bekerja sama dengan - universitas muhammadiyah malangdp2m.umm.ac.id/files/file/perpajakan utk...
TRANSCRIPT
PAJAK UNTUK BANTUAN SOSIAL
KEMENTERIAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALPENDIDIKAN NASIONALDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKANDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGITINGGI
Bekerja sama dengan
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGITINGGI
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMASDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 11
Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badansebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAKPEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK
UU- UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 28 Th 2007 (KUP)- UU No 7 Th 1983 stdtd UU No 36 Th 2008 (PPh)UU UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)- UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 18 Th 2000 (PPN)
-PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP)PP No 132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian)
PP
-PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian)-PP No.51 Th.2008 (Jasa Kosntruksi) -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan)-PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi)-PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN)PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN)-PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan)-PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis)
-PMK No. 181 Th 2007 (Bentuk dan Isi SPT)-PMK No 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran pelaporan)
PERMENKEU-PMK No. 184 Th 2007 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)-PMK No.186 Th 2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)-PMK No.190 Th 2007 (Pengembalian pajak yg seharusnya tdk terutang)-PMK No.252 Th 2008 (Petunjuk pemotongan Pph Pasal 21)-PMK No.246 Th 2008 (Bea siwa dikecualikan dari Objek PPh)
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 22
( j )-PMK No.250 Th 200 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)-PMK No.254 Th 2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)-PMK No.244 Th 2008 (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23)
BANTUANBANTUANAPBN/APBDAPBN/APBD
DIKELOLADIKELOLA
APBN/APBDAPBN/APBD
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAHINSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAHLEMBAGA NEGARALEMBAGA NEGARALEMBAGA NEGARA LEMBAGA NEGARA
MELALUI SUATUMELALUI SUATUKEGIATANKEGIATANKEGIATANKEGIATAN
BENDAHARA/PEMEG.KASBENDAHARA/PEMEG.KAS/ G S/ G SWAJIB MELAK.PEMOTONGAN DANWAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PUSATPEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 33
PPh PASAL 4 AYAT (2), 21, 22, 23 DAN 26PPN & PPnBM
BANTUAN BANTUAN APBN/APBDAPBN/APBD
DIKELOLADIKELOLA
APBN/APBDAPBN/APBD
BADAN (PT, CV, YAYASAN, KOPERASI, KUMPULAN DLL)KUMPULAN, DLL)
MELALUI SUATUMELALUI SUATUKEGIATANKEGIATAN
KEWAJIBAN YGTELAH ADA KETIKABADAN ITU BERDIRI & MEMILIKI NPWP KEGIATANKEGIATAN
WAJIB MELAK PEMOTONGANWAJIB MELAK PEMOTONGAN
& MEMILIKI NPWP
WAJIB MELAK.PEMOTONGAN WAJIB MELAK.PEMOTONGAN PAJAK PUSATPAJAK PUSAT
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 44
PPh PASAL 4 AYAT (2), 21, 23, DAN 26
KETENTUAN KEWAJIBAN NPWP BAGI SEKOLAH
LEMBAGA/SEKOLAH/ YAYASAN/LEMBAGA/KURSUS/PKBMPELATIHAN NEGERI KURSUS/PKBM
SWASTA
WAJIB MEMILIKI NPWP DGN MENDAFTARKANKE KPP/KP2KP, 1. A.N “BENDAHARA SKB PEMDA WONOSOBO”
WAJIB MEMILIKI NPWP PADA SAAT DIDIRIKANDGN MENDAFTARKAN KE KPP/KP2KP, 1. A.N BENDAHARA SKB PEMDA WONOSOBO
ATAU2. A.N “BENDAHARA UNIVERSITAS NEGERI
JAMBI”
,1. A.N “PKBM SOLOTIGO” ATAU2. A.N “YAYASAN PENDIDIKAN X” ATAU3. A.N “LEMBAGA KURSUS KECANTIKAN..”
JENIS WP SEBAGAI PEMUNGUTJENIS WP SEBAGAI WP BADAN (PUSAT)ATAU WP BADAN (CABANG) YG HANYA
MELAKSANAKAN PEMOTONG
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 55
MELAKSANAKAN PEMOTONG
BADAN
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
Pasal 1 ayat (3) UU KUP
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetapkolektif dan bentuk usaha tetap. .
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 66
Pasal 1 butir 2 UU KUP
LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.g p p g g p p j
Pasal 2 ayat (1) UU KUPSetiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan
untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan
UU PPh UU PPh
ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 77
UU PPhSetiap Wajib Pajak Orang Pribadi yg mempunyai penghasilan diatas PTKP
UU PPhSetiap Wajib Pajak Badan yg
mulai DIDIRIKAN
Kewajiban Mendaftarkan DiriKewajiban Mendaftarkan DiriPasal 2 ayat (1) UU KUPPasal 2 ayat (1) UU KUP
Bendahara Badan (mis PT, CV, Yayasan, dll Termasuk cabang2nya)yang Mengelola APBN/APBD Termasuk cabang2nya)yang dibentuk/didirikan
WajibMendaftarkan Diri
Untuk Mendapatkan NPWP
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 88
OBJEK PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN YG DILAKUKAN BENDAHARA
PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan.
PPh Pasal 4 ayat (2): Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu.
PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian Barang. g g p g
PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21.
PPh P l 26 P b t h il k d W jib PPh Pasal 26 : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena P j k & J K P j kPajak & Jasa Kena Pajak.
Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu.
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 99
OBJEK PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN YG DILAKUKAN BADAN
(PT,CV,YAYASAN, KUMPULAN DLL BAIK PUSATNYA MAUPUN CABANGNYA)
PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi
h b d k jsehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan.
PPh Pasal 4 ayat (2): Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu.
PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, y p , g ,deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21.
PPh Pasal 26 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
Bea Materai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu.
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 1010
MENGAPA LSM, YAYASAN SWASTA, KURSUS, LEMBAGA SWASTA LAINNYA TIDAK
DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPh PASAL 22 ?
JAWABANNYA
BUNYI UU NO.36 TH 2008 TTG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
JAWABANNYA
"Pasal 22(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan :
bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang ;
Penjelasan Pasal 22 Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah :Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah :Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaganegara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. termasuk j d l ti b d h d l h k d j b t l i
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 1111
juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
MENGAPA LSM, YAYASAN SWASTA, LEMBAGA SWASTA LAINNYA TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ?LAINNYA TIDAK DIWAJIBKAN MEMUNGUT PPN ?
BUNYI UU NO 18 TH 2000 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG
JAWABANNYA
"Pasal 16A(1) Pajak yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan
BUNYI UU NO.18 TH 2000 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN DAN PPnBM
(1) Pajak yang terhutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak ( ) a a a a p u gu a , p y o a da p apo a paja o u gu ajaPertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan."
O 3/ 03/2003BUNYI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.563/KMK.03/2003 TTG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH & KPKN UTK MEMUNGUT , MENYETOR & MELAPORKAN PPN & PPnBM BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
Pasal 2
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 1212
Pasal 2(1) Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
PERLAKUAN PERPAJAKAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROGRAMATAS PROGRAM--PROGRAMPROGRAM BANSOSBANSOSATAS PROGRAMATAS PROGRAM PROGRAM PROGRAM BANSOSBANSOS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONALKEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
BANTUAN/BANTUAN/SUBSIDI SUBSIDI
DARI APBNDARI APBNBUKAN OBJEK BUKAN OBJEK PPh & PPNPPh & PPN
1 ORANG PRIBADI
(Rp)(Rp) Penjls. Pasal 4 ayat (3) UU PPhPenjls. Pasal 4 ayat (3) UU PPhPasal 4 UU PPNPasal 4 UU PPN
1. ORANG PRIBADI2. ORGANISASI SOSIAL3. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT4. LEMBAGA KURSUS4. LEMBAGA KURSUS 5. INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH6. PTN BHMN DAN NONBHMN7. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB),
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 1313
8. LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN FORMAL
Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPhPenjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPhPenjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPhPenjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPhBantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan
Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg b k tbersangkutan.
Penjelasan Pasal 4 UU PPNPenjelasan Pasal 4 UU PPNPenjelasan Pasal 4 UU PPNPenjelasan Pasal 4 UU PPN
PPN dikenakan atas :a) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean,b) Import Barang Kena Pajak (BKP); c)penyerahan Jasa Kena Pajak di dlm
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 1414
daerah pabean; d) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dlm daerah pabean; e)pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dlm daerahPabean atau; f)eksport BKP oleh Pengusaha Kena Pajak
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PROGRAM-PROGRAM BANSOSATAS PROGRAM PROGRAM BANSOS
BANTUAN/SUBSIDI DARI APBN
(Rp)
Lembaga/Org./Badan/Sekolah Lembaga/Org./Badan/Sekolah Orang PribadiMilik Swasta Milik Negeri (beasiswa)
Kegiatan Kegiatan Belajar
Wajib Potong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23,
Wajib Potong & Pungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 22
PPh Pasal 23 PPh Pasal 4 ayat (2)
Tidak Dipotong PPh dan
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 1515
PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2)& PPN tidak Dipungut PPN
Lembaga/Org./Badan/SekolahMilik Swasta
Digunakan untuk honor pelatih/panitia, honor tutor, uang transpor, honor penyelenggara dan honor lainnya, konsumsi peserta/pelatih, ATK & bahan habis pakai, buku,
1 Untuk honor pelatih/panitia/penyelenggara/tutor/penyusunan1. Untuk honor pelatih/panitia/penyelenggara/tutor/penyusunantest/evaluasi/supervisi/monitoring yg diterima oleh bukan pegawaidikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif (Pasal 17 UU PPh) dari penghasilan bruto. Tarif Pasal 17 UU PPh yaitu dimulaitarif 5% untuk penghasilan s.d Rp 50.000.000,-ApabilaApabila Honor yang Honor yang dibayarkandibayarkan secarasecara berkesinambunganberkesinambungan ((lebihlebih daridariApabilaApabila Honor yang Honor yang dibayarkandibayarkan secarasecara berkesinambunganberkesinambungan ((lebihlebih daridarisatusatu kali kali dalamdalam 1 1 tahuntahun), ), makamaka PenghitunganPenghitungan PPhPPh PasalPasal 2121--nya : nya : JumlahJumlahBrutoBruto Honor Honor sebulansebulan dikurangidikurangi PTKP.PTKP.Bagi pelatih/panitia/penyelenggara/tutor/penyusun yang tidakmemiliki NPWP akan dikenai tarif 20% lebih tinggi dari yg memilikiNPWP, jadi tarifnya 6% dari jumlah bruto. Objek Pemotongan Pph PasalNPWP, jadi tarifnya 6% dari jumlah bruto. Objek Pemotongan Pph Pasal21 diatur PMK No.252/PMK.03/2008 dan Perdirjen No.31/PJ./2009
2. Uang Transport kepada tenaga pengajar dipotong PPh Pasal 21 dengantarif 5% atau 6% (bila penerima tidak memiliki NPWP) sepanjang tidakbisa membuktikan bukti-bukti pengeluarannyaP d k i d ATK B h h bi k i b k d3. Pengadaan konsumsi dan ATK + Bahan habis pakai, buku, pengadaankonsumsi, dan pengadaan barang lainnya tidak dipungut PPh Pasal 22 dan tidak dipungut PPN.
4. Jasa catering dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 2% atau 4% (bilapemberi jasa catering tidak memiliki NPWP) dari jumlah bruto
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 1616
p j g ) jpembayaran (tidak ada batasannya). Objek Pemotongan PPh Pasal 23 diatur Permenkeu No.244/PMK.03/2008
Digunakan untuk Honor pelatih/panitia uang transport konsumsi peserta/pelatih
LEMBAGA/ORG./BADAN/SEKOLAHMILIK PEMERINTAH
Digunakan untuk Honor pelatih/panitia, uang transport, konsumsi peserta/pelatih, ATK & bahan habis pakai
1. Untuk honor pelatih/panitia/penyelenggara dan sejenisnya yg diterima PNS/TNI/Polri dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto (bersifat final) sepanjang pangkat PNS tersebut golongan III a ke atas atau (be s at a ) sepa ja g pa g at S te sebut go o ga a e atas atausepangkatnya. Bila honor diterima mahasiswa/masyarakat lainya dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif progresif (Pasal 17 UU PPh) yaitu mulai 5% atau 6% (bagi penerima yg tidak memiliki NPWP) untuk penghasilan s.d Rp 50.000.000,-. Apabila yang dibayarkan secara berkesinambungan (lebih dari satu kali dalam 1Apabila yang dibayarkan secara berkesinambungan (lebih dari satu kali dalam 1 tahun), maka Penghitungan PPh Pasal 21-nya: Jumlah Bruto Honor sebulan dikurangi PTKP.
2. Uang Transport kepada tenaga pengajar dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% final bila yg menerima PNS/TNI/Polri atau tarif Pasal 17 yaitu 5% atau 6% (bagi penerimabila yg menerima PNS/TNI/Polri atau tarif Pasal 17 yaitu 5% atau 6% (bagi penerima yg tidak memiliki NPWP) bila yg menerima bukan PNS/TNI/Polri, sepanjang tidak bisa membuktikan bukti-bukti pengeluarannya
3. Pengadaan konsumsi dan ATK + Bahan habis pakai, buku dan pengadaan barang lainnya yang jumlah pembayarannya melebihi Rp 1 juta (tidak termasuk PPN-nya) di h l b (b i j l b id k ilikidipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atau 3% (bagi penjual barang yg tidak memiliki NPWP) dari jumlah bruto, dan dipungut PPN juga sebesar 10% dari jumlah bruto apabila pembayarannya (nilai kuitansi) diatas Rp 1 juta.
4. Jasa catering dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% atau 4% (bagi pemberi jasa yang tidak memiliki NPWP) dari jumlah bruto pembayaran dan pengenaan pemotongan PPh
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 1717
) j p y p g p gPasal 23 ini tanpa batasan jumlah rupiahnya. Apabila pembayaran Rp 1 juta lebih, maka dipungut PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (nilai jasa tanpa PPN).
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 diatur Permenkeu No.244/PMK.03/2008
BANTUAN SOSIAL BERUPA BEASISWA
Dasar hukum :1. Pasal 4 ayat (3) huruf l UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak PenghasilanPajak Penghasilan
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.03/2008tanggal 31 Desember 2008 tentang Beasiswa yangDikecualikan dari Objek Pajak
Beasiswa (biaya pendidikan yang dibayar ke sekolah, meliputi biaya ujian, biaya penelitian, biaya pembelianbuku dan biaya hidup yang wajar) yang diterima atau buku dan biaya hidup yang wajar) yang diterima atau
diperoleh WNI dari Wajib Pajak pemberi Beasiswa (harus tidak mempunyai hubungan istimewa)
dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, p g p ,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 1818
Penerima Beasiswa tidak dipotong PPh Pasal 21
HAL-HAL YG PERLU DIKETAHUI UNTUK DUNIA PENDIDIKAN
PASAL 6 AYAT (1) UU PPh (PERUBAHAN TERAKHIR)
SUMBANGAN TERTENTU ANTARA LAIN SUMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN DI INDONESIA,
BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL, SUMBANGAN FASILITAS
PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA
BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
(BISA MENGURANGI PPhYG TERUTANG BAGI
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 1919
YG TERUTANG BAGI PERUSAHAAN)
SANKSI PERPAJAKAN
SANKSIADMINISTRASI
SANKSIPIDANA
K
DEN
BUN
KENAI
KURUNGANDAN
PENJARADAN
ALPA SENGAJA
DA
GA
IKAN
DENDA DENDA
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 2020
SANKSI ADMINISTRASI
DENDAPs. 7 UU KUP
BUNGAPs.8(2), 13(2), 14(3), 19(2)&(3) UU KUP
KENAIKANPs. 13(3), 15(2) UU KUP
Rp 100.000• SPT MASA PPh
2%/BULANmaks 24 BULAN
• PEMBETULAN SENDIRI
50%SPT TERLAMBAT/TIDAK DISAMPAIKAN SETELAH
DITEGUR TERTULIS
Rp500 000
Ps.21/22/23/26 TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN
SPT
• HASIL PENELITIAN SPT AKIBAT SALAH TULIS DAN/ATAU SALAH HITUNG
HASIL PEMERIKSAAN
100%PPh TIDAK/KURANG
DIPUNGUT/ DIPOTONG/ DISETORRp500.000
• SPT MASA PPN DAN PPnBM
TERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN
• HASIL PEMERIKSAAN (SKPKB)
• DITERBITKAN NPWP DAN PKP SECARA JABATAN
• IZIN PENUNDAAN
DISETOR
100%KARENA DITERBITKAN
SKPKBTIZIN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SPT
• IZIN MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARANRp 100.000
• SPT TAHUNAN PPh Ps. 21 TERLAMBAT/ TIDAK
200%DITERBITKAN SKPKB
KARNA ALPA PERTAMA KALI
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 2121
PAJAK YANG TIDAK/KURANG DIBAYAR
DARITERLAMBAT/ TIDAK DISAMPAIKAN
(Untuk Tahun Pajak 2007
SANKSI PIDANA
ALPAPs. 38 UU KUP
SENGAJAPs. 39 UU KUP
TIDAK MENDAFTARKAN DIRI MENYALAHGUNAKAN
• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
• MENYAMPAIKAN SPT:
ISINYA TIDAK BENAR
• TIDAK MENDAFTARKAN DIRI, MENYALAHGUNAKAN NPWP/NPPKP
• TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
• MENYAMPAIKAN SPT:ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
• MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/ PENCATATAN PALSU
• TIDAK MENYELENGG. PEMBUKUAN/PENCATATAN
• TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANGDIPUNGUT /DIPOTONG
•• MENYALAHGUNAKANMENYALAHGUNAKAN ATAUATAU MENGGUNAKANMENGGUNAKAN TANPATANPA HAKHAKNOMORNOMOR POKOKPOKOK WAJIBWAJIB PAJAKPAJAK ATAUATAU PENGUKUHANPENGUKUHANPENGUSAHAPENGUSAHA KENAKENA PAJAKPAJAK;;
MENIMBULKAN KERUGIANPADA PENDAPATAN NEGARA
;;
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 2222
KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI
PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG
PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DANPALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT
2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALINGBANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG
SANKSI PERPAJAKANBAGI PETUGAS PAJAK
( 36 )(Pasal 36 A UU UP)
PETUGAS PAJAK
DALAM MENGHITUNG ATAU MENETAPKAN PAJAKU J
TIDAK SESUAI DENGAN UU PERPAJAKAN YG BERLAKUPERPAJAKAN YG BERLAKU
BERAKIBAT MERUGIKAN NEGARA
DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERUNDANG-UNDANGAN YG BERLAKU
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 2323
Hubungi kami di:
500-200Kring Pajak
SMS0813 178 72525
( 0813 178 PAJAK )( 0813 178 PAJAK )
Email : [email protected]@pajak.go.id
Website: www.pajak.go.id
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 24
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 2525
TENAGA AHLI YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
(BUKAN PEGAWAI)(BUKAN PEGAWAI)
TERDIRI DARI :- PENGACARA - KONSULTAN- AKUNTAN - NOTARIS- ARSITEK - PENILAI- DOKTER - AKTUARIS- DOKTER - AKTUARIS
MENERIMA PENGHASILAN BERUPA
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
DIPOTONG PPH PS.21 DENGAN TARIF PASAL 17
DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21
DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 2626
Dit.P2Humas
PENGHASILAN BRUTO
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAIPENGHASILAN BRUTO
HONORARIUM,KOMISI DAN FEE
SENIMAN, OLAHRAGAWAN;PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG DLL;PEMBAWA PESANAN/PENEMU
BUKAN PEGAWAI
PENYULUH & MODERATOR, PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH;PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL
PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARADISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK BERSTATUS SBG PEGAWAI;
EKONOMI DAN SOSIAL AGEN IKLAN;PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU
PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK BERSTATUS PEGAWAI; DAN/ATAUPENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI LAINNYA
DIK
PENERIMANYA PUNYA NPWP & HANYA MENERIMA PENGHASILAN DARI 1 PEMBERI KERJA SERTA
PENGHASILANNYA BERKESINAMBUNGAN
PENERIMANYA TIDAK PUNYA NPWP ATAU MENERIMA PENGHASILAN LAIN DILUAR PEMBERI KERJA ATAUPENGHASILANNNYA TIDAK BERKESINAMBUNGAN
URANGI TARIF PS.17 UU PPh
PTKP
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 2727
PENGHASILAN KENA PAJAK(dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)
TARIF PS.17 UU PPh
KARENA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
CONTOH PENGHITUNGAN BUKAN PEGAWAI
• POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI LEMBAGAPOLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI LEMBAGAKURSUS MENJAHIT SEBESAR Rp250.000,-/BULAN DARI JULI S.D DESEMBER 2009. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA :
PENGHASILAN SEBULAN – PTKP SEBULAN =R 250 000 R 1 320 000 NIHILRp250.000 –Rp1.320.000 = NIHIL
• PILON, PELATIH (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI SANGGAR DKISEBESAR Rp250.000,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS 2009.PILON PUNYA NPWP PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUSPILON PUNYA NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS :
PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 =Rp250.000 X 5% = Rp12.500,-
• POLIN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI PKBM KASIHRP250.000,-/BULAN DARI AGUSTUS S.D DESEMBER 2009. POLIN PUNYA NPWP DANJUGA SEBAGAI PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA :
PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 =Rp250.000 X 5% = Rp12.500*
PPh PASAL 21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp12.500,- SETIAP BULANNYA KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARI
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 2828
KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARITK KASIH
TATA CARA PENYETORANTATA CARA PENYETORANPPh PASAL 21PPh PASAL 21PPh PASAL 21PPh PASAL 21
PPh YANG DIPOTONG BENDAHARA
DISETORDGN SSP KE:
- BANK PERSEPSI, ATAU- KANTOR POS GIRO
PALING LAMBATTGL 10 BLN BERIKUTNYA
BILA JATUH PADA HARI LIBUR PENYETORAN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 2929
HARI LIBUR PENYETORANPADA HARI
KERJA BERIKUTNYA
TATA CARA PELAPORANPPh PASAL 21
PPh YANG DIPOTONGBENDAHARA
DILAPORKANDGN SPT MASA PPh
PASAL 21 KE KPP/KP2KP
PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM
PASAL 21 KE KPP/KP2KP
BULAN TAKWIMBERIKUTNYA
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 3030
JIKA JATUH PADAHARI LIBUR
PADA HARI KERJABERIKUTNYA
Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan ke KPP mulai Masa Juli 2009 (Perdirjen Nomor : 32/PJ/2009)
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Pemotong PajakLembar ke 2 untuk : Pemotong Pajak
N P W P : - - - - - (3)
N W jib P j k
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………………………...…………. (1)
NOMOR : ……………………………………… (2)
Lampiran IIPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor: PER-32/PJ/2009Tanggal: 25 Mei 2009
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
1.(1)
No. Jenis Penghasilan
(2)
Tarif
(5) (6)
PPh yang Terutang (Rp)
Tarif lebih tinggi 20%
(Tidak Ber-
NPWP)(4)
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
(3)
Perubahan Imbalan Distributor MLM
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
7.
3.
6.
2.
4.
5.
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah
8.
9.
10.
11.
12.
Jumlah
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Perhatian : …………………., ……………………. 20 ……. (4)
1.
N P W P : - - - - -
N a m a :
2 B kti P t i i di h bil
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
Pemotong Pajak (5)
…………………………………………………………………………………………………………………
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 3131
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila
diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.01 ......................................................... (6)
Tanda tangan, nama dan cap
Lembar ke-1 untuk : Wajib PajakLembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
……………………………………...…………. (1)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
N P W P : - - - - - (3)
Nama Wajib Pajak :
(FINAL)
NOMOR : ……………………………………… (2)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
Alamat :
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
(4)(1)
No. PPh yang dipotong
(5)(2)
Jenis Penghasilan Jumlah Penghasilan Bruto Tarif
(3)1.
Perubahan
Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.
Terbilang :
2.
…………………………………………………………………………………………………………………
JUMLAH
*) Lihat petunjuk pengisian
Pemotong Pajak (5)
N P W P : - - - - -
N a m a :
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tanda tangan, nama dan cap
dipotong di atas bukan merupakan kreditpajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sahapabila diisi dengan lengkap dan benar.
......................................................... (6)
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 3232
F.1.1.33.02
B kti P t Jumlah Objek PPh Pasal 21
Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal
Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (TIDAK FINAL)
Masa Pajak
(Bulan/Tahun)
/ 2 0
No NPWP Nama Wajib Pajak Bukti Pemotongan Jumlah Objek
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
PPh Pasal 21dan/atau
Pasal 26 yang Dipotong
Nomor Tanggal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Perubahan
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 25.
26.
27.
28.
29.
30.
Jumlah
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 3333
Halaman ke dari halaman JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Bukti Pemotongan Jumlah Objek PPh Pasal
Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal
Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (FINAL)
Masa Pajak
(Bulan/Tahun)
/ 2 0
No NPWP Nama Wajib Pajak g
PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26
21dan/atau Pasal 26 yang
Dipotong Nomor Tanggal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
Perubahan
11. 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
2424.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 3434
Jumlah
Halaman ke dari halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-____
SPT MasaPajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pasal 26
Tahun KalenderFormulir ini digunakan untuk melaporkankewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
21 dan/atau Pasal 26 20
DepartemenKeuangan RI
DirektoratJenderal
PajakFormulir
1721
x
1
Masa Pajak
21 dan/atau Pasal 26 20
0
1721
2(Bulan/Tahun)
/
2
-NPWP
Nama WP
Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak
JumlahPenerima
Peng hasilan
Go longan PenerimaPenghasi lan
4
3
(1) (2)
5
(3)
NomorTelepon
Alamat
6 Pegaw ai Tetap
N oJumlah
Pajak Terut ang( R p)
(4) (5)
Alamat Email
JumlahPenghasi lan B rut o
( R p)
Bagian B – Objek PajakPerubahan
Distributor MLM
Petugas Dinas Luar Asuransi
Penjaja Barang Dagangan
8
Tenaga AhliAnggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengaw as yangtidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi,
10
9
11
Pegaw ai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
12
13
14
Penerima Pensiun Berkala 7
20
15
Jumlah Bagian B(Penjumlahan Angka 6 s d 19)
Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain
Pegaw ai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun
Peserta KegiatanBukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yangBersifat Berkesinambungan
Pegaw ai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak LuarNegeri
Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
14
16
17
18
19
Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari:
(Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)
21
22
Masa Pajak231 97 8
25 PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)
24
STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)
Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)
62 3 4 5
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November(Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)
10 11 12
Tahun Kalender
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 3535
Dit.P2Humas 35Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27
Tahun
27
25b. Penyetoran dengan SSP
25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
26
28 Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan(merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)
(1)
Bagian C – Objek Pajak – Final
N oJumlah
Penerima Peng hasilan
(3)
JumlahPajak Terut ang
( R p )
(5)
JumlahPeng hasilan B rut o
( R p )
(4)
Golo ngan PenerimaPenghasilan
29
(2)
Penerima Uang Pesangon, Uang M anfaat Pensiun, TunjanganHari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain
Formulir 1721 – I(Disampaikan hanya pada M asa
Daftar Bukti Pemotongan PajakPenghasilan Final
29
Surat Setoran Pajak ____ lembar
Daftar Bukti Pemotongan PajakPenghasilan Tidak Final
Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
c)
Bagian D – Lampiran Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21DTP
30
Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)31
d)
b)a)
Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran LainSejenis yang Dibayarkan Sekaligus
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRIdan Pensiunan yang M enerima Honorarium dan Imbalan Lainyang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah
f)e)
PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN) Kuasa Wajib Pajak
Pajak Desember)
i)
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya beritahukan di atas besertalampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
SPT Masa Diterima:
Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan
Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yangTidak Wajib Menyampaikan SPTTahunan PPh Badan (Disampaikanhanya pada M asa Pajak
Formulir 1721 – II(Disampaikan hanya pada M asa Pajakterjadi perubahan Pegawai Tetap)
Diisi oleh Petugas
g) h)
Perubahan
Tanda Tangan Tanggal (dd/mm/yyyy)
____/_____/____
TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh
___/___/_____
Nama
- Melalui Pos
Tanda TanganTanggal (dd/mm/yyyy)
NPWP
Langsung dari WP
Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:1. Pegawai tetap.2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak
dibayarkan secara bulanan.5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau
imbalan yang bersifat tidak teratur.9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.10 Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yangmelakukan penarikan Dana Pensiun10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)
PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI
BIAYA JABATANBiaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi‐tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi‐tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)
Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harusmemiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPW
PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLMatau direct selling, penjaja barangdagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima pengh
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 3636
(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)
BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP
Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidakdipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebih
Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidakmemiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya
1721 - ITahun Kalender
DepartemenKeuangan RIDirektorat
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAKPENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember
2 0
A.
No Nama Wajib Pajak Penghasilan Bruto(Rupiah)
Tahun Kalender
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYAMELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
JenderalPajak
UNTUK PEGAWAI TETAP DANPENERIMA PENSIUN BERKALA
NPWP
PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26
Terutang(Rupiah)
(1)
1.
2.
3.
4.
5
(5)(3) (4)(2)(Rupiah)
5.
6.
7.
8.
9.
1010.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 3737
Dit.P2Humas 37C.
Jumlah (A1 + B)
Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang
Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yangPenghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)
Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ……. Orang
A1.
B.
/ 2 0
DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP
1721 - IIMASA PAJAK
(Bulan/Tahun )
DepartemenKeuangan RIDirektoratJenderal
P j k
Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember
/ 2 0
A. Pegawai Tetap yang Keluar
No
(1) (4) (5)
Penghasilan Bruto
(Rupiah)NPWP Nama Wajib Pajak
(3)
PPh Pasal 21Dan/Atau Pasal
26 Terutang(Rupiah)
(2)
Pajak
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
(4) (5)(3)(2)
B. Pegawai Tetap yang Masuk
(1)
1.
No NPWP Nama Wajib Pajak
Status Karyawan
(TK, K,K/I, PH,
HB)
JumlahTanggungan
(2) (3) (4) (5)
2.
3.
4.
5.
C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP
No
(1)
1.
2.
3.
NPWP TanggalTerdaftar Nama Wajib Pajak
(2) (3) (4)
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 3838
Dit.P2Humas 38
4.
5.
halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke dari
DepartemenKeuangan RI DAFTAR PEGAWAI
1721 - T
Contoh Formulir Yang Wajib Dilampirkan Untuk Laporan PertamaAtau Hanya Pada Masa Juli 2009 untuk Yang Sudah Pernah Melapor
/ 2 0
(1)
No NPWP* Nama Wajib Pajak
(3)
Status Karyawan(TK, K, K/I,PH, HB)
(4)
Jumlah Tanggungan
(5)
DirektoratJenderal
Pajak
TETAP/PENERIMA PENSIUNBERKALA
MASA PAJAK(Bulan/Tahun )
(2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
77.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 3939
Dit.P2Humas 39
26.
27.
28.
29.
30.
* Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan
LEMBAR
U k A i W jib P j k
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1
Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) yang BaruHanya diisi
Dlm transaksiPengalihan hakAtas tanah dan Untuk Arsip Wajib Pajak
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………
( )
ALAMAT WP
NOP
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NPWP :
NAMA WP :
:
Atas tanah danAtau bangunan Dan Kegiatan Membangun
sendiri
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
Masa Pajak
ALAMAT OP
NOP
Uraian Pembayaran : ……………………………………………...………………
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran……………………………………………...…………………..……………………………………………………………………………...…………………..……………………………………………………………………………...…………………..………………………………
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran :
T bil
Masa Pajak
/
OktSep Nov DesTahun Pajak
/
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
:
Jan Feb Mar Apr Ags
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan
Diisi dengan rupiah penuh
/
…………………………………………………………………………….………………………………
/
Mei Jun Jul
PerubahanTerbilang :
…………………………………………… , Tanggal……………...………….Cap dan tanda tangan
Tanggal Wajib Pajak/Penyetor
………………………………..Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Cap dan tanda tangan
………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………...……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………...…………………………...…………………………………………………………
Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : …………………………………………..
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran" Terima kasih Telah Membayar Pajak ‐ Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 4040
F.2.0.32.01
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) UntukPajak Pertambahan Nilai (PPN) UntukPajak Pertambahan Nilai (PPN) Untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Untuk PemerintahPemerintah
No Objek Tarif Dasar Penghitungan
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
1. Penyerahan Barang Kena PajakKecuali :a. Barang hasil pertambangan atau hasil
10% Dasar Pengenaan Pajak
Tgl 7 bln berikutnya
(utk
Tgl 14 bln berikutnya (utk
bendahara)a. Barang hasil pertambangan atau hasilpengeboran, yang diambil langsung darisumbernya ;
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak ;
c. Makanan dan minuman yang disajikan
(utk bendahara)
Tgl 15 bln berikutnya
(utk non
bendahara)
Tgl 20 bln berikutnya (utk non bendahara)
dihotel, restoran, rumah makan, warung. dan sejenisnya ;
d. Uang , emas batangan, dan surat-suratberharga
bendahara)
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 4141
41
No Objek Tarif Dasar P hit
Sifat Batas waktu penyetoran
Batas waktu pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) …lanjutan
Penghitungan penyetoran pelaporan
2. Penyerahan Jasa Kena PajakKecuali :a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan
medik;
10% Dasar Pengenaan Pajak
Tgl 7 bln berikutnya
Tgl 15 bln
Tgl 14 bln berikutnya
Tgl 20 bln b. Jasa dibidang pelayanan sosial;c. Jasa dibidang pengiriman surat dengan
perangko;d. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan
sewa guna usaha dengan hak opsi;e Jasa dibidang keagamaan;
berikutnya (utk non
bendahara)
berikutnya (utk non bendahara)
e. Jasa dibidang keagamaan;f. Jasa dibidang pendidikan;g. Jasa dibidang keseniaan dan hiburan
yang telah dikenakan Pajak Tontonan;h. Jasa dibidang penyiaran yang bukan
bersifat iklan ;bersifat iklan ;i. Jasa dibidang angkutan umum di darat
dan di air;j. Jasa dibidang tenaga kerja;k. Jasa di bidang perhotelan ;l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah
dalam rangka menjalankanpemerintahan secara umum.
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 4242
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu :a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan
terpasang maupun terlepas tidak termasuk suku cadang yangterpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebutj
b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
c. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 4343
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
At h di d l iAtas penyerahan di dalam negeri:
a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang p g p p , g, y gdiperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut
b M k t k d ik d t b h b k t kb. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
c. Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannyadisadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu
d. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan
e. Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta
f. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 4444
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
h.h. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); (PIN);
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN…lanjutan
(PIN); (PIN); i.i. BukuBuku--buku pelajaran umum, kitab suci dan bukubuku pelajaran umum, kitab suci dan buku--buku pelajaran agama;buku pelajaran agama;j.j. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal
angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran ikan kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan atau alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;ikan nasional;
k.k. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;Udara Niaga Nasional;
l.l. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;oleh PT Kereta Api Indonesia;
m.m. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia.wilayah Negara Republik Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia.
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 4545
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNBKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNAtasAtas penyerahanpenyerahan dalamdalam negerinegeri berupaberupa:: …lanjutana.a. jasajasa yang yang diterimaditerima oleholeh Perusahaan Perusahaan PelayaranPelayaran NiagaNiaga NasionalNasional atauatau
perusahaanperusahaan penangkapanpenangkapan ikanikan nasionalnasional yang yang meliputimeliputi ::1.1. JasaJasa persewaanpersewaan kapalkapal;;2.2. JasaJasa. . kepelabuhanankepelabuhanan meliputimeliputi jasajasa tunda,jasatunda,jasa pandu,jasapandu,jasa tambattambat, , dandanjj l b hl b hjasajasa labuhlabuh;;3.3. JasaJasa perawatanperawatan atauatau reparasireparasi (docking) (docking) kapalkapal;;
b.b. JasaJasa yang yang diterimaditerima oleholeh Perusahaan Perusahaan PelayaranPelayaran NiagaNiaga NasionalNasional atauatauperusahaanperusahaan penangkapanpenangkapan ikanikan nasionalnasional yang yang meliputimeliputi ::11 JJ tt dd1.1. JasaJasa persewaanpersewaan pesawatpesawat udaraudara;;2.2. JasaJasa perawatanperawatan atauatau reparasireparasi pesawatpesawat udaraudara;;
c.c. JasaJasa perawatanperawatan atauatau reparasireparasi keretakereta apiapi yang yang diterimaditerima oleholeh PT PT KeretaKereta ApiApiIndonesia;Indonesia;
dd JJ di hkdi hk l hl h k kk k kk bb bb bbd.d. JasaJasa yang yang diserahkandiserahkan oleholeh kontraktorkontraktor untukuntuk pemboronganpemborongan bangunanbangunan berupaberuparumahrumah sederhanasederhana, , rumahrumah sangatsangat sederhanasederhana, , rumahrumah susunsusun sederhanasederhana, , pondokpondok boroboro, , asramaasrama mahasiswamahasiswa dandan pelajarpelajar sertaserta perumahanperumahan lainnyalainnya, yang , yang batasannyabatasannya ditetapkanditetapkan oleholeh MenteriMenteri KeuanganKeuangan setelahsetelah mendengarmendengarpertimbanganpertimbangan MenteriMenteri PemukimanPemukiman dandan PrasaranaPrasarana Wilayah Wilayah dandan pembangunanpembangunanpe t ba gape t ba ga e tee te e u ae u a dada asa a aasa a a ayaaya dada pe ba gu ape ba gu atempattempat yang yang sematasemata--matamata untukuntuk keperluankeperluan ibadahibadah;;
e.e. JasaJasa persewaanpersewaan rumahrumah susunsusun sederhanasederhana, , rumahrumah sederhanasederhana, , dandan rumahrumahsangatsangat sederhanasederhana; ; dandan,,
f.f. JasaJasa yang yang diserahkandiserahkan oleholeh TentaraTentara NasionalNasional Indonesia Indonesia dalamdalam rangkarangka
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 4646
tersedianyatersedianya data data batasbatas dandan photo photo udaraudara wilayahwilayah Negara Negara RepublikRepublik Indonesia.Indonesia.
Hubungi kami di:
500-200Kring Pajak
SMS0813 178 72525
( 0813 178 PAJAK )( 0813 178 PAJAK )
Email : [email protected]@pajak.go.id
Website: www.pajak.go.id
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 47
Direktorat Penyuluhan Pelayanan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humasdan Humas 4848