bendaharawan 2012
TRANSCRIPT
SELAMAT DATANGSELAMAT DATANGDI JAKARTADI JAKARTA
11
222
Collection loss
Taxes Paid
Voluntary Compliance 90 %
33
Compliance Model – Eu.Comm
Compliance Model – Eu.Comm
44
55
KETENTUAN PERPAJAKAN TERBARU BAGI BENDAHARAWAN
/INSTANSI PEMERINTAHMULAI 2012
66
DASAR HUKUMKEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN BENDAHARA
• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU No.28 Tahun 2007• UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 UU No.8 Tahun 1983 sttd UU No.18 Tahun 2000
UU
• No.244/PMK.03/2008 (Jenis Jasa Lain Pasal 23)• No.250/PMK.03/2008 (Biaya Jabatan dan Pensiun)• No.252/PMK.03/2008 (Petunjuk pelaks. Pemot.PPh Ps 21)• No.254/PMK.03/2008 (Penetapan Bag.Pengh.utk Peg.Harian)• No. 85/PMK.03/2012 (Penunjukan BUMN sbg Pemungut Pajak)
PERATURANMENKEU
Per-57/PJ/2009 Pedoman Teknis PPh Psl 21/26Per-32/PJ/2009 Bentuk Formulir SPT Masa PPh Ps.21/26
PERATURANDIRJEN
• PP No.80 Tahun 2007 (Peraturan Pelaksanaan KUP)• PP No.80 Tahun 2008 (PPh bagi yang keluar negeri)• PP No.71 Tahun 2008 (PPh atas Pengalihan Hak Tanah & Bang)
PP No.51 Tahun 2009 (PPh atas Jasa Konstruksi)• PP No.19 Tahun 2009 (Deviden)
PP
77
DIKELOLAHDIKELOLAH
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAHLEMBAGA NEGARA
MELALUI SUATUKEGIATAN
APBN/APBDAPBN/APBD
BENDAHARABENDAHARAWAJIB MELAK.PEMOTONGAN DANWAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN
PEMOTONGAN PAJAK PUSATPEMOTONGAN PAJAK PUSAT
TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABATLAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA
Permendagri 55 Tahun 2009Permenkeu No.73 Tahun 2009
Tentang Bendaharawan
88
Objek Pemotongan & Pemungutan yg Dilakukan Bendahara
PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu
PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian Barang
PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa,
royalty dan jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21
PPh Pasal 26 : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak
Luar Negeri PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar
sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu
99
PEJABAT YG DITUNJUKOLEH MENTERI/KETUA
LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/
BENDAHARA PROYEK
PEJABAT YG DITUNJUKOLEH MENTERI/KETUA
LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/
BENDAHARA PROYEK
BENDAHARA/PEMEGANG KAS
PEMERINTAH DAERAH
BENDAHARA/PEMEGANG KAS
PEMERINTAH DAERAH
BENDAHARA/BUMN YG DITUNJUKSEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK
BENDAHARA/BUMN YG DITUNJUKSEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK
Bendahara sebagai Pemotong PajakBendahara sebagai Pemotong Pajak
BUMN(Per 1 Juli 2012
BUMN(Per 1 Juli 2012
1010
Kewajiban Mendaftarkan DiriPasal 2 ayat (1) UU KUP
Bendahara yang Mengelola APBN/APBD
Bendahara yang Mengelola APBN/APBD
WajibMendaftarkan Diri
WajibMendaftarkan Diri
Untuk Mendapatkan NPWPUntuk Mendapatkan NPWP
00.123.456.7-407.000
BENDAHARA SD N-007 BEKASI
FUNGSI NPWPKep. Dirjen No. KEP-161/PJ./2001
Fungsi NPWP adalah
1. Sebagai tanda pengenal diri atau ientitas wajib pajak2. Menjaga ketertiban dl pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi
perpajakan3. Untuk keperluan yg berhubungan dg dokumen perpajakan, dimana semua
dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP4. Untuk mendapatkan pelayanan dr instansi2 tertentu, ex. PIB, PEB, Kredit bank
,dll5. Untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan Tahunan
1111
1212
Catatan :Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP
tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP
Catatan :Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP
tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP
Penghapusan NPWPPer. Dirjen No. PER-44/PJ./2008
PerubahanOrganisasi
PerubahanOrganisasi
ProyekTelah Selesai
ProyekTelah Selesai
Permohonan Tertulis/Mengisi Formulir
KP.PDIP.4.1-00
Permohonan Tertulis/Mengisi Formulir
KP.PDIP.4.1-00
KPP/KP2KPKPP/KP2KP
NPWP DihapuskanNPWP Dihapuskan
Jatuh Tempo Pembayaran dan PelaporanJatuh Tempo Pembayaran dan PelaporanJenis Pembayaran Batas Pembayaran
(selambat2nya)Batas Pelaporan (selambat2nya)
PPh Pasal 21 Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 23/26 Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang
20 hari setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 22, Bendaharawan
Disetor pd hr yg sama dg pelaksanaan pembyrn atas peny brg yg dibiayai dari APBN/D
Hasil pemungutan dilaporkan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
PPN/PPnBM oleh Bendaharawan APBN/D
Tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
14 hari setelah masa pajak berakhir
PPN, PPnBM oleh Pejabat Penandatangan SPM
Pada hari yang sama disetor melalui KPPN
Akhir bulan berikutnya
PPN, PPnBM oleh Pejabat Penandatangan SPM dan BUMN
Tgl 15 bl takwim berikutnya Akhir bulan berikutnya
Apabila tgl jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, pembayaran/penyetoran dpt dilakukan pd hr kerja berikutnya (PMK.184/PMK.03/2007)
Dl hal j.t bertepatan hr libur, lap dilakukan pd hr kerja sebelum tgl jt (Kep.220/PJ/2003)
1313
1414
Pengertian PPh PASAL 21/26Pengertian PPh PASAL 21/26
PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
- Pekerjaan atau Jabatan- Jasa dan Kegiatan yang dilakukan WP Orang Pribadi
PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
WP DN WP LN
PPh PASAL 21PPh PASAL 21 PPh PASAL 26
PPh Pas
al
21
1515
Bendahara PemerintahBendahara Pemerintah
Bendahara:- Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah- Instansi atau Lembaga Pemerintah- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
Bendahara:- Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah- Instansi atau Lembaga Pemerintah- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
Bendahara SebagaiPemotong PPh Pasal 21Ps. 21 ayat (1) dan Ps. 26 ayat (1) UU PPh
TERMASUK
1616
PENERIMA & JENIS PENGHASILANPENERIMA & JENIS PENGHASILAN
Penghasilan Yang Diterima
YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
PEJABATNEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI DAN POLRI/PENSIUNAN
PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR
SELAIN PEJABATNEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI DAN POLRI/PENSIUNAN
Jenis Penghasilan
1717
TIDAK TERMASUK PENGHASILANYANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAANSEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKAPAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAUSUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YGDIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARILEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLMNEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA
1818
PENGHASILAN YANG DITERIMA PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNANPEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN
Penghasilan Yang Diterima
PNSANGGOTA
TNI & POLRIPENSIUNAN*)
YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA
HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN
PEJABATNEGARA
*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA
PPh Ps. 21 DITANGGUNGPEMERINTAH
PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR
DIPOTONG PPh Ps.21
1919
Penghitungan PPh Pasal 21Mulai 1 Januari 2009
PENGHASILAN BRUTO
- GAJI KEHORMATAN- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUNYANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI
PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP
DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAURp 200.000,00
PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/
DAERAH
- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAIT
PTKP
TARIF PS.17 UU PPh
DIKURANGI
PAJAK TERUTANGDITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD
PENGHASILAN BRUTO
PENGHASILAN TIDAK TERATUR
DIPOTONG PPh Ps. 21 :15% DARI PENGH. BRUTO
(FINAL)
KECUALI DIBAYARKAN KEPADA:• PNS GOL. II/d KE BAWAH• PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH
DIUSULKAN
2020
PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PTKP BARU PTKP BARU Mulai 1-1-2009Mulai 1-1-2009
SETAHUNSETAHUN(Rp)(Rp)
SEBULANSEBULAN(Rp)(Rp)
UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 15.840.000,-15.840.000,- 1.320.000,-1.320.000,-
UNTUK DIRI PEGAWAI YG UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)KAWIN/NIKAH (K/-)
17.160.000,-17.160.000,- 1.430.000,-1.430.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)
18.480.000,-18.480.000,- 1.540.000,-1.540.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)
19.800.000,-19.800.000,- 1.650.000,-1.650.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3)MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3)
21.120.000,-21.120.000,- 1.760.000,-1.760.000,-
•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIANTAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADAAWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS
PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN
PTKP BARU PTKP BARU Mulai 1-1-20Mulai 1-1-201313
SETAHUNSETAHUN(Rp)(Rp)
SEBULANSEBULAN(Rp)(Rp)
UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-) 24.30024.300.000,-.000,- 22..025025.000,-.000,-
UNTUK DIRI PEGAWAI YG UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)KAWIN/NIKAH (K/-)
2626..325325.000,-.000,- 22..193193..750750,-,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)MEMILIKI 1 TANGGUNGAN (K/1)
228.8.350350.000,-.000,- 22..362362..5500,-00,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)MEMILIKI 2 TANGGUNGAN (K/2)
3030..375375.000,-.000,- 22..531531..250250,-,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3)MEMILIKI 3 TANGGUNGAN (K/3)
3232..400400.000,-.000,- 22.7.70000.000,-.000,-
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP) Tahun 2013PMK-162/PMK.011/2012
2222
PTKP UTK KARYAWATIPTKP UTK KARYAWATI
HANYA UTK DIRISENDIRI
HANYA UTK DIRISENDIRI
STATUS KAWINSTATUS KAWINSTATUS TDK
KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
STATUS KAWINSUAMI
TDK MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG
2323
9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 9. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh) Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)
KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):NONO Lapisan PenghasilanLapisan Penghasilan TarifTarif
1. S.d. Rp 50.000.000,- 5%
2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15%
3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25%
4. Di atas Rp500.000.000,- 30%
2424
Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari)
- GAJI KEHORMATAN- GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT
Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO
MAKS Rp 6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP
DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAURp 200.000,00
PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
-(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)- (Rp2.100.000+Rp600.000)
- Rp2.700.000
- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAIT
PTKP
X TARIF PS.17 UU PPh12
DIKURANGI
Rp3.500.000,-
DIKALI 12
Rp39.300.000,-
- Rp15.840.000
Rp23.460.000
Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.00012 12
Rp97.750 = PPh bln Januari
Contoh untuk Gaji + TunjanganBulan Januari
2525
Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir
PPh Pasal 21 Masa Pajak
Terakhir
PPh Pasal 21 terutang atas
seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun atau bagian
tahun pajak
PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa
sebelumnya dalam tahun pajak
ybs
Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)
Rp169.000
(Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 11 +
Rp5.000.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000
– (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000 Rp 1.075.250
X5% = Rp24.885.000 =
Rp1.244.250
2626
Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur
PPh Pasal 21 Masa Pajak
Terakhir
PPh Pasal 21 Terutang atas
seluruh Penghasilan atas jumlah yg
teratur x 12 + jumlah penghasilan tdk
teratur
PPh Pasal 21 Yg terutang atas
penghasilan teratur x 12
Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (bukan PNS)
Rp169.000
(Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 12 +
Rp1.500.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 –
(Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000
Rp 1.173.000*
X5% = Rp24.885.000 =
Rp1.244.250 *lihat contoh penghit.t iap masa (teratur) hl.20
2727
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFPEGAWAI TETAP
WP DALAM NEGERI
SEJAK AWALTAHUN
SETELAHPERMULAAN TAHUN PAJAK
MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG
SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA
TIDAKDISETAHUNKAN
MULAI BEKERJADALAM TAHUN
BERJALAN
DASAR PENGHITUNGANPPh Ps. 21
JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEHDALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM
CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JTMAKA PENGHITUNG PPh PSL 21ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN+IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN
CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN+IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12)-PTK XTARIF PSL 17 : 6 BLN
PENGHASILAN KENA PAJAKYG DISETAHUNKAN
2828
Atas Penghasilan Yang Tidak Teratur yg Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, PNS,
Anggota ABRI dan Para Pensiunan
BERUPA :HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR,
IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN
TIDAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN
NEGARA/DAERAH
TARIF Ps. 17 UU PPh
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
2929
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN
PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD
UPAH HARIANUPAH MINGGUANUPAH SATUANUANG SAKU HARIANUPAH BORONGAN
HONORARIUM, UANG SAKU,HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGANDGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO
Penghasilan teratur dan tidak teratur
3030
Penghitungan PPh Pasal 21Penghitungan PPh Pasal 21ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
TIDAK LEBIH DARIRp 150.000,-
TIDAK DIPOTONGPPh Ps.21
DIBAYAR HARIAN
LEBIH DARIRp 150.000,-
DIKURANGIRp 150.000,-
DIPOTONG PPhTARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
PKP
JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM1 BLN < Rp 6.000.000
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21YANG TELAH DIPOTONG
JIKA WP TDK
MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH
TINGGI
Tdk termasuk Honorarium atau
Komisi yg diterima Penjaja barang &
Petugas dinas luar
TARIF 5%
JIKA PENGHASILAN KUMULATIF DLM1 BLN > Rp 6.000.000
TARIF Psl 17Iuran Jaminan Hari Tua/Iuran Tunjangan Hari Tua
yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan
DIKURANGIPTKP HARIAN SEBENARNYA +
3131
GOLONGAN TARIF LAMA TARIF BARU
PNS Golongan I, dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
0% 0%
PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
15% 5%
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
15% 15%
TARIF PPh PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL(Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2010)
BERLAKU MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2011Aturan Pelaksanaannya: PMK 262/PMK.03/2010
3232
Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
PKP SEBULAN
PPh SETAHUN
DIBAYAR BULANAN
DIKURANGI PTKP SEBULAN
PKP DISETAHUNKANX
TARIF PPh Ps.17
PPh SEBULANPPh SEBULAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
Jenis – Jenis Pajak Bagi Jenis – Jenis Pajak Bagi BendaharawanBendaharawanPPh 21 / 26
Sehari > 150.000
Sebulan> 1.320.000
Dibayar Bulanan
Keterangan
Tidak Tidak Tidak No PPh
Tidak Tidak Ya PTKP Real
Ya Tidak - Sehari :5% x (bruto – 150.000)
- Ya - PTKP = PTKP / 360
Pegawai Tidak Tetap
Pegawai Tidak Tetap Tidak Mendapat Pengurangan Biaya Jabatan
Tenaga ahli (Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuari ) = 50% x Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17 (kumulatif satu tahun)
Honorarium untuk setiap kegiatan PNS (diatas IId) dikenakan PPh 21 15% dan bersifat Final
PMK 252/PMK.03/2008PMK 254/PMK.03/2008
Per-31/PJ/2009Per-47/PJ/2009Per-32/PJ/2009
3333
3434
HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DANPENGHARGAAN DGN NAMA APAPUN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN
LAIN DENGAN NAMA APAPUN
IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN
- SENIMAN, OLAHRAGAWAN;- PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
PENYULUH & MODERATOR, - PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH;- PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI,
ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL - AGEN IKLAN;- PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;- PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI,
PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL;- PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA
DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO
(dikurangi PTKP), jika:1.Mempunyai NPWP
2. Tidak memperoleh Ph Lain
KEPADA
SEBAGAI
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PENGHASILAN BRUTO
- DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING - PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI;- PENJAJA BARANG DAGANGAN YG
TDK BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAU- PENERIMA PENGHASILAN BUKAN
PEGAWAI LAINNYA YG MENERIMA PENGHASILAN DARI PEMOTONG PPh PASAL 21 SECARA BERKESINAMBUNGAN.
JIKA MEMILIKI NPWP
PTKP
DIKURANGI
Tarif PPh Ps.17(kumulatif 1 tahun)
3535
KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN
IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN
- TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS,PENILAI DAN AKTUARIS)
DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 (kumulatif 1 tahun)
KEPADA
SEBAGAI
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PENGHASILAN BRUTO
50 %
DIKURANGI
3636
MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK
MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKANPEMOTONGAN PAJAK
DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26
MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPANCATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL
KEWAJIBAN BENDAHARAPEMOTONG PPh PASAL 21
3737
MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN
KEWAJIBAN PENERIMAPENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELUMULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA
3838
TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORANPPh PASAL 21PPh PASAL 21
TDK DITANGGUNG PEMERINTAH
DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SSP KE :- BANK PERSEPSI, ATAU- KANTOR POS GIRO
PALING LAMBATTGL 10 BLN BERIKUTNYA
BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
TDK ADAPENYETORAN
3939
TATA CARA PELAPORANPPh PASAL 21
MELAPORKANPENGHITUNGAN
PPh PSL 21DLM DAFTAR GAJI
KPPN
PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA
JIKA JATUH PD HARI LIBUR
PD HARI KERJABERIKUTNYA
TDK DITANGGUNG PEMERINTAH
DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SPT MASA PPhPASAL 21
KE KPP/KAPENPA
4040
CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 21
Drs. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium sebesar Rp 1.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21
Rp 1.000.000,- x 5% = Rp 50.000,-
Mengingat yg menerima bukan PNS , maka tarif yg digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh
Jika Drs Slamet tidak punya NPWP
Rp 1.000.000,- x 5% x 120% = Rp 60.000,-
4141
BENDAHARAWAN SEBAGAI BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22PEMUNGUT PPh PASAL 22
DITJEN ANGGARAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARAWAN BEA & CUKAI
TIDAK PERLU DITUNJUKSECARA KHUSUS
YG MELAKUKAN PEMBAYARANATAS PEMBELIAN BARANG
PPh Pas
al
22
4242
PPh PASAL 22 DIPUNGUT
BERKENAAN DENGAN PEMBAYARANBERKENAAN DENGAN PEMBAYARANATAS ATAS
PENYERAHAN BARANG PENYERAHAN BARANG OLEH OLEH
WAJIB PAJAK (REKANAN)WAJIB PAJAK (REKANAN)
4343
DIKECUALIKAN DARI DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22PEMUNGUTAN PPh PSL 22
PMK-154/PMK.03/2010)PMK-154/PMK.03/2010)
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
4444
OBYEK PPh PASAL 22KETENTUAN
LAMAKETENTUAN
BARU
Jumlah pembayaran tidak merupakan pembayaran yang
terpecah-pecah;1.000.000 2.000.000
BATASAN JUMLAH PEMBAYARAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 22
(BERDASARKAN PMK NOMOR : 154/PMK.03/2010)
BERLAKU MULAI TANGGAL 31 AGUSTUS 2010
4545
SAAT PEMUNGUTAN
TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARANATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
4646
BUKTI PEMUNGUTANBUKTI PEMUNGUTAN
WAJIB PAJAK REKANAN
KPP MELALUI KPPN
KPP SBG LAMPIRAN SPTMASA BENDAHARAWAN
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN(BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
PEMUNGUT PPh PSL 22
LEMBAR KE-1
SSPKP.PDIP 5.1.98
LEMBAR KE-2
LEMBAR KE-3
LEMBAR KE-4
LEMBAR KE-5
4747
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR PADA HARI YANG SAMA
KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
PPh PASAL 22
SSP
DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN
4848
TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORAN
PELAPORANPPh PASAL 22
SPT MASAF.1.1.32.02
KE KPP/KAPENPA
SELAMBAT-LAMBATNYA14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PADA HARI LIBUR
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
4949
CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 22
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110
Apabila rekana tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang : Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
5050
: 0 3 - 4 5 6 - 7 8 9 - 0 - 0 0 9 - 0 0 0
:
:
4 1 1 1 2 2 9 0 0
2 0 0 8
: / / / /
TTD & CAP KANTOR
LEMBAR
Untuk dilaporkan
Cap dan tanda tanganCap dan tanda tangan
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Diisi dengan rupiah penuh
Rp 15.000.000,-
Jumlah Pembayaran
10-Sep-08
Jl.H.Juhri, Jakarta
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Diisi tahun terutangnya pajak
Nov
Tahun
PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat Pengolahan Data
Masa Pajak
lima belas juta rupiah
Jakarta , tgl
Nama Jelas : Stefano Bambang Yudono
Wajib Pajak/Penyetor
MAP/Kode Jenis Pajak
ALAMAT WP
NPWP
NAMA WP PT Persangingan Sangat Tidak Sehat Sekali
Kode Jenis Setoran
F.2.0.32.01
Nomor Ketetapan
Tanggal ……………………..
Terbilang :
Nama Jelas : ………………………………….
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Feb Mar Apr
Oleh WP ke KPP
DesJan Mei Jun Jul Ags Sep Okt
Uraian Pembayaran
3
Contoh Formulir PPh Ps.22 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP
5151
Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemungut Pajak
Pemungut Pajak (3)
N P W P : 0 0 - 1 2 3 - 4 5 6 - 7 - 8 9 0 - 0 0 7
N a m a :
Tanda tangan, nama dan cap
TTD & CAP KANTOR
D.1.1.32.04
Jakarta, 2 Oktober 2008 (2)
bendahara KPPU Jakarta
Stefano BYNIP. .xxxxxxxxxxxx .
15.000.000
1.000.000.000 15.000.00001… …..PT Persanginagn …..
4
J U M L A H
(2)(1)
1
5
6
7
dst.
05.678.901.2.009.000 …./,…
PPh Pasal 22
(2)
2
3
(Rp)(6) (7)
NPWP / Alamat WPBukti Pemungutan
(4)
Tanggal(5)
Nomor
Nama Wajib Pajak yang dipungut
(Rp)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
MASA :September s/d September TAHUN : 2008 (1)
No
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Jumlah Obyek
PPh Pasal 22
5252
Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemungut Pajak
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(1)
di
A. Identitas Pemungut Pajak :
N P W P : 0 0 - 1 2 3 - 4 5 6 - 7 - 8 9 0 - 0 0 0 (2)
N a m a :
A l a m a t :
B.
1. Badan Usaha Industri/Eksportir
2. Usaha Industri Rokok
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/BadanTertentu Yang Ditunjuk
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)a. APIb. Non API
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan UsahaSelain Pertamina
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)b. Pihak lain (Tidak Final)
Terbilang (6)
*) Coret yang tidak perlu
C. Lampiran : (7)
( X ) Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina), ( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) yang disetor oleh Importir atau Pembeli Barang sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina), ( ) Surat Setoran Pajak (SSP) dan /atau Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP) yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak………. lembar, (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai),
( ) Surat Kuasa Khusus,
( ) Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP) (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai), ( ) Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan /atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP), (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)
( ) Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan,
( ) Risalah Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.
D. Pernyataan :
Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
Pemungut Pajak / Kuasa (9)
Tanda tangan, nama dan cap
lima belas juta rupiah
Jakarta., 2 Oktober 20080… (8)
Stefano Bambang Yudonoi (10)
bendahara KPPU
JL>>>>>>>
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak September (3) tahun 2008 (4)
dan telah disetor tanggal 10-09-2008 (5) adalah sebagai berikut:
PPh yang dipungut
……………………………
Nilai Obyek Pajak Tarif
………………………………………..
………………………………………..
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
U R A I A N MAP/KJS(Rp)(Rp) (% )
15,000,000
…………………………… ……… ……………………………
1,5%
411122/100
411122/900 1.000.000.000
411122/402
………
………
411123/100
15,000,000
……………………………
……… ……………………………
411122/401 ……………………………
……………………………
J U M L A H
……………………………
…………………………… ……………………………
(1) (5)(3) (4)(2)
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
411122/401 ……………………………
411122/100 …………………………… ……… ……………………………
411123/100 ……………………………
5353
PEMOTONG PPh PASAL 23/26PEMOTONG PPh PASAL 23/26
BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSATBENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23
PPh Pas
al
23
Perkiraan Penghasilan Netto :
PMK 244/PMK.03/2008
tentang Jenis Jasa Lain dan
Perkiraan Penghasilan Netto
5454
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL : • DEVIDEN • BUNGA• ROYALTI
5555
TIDAK DIKENAKAN TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23
ORANG PRIBADI /BADAN
ORANG PRIBADI /BADAN
YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN
YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN
5656
TIDAK DIKENAKAN TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23
A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI;C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN
TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR;
D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;
F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;
G. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.
A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI;C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN
TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR;
D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;
F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;
G. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.
5757
TARIF DAN DASAR PEMOTONGANTARIF DAN DASAR PEMOTONGANPPh PASAL 23
SEWA DAN
JASA LAINNYA
TARIF15 %
PENGHASILAN BRUTO
DASAR PEMOTONGAN
HADIAH DANPENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
TARIF2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
5858
Objek Pemotongan PPh Pasal 23No Objek Tarif Dasar
PenghitunganSifat Batas waktu
penyetoranBatas waktu
pelaporan
1. Bunga, Royalti, Hadiah Devident
15%10 %
Jumlah Bruto*(PP.19/2009) Final
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
3. Imbalan Jasa Lain
1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
5. Jasa pengeboran (dril l ing) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
*tidak termasuk PPN
5959
PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 No Objek Tarif Dasar
PenghitunganSifat Batas
waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara
*tidak termasuk PPN
…lanjutan
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
6060
No
Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
16. Jasa mixing fi lm 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, l istrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertif ikat sbg pengusaha konstruksi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, l istrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertif ikat sbg pengusaha konstruksi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
…lanjutan
*tidak termasuk PPN
PPh Pasal 23 PPh Pasal 23
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
6161
No
Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
26. Jasa kebersihan atau cleaning service
2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto*
10 bln berikutnya
20 bln berikutnya
*tidak termasuk PPN
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
6262
TATA CARA PEMOTONGANTATA CARA PEMOTONGANPPh PASAL 23PPh PASAL 23
BUKTI PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKANPENGHASILAN OLEH BENDAHARA
F.1.1.33.06 atau F.1.1.33.07
1
2
3
UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26ARSIP BENDAHARA
6363
TATA CARA PENYETORAN TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23PPh PASAL 23
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAUKANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIMBERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
6464
TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORANPPh PASAL 23PPh PASAL 23
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
RANGKAP 2
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
LAMPIRAN
KE KPP/KAPENPA
SELAMBAT-LAMBATNYA20 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD HARI LIBUR
PD HARI KERJABERIKUTNYA
6565
CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 23
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-
6666
Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
A. Identitas Pemotong Pajak :
N P W P : - - - - - (2)
Nama :
Alamat :
B.
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :
1. Dividen2. Bunga *)3. Bunga Simpanan yang dibayarkan
oleh Koperasi4. Bunga/Diskonto Obligasi5. Royalti6. Hadiah dan penghargaan7. Sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaanharta **)
8. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, JasaKonstruksi dan Jasa Konsultan kecuali konsultan konstruksi
9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No.KEP-305/PJ./2001 : ***)a.b.c.
10.
Terbilang ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong :
1. Dividen2. Bunga3. Royalti4. Sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaanharta
5. Imbalan sehubungan dengan jasa,pekerjaan, dan kegiatan
6. Hadiah dan penghargaan7. Pensiun dan pembayaran berkala8. Penjualan harta di Indonesia9. Premi asuransi / reasuransi
10. Penghasilan Kena Pajak BUTsetelah pajak
Terbilang
C. Lampiran (5) : ( ) Surat Setoran Pajak sebanyak ………………… lembar.( ) Surat Kuasa Khusus.( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak ………………….. Lembar( ) Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi sebanyak ……….
Lembar.( ) Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan
tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
D. Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat. *) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
atau diskonto obligasi **) Kecuali sewa tanah dan bangunan Pemotong Pajak/Kuasa (7)
***) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri Tanda tangan, nama dan cap
F.1.1.32.03
……………………………………………...………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………., ……………………… 20… (6)
J U M L A H
411127/100
411127/104
…………
…………………………………. (8)
……… …………………………………………
……… …………………………………………
…………………………………………
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa ………………………….. tahun …………….. (3)
dan telah disetor tanggal ………………………….. (4) adalah sebagai berikut :
……...………………………….……...………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. (1)
di ……………………………………..
…………
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26
…………………………………………411127/105 ………… ………
…………………………………………411127/100 ………… ……..% ……………………………………………………………………………………………411127/100 ………… ………
411127/100 ………… ……..% ………
…………………………………………411127/100 ………… ………
…………………………………………411127/103 ………… ……… …………………………………………411127/102 ………… ………
(5) (6)…………………………………………411127/101 ………… ……...
(1) (2) (3) (4)
(%) (Rp)(Rp)
Penghasilan Penghasilan Tarif PPh yang dipotong
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..%
15%15%15%15%
15%
……………………
……..%
……………………
…………
…………
411124/104411124/104…………
…………………………………………
411124/104
411124/104
411124/100
411124/102411124/103411124/100
15%15%
411124/101411124/102
411124/401
J U M L A H …………………………………………
Uraian MAP/KJS
Jumlah Perkiraan
Bruto Neto
JumlahPenghasilan
(Rp)(3)
PPh yang dipotongNeto
15%15%15%
……..%……..%……..%
……..% 15% …………………………………………
(6)(1) (2) (4) (5)……………………
……………………………………………………………………………………
Jenis Penghasilan
PerkiraanPenghasilan
MAP/KJSBruto (%) (Rp)
Tarif
CO
NTO
H S
PT M
ASA
PPh
PS.2
3
6767
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : - - - - - (3)
Nama Wajib Pajak :………………………………………………………………………………
Alamat :………………………………………………………………………………
Dividen Rp.………………………... 15 % Rp.………………………...
Bunga *) Rp.………………………... 15 % Rp.………………………...
Bunga/Diskonto Obligasi Rp.………………………... 15 % Rp.………………………...
Royalti Rp.………………………... 15 % Rp.………………………...
Hadiah dan penghargaan Rp.………………………... 15 % Rp.………………………...
Sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan
penggunaan harta **) Rp.………………………... ………. % 15 % Rp.………………………...
Jasa Teknik, Jasa Konstruksi,
Jasa Manajemen dan Jasa
Konsultan kecuali Konsultan
Konstruksi Rp.………………………... ………. % 15 % Rp.………………………...
Jasa lain ex SK Dirjen Pajak
No. KEP-305/PJ/2001 :
a. ……………………………. Rp.………………………... ………. % 15 % Rp.………………………...
b. ……………………………. Rp.………………………... ………. % 15 % Rp.………………………...
c. ……………………………. Rp.………………………... ………. % 15 % Rp.………………………...
***)
Rp.………………………...
Terbilang :…………………………………………………………………………………………………………………
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23
yang dipotong di atas merupakanAngsuran atas Pajak Penghasilan yangterutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan. Simpanlah bukti -
diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sahapabila diisi dengan lengkap dan benar.
Tanda tangan, nama dan cap *) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi **) Kecuali sewa tanah dan bangunan ***) Apabila kurang harap diisi sendiri.
......................................................... (6)
F.1.1.33.06
………………………………………………………………………………………
pemotongan ini baik-baik untukN P W P :
N a m a :
1.
4.
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : ……………………………………… (2)
7.
JUMLAH
8.
2.
3.
5.
6.
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Pemotong Pajak (5)
-
(4)
--
(6)(5)
-
BrutoJenis Penghasilan
(1) (2) (3)
No.Jumlah
Penghasilan TarifPerkiraan
PenghasilanNeto
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………………………...…………. (1)
PPh yang dipotong
CO
NTO
H B
UKT
I PO
TON
G P
Ph P
S.23
6868
Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
A. PPh Pasal 23
B. PPh Pasal 26
…………………., ……………………. 20 ……. (2)
Pemotong Pajak (3)
N P W P : - - - - -
N a m a :………………………………………………………………………………………
Tanda tangan, nama dan cap
......................................................... (4)
NIP. ................................................. . D.1.1.32.05
Nomor(6) (7)
(Rp) (Rp)Nama Wajib PajakNPWP / Alamat WP
Bukti Pemotongan
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
MASA : ………………….. TAHUN …………… (1)
Ket.Pajak dipotongPPh yangJumlah Obyek
(3)(2)(1) (8)
1.
2.
3.
4.
dst.
JUMLAH PPh PASAL 23
(4)Tanggal
(5)
No
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JUMLAH PPh PASAL 26
1.
2.
3.
dst.
CO
NT
OH
DA
FTA
R B
UK
TI P
OTO
NG
PP
h P
S.2
3
6969
: - - - - -
:
:
: / / / /
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
………………………………………………………………………………….
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Tahun
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kode Jenis Setoran
Masa Pajak
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LEMBAR
Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP
MAP/Kode Jenis Pajak
ALAMAT WP
NPWP
NAMA WP
Uraian Pembayaran
F.2.0.32.01
Nomor Ketetapan
Tanggal …………………….
………………………….
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang :
Nama Jelas :
Jul Ags Sep Okt
……………………………………………………….
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
DesJan Mar AprFeb Mei Jun
……………………………………………………….
………………………………….
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………………..
Nov
Cap dan tanda tangan………………….
Wajib Pajak/Penyetor
, tgl……………………..Cap dan tanda tangan
……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
CO
NTO
H S
UR
AT
SE
TOR
AN
PA
JAK
(S
SP
)
LEM
BAR
1 &
3
7070
OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
Penghasilan dariJasa Persewaan
Penghasilan dariJasa Konstruksi
Penghasilan dariJasa Pengalihan
Hak atas Tanah &/bangunan
YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA
DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO
DIPOTONG DGN TARIFPELAKSANAAN :- 2% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL - 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR
PERENCANAAN & PENGAWASAN :- 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA- 6% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
1. DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO KECUALI < Rp 60 jt
2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA
7171
DASAR HUKUM
PERATURANPEMERINTAH
KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN
KEPUTUSANDIRJEN PAJAK
PP No. 29TAHUN 1996
No. : 394/KMK.04/1994
KEP-5O/PJ/1996
KEP-227/PJ/2002
PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )
7272
ORANG PRIBADI BADAN
DARI PERSEWAANTANAH DAN/ATAU BANGUNAN
* TANAH * KONDOMINIUM* RUMAH * GEDUNG PERKANTORAN/* RUMAH SUSUN PERTEMUAN/PERTOKOAN* RUMAH TOKO TERMASUK BAGIANNYA* APARTEMEN * RUMAH KANTOR* TOKO * GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI
BERUPA
OBJEK PPh
PENGHASILAN YGDITERIMA/DIPEROLEH
7373
TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH)
YG MERUPAKAN
YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK :
1. FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;
2. PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN
3. JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL
7474
PELUNASAN PPhPELUNASAN PPh
* BADAN PEMERINTAH* SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI* PENYELENGGARA KEGIATAN* BENTUK USAHA TETAP* KERJA SAMA OPERASI* PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA
ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)
BUKANSUBJEKPAJAK
OLEH PENYEWA
OLEH PIHAK YGMENYEWAKAN
PEMOTONGANPEMBAYARAN
SENDIRI
ORANGPRIBADI
PENYEWA
7575
ORANGPRIBADI
BADANBADAN DENGAN
KEPEMILIKANORANG PRIBADI
10% 10% 10%
SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWA TERMASUK :BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN
BESARNYA TARIF PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN
YANG MENYEWAKAN
7676
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA
KEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI :- LEMBAR KE-3 SSP;- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
DENGAN
7777
Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Arsip Pemotong Pajak/Wajib Pajak
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
A. Identitas Pemotong Pajak/Wajib Pajak :
N P W P : - - - - - (2)
N a m a :
A l a m a t :
B.
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBIdan Jasa Giroa. Bunga Deposito/Tabungan · Yang ditempatkan di DN 411128/404 · Yang ditempatkan di LN 411128/404b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesiac. Jasa Giro
2. Transaksi Penjualan Saham :a. Saham Pendiri 411128/407b. Bukan Saham Pendiri 411128/406
3. Bunga/Diskonto Obligasi 411128/4014. Hadiah Undian 411128/4055. Persewaan Tanah dan atau Bangunan
(Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak) 411128/4036. Persewaan Tanah dan atau Bangunan
(Bagi Wajib Pajak pengusaha persewaanTanah dan/atau Bangunan):a. PPh yang disetor sendiri 411128/403b. PPh yang dipotong oleh pihak lain
7. Penyerahan Jasa Konstruksi Usaha Kecil (bagi penerima jasa sebagai pemotong pajak) 411128/409
8. Penyerahan Jasa Konstruksi Usaha Kecil(bagi Wajib Pajak pengusaha kecil jasakonstruksi) :a. PPh yang disetor sendiri 411128/409b. PPh yang dipotong oleh pihak lain
Terbilang
C. Lampiran : (5)
( ) Surat Setoran Pajak lembar ke-3 ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) ( ) Surat Kuasa Khusus
D. Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap
F.1.1.32.04
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
Tarif
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… ……………………………
……………………………
……………………………
J U M L A H
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
…………………………… ……………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
(1)
………
(3) (4)(2)
……………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri
(Rp)(5)
…………………………… ……………………………
……………………………………….. (1)
………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa ……………………………………… tahun
……………. (3) dan telah disetor tanggal ……………………………… (4) adalah sebagai berikut :
MAP/KJSU R A I A N
………
………………
(% )
NilaiObyek Pajak
(Rp)
……………………………
…………………………… ……………………………
………
………
………………
……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………
………………., ……………………… 20… (6)
…………………………………. (8)
………
…………………………… ……………………………
………
………………
………
CO
NTO
H S
PT M
ASA
PPh
PS.4
(2)
7878
Lembar ke-1 untuk : yang menyewakanLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : penyewa
N P W P : - - - - -
Nama Wajib Pajak : (3)
Alamat :
Lokasi tanah dan/ atau Bangunan :
Terbilang :
*) Jumlah PPh yang dipotong
Pemotong Pajak (5)
N P W P : - - - - -
N a m a :
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan atas Tanda tangan, nama dan cap
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakankredit pajak dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.12
......................................................... (6)
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………... *)
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
……………………..…..……………………………………………
(1) (2) (3)
Rp. ……………………………………… …………
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNANBUKTI PEMOTONGAN PPh
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(FINAL)
Rp. ………………………………………
Jumlah Bruto Nilai Sewa PPh yang dipotongTarif
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………………………...…………. (1)
Nomor : ………………………………………… (2)
CO
NTO
H S
PT M
ASA
PPh
PS.4
(2)
7979
NPWP :Nama :
D.1.1.32.06
MASA : …………………………………….. TAHUN …………… (1)
1.
Bukti Pemotongan/PemungutanNo.
NPWPTanggal
dst.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
NomorNAMA
(ALAMAT) (Rp)(Rp)Nilai Obyek Pajak PPh yang dipotong/dipungut
6 71 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
6.
5.
dst.
7.
…………………………………………………………………………
A. PPh pihak lain yang dipotong
B. PPh yang dipotong pihak lain
J u m l a h
2.
J u m l a h
Tanda tangan, nama dan cap
…………………………………. (4)
…………………………………………………………………………
…………………, ……………………… 20…… (2)
Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak (3)
………………………………………………………………………
CO
NTO
H D
AFTA
R B
UKT
I PO
TON
G P
Ph P
S.4
(2)
8080
: - - - - -
:
:
: / / / /
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
………………………………………………………………………………….
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Tahun
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kode Jenis Setoran
Masa Pajak
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LEMBAR
Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP
MAP/Kode Jenis Pajak
ALAMAT WP
NPWP
NAMA WP
Uraian Pembayaran
F.2.0.32.01
Nomor Ketetapan
Tanggal …………………….
………………………….
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang :
Nama Jelas :
Jul Ags Sep Okt
……………………………………………………….
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
DesJan Mar AprFeb Mei Jun
……………………………………………………….
………………………………….
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………………..
Nov
Cap dan tanda tangan………………….
Wajib Pajak/Penyetor
, tgl……………………..Cap dan tanda tangan
……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
CO
NTO
H S
UR
AT
SE
TOR
AN
PA
JAK
(S
SP
)
LEM
BAR
1 &
3
8181
PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATASTANAH DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 48 THN 1994 JO. PP No. 27 THN 1996 )
DASAR HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH
KEPUTUSANMENTERI
KEUANGAN
SURAT EDARANDIRJEN PAJAK
PP NO 48 Thn 1994
jo PP NO 71Thn 2008
NO : 635/KMK.04/1994
jo NO: 392/
KMK.04/1996
dan
NO: 566/KMK.04/1999
- SE-04/ PJ.33/1996 TGL 26 AGUSTUS 1996- SE-02/PJ.33/ 1997 TGL 30 JULI 1997- SE-55/PJ.42/1999
8282
PENGALIHAN KEPADA PIHAKSELAIN PEMERINTAH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANRp 60 jt KEATAS
PPh 5%DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN
(BERSIFAT FINAL)
PPh 5%DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN
(BERSIFAT FINAL)
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINALKE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS
SEBELUM AKTA PENGALIHANDITANDATANGANI OLEH PPAT
8383
PENGALIHAN KEPADA PIHAKSELAIN PEMERINTAH
WAJIB PAJAK YG USAHA POKOKNYAMELAKUKAN MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA RS DAN RSS
PPh 1%DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN
(BERSIFAT FINAL)
PPh 1%DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN
(BERSIFAT FINAL)
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINALKE BANK PERSEPSI ATAU KANTOR POS
SEBELUM AKTA PENGALIHANDITANDATANGANI OLEH PPAT
8484
NILAI TERTINGGIANTARA
NILAI BERDASARKAN
AKTAPENGALIHAN HAK
NJOP TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN
CATATANJUMLAH BRUTO TDK TERMASUK PPN DAN BIAYA NOTARIS ATAU PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN AKTA
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN
8585
PENGALIHAN KEPADA PIHAKSELAIN PEMERINTAH
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANKURANG DARI Rp 60 jt
PENGHASILAN LAINNYAMELEBIHI
PTKP
PENGHASILAN LAINNYA
TDK MELEBIHIPTKP
PPh 5% DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)
PPh 5% DARI JUMLAH BRUTONILAI PENGALIHAN (BERSIFAT FINAL)
SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN
TIDAKTERUTANG
PPh
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK
PERSEPSI ATAU KANTOR POS
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8686
PENGALIHAN KEPADAPIHAK PEMERINTAH YANG TDK
MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANRp 60 jt KEATAS
DIPUNGUTOLEH :- BENDAHARAWAN, ATAU- PEJABAT YG BERWENANG
SEBELUM DILAKUKANNYAPEMBAYARAN/TUKAR MENUKAR
TARIF PPh 5%DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS
(BERSIFAT FINAL)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8787
JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHANKURANG DARI Rp 60 jt
PENGHASILAN LAINNYAMELEBIHI
PTKP
PENGHASILAN LAINNYA
TIDAK MELEBIHIPTKP
SELAMBAT-LAMBATNYA AKHIR TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN
TIDAKTERUTANG
PPh
DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL KE BANK
PERSEPSI ATAU KANTOR POS
PENGALIHAN KEPADAPIHAK PEMERINTAH YANG TDK
MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGALIHKAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
TARIF PPh 5% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PEJABAT YBS
(BERSIFAT FINAL)
8888
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNANMELALUI LELANG MILIK ORANG PRIBADI
ATAS BEBERAPA BIDANG TANAHYG JUMLAH KESELURUHANNYAMENCAPAI Rp 60 jt ATAU LEBIH
WALAUPUN TERDAPATBIDANG TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN YANGNILAINYA < Rp 60 jt
WAJIB MELUNASI PPh5% DARI NILAI MENURUT
RISALAH LELANG
SEBELUM RISALAH LELANGDITANDA TANGANI
DIPOTONG DAN DISETOROLEH KEPALA KANTOR
LELANG NEGARA
8989
BILA PIHAK YANG MENGALIHKAN TIDAKMEMILIKI NPWP, HARUS MEMILIKI NPWP KALAU HARGA NJOP/AKTA
LEBIH DARI 60 JUTA
DALAM SSP HARUS DICANTUMKAN :
TATA CARA PENGISIAN SSP SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN MILIK ORANG PRIBADI
- NAMA, ALAMAT, DAN NPWP PIHAK YANG MENGALIHKAN.- LOKASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN- NAMA PEMBELI
9090
Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Arsip Pemotong Pajak/Wajib Pajak
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
A. Identitas Pemotong Pajak/Wajib Pajak :
N P W P : - - - - - (2)
N a m a :
A l a m a t :
B.
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBIdan Jasa Giroa. Bunga Deposito/Tabungan · Yang ditempatkan di DN 411128/404 · Yang ditempatkan di LN 411128/404b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesiac. Jasa Giro
2. Transaksi Penjualan Saham :a. Saham Pendiri 411128/407b. Bukan Saham Pendiri 411128/406
3. Bunga/Diskonto Obligasi 411128/4014. Hadiah Undian 411128/4055. Persewaan Tanah dan atau Bangunan
(Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak) 411128/4036. Persewaan Tanah dan atau Bangunan
(Bagi Wajib Pajak pengusaha persewaanTanah dan/atau Bangunan):a. PPh yang disetor sendiri 411128/403b. PPh yang dipotong oleh pihak lain
7. Penyerahan Jasa Konstruksi Usaha Kecil (bagi penerima jasa sebagai pemotong pajak) 411128/409
8. Penyerahan Jasa Konstruksi Usaha Kecil(bagi Wajib Pajak pengusaha kecil jasakonstruksi) :a. PPh yang disetor sendiri 411128/409b. PPh yang dipotong oleh pihak lain
Terbilang
C. Lampiran : (5)
( ) Surat Setoran Pajak lembar ke-3 ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) ( ) Surat Kuasa Khusus
D. Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap
F.1.1.32.04
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
Tarif
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… ……………………………
……………………………
……………………………
J U M L A H
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
…………………………… ……………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
(1)
………
(3) (4)(2)
……………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri
(Rp)(5)
…………………………… ……………………………
……………………………………….. (1)
………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa ……………………………………… tahun
……………. (3) dan telah disetor tanggal ……………………………… (4) adalah sebagai berikut :
MAP/KJSU R A I A N
………
………………
(% )
NilaiObyek Pajak
(Rp)
……………………………
…………………………… ……………………………
………
………
………………
……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………
………………., ……………………… 20… (6)
…………………………………. (8)
………
…………………………… ……………………………
………
………………
………
CO
NTO
H S
PT M
ASA
PPh
PS.4
(2)
9191
: - - - - -
:
:
: / / / /
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
………………………………………………………………………………….
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Tahun
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kode Jenis Setoran
Masa Pajak
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LEMBAR
Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP
MAP/Kode Jenis Pajak
ALAMAT WP
NPWP
NAMA WP
Uraian Pembayaran
F.2.0.32.01
Nomor Ketetapan
Tanggal …………………….
………………………….
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang :
Nama Jelas :
Jul Ags Sep Okt
……………………………………………………….
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
DesJan Mar AprFeb Mei Jun
……………………………………………………….
………………………………….
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………………..
Nov
Cap dan tanda tangan………………….
Wajib Pajak/Penyetor
, tgl……………………..Cap dan tanda tangan
……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
CO
NTO
H S
UR
AT
SE
TOR
AN
PA
JAK
(S
SP
)
LEM
BAR
1 &
3
9292
BERLAKU PER 1 JANUARI 2008
DASAR HUKUM
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008
9393
PENGERTIAN-PENGERTIANPENGERTIAN-PENGERTIAN
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi.
Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
9494
PENGERTIAN-PENGERTIANPENGERTIAN-PENGERTIAN
Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan
Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya
9595
SUBJEK PAJAK
WP Orang Pribadi BUT
- JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI- JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI- JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI
YANG BERGERAK DI BIDANG
SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI
WP Badan
9696
TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPhUSAHA JASA KONSTRUKSI
IMBALAN JASA KONSTRUKSI
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
FINAL
YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR
JASA PELAKSANAAN
2% 4% 3% 4% 6%
YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI
USAHA
YG MEMILIKI KUALIFIKASI
USAHA KECIL
JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN
YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI
USAHA
YG MEMILIKI KUALIFIKASI
USAHA
SertifikasiSertifikasi
9797
Diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Penggolongan adalah sbb:
No Jenis Pekerjaan Kualif ikasi Grade Tarif PPh1 Perenc Konstruksi Besar, Menengah,
Kecil4,3,2,1 4 %
2 Perenc Konstruksi Tdk Memiliki Kualifikasi - 6 %3 Pelaksana
KonstruksiBesar 7 dan 6 3 %
4 Pelaksana Konstruksi
Menengah 5 3 %
5 Pelaksana Konstruksi
Kecil 4,3,2,1 2 %
6 Pelaksana Konstruksi
Tdk Memiliki Kualifikasi - 4 %
7 Pengawasan Konstr Besar, Menengah, Kecil
4,3,2,1 4 %
8 Pengawasan Konstr Tdk Memiliki Kualifikasi - 6 %
9898
PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSIPELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
PEMOTONGAN OLEHPEMBERI HASIL
PENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI JASA
PEMBERI HASIL
PELUNASAN PPh MELALUI
• ORANG PRIBADI• BUKAN SUBJEK PAJAK
• BADAN PEMERINTAH, • SUBJEK PAJAK BADAN DALAM
NEGERI,• PENYELENGGARA KEGIATAN• BUT• KERJASAMA OPERASI• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA• ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN
OLEH DIRJEN PAJAK
9999
OBJEK PPh PASAL 26
ATAU TAX TREATY
KETENTUAN KHUSUS UNTUK BUT
PENGHASILAN DARI JASA
KONSTRUKSI
FINAL BUT LABA LN
100100
KETENTUAN KHUSUS LAINNYA
SELISIH KEKURANGAN PPh
ATAS PENGHASILAN DARI
JASA KONSTRUKSI
Disetor Sendiri Oleh Penyedian Jasa
NILAI KONTRAKJASA KONSTRUKSI
Tidak Dibayar Oleh Pengguna Jasa
Tidak Terutang PPh Final
Sepanjang dicatat sebagai piutang yang t idak dapat ditagih & Telahdilakukan upaya sebagaimana diaturdalam Pasal 6 Ayat(1) huruf h UU PPh
PAJAK YG TERUTANGDI LN ATAS
PENGHASILAN DARI LN
Yang Diterima Oleh penyedian jasa
Kredit PajakBerdasarkan
UU PPh
PENGHASILAN LAIN
Dikenakan TarifBerdasarkan
UU PPh
Catatan : Keuntungan/Selisih Kurs dari keg.Jasa Kons.Termasuk dlm perhitungan Nilai Kontrak Jasa Kons. Yg Dikenakan PPh yg bersifat Final
101101
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh PASAL4 AYAT (2)
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DANPELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL
PEMBERI HASIL WAJIB :
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPDKPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPhATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :- LEMBAR KE-3 SSP;- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
DENGAN
102102
MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA
MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYATGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYAIMBALAN
LAPORAN BULANAN PPh BAGIWP YANG BERGERAK DI BIDANG
USAHA JASA KONSTRUKSI DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP
TATA CARA PENYETORAN DANPELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA
KEWAJIBAN PEMBERI JASA :
103103
KETENTUAN PERALIHAN
1. Terhadap kontrak yg ditandatangani sebelum tgl 1/1/2008 diatur :a. pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak s.d tgl 31/12/08, pengenaan PPh berdasarkan PP No.140 Tahun 2000 ttg PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tgl
31/12/08, pengenaan PPh berdasarkan PP ini.
2. Kerugian dari usaha jasa konstruksi yang masih tersisa s.d Tahun 2008hanya dapat dikompensasi s.d Tahun Pajak 2008
104104
Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-2 untuk : Arsip Pemotong Pajak/Wajib Pajak
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
A. Identitas Pemotong Pajak/Wajib Pajak :
N P W P : - - - - - (2)
N a m a :
A l a m a t :
B.
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBIdan Jasa Giroa. Bunga Deposito/Tabungan · Yang ditempatkan di DN 411128/404 · Yang ditempatkan di LN 411128/404b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesiac. Jasa Giro
2. Transaksi Penjualan Saham :a. Saham Pendiri 411128/407b. Bukan Saham Pendiri 411128/406
3. Bunga/Diskonto Obligasi 411128/4014. Hadiah Undian 411128/4055. Persewaan Tanah dan atau Bangunan
(Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak) 411128/4036. Persewaan Tanah dan atau Bangunan
(Bagi Wajib Pajak pengusaha persewaanTanah dan/atau Bangunan):a. PPh yang disetor sendiri 411128/403b. PPh yang dipotong oleh pihak lain
7. Penyerahan Jasa Konstruksi Usaha Kecil (bagi penerima jasa sebagai pemotong pajak) 411128/409
8. Penyerahan Jasa Konstruksi Usaha Kecil(bagi Wajib Pajak pengusaha kecil jasakonstruksi) :a. PPh yang disetor sendiri 411128/409b. PPh yang dipotong oleh pihak lain
Terbilang
C. Lampiran : (5)
( ) Surat Setoran Pajak lembar ke-3 ( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) ( ) Surat Kuasa Khusus
D. Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa (7)
Tanda tangan, nama dan cap
F.1.1.32.04
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)
Tarif
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… ……………………………
……………………………
……………………………
J U M L A H
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
…………………………… ……………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
(1)
………
(3) (4)(2)
……………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri
(Rp)(5)
…………………………… ……………………………
……………………………………….. (1)
………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa ……………………………………… tahun
……………. (3) dan telah disetor tanggal ……………………………… (4) adalah sebagai berikut :
MAP/KJSU R A I A N
………
………………
(% )
NilaiObyek Pajak
(Rp)
……………………………
…………………………… ……………………………
………
………
………………
……………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………
………………., ……………………… 20… (6)
…………………………………. (8)
………
…………………………… ……………………………
………
………………
………
CO
NTO
H S
PT M
ASA
PPh
PS.4
(2)
105105
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak
N P W P : - - - - -
Nama Wajib Pajak : (3)
Alamat :
Jasa Pelaksanaan Konstruksi
Jasa Perencanaan Konstruksi
Jasa Pengawasan Konstruksi
Terbilang :
Pemotong / Pemungut Pajak (5)
N P W P : - - - - -
N a m a :
Perhatian : Tanda tangan, nama dan cap 1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa
Konstruksi yang dipotong/dipungut diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan inidianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.16
KANTOR PELAYANAN PAJAK
No. Uraian
……………………………………...…………. (1)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh JASA KONSTRUKSI(FINAL)
Tarif
3.
J U M L A H
(1)
2.
1. Rp. ….…………………..…….
Rp. ….…………………..…….
Rp. ….…………………..…….
NOMOR : ……………………………………… (2)
(3)
PPh yang dipotong/dipungut
(4) (5)(2)
Jumlah Nilai Bruto
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……%
……%
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Rp. ….…………………..…….
Rp. ….…………………..…….
Rp. ….…………………..…….
Rp. ….…………………..…….
………………………………………..…………………………………
......................................................... (6)
…………………………………………………………………………………………………………………
……%
CO
NTO
H B
UKT
I PO
TON
G J
ASA
KON
STR
UKS
I
106106
NPWP :Nama :
D.1.1.32.06
MASA : …………………………………….. TAHUN …………… (1)
1.
Bukti Pemotongan/PemungutanNo.
NPWP
Tanggal
dst.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
NomorNAMA
(ALAMAT) (Rp)(Rp)
Nilai Obyek Pajak PPh yang dipotong/dipungut
6 71 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.
6.
5.
dst.
7.
…………………………………………………………………………
A. PPh pihak lain yang dipotong
B. PPh yang dipotong pihak lain
J u m l a h
2.
J u m l a h
Tanda tangan, nama dan cap
…………………………………. (4)
…………………………………………………………………………
…………………, ……………………… 20…… (2)
Pemotong/Pemungut Pajak/Wajib Pajak (3)
………………………………………………………………………
CO
NTO
H D
AFTA
R B
UKT
I PO
TON
G
107107
: - - - - -
:
:
: / / / /
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
………………………………………………………………………………….
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Tahun
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kode Jenis Setoran
Masa Pajak
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LEMBAR
Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP
MAP/Kode Jenis Pajak
ALAMAT WP
NPWP
NAMA WP
Uraian Pembayaran
F.2.0.32.01
Nomor Ketetapan
Tanggal …………………….
………………………….
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang :
Nama Jelas :
Jul Ags Sep Okt
……………………………………………………….
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
DesJan Mar AprFeb Mei Jun
……………………………………………………….
………………………………….
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………………..
Nov
Cap dan tanda tangan………………….
Wajib Pajak/Penyetor
, tgl……………………..Cap dan tanda tangan
……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
CO
NTO
H S
UR
AT
SE
TOR
AN
PA
JAK
(S
SP
)
LEM
BAR
1 &
3
PPh Pasal 4 (2)PPh Final Pendapatan Bunga yg Berasal dr Bank
a. 20 % X brutto thd WP DN dan BUTb. 20 % X brutto atau dg tarif berdasar P3B, u/
WP LN
PP 51/1994 jo PP 131/2000KMK : 51/KMK.04/2001
Objek Pajak :1. Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto
SBI, kec :a. Jml Tab, disk tdk melebihi Rp. 7.5 jutab. Bunga & Disk yg diterima Bankc. Bunga & Disk yg diterima dana pensiund. Bunga pd bank yg ditunjuk pmrnth d.r pemilikan RS, RSS.
2. Bunga yg melalui Bank Ind / cab Bank LN
108
PPh Pasal 4 (2)PPh Final Hadiah Undian
Tarif : 25 % X jumlah brutto hadiah undian(berupa nilai uang atau nilai pasarjika berbentuk barang)
PP 132/2000Kep 395/PJ/2001
Objek Pajak :
Hadiah dengan nama dan dlam bentuk apapun yang diberikan melalui undian
109
110110
PENGERTIANPENGERTIANPAJAK PAJAK
PERTAMBAHANPERTAMBAHANNILAI (PPN)NILAI (PPN)
PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI
BARANG DAN JASA
PAJAK PENJUALANPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG MEWAH
(PPn BM)(PPn BM)
PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG
YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH
WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
DI DALAM
DAERAH PABEAN
PPN
111111
SYARAT PEMUNGUTAN PPN : :
ADANYA PENYERAHAN DI ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN;DALAM DAERAH PABEAN;
YANG DISERAHKAN BARANG YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;PAJAK;
YANG MENYERAHKAN ADALAH YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.PENGUSAHA KENA PAJAK.
ADANYA PENYERAHAN DI ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN;DALAM DAERAH PABEAN;
YANG DISERAHKAN BARANG YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;PAJAK;
YANG MENYERAHKAN ADALAH YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK.PENGUSAHA KENA PAJAK.
112112
BARANG KENA PAJAK (BKP)
BARANGBERWUJUD
BARANG TIDAK BERWUJUD
SIFAT/HUKUMNYA
YANG DIKENAKANPPN
YANG DIKENAKANPPN
BARANG BERGERAK
BARANG TIDAK BERGERAK
113113
JASA KENA PAJAK(JKP)
JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN
DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
SETIAP KEGIATAN PELAYANANBERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG MENYEBABKANBARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,
TERSEDIA UTK DIPAKAI
TERMASUK
DIKENAKAN PPNDIKENAKAN PPN
114114
PENGUSAHA KENA PAJAKPENGUSAHA KENA PAJAK(PKP)(PKP)
- MENGHASILKAN BARANG;- MENGIMPOR BARANG;- MENGEKSPOR BARANG;- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;
ORANG PRIBADI/BADAN DALAM BENTUK APAPUN
DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA
DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA
TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL
PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP.
KECUALI
115115
PENGUSAHA KECILPENGUSAHA KECILKMK No. 571/KMK.03/2003KMK No. 571/KMK.03/2003
TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004
PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN
PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI
Rp 600 JUTA SETAHUN
PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP
Catatan :
Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
116116
DASAR PENGENAAN PAJAKDASAR PENGENAAN PAJAK
HARGA JUAL
HARGAPENGGANTI
NILAI IMPOR
NILAI EKSPOR
NILAI LAINYG DITETAPKAN
MENKEU
SEBAGAIDASAR
PENGHITUNGANPPN
YANGTERUTANG
117117
PEMUNGUT PPN(Sejak 1 Januari 2004)
KMK No. 563/KMK.03/2003
BENDAHARAWAN PEMERINTAH
PUSAT/DAERAH
BENDAHARAWAN KPKN
BUMN(per 1 Juli 2012)
PMK-85/PMK.03/2012
118118
OBJEK PEMUNGUTAN PPn BMOBJEK PEMUNGUTAN PPn BM
PENYERAHANBKP YANG BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH
PABRIKAN
OLEH
Mekanisme Pemungutan dan PenyetoranMekanisme Pemungutan dan Penyetoran
Cara pemungutan , penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM1. Bendaharawan pemerinmtah adalah bendaharawan yg melakukann pembayaran yg dananya
berasal dr APBN/D2. PPN dan PPnBM dipungut, disetro dan dilaporkan oleh Bendh Pmrnth atas nama PKP
Rekanan Pemerintah3. Penyerahan antar instansi Pemerintah Tidak Dipungut PPN sepanjang dimasukkan dl mata
angg PNBP
Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran1. Dilakukan pd saat pembayaran dg cara pemotongan secara langsung dr tagihan PKP rekanan2. Penyetoran di lakukan paling lambat 7 hr setelah bulan nterjadinya pembayaran3. Melaporkan ke KPP dan KPKN setempat, paling lambat 14 hari setelah bulan di lakukan pembayaran4. Pelaporan dg menggunakan SPT Masa PUT 1101
Tata cara pembuatan FP dan Penyetoran1. PKP rekanan pemerintah membuat FP dan SSP pd saat menyampaikan tagihan kpd bendaharawan, baik
untuk sbgan/seluruh pembyrn. Jika pembyrn diter ima lebih dulu sebelum penagihan, FP wajib diterbitkan saatpembayaran diterima
2. Jika terutann PPnBM, cantumkan PPnBM yg terutang pd FP3. FP dibuat rangkap 3 : lb-1 = untuk bendaharawan, lb-2 = Arsip PKP rekanan, lb-3= untuk KPP melalui bendrwn4. Setiap lbr FP wajib dibubuhkan cap “Disetor tanggal ……….” dan ditabdatangani5. Atas penyerahan dl rangka proyek pemerinyah yg dibiayai dg hibah atau loan, PKP wajib membuat FP yg
dibubuhi cap “PPN dan PPnBM Tidak Dipungut.”6. Atas pembayaran < 1 jt , sepanjang terutang PPN walaupun t idak dipungut, tetap hrs dibuatkan FP oleh PKP
Rekanan yg menyarahkan BKP atau JKP119119
Proyek Dari Hibah dan LoanProyek Dari Hibah dan Loan
Apabila seluruh proyek didanai dari Hibah atau Loan, maka PPN, Bea Masuk, PPh Pasal 22 atau Pasal 23 yg terkait, PPN-nya Tidak Dipungut, Bea Masuk Dibebaskan, dan PPh-nya DTP
Jika proyek hanya sebagian saja didanai dari hibah atau Loan, Maka yang Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah , hanyaSebesar proporsi hibah atau Loan
Untuk PPh Pasal 21 bagi karyawan dalam negeri, tetap dilakukan Pemotongan PPh Pasal 21, sebagaimana mestinya. Sementara j ika Diberikan kpd kary asing yg memperoleh Ph yg seluruhnya didanai dari Hibah atau Loan, PPh-nya Ditanggung Pemerintah.
120120
121121
KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :MINYAK BUMI (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, ASBES...........,BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT
MAKANAN & MINUMAN YG DISAJIKAN DI HTL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA, MELIPUTI MAKANAN & MINUMAN BAIK YG DIKONSUMSI DITEMPAT MAUPUN TIDAK, TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YG DISERAHKAN OLEH USAHA JASA BOGA ATAU KATERING
UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGADAGING, TELUR, SUSU , BUAH-BUAHAN , SAYUR-SAYURAN.BARANG HASIL PERTAMBANGAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK DAERAH
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU : BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM, DAGING, TELUR, SUSU, BUAH-BUAHAN, SAYUR-SAYURAN
122122
KELOMPOK JASA KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPNYANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANGPELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :• JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;• JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;• JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;• JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN• JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN,
DAN SANOTARIUM
PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :• JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;• JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;• JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;• JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;• JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN• JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL
PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO
• PERBANKAN, KECUALI JASA PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT BERHARGA, JASA PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT KONTRAK (PERJANJIAN), SERTA ANJAK PIUTAN;
• JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK BROKER ASURANSI; DAN• JASA SEWA GUNA USAHA (SGU) DENGAN HAK OPSI
KEAGAMAAN, MELIPUTI :• JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;• JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN• JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN
123123
KELOMPOK JASA KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPNYANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG
PENDIDIKAN, MELIPUTI :• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS
KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL
TENAGA KERJA
PERHOTELAN, MELIPUTI :• JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN,
MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN
• JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL
JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM
PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN KOMERSIAL
ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA
JASA CATERING
124124
KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI
VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)
PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL
BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)
PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
125125
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA
JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA
PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL
JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH SUSUN SEDERHANA,
KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)
PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL
126126
SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI
VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)
PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL
BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)
PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
127127
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu :
a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut
b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
c. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan
128128
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
Atas penyerahan di dalam negeri :
a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut
b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
c. Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu
d. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan
e. Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta
f. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt
129129
TARIF PPN DAN PPn BMTARIF PPN DAN PPn BM
PPN PPn BM
10 % 10, 2010, 20 30, 4030, 40 50, 7550, 75
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH
5%
TARIF
10%
15% 75%
SERENDAH-RENDAHNYA
SETINGGI-TINGINYA
EKSPOR
PPN 0 %
130130
SAAT DAN DASARPEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWANKEPADA PKP REKANAN
PEMUNGUTANPPN DAN PPn BM
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWANTERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
DASAR PEMUNGUTAN
CONTOH
TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20%
PPN YG DIPUNGUT10/110
YG DIPUNGUT• PPN 10/130• PPn BM 20/130
DASAR PEMUNGUTAN
131131
TATA CARA PEMUNGUTANTATA CARA PEMUNGUTAN
REKANAN MENYAMPAIKANTAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN
SSP FAKTUR PAJAK
1
2
3
BENDAHARAWANARSIP PKP REKANAN
KPP
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA
REKANAN
DITANDATANGIOLEH
BENDAHARAWANDICAP OLEH BENDAHARAWAN
DISETOR TGL ..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARAWAN
132132
TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORAN
PPN/PPn BM YANG DIPUNGUTBENDAHARAWAN
SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
DLM HAL TGL 7 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
DISETOR
SSP1
2
3
45
PKP REKANAN
KPP MELALUI BANK/POS
LAMPIRAN SPT MASA PPN
BANK PERSEPSI/POS & GIRO
ARSIP BENDAHARAWAN
133133
TATA CARA PELAPORANTATA CARA PELAPORANPPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT
OLEH BENDAHARAWAN
LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
1
2
3
KPP DGN DILAMPIRIFP LEMBAR KE-3
ATASAN BENDAHARAWAN)*
ARSIP BENDAHARAWAN*)
*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN
SELAMBAT-LAMBATNYA14 HARI SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
DALAM HAL TANGGAL 14JATUH PADA HARI LIBURPELAPORAN DILAKUKAN
PADA HARI KERJABERIKUTNYA
DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARAWAN. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS
134134
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN
OLEH BENDAHARAWAN
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT
DALAM HALPEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
135135
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN
OLEH BUMN
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 10.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero)
pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM
DALAM HALPEMBAYARAN
Pembayaran atas rekening telpon
Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
136136
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN
MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00
HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00
CONTOH
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-DIPUNGUT
PPN/PPn BM
Rp 960.000,- ≤ Rp 1.000.000,- TIDAK DIPUNGUTPPN/PPn BM
PPN/PPn BM TERUTANGDISETOR SENDIRI
OLEH PKP
DIPUNGUT PPN/PPn BM :- PENYERAHAN OLEH BKN PKP- DENGAN PO/SPK
B
A
Jenis – Jenis Pajak Bagi BendaharawanJenis – Jenis Pajak Bagi Bendaharawan
Bea Materai Objek Pajak 1. Surat Perjanjian & surat2 lainnya yg
dibuat dg tujuan untuk digunakan sbg alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yg bersifat perdata
2. Akta2 Notaris termasuk salinannya3. Akta2 yg dibuat oleh pejabat Pembuat
Akta Tanah termasuk rangkap2nya4. Surat yg memuat jumlah uang5. Surat berharga seperti wesel, promes,
aksep dan cek6. Dokumen yg akan digunakan sbg alat
pembuktian dimuka pengadilan.
137137
TarifTarif
Bea Materai 1. Untuk angka 1,2,3,6 Rp. 6.000,-2. Untuk dokumen 4,5 dikenakan sbb:
- s.d 250.000,- Tdk dikenkn Bea Materai- 250 rb s.d 1 juta : Rp. 3.000,-- Diatas 1 juta : Rp. 6.000,-
3. Cek dan bilyet giro dikenakan taris Rp. 3.000,- tanpa batas nominal
4. Efek dg nama dan dl bentuk apapun - s.d 1 juta : Rp. 3.000,-- diatas 1 juta : Rp. 6.000,-
5. Sekumpulan efek dg nama dan dalam bentuk apapun : idem no. 4
138138
Tidak DikenakanBea MateraiTidak DikenakanBea Materai
Bea Materai1. Dokumen berupa :
a. Surat penyimpanan barangb. konosemenc. Srt angkutan penumpang & Brgd. Keterangan pemindahan diatas dokumen a-ce. bukti u/ pengiriman brg u/ dijualf. surat2 lainnya yg disamakan dg surat diatas
1. Segala bentuk ijazah2. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang
tunjangan & pembyrn lainnya yg ada kaitannya dg hub kerja serta surat2 yg diserahkan u/ mendptkn pembyrn itu
3. T bukti penerimaan uang negara dr kas negara4. Kuitansi untuk semua jenis pajak5. Tanda penerimaan uang yg dibuat u/ keperluan intern
organisasi6. Dok yg menyebutkan tab, pembyrn uang tab kpd
penabung7. Surat gadai yg diberikan oleh perum pegadaian8. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek,
dg nama dan dl bentuk apapun
139139
140140
Beri tanda X dalam
Nama Pemungut : NPWP : - - - - -
Alamat : Masa : -
No. Telp : …….. (……………………)
Usaha :
1 Rp …………………………
2 Rp …………………………
Pernyataan
Kuasa Bendaharawan/Pengurus
Tanda tangan :
Nama Jelas :
Pemungut Jabatan :
Cap Perusahaan :
F.1.2.32.02
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Rp
PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Rp
Rp
Rp
SSP
Surat Kuasa Khusus
PPn BM sebanyak …………. Lembar
Pembetulan Ke :
A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
1
Rp
Rp
Rp
Rp
FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN
s.d.
1107 PUTPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PEMUNGUT PPN
yang sesuai
Kuasa
……………………, ……………………………….
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran
Ses
uaid
eng
ank
eten
tuan
Pas
al3
ayat
(7)U
UN
om
or6
Tah
un1
98
3se
bag
aim
anatela
hb
eber
apak
alid
iub
ahte
rak
hird
eng
anU
U
Nom
or1
6T
ahu
n20
00
,ap
abil
aSP
TM
asay
angS
aud
arasa
mp
aik
antid
akd
itan
dat
ang
ani
atau
tid
akse
pen
uh
nyadil
amp
iriket
eran
gan
dan
/ata
u d
oku
men
yan
g d
itet
apkan
, m
aka
SP
T S
aud
ara
dia
ng
gap
tid
ak d
isam
pai
kan
.
PPN sebanyak ….………. Lembar
Rp
PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat
…………………………..
DEP ARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT J ENDERAL P AJ AK
2
Per
hat
ian
Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut
PPN yang dipungut
B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH
PPn BM yang dipungut
PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN
Lampiran :
1
2
3
CO
NTO
H S
PT M
ASA
PPN
BAG
I PEM
UN
GU
T
141141
D.1.2.32.03
Masa Pajak :
4
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
5
C. JUMLAH (A+B)
dst
NAMA PEMUNGUT
NPWP
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
dst
A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN
5
Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti
F O R M U L I R
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN 1
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH-s.d.
Pembetulan Ke- : …… (………….)
1107PUT 1
DPP (Rupiah) PPN (Rupiah)
:
:
Kode dan Nomor Seri TanggalNo. Nama Rekanan NPWP Rekanan
F A K T U R P A J A K Tanggal Bayar Tagihan
Tanggal Setor
PPN PPn BM
1
2
3
4
B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
1
2
3
PPn BM (Rupiah)
1
2
142142
D.1.2.32.04
2
3
4
15
7
8
9
10
5
6
F O R M U L I R
1107 PUT 2
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN 2
DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAHs.d. -Masa Pajak :
Pembetulan Ke- : …… (……….……….)
:
:
NAMA PEMUNGUT
NPWP
F A K T U R P A J A KNo. Nama Rekanan NPWP Rekanan
1
Kode dan Nomor Seri
Tanggal Setor
PPN PPn BMTanggalDPP (Rupiah)
Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti
PPN (Rupiah) PPn BM (Rupiah)
JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT
dst
11
14
12
13
3
143143
: - - - - -
:
:
: / / / /
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
………………………………………………………………………………….
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Tahun
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kode Jenis Setoran
Masa Pajak
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LEMBAR
Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP
MAP/Kode Jenis Pajak
ALAMAT WP
NPWP
NAMA WP
Uraian Pembayaran
F.2.0.32.01
Nomor Ketetapan
Tanggal …………………….
………………………….
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang :
Nama Jelas :
Jul Ags Sep Okt
……………………………………………………….
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
DesJan Mar AprFeb Mei Jun
……………………………………………………….
………………………………….
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Nama Jelas : …………………………………..
Nov
Cap dan tanda tangan………………….
Wajib Pajak/Penyetor
, tgl……………………..Cap dan tanda tangan
……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
CO
NTO
H S
UR
AT
SE
TOR
AN
PA
JAK
(S
SP
)
LEM
BAR
1 &
3
144144
SANKSI PERPAJAKAN
SANKSIADMINISTRASI
SANKSIPIDANA
DENDA
BUNGA
KENAIKAN
KURUNGANDAN
DENDA
PENJARADAN
DENDA
ALPA SENGAJA
145145
SANKSI ADMINISTRASI
DENDAPs. 7 UU KUP
BUNGAPs.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP
KENAIKANPs. 13(3), 15(2) UU KUP
Rp 100.000
Rp500.000
• SPT MASA PPh Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN
• SPT MASA PPN DAN PPnBM
TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN
2%/BULANmaks 24 BULAN
• PEMBETULAN SENDIRI SPT
• HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG
• HASIL PEMERIKSAAN (SKPKB)
• DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN
• IZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT
• IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN
50%SPT TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH
DITEGUR TERTULIS
100%PPh TIDAK / KURANG
DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETOR
100%KARENA DITERBITKAN
SKPKBT
PAJAK YANG TIDAK/KURANG DIBAYAR
DARI
Rp 100.000• SPT TAHUNAN PPh Ps. 21
TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN
(Untuk Tahun Pajak 2007
200% DITERBITKAN SKPKB
KARNA ALPA PERTAMA KALI
146146
SANKSI PIDANA
ALPAPs. 38 UU KUP
SENGAJAPs. 39 UU KUP
• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
• MENYAMPAIKAN SPT:
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR
• TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP
• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
• MENYAMPAIKAN SPT :
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
• MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU
• TIDAK MENYELENGG. EMBUKUAN/PENCATATAN
• TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG
KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI
PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG
PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DANPALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT
2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALINGBANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG
MENIMBULKAN KERUGIANPADA PENDAPATAN NEGARA
• MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA MENYALAHGUNAKAN ATAU MENGGUNAKAN TANPA HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN HAK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK; PENGUSAHA KENA PAJAK;
147147
SANKSI PERPAJAKANBAGI PETUGAS PAJAK
(Pasal 36 A UU UP)
DALAM MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN PAJAK
TIDAK SESUAI DENGAN UU PERPAJAKAN YG BERLAKU
BERAKIBAT MERUGIKAN NEGARA
DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU
PETUGAS PAJAK
148148
CP TrainerCP Trainer
[email protected]@depkeu.go.id [email protected]@gmail.com Sms/telp : 08151691400Sms/telp : 08151691400
149149