bmkghukum.bmkg.go.id/vifiles/bmkg_bppkp batanghari ttg pemanfaatan... · geofisika wilayah ii, ......
TRANSCRIPT
- -~
BMKGPERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR METEOROLOGI, KLiMATOLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH II
DENGAN
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI
TENTANG
PEMANFAATAN LAHAN UNTUK LAYANAN INFORMASI CUACA DAN IKLlM01 KABUPATEN BATANG HARI
Nomor : KS.302l620/KBWIIN12015Nomor : 521/527/BPTKP/2015
Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Lima
Selas bertempat di Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Joko Siswanto, S.Sos, selaku Kepala Salai Sesar Meteorologi, K1imatologi danGeofisika Wilayah II, berkedudukan di Jalan KP Sulak Raya, Cempaka Putih,Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SalaiSesar Meteorologi, K1imatologi dan Geofisika Wilayah II, selanjutnya disebutsebagai PIHAK KESATU.
II. Irwan, AMd,SP, selaku Kepala Sadan Pelaksana Penyuluhan dan KetahananPangan Kabupaten Satang Hari, Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan JenderalSudirman Muara Sulian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SadanPelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Satang Hari, ProvinsiJambi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama - sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK sepakat untuk membuat Pe~anjian Ke~a Sama tentang Pemanfaatan
Lahan Untuk Layanan Informasi Cuaca dan Iklim di Kabupaten Satang Hari, Provinsi
Jambi, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
DASAR HUKUM
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan
Geofisika, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 139.
(2) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika.
(3) Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep.
03 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika.
(4) Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15
tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
Pasal2
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Perjanjian Kerja Sam a ini adalah untuk memenuhi kebutuhan data
serta informasi cuaca dan iklim di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyediaan dan pelayanan
informasi cuaca dan iklim secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi sesuai
tugas, pokok, dan fungsi PARA PIHAK.
Pasal3
RUANG LlNGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemanfaatan lahan milik PIHAK
KEDUA digunakan untuk menempatkan peralatan berupa 1 (satu) set system
Automatic Weather Station (AWS) Mesonet milik PIHAK PERTAMA yang terdiri dari
5 (lima) unit sensor AWS, 1 (satu) unit data logger, 1 (satu) set tiang anemometer, 1
(satu) unit antena DVB, 1 (satu) unit communication box, 1 (satu) unit modem dan 1
(satu) unit switch, dan peralatan Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus (SMPK).
2 1
Pasal4
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
a. memanfaatkan lahan milik PIHAK KEDUA seluas 10m x 10m yang terletak di
Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Kecamatan Mersam,
Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi untuk menempatkan peralatan berupa
1 (satu) set system AWS Mesonet, serta luas lahan 20m x 20m yang terletak
di Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Muara Bulian untuk
menempatkan peralatan SMPK;
b. memperoleh data hasil pengamatan secara teratur dan berkesinambungan
sesuai peraturan yang berlaku;
c. melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan AWS Mesonet
dan peralatan SMPK sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d. menyediakan peralatan berupa 1 (satu) set system AWS Mesonet dan
peralatan SMPK;
e. menyediakan komputer untuk mengakses data hasil pengamatan peralatan
AWS Mesonet sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi PIHAK KEDUA;
f. memberikan petunjuk pengamatan iklim;
g. memberikan pelatihan pengamatan iklim bagi petugas pengamatan;
h. memberikan honor bagi petugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
a. memperoleh data serta informasi cuaca dan iklim; untuk kepeningan PIHAK
KEDUA sendiri;
b. memanfaatkan data serta informasi cuaca dan iklim untuk kepentingan sendiri;
c. memperoleh honor bagi petugas pengamatan iklim dan petugas kebersihan
dan keamanan lingkungan tempat peralatan AWS Mesonet DAN SMPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
d. Menyediakan lahan seluas 10m x 10m yang terletak di Balai Penyuluhan
Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang
Hari, Provinsi Jambi untuk menempatkan peralatan milik PIHAK KESATU
berupa 1 (satu) set system AWS Mesonet, serta luas lahan 20m x 20m yang
3
terletak di Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Muara
Bulian untuk menempatkan peralatan SMPK;
e. menyiapkan petugas pengamatan iklim dan petugas kebersihan dan
keamanan lingkungan tempat peralatan AWS Mesonet dan peralatan SMPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
f. melaksanakan pengamatan iklim;
g. mengirim data hasil pengamatan secara teratur dan berkesinambungan
sesuai dengan peraturan yang berlaku;
h. Memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk melakukan pemeliharaan
dan perbaikan terhadap peralatan AWS Mesonet dan peralatan SMPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Pasal5PELAKSANAAN
(1) PARA PIHAK secara bersama-sama berkewajiban menjaga kesinambungan
operasional peralatan system AWS Mesonet dan peralatan SMPK;
(2) PIHAK KEDUA dilarang memberikan dan memanfaatkan data dan informasi
yang diperoleh kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
Pasal6PEMBIAYAAN
(1) PIHAK KESATU menanggung biaya yang menjadi beban/tanggung jawab
PIHAK KESATU;
(2) PIHAK KEDUA menanggung biaya yang menjadi beban/tanggung jawab
PIHAK KEDUA;
Pasal7JANGKA WAKTU
Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan
PARA PIHAK.
4
Pasal8PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan
atau penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin PARA PIHAK akan
menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai
kesepahaman, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan kepada
mediator yang disepakati.
Pasal9PENGAKHIRAN KERJA SAMA
(1) Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat
perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian ini
dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan
tanpa adanya tuntutan dari masing-masing PIHAK;
(2) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh
PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku
sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK;
(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal
1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran
perjanjian ini dapat dilakukan tanpa keputusan dari Hakim.
Pasal 10ADDENDUMmMANDEMEN
(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja
Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk
Addendum/Amandemen.
(2) Addendum/Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sam a ini.
5
Pasal11PENUTUP
Perjanjjian Kerja Sarna ini dibuat dalarn rangkap 2 (dua) asli dengan rnaterai cukup
dan rnasing - rnasing rnernpunyai kekuatan hukurn yang sarna setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
6