PENGERTIAN ;

PAJAK ATAS DOKUMEN YANG DIPAKAIOLEH MASYARAKAT DALAM LALU LINTAS

HUKUM SEPERTI DIMAKSUD DALAMPASAL 1 AYAT (2) HURUF A

UU No. 13 Tahun 1985 jo. PASAL 1PP No. 24 Tahun 2000

BEA MATERAIPasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985

DASAR HUKUM BEA MATERAI

Undang undang•UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea MateraiPeraturan Pemerintah•PP No. 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea MateraiKeputusan Mentri Keuangan•KMK RI No. 133/KMK.04/2000, Tentang pelaksanaan PP No. 24Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.•KMK RI No. 104/KMK.04/1986, Tentang Pelunasan Bea MateraiDengan Menggunakan cara lain. Surat Edaran Dirjen Pajak•SE-38/PJ1994 Tentang penggunaan Kertas BermateraiDan kertas biasa Bermaterai Tempel•SE-29/PJ.53/1995 Tentang pelaksanaan perubahan Tarif Bea Materai•SE-44/PJ.53/1995 Tentang cara Pemateraian kemudianTanpa sanksi dalam masa Transisi

OBJEK, TARIF, DAN YANG TERUTANG BEA METERAIPasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 jo. PP No.24 Tahun 2000

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya ( a.l. Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan)

yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,

kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata.

Akta-akta Notaris termasuk salinannya

Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya

Rp.6.000,-

Rp.6.000,-

Rp.6.000,-

Lanjutan1,…..Obyek, Tarif

Surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau harga nominal yg dinyatakan dalam mata uang asing.

Yang berisi pengakuan

bahwa utang uang seluruhnya/sebagian telah

dilunasi/ diperhitungkan.

Yang berisi pemberitahuan saldo rekening

di bank;

Yang menyatakan pembukuan uang

atau penyimpanan uang dalan rekening

di bank;

Yang menyebutkan penerimaan

uang;

Rp.6.000,-

Surat yang memuat jumlah uang dengan Harga Nominal

lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidaklebih dari Rp.1.000.000,-

Surat yang memuat jumlah uang dengan Nominal

Tidak lebih dari Rp. 250.000,-

Lanjutan2,…..Obyek, Tarif

Tdk terutang

Rp.3.000,-

Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya

lebih dari Rp. 1.000.000,-

Lanjutan3,…..Obyek, Tarif

Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidak

lebih dari Rp. 1.000.000,-

Rp.6.000,-

Rp.3.000,-

Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep yang harga nominalnya

tidak lebih dari Rp. 250.000,- Tdk terutang

Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya

lebih dari Rp.1.000.000,-

Lanjutan4,…..Obyek, Tarif

Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya

lebih dari Rp.250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000

Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya

Tidak lebih dari Rp.250.000,-

Tdk terutang

Rp.3.000,-

Rp.6.000,-

Surat surat biasa & surat surat kerumahtanggaanSurat surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain/digunakanoleh orang lain,

& lain dari maksud semula,yang akan digunakan sebagai alat pembuktiandi muka pengadilan.

Lanjutan5,…..Obyek, Tarif

Cek & Bilyet GiroTanpa batas pengenaanBesarnya harga nominal

Berlaku efektif: Per 01 Mei 2000

Rp.3.000,-

Rp.6.000,-

BUKAN OBJEK/ TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI

Pasal 4 UU No. 13 Tahun 1985 PP 13/ 22 Sept 1989, PP 7/ 21 April 1995, PP 24/ 20 April 2000

Lanjutan,….bukan Obyek…

SAAT DAN PIHAK YANG TERUTANG BEA METERAI

Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 1985

Bea Materai

CARA PELUNASAN BEA METERAIPasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 19985

Dengan Benda Meterai Dgn cara lainDitetapkan MENKEU

BIASAMeterai TempelKertas Meterai oleh Wajib BEA

PEMETERAIAN BIASA

ALAT LAIN (SE-11/PJ.3/1986) Pencetakan Tanda Lunas Bea Meterai oleh PERUM PERURI

MESIN TERAAN METERAI (KMK No. 104/KMK.04/1986)

Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan Atau pencetakan TANDA LUNAS BEA METERAI,

BEA METERAI Harus disetor dimuka dgn menggunakanSSP atau GIR-5

CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN METERAI TEMPEL

Pasal 7 ayat (3) s/d (6) UU No. 13 Tahun 19985

METERAI TEMPEL direkatkan seluruhnya dng utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan BEA METERAI.METERAI TEMPEL direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.Pembubuhan tanda tangan disertai dgn pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dgn tinta atau yang sejenis dgn itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas METERAI TEMPEL.Jika digunakan lebih dari satu METERAI TEMPEL , tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua METERAI TEMPEL dan sebagian di atas kertas.

CARA PELUNASAN METERAI DENGAN KERTAS METERAI

Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985

Kertas meterai yg sudah digunakan tidak boleh Digunakan lagi (ayat 7)

Jika isi dokumen yang dikenakan BEA METERAI terlaluPanjang untuk dimuat seluruhnya di atas KERTAS

METERAI yang digunakan (ayat 8), MAKA:

Untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakanKertas tidak bermeterai.

Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan BEA METERAI tidak dipenuhi, dokumen yang Bersangkutan dianggap TIDAK BERMETERAI

(ayat 9)

1. Pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada direktur PPN dan PTLL atau kepala KPP, untuk memperoleh izin menggunakan MESIN TERAAN

2. MESIN TERAAN yang digunakan adalah MESIN TERAAN yang tidak dapat melampui jumlah angka pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran BEA METERAI.

3. Perusahaan harus menyetor dimuka BEA METERAI sebesar Rp. 5.000.000,- sebelum dikeluarkan izin penggunaan MESIN TERAAN METERAI.

4. Sebelum MESIN TERAAN digunakan dilakukan pemasangan segel.

Bea Materai

CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MESIN TERAAN METERAI

SE-11/PJ.3/1986

PEMETERAIAN KEMUDIANPasal 10 UU No. 13 Tahun 1985

Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka PENGADILAN.

Dokumen yang BEA METERAINYA tidak atau kurang dilunasi ditambah denda.

Dokumen yang dibuat di LUAR NEGERI dan digunakan di INDONESIA

DENDA ADMINISTRASI DAN KEWAJIBAN PEMENUHAN BEA

METERAI