berdasarkan pasal 1 uu no
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 Berdasarkan Pasal 1 UU No
1/3
Berdasarkan Pasal 1 UU No. 18/1999, disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi
adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna
jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pada
dasarnya, kontrak kerja konstruksi dibuat seara terpisah sesuai tahapan dalam
pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan
perenanaan, untuk pekerjaan pelaksanaan, dan untuk pekerjaan pengawasan.
!erujuk kepada Pasal "# ayat $%& PP No. "9/"''', kontrak kerja konstruksi
tunduk pada hukum yang berlaku di (ndonesia. )ontrak kerja konstruksi ini juga
dibuat dalam Bahasa (ndonesia. *alam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak
asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa (ndonesia dan Bahasa (nggris $dual
language&.
Berdasarkan PP "9/"''', kontrak kerja konstruksi dibedakan berdasarkan+
1. bentuk imbalan, yang terdiri dari lump sum, harga satuan, biaya tambah
imbalan jasa, gabungan ump -um dan harga satuan, atau aliansi
". jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari+ tahun
tunggal, atau tahun jamak
#. ara pembayaran hasil pekerjaan, yaitu sesuai kemajuan pekerjaan, atau
seara berkala.
-uatu kontrak kerja konstruksi sekuranglurangnya harus menakup mengenai+
1. para pihak, memuat seara jelas identitas para pihak
". rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rini tentang lingkup
kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan
#. masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, memuat jangka waktu
pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab
penyedia jasa
0. tenaga ahli, memuat ketentuan jumlah, klasikasi dan kualikasi tenaga
ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi
2. hak dan kewajiban, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil
pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang
diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh in3ormasi dan
imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi
%. ara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa
dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi
4. idera janji, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah
satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan
8. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata ara
penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan
9. pemutusan kontrak kerja konstruksi, memuat ketentuan tentang
pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat
dipenuhinya kewajiban salah satu pihak
-
8/18/2019 Berdasarkan Pasal 1 UU No
2/3
1'.keadaan memaksa $force majeure&, memuat ketentuan tentang kejadian
yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang
menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak
11.kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa
dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan
1". perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihakdalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosialdan
1#.aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan
ketentuan tentang lingkungan.
)ontrak kerja konstruksi juga harus memuat ketentuan tentang 5ak 6tas
)ekayaan (ntelektual yang menakup+
1. kepemilikan hasil perenanaan, berdasarkan kesepakatan dan
". pemenuhan kewajiban terhadap hak ipta atas hasil perenanaan yangtelah dimiliki oleh pemegang hak ipta dan hak paten yang telah dimiliki
oleh pemegang hak paten, sesuai undangundang tentang hak ipta dan
undangundang tentang hak paten.
)ontrak kerja konstruksi juga dapat memuat kesepakatan para pihak tentang
pemberian insenti3, dimana insenti3 ini dapat berupa uang atau bentuk lainnya.
7ang dimaksud dengan insenti3 adalah penghargaan yang diberikan kepada
penyedia jasa atas prestasinya, antara lain, kemampuan menyelesaikan
pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu
sesuai yang dipersyaratkan.
-
8/18/2019 Berdasarkan Pasal 1 UU No
3/3