batas wilayah indonesia - big 2013
TRANSCRIPT
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
1/56
Laporan Tahunan
Pusat Pemetaan Batas Wilayah
TAHUN 2013
Pusat Pemetaan Batas Wilayah
Depu Informasi Geospasial Dasar
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong - Bogor
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
2/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
Pengarah
Dr.Ing. Khad
Tim Editor
Anas Kencana, ST
Lulus Hidayatno, S.Si, M.Tech
Ir. Eko Artanto
Teguh Fayakun Alif, ST
Desain & Tata Letak
Agus Seawan (Coqelat)
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
3/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
iii
P
uji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah
swt yang telah memberikan rahmat dan
kemudahan sehingga tersusun buku Laporan
Tahunan pusat Pemetaan Batas Wilayah 2013.
Buku ini menggambarkan hasil-hasil kegiatan Pusat
PBW, Kedeputian Bidang Informasi Geospasial
Dasar, Badan Informasi Geospasial selama kurun
Kata Pengantar
waktu tahun anggaran 2013. Berdasarkan Peraturan Kepala BIG nomor 3 tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, didalamnya
disebutkan bahwa:
Pusat Pemetaan Batas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan rencana program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis,
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi
geospasial dasar, serta penyiapan pelaksanaan penelian dan pengembangan dan
pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemetaan batas wilayah.
Sebagai laporan tahunan pelaksanaan tugas Pusat PBW seper yang diamanatkan
dalam Perka BIG di atas, selama tahun 2013 dilakukan kegiatan batas negara yang
terdiri dari batas marim dan batas darat melalui kegiatan-kegiatan delimitasi batas
marim, pemetaan pulau-pulau terluar, survei demarkasi batas darat, pemasangan
Border Sign Postdan serangkaian perundingan dengan negara-negara tetangga.
Kegiatan batas marim didukung juga dengan kegiatan kajian batas landas konnen
di luar 200 mil laut.
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, batas wilayah berperan penng dalam
perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), perijinan pertambangan dan bagi hasil
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
4/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
iv
migas. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2013 sebagai kelanjutan dari kegiatanyang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, Pusat PBW juga melakukan
kegiatan pemetaan batas wilayah administrasi yang terdiri dari kegiatan penataan
batas dengan pemasangan pilar-pilar batas di beberapa kecamatan, pemetaan
wilayah otonom, provinsi, kabupaten, dan kota.
Akhirnya, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada m dari
Pusat PBW dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga
Allah swt membalas semua kebaikan dan jerih payah saudara-saudara sekalian.
Cibinong, Maret 2013
plt. Kepala Pusat
Pemetaan Batas Wilayah
Khad
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
5/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
v
Kata Pengantar............................................................................................... iii
Daar Isi........................................................................................................ v
1. Pendahuluan ........................................................................................... 1
2. Batas Negara............................................................................................ 3
2.1. Batas Marim................................................................................... 4
a. Pulau-Pulau Kecil Terluar................................................................. 4
b. Fasilitasi Perundingan....................................................................... 6
c. Kajian Batas Marim......................................................................... 10
2.2. Batas Darat....................................................................................... 11
a. Batas antara RI-Malaysia................................................................... 12
b. Batas antara RI-PNG.......................................................................... 14
c. Batas antara RI-RDTL.......................................................................... 16
3. Batas Wilayah Administrasi...................................................................... 25
3.1. Tata Batas WIlayah Kecamatan........................................................ 25
3.2. Ajudikasi Batas Kecamatan dan Kelurahan...................................... 27
3.3. Ajudikasi Batas Kabupaten/Kota dan Provinsi.................................. 29
3.4. Pemetaan Wilayah Daerah Otonom................................................. 31
a. Pemetaan Daerah Otonom Baru............................... 31
b. Pemetaan Wilayah Daerah Otonom Provinsi, Kabupaten, dan Kota...... 33
c. Fasilitasi Penegasan Batas Daerah................................................ 36
4. Penutup .................................................................................................... 39
4.1. Permasalahan Batas Negara................... 39
a. Batas Darat...................................... 39
b. Batas Marim................................................. 40
4.2. Permasalahan Batas Wilayah Administrasi.................. 41
Daftar Isi
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
6/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
7/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
1
Pendahuluan
Negara Indonesia memiliki wilayah dengan luas keseluruhan 8.216.656,69
km. Dengan wilayah seluas itu, Indonesia juga memiliki sumber daya
alam berlimpah yang tersebar di daratan dan lautan. Sumber daya alam
yang ada tersebut bukan hanya mempunyai dampak posif secara ekonomis bagi
kehidupan masyarakat, akan tetapi juga dapat berdampak negaf bagi kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara apabila salah dalam pengolahan dan
pengelolaannya.
Untuk mengopmalkan pengolahan dan pengelolaan sumberdaya alam tersebut
dibutuhkan batas wilayah untuk memastikan hak dan kepemilikan suatu
pemerintahan. Batas wilayah denif yang didasarkan pada ketetapan hukum
berperan penng untuk tata kelola pemerintahan, pertahanan, keamanan, perijinan,
pengelolaan sumberdaya alam, dan lain-lain.
Gambar 1. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
8/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
2
U n d a n g - u n d a n g
n om or 4 t a h u n
2 0 1 1 t e n t a n g
Informasi Geospasial
m e n g a m a n a t k a n
seluruh pemetaan di
Indonesia mengacu
pada satu referensi
(One Map Policy),
y a i t u I n f o r m a s i
Geospasial Dasar yang
diwujudkan dalam
Jaring Kontrol Geodesi
dan Peta Dasar, di mana batas wilayah merupakan salah satu unsur di dalamnya.
Oleh karena itu penegasan batas wilayah baik batas internaonal maupun batas
daerah perlu dituntaskan untuk mendukung pembangunan nasional.
Pada tanggal 27 Juni 2012, Kepala Badan Informasi Geospasial menetapkan
Peraturan Kepala BIG nomor 3 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Informasi Geospasial, di dalamnya disebutkan bahwa: Pusat Pemetaan
Batas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana
program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar, serta penyiapan
pelaksanaan penelian dan pengembangan dan pelaksanaan kerjasama teknis di
bidang pemetaan batas wilayah.
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
9/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
3
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai batas marim
dengan 10 negara tetangga, yakni: India, Thailand, Malaysia, Singapura,
Viet Nam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste (lihat
Gambar 1). Sejak diberlakukannya Hukum Laut Internaonal (UNCLOS-1982),
Indonesia mendapatkan pengakuan internaonal sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia.
Wilayah NKRI di darat mengiku prinsip hukum internaonal u poside yuris,
yakni wilayah Indonesia mewarisi wilayah kedaulatan eks Hindia Belanda yang
berbatasan dengan ga negara tetangga, yaitu: Malaysia, Papua Nugini, dan
Timor Leste. Penegasan batas antara RI-Malaysia mengacu pada traktat tahun
1891 antara Belanda dan Inggris di Pulau Borneo, antara RI-PNG mengiku
Konvensi tahun 1895 antara Belanda dan Inggris di Pulau Papua, sedangkan
RI-Timor Leste mendasarkan pada traktat tahun 1904 antara Belanda dan
Portugis di Pulau Timor.
Batas
NEGARA
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
10/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
11/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
5
toponim dan pengecekan data. Sebelum tahun 2013 pemetaan pulau-pulau terluar
menggunakan metode fotogrammetri dengan kamera metrik analog/digital. Sejak
tahun 2013, kegiatan dilakukan dengan wahana Unmanned Aerial Vehicle(UAV)
serta metode fotogrammetridengan kamera digital non metrik (small format).
Kegiatan tahun 2013 telah dilakukan pemetaan di 10 pulau terluar dengan rincian
sebagai berikut (lihat Tabel 1, dan untuk contoh peta foto lihat Gambar 3).
Tabel 1.Daar pulau-pulau terluar yang dipetakan tahun 2013.
No Nama Pulau Skala Lokasi Luas (km)
1 Tg. Bantenan, P. Jawa 1 : 8.700 Jawa Timur 7.67
2 Tg. Mebulu, P. Bali 1 : 8.700 Bali 8.44
3 Tg. Ungasan, P.Bali 1 : 8.700 Bali 7.88
4 Tg. Sedihing, P. Nusapenida 1 : 4.500 Bali 3.54
5 Tg. Talonan (1), P. Sumbawa 1 : 2.400 N T B 8.33
6 Tg. Talonan (2), P. Sumbawa 1 : 12.800 N T B 8.41
7 Tg. Torodoro, P. Sumbawa 1 : 8.700 N T B 8.47
8 Tg. Karoso, P. Sumba 1 : 10.000 N T T 7.98
9 Tg. Nguju, P. Sumba 1 : 7.800 N T T 9.00
10 P. Dana 1 : 8.700 N T T 5.48
Gambar 3. Contoh hasil peta foto dan peta garis (kontur) Pulau Treweng (Provinsi NTT).
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
12/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
6
b. Fasilitasi Perundingan Batas Marim
Sesuai dengan hukum laut Internaonal (UNCLOS-1982), penetapan Batas marim
yang tumpang ndih dengan klaim negara tetangga diselesaikan melalui jalur
perundingan. Perundingan dengan 10 negara tetangga yang mempunyai batas
marim dengan Indonesia dibagi dalam 3 kategori: perundingan akf, belum/
dak akf, dan perundingan yang sudah selesai.
Perundingan Akf
Perundingan batas marim yang akf dilakukan pada tahun 2013 adalah perundingan
batas marim dengan Malaysia, Singapura, dan Viet Nam.
1. Pertemuan teknis penetapan batas marim Indonesia-Malaysia, pada tahun
2013, Indonesia dan Malaysia telah mengadakan 2 (dua) kali pertemuan, di
Indonesia dan Malaysia khusus membahas perpanjangan garis Provisional
Territorial Sea Boundary(PTSB) di Laut Sulawesi, usulan garis batas laut teritorial
di Laut China Selatan dan usulan batas laut territorial, serta menyepaka
penggal batas laut teritorial yang sudah satu garis di segmen Selat Malaka
bagian Selatan sebagai garis PTSB.
Gambar 4. Perpanjangan PTSB usulan kedua Negara di
Laut Sulawesi.
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
13/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
7
Gambar 5. Garis batas laut territorial usulan kedua
Negara di Laut China Selatan.
Gambar 6. Garis batas laut teritorial usulan kedua
Negara di Selat Malaka bagian Selatan .
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
14/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
8
2. Pada tahun 2013, pertemuan teknis penetapan batas marim Indonesia-
Singapuratelah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali, 4 (empat) kali pertemuan
teknis dan 2 (dua) kali pertemuan intersessional. Pertemuan teknis penetapan
batas marim antara Indonesia dan Singapura membahas delimitasi batas
laut wilayah di segmen Selat Singapura bagian mur I yaitu di segmen sekitar
Changi. Dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakan garis dan telah
diserkasi oleh Ka.BIG dan Kadis.Hidros.
Gambar 7. Penggal garis
batas laut territorial
kedua Negara yang
sudah satu garis di Selat
Malaka bagian Selatan.
Gambar 8. Dra petalampiran treaty batas
laut territorial segmen
Timur.
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
15/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
9
3. Pertemuan teknis penetapan batas marim Indonesia Viet Nam, pada tahun
2013 hanya diselenggarakan 1 (satu) kali pertemuan teknis, yaitu pertemuan
ke-5 di Ha Noi Viet Nam. Pertemuan difokuskan pada pembahasan Principlesand Guidelines.
Perundingan Belum/Tidak Akf
Batas marim pada kurun waktu tahun 2013 yang belum/dak akf dirundingkan
adalah antara Indonesia dengan India dan Thailand terkait batas ZEE, Indonesia
dengan Timor-Leste terkait batas Laut Teritorial, ZEE, dan Landas Konnen.
Perundingan Sudah Selesai
Batas marim yang sudah selesai dirundingkan dan dibuat perjanjiannya dapat
dilihat pada Table 2 berikut.
Tabel 2.Daar perjanjian batas marim.
No. Dengan Negara Jenis Batas Perjanjian Rakasi
1 India LK 8 Agustus 1974 Keppres 51/1974
2 India LK 14 Januari 1977 Keppres 26/19773 India-Thailand TrijunconLK 22 Juni 1978 Keppres 24/1978
4 Thailand LK 17 Desember 1971 Keppres 21/1972
5 Thailand LK 11 Desember 1975 Keppres 1/1977
6 Thailand-Malaysia TrijunconLK 21 Desember 1971 Keppres 20/1972
7 Malaysia LT 17 Maret 1970 UU no.2/1971
8 Malaysia LK 27 Oktober 1969 Keppres 89/1969
9 Singapura LT 25 Mei 1973 UU no.77/1973
10 Singapura LT 10 Maret 2009 UU no.4/2010
11 Viet Nam LK 26 Juni 2003 UU no.17/2007
12 Papua Nugini MT 12 Februari 1973 UU no.6/1973
13 Papua Nugini MT 13 Desember 1980 Keppres 21/1982
14 Australia LK 18 Mei 1971 Keppres 42/1971
15 Australia LK 9 Oktober 1972 Keppres 66/1972
16 Australia LK dan ZEE 16 Maret 1997 Belum dirakasi
* LK : Landas Konnen * LT : Laut Teritorial
* ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif * MT : Marim Tertentu
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
16/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
10
c. Kajian Batas Marim
Untuk mendukung penetapan batas marim Indonesia, Pusat PBW pada tahun
2013 melakukan kajian landas konnen Indonesia di luar 200 mil laut dan kajianGeopolik.
Landas Konnen Indonesia
Kegiatan Kajian Landas Konnen Indonesia ekstensi (Indonesia Extended Connental
Shelf,IECS) yaitu pertemuan teknis pada 28 Februari 2013 untuk pelaksanaan survei
seismik dan bathimetri di wilyah potensi IECS di Utara Papua. Sebagai ndak lanjut
kajian yang dilakukan BIG, maka Pusat Penelian Geologi Laut (P2GL) Kementerian
ESDM telah melakukan survei Landas Konnen Indonesia di luar 200 NM di UtaraPapua pada tahun 2013 (lihat Gambar 9).
Pada 14-19 Mei 2013, yang difasilitasi oleh kedutaan PNG di Canberra, dilakukan
pertemuanTrilateral Consultaon on Extended Connental Shelf Between The
Republic of Indonesia, The Independent States of Papua New Guinea and The
Federated States Of Micronesiatanggal 14-19 Mei 2013 di Canberra Australia,
dimana Micronesia dan Papua Nugini telah menyampaikanpreliminary informaon
indicave of the outer limits of connental shelf beyond 200 NM for Euripik rise and
Mussau ridge areas ke PBB. Pada pertemuan tersebut Papua Nugini dan Mikronesia
menyodorkan dra No Contest Understanding dalam proses submisi potensi
landas konnen ekstensi di Utara Papua.
Gambar 9. Area
Kajian Wilayah Landas
Konnen Indonesia di
luar 200 mil laut
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
17/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
11
Data terbaik (best available data) yang saat ini dapat dimanfaatkan untuk delimitasi
batas landas konnen ekstensi adalah data bathimetri dan seismik hasil survei
Pusat P2GL-ESDM tahun 2013, data bathimetri dari JICA dan NGDC. Berdasarkan
data tersebut, Pusat PBW-BIG melakukan perhitungan dan delimitasi batas Landas
Konnen Indonesia ekstensi di utara Papua dengan hasil seper yang ditunjukkan
pada gambar 10. Hasil kajian ini akan dindaklanju untuk melakukan submisi
landas konnen ekstensi seluas 112.858,25 Km2. Pada tahun 2014, direncanakan
untuk menyempurnakan perhitungan dan delimitasi ECS dan menyiapkan dokumen-
dokumen yang diperlukan untuk submisi ke PBB
2.2 Batas Darat
Indonesia mempunyai batas darat dengan 3 (ga) negara tetangga yaitu Malaysia,
Papua Nugini, dan Timor-Leste. Kegiatan batas darat untuk tahun anggaran 2013
melipu:
1. Survei Common Border Datum Reference Frame (CBDRF)
2. Survei demarkasi
3. Perawatan dan pemasangan Border Sign Post (BSP)4. Joint Border Mapping (JBM)
5. Perundingan Batas Darat
Gambar 10. Proses pengolahan data LKI menggunakan
Caris LOTS
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
18/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
12
a. Batas Darat antara Indonesia - Malaysia
Selama tahun 2013, kegiatan Batas Darat Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan
terdiri dari kegiatan survei CBDRF, Pemetaan Koridor Batas JBM, dan Perundingan.Di samping itu Pusat PBW juga ikut akf dalam kegiatan Joint Working Group -
Outstanding Boundary Problems(JWG-OBP) untuk menyelesaikan segmen batas
yang belum disepaka.
Survei CBDRF
Seper diketahui bahwa pilar batas RI-Malaysia yang saat ini terpasang masih
menggunakan sistem proyeksi Reced Skew Orthomorphic(RSO) dan datum
Timbalai yang merupakan sistem yang dipakai oleh Malayisa. Oleh karena itu, pihak
Indonesia menginisiasi untuk dilakukan pengukuran ulang pilar-pilar batas RI-Malaysia
dengan menggunakan sistem global (WGS-84) dan menggunakan datum Timbalai.
Pengukuran dilakukan menggunakan GNSS, dan melibatkan Direktorat Topogra
- TNI Angkatan Darat (Diop-AD) sebagai mitra kerja. Sebagaimana tahun-tahun
sebelumnya, tahun 2013 ini dilakukan pengukuran GNSS antara pilar A135-ET210
(sektor barat) dan pilar A001-A841 (sektor mur) dengan total pilar yang diukur
sebanyak 30 buah. Lokasi pengukuran seper terlihat pada gambar 11 berikut:
Joint Border Mapping (JBM)
Peta Joint Border Mapping (JBM) merupakan peta rupabumi yang khusus
menampilakan wilayah sepanjang garis batas dengan koridor tertentu, dan merupakan
peta gabungan antara kedua negara berbatasan, dan melalui mekanisme perundingan
Gambar 11. Lokasi
pengukuran GNSS
pilar RI-Malaysiasektor barat dan
sektor mur
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
19/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
13
(kesepakatan) antar kedua negara. Berdasarkan data koordinat UTM yang diukur
menggunakan GPS geodec sesuai Referensi Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN-
95)1/ WGS84 dan data IFSAR tahun 2008, Panjang garis batas RI-PNG membentang
sepanjang 819 Km yang terdiri dari ga segmen garis batas. Segmen pertama dari
utara mengiku meridian astronomis 1410000 BT sampai dengan pertemuan
dengan Sungai Fly bagian utara sepanjang 411 Km, kemudian segmen garis batas
di sepanjang Sungai Fly sepanjang 161 Km dan terakhir adalah segmen sebelah
selatan setelah Sungai Fly pada meridian astronomis 1410110BT sepanjang 247 Km.
Untuk merealisasikan kelengkapan peta-peta dan pemutakhiran peta-peta perbatasan
RI-PNG, maka sejak tahun 2007 dilaksanakan pemutakhiran peta perbatasan dengan
volume sebanyak 8 kemudian dilanjutkan pada tahun 2009 dilaksanakan denganvolume sebanyak 14 NLP, dan terakhir pada tahun 2011 sebanyak 5 NLP. Karena
perkembangan waktu dan teknologi, terutama berkaitan dengan teknologi Sistem
Informasi Geogras (SIG) dan citra resolusi nggi yang semakin bagus kualitasnya,
pada tahun 2012 telah dilakukan pemutakhiran Peta JBM RI-PNG yang dilengkapi
dengan citra resolusi nggi untuk sheet no 1-7 serta dibuat dengan menggunakan
soware SIG dan sudah dilengkapi dengan basis data spasialnya. Sesuai dengan
RPJM, Pada tahun 2013 ini dilanjutkan kegiatan yang sama sebanyak 7 NLP untuk
sheet no. 8-15. Selaras dengan kegiatan pemetaan JBM RI-PNG, dilaksanakanjuga kegiatan pemetaan JBM RI-Malaysia (unilateral). Sampai dengan tahun 2012,
sudah diselesaikan 20 sheet dari 45 sheet yang direncanakan. Oleh karena itu,
maka tahun 2013 ini dilaksanakan kegiatan pemetan serta cek lapangansebanyak
7 NLP yaitu sheet no. 19-25.
1 Dengan diberlakukannya Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) 2013, maka pemetaanJBM juga dikonversikan ke dalam sistem referensi terbaru.
Gambar 12. Indeks pemetaan JBM antara Indonesia-
Malaysia.
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
20/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
21/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
15
batas RI-PNG. Seap tahun dilakukan pengukuran sebanyak 5 pilar, dan untuk tahun
2013 dilakukan pengukuran pada pilar MM 2.1, MM 6A, MM 6.1, MM 6.2, MM 6.3
Joint Border Mapping (JBM)
Kegiatan pemutakhiran peta koridor perbatasan mencakup kawasan perbatasan
Indonesia dengan negara Papua Nugini. Dengan permbangan perkembangan
waktu (aktualisasi peta) dan teknologi (ketersediaan citra resolusi nggi dan
pemrosesannya), pada tahun 2013 dilakukan pemutakhiran Peta JBM RI-PNG yang
dilengkapi dengan citra resolusi nggi untuk sheet nomor 1-7 (lihat Gambar 16).
Gambar 14.
lokasi survei
CBDRF batas
darat RI-PNG
2013.
Gambar 15.
Indeks pemetaan
JBM batas darat
Indonesia-Papua
Nugini.
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
22/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
16
Tata Organisasi Perundingan
Kegiatan perundingan batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini adalahJoint
Border Commie(JBC), JTSC on Survei and Demarcaon of the Boundary andMapping of the Border Areas(JTSC SDM), danJoint Implementaon and Monitoring
Working Group(JIMWG) seper yang dipresentasikan pada Gambar 17 dalam
tata organisasi perundingan. Perundingan batas darat Indonesia-Papua Nugini
dak seakf perundingan Indonesia-Malaysia. Selama kurun waktu tahun 2013,
diadakan pertemuan di Port Moresby seper yang dirangkumkan pada Tabel 4.
c. Batas Darat antara Indonesia - Timor-Leste
Kegiatan Batas Darat Indonesia dan Timor Leste terdiri dari kegiatan survei CBDRF,Demarkasi, Pemetaan Koridor Batas JBM, dan Perundingan.
Survei Demarkasi dan Delineasi
Dalam rangka penyelesaian batas darat RI-RDTL, dilakukan pekerjaan delineasi
dan demarkasi garis batas. Kegiatan delineasi untuk menentukan garis batas
yang disepaka kedua belah pihak, mengacu pada dokumen-doumen yang telah
disepaka. Untuk demarkasi dilaksanakan di daerah Mota Masin keutara. Dipasang
160 pilar batas dengan rincian 80 dibangun Indonesia dan 80 dibangun RDTL. Setelah
pilar dibangun, dilanjutkan dengan survei GNSS. Survei dilakukan bersama, yaitu
antara m surveyor RI dan surveyor RDTL.(lihat Gambar 19 dan 20).
Gambar 16.
Tata organisasi
dalam
perundingan
batas darat
Indonesia-Papua
Nugini.
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
23/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
24/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
18
batas terutama pada segmen-segmen garis batas yang relaf dapat menimbulkan
kerancuan akan pemahaman letak k/garis batasnya
Pada tahun 2013 telah dilakukan pemasangan sebanyak 70 buah BSP serta perawatan
terhadap BSP terpasang tahun pemasangan 2009 sebanyak 60 buah BSP. Berikut
plong lokasi perawatan dan pemasangan BSP tahun 2013 :
Gambar 19. Contoh BSP terpasang
Gambar 20.
Ilustrasi LokasiPekerjaan
Pemasangan dan
Perawatan BSP
tahun 2013
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
25/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
26/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
Tata Organisasi Perundingan
Dalam struktur perundingan batas darat antara Indonesia dan Timor-Leste, BIG
memiliki tugas sebagai ketua forum TSC-BDR (Technical Sub-Commiee on Border
Demarcaon and Regulaon) yang berlangsung sedaknya setahun sekali secara
berganan di kedua negara (lihat Gambar 23).
Perundingan Batas Darat tahun 2013
Selama tahun 2013 telah dilaksanakan serangkaian pertemuan/perundingan
bilateral antara Indonesia dan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste
dengan daar pelaksanaan kegiatan seper yang ditunjukkan dalam Tabel 3.
Tabel 3.Perundingan batas darat Indonesia-Malaysia tahun 2013.
No Perundingan Waktu & Tempat Keterangan
1 Special Discussion for the Joint BorderMapping (JBM) Project between
Indonesia (Kalimantan Timur &
Kalimantan Barat) and Malaysia
(Sabah & Sarawak)
Bandung, Indonesia,
24-28 Maret 2013
P e l a k s a n a /
Ketua Delri
Gambar 22. Diagram tata organisasi perundingan RI-RDTL
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
27/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
21
2 Special Discussion for the Joint BorderMapping (JBM) Project between
Malaysia (Sabah & Sarawak)and
Indonesia (Kalimantan Timur &Kalimantan Barat)
Melaka, Malaysia,
1 5 Juli 2013
P e l a k s a n a /
Ketua Delri
3 Special Discussion of Common
Border Datum Reference Frame
(CBDRF) Project between Indonesia
(Kalimantan Timur & Kalimantan
Barat) and Malaysia (Sabah &
Sarawak)
Jakarta, Indonesia,
29 April 3 Mei 2013
P e l a k s a n a /
Ketua Delri
4 Special Discussion of Common Border
Datum Reference Frame (CBDRF)Project between Malaysia (Sabah &
Sarawak)and Indonesia (Kalimantan
Timur & Kalimantan Barat)
Ipoh, Perak, Malaysia,
23 25 Juli 2013
P e l a k s a n a /
Ketua Delri
5 Tenth Meeng of the Joint Working
Group (JWG) for the Common Border
Datum Reference Frame (CBDRF)
and Joint Border Mapping (JBM)
between Indonesia (Kalimantan Timur
& Kalimantan Barat) and Malaysia
(Sabah & Sarawak)
Tawau, Sabah, Malaysia,
9 11 Oktober 2013
Anggota Delri
6 Third Meeng of the Joint Working
Group on the Outstanding Boundary
Problems on the Joint Demarcaon
and Survei of the International
Boundary BetweenMalaysia (Sabah)
and Indonesia (Kalimantan Timur)
Makassar, Sulawesi Selatan,Indonesia 18 - 20 Februari
2013
Anggota Delri
7 Fourth Meeng of the Joint WorkingGroup on the Outstanding Boundary
Problems on the Joint Demarcaon
and Survei of the InternationalBoundary BetweenMalaysia (Sabah)
and Indonesia (Kalimantan Timur)
Kota Bharu, Kelantan,
Malaysia12 - 14 Juni 2013
Anggota Delri
8 Fih Meeng of the Joint WorkingGroup on the Outstanding Boundary
Problems on the Joint Demarcaon
and Survei of the International
Boundary BetweenMalaysia (Sabah)
and Indonesia (Kalimantan Timur)
Bali, Indonesia
25 - 26 November 2013
Anggota Delri
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
28/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
22
9 The Forty Third Meeng of the JointIndonesia - Malaysia Boundary
Technical Committee on theDemarcation and Survei of the
International Boundary between
Indonesia (Kalimantan Timur &
Kalimantan Barat) and Malaysia
(Sabah & Sarawak)
Pontianak, Kalimantan
Barat, Indonesia from 5 - 7
November 2013
Anggota Delri
10 The 13 th Meeting of the Joint
Commission for Bilateral Cooperaon
(JCBC) Between the Republic of
Indonesia and Malaysia
Jakarta, 2 December 2013 Anggota Delri
11 The 31thJoint Technical Sub-Commieeon Survei and Demarcation of the
Boundary and Mapping of the Border
Area between the Independent State
of Papua New Guinea
Bogor, Indonesia, 23-25September 2013
Anggota Delri
12 The 30th Joint Border Committee
Meeng between the Independent
State of Papua New Guinea and the
Republic of Indonesia
Bogor, Indonesia, 26-27
September 2013
Anggota Delri
13 The Third Meeng of the JointBorder Commiee between the
Government of the Republic of
Indonesia and the Government of
the Democrac Republic of Timor-
Leste
Bandung, 15-18 Januari
2013
Anggota Delri
14 The Special Discussion of the Joint
Border Mapping Project between
the Republic of Indonesia and the
Democrac Republic of Timor-Leste
Bogor, 24-27 Februari
2013
P e l a k s a n a /
Ketua Delri
15 The Special Meeting of the
Technical Sub-Commiee on Border
Demarcaon and Regulaon (TSCBDR)
Between the Republic of Indonesia
and the Democrac Republic of Timor-
Leste
Bali, 24 April 2013 P e l a k s a n a /
Ketua Delri
16 The 26th Technical Sub-Commieeon Border Demarcaon and
Regulaon (TSCBDR) Betweenthe Republic of Indonesia and the
Democrac Republic of Timor-Leste
Dili, 4-5 Sept 2013 P e l a k s a n a /
Ketua Delri
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
29/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
23
17 The Special Discussion of the JointBorder Mapping Project between
the Republic of Indonesia and theDemocrac Republic of Timor-Leste
Bandung, 12-13
November 2013
P e l a k s a n a /
Ketua Delri
18 Informal Meeng and Joint DataProcessing
Bandung, 13-14November 2013
P e l a k s a n a /Ketua Delri
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
30/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
31/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
25
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, batas wilayah berperan penng
dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), perijinan pertambangan
dan bagi hasil migas. Oleh karena itu, belum ditegaskannya batas daerah
dapat menyebabkan konik baik di ngkat masyarakat, pengusaha, ataupun antar
pemerintah daerah yang berbatasan. Terkait dengan batas wilayah, Undang-undang
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:
1. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayahyang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan kepenngan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI,
2. Undang-Undang pembentukan daerah antara lain mencakup nama, cakupan
wilayah, batas,ibukota, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan,
penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan
kepegawaian, pendanaan, dan dokumen serta perangkat daerah.
Selanjutnya pedoman penegasan batas daerah diatur dalam Permendagri nomor1 tahun 2006 yang kemudian digan dengan permendagri nomor 76 tahun 2013
sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian permasalahan batas daerah
dengan dimungkinkannya metode kartometrik.
BatasWilayah
Administrasi
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
32/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
26
3.1 Tata Batas Wilayah Kecamatan
Kegiatan penentuan batas wilayah terdiri atas dua tahap yaitu tahap penetapan
dan tahap penegasan. Penetapan batas daerah adalah proses penetapan batasdaerah secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang sudah disepaka (buku
pedoman dan penegasan batas daerah). Dengan menggunakan metode penetapan
batas secara kartometrik di atas peta rupabumi skala 1:25.000, sehingga dapat
menjadi acuan batas yang disepaka sebagai batas indikaf kecamatan. Sedangkan
penegasan batas daerah di darat adalah proses penegasan batas daerah secara
langsung di lapangan dengan memasang pilar-pilar batas.
Penataan batas kecamatan dimaksudkan untuk memfasilitasi percepatan penanganan
batas dalam lingkup kecamatan di daerah otonom, dengan mengunakan data
geospasial yang akurat dan pemasangan pilar batas antar kecamatan dalam lingkup
daerah otonom kota/kabupaten.
Kegiatan Tata Batas Kecamatan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2012, dan
dilanjutkan pada tahun 2013. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai pilot project
penataan batas kecamatan yang sampai saat ini belum ada aturan hukumnya
secara pas, sekaligus untuk mensmulasi daerah untuk melakukan penataan batas
kecamatannya, dan diharapkan berlanjut ke batas kabupaten/kota.
Berikut adalah lokasi kegiatan Tata Batas Kecamatan dan distribusi pemasangan
pilar batas kecamatan yang telah dilaksanakan dari tahun 2012 sampai sekarang:
Tahun 2012:
1. Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang
2. Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung
3. Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap
4. Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang
5. Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
6. Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo
7. Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
Tahun 2013:
8. Kecamatan Pataruman, Kota Banjar
9. Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang10. Kecamatan Jebres dan Banjarsari, Kota Surakarta
11. Kecamatan Jes dan Pleret, Kabupaten Bantul
12. Kecamatan Umbulsari dan Balung, Kabupaten Jember
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
33/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
27
Gambar 23.
Ilustrasi Lokasi
Kegiatan Tata
Batas 2013
Gambar 24.
Pilar Penataan Batas Gambar 25. Contoh Peta Wilayah AdministrasiKecamatan
3.2 Ajudikasi Batas Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan ajudikasi batas kecamatan/kelurahan/desa (KKD) adalah kegiatan yang
dilaksanakan mengacu pada Permendagri 27 tahun 2006 tentang penetapan
dan penegasan batas desa. Kegitatan penetapan dan penegasan batas wilayah
KKD, melipu pengumpulan dan penetapan kebenaran data sik dan data
yuridis mengenai satu atau beberapa segmen batas untuk keperluan penetapan
dan penegasannya. Metode pendekatan yang digunakan adalam ajudikasi ini
adalah penetapan batas secara kartometris2dengan menggunakan data batas
2 Sesuai dengan Permendagri 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
34/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
28
indikaf dari KKD pada peta rupabumi skala 1:25.000 dan dilengkapi citra
resolusi nggi dan Digital Elevaon Model(DEM)/Digital Surface Model(DSM)
yang tersedia.
Kegiatan ajudikasi batas KKD ini dimaksudkan untuk penetapan batas KKD dalam
rangka percepatan implementasi dari UU no 6 tahun 2014 tentang desa dan usaha
percepatan penetapan dan penegasan batas sesuai Permendagri nomor 27 tahun
2006 dengan memasukkan unsur kartometrik yang mengacu pada permendagri
76 tahun 2012. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data geospasial berupa
koordinat k batas dan deliniasi garis batas KKD secara kartometrik dengan
memanfaatkan data terbaik yang tersedia.
Kegiatan ajudikasi batas KKD ini merupakan kegiatan baru, yang mulai dilaksanakan
pada tahun anggaran 2013 di 4 kabupaten/kota dengan mengambil satu atau dua
kecamatan sebagai sampel. Lokasi kegiatan ajudikasi batas KKD tahun 2013 di
Kabupaten Bogor (kecamatan Cibinong), di Kabupaten Bantul (kecamatan Bantul
dan Bambanglipuro), di Kota Surabaya (kecamatan Tandes dan Benowo) di Kota
Semarang (kecamatan Tembalang dan Candisari). Kegiatan ajudikasi batas KKD pada
tahun 2013 dilaksanakan di 7 kecamatan melipu 47 kelurahan/desa.
Metode kartometrik dicoba diterapkan untuk batas wilayah administrasi desa/kelurahan, sebagaibagian usaha untuk percepatan batas wilayah administrasi yang aktual dan cukup akurat.
Gambar 26. Ilustrasi Lokasi kegiatan ajudikasi batas
Kecamatan dan Kelurahan
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
35/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
29
3.3 Ajudikasi Batas Kabupaten/Kota dan Provinsi
Di era otonomi daerah, penentuan batas wilayah administrasi dan batas kewenangan
pengelolaan wilayah laut daerah merupakan kegiatan yang sangat penng untuk
referensi berbagai macam keperluan, antara lain: tata kelola pemerintahan yang
baik, perhitungan luas sebagai parameter DAU, pembuatan Tata Ruang, penerbitan
ijin pertambangan, penyajian data stask dan lain-lain. Kegiatan ini menjadi
sangat strategis, dan harus dilaksanakan dengan kualitas yang memadai sesuai
aspek teknis pemetaan. Terbitnya Permendagri no. 76 tahun 2012 mengenai
pedoman penegasan batas daerah memberikan perubahan mendasar dalam
metode pelaksanaan penetapan dan penegasan batas daerah yaitu dengan
dimungkinkannya metode kartometrik disamping metode pelacakan langsung di
lapangan. Penentuan koordinat k dan garis batas secara kartometrik, dak berarmengabaikan kualitas hasilnya dengan peta seadanya, namun metode kartometrik
ini harus juga ditunjang ditunjang data dan verikasinya oleh pemerintah daerah,
termasuk dengan menyertakan data tambahan berupa peta digital ga dimensi,
DEM/DSM, foto udara dan citra satelit dan data toponim yang memadai. Kegiatan
ajudikasi batas ini ditujukan menyediakan data batas yang lebih baik dari yang
ditampilkan di peta rupabumi untuk dapat dipakai dalam proses penegasan batas
daerah yang disajikan dalam bentuk peta koridor batas.
Ajudikasi batas daerah ini dimaksudkan untuk mendapatkan batas daerah antar
kabupaten/kota dan antar provinsi sebagai bagian penyediaan data geospasial
dasar yang diperlukan untuk penegasan batas daerah.
Gambar 27.
Contoh Peta
Citra Ortho hasil
ajudikasi batas
Kecamatan/
Kelurahan
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
36/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
30
Pada tahun 2013, kegiatan ajudikasi batas kabupaten/kota ini dilaksanakan di provinsi
Kalimantan Tengah untuk memetakan peta koridor batas kota/kabupaten sebanyak
13 NLP. Sedangkan untuk ajudikasi batas provinsi dilaksanakan di sepanjang batas
provinsi Kalimantan Tengah dengan provinsi tetangganya yang disajikan dalam peta
koridor batas sebanyak 5 NLP.
Peta koridor batas ini diharapkan dapat digunakan dalam proses penegasan batas
daerah yang merupakan bagian dari kontribusi BIG sebagai anggota m penegasan
batas daerah di pusat sesuai amanah permendagri no 76 tahun 2012.
Gambar 28.
Ilustrasi Lokasi kegiatan
ajudikasi batas provinsi
Gambar 29.
Ilustrasi Lokasi kegiatan
ajudikasi batas daerah
antar kota/kabupaten di
Kalimantan Tengah
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
37/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
38/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
32
sebagai lampiran undang undang pembentukan daerah otonom baru. Syarat
lampiran peta dan syarat-syarat lain (teknis, administraf dan sik) diatur dalam
PP 78/2007 seper yang digambarkan pada diagram berikut ini.
Berdasarkan PP nomor 78 tahun 2007, beberapa faktor penentu yang menjadi
dasar permbangan dalam pembentukan/pengurangan daerah, yaitu jumlah
penduduk, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial
budaya, sosial polik, luas daerah, pertahanan keamanan, ngkat kesejahteraan
masyarakat, dan rentang kendali. Luas daerah berhubungan erat dengan peta yang
dilampirkan di dalam undang undang pembentukan suatu daerah. Pada gambar
32 menunjukkan contoh peta DOB.
Gambar 31. Diagram mekanisme pembentukan daerah
otonom baru.
Gambar 32.
Ilustrasi Peta Calon
Daerah Otonom Baru
Kabupaten Berau Pesisir
Selatan
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
39/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
40/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
34
Gambar 34. Indeks peta daerah otonom provinsi
Gambar 35. Contoh produk pemetaan wilayah daerah otonom
Provinsi Jambi
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
41/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
42/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
36
c. Fasilitasi Penegasan Batas Daerah
Pada permendagri no 76 tahun 2012, pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam
proses penegasan batas daerah terdapat m Penegasan Batas Daerah di pusat,
yang struktur organisasinya sebagai berikut :
Ketua : Menteri Dalam Negeri
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
Anggota : 1. Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan
2. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
3. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan In-
formasi Geospasial;
4. Direktur Topogra Tentara Nasional Indonesia An-gkatan Darat;
5. Kepala Dinas Hidro-Oseanogra Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut;
6. Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara
Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional:
7. Pejabat dari kementerian dan/atau lembaga
pemerintah non kementerian terkait lainnya.
Berdasarkan amanah tersebut BIG yang diwakili oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah
sebagai anggota m Penegasan Batas Daerah di Pusat berperan akf dalam proses
penegasan batas daerah. Data Geospasial Dasar berupa Peta rupabumi dan hasil
adjudikasi/verikasi batas digunakan sebagai peta kerja dalam proses penegasan
batas daerah. Peran peta rupabumi untuk penegasan batas daerah tampak disajikan
dalam Gambar 29 berikut, yang mana hasil penegasan batas dipakai sebagai bahan
untuk mengaktualisasi peta rupabumi.
Gambar 37. Skema alur kerja penggunaan peta rupabumi
untuk penegasan batas daerah.
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
43/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
37
Secara umum peran BIG dalam mendukung program otonomi daerah di antaranya
melipu:
1. Menyediakan peta dasar, sebagai bagian dari Informasi Geospasial, seluruh
wilayah nasional dalam rangka penataan ruang (darat, laut, dan udara),
penetapan dan penegasan batas wilayah (internasional dan nasional) darat dan
laut, dalam mendukung pembentukan dan penyelenggaraan otonomi daerah;
2. BIG cq. PPBW sebagai anggota m teknis penataan dan penegasan batas daerah,
fasilitator dalam penyediaan peta wilayah, dan anggota Pokja II-DPOD, yang
berperan dalam penyusunan kebijakan teknis dalam penataan daerah.
Dalam rangka penegasan batas daerah otonom Provinsi, Kabupaten, dan Kota,
dari total 215 segmen batas Permendagri yang dapat diintegrasikan kedalam
Inageoportal baru 132 segmen batas sementara sisanya masih dalam proses unikasi
format data dan inventarisasi. Berikut adalah hasil integrasi segmen batas denif
dan indikaf, dari total 966 segmen batas daerah seluruh Indonesia yang telah
ditegaskan sebanyak 215 segmen batas, atau kurang lebih 22%, lihat Gambar 38.
Gambar 38. Ilustrasi status garis batas daerah.
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
44/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
45/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
46/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
40
Indonesia Timor-Leste. Permasalahan batas negara darat Indonesia dengan
Timor-Leste dapat dikategorikan ke dalam masalah teknis dan masalah non-teknis.
Masalah Teknis adalah masalah yang berkaitan langsung dengan proses penetapandan penegasan k dan garis batas di lapangan. Masalah non-teknis adalah masalah
yang mbul akibat adanya kegiatan penetapan dan penegasan batas negara darat
yang dapat berkaitan dengan lahan, air, dan lain sebagainya.
Dalam pertemuan ke-25 TSC-BDR RI-RDTL di Yogyakarta pada tanggal 30-31 Oktober
2013 telah disepaka solusi un-resolved segment Dilumil/Memo. Kesepakatan
tersebut kemudian ditetapkan dalam pertemuan Joint Border Commiee (JBC)
Ke-3 di Denpasar Bali yang kemudian dilanjutkan dengan penandatangananAddendum No.1 Provisional Agreement between the Government of the Republic
Indonesia and the Government of the Democrac Republic of Timor-Leste on the
Land Boundary oleh Menteri Luar Negeri kedua Negara pada tanggal 21 Juni 2013.
Dengan demikian saat ini nggal tersisa 2 (dua) un-resolved segments yaitu Manusasi
(Bijael Sunan-Oben) dan Noel Besi/Citrana yang selanjutnya akan ditangani oleh
Special Working Group (SWG).
Untuk permasalahan un-surveyed segment Subina-Oben di Sektor Barat disebabkan
karena masyarakat lokal NTT melarang dilakukannya survei delineasi bersama
karena adanya klaim masyarakat tersebut terhadap beberapa lahan garapannya
yang berada di wilayah Timor-Leste, walaupun secara teknis dak ada perbedaan
pandangan mengenai Indonesia dan Timor-Leste.
b. Batas Marim
Permasalahan yang muncul sebagian besar adalah pelanggaran wilayah baik
di wilayah Indonesia maupun di wilayah Negara tetangga. Berikut di bawah ini
beberapa wilayah yang sering terjadi pelanggaran wilayah, yaitu:
1. Selat Malaka, batas ZEE belum ada kesepakatan dengan Malaysia, kasus
penangkapan nelayan asal Indonesia oleh Malaysia karena diduga masuk
wilayah perairan Malaysia, dan sebaliknya kapal-kapal nelayan Malaysia juga
ditangkap karena diduga memasuki wilayah Indonesia;
2. Laut Sulawesi, batas Laut Teritorial belum ada kesepakatan dengan Malaysia,
kasus dugaan pelanggaran wilayah oleh kapal Malaysia di sekitar P. Sebak,
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
47/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
48/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
42
Batas daerah yang dimuat dalam peta dasar rupabumi Indonesia masih bersifat
indikaf/sementara, sedangkan batas daerah denif adalah segmen batas yang
telah diterbitkan Permendagri-nya. Sampai saat ini baru sekitar 22% segmen batasdaerah yang sudah denif. Berikut ini adalah Tabel 6 tentang Daar segmen pada
Permendagri hingga tahun 2013.
Tabel 4. Daar Segmen pada Permendagri/Kepmendagri hingga tahun 2013.
No Batas Antara Kota/Kabupaten Permen/KepmendagriData
Spasial
1 Lima Puluh Kota Sijunjung Permen. No 67 Tahun 2013 A
2 Lima Puluh Kota Tanah Datar Permen. No 67 Tahun 2013 A
3 Agam Lima Puluh Kota Permen. No 66 Tahun 2013 A
4 Hulu Sungai Utara Tabalong Permen. No 65 Tahun 2013 A
5 Bengkulu Utara Mukomuko Permen. No 63 Tahun 2013 A
6 Rejang Lebong Lebong Permen. No 62 Tahun 2013 A
7 Rejang Lebong Bengkulu Utara Permen. No 61 Tahun 2013 A
8 Rejang Lebong Bengkulu Tengah Permen. No 61 Tahun 2013 A
9 Brebes Kabupaten Tegal Permen. No 59 Tahun 2013 A
10 Banyumas Kebumen Permen. No 58 Tahun 2013 A
11 Banyumas Purbalingga Permen. No 57 Tahun 2013 A
12 Banyumas Pemalang Permen. No 57 Tahun 2013 A
13 Banyumas Kabupaten Tegal Permen. No 57 Tahun 2013 A
14 Lombok Timur Lombok Utara Permen. No 56 Tahun 2013 C
15 Kota Mataram Lombok Barat Permen. No 55 Tahun 2013 C
16 Lombok Tengah Lombok Utara Permen. No 54 Tahun 2013 A17 Minahasa Minahasa Utara Permen. No 53 Tahun 2013 A
18 Badung Gianyar Permen. No 29 Tahun 2013 A
19 Magelang Purworejo Permen. No 15 Tahun 2013 B
20 Jepara Demak Permen. No 14 Tahun 2013 B
21 Karanganyar Kota Surakarta Permen. No 13 Tahun 2013 B
22 Jepara Pa Permen. No 12 Tahun 2013 B
23 Boyolali Sragen Permen. No 11 Tahun 2013 B
24 Blora Rembang Permen. No 10 Tahun 2013 B
25 Boyolali Kalaten Permen. No 9 Tahun 2013 B
26 Magelang Wonosobo Permen. No 8 Tahun 2013 B
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
49/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
43
27 Karanganyar Sragen Permen. No 7 Tahun 2013 B
28 Boyolali Kota Surakarta Permen. No 6 Tahun 2013 B
29 Boyolali Karanganyar Permen. No 5 Tahun 2013 B
30 Kebumen Wonosobo Permen. No 9 Tahun 2012 A
31 Pa Rembang Permen. No 8 Tahun 2012 A
32 Kaur Lampung Barat Permen. No 73 Tahun 2012 A
33 Purworejo Wonosobo Permen. No 7 Tahun 2012 A
34 Jombang Mojokerto Permen. No 6 Tahun 2012 A
35 Kota Tasikmalaya Tasikmalaya Permen. No 58 Tahun 2012 A
36 Lebak Sukabumi Permen. No 57 Tahun 2012 A
37 Ciamis Kota Tasikmalaya Permen. No 56 Tahun 2012 A
38 Bogor Lebak Permen. No 55 Tahun 2012 A
39 Ciamis Majalengka Permen. No 54 Tahun 2012 A
40Tangerang Kota Tangerang
Selatan
Permen. No 5 Tahun 2012 A
41Kota Balikpapan Penajam Paser
Utara
Permen. No 48 Tahun 2012 B
42 Jember Lumajang Permen. No 46 Tahun 2012 A43 Lumajang Probolinggo Permen. No 45 Tahun 2012 A
44 Banjarnegara Kebumen Permen. No 44 Tahun 2012 A
45 Lebak Serang Permen. No 43 Tahun 2012 A
46 Bombana Buton Permen. No 42 Tahun 2012 B
47 Badung Bangli Permen. No 4 Tahun 2012 A
48 Tanahbumbu Tanahlaut Permen. No 31 Tahun 2012 A
49 Gianyar Klungkung Permen. No 3 Tahun 2012 A
50 Jepara Kudus Permen. No 25 Tahun 2012 A
51 Kota Salaga Semarang Permen. No 24 Tahun 2012 A
52 Batang Kendal Permen. No 23 Tahun 2012 A
53 Kudus Pa Permen. No 22 Tahun 2012 A
54 Kota Malang Malang Permen. No 17 Tahun 2012 A
55 Kota Batu Malang Permen. No 16 Tahun 2012 A
56 Bantul Kota Yogyakarta Permen. No 15 Tahun 2012 A
57 Bombana Kolaka Permen. No 12 Tahun 2012 A
58 Bombana Konawe Selatan Permen. No 12 Tahun 2012 A
59Kota Tangerang Kota Tangerang
SelatanPermen. No 11 Tahun 2012 A
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
50/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
44
60 Batang Wonosobo Permen. No 10 Tahun 2012 A
61 Kendal Wonosobo Permen. No 10 Tahun 2012 A
62 Demak Grobogan Permen. No 65 Tahun 2011 A
63 Balangan Hulusungai Utara Permen. No 63 Tahun 2011 A
64 Minahasa Selatan Minahasa Tenggara Permen. No 60 Tahun 2011 A
65 Ciamis Kota Banjar Permen. No 59 Tahun 2011 Ada
66 Ciamis Tasikmalaya Permen. No 58 Tahun 2011 Ada
67 Banjar Kota Banjarmasin Permen. No 12 Tahun 2011 A
68 Baritokuala Kota Banjarmasin Permen. No 12 Tahun 2011 A
69 Grobogan Kudus Permen. No 9 Tahun 2010 A
70 Grobogan Sragen Permen. No 8 Tahun 2010 A
71 Brebes Kota Tegal Permen. No 7 Tahun 2010 A
72 Kota Tegal Tegal Permen. No 7 Tahun 2010 A
73 Kota Madiun Madiun Permen. No 62 Tahun 2010 A
74 Madiun Magetan Permen. No 62 Tahun 2010 A
75 Magelang Temanggung Permen. No 6 Tahun 2010 A
76 Semarang Temanggung Permen. No 5 Tahun 2010 A
77 Konawe Utara Morowali Permen. No 45 Tahun 2010 A
78 Konawe Morowali Permen. No 45 Tahun 2010 A
79 Maluku Tengah Seram Bagian Barat Permen. No 29 Tahun 2010 A
80 Banjar Tanahbumbu Permen. No 14 Tahun 2010 A
81 Boyolali Grobogan Permen. No 10 Tahun 2010 A
82 Banjarnegara Purbalingga Permen. No 78 Tahun 2009 A
83 Banjarnegara Batang Permen. No 77 Tahun 2009 A
84 Banjarnegara Banyumas Permen. No 76 Tahun 2009 A
85 Banjarnegara Pekalongan Permen. No 75 Tahun 2009 A
86 Demak Semarang Permen. No 67 Tahun 2009 A
87 Pemalang Tegal Permen. No 66 Tahun 2009 A
88 Pemalang Purbalingga Permen. No 65 Tahun 2009 A
89 Kota Pekalongan Pekalongan Permen. No 64 Tahun 2009 A
90 Gresik Lamongan Permen. No 63 Tahun 2009 A
91 Kota Probolinggo Probolinggo Permen. No 62 Tahun 2009 A
92 Kulonprogo Sleman Permen. No 61 Tahun 2009 A
93 Kota Batu Mojokerto Permen. No 60 Tahun 2009 A
94 Gresik Mojokerto Permen. No 59 Tahun 2009 A
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
51/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
45
95 Lamongan Mojokerto Permen. No 58 Tahun 2009 A
96 Grobogan Semarang Permen. No 5 Tahun 2009 A
97 Gunungkidul Sleman Permen. No 4 Tahun 2009 A
98 Bangka Bangka Barat Permen. No 3 Tahun 2009 A
99 Brebes Cirebon Permen. No 2 Tahun 2009 A
100 Brebes Kuningan Permen. No 2 Tahun 2009 A
101 Ciamis Cilacap Permen. No 2 Tahun 2009 A
102 Cilacap Kota Banjar Permen. No 2 Tahun 2009 A
103 Cilacap Kuningan Permen. No 2 Tahun 2009 A
104 Ciamis Kuningan Permen. No 14 Tahun 2009 A
105 Kuningan Majalengka Permen. No 14 Tahun 2009 A
106 Karangasem Klungkung Permen. No 58 Tahun 2008 A
107 Kota Mojokerto Mojokerto Permen. No 57 Tahun 2008 A
108 Gresik Sidoarjo Permen. No 56 Tahun 2008 A
109 Bangka Bangka Tengah Permen. No 48 Tahun 2008 A
110 Karanganyar Wonogiri Permen. No 43 Tahun 2008 A
111 Boyolali Magelang Permen. No 42 Tahun 2008 A
112 Magelang Semarang Permen. No 41 Tahun 2008 A
113 Bangka Selatan Bangka Tengah Permen. No 17 Tahun 2008 A
114 Belitung Belitung Timur Permen. No 16 Tahun 2008 A
115 Bangli Karangasem Permen. No 14 Tahun 2008 B
116 Bandung Sumedang Permen. No 13 Tahun 2008 B
117 Garut Sumedang Permen. No 13 Tahun 2008 B
118 Indramayu Sumedang Permen. No 13 Tahun 2008 B
119 Majalengka Sumedang Permen. No 13 Tahun 2008 B
120 Subang Sumedang Permen. No 13 Tahun 2008 B
121 Balangan Hulusungai Tengah Permen. No 75 Tahun 2007 A
122 Blora Ngawi Permen. No 73 Tahun 2007 A
123 Blora Tuban Permen. No 73 Tahun 2007 A
124 Grobogan Ngawi Permen. No 73 Tahun 2007 A
125 Karanganyar Magetan Permen. No 73 Tahun 2007 A
126 Karanganyar Ngawi Permen. No 73 Tahun 2007 A
127 Magetan Wonogiri Permen. No 73 Tahun 2007 A
128 Ngawi Sragen Permen. No 73 Tahun 2007 A
129 Pacitan Wonogiri Permen. No 73 Tahun 2007 A
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
52/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
46
130 Ponorogo Wonogiri Permen.No 73 Tahun 2007 A
131 Rembang Tuban Permen. No 73 Tahun 2007 A
132 Blora Bojonegoro Permen. No 73 Tahun 2007 A
133 Kota Yogyakarta Sleman Permen. No 72 Tahun 2007 C
134 Bantul Gunungkidul Permen. No 71 Tahun 2007 C
135 Bantul Kulonprogo Permen. No 70 Tahun 2007 C
136 Batang Kota Pekalongan Permen. No 55 Tahun 2007 A
137 Kendal Semarang Permen. No 48 Tahun 2007 A
138 Kota Batu Pasuruan Permen. No 47 Tahun 2007 A
139 Kota Pasuruan Pasuruan Permen. No 47 Tahun 2007 A
140 Malang Pasuruan Permen. No 47 Tahun 2007 A
141 Mojokerto Pasuruan Permen. No 47 Tahun 2007 A
142 Pasuruan Probolinggo Permen. No 47 Tahun 2007 A
143 Pasuruan Sidoarjo Permen. No 47 Tahun 2007 A
144 Deliserdang Serdang Bedagai Permen. No 29 Tahun 2007 B
145 Banyumas Cilacap Permen. No 14 Tahun 2007 A
146 Pamekasan Sumenep Permen. No 37 Tahun 2006 A
147 Buleleng Karangasem Permen. No 36 Tahun 2006 A
148 Gunungkidul Klaten Permen. No 19 Tahun 2006 C
149 Gunungkidul Sukoharjo Permen. No 19 Tahun 2006 C
150 Gunungkidul Wonogiri Permen. No 19 Tahun 2006 C
151 Klaten Sleman Permen. No 19 Tahun 2006 C
152 Kulonprogo Magelang Permen. No 19 Tahun 2006 C
153 Kulonprogo Purworejo Permen. No 19 Tahun 2006 C
154 Magelang Sleman Permen. No 19 Tahun 2006 C
155 Brebes Cilacap Permen. No 18 Tahun 2006 C
156 Cilacap Kebumen Permen. No 7 Tahun 2005 C
157 Bojonegoro Jombang Permen. No 6 Tahun 2005 C
158 Bojonegoro Lamongan Permen. No 6 Tahun 2005 C
159 Bojonegoro Madiun Permen. No 6 Tahun 2005 C
160 Bojonegoro Nganjuk Permen. No 6 Tahun 2005 C
161 Bojonegoro Ngawi Permen. No 6 Tahun 2005 C
162 Bojonegoro Tuban Permen. No 6 Tahun 2005 C
163 Kota Bontang Kutai Kartanegara Permen. No 25 Tahun 2005 C
164 Kota Bontang Kutai Timur Permen. No 25 Tahun 2005 C
165 Majene Mamasa Permen. No 15 Tahun 2005 C
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
53/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013
47
166 Mamasa Mamuju Permen. No 15 Tahun 2005 C
167 Mamasa Polewali Mandar Permen. No 15 Tahun 2005 C
168 Cirebon Indramayu Kepmen. No 246 Tahun 2004 C
169 Cirebon Kuningan Kepmen. No 246 Tahun 2004 C
170 Cirebon Majalengka Kepmen. No 246 Tahun 2004 C
171 Mimika Puncakjaya Kepmen. No 163 Tahun 2004 C
172 Mimika Paniai Kepmen. No 163 Tahun 2004 C
Keterangan:
A : Data Spasial dalam format GIS
B : Data Spasial dalam format *FH, *CDR dll
C : Belum/Tidak ada data spasial, masih dikoordinasikan dengan PUM-Kemdagri
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
54/56
Personil
Pusat Pemetaan Batas Wilayah
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
55/56
-
8/10/2019 Batas Wilayah Indonesia - BIG 2013
56/56
Laporan Tahunan Pusat PBW 2013