bappeda kabupaten lamongan · implementasi dari undang‐undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem...

BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Rencana Kerja (RENJA) 2017 ii

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun 2017 dapat diselesaikan. Sebagai

implementasi dari Undang‐Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2017.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Bappeda

Kabupaten Lamongan dalam menyusun prioritas‐prioritas program dan kegiatan

pada tahun 2017, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat

terpenuhi seluruhnya.

Selanjutnya kepada Sekretaris dan Kepala Bidang beserta jajarannya

yang telah bekerja keras menyusun dokumen Renja ini, saya ucapkan terima

kasih dan penghargaan yang tulus.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam

melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Lamongan yang

sejahtera dan lebih baik.

Lamongan, Juli 2016

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

Drs. ARIS WIBAWA, MM Pembina Utama Muda

Nip. 19660125 199303 1 008


Renja Bappeda 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis

(Renstra) SKPD yang mengacu pada RKPD. Renja SKPD memberikan

gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD

dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi

tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta

bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai

tupoksinya. Penyusunan Renja SKPD adalah wujud implementasi dari Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang‐

Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Renja BAPPEDA Kabupaten Lamongan digunakan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebagai tahapan penyusunan Rancangan

APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah meliputi seluruh

ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berkaitan langsung

dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Perencanaan

diantaranya :

1. Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah‐Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi JawaTimur

(diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);



2. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang‐Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


5. Undang‐Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

6. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang‐Undang Nomor

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

7. Undang‐Undang Nomor 12 tahun 2001 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang‐Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,


11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi

dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuagan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010‐

2014;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;




Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 471);

20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005‐2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur

Tahun 2009 Nomor 1/E);

21. Peraturan Gubenur Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)

Propinsi Jawa Timur 2009‐2014 (Berita Daerah Propinsi Jawa timur

Tahun 2009 Nomor 38/E;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);

23. Peraturan Dearah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016

tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016‐2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun

2011‐203;

25. Peraturan Daerah KabupatenLamonganNomor 1 tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005‐2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2012 Nomor 1).



26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Bappeda Kabupaten Lamongan

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dimaksudkan sebagai upaya untuk

mengarahkan semua unsur‐unsur kekuatan dan faktor‐faktor kunci

keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan

tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Kabupaten

Lamongan tahun 2017.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2017 bertujuan

agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan

kewajiban serta tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan

daerah dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana,

terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang

tersedia, sehingga Renja Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2017

dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja SKPD Bappeda Kabupaten Lamongan

adalah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP

Daaerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD, terdiri dari 4 BAB dan

beberapa lampiran disusun dengan sistematika sebagai berikut :



BAB I Pendahuluan, berisi tentang : 1.1) Latar belakang, 1.2) Landasan

Hukum, 1.3) Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD, 1.4)

Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Bab ini memuat tentang

2.1) Evaluasi Pelaksaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun‐2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun‐1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja

SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan renja SKPD Tahun‐Tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan

realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja

tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang

bersangkutan, 2.2) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, 2.3) Isu‐isu

penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, 2.4) Review

terhadap Rancangan Awal RKPD dan, 2.5) Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang :

3.1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional yaitu Penelaahan yang

menyangkut Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, 3.2)

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD yaitu Perumusan Tujuan dan

Sasaran didasarkan atas rumusan isu‐isu penting penyelenggaraan

tugas dan Fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target

Kinerja Renstra SKPD.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017



BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Lamongan

selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatiff dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang

telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan

(input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan

dampak (impact). Indikator‐indikator tersebut dapat berupa dana,

sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan

indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja

untuk masing‐masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2015

Untuk pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2015 pada umumnya realisasi

program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah

terealisasikan. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tidak terlepas

dengan adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung

serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2015 yang selaras dengan pencapaian target masing‐

masing kegiatan.

Faktor‐faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program

dan kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam

penyusunan rencana kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini

koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan



dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi

antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Pada Tahun 2015 total anggaran Bappeda Kabupaten Lamongan

sebesar 11.768.448.500,‐ dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp.

8.731.108.500,‐dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.037.340.000,‐

yang dialokasikan untuk pelaksanaan 25 program dan 95 kegiatan yang

terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dari jumlah dana tersebut

terealisasi sebesar Rp. 11.530.528.518,‐dengan capaian kinerja

keuangan sebesar 98%.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu

tahun 2016 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya

akan sesuai dengan target rencana.

Pencapaian kinerja tahun 2016 belum dapat dikaitkan dengan

pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis

Bappeda Periode 2016‐2021, dikarenakan Rencana Kerja 2016 masih

dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi

pelaksanaan RENJA Bappeda Tahun 2017 dan Capaian RENSTRA periode

2016‐2021 akan disajikan dalam tabel berikut:



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) memiliki peranan yang cukup strategis dalam

menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah.

Penataan kelembagaan dan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor

04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2008,

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, Tugas dan

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenLamongan adalah

sebagai berikut :

Kedudukan dan Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai

unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan dan pembangunan

daerah.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah ;

b. Penyusunan dokumen‐dokumen yang terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ)

serta yang terkait dengan kestatistikaan daerah ;

c. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan RAPBD dengan perencanaan

pembangunan ;

d. Pemberian dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun

2008, susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Kepala ;

2. Sekretariat :

a. Sub Bagian Bagian Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Pengendalian Evaluasi

3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Pariwisata

b. Sub Bidang Prasarana wilayah dan Perhubungan

4. Bidang Ekonomi

a. Sub Bidang Perekonomian

b. Sub Bidang Pertanian

5. Bidang Sosial dan Budaya

a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

b. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

6. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

a. Sub Bidang Pemerintahan

b. Sub Bidang Kemasyarakatan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun masing‐masing jabatan di atas dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Sekreatariat

a. Tugas

Menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan,

kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan

dan program.



b. Fungsi

Pengelolaan administrasi dan urusan umum

Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan

Pelaksaan urusan organisasi, tatalaksanadan kehumasan

Pelaksanaan urusan kepegawaian

Pelaksanaan urusan keuangan

Pelaksanaan urusan program

Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan

unit kerja di lingkungan Badan

Penghimpun dokumen penyusunan perencanaan pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ)

Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub

Bagian Umum dan Dalev; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Program,

yang masing‐masing memiliki tugas sebagai berikut :

1). Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

Melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan

tata usaha kearsipan

Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas‐tugas

keprotokolan

Melakukan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan

penyelenggaraan rapat dinas

Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Badan

Melakukan pengelolaan invent tarisasi dan pemeliharaan barang‐

barang Badan

Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana

Melakukan pengelolaan urusan kepegawaian

Membantu mongkoordinasikan penyusunan program dan

kegiatan yang dibiyai Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan



Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya

2). Sub Bagian Keuangan

Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka

penyusunan anggaran keuangan

Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji

pegawai dan hak‐haknya

Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan

Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran belanja Badan



3). Sub Bagian Program

Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistemasikan data

dalam rangka perumusan dan penyusunan program pembinaan

kegiatan‐kegiatan Badan

Mengolah, menganalisis serta menyiapkan bahan untuk

pembinaan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program

Badan

Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan Badan

Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program‐

program kegiatan serta bahan‐bahan rapat koordinasi Badan

Menyusun program dan rencana kegiatan Badan

Menyusun rencana anggaran dan analisa kebutuhan sarana dan

prasana kegiatan bersama sub bagian/seksi terkait

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan

hasil‐hasilnya

Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan

permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja

Badan



Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan

sebagai bahan penyusunan program selanjutnya

Mempelajari data dan informasi dari hasil kegiatan program‐

program yang telah dianalisa/diolah

Menyusun data program dan hasil kegiatan program dalam

bentuk statistic

Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan

kegiatan Badan

Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil‐hasilnya bagi

masyarakat luas

Membantu mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan



2. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategi,

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis

serta evaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana.

b. Fungsi

Penyusunan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana wilayah,

perhubungan, sumber daya alam dan pariwisata

Pengkoordinasian dan memadukan perencanaan pembangunan fisik

dan prasarana wilayah, perhubungan, sumber alam dan pariwisata

Pelaksanaan inventarisasi permasalaahan bidang fisik dan prasarana

dan perumusan langkah‐langkah kebijakan pemecahannya

Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan

prasarana

Pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan LKPJ) serta yang terkait



dengan kestatistikan daerah sesuai dengan lingkungan bidang

tugasnya

Pelaksanaan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Fisik dan Prasarana

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Fisik dan Prasarana yang dibantu

oleh 2 (dua) sub bidang yaitu :

1. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perhubungan

2. Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Pariwisata

1). Sub Bidang Prasarana dan Perhubungan, mempunyai tugas :

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data

serta penyajian data statistic dan informasi sebagai bahan

perumusan kebijakan dan bimbingan teknis serta

pengendalian urusan pekerjaan umum, perumahan dan

perhubungan.

Melakukan penyusunan rencana dan program

pembangunan serta pengembangan urusan pekerjaan

umum, perumahan dan perhubungan.

Menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana

pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan dan

perhubungan.

Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan

urusan pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan.

Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan urusan

pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan.

Melaksanakan tugas‐tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



2). Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Pariwisata, mempunyai

tugas :

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data

serta penyajian data statistik dan informasi sebagai bahan

perumusan kebijakan dan bimbingan teknis serta

pengendalian urusan penataan ruang, lingkungan hidup,

energi dan sumberdaya mineral dan pariwisata.

Melakukan penyusunan rencana dan program

pembangunan serta pengembangan urusan penataan

ruang, lingkungan hidup, energi dan sumberdayamineral

dan pariwisata.


pembangunan urusan penataan ruang, lingkungan hidup,

energi dan sumberdaya mineral dan pariwisata.

Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan

urusan penataan ruang, lingkungan hidup, energi dan

sumberdaya mineral dan pariwisata.


pekerjaan umum, perumahan dan perhubungan.


Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3. Bidang Ekonomi

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi

perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

b. Fungsi

Penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi



Pengkoordinasian dan memadukan perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi dan

perumusan langkah‐langkah kebijakan pemecahannya.



dengan kestatistikan daerah sesuai dengan lingkungan bidang

tugasnya.



Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Ekonomi dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang Ekonomi yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang,

yaitu :

1. Sub Bidang Perekonomian; dan

2. Sub Bidang Pertanian, yang masing‐masing memiliki tugas sebagai

berikut :

1) Sub Bidang Perekonomian, mempunyai tugas :

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta

penyajian data statistik dan informasi sebagai bahan

perumusan kebijakan dan bimbingan teknis serta pengendalian

urusan koperasi dan UKM, penanaman modal, perdagangan

dan industri.

Melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan

serta pengembangan urusan koperasi dan UKM, penanaman

modal, perdagangan dan industri.


pembangunan urusan koperasi dan UKM, penanaman modal,

perdagangan dan industri.

Melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan

koperasi dan UKM, penanaman modal, perdagangan dan

industri.




koperasi dan UKM, penanaman modal, perdagangan dan

industri.


Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas :


penyajian data statistik dan informasi sebagai bahan rumusan

kebijakan dan bimbingan teknis serta pengendalian urusan

pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta ketahan

pangan.


serta pengembangan urusan pertanian, kehutanan, kelautan

dan perikanan serta ketahan pangan.


pembangunan urusan pertanian, kehutanan, kelautan dan

perikanan serta ketahanan pangan.



pangan.



pangan.


Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sosial dan Budaya

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya.



b. Fungsi

Penyusunan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial,

pendidikan dan kebudayaan.

Pengkoordinasian dan memadukan perencanaan pembangunan

bidang kesejahteraan sosial, pendidikan dan kebudayaan.

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial,

pendidikan dan kebudayaan serta perumusan langkah‐langkah

kebijakan pemecahannya.

Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan bidang

kesejahteraan sosial, pendidikan dan kebudayaan.



dengan kestatistikan daerah sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.



Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sosial Budaya dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang Sosial Budaya yang dibantu oleh 2 (dua) Sub

Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan

2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, yang masing‐masing memiliki

tugas sebagai berikut :

1). Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :


penyajian data statistic dan informasi sebagai bahan

perumusan kebuijakan dan bimbingan teknis serta

pengendalian urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan,

KB dan keluarga sejahtera serta social.


serta pengembangan urusan kesehatan, pemberdayaan

perempuan, KB dan keluarga sejagtera serta social.




pembangunan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan,

KB dan keluarga sejahtera serta social.


kesehatan, pemberdayaan perempuan, KB dan keluarga

sejahtera serta social.

Melakukan evalusi perencanaan pembangunan urusan

kesehatan, pemberdayaan perempuan, Kb dan keluarga

sejahtera sera social.


Bidang Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :




urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga,

kearsipan serta pemerintahan.


serta pengembangan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda

dan olahraga, kearsipan serta pemerintahan.


pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan

olahraga, kearsipan serta pemerintahan.


pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kearsipan

serta pemerintahan.


pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kearsipan

serta pemerintahan.


Bidang Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi

perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

b. Fungsi

Menyusun perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan

kemasyarakatan.

Pengkoordinasian dan memadukan perencanaan pembangunan bidang

pemerintahan kemasyarakaatan.

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan

lemasyarakatan dan perumusan langkah‐langkah kebijakan

pemecahannya.

Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan bidang

pemerintahan dan kem,asyarakatan.



dengan kestatistikan daerah sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.



Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pemerintahan dan

Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan dan

Kemasyarakatan yang dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pemerintahan; dan

2. Sub Bidang Kemasyarakatan, yang masing‐masing memiliki tugas

sebagai berikut :

1). Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas :

Melakukan pengumpulan, penelaahan dan analisis data seta





urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi

daerah, statistic, komunikasi dan informatika.


serta pengembangan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri, otonomi daerah, statistic, komunikasi dan informatika.


pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri, otonomi daerah, statistic, komunikasi dan informatika.


kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah,

statistic, komunikasi dan informatika.


kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah,

statistic, komunikasi dan informatika.


Bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2). Sub Bidang Kemasyarakatan, mempunyai tugas:

Melakuakn pengumpulan, penelaahan dan analisis data serta



urusan kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan,

pemberdayaan masyarakat dan ketransmigrasian.


serta pengembangan urusan kependudukan dan catatan sipil,

ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan

ketransmigrasian.


pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil,

ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat dan

ketransmigrasian.




kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan,



kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan,



Bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai

dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Bappeda

Kabupaten Lamongan, maka Analisa Capaian Kinerja yang dipakai untuk

mengidentifikasi faktor–faktor penyebab keberhasilan dan

ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya

masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk

meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

2.3 Isu‐isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analis isu‐isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

untuk melengkapi tahapan‐tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan

akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan

secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan

menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu‐isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi

yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau



sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu‐isu penting dalam perencanaan pembangunan di

Kabupaten Lamongan adalah :

1. Dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam audit

yang dilaksanakan oleh Auditor;

2. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat

desa sampai tingkat kabupaten;

3. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah

sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat

vital untuk mencapai target tersebut.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi

acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

untuk mewujudkan perencanaan yang terintegrasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran

dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 yang disusun

ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator

kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur

keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator

kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja)

ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan



dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan‐kegiatan yang

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2017 yang telah diusulkan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan

Tahun 2017 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2017.



2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat

BAPPEDA Kabupaten Lamongan menghimpun usulan program dan

kegiatan masyarakat melalui para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan masyarakat, LSM, asosiasi‐

asosiasi, perguruan tinggi dan SKPD/Dinas berdasarkan hasil pengumpulan

informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan maupun Kabupaten.

Sebagai Perangkat daerah dengan tugs membantu Kepala daerah

dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dibidang Perencanaan, peran masyarakat sangat penting dalam

mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapaun program dan kegiatan yang terkait dengan isu‐isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten

Lamongan adalah sebagai berikut :



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertugas merumuskan kebijakan

teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

pembangunan, pengembangan dan evaluasi perencanaan daerah, dalam

kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi tersebut Program dan kegiatan

yang telah direncanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sinergi dengan Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan Dan Sasran Renja SKPD

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati

terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015.

Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil

Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan

daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005‐2025 dan RTRW

Kabupaten Lamongan Tahun 2011‐2031, Visi tersebut juga disinergikan

dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014‐2019 serta RPJM Nasional

Tahun 2015‐2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi

beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun

2016‐2021, adalah:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna

terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten



dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan

pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah

dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala

potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah

Kabupaten Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya

kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang

akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi

sosial‐budaya‐agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten

Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih

lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu

bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan

segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016‐

2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai

berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui



peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan

guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten

Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan

mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi‐potensi daerah

sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan,

peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar

berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana

penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang

akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan

tetap memperhatikan prinsip‐prinsip pembangunan berkelanjutan melalui

peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik,

dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip



tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan

dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui

pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung

kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta

menjunjung tinggi nilai‐nilai agama, sosial dan budaya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten

Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5

(lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan, maka dapat

ditelaah dari Misi ke 4 (empat) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten

Lamongan.



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

4.1 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunna Daerah Kabupaten Lamongan bertujuan untuk

meningkatkan tat tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang

daerah.

Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, Badan perencanaan

Pembangunan Daerah telah menetapkan 11 program (sebelas) sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, tolak ukur dari hasil

program ini adalah Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan

baik

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tolak ukur dari hasil

program ini adalah Prosentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi

baik

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur tolak ukur dari hasil program ini

adalah Prosentase Aparatur yang disiplin

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tolak ukur dari

hasil program ini adalah Prosentase Tingkat penyelesaian tugas setelah

mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan tolak ukur dari hasil program ini adalah Prosentase Jumlah

dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat

waktu

6. Program Pengembangan Data/Informasi tolak ukur dari hasil program ini

adalah Prosentase Data/Informasi yang dihasilkan



7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh tolak ukur dari hasil program ini adalah Prosentase Informasi

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah tolak ukur dari hasil

program ini adalah Prosentase Dokumen perencanaan pembangunan

tepat waktu, Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu

9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tumbuh tolak ukur dari

hasil program ini adalah Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang

kabupaten yang Diakomodir pada RKPD Lingkup Bidang Ekonomi,

Prosentase Perangkat daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis

Kinerja Lingkup Bidang Ekonomi, Prosentase Perangkat Daerah Yang

Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)

10. Program Perencanaan Sosial Budaya tolak ukur dari hasil program ini

adalah Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang kabupaten yang

Diakomodir pada RKPD Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan,

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis

Kinerja Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan, Prosentase Perangkat

Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup

Bidang Sosial Dan Pemerintahan

11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam tolak

ukur dari hasil program ini adalah Prosentase Rencana Kegiatan Hasil

Musrenbang kabupaten yang Diakomodir pada RKPD Lingkup Bidang Fisik

Dan Prasarana, Prosentase Perangkat daerah Yang Menerapkan

Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana,

Prosentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik (Realisasi Kinerja

Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana



Dari program tersebut diimplikasikan melalui kegiatan‐kegiatan

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

• Penyediaan jasa surat menyurat

• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

• Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

• Penyediaan jasa kebersihan kantor

• Penyediaan alat tulis kantor

• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang‐undangan

• Penyediaan makanan dan minuman

• Rapat‐rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

• Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

• Pengadaan perlengkapan gedung kantor

• Pengadaan peralatan gedung kantor

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

• Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

• Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

• Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

• Pendidikan dan pelatihan formal

• Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



• Penyusunan laporan keuangan semesteran

• Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

• Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

6. Program Pengembangan Data/Informasi

• Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

• Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

• Sistem Informasi Pembangunan Daerah

• Data dan Informasi kinerja hasil ‐ hasil Pembangunan

7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

• Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

• Review Rencana Tata Ruang Wilayah hasil dari Peninjauan Kembali

(PK) RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031

• Penyusunan Dokumen Perhubungan Dalam Angka

• Penyusunan Masterplan Drainase Ngimbang

• Penyusunan Masterplan Transportasi

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

• Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

• Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

• Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan

Pembangunan Daerah

• Penyusunan RPJMD tahun 2016‐2021 (review)

• Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2018

• Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan Tahun 2018

• Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan

Tahun 2017

• Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

• Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

• Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah



• Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ Tahun 2016)

9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

• Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

• Monitoring dan evaluasi program pertanian

• Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

• Pendampingan program penguatan ekonomi masyarakat pedesaan

• Penyusunan makro ekonomi

• Analisa Dan Strategi pengembangan perekonomian

• Pengembangan kawasan pertanian

• Koordinasi dan sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)

• Fasilitasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan

10. Program Perencanaan Sosial Budaya

• Korsin Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

• FGD Kesehatan dan Sosial

• Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

• Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip

• FGD Pendidikan dan Kebudayaan

• Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan

Desa

• Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan

• Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan

• Evaluasi Pembangunan desa tentang implementasi dana desa

• Evaluasi dan Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan

• FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

• Monitoring Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

• Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

• Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

• FGD Bidang Prasarana Wilayah



• Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

• Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam

dan lingkungan hidup

• Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

• Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi

• Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Bersih

• Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

Bidang Keciptakaryaan

• Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

• Koordinasi pendampingan penanganan air bersih

• Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

• Fasilitasi Program bidang Sumber Daya Air (Irigasi Pengairan)

Dari uraian tersebut di atassecara rinci rencana Program dan

Kegiatan tahun 2017 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan dapat diuraikan sebagai berikut :



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan‐persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku‐pelaku

(stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan

sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan.

RENJA Bappeda Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan

kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja

Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, RENJA juga

dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan

dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA

juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan

manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Lamongan sehingga akan

diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

d

d

Renja Bappe

D

daerah Kabu

dapat berma

eda 2017

Demikian Re

upaten Lamo

anfaat.

encana Kerj

ongan Tahu

ja SKPD Ba

n 2017 ini d

KEP

D

Ni

BAPPEDA

adan Perenc

dibuat, semo

Lamongan,

PALA BAPPELAMO

Drs. ARIS WPembina Up. 19660125

Kabupaten

canaan Pem

oga dapat te

Juli 2016

DA KABUPAONGAN

WIBAWA, MMtama Muda 5 199303 1 0

Lamongan

2

mbangunan

ercapai dan

6

ATEN

M

008

bappeda kabupaten lamongan · implementasi dari undang‐undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem...

Documents