaan x 100%
Renstra Kantor
Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun
2014-2019
23. KECAMATAN
A. Unit Organisasi : Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon
B. Tugas Pokok : Mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja kecamatan.
C. Fungsi : 1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan; 2. Mengelola rencana dan program kerja kecamatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, sesuai
dengan kebijakan pemerintah daerah;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umu; 4. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di wilayah kecamatan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan; 7. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Tingkat kepuasan masyarakat Survey kepuasan kepada masyarakat atas
pelayanan kecamatan
Kuesioner Reponden/
Masyarakat
Persentase penyelesaian perekaman e-KTP sesuai standar pelayanan - Jumlah perekaman e-KTP
- Jumlah wajib e-KTP
Jumlah perekaman e-KTP tahun berjalan dibagi jumlah penduduk wajib e-KTP dikali
100%
Buku register dan laporan monev
Persentase penyelesaian surat pengantar pindah - Jumlah penerbitan surat pengantar
pindah - Jumlah permohonan surat pengantar
pindah
Jumlah penerbitan surat pengantar pindah pada tahun berjalan dibagi jumlah
permohonan pindah pada tahun berjalan di
kali 100%
Buku register dan laporan monev
Persentase masyarakat yang memiliki KTP
Jumlahpenduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP
Buku register dan laporan monev
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
- Jumlah masyarakat yang memiliki KTP - Jumlah masyarakat wajib KTP
Persentase masyarakat yang memiliki KK
- Jumlah masyarakat yang memiliki KK - Jumlah masyarakat wajib KK
Jumlahpenduduk yang memiliki KK dibagi
jumlah penduduk wajib KK
Buku register dan laporan
monev
Persentase penerbitan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB)
- Jumlah penerbitan surat perubahan hak atas tanah
- Jumlah permohonan surat perubahan
hak atas tanah
Jumlah penerbitan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB)pada tahun berjalan dibagi
jumlah permohonan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB)pada tahun berjalan di
kali 100%
Buku register dan laporan monev
Persentase penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris - Jumlah penerbitan surat keterangan
waris - Jumlah permohonan surat keterangan
waris
Jumlah penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris pada tahun berjalan dibagi jumlah permohonan surat keterangan waris
pada tahun berjalan di kali 100%
Buku register dan laporan monev
Jumlah desa yang menyelenggarakan
musyawarah desa dalam penyusunan APBDes tepat waktu
Jumlah desa yang menyelenggarakan
musyawarah desa dalam penyusunan APBDes
Laporan Monev
Jumlah desa yang menyelenggarakan
musyawarah desa dalam penyusunan Perdes tepat waktu
Jumlah desa yang menyelenggarakan
musyawarah desa dalam penyusunan Perdes
Laporan Monev
Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan
RKPDes tepat waktu
Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan
RKPDes
Laporan Monev
Persentase partisipasi masyarakat desa
dalam Pilwu - Jumlah masyarakat yang menggunakan
hak pilihnya pada saat Pilwu
Jumlah masyarakat yang menggunakan hak
pilihnya pada saat Pilwu dibagi jumlah daftar pemilih pada Pilwu dikali 100%
Laporan Monev
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
- Jumlah daftar pemilih pada Pilwu
Prosentase partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang
sewa tanah kas desa
Jumlah kehadiran masyarakat dalam lelang sewa tanah kas desa yang ikut serta dalam
lelang sewa tanah kas desa
Laporan Monev
Persentase partisipasi masyarakat dalam
pembayaran PBB tepat waktu - Jumlah wajib pajak yang membayar
PBB pada tahun berjalan - Jumlah wajib pajak PBB pada tahun
berjalan
Jumlah wajib pajak yang membayar PBB
pada tahun berjalan dibagi jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan dikali 100%
Laporan Monev
Nilai AKIP/LAKIP Kecamatan Hasil review dan evaluasi AKIP SKPD oleh
Inspektorat dan BPKP
LAKIP SKPD, Inspektorat dan
BPKP
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti kecamatan - Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang
telah ditindaklanjuti - Jumlah temuan BPK/Inspektorat
Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan
BPK/Inspektorat
Laporan Monev, Inspektorat dan BPK
Persentase tertib administrasi barang/aset daerah di Kecamatan
- Jumlah keseluruhan aset yang ada - Jumlah keseluruhan aset yang memiliki
kesesuaian dengan KIB
Jumlah keseluruhan aset yang memiliki kesesuaian dengan KIB
Laporan Monev, Bagian Perlengkapan, Bagian
Keuangan, Inspektorat, dan BPK
Persentase partisipasi masyarakat dalam
musrenbang desa dan kecamatan - Jumlah kehadiran perseta musrenbang.
- Jumlah undangan musrenbang yang dibagikan.
Jumlah kehadiran masyarakat dalam
musrenbang desa dan kecamatan yang mengusulkan rencana pembangunan desa
Laporan Monev
Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan
RPJMDes tepat waktu
Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam penyusunan
RPJMDes
Laporan Monev
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 5
Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam pembentukan
BUMDes
Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam pembentukan
BUMDes
Laporan Monev
Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui swakelola
Jumlah desa yang menyelenggarakan musyawarah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui swakelola
Laporan Monev
Persentase pembayaran raskin tepat
waktu - Jumlah raskin yang telah dibayar pada
tahun berjalan
- Jumlah raskin yang harus dibayar pada tahun berjalan
Jumlah raskin yang telah dibayar pada tahun
berjalan dibagi jumlah raskin yang harus dibayar pada tahun berjalan dikali 100%
Laporan Monev
Persentase penerbitan SKTM - Jumlah penerbitan SKTM
- Jumlah permohonan SKTM
Jumlah penerbitan SKTMpada tahun berjalan dibagi jumlah permohonan SKTM pada
tahun berjalan di kali 100%
Buku register dan laporan monev
Persentase penertiban rekomendasi SKCK - Jumlah penerbitan SKCK
- Jumlah permohonan SKCK
Jumlah penerbitan SKCK pada tahun berjalan dibagi jumlah permohonan SKCK
pada tahun berjalan di kali 100%
Buku register dan laporan monev
Persentase penerbitan rekomendasi surat izin Ho dan IMB
- Jumlah penerbitan rekomendasi surat izin Ho dan IMB
- Jumlah permohonan rekomendasi surat
izin Ho dan IMB
Jumlah penerbitan rekomendasi izin Ho dan IMB pada tahun berjalan dibagi jumlah
permohonan rekomendasi izin Ho dan IMB pada tahun berjalan di kali 100%
Buku register dan laporan monev
Persentase gangguan kamtibmas yang diselesaikan - Jumlah gangguan keamanan dan
ketertiban yang telah
Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang telah diselesaikan dibagi jumlah
gangguan kamtibmas yang terjadi dikali
100%
Laporan Monev
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Penjelasan/Alasan Sumber Data
1 2 3 4 I 5diselesaikan
- Jumlah gangguan keamanan danketertiban yanq yanq teriadi
Jumlah Pelanggaran Keamanandan Ketertiban menurun.
Jumlah pelanggaran Laporan Monev
I
Diundangkan di Sumberpada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
Vs3^YAYAT RUHYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR , SERI
Ditetapkan di Sumberpada tanggal 1 Agustus 2016
BUPATI CIREBON,
TTD
SUNJAYA PURWADISASTRA
(