berita daerah kota bogor · dasar negara republik indonesia tahun 1945. 5. perangkat daerah adalah...

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 9 Tahun 2018 Seri E Nomor 5

PERATURAN DAERAH KOTA BOGORNOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 5 Tahun 2018Seri ETanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,Ttd.

ADE SARIP HIDAYATPembina Utama Madya

NIP. 19600910 198003 1 003

1

Walikota BogorProvinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGORNOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,Menimbang : a. bahwa informatika dan komunikasi

merupakan kebutuhan yang pentingbagi masyarakat untuk menjalanikehidupan berbangsa dan bernegaradan bagi pemerintah daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhaninformatika dan komunikasi di masyarakatdan pemerintahan perlu disesuaikandengan perkembangan teknologi informasidan komunikasi yang sedang berkembangpesat;

c. bahwa dalam rangka optimalisasipenyelenggaraan informatika dankomunikasi perlu adanya pengaturantentang penyelenggaraan informatikadan komunikasi di Kota Bogor;

2

d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c, perlu membentukPeraturan Daerah tentang PenyelenggaraanInformatika dan Komunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4843) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2016 tentang Perubahanatas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);

3

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61Tahun 2010 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 99);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanSistem dan Transaksi Elektronik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 189, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5348);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPENYELENGGARAAN INFORMATIKADAN KOMUNIKASI.

4

BAB IKETENTUAN UMUM

Bagian KesatuPengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bogor.3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewanperwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kotadan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah.

6. Pejabat Pengelola lnfomasi dan Dokumentasiyang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabatyang bertanggung jawab dalam pengumpulan,pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasidi lingkungan pemerintahan daerah.

7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihakke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifatelektronik maupun non elektronik.

8. Teknologi Informasi adalah suatu teknikuntuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,memproses, mengumumkan, menganalisis,dan/atau menyebarkan informasi.

5

9. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggaranegara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat,yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melaluiinternet, yang berupa kode atau susunan karakteryang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentudalam internet.

10. Registri Nama Domain adalah penyelenggarayang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan,pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan SistemElektronik Nama Domain.

11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkatdan prosedur elektronik yang berfungsiuntuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan,dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

12. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukumyang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringankomputer, dan/atau media elektronik lainnya.

13. Penyelenggara Sistem Elektronik selanjutnya disingkat PSEadalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sistemelektronik di daerah.

14. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan dataelektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic DataInterchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolahyang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orangyang mampu memahaminya.

15. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronikyang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,atau disimpan dalam bentuk analog, digital,elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapatdilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputeratau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbataspada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, fotoatau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbolatau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapatdipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

6

16. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaiankegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukanoleh pengirim dan penerima dengan menggunakan SistemElektronik.

17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifatelektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronikdan identitas yang menunjukkan status subjek hukumpara pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkanoleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

18. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnyadisingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,menganalisis, dan/atau menyebarkan informasiserta komunikasi.

19. Infrastruktur adalah aspek perangkat keras komputer,jaringan, pheriperal dan sejenisnya.

20. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sisteminformasi dari akses yang tidak berhak,penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi,pemalsuan, dan perusakan informasi sesuai dengan prinsipkerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan nir penyangkalaninformasi.

21. Penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan,selanjutnya disebut e-Government adalah pemanfaatan TIKuntuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi,dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

22. Wali data adalah pemilik data sesuai tugas pokokdan fungsinya.

23. Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaiankegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanansesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiapwarga negara dan penduduk atas barang, jasa,dan/atau pelayanan administratif yang disediakanoleh penyelenggara pelayanan publik.

7

24. Penyelengara Pelayanan Publik merupakan institusipenyelenggara negara, korporasi, lembaga independenyang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatanpelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuksemata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

25. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SecaraElektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unitkerja yang dibentuk di Daerah untuk menyelenggarakansistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronikserta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/PejabatPengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasasecara elektronik.

26. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnyadisingkat SPSE adalah yang dikembangkan oleh LembagaKebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)yang dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

27. LPSE System Provider adalah unit yang mengelola sistemyang telah terinstalasi aplikasi SPSE sendiridan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi,sosialisasi dan pelatihan serta layanan pengguna.

28. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiriatas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi,atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnyayang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

29. Penyelenggaraan e-Government adalah penyelenggaraansistem elektronik di Pemerintahan Daerah secaraterintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internalpemerintahan dan layanan masyarakat serta layanan duniausaha.

30. Penyelenggaraan sistem pengamanan informasi adalahpenyelenggaraan pengamanan terkait TIK di pemerintahandaerah secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungidata/informasi Pemerintah Daerah serta meminimalisirkerugian akibat perilaku kriminal di dunia siberyang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

31. Sumber daya manusia adalah yang memilikikompetensi dan kualifikasi di bidang teknologi, informasidan komunikasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik.

8

Bagian KeduaRuang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan informatika dan komunikasisebagai berikut:a. penyelenggaraan komunikasi;b. penyelenggaraan informatika;c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dand. peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha.

BAB IIPENYELENGGARAAN KOMUNIKASI

Bagian KesatuUmum

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kegiatanpenyediaan dan pelayanan komunikasi sehinggamemungkinkan terselenggaranya komunikasi yang efektif.

(2) Penyelenggaraan komunikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; danb. keterbukaan informasi publik.

Bagian KeduaSarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan penyebarluasaninformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)huruf a menggunakan pola koordinasi, kerja sama,dan fasilitasi kegiatan dengan pihak yang berkepentingandi Daerah Kota.

9

(2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyebarluasaninformasi.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam rangka pengembangandan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasidi Daerah Kota.

(4) Pola koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. media massa; dan

b. lembaga komunikasi sosial.

Paragraf 1Media Massa

Pasal 5

(1) Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)huruf a meliputi:

a. media cetak;

b. elektronik; dan/atau

c. media lainnya.

(2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi:

a. surat kabar;

b. majalah;

c. buku;

d. buletin;

e. leaflet;

f. booklet;

g. brosur; dan

h. sejenisnya.

10

(3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, meliputi:a. internet;b. radio:c. televisi;d. film dan sejenisnya; dane. media online (website).

(4) Media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,antara lain:a. media tradisional seperti pertunjukan rakyat;b. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah diskusi,

lokakarya; danc. media luar ruang berupa, spanduk, baliho, billboard,

spotlight, videotron, dan banner yang didasarkankepada kebutuhan setempat.

Paragraf 2Lembaga Komunikasi Sosial

Pasa1 6

(1) Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, antara lain lembaga mediatradisional, lembaga pemantau media, dan lembagakomunikasi organisasi profesi.

(2) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pengembangandan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosialsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagaiberikut:a. bimbingan teknis;b. pengembangan model;c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;d. penyediaan prasarana dan sarana;e. penyelenggaraan workshop, sarasehan, dan forum;f. penyediaan bahan-bahan informasi;

11

g. simulasi aktivitas;h. kompetisi dan pemberian penghargaan

bagi yang berprestasi secara berkala; dani. studi banding.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga KomunikasiSosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Peraturan Wali Kota.

Bagian KetigaKeterbukaan Informasi Publik

Pasal 7

Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan DaerahKota yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel,serta dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah Kotadapat membentuk:a. konsultasi publik; danb. PPID.

Paragraf 1Konsultasi Publik

Pasal 8

(1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf a, diarahkan pada komunikasi antara PemerintahDaerah Kota dengan masyarakat.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan untuk memperoleh masukandalam memecahkan permasalahan yang timbuldalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kota,yang meliputi:a. pembentukan kelompok kerja konsultasi publik;b. penyediaan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi

dalam penyampaian aspirasi, masukan, dan kritikterhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota;

12

c. pelaksanaan forum dialog antara Pemerintah DaerahKota dan masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan;dan

d. fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat.

Paragraf 2PPID

Pasal 9

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantuoleh PPID pembantu pada tiap Perangkat Daerah Kota.

(3) Badan publik di luar Perangkat Daerah dapat menunjukPPID tersendiri sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPID sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diaturdengan Peraturan Wali Kota.

BAB IIIPENYELENGGARAAN INFORMATIKA

Bagian KesatuUmum

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kegiatanpenyiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaataninformatika sehingga terlaksana penyelenggaraaninformatika.

(2) Penyelenggaraan informatika sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik.

13

Bagian KeduaPenyelenggaraan Sistem Elektronik

Paragraf 1Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Sistem Elektronik meliputi bidang:

a. pengelolaan nama domain

b. pengelolaan e-Government;

c. penyelenggaraan sistem pengamanan informasi;

d. penyelenggaraan Pelayanan Publik berbasis elektronik; dan

e. sumber daya manusia.

Paragraf 2Pengelolaan Nama Domain

Pasal 12

Pemerintah Daerah Kota berwenang melaksanakan pengelolaannama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusatdan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kota.

Paragraf 3Pengelolaan e-Government

Pasal 13

(1) Ruang lingkup penyelenggaraan e-Government sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan;

b. kebijakan;

c. sistem informasi; dan

d. infrastruktur.

14

(2) Anggaran penyelenggaraan Sistem Elektronikdi Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikoordinasikan oleh PerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan e-Government mengacu pada rencanainduk e-Government.

(2) Rencana induk e-Government sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus:

a. selaras dengan rencana pembangunan Daerah Kota;

b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang palinglambat 2 (dua) tahun sekali;

c. disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusan pemerintahan dibidang penyimpanan,pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayananinformasi di badan publik dengan melibatkanpartisipasi masyarakat dan perguruan tinggi; dan

d. ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Dalam hal penyusunan rencana induk e-Governmentsebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap PerangkatDaerah memberikan informasi kebutuhan TIKyang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokokdan fungsinya.

(4) Penyelenggaraan e-Government merupakan kegiatanuntuk mendukung berjalannya smart city di Daerah Kota.

Pasal 15

(1) Kebijakan e-Government sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berupa aturan pelaksanaanPSE dalam bentuk kebijakan strategis dan operasional.

15

(2) Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota ataupunKeputusan Wali Kota yang harus ditaati oleh seluruhPerangkat Daerah.

(3) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa standar operasional prosedur ataupun instruksikerja yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap PSEdan wajib ditaati oleh PSE terkait.

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian,penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badanpublik menyelenggarakan monitoring dan evaluasiatas penyelenggaraan e-Government di setiap PSEdan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Wali Kota.

Pasal 16

(1) Sistem informasi e-Government sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berupa aset digitalyang dimiliki oleh Daerah terdiri atas:

a. data;

b. aplikasi pengolah data;

c. informasi hasil pengolahan data; dan

d. sistem pengamanan aplikasi.

(2) Setiap Perangkat Daerah memiliki sistem informasi sesuaitugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Setiap PSE yang memiliki data dan informasi untukkeperluan internal Perangkat Daerah yang selanjutnyadisebut dengan Wali data sesuai peraturan yang berlaku,wajib berbagi data/informasi dengan Perangkat Daerah laindi dalam Pemerintah Daerah Kota melalui berbagi databerbasis pengamanan informasi.

(2) PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimilikioleh wali data.

16

(3) Setiap PSE sebagai wali data wajib menjaga keterkinian,akurasi, integritas, serta keutuhan data dan informasi.

(4) Seluruh data dan informasi penting wajib disimpandalam pusat data yang dikelola Perangkat Daerahyang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,dan/atau pelayanan informasi di badan publikdalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.

(5) Struktur dan format data harus sesuai dengan ketentuanteknis metadata, desain sistem integrasi dan sistempengamanan informasi yang dikoordinir oleh PerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pasal 18

(1) Sistem Informasi e-Government sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 harus menjamin berfungsinya SistemElektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisadilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lainyang terkait.

(2) Sistem Informasi e-Government sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri dari aplikasi umum dan aplikasikhusus yang legal atau bersifat kode sumber terbuka(dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi).

(3) Pengadaan sistem informasi e-Government yang digunakanoleh PSE, paling sedikit harus dilengkapi:

a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;

b. dokumen arsitektur atau desain;

c. dokumen teknis;

d. dokumen manual;

e. kode sumber; dan

f. hasil uji/testing dari sistem informasi, garansi,dan dokumen kontrol versi.

17

(4) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang penyimpanan,pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayananinformasi di badan publik.

(5) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat dikembangkan oleh PSE sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya dimana dan dalampelaksanaannya berkoordinasi dengan PerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

(6) Hak cipta atas sistem informasi e-Government menjadimilik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalamrepository yang dikelola oleh Perangkat Daerahyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian,penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publikmenyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIKyang diperlukan untuk menjamin kelancaranpenyelenggaraan e-Government.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdimanfaatkan oleh PSE.

(3) Akses Internet seluruh Perangkat Daerah Kotake internasional yang menggunakan infrastrukturPemerintah Daerah Kota, Internet Protokol Publik,dan bandwidth milik Pemerintah Daerah Kota,pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikanoleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian,penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

18

(4) PSE dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan,dan memelihara infrastruktur TIK nya sendiri sesuaikebutuhannya, harus berkoordinasi dengan PerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

(5) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur oleh PerangkatDaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,dan/atau pelayanan informasi di badan publik dapatbekerjasama dengan pihak ketiga yang berada di wilayahhukum Indonesia.

Pasal 20

Ruang lingkup penyelenggaraan sistem pengamanan informasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pengamanan pada Sistem Eletronik; danb. pengamanan pada Transaksi Eletronik.

Pasal 21

(1) Pengamanan pada Sistem Elektronik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a bertujuanuntuk mengatur sistem pengamanan sumber daya TIKyang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat,ataupun sumber daya manusia.

(2) PSE wajib menyelenggarakan sistem pengamananyang mencakup prosedur dan sistem pencegahandan penanggulangan terhadap ancaman dan seranganyang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

(3) Setiap orang yang bekerja di lingkungan PSE wajibmengamankan dan melindungi Sistem Elektronik.

(4) PSE wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personelyang bertugas dan bertanggung jawab terhadappengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik.

(5) Wali data menetapkan status kerahasiaan data/informasisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19

(6) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistemyang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihaklain terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankandata dan segera melaporkan dalam kesempatan pertamakepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian,penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publikserta memberitahukan secara tertulis kepada wali data.

Pasal 22

(1) Pengamanan pada Transaksi Elektronik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b bertujuanuntuk mengatur sistem pengamanan pada setiap transaksielektronik oleh Daerah Kota.

(2) Setiap SDM pelaksana transaksi elektronik didalam PSEwajib memiliki sertifikat elektronik.

(3) Memonitor Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiapPSE.

(4) Setiap pelaksanaan Transaksi Elektronik untuk layananpublik menggunakan Sertifikat Elektronik.

(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian,penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publikmenetapkan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronikdi Daerah, memberikan sanksi atas penyalahgunaannyadan memaksa setiap SDM yang perlu untuk menggunakanSertifikat Elektronik.

Paragraf 4Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 23

(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadappenyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sisteminformasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.

20

(2) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakatdengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.

(3) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), meliputi:

a. sistem informasi yang terhubung langsungdengan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkaitdan Wali Kota secara real time;

b. sistem informasi yang saling berhubungandan mengakses database yang sama;

c. sistem informasi yang saling berhubungandengan database yang berbeda; dan

d. pelayanan publik yang memanfaatkan TIK berbasisdigital, online, website, mobile, dan menggunakanTanda Tangan Elektronik.

(4) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagimasyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatanteknologi informasi yang disediakan oleh PemerintahDaerah Kota.

(5) Penyelenggara layanan publik berbasis SistemElektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaandata/atau informasi yang dikelolanya.

Pasal 24

Pelayanan Publik yang menggunakan Tanda Tangan Elektroniksebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d memilikikekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhipersyaratan sebagai berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanyakepada penanda tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat prosespenandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasapenanda tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronikyang terjadi setelah waktu penandatanganan dapatdiketahui;

21

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkaitdengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktupenandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasisiapa penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap InformasiElektronik yang terkait.

Pasal 25

(1) Setiap orang yang terlibat dalam Tanda TanganElektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajibmemberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronikyang digunakannya.

(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak

berhak;b. penanda tangan harus menerapkan prinsip

kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secaratidak sah terhadap data terkait pembuatan TandaTangan Elektronik;

c. penanda tangan harus tanpa menunda-nunda,menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggaraTanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layakdan sepatutnya harus segera memberitahukankepada seseorang yang oleh penanda tangandianggap memercayai Tanda Tangan Elektronikatau kepada pihak pendukung layanan Tanda TanganElektronik jika:1. penanda tangan mengetahui bahwa data

pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol;atau

2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapatmenimbulkan risiko yang berarti, kemungkinanakibat bobolnya data pembuatan Tanda TanganElektronik;

22

d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakanuntuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, penandatangan harus memastikan kebenaran dan keutuhansemua informasi yang terkait dengan SertifikatElektronik tersebut.

(3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawabatas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

Pasal 26

(1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasidan verifikasi atas:a. identitas penanda tangan; danb. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

(2) Tanda Tangan Elektronik dalam TransaksiElektronik merupakan persetujuan penanda tanganatas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikyang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektroniktersebut.

(3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda TanganElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihaklain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktianpenyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankankepada penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 27

Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam TransaksiElektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedurpenandatanganan.

Paragraf 5Jenis Tanda Tangan Elektronik

Pasal 28

(1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; danb. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

23

(2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhipersyaratan:

a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggarasertifikasi elektronik; dan

b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

(3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakanjasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Paragraf 6Kebijakan e-Goverment Dalam Proses Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintahan Daerah

Pasal 29

(1) Kebijakan e-Goverment dalam proses pengadaanbarang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b,menggunakan layanan pengadaan secara elektronik.

(2) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasasecara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melaluipenggunaan aplikasi SPSE sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah Kota memberikan fasilitas terhadappenerapan SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan jaringan dan aksesinternet atau intranet untuk memudahkan aksesbagi pengguna SPSE.

(2) Pemerintah Daerah Kota menyediakan dan memelihararuang akses LPSE untuk mendekatkan pelayananpengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyediabarang/jasa yang dapat diakses langsung di daerah.

24

(3) Pemerintah Daerah Kota membentuk sistem LPSEdengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi,sosialisasi dan pelatihan, serta layanan pengguna.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasasecara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7Kemitraan Media

Pasal 31

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang penyimpanan, pendokumentasian,penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publikdapat melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangankemitraan media radio, televisi, dan media cetak.

BAB IVPEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian KesatuPembinaan

Pasal 32

(1) Pembinaan penyelenggaraan informatika dan komunikasi,meliputi:

a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, pirantilunak dan konten data dan informasi serta sumberdayamanusia pengelola komunikasi dan informatika;

b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;

c. pendukungan teknologi informasi dan komunikasibagi penyelenggaraan perizinan terpadu;

d. pengelolaan laman daring dengan domain PemerintahDaerah;

25

e. penyediaan dan pengelolaan sarana informatikadan komunikasi; dan

f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah DaerahKota.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilaksanakan oleh Perangkat Daerahyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpenyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,dan/atau pelayanan informasi di badan publikdengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingandan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasipenyelenggaraan pelayanan informatika dan komunikasi.

Bagian KeduaPengawasan

Pasal 33

Masyarakat secara perorangan, kelompok, maupun organisasi,dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraaninformatika dan komunikasi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian KetigaPengendalian

Pasal 34

Pengendalian penyelenggaraan informatika dan komunikasi,dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang penyimpanan,pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasidi badan publik dengan berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

26

BAB VPERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA PENDIDIKAN,

DAN DUNIA USAHA

Pasal 36

(1) Dalam pengembangan e-Goverment, Pemerintah Daerahdapat memanfaatkan peran serta masyarakat, duniapendidikan, dan dunia usaha guna mempercepatpencapaian tujuan strategis e-Goverment.

(2) Peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dan duniausaha dalam penyelenggaraan informatika dan komunikasiadalah:a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan

dan pengembangan teknologi komunikasidan informatika;

b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkanoleh Pemerintah Daerah;

c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatandan pengembangan teknologi komunikasidan informatika; dan

d. pelaksanaan riset untuk pengembangan teknologidan informatika.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan secara peroranganmaupun kelompok.

BAB VIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Semua pihak terkait dengan PSE, wajib menyesuaikandengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejakditetapkannya Peraturan Daerah ini.

27

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogorpada tanggal 3 Desember 2018

WALIKOTA BOGOR,Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogorpada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGORTAHUN 2018 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.NIP. 19720918199911001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,PROVINSI JAWA BARAT : (9/236/2018).

28

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG


I. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiaporang bagi pengembangan pribadi dan lingkungansosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanannasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasimanusia dan keterbukaan informasi publik merupakansarana dalam mengoptimalkan pengawasan publikatas penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baikdalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahanDaerah. Pemanfaatan informatika dan komunikasiperlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraanmanajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenanganPemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bidang informatika dan komunikasi mempunyaiarti strategis dalam upaya memperkukuh persatuandan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatanpemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataanpembangunan dan hasilhasilnya.

29

Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasiyang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkandalam proses pemerintahan (e-Government) untukmeningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi,dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.Pemerintahan elektronik atau e-Government (berasaldari kata Bahasa Inggris electronics government,juga disebut e-gov, digital government, online governmentatau dalam konteks tertentu transformational government)adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahuntuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya,serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.e-Government diaplikasikan pada penyelenggaraanpelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal,menyampaikan pelayanan publik, atau proseskepemerintahan yang demokratis. Model penyampaianyang utama adalah Government-to-Citizenatau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G).Keuntungan dari penerapan e-Government adalahpeningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitasyang lebih baik dari pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.










30



























31



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 87

berita daerah kota bogor · dasar negara republik indonesia tahun 1945. 5. perangkat daerah adalah...

Documents