barang-milik-daerah

8/2/2019 Barang-Milik-Daerah

1/46

PENGELOLAANBARANG

MILIK DAERAHAhdony Asfiansyah, S.E.,Ak

Auditor pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur


2/46

Permasalahan Utama dalamPengelolaan Aset Daerah

1. Belum ada inventarisasi seluruh aset yang ada.2. Inefisiensi dalam pemanfaatan aset.

3. Landasan hukum yang belum terpadu danmenyeluruh.

4. Tersebarnya lokasi dan hak penguasaannya.

5. Koordinasi yang lemah.6. Pengawasan yang lemah.7. Beragam kepentingan dan distorsi lainnya.8. Mudahnya terjadi penjarahan aset.


3/46

Keharusan Pengelolaan asetdisebabkan sebagai berikut :(Menurut Doli D Siregar)

1. Jumlah aset yang banyak.2. Jenis aset yang bervariasi.3. Letak aset tersebar secara geografis.

4. Dokumen pendukung aset yang harus ter-recordsecarasistematik.5. Kondisi legal yang beragam.6. Perbedaan penanganan masing-masing aset (existing).7. Banyak idle asset dan belum dimanfaatkan secara

optimal.8. Pengelolaan data yang masih manual.9. Proses pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan

dan optimalisasi aset yang harus dilakukan secara tepatdan benar.


4/46

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006Tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008TENTANG PERUBAHAN ATAS PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 TentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNISPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH


5/46

Definisi Barang Milik

Daerah

Semua barang yang dibeli ataudiperoleh atas beban APBD atauberasal dari perolehan lainnya yangsah.


6/46

RUANG LINGKUP BARANG MILIK DAERAHADALAH :

(PASAL 2 AYAT 2 PP 38 TAHUN 2008)

1. barang yang diperoleh darihibah/sumbangan atau yang sejenis ;

2. barang yang diperoleh sebagaipelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

3. barang yang diperoleh berdasarkanketentuan undang-undang; atau

4. barang yang diperoleh berdasarkanputusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap.


7/46

ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

asas kepastian nilai yaitu pengambilankeputusan dan pemecahan masalah di bidang

pengelolaan barang milik daerah yangdilaksanakan oleh kuasa pengguna barang,pengguna barang, pengelola barang dan KepalaDaerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;

asas kepastian hukum yaitu pengelolaanbarang milik daerah harus dilaksanakanberdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan

asas transparansi yaitu penyelenggaraanpengelolaan barang milik daerah harustransparan terhadap hak masyarakat dalamemperoleh informasi yang benar


8/46

ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

asas efisiensi yaitu pengelolaan barang milikdaerah diarahkan agar barang milik daerah

digunakan sesuai batasan-batasan standarkebutuhan yang diperlukan dalam rangkamenunjang penyelenggaraan tugas pokok danfungsi pemerintahan secara optimal

asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatanpengelolaan barang milik daerah harus dapatdipertanggungjawabkan kepada rakyat

asas fungsional yaitu pengelolaan barang milikdaerah harus didukung oleh adanya ketepatan

jumlah dan nilai barang dalam rangkaoptimalisasi pemanfaatan danpemindahtanganan barang milik daerah sertapenyusunan neraca Pemerintah Daerah


9/46

PEJABAT PENGELOLABARANG MILIK DAERAH

1. KEPALA DAERAH sebagai Pemegang KekuasaanPegelolaan Barang Milik Daerah

2. SEKRETARIS DAERAH sebagai Pengelola Barang

3. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM sebagai

Koordinator Pembantu Pengelola Barang

4. KEPALA BPTB sebagai Pembantu Pengelola Barang dalamrangka pengelolaan Tanah dan Bangunan

5. KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN sebagaiPembantu

Pengelola Barang dalam rangka pengelolaan selain Tanahdan Bangunan

6. KEPALA SKPD sebagaiPengguna Barang

7. KEPALA UNIT KERJA sebagaiKuasa Pengguna Barang


10/46

BARANG MILIK DAERAHLanjutan

8. PENYIMPAN BARANG Pegawai/Pejabat yangditunjuk sebagai Penyimpan Barang padaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

9. PENGURUS BARANG Pegawai/Pejabat yangditunjuk sebagai Pengurus Barang, pada :

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) atau

b. Unit Kerja seperti :

Bagian pada Sekretariat Daerah,

Sekolah pada Dinas Pendidikan,

Puskesmas/Pustu pada Dinas Kesehatan, atau

UPTD pada Dinas


11/46

RUANG LINGKUP PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH

7. pengamanan danpemeliharaan;

8. penilaian;

9. penghapusan;10. pemindahtanganan

;11. pembinaan,

pengawasan danpengendalian;

12. pembiayaan; dan13. tuntutan ganti rugi

1. perencanaankebutuhan danpenganggaran;

2. pengadaan;3. penerimaan,

penyimpanandan penyaluran;

4. penggunaan;5. penatausahaan;6. pemanfaatan;


12/46

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

KEPALA SKPDMENYUSUN RENCANA

KEBUTUHAN BARANG

DAN KEBUTUHAN

PEMELIHARAAN

BARANG SKPD

RKB-SKPD

RKPB-SKPD

RKB-DAERAH

RKPB-DAERAH

KEPALA BAGIAN

PERLENGKAPAN

MENGHIMPUN DAN

MENYUSUN RENCANA

KEBUTUHAN BARANG

DAN PEMELIHARAAN

BARANG DAERAH

TIM ANGGARAN

R-APBD

PROSESPENGESAHAN

APBDSTANDAR

KEBUTUHANDAN

STANDARBARANG


13/46

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

KEPALA SKPD

MENYUSUN

DAFTAR KEBUTUHAN

BARANG DAN

DAFTAR KEBUTUHAN

PEMELIHARAAN

BARANG SKPD

DKB-SKPD

DKPB-SKPD

KEPALA BAGIANPERLENGKAPAN

MENGHIMPUN DAN

MENYUSUN KEBUTUHAN

BARANG DAN

PEMELIHARAAN

BARANG DAERAH

APBD

DKB-DAERAH

DKPB-DAERAH


14/46

PENGADAAN BARANG DAN JASAPEMELIHARAAN BARANG SERTA STATUS

PENGGGUNAANNYAKEPALA SKPD

MEMBUAT LAPORANHASIL PENGADAAN

BARANG DAN JASA

PEMELIHARAAN

BARANG, BESERTA

USUL PENGGUNAAN

LAPORANPENGADAAN BARANG

LAPORANPEMELIHARAAN

BARANG


MENGHIMPUN DAN

MEREKAP PENGADAAN

BARANG DAN JASA

PEMELIHARAAN

BARANG DAERAH, DAN

USUL PENGGUNAANNYA

KEPUTUSANWALIKOTA

TTGPENGADAAN

BARANGDAN STATUS

PENGGUNAANNYA

DKBDAERAH

DKPBDAERAH

KEPALADAERAH

KONSEPKEPUTUSAN WALIKOTA

LAPORANPENGADAAN BARANG

LAPORANPEMELIHARAAN

BARANG

ASISTEN BID.ADM. UMUM

PENGELOLABARANG


15/46

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DANPENYALURAN

PENYIMPANBARANG

PENGURUSBARANG

GUDANG

PENYEDIABARANG

RUANGAN

KARTU BARANG

GUDANG

KEPALASKPD


KARTUINVENTARIS

BARANG (KIB)

KARTUINVENTARIS

RUANGAN (KIR)

BPPatau

PEMERIKSABARANG


16/46

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DANPENYALURAN

KEPALASKPD

PENGURUSBARANG

PENYEDIABARANG

KEPALASKPD

KEPALA BADANPENGELOLAAN

TANAH DAN

BANGUNAN

KARTUINVENTARIS

BARANG (KIB)


KEPALADAERAH

PENGELOLABARANG


17/46

PEMANFAATAN ASET


18/46

Tujuan Pemanfaatan Aset

Agar tidak membebani Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah khususnya biaya dikaitkan dengansegi pemeliharaan dan pengamanannya, terutama

untuk mencegah kemungkinan adanya penyerobotandari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Jika barang daerah tersebut dimanfaatkan secaraoptimal akan dapat meningkatkan atau

menciptakan sumber PAD. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan

menambah peluang penyerapan tenaga kerja danakan menciptakan sumber pendapatan masyarakat.


19/46

Prinsip Pemanfaatan Aset

Tidak akan membebani anggaran belanjadaerah khususnya untuk pemeliharaan,

Menghindari penyerobotan oleh pihak lain Dengan harapan dapat menjadi sumber

tambahan untu PAD.


20/46

Kebijakan Pemanfaatan AsetMemiliki 2 fungsi :

FUNGSI PELAYANAN : fungsi direalisasikanmelalui pengalihan status penggunaan barangmilik daerah dialihkan penggunaannya dari satu

SKPD ke SKPD lainnya dalam rangka memenuhikebutuhan organisasi sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya.

FUNGSI BUDGETER: fungsi ini direalisasikanmelalui pemanfaatan dalam bentuk sewa,kerjasama pemanfaatan, bangun guna serahdan bangun serah guna yang dapat akanmenjadi sumber tambahan PAD.


21/46

BENTUK PEMANFAATANBARANG MILIK DAERAH

PEMANFAATAN

PINJAM PAKAI SEWA KERJASAMAPEMANFAATAN

BANGUNAN GUNA

SERAHDANBANGUNAN

SERAH GUNA


22/46

SEWA

Penyerahan hak penggunaan/ pemakaian atasaset daerah kepada Pihak Ketiga dalamhubungan sewa menyewa dengan ketentuanPihak Ketiga tersebut harus memberikan

imbalan/sewa berupa uang sewa bulanan atautahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baiksecara berkala maupun sekaligus, disamping ituPemeritah Daerah dapat pula memungut

restribusi sesuai dengan peraturan daerah

(Pasal 34 Permendagri No.17 Tahun 2007)


23/46

Hal-hal yang dijadikan pertimbangan :

Untuk tujuan mengoptimalkan daya guna dan hasilguna barang daerah.

Untuk sementara waktu barang/aset tersebut belumdimanfaatkan oleh SKPD yangbersangkutan/memiliki.

Barang Daerah dapat disewakan kepada pihaklain/Pihak Ketiga sepanjang menguntungkandaerah.

Jenis barang yang dapat disewakan ditetapkan oleh

Kepala Daerah yang bersangkutan. Harga sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah berdasarkan hasil perhitungan Tim Penaksir.

Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah

dan seluruhnya disetor ke Kas Daerah.


24/46

PROSES PENYEWAAN

Unit / Satuan Kerja

Kepala Daerah MelaluiKabiro perlengkapan

Dibentuk PanitiaApabila diperlukan

KeputusanKepala Daerah

SURAT PERJANJIAN

Pokok-Pokok mengenai Penyewaan Data Barang yang disewakan Hak dan Kewajiban Kedua belah pihak Jumlah dan Besarnya Sewa Jangka Waktu Sangsi

Ketentuan Lain


25/46

Pinjam Pakai.. (Definisi)

Penyerahan penggunaan barang/aset milikdaerah dari instansi/satuan unit kerja kepadainstansi pemerintah lainnya yang ditetapkanperaturan perundang-undangan untuk jangkawaktu tertentu tanpa menerimaimbalan/sewa dan setelah jangka waktunya

berakhir, barang/aset tersebut diserahkankembali kepada instansi pemiliknya dalamkeadaan baik.


26/46

RUANG LINGKUPPINJAM PAKAI

PEMERINTAH PUSATDENGAN PEMERINTAHDAERAH / ANTAR

PEMERINTAH DAERAH

PALING LAMA 2 TAHUNDAN

DAPAT DIPERPANJANG

DITETAPKAN DENGANKEPUTUSAN KEPALA

DAERAH ATAS USULANPENGELOLA BARANG

SURAT PERJANJIAN

PINJAM PAKAI

PIHAK-PIHAK YANG TERIKAT DALAMPERJANJIAN;

NAMA, JENIS, DAN LUAS/JUMLAH BARANGYANG DIPINJAMKAN;

JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI;

TANGGUNG JAWAB PEMINJAMATAS BIAYA OPERASIONALDAN PEMELIHARAANSELAMA JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI;

PERSYARATAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU.


27/46

Peminjaman dapat dilakukanapabila..

Barang/aset tersebut sementara waktu belumdimanfaatkan oleh instansi/satuan unit kerjayang memiliki.

Hanya boleh digunakan peminjam sesuai

dengan peruntukannya. Tidak mengganggu kelancaran tugas pokok danfungsi instansi/satuan unit kerja yangbersangkutan.

Harus merupakan barang yang tidak habisdipakai.

Peminjam wajib memelihara dengan baikbarang/aset yang dipinjamnya termasukmenanggung biaya-biaya yang diperlukan

selama peminjaman.


28/46

Peminjaman dapat dilakukanapabila.. (lanjutan)

Jangka waktu peminjaman maksimal selama 2(dua) tahun dan apabila diperlukan dapatdiperpanjang kembali.

Untuk keperluan tertentu jangka waktu ini dapat

diberikan lebih dari dua tahun, khususnyatempat ibadah disesuaikan dengan peruntukanrencana kota.

Khusus pinjam pakai tanah yang dipergunakanoleh instansi Pemerintah, jangka waktu

peminjamannya ditetapkan lebih lanjut olehKepala Daerah.

Pengembalian barang/aset yang dipinjampakaikan harus dalam keadaan baik.


29/46

KERJA SAMA PEMANFAATAN(Definisi)

Perikatan antara Pemerintah Daerah dengan PihakKetiga dalam kerja sama pemanfaatan/pendayagunaanbarang milik daerah oleh pihak lain atas tanah dan/ataubangunan atau atas barang milik daerah selain tanah

dan/atau bangunan, dimana Pihak Ketiga menanamkanmodal yang dimilikinya. Selanjutnya kedua pihak secarabersama-sama atau sendiri-sendiri ataupun bergantianmengelola manajemen dan proses operasinya untukjangka waktu tertentu dan keuntungan dibagisesuai

dengan besarnya sharing masing-masing atauberdasarkan yang telah disepakati kedua belah pihaksebelumnya. Disamping itu Pihak Ketiga diharuskanmembayar kontribusi tetapsetiap tahunnya.


30/46

Bentuk-bentuk Kerja samapemanfaatan

Kerja Sama PelayananDimana mitra kerja swasta diberikan tanggung

jawab dalam melaksanakan pelayanan jasauntuk suatu jenis pelayanan tertentu untuksuatu jangka waktu tertentu misalnya:perawatan jaringan, pencatatan meteran,

penagihan rekening, pemungutan uang parkirkendaraan dan sebagainya.


31/46


Kerja Sama PengelolaanMerupakan bentuk kerjasama dimana

kepada mitra kerja diberikanwewenang dalam pengelolaan suatuaset/BMD secara keseluruhan atau

sebagianMisalnya: pengelolaan sampah (mulai daripengumpulan, pengangkutan, pengolahan akhir)


32/46


Kerja Sama ProduksiMerupakan bentuk kerjasama dimana kepadamitra kerja diberikan wewenang untukmemproduksi sesuatu produk yang disetujuibersama berdasarkan jumlah dan kwalitastertentu dengan menggunakan aset/BMD yang

ada sesuai dengan perjanjian yang telahdisetujui kedua belah pihak, misalnya:kerjasama industri aset daerah (seperti industrigenteng dan bata press, dan sebagainya.);


33/46


Kerja Sama Bagi KeuntunganMerupakan bentuk kerjasama dimanakepada mitra diberikan wewenang untukmengelola, mengusahakan, meningkatkan(up grade) suatu usaha/ perusahaan/industri/ pusat perbengkelan yang

merupakan aset daerah sesuai denganperjanjiansebelumnya dimana keuntungandibagi berdasarkan perjanjian yang sudahdinegosiasi sebelumnya.


34/46

Bangun, Guna, Serah danBangun, Serah, Guna

Bangun Guna Serah (BGS)adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa

tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikanbangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,kemudian digunakan oleh pihak lain tersebutdalam jangka waktu tertentu yang telah

disepakati, untuk selanjutnya diserahkankembali tanah serta bangunan dan/atau saranaberikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangkawaktu.


35/46

Bangun, Guna, Serah danBangun, Serah, Guna Bangun Serah Guna

adalah pemanfaatan barang milik daerahberupa tanah oleh pihak lain dengan cara

mendirikan bangunan dan/atau saranaberikut fasilitasnya, dan setelah selesaipembangunannya diserahkan kepadaPemerintah Daerah kemudian PemerintahDaerah menyerahkan kembali untukdidayagunakan oleh pihak lain tersebutdalam jangka waktu tertentu yang

disepakati.


36/46

Dasar Pertimbangan BGS dan BSG

1.Barang milik daerah belumdimanfaatkan;

2. Mengoptimalisasikan barang milikdaerah;

3. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas;4. Menambah/meningkatkan Pendapatan

Daerah; dan

5. Menunjang program pembangunan dankemasyarakatan Pemerintah Daerah.


37/46

Ketentuan umum

Kerjasama pemanfaatan dilaksanakan dengan ketentuantidak cukup/ tdak tersedianya dana dalam APBD untukmemenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikanyang diperlkan terhadap barang milik daerah tersebut.

Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tenderdengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)peserta/ peminat, apabila setelah 2 kali berturut-turutdiumumkan, peminatnya kurang dari 5, dapat dilakukanproses pemilihan langsung atau penunjukan langsung

melalui negosiasi baik teknis maupun harga. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar

kontribusi tetap kerekening Kas Umum Daerah setiaptahun selama jangka waktu pengoperasian yang telahditetapkan.


38/46

Ketentuan umum (lanjutan)

Besarnya pembayaran kontrbusi tetap dan pembagiankeuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkandari hasil penghitungan Tim yang dibentuk oleh KepalaDaerah.

Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasamapemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikanbarang milik daerah yang menjadi obyek kerjasamapemanfaatan.

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30

(limapuluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dandapat diperpanjang.(PP. No.6 Tahun 2006 Pasal 29 ayat1) dan 30 (tiga puluh) tahun sejak dimulai masapengoperasian (Permendagri No.17 Tahun 2007)


39/46

Ketentuan umum tersebut tidakberlaku untuk :(Pasal 26 ayat (3) PP 38/2008)

a.infrastruktur transportasi meliputi pelabuhanlaut, sungai atau danau, bandar udara, jaringanrel dan stasiun kereta api;

b.infrastruktur jalan meliputi jalan tol danjembatan tol;c.infrastruktur sumber daya air meliputi saluran

pembawa air baku dan waduk/bendungan;

d.infrastruktur air minum meliputi bangunanpengambilan air baku, jaringan transmisi,jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan airminum;


40/46

Ketentuan umum tersebut tidakberlaku untuk :(Pasal 26 ayat (3) PP 38/2008)

e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah airlimbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dansarana persampahan yang meliputi pengangkut dantempat pembuangan;

f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringantelekomunikasi;

g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit,transmisi,atau distribusi tenaga listrik; atau

h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan,penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusiminyak dan gas bumi


41/46

Jangka waktu kerjasama

pemanfaatan barang miliknegara/daerah untuk penyediaaninfrastruktur sebagaimana

dimaksud diatas paling lama 50(lima puluh) tahun sejak

perjanjian ditandatangani.

Pasal 26 ayat (4) PP 38/2008


42/46

Skema Optimalisasi Aset

Data dari AsetData TeknisData LingkunganData LegalData EkonomisData Sosial

Potensi AsetPotensi TeknisPotensi LingkunganPotensi LegalPotensi EkonomisPotensi Sosial

Analisa Potensi/kemampuanmarketabilityProfitabilityTechnical viabilityDukungan lingkunganLandasan Legal

Identifikasi

PROGRAM OPTIMALISASIPEMANFAATAN BARANG/ASET DAERAH


43/46

PEMINDAHTANGANAN

Pengalihan kepemilikan barangmilik daerah kepada pihak lainsebagai tindak lanjut dari

penghapusan aset dengan caradijual, dipertukarkan, dihibahkan,

atau dipesertakan sebagai modalpemerintah.


44/46

Bentuk-bentuk pemindahtanganan

PenjualanPengalihan Kepemilikan barang milik daerahkepada pihak lain dengan menerima

penggantian dalam bentuk uang Hibah

Pengalihan Kepemilikan barang Milik daerahkepada pemerintah pusat, pemerintah daerahlainnya atau kepada pihak lain tanpa melaluipenggantian


45/46

Bentuk-bentuk pemindahtanganan

Tukar menukarPengalihan Kepemilikan barang milik daerah yangdilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintahpusat atau antar pemerintah daerah, atau antara

BUMN/D atau badan hukum lainnya atau dengan pihakswasta atau pihak lainnya dengan menerimapenggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnyadengan nilai seimbang.

Penyertaan Modal Pemerintah

Pengalihan Kepemilikan barang milik daerah yangsemula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkanmenjadi kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuksaham atau penyertaan modal


46/46

Atas Perhatiannya Kami UcapkanTERIMA KASIH

barang-milik-daerah

Documents