i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................

DAFTAR TABEL …....................................................................................................

i

iii

iv

BAB I PENDAHULUAN .....………………………………………..……….……………..

1

BAB II DEFINISI, DASAR PEMIKIRAN DAN TUJUAN ………………………………

5

A. Definisi …………..…………………………………………………………..…….... 5

B. Dasar Pemikiran ………………………………………………………………….... 5

C. Tujuan ………………………………………………………..………………..…..... 6

D.. Peran Bagan Akun Standar …………………………………………..…….…..… 7

BAB III KLASIFIKASI DAN KODEFIKASI BAGAN AKUN

STANDAR ……………....

9

A. Klasifikasi berdasarkan Organisasi ……………………………………………… 9

B. Klasifikasi berdasarkan Fungsi …………………………………………………… 9

C. Klasifikasi berdasarkan Sub Fungsi …………………………………………….. 9

D. Klasifikasi berdasarkan Program ………………………………………………… 11

E. Klasifikasi berdasarkan Kegiatan .................................................................. 12

F. Klasifikasi berdasarkan Jenis Belanja (Ekonomi) ……................................. 12

G. Klasifikasi berdasarkan Pembiayaan ……………………………………………

15

BAB IV KODEFIKASI EKONOMI BAGAN AKUN STANDAR ……………………….

17

A. Akun Neraca ……………………………………………………………………… 17

B. Akun Operasional ……………………………………………………………….. 25

C. Akun Non Anggaran ...................................................................................

D. Akun APBN ……………………………………………………………………….

46

48

E. Akun DIPA ………………………………………………………………………… 48

F. Perubahan Bagan Akun Standar ………………………………………………

G. Tata Kelola Bagan Akun Standar ……………………………………………...

H. Bagan Akun Standar ke Depan …………………………………………………

49

50

51

ii

BAB V BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PADA SISTEM PERBENDAHARAAN

DAN ANGGARAN NEGARA .................................................................................

A. Kerangka Tunggal Bagan Akun Standar.........................................................

B. Struktur BAS Pada Span …………………………..............................................

52

52

54

BAB VI PENUTUP .....................................................................................................

REFERENSI …………………………………………………………………………………

57

58

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Bagan Akun Standar Dalam Sistem Akuntansi …………………. 6

Gambar II : Hubungan antara Unit Perencanaan dan Unit Pelaksanaan ….. 8

Gambar III : Bagan Arsitektur Program ………………………………………… 12

Gambar IV : Kalsifikasi Kode Akun ……………………………………………… 16

Gambar V : Pembedaan Belanja Barang dan Belanja Modal ……………….. 44

Gambar VI : Kriteria Kapitalisasi Aset Tetap/Aset Lainnya …………………… 45

iv

DAFTAR TABEL

Tabel I : Kodefikasi Fungsi dan Sub Fungsi ………………………………. 9

Tabel II : Kodefikasi Ekonomi ………………………………………………... 17

Tabel III : Mapping Kode BMN Lama dan Kode BMN Baru Terhadap BAS …………………………………………………………………..

50

Tabel IV : Sruktur Bagan Akun Standar 55

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi manajemen keuangan negara telah dicanangkan di Indonesia melalui

satu paket undang-undang di bidang keuangan negara. Reformasi ini mencakup

perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan pemeriksaan

keuangan. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik telah diperkenalkan,

antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, proporsionalitas, transparansi, dan

profesionalitas.

Dalam rangka mendorong terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan

negara tersebut, dilakukan pembaharuan terhadap klasifikasi anggaran. Pasal 11

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 (UU Nomor 17/2003) tentang Keuangan Negara

menyatakan bahwa APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan

pembiayaan, yang disebut i-account. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak,

penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi,

dan jenis belanja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 sebagai peraturan turunan dari UU Nomor

17/2003 mengamanatkan pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan

pemerintahan dan melakukan penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan

kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran

berbasis kinerja. Untuk memenuhi ketentuan ini, setiap kementerian negara/lembaga

dituntut mempunyai program dan kegiatan yang jelas dengan indikator kinerja yang

terukur sehingga dapat dialokasikan sumber daya, termasuk anggaran sesuai dengan

prestasi yang akan dicapai. Oleh karena itu anggaran yang disetujui DPR terinci sampai

dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja sebagaimana diatur

dalam UU No. 17/2003 pasal 15 ayat (5).

Dalam Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 selain mengatur anggaran

berbasis kinerja juga mengamanatkan penganggaran terpadu (unified budget). Dengan

penyatuan ini pemerintah bermaksud menyatukan anggaran rutin dan pembangunan

2

serta mengatur keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran,

pertanggungjawaban, serta evaluasi anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan

pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka

mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi

anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR dan pemerintah

dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok

yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu disusun suatu

klasifikasi belanja negara yang mengacu pada UU No. 17 tahun 2003 dan

menyesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS) Manual 2001 yang sesuai

dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang baik (best practices).

Klasifikasi belanja negara/belanja daerah tersebut dirinci sampai dengan unit organisasi,

fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Pelaksanaan anggaran yang disusun

dengan klasifikasi sebagaimana diuraikan di atas harus dicatat dalam sistem akuntansi

dengan klasifikasi anggaran yang sama. Hal ini diperlukan untuk pengendalian

anggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja. Klasifikasi anggaran berdasarkan amanat

UU dan PP dimaksud dituangkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan

No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Dari pelaksanaan anggaran ini kementerian negara/lembaga dituntut menyusun

dan menyampaikan laporan keuangan, yang berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran disertai

dengan informasi tentang prestasi kerja yang dicapai selama satu periode pelaporan. Di

samping itu Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara juga dituntut

menyajikan Laporan Arus Kas.

Dengan terbitnya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang merupakan

pengganti PP No.24 Tahun 2005, implementasi basis akrual telah mendapatkan

landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis

akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Berdasarkan Pasal 6

PP 71 Tahun 2010, Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi

Pemerintahan (PUSAP). PUSAP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sesuai dengan penjelasan pasal 6

3

ayat (2) PP No.71/2010 tentang SAP, Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan

pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka pendekatan PUSAP lebih difokuskan

kepada panduan penyusunan Bagan Akun Standar (BAS) bagi pemerintah pusat dan

pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam rangka transisi dalam

rangka implementasi akrual bagi pemerintah pusat, sejak tahun 2012 BAS telah

direstrukturisasi sedemikian rupa untuk dapat mengakomodasi implementasi SPAN

sekaligus implementasi akuntansi berbasis akrual.

Adanya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan negara dan langkah-

langkah pemerintah yang harus diambil dalam penataan kembali terhadap klasifikasi

anggaran maupun klasifikasi pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di

neraca, pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai alat pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN, serta klasifikasi arus kas yang disajikan dalam Laporan Arus Kas.

Modul ini mencoba untuk memberikan gambaran dan analisa terhadap Bagan Akun

Standar yang merupakan suatu daftar yang terdiri atas informasi keuangan maupun non

keuangan yang secara umum terstruktur logis dan mempunyai format yang mempunyai

arti tertentu serta terdiri atas nomor dan huruf atau kombinasi dari keduanya

(alphanumeric).

B. Deskripsi Singkat

Pada BAB I tentang pendahuluan menjelaskan latar belakang dari pembuatan

modul ini. BAB II menjelaskan mengenai definisi, dasar pemikiran dan tujuan dari Bagan

Akun Standar (BAS). Diharapkan bagian ini dapat memberikan latar belakang peran

pentingnya BAS dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

anggaran.

Dalam BAB III diuraikan mengenai klasifikasi dan kodefikasi BAS. Bagian ini

menjelaskan secara detil breakdown dari struktur BAS yang digunakan dalam

pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya dalam BAB IV menjelaskan lebih lanjut BAS

yang dielaborasi ke dalam kodefikasi ekonomi. Pada bagian ini juga dibahas beberapa

pengertian pendapatan dan belanja

BAB VI merupakan penutup, pada bab terakhir ini dibahas mengenai beberapa

tantangan yang harus diatasi dalam pengembangan BAS ke depan.

4

C. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)

Modul Bagan Akun Standar disusun dan disampaikan kepada peserta diklat

dengan tujuan agar para peserta dapat lebih memahami dan menguasai konsep dasar

penggunaan BAS mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan

pelaporan keuangan. Hal ini agar dalam praktek penerapan BAS terdapat kesamaan

pemahaman dan sinergi baik pada unit perencana maupun pada unit pelaksana

anggaran.

D. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diklat diharapkan mampu:

a. Mampu menjelaskan tujuan dan peranan BAS dalam sistem akuntansi

pemerintahan.

b. Mampu menjelaskan klasifikasi dan kodefikasi BAS.

c. Mampu menggunakan BAS untuk setiap transaksi keuangan.

d. Mampu menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang

memenuhi unsur pengendalian, pengukuran dan pelaporan.

e. Memecahkan masalah dalam penerapan/penggunaan BAS mulai dari

perencanaan anggaran sampai pada pelaporan anggaran.

E. Topik Bahasan

Hal-hal yang perlu dibahas meliputi:

a. BAS dalam kerangka sistem akuntansi pemerintah

b. Penggunaan BAS dalam unit perencanaan dan unit pelaporan

c. Klasifikasi dan kodefikasi

d. Permasalahan pembebanan belanja barang dan belanja modal

e. Pengembangan BAS ke depan

5

BAB II

DEFINISI, DASAR PEMIKIRAN DAN TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR

A. Definisi

Bagan Akun Standar adalah Daftar Perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun

secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta

pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. Pengertian ini menitikberatkan BAS

dari sisi klasifikasi ekonomi (jenis belanja).

B. Dasar Pemikiran

Bagan Akun Standar disusun dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dan K/L yang memenuhi unsur

pengendalian, pengukuran dan pelaporan.

Dengan adanya kodefikasi akun yang telah didesain dan terstruktur sedemikian

rupa, penyusunan laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan K/L

diharapkan dapat memenuhi unsur pengendalian, pengukuran dan pelaporan

dengan struktur kodefikasi yang seragam di mana seluruh penerimaan dan

pengeluaran telah tercatat baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan

Arus Kas, serta seluruh Aset dan kewajiban pemerintah telah tercatat dalam neraca.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBN dengan

melaksanakan penggunaan BAS dari perencanaan anggaran, pelaksanaan

anggaran dan pelaporan keuangan.

Bagan Akun Standar dapat menjadi suatu alat yang membuat proses perencanaan

dan penganggaran dapat in line dengan apa yang akan dilaksanakan dan yang

dilaporkan dalam tataran pelaksanaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan

memberikan kodefikasi yang sama mulai dari level perencanaan dan penganggaran

hingga sampai kepada penyusunan laporan keuangan.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara (SPAN) dan GFS 2001.

Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP) sejak tahun 2005, disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

(SAPP) yang didesain sedemikian rupa berdasarkan norma dan prinsip yang

tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010). Untuk

6

menghasilkan output berupa laporan keuangan yang mempunyai kriteria andal,

relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, SAPP memerlukan dukungan dari

berbagai unsur yaitu formulasi prosedur transaksi berupa posting rules, Bagan Akun

Standar (BAS), pengaturan pemisahan tanggung jawab secara institusional,

hardware maupun software, serta SDM yang kompeten untuk menyelenggarakan

penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut dapat dijabarkan dalam gambar berikut:

Gambar I

Bagan Akun Standar Dalam Sistem Akuntansi

C. Tujuan Bagan Akun Standar

a. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan

dinyatakan dalam istilah yang sama. Hal ini selaras dengan butir 2 dasar

pemikiran BAS yang diharapkan dapat terjadi koordinasi antara unit

perencanaan dan penganggaran, unit pelaksana teknis kegiatan serta unit

pertangungjawaban keuangan.

7

b. Meningkatkan kualitas informasi keuangan. Hal ini bisa didapatkan setelah

terjadi pemahaman yang sama antara unit-unit dimaksud di atas dalam

penyusunan laporan manajerial maupun laporan akuntabilitas yang

mengungkapkan informasi keuangan pemerintah.

c. Memudahkan pengawasan keuangan. Di sisi auditor, hal-hal tersebut di atas

akhirnya akan memudahkan bagi pemeriksa dalam proses audit laporan

keuangan.

D. Peran Bagan Akun Standar (BAS)

Bagan Akun Standar memegang peran penting dalam manajemen keuangan

pemerintah yang modern, sehingga diperlukan suatu BAS yang efektif sehingga dapat

mengakomodasi hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pelaporan manajerial dan Laporan Keuangan.

2. Merupakan jantung dari sistem di mana seluruh modul dan interface mengalir.

3. Menyediakan landasan yang cukup untuk pengembangan lebih jauh dan

penyimpanan yang memadai atas informasi historis maupun saat ini.

4. Mendukung disiplin anggaran melalui pengaturan klasifikasi anggaran dan ‘framing’

kepada struktur pelaporan.

5. Membantu proses pengambilan keputusan yang efektif

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka BAS seyogianya disusun sedemikian rupa

sehingga dapat berfungsi secara efektif. Untuk itu setidaknya perlu dipertimbangkan

agar memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memungkinkan adanya analisa “multi dimensional level” dalam penyusunan BAS;

2. Menghasilkan pelaporan keuangan dan manajerial yang bermanfaat;

3. Menyederhanakan proses manual sehingga dapat mempunyai lebih banyak waktu

untuk melakukan reviu analitis dan pengembangan/perbaikan proses bisnis;.

4. Kombinasi yang tepat antara orang, proses dan teknologi.

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara di Indonesia, BAS mempunyai peran

penting dalam menghubungkan unit yang melakukan perencanaan dengan unit yang

nantinya melakukan pelaporan. Mulai dari proses penyusunan RAPBN (RKAKL) telah

digunakan kodefikasi yang tercantum dalam BAS. Kodefikasi yang sama nantinya juga

akan digunakan dalam rangka pelaporan atas pertanggungjawaban anggaran. Selama

8

ini antara unit keuangan dan perlengkapan dalam hal pelaporan telah terhubungkan

dengan adanya Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang mempunyai dua sub sistem yaitu

Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) yang digunakan oleh Bagian

Keuangan dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

yang digunakan oleh Bagian Perlengkapan yang mengelola barang. Sementara unit-unit

pelaporan tersebut terhubungkan dengan Unit Perencanaan dengan adanya BAS. Hal

ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II Hubungan antara Unit Perencanaan dan Unit Pelaksanaan

9

BAB III

KLASIFIKASI ANGGARAN

A. Klasifikasi Berdasarkan Organisasi

Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi disusun berdasarkan susunan

kementerian negara/lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Klasifikasi ini tidak bersifat permanen dan akan disesuaikan dengan susunan

kementerian negara/lembaga pemerintah pusat yang ada. Klasifikasi menurut organisasi

ini terinci di dalam Bagian Anggaran, Eselon I dan Satuan Kerja.

B. Klasifikasi Berdasarkan Fungsí

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi belanja

berdasarkan fungsi diatur dalam penjelasan pasal 11 ayat (5) UU 17 tahun 2003, terdiri

dari 11 fungsi utama yaitu: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan,

ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan

budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

C. Klasifikasi Berdasarkan Sub Fungsi

Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Dari 11 (sebelas)

fungsi utama dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi. Klasifikasi belanja

berdasarkan subfungsi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004.

Penggunaan Fungsi dan Sub Fungsi disesuaikan dengan tugas masing-masing

kementerian negara/lembaga/SKPD. Klasifikasi Fungsi dan Sub Fungsi sebagai berikut :

Tabel 1

Kodefikasi Fungsi dan Sub Fungsi

Kode Fungsi dan Subfungsi 01 PELAYANAN UMUM 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA

URUSAN LUAR NEGERI 01.02 BANTUAN LUAR NEGERI 01.03 PELAYANAN UMUM 01.04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 01.05 PINJAMAN PEMERINTAH 01.06 PEMBANGUNAN DAERAH 01.07 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN

10

01.90 PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA 02 PERTAHANAN 02.01 PERTAHANAN NEGARA 02.02 DUKUNGAN PERTAHANAN 02.03 BANTUAN MILITER LUAR NEGERI 02.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN 02.90 PERTAHANAN LAINNYA 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.01 KEPOLISIAN 03.02 PENANGGULANGAN BENCANA 03.03 PEMBINAAN HUKUM 03.04 PERADILAN 03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN 03.06 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM 03.90 KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM LAINNYA 04 EKONOMI 04.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM 04.02 TENAGA KERJA 04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 04.04 PENGAIRAN 04.05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI 04.06 PERTAMBANGAN 04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 04.08 TRANSPORTASI 04.09 TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 04.10 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI 04.90 EKONOMI LAINNYA 05 LINGKUNGAN HIDUP 05.01 MANAJEMEN LIMBAH 05.02 MANAJEMEN AIR LIMBAH 05.03 PENANGGULANGAN POLUSI 05.04 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 05.05 TATA RUANG DAN PERTANAHAN 05.06 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05.90 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA 06 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 06.01 PENGEMBANGAN PERUMAHAN 06.02 PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN 06.03 PENYEDIAAN AIR MINUM 06.04 PENERANGAN JALAN 06.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 06.90 PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA 07 KESEHATAN 07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 07.02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN 07.03 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 07.04 KELUARGA BERENCANA

11

07.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 07.90 KESEHATAN LAINNYA 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 08.01 PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA 08.03 PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN 08.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA 08.90 PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA 09 AGAMA 09.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA 09.02 KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA 09.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 09.90 PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA 10 PENDIDIKAN 10.01 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 10.02 PENDIDIKAN DASAR 10.03 PENDIDIKAN MENENGAH 10.04 PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 10.05 PENDIDIKAN KEDINASAN 10.06 PENDIDIKAN TINGGI 10.07 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN 10.08 PENDIDIKAN KEAGAMAAN 10.09 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 10.10 PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.90 PENDIDIKAN LAINNYA 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11.01 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ORANG SAKIT DAN CACAT 11.02 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN LANSIA 11.03 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS

KEMERDEKAAN DAN PEJUANG 11.04 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA 11.05 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 11.06 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL 11.07 BANTUAN PERUMAHAN 11.08 BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL 11.09 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN SOSIAL 11.90 PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

D. Klasifikasi Berdasarkan Program

Berdasarkan PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Program merupakan penjabaran dari

kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya

mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang

berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.

12

Gambar di bawah ini merupakan Bagan dari Arsitektur Program dan Kegiatan yang

dijalankan sejak tahun 2011 dengan diterapkannya Penganggaran berbasis Kinerja.

Gambar III

Bagan Arsitektur Program

E. Klasifikasi Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan

tugas dan fungsi unit eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu

Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran/output

dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian

sasaran terukur pada suatu program.

F. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Belanja (ekonomi)

Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Penjelasan Pasal 11 UU 17 tahun

2003 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Belanja lain-lain dan Transfer. Secara rinci klasifikasi

13

berdasarkan jenis belanja sebagaimana dituangkan lebih lanjut dalam PMK

91/PMK.05./2007 tentang Bagan Akun Standar, PMK No.101/PMK.02/2011 tentang

Klasifikasi Anggaran, dan PMK No.2238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem

Akuntansi Pemerintahan aedalah sebagai berikut:

a. Belanja Pemerintah Pusat

1. Belanja Pegawai

Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam

bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah

dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil

dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan

yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Belanja Barang

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai

untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak

dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau

dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari

belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas,

belanja barang BLU dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat..

3. Belanja Modal

Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau

menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau

aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan

untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

4. Pembayaran Bunga Utang/Kewajiban

Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan

atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang

dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka

pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam

kegiatan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

14

5. Subsidi

Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada

perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang

memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk

memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau

masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada

masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jenis belanja ini

khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara.

6. Hibah

Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa,

bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan

tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintah negara lain,

organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan

negara/daerah.

7. Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung

diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan

termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang

pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/barang atau

jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif.

8. Belanja Lain-lain

Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat

diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Pengeluaran ini bersifat

tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana

alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.

b. Transfer Ke Daerah

15

1. Dana Perimbangan

Pengeluaran uang dari pemerintah pusat/alokasi anggaran berupa transfer

untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana

alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Pengeluaran uang dari pemerintah pusat/alokasi anggaran berupa transfer

untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian

yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.

Klasifikasi menurut jenis belanja (ekonomi) selanjutnya dirinci berdasarkan kode

akun.

G. Klasifikasi berdasarkan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal anggaran

diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit

tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Pembiayaan terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri

b. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

b. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan pembiayaan dalam negeri antara lain dapat berasal dari hasil divestasi dan

penjualan Surat Utang Negara (SUN), dan penerimaan pembiayaan luar negeri antara

lain adalah penerimaan pinjaman luar negeri baik pinjaman proyek maupun pinjaman

program. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal

oleh Pemerintah.

Klasifikasi pembiayaan selanjutnya dirinci menurut kode akun.

Dari uraian klasifikasi kode akun dimaksud, dapat digambarkan dalam gambar berikut:

16

Gambar IV Klasifikasi Kode Akun

Organisasi(BA, Es, Satker)

Fungsi

Sub Fungsi Sub Fungsi

Program Program

Kegiatan Kegiatan

Keluaran/Output Keluaran/Output

Kode Ekonomi/ Jenis belanja

Kode Ekonomi/ Jenis belanja

Kode Ekonomi/ Jenis belanja

Kegiatan

Program

Fungsi

17

BAB IV

KODEFIKASI EKONOMI BAGAN AKUN STANDAR

Untuk memenuhi amanat pasal 11 ayat (5) UU No. 17 tahun 2003, perlu dibuat

bagan akun standar (BAS) sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan anggaran,

pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah. BAS

yang terdapat dalam klasifikasi kode ekonomi dikelompokkan ke dalam beberapa

klasifikasi sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel II Kodefikasi Ekonomi

Kode Uraian Terdapat dalam Jenis Laporan

1 Aset

Neraca 2 Kewajiban

3 Ekuitas

4 Penerimaan Negara dan Hibah

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas

(LAK)

5 Belanja Negara

6 Transfer ke Daerah

7 Pembiayaan

8 Non Anggaran Laporan Arus Kas (LAK)

A. AKUN NERACA

1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau

sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset

diklasifikasikan ke dalam:

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,

atau

18

b) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kodefikasi BAS untuk Aset Lancar adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

11 Aset Lancar

111 Kas dan Setara Kas

Digunakan untuk mencatat Kas pemerintah yang ada pada Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Rupiah, Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Valuta Asing, Rekening Pemerintah lainnya, Rekening kas di KPPN, Kas dalam Transito, Setara Kas, Kas pada Badan Layanan Umum, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya.

112 Uang Muka Rekening BUN

Digunakan untuk mencatat antara lain Uang Muka dari Rekening KUN yang digunakan untuk menalangi belanja yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka Rekening Khusus

113 Investasi Jangka Pendek

Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek pemerintah sesuai dengan SAP. Termasuk dalam akun ini yaitu Investasi dalam deposito, Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara, Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum, Investasi Jangka Pendek Lainnya, dan Bagian Lancar Investasi Jangka Panjang Non Permanen

114 Beban dibayar di muka (Prepaid) dan Uang Muka Belanja (Prepayment)

115 Piutang

Digunakan untuk mencatat piutang pemerintah yang timbul berdasarkan pungutan pendapatan negara, piutang yang timbul berdasarkan perikatan, piutang transfer antar pemerintahan, dan piutang yang timbul karena tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya sesuai dengan SAP. Termasuk ke dalam akun ini Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum, Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum, Piutang Transfer ke Daaerah, Piutang karena pinjaman termasuk penerusan pinjaman.

116 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Digunakan untuk mencatat saldo penyisihan piutang tidak tertagih sehingga saldo piutang dapat mengggambarkan nilai

19

bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)

117 Persediaan

Digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SAP dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN). Termasuk dalam akun ini antara lain Persediaan yang meliputi Persediaan Bahan untuk Operasional, Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat, Persediaan Bahan untuk Proses Produksi, Persediaan Bahan Lainnya, dan Persediaan Badan Layanan Umum

b. Investasi Jangka Panjang

merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan

manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode

akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan

permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang

Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi

nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal

pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Kodefikasi BAS untuk Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

12 Investasi Jangka Panjang

121 Investasi jangka Panjang Non Permanen

Digunakan untuk mencatat Investasi Jangka Panjang Non Permanen sesuai dengan SAP antara lain Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah, Dana Restrukturisasi Perbankan, Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan, Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum, dan Investasi Non Permanen Lainnya.

122 Investasi jangka Panjang Permanen

Digunakan untuk mencatat Investasi Permanen sesuai dengan SAP seperti Penyertaan Modal Pemerintah, Investasi Permanen Badan Layanan Umum, dan Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya

c. Aset Tetap

20

adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam

pengerjaan.

Kodefikasi BAS untuk Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

13 Aset Tetap

131 Tanah

Digunakan untuk mencatat Tanah milik pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN)

132 Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk mencatat peralatan dan mesin milik pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN)

133 Gedung dan Bangunan

Digunakan untuk mencatat Gedung dan bangunan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN)

134 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Digunakan untuk mencatat Jalan, Jembatan, Jaringan Air, Penerangan Jalan, Instalasi Listrik dan Telepon sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN)

135 Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya sesuai dengan SAP dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Negara (BMN), antara lain Barang Koleksi Kepustakaan, Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan seperti lukisan, patung, hasil karya seni lainnya atau barang antik, dan koleksi-koleksi seni lainnya

136 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Digunakan untuk mencatat Konstruksi Dalam Pengerjaan yang nantinya akan menjadi salah satu di antara Aset Tetap Definitif (Gedung/bangunan, Perlatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, Jaringan, Jembatan

21

137 Akumulasi Penyusutan

Digunakan untuk mencatat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang menurut ketentuan harus disusutkan. Akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dibagi menurut klasifikasi aset tetapnya

d. Dana Cadangan

adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan

dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Kodefikasi BAS untuk Dana Cadangan adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

14 Dana Cadangan

141 Dana Cadangan

Digunakan untuk mencatat dana cadangan yang merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

e. Piutang Jangka Panjang

Kode Uraian

15 Piutang Jangka Panjang

151 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Digunakan untuk mencatat Tagihan Piutang Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan termasuk Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Penjualan Angsuran-Badan Layanan Umum

152 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Digunakan untuk mencatat Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan

153 Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

154 Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

155 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Digunakan untuk mencatat Piutang Jangka Panjang Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam akun piutang jangka panjang tersebut di atas

22

156 Penyisihan Piutang Jangka Panjang Tak Tertagih

Digunakan untuk mencatat saldo penyisihan piutang jangka panjang tak tertagih sehingga saldo piutang jangka panjang dapat mengggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

f. Aset Lainnya

Aset yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap

dan Dana Cadangan. Contohnya adalah Dana yang dibatasi penggunaan, Trust

Fund dan sebagainya.

Kodefikasi BAS untuk Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

16 Aset Lainnya

161 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Digunakan untuk mencatat Kemitraan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan SAP. Terdiri dari Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerjasama Operasi dll

162 Aset Tidak Berwujud

Digunakan untuk mencatat Aset Tidak Berwujud pemerintah sesuai dengan SAP

163 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Digunakan untuk mencatat Saldo dana yang penggunaannya dibatasi hanya untuk tujuan/kegiatan spesifik yang telah ditentukan

164 Dana Penjaminan

Digunakan untuk mencatat saldo dana yang berasal dari APBN yang dijadikan sebagai jaminan pemerintah

165 Dana Kelolaan BLU

Digunakan untuk mencatat saldo dana kelolaan BLU

166 Aset Lain-lain

Digunakan untuk mencatat Aset Lain-Lain milik pemerintah sesuai dengan SAP yang tidak termasuk jenis-jenis Aset Lainnya sebagaimana tersebut di atas

23

2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban

umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk

bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum

sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-

undangan. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,

kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman

dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga

internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai

yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan ke dalam waktu kurang dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua

belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Kodefikasi BAS untuk Kewajiban adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

2 Kewajiban

21 Kewajiban Jangka Pendek

211 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pungutan Iuran Askes, Taspen dan Taperum. Termasuk akun ini antara lain terdiri dari potongan iuran Taspen, Bapertarum, dan Askes

212 Utang Kepada Fihak Ketiga

Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkannya suatu belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat berasal dari antara lain kontrak/perolehan barang-jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar

213 Utang Bunga

Digunakan untuk mencatat Utang Bunga yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain

24

berupa SPN, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur

214 Utang Subsidi

Digunakan untuk mencatat utang subsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengatur mengenai subsidi

215 Utang Transfer

Digunakan untuk mencatat Utang perhitungan Transfer ke daerah

216 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Digunakan untuk mencatat bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

217 Utang Surat Berharga Negara

Digunakan untuk mencatat Utang atas Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah

219 Utang jangka Pendek Lainnya

Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek Lainnya seperti kelebihan pembayaran pendapatan, pendapatan diterima di muka, uang muka, pendapatan yang ditangguhkan. dan utang jangka pendek lainnya

22 Kewajiban Jangka Panjang

221 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Pemerintah Pusat

222 Utang Jangka Panjang Luar Negeri

Digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang Luar Negeri yang diperoleh Pemerintah Pusat

3. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah.

25

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka

pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran,

cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk

pembayaran utang jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam

dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan

kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan

untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kodefikasi BAS untuk Ekuitas Dana adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

3 Ekuitas Dana

31 Ekuitas Dana Lancar

32 Ekuitas Dana Investasi

33 Ekuitas Dana Cadangan

B. AKUN OPERASIONAL

1. PENDAPATAN

a. Penerimaan Perpajakan

Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari

pajak, bea dan cukai yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh

pengeluaran.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan/penerimaan yang diterima oleh pemerintah yang bersumber dari

penerimaan lainnya (PNBP) yang tidak dapat dikategorikan ke dalam

penerimaan pajak yang sepenuhnya dipergunakan untuk menutupi seluruh

pengeluaran.

c. Hibah

26

Penerimaan yang diterima pemerintah baik berupa uang maupun barang

modal yang sumbernya berasal dari dalam dan luar negeri atau dari hibah

lainnya.

Kodefikasi BAS untuk Pendapatan adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

4 Pendapatan Negara dan Hibah

41 Penerimaan Perpajakan

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan, kepabeanan dan cukai

411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan dan cukai yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai dan pendapatan pajak lainnya. Termasuk dalam akun ini antara lain adalah PPh Migas, PPh Non-Migas, PPh Non-Migas Lainnya, PPh Fiskal, PPN, PPnBM, Cukai, Pajak Lainnya seperti Bea Meterai

412 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan perpajakan internasional sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai perpajakan dan kepabeanan.

Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar

42 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan negara bukan pajak (PNBP)

421 Penerimaan Sumber Daya Alam

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari pendapatan Sumber Daya Alam (SDA).

Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Minyak Bumi, Pendapatan Gas Alam, Pendapatan Pertambangan Umum, Pendapatan Kehutanan, Pendapatan IIUPH (IHPH), Pendapatan Perikanan, Pendapatan Pertambangan Panas Bumi

422 Pendapatan Bagian Laba BUMN

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan

27

pajak yang berasal dari pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba (Deviden) BUMN

423 Pendapatan PNBP Lainnya

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak lainnya.

Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Penjualan dan Sewa, Pendapatan Jasa, Pendapatan Bunga, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Pendidikan, Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi, Pendapatan Iuran, Denda dan Pendapatan lain-lain

424 Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan bukan pajak yang berasal dari BLU.

Termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat, Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu, Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, dan pendapatan BLU lainnya

43 Penerimaan Hibah

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan hibah pemerintah pusat

431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat pendapatan hibah yang sumbernya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pendapatan hibah pemerintah pusat. Untuk pendapatan hibah dalam negeri, yang termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana, Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat berharga.

Untuk pendapatan hibah luar negeri, yang termasuk dalam akun ini adalah Pendapatan Hibah Luar Negeri Terencana, Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat berharga, dan pendapatan hibah luar negeri yang langsung diterushibahkan

2. BELANJA

a. Belanja Pegawai

Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam

bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai

pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai

Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

28

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan,

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Yang perlu

mendapatkan perhatian adalah:

a) Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang

melekat dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangan-

tunjangan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan/Pemerintah

Daerah.

b) Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka

pembayaran honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula

disediakan dari “Belanja Pegawai” diintegrasikan ke dalam kegiatan

induknya dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan

yang bersangkutan.

Kodefikasi BAS untuk Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

51 Belanja Pegawai

511 Belanja Gaji dan Tunjangan

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja gaji dan tunjangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat.

Akun Belanja Gaji dan Tunjangan (511) digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat dengan gaji, baik diberikan kepada Pejabat Negara, PNS maupun pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS. Termasuk dalam akun ini adalah (1) Belanja Gaji PNS yang terdiri dari Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi, Belanja Pembulatan Gaji PNS. (2) Belanja Tunjangan-tunjangan PNS terdiri dari Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Umum PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Tunjangan Kemahalan PNS, Belanja Tunjangan Lauk Pauk PNS, Belanja Uang Makan PNS. (3) Belanja Tunjangan PNS lainnya terdiri dari Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS, Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS, Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS, Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Belanja Tunjangan Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta/Badan/Komisi, Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS,

29

Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, Belanja Tunjangan SAR PNS, Tunjangan Perumahan, Uang Duka Wafat, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas, Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja, Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, Tunjangan Kominikasi Intensif Pejabat Negara, Belanja Penunjang Operasional Pejabat Negara, Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara, Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara, dan Tunjangan lainnya untuk Pejabat Negara termasuk uang duka Pejabat Negara

512 Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. khusus & belanja pegawai transito sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat. Yang termasuk Akun ini antara lain Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito digunakan untuk membayar honorarium, lembur, vakasi, tunj. Khusus dan belanja pegawai transito. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Uang Honor Tetap, Belanja Uang Lembur, Belanja Vakasi

513 Belanja Kontribusi Sosial

Kodefikasi ini digunakan untuk mencatat belanja kontribusi sosial sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundangan yang mengatur mengenai belanja pegawai pemerintah pusat yaitu berupa skema asuransi sosial untuk memperoleh hak atas sosial benefit untuk pegawainya, meliputi pensiun dan manfaat pensiun lainnya.

Termasuk dalam akun ini adalah: Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara, Belanja Tunjangan Hari Tua, Iuran Asuransi Kesehatan PNS dan Pejabat Negara serta Penerima Pensiun, serta cadangan perubahan sharing

b. Belanja Barang

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai

untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak

dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan

atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari

belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

30

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alokasi Belanja Barang adalah

sebagai berikut:

a) Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional

kantor (barang dan jasa), pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya

serta biaya perjalanan.

b) Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran

honor-honor bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara dan

Pejabat Pembuat/Penguji SPM serta Penyusun Laporan

Keuangan/UAKPA).

c) Sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran

honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan

kegiatan induknya.

d) Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal:

i. Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah nilai

minimum kapitalisasi;

ii. Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah masa

manfaat/umur ekonomis, peningkatan kapasitas atau standar kinerja;

iii. Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang habis pakai

Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk kegiatan operasional

Satker BLU (gaji dan operasional pelayanan Satker BLU).

Kodefikasi BAS untuk Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

52 Belanja Barang

521 Belanja Barang

Akun Belanja Barang (521) digunakan untuk alokasi belanja barang untuk kebutuhan operasional kantor seperti bahan habis pakai, ATK, honor pengelola keuangan dan honor pelaksana kegiatan, pengadaan AT di bawah nilai minimum kapitalisasi, serta untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan utama/tusi suatu instansi. Termasuk dalam akun ini yaitu: Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Barang Operasional Lainnya, Belanja Barang Transito dan Belanja Barang Non Operasional Lainnya

31

522 Belanja Jasa

Akun Belanja Jasa (522) digunakan untuk alokasi belanja jasa yang terkait baik dengan kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pelayanan utama/tusi utama suatu instansi seperti langganan daya dan jasa, konsultan, sewa, jasa profesi dan jasa lainnya. Termasuk dalam akun ini yaitu: Belanja Jasa Kantor, Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Belanja Sewa Sarana Mobilitas, Belanja Sewa Alat Berat, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor, Belanja Jasa Profesi, Biaya Jasa Konsultansi, dan Belanja Jasa Lainnya

523 Belanja Pemeliharaaan

Akun Belanja Pemeliharaan (523) digunakan untuk alokasi belanja pemeliharaan Aset Tetap atau Aset lainnya milik suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi seperti pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan, pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, pemeliharaan Aset lainnya sehingga Aset tersebut dapat berada dalam kondisi normalnya. Secara umum Belanja pemeliharaan diperuntukan bagi pengeluaran setelah perolehan awal (subsequent expenditure) yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap dan Aset lainnya. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor, Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Jaringan dan Jembatan, dan Biaya Pemeliharaan Lainnya

524 Belanja Perjalanan Dinas

Akun Belanja Perjalanan Dinas (524) digunakan untuk alokasi belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional instansi maupun yang berhubungan dengan tusi utama suatu instansi. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Perjalanan Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

525 Belanja Barang Badan Layanan Umum (BLU)

Akun Belanja Barang BLU digunakan untuk alokasi belanja yang maksud penggunaannya untuk kegiatan Satker BLU. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU, Belanja Barang BLU, Belanja Jasa BLU, Belanja Pemeliharaan BLU, Belanja Perjalanan BLU, Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

32

526 Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat (526) digunakan untuk alokasi belanja yang maksud penggunaannya adalah untuk pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan dan/atau dijual kepada masyarakat/pemda

c. Belanja Modal

Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau

menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih

dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset

tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut

dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja

bukan untuk dijual. Untuk mengetahui apakah suatu jenis belanja dapat

dikategorikan sebagai belanja modal atau tidak maka perlu diketahui definisi

Aset Tetap/Aset Lainnya dan kriteria pengakuannya sebagai berikut:

a. Dimiliki dan Berwujud (untuk Aset Lainnya bisa tidak berwujud);

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

c. Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan

oleh masyarakat umum;

d. Memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi (untuk jenis AT yang

ada pembatasan nilai minimum kapitalisasinya).

Sementara kriteria pengakuannya adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;

3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alokasi Belanja Modal adalah sebagai

berikut:

a) Belanja Modal meliputi keseluruhan pengeluaran/biaya untuk

pembelian/konstruksi/perolehan dan biaya-biaya lainnya yang

dikeluarkan sampai dengan aset tetap (tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta modal fisik lainnya)

siap digunakan.

33

b) Pengadaan aset tetap yang dilaksanakan dengan metode swakelola,

keseluruhan biaya yang dikeluarkan dituangkan dalam akun belanja

modal;

c) Belanja perawatan untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

jalan, irigasi dan jaringan yang mengakibatkan bertambahnya umur

ekonomis/masa manfaat atau kapasitas dan nilainya memenuhi syarat

kapitalisasi dituangkan dalam belanja modal.

d) Sementara itu, untuk pengadaan aset tetap (tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta Aset Tetap

Lainnya) yang akan diberikan kepada pihak ketiga (entitas di luar

pemerintah pusat) atau diserahkan kepada masyarakat maka tidak

dituangkan dalam akun belanja modal, melainkan menggunakan akun

belanja barang.

e) Selanjutnya secara prinsip akuntansi, belanja modal yang dialokasikan

dalam dokumen anggaran pada laporan keuangan akan menambah nilai

Aset Tetap atau Aset Lainnya K/L yang bersangkutan.

Kodefikasi BAS untuk Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

53 Belanja Modal

531 Belanja Modal Tanah

Akun Belanja Modal Tanah (531) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan tanah yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah). Termasuk dalam akun ini yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Pembebasan Tanah, Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah, Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah, Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah, Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah, Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah, Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor

532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Akun Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (532) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan peralatan dan mesin yang akan

34

digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah). Termasuk dalam akun ini yaitu: Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat, Air, Udara baik Bermotor maupun tidak Bermotor, Belanja Modal Alat-alat Bengkel, Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan lainnya, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai peralatan dan mesin)

533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Akun Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan (533) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah) atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan, Belanja Perjalanan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembeliaan Rumah Jabatan, dan

35

pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) Gedung dan Bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai Gedung dan Bangunan)

534 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akun Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan (534) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan jalan, irigasi dan jaringan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap pemerintah). Termasuk dalam akun ini adalah Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Irigasi, Belanja Modal Bahan Baku Irigasi, Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi, Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi, Belanja Modal Perijinan Irigasi, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi, Belanja Modal Perjalanan Irigasi, Belanja Modal Jaringan, Belanja Modal Bahan Baku Jaringan, Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan, Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan, Belanja Modal Perijinan Jaringan, Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan, Belanja Modal Perjalanan Jaringan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, dan Pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi sesuai dengan SAP (menambah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan)

536 Belanja Modal Lainnya

36

Akun Belanja Modal Lainnya (535) digunakan untuk alokasi belanja pengadaan yang nantinya akan menghasilkan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan (menjadi Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya pemerintah) selain dari belanja modal tersebut di atas), termasuk Pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi (menambah nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya)

537 Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

d. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan

atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang

dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka

pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam

kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Kodefikasi BAS untuk Belanja Pembayaran Kewajiban Utang adalah sebagai

berikut:

Kode Uraian

54 Belanja Bunga

541 Belanja Pembayaran Bunga Utang

542 Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara DN

543 Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara LN

544 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption

545 Belanja Pembayaran Discount SBSN DN

546 Belanja Pembayaran Discount SBSN LN

547 Belanja Denda

e. Belanja Subsidi

Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada

perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang

memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk

memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau

37

masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi

kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Jenis

belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran

Pembiayaan dan Perhitungan.

Kodefikasi BAS untuk Belanja Subsidi adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

55 Belanja Subsidi

551 Belanja Subsidi Perusahaan Negara

552 Belanja Subsidi Perusahaan Swasta

f. Belanja Hibah

Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau

jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara

lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemayarakatan serta

organisasi internasional.

Kodefikasi BAS untuk Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

56 Belanja Hibah

561 Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri

562 Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional

563 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah

g. Belanja Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat

langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga

kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non

pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam

bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan

selektif.

38

Menurut Buletin Teknis No.10 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang

Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Transfer uang/barang/jasa tersebut

memiliki ketentuan berikut ini:

a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.

c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.

e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

Risiko sosial menurut Buletin Teknis ini adalah kejadian atau peristiwa yang

dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung

oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak

krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam

yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan

tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun tidak

terbatas pada:

Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat.

Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya.

Cacat fisik dan/atau mental yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.

Penyakit kronis yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.

Usia lanjut yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri. Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak

dapat hidup secara mandiri, Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak

dapat hidup secara wajar. Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung

yang mempersulit perkembangan masyarakat di suatu daerah.

39

Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan rnengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja

bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memiliki kriteria berikut

ini:

1. Tujuan Penggunaan

Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk

kegiatan yang ditujukan untuk:

a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

b. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

f. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

2. Pemberi Bantuan Sosial

Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat

memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan

perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan

sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta

penanggulangan bencana.

40

Bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat, lembaga sosial atau

lembaga lain selain Pemerintah, selama tidak dimasukkan dalam

anggaran pemerintah, adalah di luar ruang lingkup pengaturan buletin

teknis ini.

3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah

selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi

kriteria yang telah ditetapkan dalam pengertian belanja bantuan sosial

yaitu "melindungi dari kemungkinan risiko sosial". Oleh karena itu

diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima,

yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan terjadinya "Risiko Sosial".

Penerima belanja bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok,

dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai

akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena

alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di

dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan,

keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,

kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

4. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan

Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak

terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial

tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang

dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan

yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf

kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak

mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan

tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial

dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial

41

tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga

kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali.

Jangka waktu pemberian belanja bantuan sosial kepada anggota

masyarakat atau kelompok masyarakat tergantung pada apakah si

penerima bantuan masih memenuhi kriteria/persyaratan sebagai pihak

yang berhak menerima bantuan. Apabila si penerima sudah tidak

termasuk yang mempunyai resiko sosial, telah dapat memenuhi

kebutuhan hidup minimum maka kepada yang bersangkutan tidak dapat

diberikan bantuan lagi.

Contoh yang bersifat sementara: Pemerintah memberikan bantuan

terhadap orang cacat, namun setelah orang tersebut dapat mandiri,

belanja bantuan sosial tersebut dihentikan.

Contoh yang bersifat berkelanjutan: Pemerintah memberikan bantuan

terhadap orang cacat yang tidak pernah dapat mandiri, belanja bantuan

sosial tersebut dapat diberikan secara berkelanjutan.

42

Kodefikasi BAS untuk Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

57 Belanja Bantuan Sosial

571 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

572 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah

573 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

574 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal

575 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan

576 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana

Digunakan untuk belanja Bantuan Sosial yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

43

pencegahan/mitigasi bencana, tangggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi

h. Belanja Lain-lain

Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat

diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas.Pengeluaran ini

bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang

sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.

Kodefikasi BAS untuk Belanja Lain-Lain adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

58 Belanja Lain-Lain

581 Belanja Lain-Lain

Sampai saat ini, salah satu hal yang menjadi temuan berulang BPK baik pada

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) adalah klasifikasi perencanaan anggaran

yang berbeda dengan realisasinya. Pada tahun 2009 jumlah kesalahan tersebut

mencapai Rp 27,51 triliun dan menjadi salah satu hal yang menjadi kualifikasi

BPK dalam pemberian Opini LKPP. Kemudian pada tahun 2010 BPK juga

menyampaikna hasil temuannya atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

bahwa terdapat Anggaran Belanja minimal sebesar Rp4,70 triliun digunakan

untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya (peruntukannya)

terutama terkait dengan pengelompokkan/perbedaan antara belanja barang dan

belanja modal serta pengalokasian Belanja Lain-lain yang tidak sesuai dengan

nature account-nya.

Untuk membedakan apakah pengadaan awal suatu barang dikelompokkan ke

dalam belanja barang atau belanja modal dapat dilihat pada gambar berikut:

44

Gambar v Pembedaan Belanja Barang dan Belanja Modal

Sementara itu untuk melakukan analisa beberapa pengeluaran setelah

perolehan (subsequent expenditure) yang dikapitalisasi dan akan menambah

nilai asetnya digunakan kodefikasi dan uraian Belanja Penambahan Nilai Aset.

Untuk lebih jelasnya gambar di bawah ini merupakan suatu metode untuk

mengidentifikasi apakah suatu pengeluaran yang terkait aset dapat dikapitalisasi

atau tidak, dengan kata lain apakah seharusnya dialokasikan dari belanja barang

(pemeliharaan) atau belanja modal

45

Gambar VI

Kriteria Kapitalisasi Aset Tetap/Aset Lainnya

3. TRANSFER KE DAERAH

a. Dana Perimbangan

Pengeluaran uang dari pemerintah pusat / alokasi anggaran berupa transfer

untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan

dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Pengeluaran uang dari pemerintah pusat / alokasi anggaran berupa transfer

untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana

penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membantu

membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana

ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

46

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah

dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai

peraturan perundangan, yang antara lain terdiri atas dana insentif daerah,

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dana-dana yang dialihkan dari

Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah berupa Tunjangan

Profesi Guru dan BOS, dan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.

Kodefikasi BAS untuk Transfer ke Daerah adalah sebagai berikut:

Kode Uraian

6 Transfer ke Daerah

61 Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)

62 Transfer Dana Alokasi Umum (DAU)

63 Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK)

64 Transfer Dana Otonomi Khusus

65 Transfer Dana Penyesuaian

4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terbagi atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah Penerimaan Negara berasal dari penarikan

pinjaman, penjualan surat perbendaharaan negara / obligasi negara / surat

berharga syariah negara, hasil privatisasi, penjualan aset hasil restrukturisasi

dan penerimaan perbankan lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah Pengeluaran Negara untuk pembayaran cicilan

utang, penarikan surat utang negara, penanaman modal negara dan investasi

pemerintah lainnya serta dukungan infrastuktur.

C. AKUN NON ANGGARAN

a. Penerimaan Non Anggaran

47

Penerimaan pada Rekening Kas Umum Negara yang tidak dianggarkan dalam

APBN. Yang termasuk dalam penerimaan Non Anggaran adalah transfer antar

rekening pemerintah, penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan Penerimaan

Pengembalian Uang persediaan.

b. Pengeluaran Non Anggaran

Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang tidak dianggarkan dalam

APBN. Yang termasuk dalam Pengeluaran Non Anggaran adalah transfer antar

rekening pemerintah, Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga dan

Pembayaran Uang persediaan

D. AKUN APBN **)

1. ESTIMASI PENDAPATAN

a. Estimasi Penerimaan Perpajakan

b. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

c. Estimasi Hibah

2. APPROPRIASI BELANJA

a. Appropriasi Belanja Pegawai

b. Appropriasi Belanja Barang

c. Appropriasi Belanja Modal

d. Appropriasi Belanja Pembayaran Bunga Utang

e. Appropriasi Belanja Subsidi

f. Appropriasi Belanja Hibah

g. Appropriasi Belanja Bantuan Sosial

h. Appropriasi Belanja Lain-lain

3. APPROPRIASI TRANSFER KE DAERAH

a. Appropriasi Dana Perimbangan

b. Appropriasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

4. ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAN APPROPRIASI

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

a. Estimasi Penerimaan Pembiayaan

b. Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan

48

** ) Kode akun untuk akun APBN sama dengan kode akun operasional hanya

dibedakan dengan menggunakan kode transaksi, yang dibedakan menjadi kode

apropriasi, kode allotment, dan realisasi.

E. AKUN DIPA ***)

1. ESTIMASI PENDAPATAN YANG DIALOKASIKAN

a. Estimasi Penerimaan Perpajakan yang dialokasikan

b. Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan

c. Estimasi Hibah yang dialokasikan

2. ALLOTMENT BELANJA

a. Allotment Belanja Pegawai

b. Allotment Belanja Barang

c. Allotment Belanja Modal

d. Allotment Belanja Pembayaran Bunga Utang

e. Allotment Belanja Subsidi

f. Allotment Belanja Hibah

g. Allotment Bantuan Sosial

h. Allotment Belanja Lain-lain

3. ALLOTMENT TRANSFER KE DAERAH

a. Allotment Dana Perimbangan

b. Allotment Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

4. ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG DIALOKASIKAN DAN

ALLOTMENT PENGELUARAN PEMBIAYAAN

a. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan

b. Allotment Pengeluaran Pembiayaan

***) Kode akun untuk akun DIPA sama dengan kode akun operasional hanya dibedakan dengan menggunakan kode transaksi.

Akun yang digunakan untuk penyusunan Neraca adalah :

1. Kelompok Aset ( Kode 1XXXXX) 2. Kelompok Utang ( Kode 2XXXXX) 3. Kelompok Ekuitas Dana (Kode 3XXXXX)

Akun yang digunakan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran

49

1. Kelompok Pendapatan/Estimasi Pendapatan/Estimasi Pendapatan yang dialokasikan (4XXXXX).

2. Kelompok Belanja/Apropriasi Belanja/Allotment Belanja ( 5XXXXX). 3. Kelompok Belanja Daerah/Apropriasi Belanja Daerah /Allotment Belanja daerah

( 6XXXXX). 4. Kelompok Penerimaan Pembiayaan/Estimasi Penerimaan Pembiayaan/Penerimaan

Pembiayaan yang dialokasikan ( 71XXXX). 5. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan/Appropriasi Pengeluaran

Pembiayaan/Allotment Pengeluaran Pembiayaan ( 72XXXX).

Akun yang digunakan untuk menyusun Laporan Arus Kas.

1. Kelompok Pendapatan (4XXXXX). 2. Kelompok Belanja ( 5XXXXX). 3. Kelompok Belanja Daerah ( 6XXXXX). 4. Kelompok Penerimaan Pembiayaan ( 71XXXX). 5. Kelompok Pengeluaran Pembiayaan ( 72XXXX). 6. Kelompok Non Anggaran (8XXXXX)

F. PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR

Pada tahun 2012 terdapat penyempurnaan Bagan Akun Standar antara lain:

1. Pada kelompok pendapatan terkait dengan pengelolaan BMN (pemanfaatan dan

pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan direstrukturisasi

sedemikian rupa sehingga lebih sesuai dengan maksud pengelolaan dan

pemindahtanganan BMN;

2. Pada kelompok belanja dimunculkannya kodefikasi baru untuk Belanja Barang

untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (kelompok 526),

3. Restrukturisasi akun belanja bantuan sosial yang dibagi menjadi per jenis

kegiatannya sesuai dengan Bultek 10 SAP,

4. Restrukturisasi akun belanja lain-lain,

5. Perubahan/penajaman uraian dan penjelasan akun seperti Belanja Modal Fisik

Lainnya diubah menjadi Belanja Modal Lainnya, 521115, 521213

6. Penetapan akun yang tidak digunakan lagi sejak tahun 2012 seperti 411231,

411232, 411239, 423919, 511186, 521311, 521411, 551322 dkk.

7. Penambahan akun baru pada kelompok neraca seperti penyisihan piutang tidak

tertagih, serta reklasifikasi beberapa akun neraca untuk menyesuaikan dengan

proses bisnis yang ada dan mengantisipasi implementasi SPAN.

50

Di masa mendatang, dengan diterapkannya Penganggaran Berbasis Kinerja,

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan penerapan Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negaran (SPAN) maka kodefikasi BAS juga akan berubah/bertambah dengan

adanya indikator kinerja yang tertera dalam dokumen pelaksanaan anggaran, serta

dengan adanya rencana pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Selain dari klasifikasi dan kodefikasi akun dalam BAS tersebut di atas, terdapat

juga kodefikasi lain yang juga penting namun bukan merupakan kodefikasi di dalam

BAS yaitu kodefikasi Barang Milik Negara (BMN). Sesuai dengan Peraturan menteri

keuangan Nomor 29/PMK.05/2010 tentang Kodefikasi BMN yang telah merubah

kodefikasi BMN lama menjadi disesuaikan dengan BAS. Kaitan kodefikasi BMN dengan

BAS dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III

Mapping Kode BMN Lama dan Kode BMN Baru terhadap BAS

Uraian Golongan Barang Lama

Kode Barang

Uraian Golongan Barang Baru

BAS

Barang Tidak Bergerak 1 Persediaan Persediaan

Barang Bergerak 2 Tanah Tanah

Hewan, Ikan, dan Tanaman

3 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin

Persediaan 4 Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

5 Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tak Berwujud 6 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya

7 Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan

8 Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud

G. TATA KELOLA BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar mempunyai beberapa klasifikasi. Dalam pengelolaannya,

setiap klasifikasi dapat di-update sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

pengelolaan keuangan negara. Perkembangan dan Perubahan BAS dilakukan oleh

unit-unit sebagai berikut:

51

Klasifikasi BAS Unit Pengelola

Fungsi, Sub Fungsi Bappenas

Program Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas

Kegiatan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan

Keluaran/Output Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan

Kode Ekonomi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

H. BAGAN AKUN STANDAR KE DEPAN

Sejalan dengan rencana pemerintah untuk menerapkan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh paket UU di bidang

keuangan Negara, kodefikasi Bagan Akun Standar juga akan berubah untuk

menyesuaikan dengan kodefikasi, format dan kebutuhan pelaporan keuangan berbasis

akrual. Demikian juga dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka

pengeluaran jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework-MTEF) yang

tentunya akan membutuhkan kodefikasi indicator Output, Outcome, Indikator Kinerja

Utama serta mengkaitkan penganggaran tahun berjalan dengan beberapa tahun ke

depan (forward estimate) serta rencana pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

52

BAB V

BAGAN AKUN STANDAR (BAS) PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN

ANGGARAN NEGARA (SPAN)

A. KERANGKA TUNGGAL BAGAN AKUN STANDAR

terdapat 2 (dua) kelompok elemen yang menyusun sebuah Kerangka Tunggal Bagan

Akun Standar, yaitu klasifikasi anggaran dan klasifikasi akun.

1. Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran

Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran terdiri dari kodefikasi yang digunakan dalam

proses perencanaan dan penganggaran. Klasifikasi ini bertujuan untuk menampung

beberapa kebijakan dan penganggaran. Selain itu, klasifikasi perencanaan dan

penganggaran dapat menampung informasi-informasi yang terkait dengan Medium

Term Expenditure Framework (MTEF) atau Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

(KPJM), Annual Budget System dan Performance Base Budget (PBB) atau

Penganggaran berbasis Kenerja (PBK).

Informasi yang dapat dihasilkan dari klasifikasi perencanaan dan penganggaran antara

lain:

a. Klasifikasi Prioritas, Fokus Prioritas dan Kegiatan Prioritas

b. Klasifikasi Organisasi, fungsi/subfungsi, Program, Kegiatan/Subkegiatan dan Jenis

Belanja, sebagai karakteristik dari model anggaran I-Account

c. Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar sesuai dengan PMK 91 tahun 2007 adalah suatu daftar perkiraan

buku besar yang disusun sistematis yang digunakan dalam kodefikasi transaksi

pengelolaan keuangan negara dari perencanaan dan penganggaran sampai pada

pelaporan keuangan. Kebutuhan kodefikasi Bagan Akun Standar ini tergantung bentuk

Laporan Keuangan, yang didasarkan pada informasi yang dibutuhkan oleh pengguna

laporan keuangan.

53

Selain itu, adanya bentuk pengelolaan Satker Badan Layanan Umum (BLU) yang

menjadi bagian dari pelaksanaan APBN harus dikonsolidasi dengan satker induknya

karena asetnya merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan. Pengelolaan BLU

yang berbeda dengan pengelolaan keuangan satker ini memerlukan Bagan Akun

Standar Khusus tersendiri.

Kerangka tunggal Bagan Akun Standar ini dirancang untuk mengintegrasikan kebutuhan

informasi dari klasifikasi anggaran dan bagan akun standar menjadi Bagan Akun

Standar. Kodefikasi Bagan Akun Standar ini dibutuhkan dalam menyediakan informasi

yang menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan Negara. Dengan menggunakan

pendekatan sistem, kodefikasi perencanaan/ penganggaran dan Bagan Akun Standar

akan menjadi elemen utama yang akan terkait pada seluruh komponen sistem

pengelolaan keuangan Negara.

Terdapat beberapa manfaat yang diambil dalam penerapan Kerangka Tunggal Bagan

Akun Standar untuk mendukung integrasi sistem pengelolaan keuangan Negara.

Manfaat dari kerangka tunggal Bagan Akun Standar antara lain:

a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengelolaan aset.

Aset merupakan kelompok neraca dengan nilai yang cukup besar. Ketersediaan

infomasi yang akurat mengenai nilai aset sangat penting karena nilai yang cukup

besar inilah yang dapat misleading dalam pemberian opini laporan keuangan

Negara. Selain itu, informasi mengenai pengelolaan aset belum maksimal dalam

arti informasi yang disediakan ini masih terkait dengan mandatory report belum

memberikan masukan terhadap analisa dan manajemen aset yang baik.

b. Meningkatkan akuntabilitas untuk pengelolaan kinerja

Informasi kinerja yang dikaitkan dengan pelaksanaan APBN saat ini masih dalam

proses restrukturisasi yang dilakukan Bappenas dan Ditjen Anggaran. Pelaksanaan

anggaran hendaknya memiliki akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat Undang-

Undang. Informasi pelaporan kinerja dari pelaksanaan anggarannya akan lebih baik

dapat dihimpun dalam Kerangka Bagan Akun Standar karena akan mencerminkan

akuntabilitas kinerja anggarannya.

54

c. Mengurangi kualifikasi dari Laporan Keuangan dari inkonsistensi data

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan Negara yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) masih mendapat penilaian disclamer (tidak memberikan opini) karena

menurut BPK belum adanya sistem yang terintegrasi sehingga informasi yang

dihasilkan masih belum akurat dan transparan.

d. Adanya keterkaitan antara Laporan keuangan menjadi input proses anggaran.

Hal ini merupakan hal sangat penting dimana Laporan Keuangan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mempu memberikan feedback atau

hasil analisa untuk input anggaran berikutnya. Informasi dari Laporan Keuangan

hendaknya dapat membantu proses penganggaran jika proses evaluasi kinerja

anggaran sudah berjalan dengan baik.

2. Klasifikasi Akun

Kerangka tunggal Bagan Akun Standar juga memiliki fungsi antara lain:

a. Fungsi Klasifikasi Perencanaan dan Penganggaran

b. Membantu dalam pengalokasian sumber daya yang efektif dan efisien

c. Sebuah framework formulasi kebijakan

d. Sebagai alat monitoring kinerja operasional dari pencapaian indikator kinerja

e. Fungsi Bagan Akun Standar

f. Untuk mengklasifikasikan dan mengkodekan transaksi financial secara sistematis

g. Sebagai sebuah filling data financial

Sebuah mekanisme untuk menghasilkan informasi financial (dari mana dikumpulkan,

diproses dan dilaporkan).

B. STRUKTUR BAS PADA SPAN Dengan mendasarkan pada kebutuhan anggaran dan laporan keuangan, maka

SPAN akan menggunakan struktur BAS sebagaimana tergambar dalam tabel

sebagai berikut:

55

Tabel IV.

Struktur Bagan Akun Standar

KLASIFIKASI SEMULA USULAN KLASIFIKASI DIGIT

Organisasi Satker

KPPN

Jenis kewenangan

6

3

1

Fungsi

Subfungsi

Program Program 7

Kegiatan Output 7

Dana

Lokasi

11

4

Sub kegiatan

Ekonomi Anggaran

Akun

1

6

Bank

Antar Entitas

Cadangan

7

6

4

Struktur BAS ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dana, akan terdiri dari sumber dana, no register, dan cara penarikan

2. Program, terdiri dari Bagian Anggaran, Eselon I, dan program

3. Output, meliputi kegiatan dan output

4. Bank, mencakup jenis rekening dan nomor rekening

5. Cadangan, merupakan cadangan kode yang mungkin digunakan di masa

mendatang

56

Struktur Bagan Akun Standar beserta digitnya disajikan dalam table di bawah ini:

No KLASIFIKASI Digit TUJUAN ATRIBUT PELAPORAN

1 SATKER 6 LK PER KL BA, Eselon1,

Konsolidasi Satker

2 KPPN 3 LK PER KPPN

3 AKUN 6 KLASIFIKASI EKONOMI

4 PROGRAM 3+2+2 KLASIFIKASI PROGRAM

5 OUTPUT 4+3 LAPORAN KINERJA Kegiatan, Fungsi,

Subfungsi, Satuan

6 DANA 2+1+8 KLASIFIKASI DANA No Register Utang dan

Hibah

7 Bank 1+4 Bank, Arus Kas KPPN

8 Kewenangan 1 Jenis Kewenangan

9 Lokasi 2+2 Tempat kegiatan

10 Anggaran 1

11 Antar entitas 6 Due-To and Due-From

12 Cadangan 6

57

PENUTUP

Bagan Akun Standar dalam manajemen keuangan pemerintah yang semakin

akuntabel memegang peran penting yaitu sebagai dasar pelaporan manajerial dan

Laporan Keuangan. BAS merupakan jantung dari sistem akuntansi keuangan di mana

seluruh modul terkait proses bisnis dan interface mengalir. BAS menyediakan landasan

yang cukup untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan dan penyimpanan yang

memadai atas informasi historis maupun saat ini sehingga dapat membantu proses

pengambilan keputusan yang efektif.

Bagan Akun Standar didesain sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan

perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. BAS yang digunakan

saat ini dirancang berdasarkan amanat paket UU di bidang keuangan negara sebagai

salah satu bagian penting dalam reformasi pengelolaan keuangan negara yang dimulai

sejak tahun 2003-2004. Langkah ke depan dalam pengembangan BAS adalah untuk

mengantisipasi penganggaran berbasis kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah dan persiapan implementasi SPAN dan akuntansi berbasis akrual.

58

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4355) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

7. Government Finance Statistic Manual, 2001

8. Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar

9. Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.06/2010 tentang Kodefikasi Barang

Milik Negara

10. Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

11. Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum

Sistem Akuntansi Pemerintahan

12. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 tentang Penyusunan

Neraca Awal Pemerintah Pusat.

13. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.04 tentang Penyajian dan

Pengungkapan Belanja Pemerintah.

14. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.10 tentang Akuntansi

Belanja Bantuan Sosial.

15. Modul Bagan Akun Standar Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

3/6/2013

1

BAGAN AKUN STANDARBAGAN AKUN STANDARBAGAN AKUN STANDARBAGAN AKUN STANDAR2012012012013333

HARMONISASI antara:HARMONISASI antara:HARMONISASI antara:HARMONISASI antara:1.1.1.1. PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran dandandandan PertanggungjawabanPertanggungjawabanPertanggungjawabanPertanggungjawaban

2012201220122012 (proses(proses(proses(proses bisnisbisnisbisnisbisnis dandandandan aplikasi)aplikasi)aplikasi)aplikasi)2.2.2.2. PMKPMKPMKPMK NONONONO....238238238238/PMK/PMK/PMK/PMK....05050505////2011201120112011 tentangtentangtentangtentang PUSAPPUSAPPUSAPPUSAP3.3.3.3. PersiapanPersiapanPersiapanPersiapan ImplementasiImplementasiImplementasiImplementasi SPANSPANSPANSPAN4.4.4.4. PersiapanPersiapanPersiapanPersiapan ImplementasiImplementasiImplementasiImplementasi AkrualAkrualAkrualAkrual

1

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Dasar Hukum Penerapan BAS :Dasar Hukum Penerapan BAS :Dasar Hukum Penerapan BAS :Dasar Hukum Penerapan BAS :Dasar Hukum Penerapan BAS :Dasar Hukum Penerapan BAS :Dasar Hukum Penerapan BAS :Dasar Hukum Penerapan BAS :

• UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;

• UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

• PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;

• PP No. 71/2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan;

• PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

• PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan AkunStandar.

• PMK NO.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran

• PMK NO.238/PMK.05/2011 tentang PUSAP

3/6/2013

2

� Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang;;;;

� Akibat;Akibat;Akibat;Akibat;

� Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban 2012 (proses bisnis dan aplikasi)2012 (proses bisnis dan aplikasi)2012 (proses bisnis dan aplikasi)2012 (proses bisnis dan aplikasi);;;;

� PMK NO.238/PMK.05/2011 tentang PUSAPPMK NO.238/PMK.05/2011 tentang PUSAPPMK NO.238/PMK.05/2011 tentang PUSAPPMK NO.238/PMK.05/2011 tentang PUSAP

� Kerangka Penyusunan BAS pada SPANKerangka Penyusunan BAS pada SPANKerangka Penyusunan BAS pada SPANKerangka Penyusunan BAS pada SPAN

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

LATAR BELAKANG

• Amanat Pasal 6 PP 71/2010 tentang SAP dalamrangka konsolidasi fiskal dan statistik keuanganpemerintah

• Implementasi SPAN membutuhkan konversi datatahun 2010 dan 2011;

• Implementasi akrual membutuhkan penyesuaiandan penambahan beberapa akun baru terutamauntuk menghasilkan Neraca dan LaporanOperasional

3/6/2013

3

AKIBAT

• Penyesuaian beberapa akun terutama Neraca (untuk akun2 LRA tetap menggunakan akun pada Per-80/PB/2011);

• Perubahan signifikan pada akun Aset, Kewajiban dan Ekuitas (untuk tahun 2012, hanya akun Aset dan Kewajiban, sedangkan Akun Ekuitas untuk penerapan akrual dan SPAN)

• Perubahan Posting Rules

• Perubahan Aplikasi dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran

Pelaksanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban 2012 Pertanggungjawaban 2012 Pertanggungjawaban 2012 Pertanggungjawaban 2012 (proses bisnis dan aplikasi)(proses bisnis dan aplikasi)(proses bisnis dan aplikasi)(proses bisnis dan aplikasi)

• Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaranmenggunakan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-80/PB/2011. (Akun LRA)

• Mapping akun ;

• Penyesuaian di MPN.

• Update/Penggantian Aplikasi terkait.

3/6/2013

4

PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHANPEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHANPEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHANPEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PMK NO.238/PMK.05/2011PMK NO.238/PMK.05/2011PMK NO.238/PMK.05/2011PMK NO.238/PMK.05/2011

TUJUANTUJUANTUJUANTUJUAN

Ketentuan PUSAP bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka :

�penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yg mengacu pada SAP berbasis Akrual; dan

�penerapan statistik keuangan Pemerintah utk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

3/6/2013

5

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHANSISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHANSISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHANSISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

� Menteri Keuangan menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat berdasarkan pada PUSAP

� Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan PMK

� Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pada PUSAP

� Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemda disusun denganmengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah

� Ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemda diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota

� Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

� Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

KONSOLIDASI FISKAL DAN STATISTIK KONSOLIDASI FISKAL DAN STATISTIK KONSOLIDASI FISKAL DAN STATISTIK KONSOLIDASI FISKAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAHKEUANGAN PEMERINTAHKEUANGAN PEMERINTAHKEUANGAN PEMERINTAH

� Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakanpenggabungan data keuangan antara Pemerintah Pusat danPemda untuk kebutuhan informasi fiskal dan statistik secaranasional.

� Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada PemerintahPusat dan Pemda harus memperhatikan kebutuhan informasi ygdiperlukan dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistikkeuangan secara nasional.

� Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah diatur dengan PMK.

3/6/2013

6

ISI PUSAPISI PUSAPISI PUSAPISI PUSAP

PENDAHULUAN (2/2)PENDAHULUAN (2/2)PENDAHULUAN (2/2)PENDAHULUAN (2/2)

� GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PUSAP merupakan landasan bagi pemerintah di dalammenetapkan sistem akuntansi pemerintahan khususnya BASbaik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemda. Sistemakuntansi di lingkungan pemerintah pusat diatur dengan PMKsedangkan sistem akuntansi di lingkungan pemda diaturdengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu kepada PerMendagri

� KETENTUAN LAIN-LAIN

PUSAP secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikandengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP,ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkaitdengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah

3/6/2013

7

LAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGANLAPORAN KEUANGAN

� LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM

� TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

� Tujuan:

1. Menjadi acuan yang harus dipenuhi oleh para penyusun dan pengembang sistem akuntansi baik di pemerintah pusat maupun pemda.

2. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas pemerintah.

� Ruang Lingkup:

PUSAP berlaku utk penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam penyusunanBagan Akun Standar (BAS)

� ACUAN PENYUSUNAN� Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, PSAP dan IPSAP

� Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

� Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.

� Jika PSAP memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pemerintah

BAGAN AKUN STANDAR PADA PUSAPBAGAN AKUN STANDAR PADA PUSAPBAGAN AKUN STANDAR PADA PUSAPBAGAN AKUN STANDAR PADA PUSAP

� Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual

� Memfasilitasi konsolidasi akuntansi dan konsolidasi GFS antaraPemerintah Pusat dan Pemda

� Memberikan panduan bagi Pemerintah Pusat dan Pemda dalampengembangan detil akun pada BAS

3/6/2013

8

15

Pendekatan KonsolidasiPendekatan KonsolidasiPendekatan KonsolidasiPendekatan Konsolidasi

KonsolidasiAkuntansi

PemerintahPusat

PemerintahDaerah •Mapping

to GFSPemerintahPusat

•Mapping to GFSPemerintah

Daerah

Mapping to GFS

KonsolidasiGFS

Pendekatan 2 lebih direkomendasikan karena:

1. Dapat diketahui data GFS untuk pemerintah pusat dan daerah

2. Tujuan konsolidasi memang untuk tujuan konsolidasi statistik keuangan

3. Mengurangi kemungkinan kesalahan dalam mapping ke GFS

4. Lebih mudah dalam membuat analisis statistik keuangan per sektor

1. 1. 1. 1. KonsolidasiKonsolidasiKonsolidasiKonsolidasi akuntansiakuntansiakuntansiakuntansi 2. 2. 2. 2. KonsolidasiKonsolidasiKonsolidasiKonsolidasi GFSGFSGFSGFS

16

Pendekatan KonsolidasiPendekatan KonsolidasiPendekatan KonsolidasiPendekatan Konsolidasi

3. 3. 3. 3. KonsolidasiKonsolidasiKonsolidasiKonsolidasi GFS GFS GFS GFS dengandengandengandengan mempertahankanmempertahankanmempertahankanmempertahankan pilihanpilihanpilihanpilihan konsolidasikonsolidasikonsolidasikonsolidasiakuntansiakuntansiakuntansiakuntansi melaluimelaluimelaluimelalui BAS BAS BAS BAS NasionalNasionalNasionalNasional

•Mapping to GFSPemerintah

Pusat

•Mapping to GFSPemerintah

Daerah

Konsolidasi Konsolidasi Konsolidasi Konsolidasi GFSGFSGFSGFS

BAS

Nasional

Konsolidasi Konsolidasi Konsolidasi Konsolidasi AkuntansiAkuntansiAkuntansiAkuntansi

3/6/2013

9

KerangkaKerangkaKerangkaKerangka PenyusunanPenyusunanPenyusunanPenyusunan BASBASBASBAS pada SPANpada SPANpada SPANpada SPAN

Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar

Penyempurnaan

Proses Bisnis

PenyusunanPenyusunanPenyusunanPenyusunanStruktur BASStruktur BASStruktur BASStruktur BASPenyusunanPenyusunanPenyusunanPenyusunanStruktur BASStruktur BASStruktur BASStruktur BAS

PP 71/2010

Kebijakan Akuntansi

Aplikasi SPAN Aplikasi SAKTI

17

Kesesuaian dg Aplikasi

2. RESTRUKTURISASI2. RESTRUKTURISASI2. RESTRUKTURISASI2. RESTRUKTURISASI BABABABASSSS

• Menggunakan satu BAS untuk pencatatan akrual dan kas

• Menggunakan satu BAS untuk BUN dan Satker

• Mengakomodir PBB

• Penyesuaian dengan aplikasi SPAN

• Terdapat pemisahan antara struktur dan atribut pelaporan

• Penyempurnaan akun menjadi akun berbasis akrual

3/6/2013

10

STRUKTUR Bagan Akun StandarSTRUKTUR Bagan Akun StandarSTRUKTUR Bagan Akun StandarSTRUKTUR Bagan Akun StandarNo KLASIFIKASI Digit TUJUAN ATRIBUT PELAPORAN

1 SATKER 6 LK PER KL BA, Eselon1, Konsolidasi Satker

2 KPPN 3 LK PER KPPN

3 AKUN 6 KLASIFIKASI EKONOMI

4 PROGRAM 3+2+2 BA+Eselon1+program

5 OUTPUT 4+3 Kegiatan+output Kegiatan, Fungsi, Subfungsi,

Satuan

6 DANA 1+1+8 Sumber dana+cara tarik+no

register

No Register Utang dan Hibah

7 Bank 1+4 Bank, Arus Kas KPPN

8 Kewenangan 1 Jenis Kewenangan

9 Lokasi 2+2 Tempat kegiatan

10 Anggaran 1

11 Antar entitas 6 Due-To and Due-From

12 Cadangan 6

Total 62

BAS pada JURNALBAS pada JURNALBAS pada JURNALBAS pada JURNAL

SSSSatatatatkerkerkerker

KPPNKPPNKPPNKPPN AkunAkunAkunAkun ProgramProgramProgramProgram OutputOutputOutputOutput DanaDanaDanaDana KewenKewenKewenKewenanganangananganangan

LokasiLokasiLokasiLokasi BankBankBankBank AnggarAnggarAnggarAnggaranananan

AntarAntarAntarAntarentitasentitasentitasentitas

CadCadCadCad

D. D. D. D. BelanjaBelanjaBelanjaBelanjaBarangBarangBarangBarang

K. K. K. K. KasKasKasKas didididi KUNKUNKUNKUN

3/6/2013

11

Poin Penyempurnaan BAS Poin Penyempurnaan BAS Poin Penyempurnaan BAS Poin Penyempurnaan BAS

1.1.1.1. BAS terdiri atas atas struktur dan nilaiBAS terdiri atas atas struktur dan nilaiBAS terdiri atas atas struktur dan nilaiBAS terdiri atas atas struktur dan nilai

2.2.2.2. BAS digunakan oleh setiap modul SPAN BAS digunakan oleh setiap modul SPAN BAS digunakan oleh setiap modul SPAN BAS digunakan oleh setiap modul SPAN dan SAKTIdan SAKTIdan SAKTIdan SAKTI

3.3.3.3. Penyusunan Struktur BAS didasarkan atas Penyusunan Struktur BAS didasarkan atas Penyusunan Struktur BAS didasarkan atas Penyusunan Struktur BAS didasarkan atas pertimbangan pengendalian anggaran pertimbangan pengendalian anggaran pertimbangan pengendalian anggaran pertimbangan pengendalian anggaran dan pelaporan dan pelaporan dan pelaporan dan pelaporan

4.4.4.4. Struktur BAS mengikuti setiap pencatatanStruktur BAS mengikuti setiap pencatatanStruktur BAS mengikuti setiap pencatatanStruktur BAS mengikuti setiap pencatatan/jurnal transaksi/jurnal transaksi/jurnal transaksi/jurnal transaksi

21

Penggunaan BAS dalam Modul SPANPenggunaan BAS dalam Modul SPANPenggunaan BAS dalam Modul SPANPenggunaan BAS dalam Modul SPAN

ilustrasi padailustrasi padailustrasi padailustrasi pada KPPNKPPNKPPNKPPNTahapan Penjurnalan Kewenangan di KPPN Modul terkait

Komitmen Seksi Pencairan Dana Manajemen Komitmen

Resume tagihan/SPP Seksi Pencairan Dana Manajemen Pembayaran

SP2D Seksi Bank Giro Pos Manajemen Pembayaran

Transfer dana atas SP2D Seksi Bank Giro Pos Manajemen Kas

Pendapatan Seksi Bank Giro Pos Manajemen Penerimaan

Verifikasi atas jurnal Seksi Verifikasi & Akuntansi General Ledger

Pelaporan Seksi Verifikasi & Akuntansi General Ledger

3/6/2013

12

PenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaan Akun (1/2)Akun (1/2)Akun (1/2)Akun (1/2)Akun (1/2)Akun (1/2)Akun (1/2)Akun (1/2)

• Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

• Beban dan Belanja

• Belanja Lain-lain hanya untuk belanja yangkegiatan yang memenuhi kriteria “natureaccount”Belanja Lain-Lain.

• Satker yang selama ini menggunakan BelanjaLainnya seperti RRI, TVRI, KONI, OtoritaBatam akan menggunakan akun 51xxxx s.d.57xxxx

• Beban akrual pada 59xxxx, seperti:

beban penyusutan, beban persediaan, bebanpenyisihan piutang tak tertagih, beban selisihkurs, beban amortisasi

• Pendapatan akrual pada 49xxxx, sepertiKeuntungan selisih kurs

PenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaanPenyempurnaan Akun (2/2)Akun (2/2)Akun (2/2)Akun (2/2)Akun (2/2)Akun (2/2)Akun (2/2)Akun (2/2)

3/6/2013

13

TERIMAERIMAERIMAERIMAKASIHASIHASIHASIH

25

3/6/2013

1

DETIL BAS 2012DALAM PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERDIRJEN PERBENDAHARAANNO. PER-80/PB/2011

TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN AKUN PENDAPATAN, BELANJA DAN TRANSFER PADA BAS

PerdirjenPerdirjenPerdirjenPerdirjen PerbendaharaanPerbendaharaanPerbendaharaanPerbendaharaan tentangtentangtentangtentangPenambahanPenambahanPenambahanPenambahan dandandandan PerubahanPerubahanPerubahanPerubahan BASBASBASBAS

PerdirjenPerdirjenPerdirjenPerdirjen PerbendaharaanPerbendaharaanPerbendaharaanPerbendaharaan tentangtentangtentangtentang BAS:BAS:BAS:BAS:1.1.1.1. BatangBatangBatangBatang TubuhTubuhTubuhTubuh: : : : PasalPasalPasalPasal----pasalpasalpasalpasal yang yang yang yang memberikanmemberikanmemberikanmemberikan

penjelasanpenjelasanpenjelasanpenjelasan bahwabahwabahwabahwa penambahanpenambahanpenambahanpenambahan dandandandan perubahanperubahanperubahanperubahanhanyahanyahanyahanya mencakupmencakupmencakupmencakup akunakunakunakun pendapatanpendapatanpendapatanpendapatan, , , , belanjabelanjabelanjabelanja dandandandantransfer yang transfer yang transfer yang transfer yang berlakuberlakuberlakuberlaku mulaimulaimulaimulai tahuntahuntahuntahun 2012201220122012

2.2.2.2. LampiranLampiranLampiranLampiran yang yang yang yang terdiriterdiriterdiriterdiri daridaridaridari::::a)a)a)a) LampiranLampiranLampiranLampiran I: I: I: I: SeluruhSeluruhSeluruhSeluruh kodefikasikodefikasikodefikasikodefikasi akunakunakunakun pendapatanpendapatanpendapatanpendapatan, , , ,

belanjabelanjabelanjabelanja dandandandan transfer;transfer;transfer;transfer;b)b)b)b) LampiranLampiranLampiranLampiran II: II: II: II: PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan penggunaanpenggunaanpenggunaanpenggunaan kodekodekodekode akunakunakunakun;;;;c)c)c)c) LampiranLampiranLampiranLampiran III: Mapping III: Mapping III: Mapping III: Mapping perubahanperubahanperubahanperubahan kodefikasikodefikasikodefikasikodefikasi dandandandan

uraianuraianuraianuraian akunakunakunakun;;;;d)d)d)d) LampiranLampiranLampiranLampiran IV: IV: IV: IV: RestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasi akunakunakunakun pendapatanpendapatanpendapatanpendapatan daridaridaridari

pengelolaanpengelolaanpengelolaanpengelolaan BMN;BMN;BMN;BMN;e)e)e)e) LampiranLampiranLampiranLampiran V: V: V: V: RestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasi akunakunakunakun BelanjaBelanjaBelanjaBelanja BansosBansosBansosBansos;;;;f)f)f)f) LampiranLampiranLampiranLampiran VI: VI: VI: VI: PenambahanPenambahanPenambahanPenambahan dandandandan perubahanperubahanperubahanperubahan uraianuraianuraianuraian/ / / /

penjelasanpenjelasanpenjelasanpenjelasan akunakunakunakun;;;;g)g)g)g) LampiranLampiranLampiranLampiran VII: VII: VII: VII: AkunAkunAkunAkun yang yang yang yang tidaktidaktidaktidak digunakandigunakandigunakandigunakan lagimulailagimulailagimulailagimulai

tahuntahuntahuntahun anggarananggarananggarananggaran 2012.2012.2012.2012.

3/6/2013

2

Latar Belakang

• TerdapatTerdapatTerdapatTerdapat akunakunakunakun----akunakunakunakun padapadapadapada PMK 91/PMK.05/2007 PMK 91/PMK.05/2007 PMK 91/PMK.05/2007 PMK 91/PMK.05/2007 tentangtentangtentangtentang BaganBaganBaganBagan AkunAkunAkunAkun StandarStandarStandarStandar dandandandan PerPerPerPer----08/PB/2009 08/PB/2009 08/PB/2009 08/PB/2009 tentangtentangtentangtentang PerubahanPerubahanPerubahanPerubahan BAS, yang BAS, yang BAS, yang BAS, yang tidaktidaktidaktidak digunakandigunakandigunakandigunakan lagilagilagilagi////tidaktidaktidaktidak sesuaisesuaisesuaisesuai////berubahberubahberubahberubah....

• AdanyaAdanyaAdanyaAdanya restrukturisasirestrukturisasirestrukturisasirestrukturisasi akunakunakunakun belanjabelanjabelanjabelanja, , , , pendapatanpendapatanpendapatanpendapatan, , , , dandandandan transfer.transfer.transfer.transfer.

• AdanyaAdanyaAdanyaAdanya penambahanpenambahanpenambahanpenambahan dandandandan perubahanperubahanperubahanperubahan uraianuraianuraianuraian////penjelasanpenjelasanpenjelasanpenjelasan akunakunakunakun....

• PenajamanPenajamanPenajamanPenajaman uraianuraianuraianuraian padapadapadapada beberapabeberapabeberapabeberapa akunakunakunakun belanjabelanjabelanjabelanja....

3

POKOK-POKOK PERUBAHAN (1/9)

KodefikasiKodefikasiKodefikasiKodefikasi akunakunakunakun barubarubarubaru (526): (526): (526): (526):

Pemisahan akun untuk Pemisahan akun untuk Pemisahan akun untuk Pemisahan akun untuk BelanjaBelanjaBelanjaBelanja BarangBarangBarangBarang yang akan yang akan yang akan yang akan diserahkandiserahkandiserahkandiserahkan kepadakepadakepadakepada masyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakat daridaridaridari akunakunakunakun 521219 521219 521219 521219 ((((BelanjaBelanjaBelanjaBelanja BarangBarangBarangBarang Non Non Non Non OperasionalOperasionalOperasionalOperasional LainnyaLainnyaLainnyaLainnya....

SehinggaSehinggaSehinggaSehingga JenisJenisJenisJenis BelanjaBelanjaBelanjaBelanja BarangBarangBarangBarang dandandandan jasajasajasajasa menjadimenjadimenjadimenjadi::::

52

521 522 523 524 525 526BelanjaBelanjaBelanjaBelanjabarangbarangbarangbarang

BelanjaBelanjaBelanjaBelanjaJasaJasaJasaJasa

BelanjaBelanjaBelanjaBelanjaPemeliharaanPemeliharaanPemeliharaanPemeliharaan

BelanjaBelanjaBelanjaBelanjaPerjalananPerjalananPerjalananPerjalanan

BelanjaBelanjaBelanjaBelanjaBLUBLUBLUBLU

BelanjaBelanjaBelanjaBelanja BarangBarangBarangBaranguntukuntukuntukuntuk diserahdiserahdiserahdiserah----kankankankan kpdkpdkpdkpd masymasymasymasy..../ / / / PemdaPemdaPemdaPemda

3/6/2013

3

BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH

526BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA

5261Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

52611Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

526111Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

526112Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

526113Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

526114Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

526115Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

5262Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk

diserahkan kepada pemerintah daerah

52621Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk

diserahkan kepada pemerintah daerah

526211Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada

pemerintah daerah

526212Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah

daerah

5263Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

52631Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

526311Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda5

POKOK-POKOK PERUBAHAN (2/9)

RestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasi kodefikasikodefikasikodefikasikodefikasi belanjabelanjabelanjabelanja langganan daya langganan daya langganan daya langganan daya dan jasadan jasadan jasadan jasa (5(5(5(52211221122112211): ): ): ):

BelanjaBelanjaBelanjaBelanja llllangganan daya dan jasa dipecah sehingga angganan daya dan jasa dipecah sehingga angganan daya dan jasa dipecah sehingga angganan daya dan jasa dipecah sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih detil, dapat menghasilkan informasi yang lebih detil, dapat menghasilkan informasi yang lebih detil, dapat menghasilkan informasi yang lebih detil, sehingga sehingga sehingga sehingga BelanjaBelanjaBelanjaBelanja Langganan Daya dan Jasa Langganan Daya dan Jasa Langganan Daya dan Jasa Langganan Daya dan Jasa menjadimenjadimenjadimenjadi::::

52211

522111 522112 522113 522119BelanjaBelanjaBelanjaBelanja Langganan Langganan Langganan Langganan ListrikListrikListrikListrik

BelanjaBelanjaBelanjaBelanja Langganan Langganan Langganan Langganan TeleponTeleponTeleponTelepon

BelanjaBelanjaBelanjaBelanja Langganan Langganan Langganan Langganan AirAirAirAir

BelanjaBelanjaBelanjaBelanja Langganan Langganan Langganan Langganan Daya dan Jasa Daya dan Jasa Daya dan Jasa Daya dan Jasa LainnyaLainnyaLainnyaLainnya

3/6/2013

4

POKOK-POKOK PERUBAHAN (3/9)RestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasi kodefikasikodefikasikodefikasikodefikasi belanjabelanjabelanjabelanja bantuanbantuanbantuanbantuan sosialsosialsosialsosial (57): (57): (57): (57):

BelanjaBelanjaBelanjaBelanja bantuanbantuanbantuanbantuan sosialsosialsosialsosial dipisahkandipisahkandipisahkandipisahkan berdasarkanberdasarkanberdasarkanberdasarkan jenisjenisjenisjeniskegiatannyakegiatannyakegiatannyakegiatannya sesuaisesuaisesuaisesuai dengandengandengandengan BultekBultekBultekBultek 10 SAP 10 SAP 10 SAP 10 SAP tentangtentangtentangtentangAkuntansiAkuntansiAkuntansiAkuntansi BelanjaBelanjaBelanjaBelanja BantuanBantuanBantuanBantuan SosialSosialSosialSosial....

SehinggaSehinggaSehinggaSehingga JenisJenisJenisJenis BelanjaBelanjaBelanjaBelanja BantuanBantuanBantuanBantuan SosialSosialSosialSosial menjadimenjadimenjadimenjadi::::

57

571 572 573 574 575 576Belanja Belanja Belanja Belanja Bansos utk Bansos utk Bansos utk Bansos utk Rehabilitasi Rehabilitasi Rehabilitasi Rehabilitasi SosialSosialSosialSosial

BelanjaBelanjaBelanjaBelanjaBansosBansosBansosBansos utkutkutkutkJaminanJaminanJaminanJaminanSosialSosialSosialSosial

Belanja Bansos Belanja Bansos Belanja Bansos Belanja Bansos utk utk utk utk Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan SosialSosialSosialSosial

Belanja Bansos Belanja Bansos Belanja Bansos Belanja Bansos utk utk utk utk Perlindungan Perlindungan Perlindungan Perlindungan SosialSosialSosialSosial

Belanja Bansos Belanja Bansos Belanja Bansos Belanja Bansos utk utk utk utk Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan kemiskinankemiskinankemiskinankemiskinan

Belanja Bansos Belanja Bansos Belanja Bansos Belanja Bansos utk utk utk utk Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan BencanaBencanaBencanaBencana

Uang Barang Uang UangBarang Barang Uang Barang Uang Barang Uang Barang

RESTRUKTURISASI AKUN BELANJA BANTUAN SOSIAL

8

TAHUN ANGGARAN 2011 TAHUN ANGGARAN 2012

57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

571 BELANJA BANTUAN KOMPENSASI SOSIAL 571 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK

REHABILITASI SOSIAL

5711 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial 5711 Belanja Rehabilitasi Sosial

57111 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial 57111 Belanja Rehabilitasi Sosial

571111 Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan

Harga BBM

571111 Belanja Rehabilitasi Sosial

572 BELANJA BANTUAN SOSIAL LEMBAGA

PENDIDIKAN DAN PERIBADATAN

572 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN

SOSIAL

5721 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 5721 Belanja Jaminan Sosial

57211 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan 57211 Belanja Jaminan Sosial

572111 Belanja Bantuan Langsung (Block Grant)

Sekolah/Lembaga/Guru

572111 Belanja Jaminan Sosial

572112 Belanja Bantuan Imbal Swadaya

Sekolah/Lembaga

572113 Belanja Bantuan Beasiswa

3/6/2013

5

RESTRUKTURISASI AKUNBELANJA BANTUAN SOSIAL

9

TAHUN ANGGARAN 2011 TAHUN ANGGARAN 2012

5722 Belanja Bantuan Sosial Lembaga

Peribadatan

57221 Belanja Bantuan Sosial Lembaga

Peribadatan

572211 Belanja Bantuan Sosial Lembaga

Peribadatan

573 BELANJA LEMBAGA SOSIAL LAINNYA 573 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK

PEMBERDAYAAN SOSIAL

5731 Belanja Lembaga Sosial Lainnya 5731 Belanja Pemberdayaan Sosial

57311 Belanja Lembaga Sosial Lainnya 57311 Belanja Pemberdayaan Sosial

573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya 573111 Belanja Pemberdayaan Sosial

RESTRUKTURISASI AKUNBELANJA BANTUAN SOSIAL

10

TAHUN ANGGARAN 2011 TAHUN ANGGARAN 2012

574 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK

PERLINDUNGAN SOSIAL

5741 Belanja Perlindungan Sosial

57411 Belanja Perlindungan Sosial

574111 Belanja Perlindungan Sosial

575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5751 Belanja Penanggulangan Kemiskinan

57511 Belanja Penanggulangan Kemiskinan

575111 Belanja Penanggulangan Kemiskinan

576 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK

PENANGGULANGAN BENCANA

5761 Belanja Penanggulangan Bencana

57611 Belanja Penanggulangan Bencana

576111 Belanja Penanggulangan Bencana

3/6/2013

6

POKOK-POKOK PERUBAHAN (4/9)

RestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasi kodefikasikodefikasikodefikasikodefikasi belanjabelanjabelanjabelanja lainlainlainlain----lain (58) lain (58) lain (58) lain (58) sehinggasehinggasehinggasehingga JenisJenisJenisJenis BelanjaBelanjaBelanjaBelanja LainLainLainLain----lain lain lain lain menjadimenjadimenjadimenjadi::::

58.58.58.58. BelanjaBelanjaBelanjaBelanja LainLainLainLain----lainlainlainlain� BelanjaBelanjaBelanjaBelanja lainlainlainlain----Lain Dana Lain Dana Lain Dana Lain Dana CadanganCadanganCadanganCadangan

� BelanjaBelanjaBelanjaBelanja LainLainLainLain----Lain Lain Lain Lain LembagaLembagaLembagaLembaga Non Non Non Non KementerianKementerianKementerianKementerian

� BelanjaBelanjaBelanjaBelanja lainlainlainlain----Lain Lain Lain Lain JasaJasaJasaJasa PelayananPelayananPelayananPelayanan BUNBUNBUNBUN

� BelanjaBelanjaBelanjaBelanja LainLainLainLain----Lain BUNLain BUNLain BUNLain BUN

� BelanjaBelanjaBelanjaBelanja LainLainLainLain----Lain Lain Lain Lain TanggapTanggapTanggapTanggap DaruratDaruratDaruratDarurat

� BelanjaBelanjaBelanjaBelanja LainLainLainLain----Lain Lain Lain Lain lainyalainyalainyalainya

Mapping Akun Belanja Lain-lain

12

TAHUN ANGGARAN 2011 TAHUN ANGGARAN 2012

58 BELANJA LAIN-LAIN 58 BELANJA LAIN-LAIN

581 BELANJA LAIN-LAIN 581 BELANJA LAIN-LAIN

5811 Belanja Lain-lain 5811 Belanja Lain-lain Dana Cadangan

58111 Belanja Rekonstruksi 58111 Belanja Lain-lain Dana Cadangan

581111 Belanja untuk Rekonstruksi Aceh 581511 Belanja Tanggap Darurat

Penanggulangan Bencana

58112 Belanja Lain-lain I

581121 Belanja Kerjasama Teknis Internasional581411 Belanja Kerjasama Teknis Internasional

581122 Belanja Pengeluaran Tak Tersangka 581412 Belanja Pengeluaran Tak Tersangka

581123 Belanja Cadangan Umum 581111 Belanja Cadangan Umum

581124 Belanja Pemilu tahunan 581911 Belanja Pemilu

581125 Belanja Cadangan tunjangan beras

PNS/TNI/Polri

581114 Belanja Cadangan tunjangan beras

PNS/TNI/Polri

581126 Belanja Cadangan dana reboisasi 581113 Belanja Cadangan dana reboisasi

581127 Belanja Tunggakan dan klaim pihak

ketiga

581413 Belanja Tunggakan dan klaim pihak

ketiga

581128 Belanja Dana Cadangan Tanggap

Darurat (Dana Kontijensi)

581112 Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat

(Dana Kontijensi)

3/6/2013

7

13

TAHUN ANGGARAN 2011 TAHUN ANGGARAN 2012

58113 Belanja Lain-lain II

581131 Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk

DJP581311 Belanja Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP

581132 Belanja KONI 581211 Belanja KONI

581133 Belanja Dana Penunjang (PHLN) 581414 Belanja Dana Penunjang (PHLN)

581135 Belanja karena rugi selisih kurs dalam

pengelolaan Rekening Milik BUN581415 Belanja karena rugi selisih kurs dalam

pengelolaan Rekening Milik BUN

581136 Jasa Surveyor 581312 Jasa Surveyor

581137 Jasa Perbendaharaan 581313 Jasa Perbendaharaan

581138 Jasa Pelayanan Bank Operasional 581314 Jasa Pelayanan Bank Operasional

58114 Belanja Lain-lain III

581141 Belanja TVRI 581213 Belanja TVRI

581142 Belanja RRI 581214 Belanja RRI

581143 Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah

Karena Pengeluaran Ineligible581416 Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah

Karena Pengeluaran Ineligible

581144 Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM 581417 Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM

581145 Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga

Tanah581115 Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga

Tanah

581149 Belanja lain-lain 581919 Belanja lain-lain

Mapping Akun Belanja Lain-lain

TA 2011 TA 2012

4231 Pendapatan Penjualan dan Sewa 4231 Pendapatan dari Pengelolaan BMN

(Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta

pendapatan dari penjualan

42312 Pendapatan Penjualan Aset 42312 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

423121 Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 423121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan

Bangunan

423122 Pendapatan Penjualan Kendaraan Bermotor 423122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan

Mesin

423123 Pendapatan Penjualan Sewa Beli 423123 Pendapatan Penjualan Sewa Beli

423124 Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing 423124 Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik

Asing/Cina

423125 423125 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung

dan Bangunan

423126 423126 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan

Mesin

423127 423127 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi

dan Jaringan

423129 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang

Berlebih/Rusak/Dihapuskan

423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

Lainnya 14

POKOKPOKOKPOKOKPOKOK----POKOK PERUBAHAN (POKOK PERUBAHAN (POKOK PERUBAHAN (POKOK PERUBAHAN (5555////9999----1111))))RESTRUKTURISASI AKUN PENDAPATAN DARI PENGELOLARESTRUKTURISASI AKUN PENDAPATAN DARI PENGELOLARESTRUKTURISASI AKUN PENDAPATAN DARI PENGELOLARESTRUKTURISASI AKUN PENDAPATAN DARI PENGELOLA

AN BMN SERTA PENDAPATAN DARI PENJUALANAN BMN SERTA PENDAPATAN DARI PENJUALANAN BMN SERTA PENDAPATAN DARI PENJUALANAN BMN SERTA PENDAPATAN DARI PENJUALAN

3/6/2013

8

TA 2011 TA 2012

42314 Pendapatan Sewa 42314 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

423141 Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan

Bangunan

423142 Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang 423142 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin

423143 Pendapatan Sewa Benda-benda Bergerak 423143 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan

423144 423144 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan

Bangunan

423145 423145 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin

423146 423146 Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan

423147 423147 Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)

423148 423148 Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)

423149 Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya 423149 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya

15

POKOKPOKOKPOKOKPOKOK----POKOK PERUBAHAN (POKOK PERUBAHAN (POKOK PERUBAHAN (POKOK PERUBAHAN (5555////9999----2222))))RESTRUKTURISASI AKUN PENDAPATAN DARI PENGELOLARESTRUKTURISASI AKUN PENDAPATAN DARI PENGELOLARESTRUKTURISASI AKUN PENDAPATAN DARI PENGELOLARESTRUKTURISASI AKUN PENDAPATAN DARI PENGELOLA

AN BMN SERTA PENDAPATAN DARI PENJUALANAN BMN SERTA PENDAPATAN DARI PENJUALANAN BMN SERTA PENDAPATAN DARI PENJUALANAN BMN SERTA PENDAPATAN DARI PENJUALAN

Penajaman/Perubahan uraian danPenjelasan Akun (6/9)

BelanjaBelanjaBelanjaBelanja BarangBarangBarangBarang OperasionalOperasionalOperasionalOperasional dandandandan Non Non Non Non OperasionalOperasionalOperasionalOperasional::::

5211 (Belanja Barang Operasional): Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satker dan umumnya pelayanan yang bersifat internal

5212 (Belanja Barang Non Operasional): Merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satker dan umumnya pelayanan yg bersifat eksternal

3/6/2013

9

PERUBAHAN URAIAN/PENJELASANAKUN BELANJA (Contoh) (7/9)

17

TA 2011 TA 2012

536111 Belanja Modal Fisik Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya

PenjelasanPengeluaran untuk memperoleh modal fisik lainnya yang

tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi

dan jaringan dan belanja modal non fisik sampai siap

pakai. Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa

beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang

kesenian , barang-barang purbakala dan barang-barang

untuk museum serta hewan ternak selain untuk dijual

dan diserahkan kepada masyarakat, buku-buku dan jurnal

ilmiah

Penjelasan Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset

Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan.

Pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset

Lainnya sampai dengan siap digunakan.

Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pengadaan

software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang

memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara

swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga.

Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan

aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain

dan masih di lingkungan pemerintah pusat.

Termasuk dalam belanja modal lainnya : pengadaan/pembelian

barang-barang kesenian, dan koleksi perpustakaan.

536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya 536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau

Aset Lainnya

Penjelasan Belanja Modal setelah perolehan Aset tetap lainnya yang

memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau

yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di

masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan

kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Dan

memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan

peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan

minimun kapitalisasi

Penjelasan Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau

Aset Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur

ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat

ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan

kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja.

POKOK-POKOK PERUBAHAN (8/9)

RestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasiRestrukturisasi kodefikasikodefikasikodefikasikodefikasi Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah ((((6666)))), , , , ssssehinggaehinggaehinggaehingga Akun Transfer ke Daerah Akun Transfer ke Daerah Akun Transfer ke Daerah Akun Transfer ke Daerah menjadimenjadimenjadimenjadi::::

6

61 62 63 64 65Transfer Dana Transfer Dana Transfer Dana Transfer Dana Bagi HasilBagi HasilBagi HasilBagi Hasil

Transfer Dana Transfer Dana Transfer Dana Transfer Dana Alokasi UmumAlokasi UmumAlokasi UmumAlokasi Umum

Transfer Dana Transfer Dana Transfer Dana Transfer Dana Alokasi KhususAlokasi KhususAlokasi KhususAlokasi Khusus

Transfer Dana Transfer Dana Transfer Dana Transfer Dana Otonomi KhususOtonomi KhususOtonomi KhususOtonomi Khusus

Transfer Dana Transfer Dana Transfer Dana Transfer Dana PenyesuaianPenyesuaianPenyesuaianPenyesuaian

3/6/2013

10

AKUN YANG TIDAK DIGUNAKAN LAGI MULAI TAHUN ANGGARAN 2012 (Contoh)

423919 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

521311 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi

521321 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan (TP)

521411 Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan (TP)

522211 Belanja Jasa Untuk Transaksi Non Kas

581141 Belanja TVRI

581142 Belanja RRI 19

POKOK-POKOK PERUBAHAN (9/9)

ILUSTRASIPENGGUNAAN AKUN PADABAGAN AKUN STANDAR

DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAANPERBENDAHARAANPERBENDAHARAANPERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGANKEMENTERIAN KEUANGANKEMENTERIAN KEUANGANKEMENTERIAN KEUANGAN

2012201220122012

20

3/6/2013

11

PERMASALAHAN IMPLEMENTASI BAS

AkuntansiAkuntansiAkuntansiAkuntansi::::

Kesalahanpenganggaranantar jenisbelanja (level 2 digit kode akun)

PelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran::::

Pengeluaran/belanja yangtidak/belum sesuai denganuraian kode akun

21

(1)Honorarium Honorarium Honorarium Honorarium PanitiaPanitiaPanitiaPanitia PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan• Pengadaan Aset Tetap: dikelompokkan kedalam Belanja Modal Pengadaan AT-nya.

•Contoh: Honorarium panita pengadaanpembelian peralatan dan mesin (AT) masukke dalam akun 532111

• Panitia Pengadaan Barang Habis Pakai yangtidak menghasilkan aset dikelompokkan kedalam Belanja Honorarium Terkait OutputKegiatan (521213)

• Panitia pengadaan yang dibentuk untukseluruh pengadaan apapun dan mendapathonorarium tidak berdasarkan paketpekerjaan dalam suatu satker dibebankanpada akun 521213

3/6/2013

12

(2)

PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan SistemSistemSistemSistem////AplikasiAplikasiAplikasiAplikasi yang yang yang yang dikembdikembdikembdikembangkanangkanangkanangkan sendirisendirisendirisendiri atauatauatauatau kontraktualkontraktualkontraktualkontraktual

•Menghasilkan Aset Tak Berwujuddalam bentuk Aplikasi/Program

•Dikelompokkan ke dalam BelanjaModal Lainnya (536111).

•Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan.

•Perbaikan dan pemeliharaannya yang tidak menambah nilai : Belanja Peme-liharaan Lainnya (523119) atau BelanjaJasa Lainnya (522191)

(3)

PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan SoftwareSoftwareSoftwareSoftware

•Menghasilkan Aset Tak Berwujud?

•Dikelompokkan ke dalam Belanja Modal Lainnya (536111).

•Contoh : Pembuatan Sistem Database Online oleh Konsultan.

3/6/2013

13

(4)PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan bukubukubukubuku:::: menjadimenjadimenjadimenjadi koleksikoleksikoleksikoleksi perpusperpusperpusperpus----takaantakaantakaantakaan atauatauatauatau dibagikandibagikandibagikandibagikan////disebarluaskandisebarluaskandisebarluaskandisebarluaskan kekekeke----padapadapadapada masyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakat?

TidakTidakTidakTidak menjadimenjadimenjadimenjadi AsetAsetAsetAsetPemerintahPemerintahPemerintahPemerintah PusatPusatPusatPusat

MenjadiMenjadiMenjadiMenjadi AsetAsetAsetAset TetapTetapTetapTetapLainnyaLainnyaLainnyaLainnya

PemerintahPemerintahPemerintahPemerintah PusPusPusPusatatatat

DikelompokkanDikelompokkanDikelompokkanDikelompokkan kekekekedalamdalamdalamdalam akunakunakunakun 526XXX 526XXX 526XXX 526XXX

((((BelanjaBelanjaBelanjaBelanja BarangBarangBarangBarangUntukUntukUntukUntuk DiserahkanDiserahkanDiserahkanDiserahkan))))

DikelompokkanDikelompokkanDikelompokkanDikelompokkan kekekekedalamdalamdalamdalam akunakunakunakun 536111 536111 536111 536111

((((BelanjaBelanjaBelanjaBelanja Modal Modal Modal Modal LainnyaLainnyaLainnyaLainnya))))

Koleksi PerpustakaanUntuk Dibagikan

(5)

HonorHonorHonorHonor PanitiaPanitiaPanitiaPanitia PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan BukuBukuBukuBuku KoleksiKoleksiKoleksiKoleksiPerpustakaanPerpustakaanPerpustakaanPerpustakaan

• Menambah nilai Aset Tetap Lainnya dandikelompokkan ke dalam Belanja ModalLainnya (536111).

HonorHonorHonorHonor PanitiaPanitiaPanitiaPanitia PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan BukuBukuBukuBuku untukuntukuntukuntukdibagikandibagikandibagikandibagikan//// disebarluaskandisebarluaskandisebarluaskandisebarluaskan (per(per(per(per paketpaketpaketpaketpekerjaanpekerjaanpekerjaanpekerjaan))))

• Dikelompokkan ke dalam Belanja Honoryang terkait dengan Output Kegiatan(521213)

3/6/2013

14

(6)

PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan InventarisInventarisInventarisInventaris Kantor = Kantor = Kantor = Kantor = AsetAsetAsetAset TetapTetapTetapTetap

• Bila memenuhi kriteria AT, dikelompokkanke dalam 532111 (Belanja Modal Peralatandan Mesin)

• Di bawah nilai minimum kapitalisasi:Ekstrakomtabel == dikelompokkan kedalam 521111 (Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran)

(7)Perjalanan dinas (PMK No.45/PMK.05/2007):• Pengertian: perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersamayang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima)kilometer dari batas kota, yang dilakukandalam wilayah Republik Indonesia untukkepentingan Negara atas perintah Pejabatyang Berwenang• Komponen Perjalanan dinas- uang harian yang meliputi uang makan, uangsaku, dan transpor lokal (transpor lokaldalam rangka perjalanan dinas);- biaya transpor pegawai (tiket PP);- biaya penginapan• komponen di luar biaya perjalanan dinas :tidak dapat dibebankan pada akun 524XXX

3/6/2013

15

(8)

a) a) a) a) PaketPaketPaketPaket Meeting/Meeting/Meeting/Meeting/SosialisasiSosialisasiSosialisasiSosialisasi

• Dalam Kota:

Semua pengeluaran termasuk ATK,Penggandaan dan laporan, seminar kit,spanduk, akomodasi (hotel, ruangan, kamar),uang harian, transpor dikelompokkan kedalam akun 521219 (Belanja Non Operasionallainnya)

Transpor dalam kota bukan dalam rangkaperjadin sebagaimana PMK 45/2007 tidakdapat dibebankan pada 5241XX, melainkan521219.

(9)b) b) b) b) PaketPaketPaketPaket Meeting/Meeting/Meeting/Meeting/SosialisasiSosialisasiSosialisasiSosialisasi• Luar Kota:

Akun Belanja Non Operasional Lainnya (521219) untuk:- ATK; - Penggandaan dan laporan; - Seminar kit; dan Spanduk; - Uang lelah;- Akomodasi (hotel, ruangan, kamar, biaya

penyelenggaraan); dan- transpor peserta lokal

Akun Belanja Perjalanan Dinas Lainnya (524119) untuk:Untuk komponen perjalanan dinas panitia dan/ataupeserta yang berasal dari luar kota tempat lokasipenyelenggaraan

3/6/2013

16

(10)

BelanjaBelanjaBelanjaBelanja JasaJasaJasaJasa ProfesiProfesiProfesiProfesi (522151)(522151)(522151)(522151)•Untuk PNS :pembayaran jasa atas keahlian yangdimiliki dan diberikan kepada pegawai PNSsebagai Narasumber, pembicara, praktisi, pakar dalam kegiatan yangyangyangyang melibatkanmelibatkanmelibatkanmelibatkaneseloneseloneseloneselon IIII lainlainlainlain atauatauatauatau instansiinstansiinstansiinstansi lainlainlainlain•Untuk Non PNS :pembayaran jasa atas keahlian yangdimiliki dan diberikan kepada Non PNSsebagai Narasumber, pembicara, praktisi,pakar dalam suatu kegiatan dandandandan bukanbukanbukanbukankontraktualkontraktualkontraktualkontraktual

(11)

Belanja Jasa KonsultanBelanja Jasa KonsultanBelanja Jasa KonsultanBelanja Jasa Konsultan

Pembayaran jasa atas keahlian yang dimilikidan diberikan kepada NonNonNonNon PNSPNSPNSPNS secarasecarasecarasecaraKontraktualKontraktualKontraktualKontraktual,,,, tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya.

3/6/2013

17

(12)

BelanjaBelanjaBelanjaBelanja TransporTransporTransporTranspor lokallokallokallokal::::

• DibebankanDibebankanDibebankanDibebankan padapadapadapada akunakunakunakun BelanjaBelanjaBelanjaBelanja OperasionalOperasionalOperasionalOperasionallainnyalainnyalainnyalainnya (521119):(521119):(521119):(521119):

atau

• DibebankanDibebankanDibebankanDibebankan padapadapadapada akunakunakunakun BelanjaBelanjaBelanjaBelanja Non Non Non Non OperasionalOperasionalOperasionalOperasionallainnyalainnyalainnyalainnya (521219):(521219):(521219):(521219):

(13)

BiayaBiayaBiayaBiaya LelangLelangLelangLelang

• Pengadaan Aset Tetap/Aset lainnya:

Dibebankan pada akun pengadaan asetnya(53XXX1)

• Pengadaan Barang Habis Pakai:

Dibebankan pada akun belanja operasionallainnya (521119) atau belanja barang non operasional lainnya

3/6/2013

18

(14)

Beasiswa untuk PegawaiBeasiswa untuk PegawaiBeasiswa untuk PegawaiBeasiswa untuk Pegawai

• 521219

(15-1)

RenovasiRenovasiRenovasiRenovasi atasatasatasatas GedungGedungGedungGedung dandandandan BangunanBangunanBangunanBangunan BukanBukanBukanBukanMiliknyaMiliknyaMiliknyaMiliknya

•G/B tersebut milik Satker di lingkunganpemerintah pusat (Satker PU ataupun Satkerlain): 536111, dicatat sebagai Aset TetapDalam Renovasi, setelah selesai agar diserahkan kepada si pemilik G/B. Proses

SIMAK-BMN: Tranfer Out dari Satkerpembangun dan transfer in oleh Satkerpemilik/penerima

3/6/2013

19

(15-2)

RenovasiRenovasiRenovasiRenovasi atasatasatasatas GedungGedungGedungGedung dandandandan BangunanBangunanBangunanBangunan BukanBukanBukanBukanMiliknyaMiliknyaMiliknyaMiliknya

•G/B tersebut milik Masyarakat atau pemerintah daerah : 526XXX (Belanja Barang untukdiserahkan kepada masyarakat/pemda),

(17)

Saldo UP/Kas di Bendahara Pengeluaran-minus

UP 100 jt

GU 90 jt

sisa 10 jt

setorsetorsetorsetor 25 jt25 jt25 jt25 jt

Analisa Analisa Analisa Analisa BAS sdh sesuaiBAS sdh sesuaiBAS sdh sesuaiBAS sdh sesuai

• setoran pajak (41XXXX)setoran pajak (41XXXX)setoran pajak (41XXXX)setoran pajak (41XXXX)• Setoran PNBP (42XXXX)Setoran PNBP (42XXXX)Setoran PNBP (42XXXX)Setoran PNBP (42XXXX)• setoran Pengembalian Belanja (5XXXX)setoran Pengembalian Belanja (5XXXX)setoran Pengembalian Belanja (5XXXX)setoran Pengembalian Belanja (5XXXX)• setoran sisa UP (815XXX)setoran sisa UP (815XXX)setoran sisa UP (815XXX)setoran sisa UP (815XXX)

3/6/2013

20

TERIMAERIMAERIMAERIMAKASIHASIHASIHASIH

39