beberapa catatan untuk tindak lanjut … · • alur pelayanan investasi belum lancar 5. kemitraan:...
TRANSCRIPT
Refleksi PRHM II
1. Isu lahan hutan dan pengelolaannya:– Laten: tenurial– Laten: transformasi gerakan global, politik
dan kebijakan nasional, implementasi ditingkat lapangan yang tak kunjung selesai
– Gerakan global selalu membawa sertagerakan ekonomi politik – yang tidak siapselalu menjadi korban
2. Hutan adat: dimulai dari konflikparadigma, identitas negara-masyarakat, “pengakuan” mungkin belum cukupditerima
3. Hutan desa: “state corporate” di strukturpemerintah yang paling bawah –pertentangan antara pendekatanmanajemen kapitalistik denganpendekatan manajemen “sosial”
4. Hutan tanaman rakyat:• Menempatkan peserta HTR sebagai manajemen korporat
mikro• Kelembagaan belum selesai disiapkan – pemerintah melayani
perijinan dan pengendalian – siapa melayani inkubasi danpengembangan bisnis?
• Alur pelayanan investasi belum lancar5. Kemitraan:
• Muncul sebagai alternatif ketika terjadi dis-harmoni antarakorporasi dengan masyarakat
• Diwajibkan oleh peraturan-perundangundangan – isucompliance
• Masalah kesetaraan dalam transaksi• Masalah cost dan benefit sharing • Resolusi perselisihan
6. Hasil hutan bukan kayu• Gap antara kehidupan tradisional di tingkat
masyarakat – multicorporation di tingkat global• Less attended oleh pemerintah• Akses pasar, pelayanan pengembangan
manajemen, teknologi, kebijakan lintas sektor7. Sertifikasi hutan rakyatL
• Menarik dan diterima oleh masyarakat• Isu identitas hutan rakyat dan pengembangannya
menjadi prasyarat pertama• Isu pendampingan• Isu premium harga
PRHM – Hutan Kemasyarakatan
1. Teridentifikasi kendala pencapaiantarget perluasan HKm th 2009
2. Strategi pelayanan untuk perluasanHKm th 2009
3. Konsep tata hubungan kerja dalampelayanan perijinan dan fasilitasi HKm
4. Strategi nasional (National roadmap) Perluasan HKm
Latar Belakang
UU 41/1999
PP No. 6/2007
Permenhut No. 37/Mehut-II/2007
Launching HKm Des 2007
Kab. Tanggamus
Kab. Lampung
UtaraKab.
LampungBarat
Kab. KulonProgo
Kab. Gunung
Kidul
Kab. LombokTengah
8.164,26 Ha
400.000 ha 2009
2,1 jt ha 2015
Kendala
1. Perluasan HKm?• HKm selalu berangkat dari konflik
penggunaan dan penguasaan lahan hutan(negara) – bukan hanya karena isukemiskinan
• Pengaturan oleh pemerintah sarat padaproses dan persyaratan perijinan –akomodasi sistem sosial di dalam sistempengurusan hutan
2. Tata hubungan kerja• Tata hubungan kerja antar tingkat pemerintahan mengenai
perijinan dan pengendalian sudah digambarkan, tetpai belumberjalan lancar
• Tata hubungan kerja untuk identifikasi unit-unit HKm (arealdan pengelola) belum dirumuskan – hanya berbasispermohonan masyarakat
3. Pelayanan• Baru sebatas arahan dari Dephut• Pelayanan multi-meja menjadi tidak efisien
4. Strategi untuk tindak lanjut masih belum terlalu jelas, Dephut belum secara detail menyampaikan milestone
IUPHKm
IUPHHK-HKm
KELOMPOKMASYARAKAT
MENHUT
BUPATIGUBERNUR
Penetapan Areal Kerja HKm Usulan IUPHHK-HKm
Permohonan IUPHKm
PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
F A S I L I T A S I
P E M B I N A A N D A N P E N G E N D A L I A N
SFM
Instrumentasi kebijakan
1. Instrumen analisis konflik untukmenyempurnakan identifikasi calon unit HKm -pemerintah
2. Instrumentasi inisiasi - proses menujupermohonan HKm – lembaga pendamping
3. Instrumen prosedur pemberian IUHKm –disederhanakan
4. Instrumen investasi kebijakan HKm -pemerintah
4. Instrumen pelayanan pengurusan ijin HKm –pemerintah dan lembaga pendamping
5. Instrumen manajemen konflik – fasilitatormanajemen konflik
6. Instrumen pengembangan kapasitasmanajemen unit HKm – lembaga pelayananmanajemen
7. Instrumen pengembangan kapasitas bisnis –lembaga pelayanan pengembangan bisnis
8. Instrumen sertifikasi – lembaga pendampingdan lembaga sertifikasi
Peluang dan tantangan1. Instrumen analisis konflik– tantangan karena
belum siap2. Instrumentasi inisiasi - proses menuju
permohonan HKm – peluang bagi pendampingprofesional
3. Instrumen prosedur pemberian IUHKm –disederhanakan – peluang dan bisa dilakukansegera
4. Instrumen investasi kebijakan HKm –tergantung kemauan pemerintah
4. Instrumen pelayanan pengurusan ijin HKm –peluang besar
5. Instrumen manajemen konflik – peluang bagimediator konflik berkompeten
6. Instrumen pengembangan kapasitasmanajemen unit HKm –tantangan karenabelum siap
7. Instrumen pengembangan kapasitas bisnis –tantangan karena belum siap
8. Instrumen sertifikasi – peluangnya besar
TATA HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARAAN HKm
ProvinsiProvinsi Kabupaten/kotaKabupaten/kotaDepartemen Departemen KehutananKehutanan GubernurGubernur Dinas (bidang Dinas (bidang
Kehutanan)Kehutanan)Bupati/Bupati/
WalikotaWalikotaDinas (bidang Dinas (bidang
kehutanan)kehutanan)
Menetapkan NSPK Menetapkan NSPK Penyelenggaraan Penyelenggaraan HKm (Permenhut . HKm (Permenhut . 37/2007 dan aturan 37/2007 dan aturan pelaksanaan pelaksanaan pendukung lainnya)pendukung lainnya)
Sosialisasi Sosialisasi kebijakan HKm kebijakan HKm kepada pemerintah kepada pemerintah daerahdaerah
Sosialisasi kebijakan Sosialisasi kebijakan HKm kepada HKm kepada masyarakatmasyarakat
Sosialisasi kebijakan Sosialisasi kebijakan HKm kepada HKm kepada masyarakatmasyarakat
Menetapkan Menetapkan pedoman pedoman verifikasi verifikasi permohonan permohonan kel.kel.
Menyusun konsep Menyusun konsep pedoman verifikasi pedoman verifikasi Permohonan Permohonan KelompokKelompok
Menetapkan Menetapkan pedoman pedoman verifikasi verifikasi permohonan kel.permohonan kel.
Menyusun konsep Menyusun konsep pedoman verifikasi pedoman verifikasi permohonan permohonan kelompokkelompok
Melaksanakan Melaksanakan verifikasi permohonan verifikasi permohonan kelompokkelompok
Melaksanakan Melaksanakan verifikasi verifikasi permohonan permohonan kelompokkelompok
ProvinsiProvinsi Kabupaten/kotaKabupaten/kotaDepartemen Departemen KehutananKehutanan GubernurGubernur Dinas (bidang Dinas (bidang
Kehutanan)Kehutanan)Bupati/Bupati/
WalikotaWalikotaDinasDinas
Menetapkan Pedoman Menetapkan Pedoman Verifikasi Usulan Verifikasi Usulan Penetapan Areal Kerja Penetapan Areal Kerja HKm dari Bupati/Gub HKm dari Bupati/Gub
Mengusulkan Mengusulkan penetapan areal penetapan areal kerjakerja
Mengusulkan Mengusulkan penetapan areal penetapan areal kerjakerja
Melaksanaan Verifikasi Melaksanaan Verifikasi Usulan Gub/BupUsulan Gub/Bup
Menetapkan areal kerjaMenetapkan areal kerja Pemberian Pemberian IUPHKmIUPHKm
Konsep IUPHKmKonsep IUPHKm Pemberian Pemberian IUPHKmIUPHKm
Konsep Konsep IUPHKmIUPHKm
Membantu daerah Membantu daerah menfasilitasi kelompok menfasilitasi kelompok (pelatihan, bintek, dll)(pelatihan, bintek, dll)
Pengesahan Pengesahan rencana umum rencana umum HKmHKm
Fasilitasi & Fasilitasi & konsep konsep pengesahan RU pengesahan RU HKmHKm
Pengesahan Pengesahan rencana umum rencana umum HKmHKm
Fasilitasi & Fasilitasi & konsep konsep pengesahan RU pengesahan RU HKmHKm
Pengesahan RO Pengesahan RO HKmHKm
Pengesahan RO Pengesahan RO HKmHKm
Fasilitasi thd Fasilitasi thd kelompok kelompok (pengembangan (pengembangan usaha)usaha)
Fasilitasi thd Fasilitasi thd kelompok kelompok (pengembangan (pengembangan usaha)usaha)
ProvinsiProvinsi Kabupaten/kotaKabupaten/kotaDepartemen Departemen KehutananKehutanan GubernurGubernur Dinas (bidang Dinas (bidang
Kehutanan)Kehutanan)Bupati/Bupati/
WalikotaWalikotaDinas Dinas
(bidang (bidang Kehutanan)Kehutanan)
Menerbitkan IUPHHKMenerbitkan IUPHHK--HKmHKm
Memfasilitasi Memfasilitasi kelompok kelompok meneruskan meneruskan permohonan permohonan IUPHHKIUPHHK--HKm HKm kpd Menhutkpd Menhut
Memfasilitasi Memfasilitasi kelompok kelompok meneruskan meneruskan permohonan permohonan IUPHHKIUPHHK--HKm HKm kpd Menhutkpd Menhut
Menetapkan NSPK Tata Menetapkan NSPK Tata Usaha Hasil Hutan dan Usaha Hasil Hutan dan Peredaran HHPeredaran HH
Sosialisasi NSPK Sosialisasi NSPK Tata Usaha Kayu Tata Usaha Kayu dan Peredaran dan Peredaran KayuKayu
Sosialisasi Sosialisasi NSPK Tata NSPK Tata Usaha Kayu dan Usaha Kayu dan Peredaran KayuPeredaran Kayu
Fasilitasi Tata Fasilitasi Tata Usaha Hasil Hutan Usaha Hasil Hutan Dan Peredaran Dan Peredaran HHHH
Fasilitasi Tata Fasilitasi Tata Usaha Hasil Usaha Hasil Hutan Dan Hutan Dan Peredaran HHPeredaran HH
Pengawasan dan Pengawasan dan Pembinaan Pembinaan Penatausahaan HH Kayu Penatausahaan HH Kayu dan Peredaran HH Kayudan Peredaran HH Kayu
Pengawasan dan Pengawasan dan Pembinaan Pembinaan Penatausahaan Penatausahaan dan Perederan HHdan Perederan HH
Pengawasan Pengawasan dan Pembinaan dan Pembinaan Penatausahaan Penatausahaan dan Perederan dan Perederan HHHH
ProvinsiProvinsi Kabupaten/kotaKabupaten/kotaDepartemen Departemen KehutananKehutanan GubernurGubernur Dinas (bidang Dinas (bidang
Kehutanan)Kehutanan)Bupati/Bupati/
WalikotaWalikotaDinas (bidang Dinas (bidang Kehutanan)Kehutanan)
Menerima tembusan Menerima tembusan laporan kinerja dari laporan kinerja dari pemegang ijin pemegang ijin
Menerima Menerima Laporan Kinerja Laporan Kinerja dari pemegang dari pemegang ijinijin
Melaksanakan Melaksanakan pemantauan pemantauan terhadap terhadap pelaksanaan ijin pelaksanaan ijin HKmHKm
Menerima Laporan Menerima Laporan Kinerja dari Kinerja dari pemegang ijinpemegang ijin
Melaksanakan Melaksanakan pemantauan pemantauan terhadap terhadap pelaksanaan ijin pelaksanaan ijin HKmHKm
Melakukan pembinaan Melakukan pembinaan teknis kpd Dinasteknis kpd Dinas
Evaluasi laporan Evaluasi laporan pemegang izinpemegang izin
Evaluasi laporan Evaluasi laporan pemegang izinpemegang izin
Melaksanakan Melaksanakan pemantauan dan pemantauan dan evaluasi kepada evaluasi kepada daerah berkaitan daerah berkaitan dengan penerbitan dengan penerbitan IUPHKm pada Areal IUPHKm pada Areal Kerja HKm yang telah Kerja HKm yang telah ditetapkanditetapkan
Menyampaikan Menyampaikan laporan kepada laporan kepada Menteri atas Menteri atas penerbitan penerbitan IUPHKm pada IUPHKm pada Areal Kerja Areal Kerja HKmHKm
Menyiapkan Menyiapkan laporan Gubernur laporan Gubernur kepada Menterikepada Menteri
Menyampaikan Menyampaikan laporan kepada laporan kepada Menteri atas Menteri atas penerbitan penerbitan IUPHKm pada IUPHKm pada Areal Kerja HKmAreal Kerja HKm
Menyiapkan Menyiapkan laporan Gubernur laporan Gubernur kepada Menterikepada Menteri