bantuan sarana penangkapan ikan di direktorat jenderal
TRANSCRIPT
Petunjuk Teknis
BANTUANSARANAPENANGKAPANIKANDIDIREKTORATJENDERALPERIKANANTANGKAPTA.2016
DIREKTORATJENDERALPERIKANANTANGKAPKEMENTERIANKELAUTANDANPERIKANAN
DAFTAR ISI
HAL
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Maksud dan Tujuan 2
3. Ruang Lingkup 2
4. Pengertian 3
BAB II PENYUSUNAN KELEMBAGAAN 4
BAB III PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BANTUAN 8
BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
12
A. Spesifikasi Teknis Bantuan Kapal Perikanan 12
B. Spesifikasi Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan 33
BAB V IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA
BANTUAN
36
A. Kriteria Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan 36
B. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan
37
C. Kriteria dan Mekanisme Penetapan Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan pada Lokasi Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT)
46
D. Kriteria dan Mekanisme Calon Penerima Bantuan Alat Penangkapan Ikan
47
BAB VI PENGADAAN BANTUAN 49
BAB VII DISTRIBUSI BANTUAN 54
A. Tim Distribusi 54
B. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator 55
C. Mekanisme Pendistribusian 56
BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
60
A. Pengendalian (Manajemen Resiko) 60
B. Pembinaan 62
C. Pemantauan dan Pelaporan 63
BAB IX PENUTUP 64
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR HAL
Gambar 1.1 Alur Pengadaan Paket Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan TA. 2016
6
Gambar 3.1 Proses penghitungan alokasi bantuan kapal
perikanan TA. 2016
10
Gambar 3.2 Proses penghitungan alokasi bantuan alat
penangkapan ikan TA. 2016
11
Gambar 4.1 Bagan alir proses dokumen kapal secara umum 29
Gambar 4.2 Bagan alir proses penerbitan dokumen dan
perizinan kapal bantuan ukuran 7-30 GT
30
Gambar 4.3 Bagan alir proses penerbitan dokumen dan
perizinan kapal bantuan ukuran 6 GT
31
Gambar 4.4 Bagan alir proses penerbitan dokumen dan
perizinan kapal bantuan ukuran ≤ 5 GT
32
Gambar 5.1 Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan
Calon Penerima Bantuan dan Peran Instansi
Terkait
37
Gambar 5.2 Skema Persiapan Lembaga Koperasi Calon Penerima
Bantuan
38
Gambar 5.3 Skema Identifikasi Koperasi Berbasis KUB 39
Gambar 5.4 Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan
Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan
45
Gambar 7.1 Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi
Bantuan Kapal Perikanan
56
Gambar 7.2 Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi
Bantuan Alat Penangkapan Ikan
58
DAFTAR TABEL
TABEL HAL
Tabel 1.1 Susunan Kelembagaan Pengadaan Paket Bantuan
Sarana Penangkapan Ikan T.A. 2016
4
Tabel 3.1 Variabel yang Digunakan dalam Penghitungan
Alokasi Bantuan
8
Tabel 3.2 Pengaruh setiap Variabel terhadap Penghitungan
Alokasi Bantuan
9
Tabel 4.1 Bentuk Lambung dan Ukuran Utama Kapal
Perikanan
13
Tabel. 4.2 Dokumen dan Perizinan Kapal Penangkapan Ikan
dan Pengangkut Ikan
20
Tabel 5.2 Kriteria Verifikasi dan Validasi 43
Tabel 5.3 Kriteria Verifikasi dan Validasi 48
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN HAL
Lampiran 1 OUTLINE PROPOSAL USULAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
65
Lampiran 2 -
Formulir
Prop.Kop.01.
PROFIL KOPERASI PRIMER PERIKANAN (MINA)
67
Lampiran 3 - Formulir
Prop.Kop.02.
BIDANG/UNIT USAHA/KEGIATAN USAHA
NELAYAN
70
Lampiran 4 -
Formulir Prop.Kop.03.
KEBUTUHAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
72
Lampiran 5 - Formulir Prop.Kop.04.
PROYEKSI KEUANGAN
77
Lampiran 6 - Formulir
Prop.Kop.05.
SUMBER PENDANAAN MENDUKUNG RENCANA
USAHA
79
Lampiran 7 -
Formulir K.01.
FORMULIR VERIFIKASI (Kabupaten/Kota) 81
Lampiran 8 -
Formulir K.02.
FORMULIR VALIDASI (Provinsi) 82
Lampiran 9 -
Formulir K.03.
PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN
83
Lampiran 10 -
Formulir P.U.01
SURAT USULAN KOPERASI CALON PENERIMA
(DINAS KAB/KOTA)
84
Lampiran 10 - Formulir P.U.01
(Lanjutan)
DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN
SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN
2016
85
Lampiran 11 - Formulir
P.U.01 (Lanjutan)
RINCIAN USULAN PERMOHONAN BANTUAN
SARANA PENANGKAPAN IKAN
86
Lampiran 12 - Formulir
P.U.02
SURAT DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA 87
Lampiran 13 - Formulir
P.U.02 (Lanjutan)
DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN
SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN
2016
88
Lampiran 14 - Formulir
RINCIAN DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA 89
LAMPIRAN HAL
P.U.02
(Lanjutan)
BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
Lampiran 15 BERITA ACARA SERAH TERIMA 91
Lampiran 15
(Lanjutan)
LAMPIRAN I – DAFTAR BARANG YANG
DISERAHKAN
92
Lampiran 15
(Lanjutan)
LAMPIRAN II – BERITA ACARA PEMERIKSAAN
BARANG
93
Lampiran 15
(Lanjutan)
LAMPIRAN PEMERIKSA BARANG 94
Lampiran 15
(Lanjutan)
FOTO-FOTO HASIL PEKERJAAN 95
Lampiran 16 BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK
NEGARA HASIL PENGADAAN
96
Lampiran 17 BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN
98
Lampiran 18 LAPORAN OPERASIONAL BANTUAN 100
Lampiran 19 DAFTAR WILAYAH PENDAMPINGAN PELABUHAN
PERIKANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PUSAT (SEBAGAI PEMBANTU KOORDINATOR
WILAYAH)
105
Lampiran 20 DAFTAR PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH
(UPT PUSAT) DAN PELABUHAN PERIKANAN
SEBAGAI TEMPAT PENYERAHAN BANTUAN
107
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NOMOR : B.6281/DJPT/PI.220S2/VII/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN DI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan
mencapai tiga perempat dari total luas wilayah, mempunyai kekayaan
sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dan dapat menjadi
andalan untuk mendukung pembangunan nasional. Pembangunan
kelautan dan perikanan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan 3 (tiga)
misi utama, yakni: (1) kedaulatan (sovereignity), (2) keberlanjutan
(sustainability), dan (3) kesejahteraan (prosperity).
Salah satu sub sektor yang mempunyai peran penting dalam
menunjang pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan adalah
perikanan tangkap. Sub sektor ini sangat strategis sebagai penyedia bahan
pangan bergizi, lapangan perkerjaan bagi masyarakat serta memberikan
kontribusi dalam menghasilkan penerimaan negara.
Untuk mewujudkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-
KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2015-2019, salah satu kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun
2016 adalah bantuan sarana penangkapan ikan. Bantuan dimaksud
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
Bantuan sarana penangkapan ikan diharapkan dapat dimanfaatkan
oleh penerima bantuan untuk meningkatkan produktivitas penangkapan
dan mutu hasil tangkapan, sehingga pendapatan nelayan dapat meningkat.
Selanjutnya, untuk kelancaran pelaksanaan bantuan perlu ditetapkan
Petunjuk Teknis sebagai acuan.
2
2. Maksud dan Tujuan
Bantuan sarana penangkapan ikan dimaksudkan untuk memperkuat
armada perikanan tangkap nasional serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan. Sedangkan tujuan
yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
1. Stimulan untuk meningkatkan kapasitas usaha nelayan;
2. Meningkatkan jumlah kapal perikanan yang berkualitas dan
bersertifikat;
3. Meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan;
4. Meningkatkan mutu hasil tangkapan;
5. Meningkatkan pendapatan nelayan.
Petunjuk teknis pengadaan bantuan sarana penangkapan ikan
disusun untuk memberikan acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan bantuan sarana penangkapan ikan tahun anggaran
2016, yakni: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana
kegiatan, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra pelaksanaan
kegiatan, calon penerima bantuan dan pihak terkait lainnya.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan
Tahun 2016 meliputi:
1. penyusunan kelembagaan;
2. penetapan jumlah dan jenis bantuan;
3. penyusunan spesifikasi teknis bantuan;
4. identifikasi dan penetapan calon penerima bantuan;
5. pengadaan bantuan;
6. distribusi bantuan; dan
7. pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.
3
4. Pengertian
Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:
1. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan;
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan (koperasi primer), yang melakukan kegiatan usaha
penangkapan ikan;
3. Dinas adalah dinas provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab
di bidang kelautan dan perikanan;
4. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh kepala dinas
kabupaten/kota untuk memverifikasi usulan dari koperasi di
kabupaten/kota yang bersangkutan;
5. Tim Validasi adalah tim yang dibentuk oleh kepala dinas provinsi untuk
memvalidasi usulan dari tim verifikasi kabupaten/kota;
6. Tim Distribusi adalah tim yang bertugas mendampingi dalam distribusi
bantuan dari penyedia jasa sampai diterima oleh koperasi sesuai usulan
yang telah divalidasi oleh tim validasi;
7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada
Satuan Kerja (Satker) Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
9. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada
Satuan Kerja (Satker) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan
Ikan.
4
BAB II
PENYUSUNAN KELEMBAGAAN
Kelembagaan kegiatan persiapan dan pelaksanaan bantuan sarana
penangkapan ikan tahun 2016 sesuai Keputusan Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap No.B.10833/DJPT.2/PI.220.D2/XI/2015 tentang
Penanggung Jawab Persiapan dan Pelaksanaan Paket Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan T.A. 2016. Susunan kelembagaan beserta tugas dan
fungsinya sebagaimana pada tabel dan uraian sebagai berikut:
Tabel 1.1 Susunan Kelembagaan Pengadaan Paket Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan T.A. 2016
No Keanggotaan Jabatan
Pengarah: Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Penanggung jawab:
1 Identifikasi dan penetapan jumlah dan jenis paket bantuan sarana penangkapan ikan
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan
2 Identifikasi spesifikasi teknis dan pengadaan paket bantuan sarana penangkapan ikan
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3 Identifikasi dan penetapan calon penerima paket bantuan sarana penangkapan ikan
Direktur Kenelayanan
4 Distribusi paket bantuan sarana penangkapan ikan
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktur Pelabuhan Perikanan
Mitra: Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi/Kabupaten/Kota
1. Direktorat pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Direktorat
Pengendalian Penangkapan Ikan
Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam melakukan identifikasi
dan penetapan jumlah dan jenis paket bantuan sarana penangkapan
ikan sebagai berikut:
a. Mempersiapkan data potensi SDI yang masih dapat dimanfaatkan
untuk setiap WPP NRI;
5
b. Mempersiapkan data alokasi alat penangkapan ikan yang masih
dapat ditambahkan untuk setiap WPP NRI;
c. Merekomendasikan jenis dan jumlah paket bantuan sarana
penangkapan ikan per kabupaten/kota yang dapat diadakan pada
setiap WPP NRI;
d. Mempersiapkan sistem informasi perizinan kapal daerah yang
digunakan untuk penerbitan izin Surat Izin Usaha Penangkapan
(SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan (SIKPI).
2. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam melakukan identifikasi
spesifikasi teknis dan pengadaan paket bantuan sarana penangkapan
ikan sebagai berikut:
a. Mempersiapkan spesifikasi teknis paket bantuan sarana
penangkapan ikan sesuai dengan rekomendasi;
b. Melaksanakan pengadaan bantuan sarana penangkapan ikan;
3. Direktorat Kenelayanan
Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam melakukan identifikasi
dan penetapan calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan:
a. Mempersiapkan data calon penerima paket bantuan sarana
penangkapan ikan;
b. Melakukan verifikasi terhadap calon penerima paket bantuan
sarana penangkapan ikan;
c. Merekomendasikan calon penerima paket bantuan sarana
penangkapan ikan;
4. Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat
Pelabuhan Perikanan
Bertanggung jawab sebagai koordinator dalam distribusi paket bantuan
sarana penangkapan ikan:
a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan
dimana calon penerima paket bantuan sarana penangkapan ikan
berdomisili;
b. Mendistribusikan paket bantuan sarana penangkapan ikan kepada
calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan.
6
5. Dinas Provinsi
a. Melakukan validasi usulan paket bantuan yang sudah diverifikasi
oleh Dinas Kabupaten/Kota;
b. Melakukan pendampingan proses pendistribusian paket bantuan
sarana penangkapan ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap ke penerima bantuan yang berada di wilayahnya;
c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pembinaan operasional paket
bantuan;
d. Menerbitkan izin atau berkoordinasi dengan instansi penerbit izin di
daerah dalam rangka penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI.
Gambar 1.1 Alur Pengadaan Paket Bantuan Sarana Penangkapan Ikan
TA. 2016
LKPP
1.Data armada penangkapan ikan dan hasil
Tangkapan ikan per kab/kota
2.Data ketersediaan alokasi per WPP
3.Data terkait lainnya (usulan dari daerah, jumlah koperasi, lokasi
prioritas dll)
Dit. KAPI
Survei Identifikasi
Spesifikasi Teknis
Proses E-
procurement
Proses E-katalog bersama LKPP
Dit. Kenelayanan
Identifikasi dan Pengusulan Calon
Penerima
Penyedia Jasa
Kapal dan Alat Penangkapan ikan
Dinas Prov/Kab/Kota dan Koperasi
Dit. PP dan SetDit
Pendampingan Distribusi dan BAST
Dit. PSDI Dit. PPI
Komposisi Bantuan Kapal dan API per Kab./Kota: 1. Jenis Kapal dan API 2. Jumlah Kapal dan
API
7
6. Dinas Kabupaten/Kota
a. Melakukan identifikasi kebutuhan paket bantuan sarana
penangkapan ikan dan verifikasi calon penerima paket bantuan di
tingkat Kabupaten/Kota;
b. Mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, serta calon penerima paket
bantuan di wilayahnya;
c. Melakukan pendampingan proses pendistribusian paket bantuan
kapal perikanan kepada penerima yang berada di wilayahnya;
d. Menerima paket bantuan alat penangkapan ikan dari Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap untuk selanjutnya didistribusikan
kepada penerima;
e. Menerbitkan atau berkoordinasi dengan instansi penerbit Bukti
Pencatatan Kapal (BPK) untuk paket bantuan kapal < 5 GT;
f. Menyampaikan laporan pemanfaatan paket bantuan secara berkala
kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan
kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
Selanjutnya, merujuk Pasal 12 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum
Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan
dan Perikanan, penerima bantuan sarana penangkapan ikan ditetapkan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).
8
BAB III
PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BANTUAN
Penetapan jumlah dan jenis bantuan sarana penangkapan ikan
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan/stok sumber daya ikan
serta mempertimbangkan variabel-variabel terkait lainnya.
Data yang dibutuhkan berasal dari Balitbang KP, Setjen KKP, serta
seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang
dianalisis secara bersama-sama dengan koordinator Direktorat Pengelolaan
Sumber Daya Ikan dan Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan. Sumber
data sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.1 Variabel yang Digunakan dalam Penghitungan Alokasi
Bantuan
No Variabel yang Digunakan Sumber Data
1 Alokasi SDI Balitbang KP
2 Produksi dan armada perikanan Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Ketersediaan koperasi Dit. Kenelayanan
4. Proposal/usulan Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dihimpun dari daerah
5. Lokasi prioritas Setjen KKP/Setditjen Perikanan Tangkap
6. Lokasi eks pukat Tarik Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
7. Lokasi eks kapal buatan luar negeri
Dit. Pengendalian Penangkapan Ikan
8. Alokasi bantuan kapal dari DAK TA. 2016
Setditjen Perikanan Tangkap
9. Kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan sejenis tahun sebelumnya (Inka Mina/Mina Maritim)
Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Alokasi sumber daya ikan diperoleh dari hasil analisis Ditjen
Perikanan Tangkap dan Balitbang KP dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pemberian alokasi berdasarkan ketersediaan kelompok sumber daya
ikan di masing-masing WPP-NRI.
9
2. Alokasi yang diberikan berdasarkan jumlah alat penangkapan ikan
yang sesuai dengan masing-masing kelompok sumber daya ikan
(standar alat penangkapan ikan), jumlah alat penangkapan ikan
identik dengan jumlah armada.
3. Alokasi alat penangkapan ikan yang berpeluang untuk di tambah
dijumlahkan dari semua SDI di seluruh WPP-NRI
4. Dihitung proporsi masing-masing alat penangkapan ikan yang masih
berpeluang per WPP-NRI terhadap jumlah totalnya
5. Hasil proporsi masing-masing alat penangkapan ikan per SDI setiap
WPP-NRI dikalikan dengan jumlah total kapal bantuan.
Selanjutnya hasil analisis alokasi sumber daya ikan per WPP
dijabarkan ke dalam alokasi per kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan variabel terkait seperti jumlah produksi dan jumlah
armada perikanan.
Alokasi bantuan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan
disandingkan dengan variabel lainnya sebagaimana diuraikan di atas
untuk rancangan final. Selanjutnya, rancangan dimaksud diuji dengan
melibatkan para pihak seperti unit kerja terkait lingkup KKP, pemerintah
daerah, akademisi, dan LSM.
Pengaruh setiap variabel terhadap perhitungan sebagaimana pada
tabel berikut.
Tabel 3.2 Pengaruh setiap Variabel terhadap Penghitungan Alokasi
Bantuan
No Variabel yang Digunakan Pengaruh terhadap Perhitungan
1 Alokasi SDI Alokasi awal per WPP
2 Produksi dan armada
perikanan
Membagi alokasi awal per WPP menjadi
per kabupaten/kota
3. Ketersediaan koperasi Jika tidak ada koperasi, alokasi awal
dihapus (menjadi nol)
4. Proposal/usulan Menghidupkan alokasi
5. Lokasi prioritas Menambah dan menghidupkan alokasi
termasuk jika belum ada koperasi.
6. Lokasi eks pukat Tarik Menambah dan menghidupkan alokasi
bantuan alat penangkapan ikan
10
No Variabel yang Digunakan Pengaruh terhadap Perhitungan
termasuk jika belum ada koperasi.
7. Lokasi eks kapal buatan luar
negeri
Menambah dan menghidupkan alokasi
bantuan kapal perikanan termasuk jika
belum ada koperasi. Dengan catatan
koperasi harus ditumbuhkan di tahun
2016 sesuai dengan alokasi yang
diberikan
8. Alokasi bantuan kapal dari
DAK TA. 2016
Mengurangi alokasi bantuan kapal
perikanan TA. 2016 apabila alokasi kapal
perikanan dari DAK sudah banyak
9. Kinerja kabupaten/kota
dalam pelaksanaan kegiatan
sejenis tahun sebelumnya
(Inka Mina/Mina Maritim)
Mengurangi alokasi untuk
kabupaten/kota yang berkinerja kurang
baik.
Proses penghitungan alokasi bantuan kapal perikanan sebagaimana
Gambar 3.1, sedangkan proses penghitungan alokasi bantuan Alat
Penangkapan Ikan sebagaimana Gambar 3.2.
Gambar 3.1 Proses penghitungan alokasi bantuan kapal perikanan
TA. 2016
11
Gambar 3.2 Proses penghitungan alokasi bantuan alat penangkapan ikan
TA. 2016
12
BAB IV
SPESIFIKASI TEKNIS BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
Spesifikasi teknis bantuan sarana penangkapan ikan dibuat dengan
memperhatikan karakteristik seluruh wilayah perairan Indonesia dan
kearifan lokal. Proses identifikasi dan penyusunannya dilakukan melalui
survei yang mewakili 11 WPP-NRI, pembahasan yang melibatkan pihak
terkait dan selanjutnya disusun spesifikasi teknis dengan
mempertimbangkan kekhasan wilayah perairan.
Berdasarkan pertimbangan di atas, calon penerima melalui Dinas
setempat dapat mengusulkan spesifikasi teknis yang sesuai dengan
karakteristik perairan wilayahnya dan kearifan lokal. Spesifikasi teknis
dalam pedoman teknis ini meliputi:
A. Spesifikasi teknis bantuan kapal perikanan
B. Spesifikasi teknis bantuan alat penangkapan ikan (API)
A. Spesifikasi Teknis Bantuan Kapal Perikanan
1. Metode identifikasi dan penyusunan spesifikasi teknis bantuan kapal
perikanan
Penyusunan desain dan spesifikasi teknis kapal perikanan dilakukan
dengan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Pembentukan Tim Desain Kapal Perikanan yang melibatkan unsur
Direktorat KAPI, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), PT. PAL Indonesia,
Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang, Badan Penelitian
dan Pengembangan Teknologi (BPPT) dan Perguruan Tinggi;
b. Survei spesifikasi teknis, desain dan harga kapal perikanan yang
dilakukan antara lain, di 7 (tujuh) daerah penyebaran koloni kapal
perikanan di seluruh WPP-NRI, sentra nelayan dan galangan kapal;
c. Pembahasan survei dan penyusunan proven desain kapal perikanan
berukuran <5 GT, 5 GT, 10 GT, 20 GT dan 30 GT oleh Tim Desain
Kapal Perikanan. Proven desain disusun dengan mempertimbangkan
karakteristik wilayah perairan dan kearifan lokal. Bentuk lambung
kapal dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kriteria
kapal ikan, antara lain ruang muat luas, mudah loading-unloading
ikan, olah gerak (maneuverability) dan stabilitas yang baik sesuai
dengan ketentuan laik laut sehingga mampu menjaga kenyamanan
dan keselamatan ABK selama beroperasi dan berlayar dalam setiap
13
kondisi perairan. Atas dasar itu, maka optimalisasi rancangan
dipilih bentuk lambung tipe “U” dan tipe “V”.
d. Pengesahan proven desain dilakukan oleh BKI, selanjutnya
digunakan untuk proses sertifikasi kapal perikanan. Tujuan dari
proses sertifikasi ini adalah agar kapal dapat diasuransikan dan
diagunkan oleh penerima bantuan di lembaga keuangan bank atau
non-bank untuk pengembangan usaha.
e. Desain dan spesifikasi teknis sekurang-kurangnya terdiri dari:
1) Spesifikasi teknis;
2) Gambar rencana umum (general arrangement);
3) Gambar rencana garis (lines plan);
4) Gambar penampang melintang (midship section);
5) Gambar rencana konstruksi (construction profile);
6) Gambar ruang mesin (engine room).
f. Konstruksi kapal, permesinan, dan perlengkapan kapal mengacu
pada peraturan BKI tahun 2015 tentang Kapal Perikanan Berbahan
Fiberglass dan Kayu dengan Panjang sampai 24 Meter.
2. Ketentuan Pokok Standar Desain
a. Bentuk Lambung dan Ukuran Utama Kapal Perikanan
Bentuk lambung dan ukuran utama kapal perikanan sebagaimana
tersaji pada tabel berikut.
Tabel 4.1 Bentuk Lambung dan Ukuran Utama Kapal Perikanan
No Ukuran Kapal (GT)
Bentuk Kapal
Ukuran Utama (M) Tipe Kapal
Alat Bantu Panjang
(LoA) Lebar (Bmax)
Tinggi Sarat
1. < 5 GT Bentuk “V” Pump Boat
8,25 0,85 0,60 0,40 - -
2. < 5 GT Bentuk “V” 9,50 2,30 0,90 0,40 - -
3. < 5 GT Bentuk “V”
Haluan Tinggi
10,00 1,20 0,90 0,40 - -
4. < 5 GT Bentuk “V”
Katir 10,30 1,20 0,90 0,40 - -
5. < 5 GT Bentuk “V” Tanpa Katir
10,30 1,20 0,90 0,40 - -
6. < 5 GT Bentuk “U”
Katir 10,00 1,20 0,90 0,40 - -
7. 5 GT Bentuk “U” 11,00 2,60 0,95 0,60 Multi
Purpose -
14
No
Ukuran
Kapal (GT)
Bentuk Kapal
Ukuran Utama (M)
Tipe Kapal
Alat Bantu Panjang
(LoA) Lebar (Bmax)
Tinggi Sarat
8. 5 GT Bentuk “V” 11,00 2,60 0,95 0,60 Multi
Purpose -
9. 10 GT Bentuk “U” 13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose Net
Hauler
10. 10 GT Bentuk “U” 13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose Line
Hauler
11. 10 GT Bentuk “U” 14,25 2,80 1,45 1,00 Pole and
Line -
12. 10 GT Bentuk “U”
Haluan Tinggi
13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose
Net Hauler atau Line
Hauler
13. 10 GT Bentuk “V” 13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose Net
Hauler
14. 10 GT Bentuk “V” 13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose Line
Hauler
15. 10 GT Bentuk “V” 14,25 2,80 1,45 1,00 Pole and
Line -
16. 10 GT Bentuk “V”
Haluan Tinggi
13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose
Net Hauler atau Line
Hauler
17. 20 GT Bentuk “V” 17,00 3,60 1,90 1,30 Multi
Purpose Net
Hauler
18. 20 GT Bentuk “V” 17,00 3,60 1,90 1,30 Multi
Purpose Line
Hauler
19. 20 GT Bentuk “V” 18,00 3,60 1,90 1,30 Pole and
Line -
20. 20 GT Bentuk “V”
Haluan
Tinggi
17,00 3,60 1,90 1,30 Multi
Purpose
Net Hauler atau Line
Hauler
21. 30 GT Bentuk “V” 20,00 4,30 2,00 1,35 Multi
Purpose Net
Hauler
22. 30 GT Bentuk “V” 20,00 4,30 2,00 1,35 Multi
Purpose Line
Hauler
23. 30 GT Bentuk “V” 21,20 4,30 2,00 1,35 Pole and
Line -
24 30 GT Bentuk “V”
Haluan Tinggi
21,00 4,30 2,00 1,35 Multi
Purpose
Net Hauler atau Line
15
No
Ukuran
Kapal (GT)
Bentuk Kapal
Ukuran Utama (M)
Tipe Kapal
Alat Bantu Panjang
(LoA) Lebar (Bmax)
Tinggi Sarat
Hauler
25. 30 GT Bentuk “V” 20,00 4,30 2,00 1,35
Pengangkut
dengan Freezer
-
3. Spesifikasi Teknis Bantuan Kapal Penangkapan Ikan
a. Lambung Kapal
Konstruksi lambung (hull) terbuat dari bahan marine fiberglass
sesuai ketentuan yang berlaku bagi pembangunan kapal dan sesuai
dengan standard klas yang dicetak dengan sistem hand lay-up.
Jumlah ketebalan laminasi setiap bagian serta pengerjaannya
mengikuti ketentuan BKI. Pembagian ruangan dan bagian-bagian
konstruksi kapal seperti penguat, gading, balok dan lain-lain, ukuran
dan tebalnya laminasi dibuat sesuai dengan ketentuan kelas, seperti
pada gambar rencana umum, midship section dan konstruksi profile.
Pekerjaan pembuatan bagian-bagian kapal yang tidak diatur dalam
ketentuan yang ada maka pekerjaan tersebut akan dilakukan sesuai
dengan pelaksanaan yang lazim dalam pembangunan kapal
fiberglass.
b. Permesinan
Mesin yang dipergunakan adalah mesin laut (marine engine) dalam
kondisi baru, tidak menggunakan mesin modifikasi, baik untuk
mesin utama maupun mesin bantu. Pokok – pokok kriteria standar
mesin induk antara lain sebagai berikut:
1) Mesin Outboard: (a) Mesin induk berdaya 5 - 40 HP (Horse power);
(b) Sertifikasi tipe mesin dari BKI (Marine Engine BKI Class Type
Approval);
2) Mesin Inboard: (a) Daya Mesin:
- 35 s.d < 60 HP untuk kapal ukuran 5 GT - 60 s.d <100 HP untuk kapal ukuran 10 GT - 100 s.d <140 HP untuk kapal ukuran 20 GT
- 140 s.d 180 HP untuk kapal ukuran 30 GT (b) Mesin induk lengkap dengan gearbox;
(c) Sertifikasi tipe mesin dari BKI (marine engine BKI class type approval);
16
c. Kelistrikan Kapal
Pembangkit listrik kapal wajib menggunakan genset dan instalasi
listrik marine used dalam kondisi baru dan juga dapat digunakan
untuk mendukung kebutuhan operasional kapal.
d. Perlengkapan Kapal
Perlengkapan kapal dipasang berdasarkan pertimbangan
keselamatan pelayaran dan keberhasilan operasi penangkapan ikan.
Identifikasi kebutuhan perlengkapan kapal dalam rangka
keselamatan pelayaran, baik jenis, persyaratan teknis maupun
jumlah, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
e. Alat Bantu Penangkapan Ikan
Instalasi alat bantu penangkapan ikan adalah instalasi alat yang
digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan
ikan berdasarkan pertimbangan teknis pengoperasian alat
penangkapan ikan. Identifikasi kebutuhan alat bantu penangkapan
ikan, baik jenis, persyaratan teknis maupun jumlahnya harus
mengacu pada teknik penangkapan ikan yang akan dilakukan. Pada
dasarnya, pengadaan alat bantu penangkapan ikan ditujukan untuk
meningkatkan efektifitas operasi penangkapan ikan.
f. Alat Komunikasi dan Navigasi
Peralatan navigasi pada kapal terdiri dari peralatan navigasi
konvensional dan modern. Keputusan tentang penggunaan
peralatan komunikasi dan navigasi, baik jenis dan spesifikasinya
ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan teknis dan
peraturan yang berlaku.
g. Pengujian Kapal
1) Inclining Test
Untuk mendapatkan titik berat kapal setelah kapal selesai
dibangun, galangan kapal pembangun harus melakukan inclining
test minimal satu unit untuk satu tipe kapal dengan catatan pada
tipe kapal yang sama tidak mengalami suatu perubahan yang
besar. Biaya inclining test di luar harga kapal.
2) Testing
Material dan peralatan utama yang akan dipasang di kapal harus
sudah dilakukan pengetesan oleh pabrik pembuat. Harbor
Acceptance Test dilakukan di galangan kapal pembangun untuk
17
pengetesan yang berkaitan dengan instalasi motor pokok dan
peralatan utama lainnya.
3) Uji Coba Berlayar (Sea Trial)
Sea trial dilakukan 1 (satu) kali, oleh galangan kapal pembangun
setelah kapal selesai dibangun.
Sea trial yang dilakukan mencakup aspek :
(a) Kecepatan
(b) Olah gerak
(c) Stabilitas
(d) Percobaan pelayaran kapal (minimal 2 jam dengan kecepatan
jelajah)
h. Serah Terima Kapal
Setelah kapal selesai dibangun, diadakan uji coba berlayar (sea trial)
dan siap untuk diserahterimakan maka ada beberapa hal yang
harus dipenuhi oleh pihak galangan :
1) Dokumen Kapal
Kapal akan dilengkapi dengan surat-surat kapal dan dokumen:
(a) Berita acara serah terima kapal (b) Berita acara sea trial lengkap dengan laporannya.
(c) Daftar inventarisasi kapal dan berita acara serah terima inventaris.
(d) Buku Petunjuk (manual book) mesin induk, mesin bantu,
peralatan navigasi/komunikasi. (e) Gambar-gambar (sketch) perubahan apabila ada.
(f) Surat Keterangan Pembangunan atau Sertifikat Galangan.
2) Pengenalan/Orientasi Kapal
Galangan akan memberikan pengenalan/orientasi kapal terhadap
anak buah kapal yang akan mengoperasikan kapal sebelum serah
terima dan dapat dilakukan di galangan atau dilokasi calon
penerima kapal.
18
Dokumen dan Perizinan Kapal Penangkapan Ikan dan
Pengangkut ikan
Dokumen Usaha Perikananan Tangkap adalah dokumen yang harus
dimiliki pemilik usaha perikanan tangkap sebelum melakukan
kegiatan usaha perikanan tangkap. Dokumen ini mengatur jumlah
kapal per satuan ukuran kapal dan per jenis alat penangkap ikan
yang dapat digunakan dalam kegiatan penangkapan atau
pengangkutan ikan.
Dokumen Kapal Perikanan adalah dokumen izin kapal
penangkap/pengangkut ikan yang digunakan untuk dapat
mengoperasionalkan kegiatan penangkapan/pengangkutan ikan.
Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan dan atau Dinas dapat diproses setelah
kapal tersebut memiliki dokumen kapal yang diterbitkan oleh
Kementerian Perhubungan dan atau Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota. Dokumen kapal yang diterbitkan oleh
Kementerian Perhubungan meliputi dokumen kepemilikan kapal,
pengukuran kapal dan dokumen kebangsaan kapal.
a. Jenis-Jenis Dokumen Kapal Perikanan
Dokumen kapal perikanan merupakan salah satu faktor penting
dalam mendukung keberhasilan program pengadaan kapal
perikanan bantuan pemerintah tahun anggaran 2016. Dokumen
kapal yang harus dimiliki kapal perikanan meliputi:
1. Dokumen Usaha Perikanan Tangkap adalah berupa Surat Izin
Usaha Perikanan (SIUP):
Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.
2. Dokumen Kapal Perikanan:
1) Surat Persetujuan Pembangunan Kapal Perikanan.
Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.
2. Surat Ukur Kapal (SU);
Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan
atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya.
3) Dokumen Gross Akta (GA):
Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan
atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya.
4) Sertifikat Kelaikan Kapal;
19
Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan
atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya.
5) Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Besar/ Kecil);
Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan
atau Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangannya.
6) Buku Kapal Perikanan (BKP);
Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.
7) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan (SIKPI)
Dokumen ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan
Perikanan atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.
b. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Kapal Perikanan
Tata cara pengajuan dokumen kapal bantuan sebagaimana
tersaji pada tabel berikut:
20
Tabel. 4.2 Dokumen dan Perizinan Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkut Ikan
No Jenis Dokumen Persyaratan Penerbit Waktu
Pengajuan Pemohon
Ukuran Kapal (GT)
Penangkap Pengang
-kut
< 5 6 7–30 7–30
1 Surat Izin Usaha
Perikanan (SIUP)
Ket: SIUP kapal
ukuran 10-30 GT diterbitkan
oleh Pemerintah
Provinsi dengan
mempertimbang
-kan alokasi
nasional
a. Permohonan penerbitan SIUP;
b. Rencana usaha meliputi
rencana investasi, rencana
kapal, dan rencana operasional
(opsional); c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) pemilik kapal
atau perusahaan/koperasi;
d. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) pemilik kapal
atau penanggung jawab perusahaan/koperasi;
e. Surat keterangan domisili
usaha;
f. Fotokopi akta pendirian
perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
g. Surat pernyataan bermeterai
cukup dari pemilik kapal atau
penanggung jawab perusahaan
yang menyatakan:
1) Kesanggupan membangun atau memiliki UPI atau
bermitra dengan UPI yang
telah memiliki Sertifikat
Kelayakan Pengolahan
(SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
2) Kesediaan mematuhi dan
Dinas Provinsi/
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
melalui Sistem Informasi
Perizinan Kapal
Daerah (Simkada)
Setelah
Penetapan
Koperasi
Penerima
Bantuan
Koperasi
Penerima
Bantuan
21
No Jenis Dokumen Persyaratan Penerbit Waktu
Pengajuan Pemohon
Ukuran Kapal (GT)
Penangkap Pengang
-kut
< 5 6 7–30 7–30
melaksanakan semua ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
3) Kebenaran data dan
informasi yang
disampaikan.
Ket: Persyaratan lebih lanjut dapat disesuaikan dengan
peraturan daerah masing-masing
2 Persetujuan
Pengadaan Kapal
a. Permohonan;
b. Fotokopi SIUP;
c. Fotokopi gambar rencana umum (general arrangement);
d. Spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan
digunakan;
e. Surat keterangan dari galangan
kapal;
f. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan
bahwa:
- dokumen yang disampaikan
benar adanya;
- Bersedia diperiksa fisik
keberadaan dan/atau keadaan kapal tersebut;
- Bukan modifikasi kapal eks.
asing dan/atau kapal eks.
pelaku IUU Fishing.
Dinas Provinsi/
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
Setelah
Penerbitan
SIUP
Koperasi
Penerima
Bantuan
22
No Jenis Dokumen Persyaratan Penerbit Waktu
Pengajuan Pemohon
Ukuran Kapal (GT)
Penangkap Pengang
-kut
< 5 6 7–30 7–30
3 Surat Ukur a. Permohonan penerbitan surat ukur;
b. Bukti hak milik atas kapal
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan;
Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud bagi
kapal bangunan baru yang
dibuat oleh galangan:
- kontrak pembangunan
kapal;
- berita acara serah terima
kapal; dan
- Surat Keterangan
Galangan.
c. Identitas pemilik (KTP dan atau
anggaran dasar perusahaan
dan perubahannya berikut
pengesahan kumham-nya)
d. Gambar-gambar kapal yang
diperlukan dalam rangka
pelaksanaan pengukuran
kapal.
Kantor Kesyabandaran
dan Otoritas
Pelabuhan
(KSOP) Ditjen.
Perhubungan
Laut, Kementerian
Perhubungan
Setelah Penerbitan
RTKP dan
pembangunan
kapal paling
sedikit secara
fisik telah mencapai
tahap
penyelesaian
bangunan
lambung, geladak
utama, dan
seluruh
bangunan
atas.
Koperasi Penerima
Bantuan
4 Grosse Akta a. Permohonan penerbitan Grosse
Akta;
b. Kontrak pembangunan kapal;
a. Berita acara serah terima
kapal; b. Surat Keterangan Galangan;
Kantor
Kesyabandaran
dan Otoritas
Pelabuhan
(KSOP) Ditjen. Perhubungan
Setelah
Penerbitan
Surat Ukur
Koperasi
Penerima
Bantuan
23
No Jenis Dokumen Persyaratan Penerbit Waktu
Pengajuan Pemohon
Ukuran Kapal (GT)
Penangkap Pengang
-kut
< 5 6 7–30 7–30
c. Identitas pemilik; d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. Surat ukur; dan
f. Bukti pelunasan bea balik
nama kapal sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Laut, Kementerian
Perhubungan
5 Surat Tanda Kebangsaan
Kapal (Pas Besar)
a. Permohonan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal;
b. Fotokopi grosse akta
pendaftaran kapal atau grosse
akta balik nama kapal;
c. Fotokopi Surat Ukur; dan d. Surat keterangan dari pemilik
kapal mengenai data dan
penggunaan kapal.
Kantor Kesyabandaran
dan Otoritas
Pelabuhan
(KSOP) Ditjen.
Perhubungan Laut,
Kementerian
Perhubungan
Setelah Penerbitan
Grosse Akta
Koperasi Penerima
Bantuan
6 Surat Tanda
Kebangsaan
Kapal (Pas Kecil)
a. Permohonan penerbitan Surat
Tanda kebangsaan Kapal;
b. Kontrak pembangunan kapal;
c. Berita acara serah terima kapal;
d. Surat keterangan galangan;
e. Identitas pemilik; dan
f. Surat keterangan mengenai
data ukuran dan tonase kapal yang diterbitkan oleh
Syahbandar;
Dinas
Perhubungan
Kab/kota
Setelah
Penerbitan
RTKP
Koperasi
Penerima
Bantuan
7 Sertifikat
Kelaikan dan
Pengawakan
Kapal Penangkap
Ikan
- Surat permohonan penerbitan
Sertifikat Kelaikan dan
Pengawakan Kapal Penangkap
Ikan
- Sertifikat Kelaikan dan
Kantor
Kesyabandaran
dan Otoritas
Pelabuhan
(KSOP) Ditjen. Perhubungan
Setelah
Penerbitan
Grosse Akta
Koperasi
Penerima
Bantuan
24
No Jenis Dokumen Persyaratan Penerbit Waktu
Pengajuan Pemohon
Ukuran Kapal (GT)
Penangkap Pengang
-kut
< 5 6 7–30 7–30
Pengawakan Kapal Penangkap
Ikan Sebelumnya
- Surat Ukur Tetap
- Surat Laut / Pas Besar /
Grosse Akta
- Laporan Pemeriksaan a.
Docking / Pengeringan /
Bulider Certificate b.
Konstruksi c. Perlengkapan d.
Radio
- Sertifikat Garis Muat
- Rekomendasi Pengesahan
Gambar
- Kapal Klas (Sertifikat Lambung,
Mesin, Load Line)
Laut, Kementerian
Perhubungan
8 Buku Kapal
Perikanan (BKP) 1) Permohonan penerbitan BKP;
2) Fotokopi SIUP; 3) Fotokopi bukti kepemilikan
kapal (grosse akta untuk kapal
> 7 GT);
4) Fotokopi KTP pemilik kapal/
penanggung jawab
perusahaan/ koperasi; 5) Fotokopi surat ukur kapal
(untuk kapal > 7 GT);
6) Fotokopi surat tanda
kebangsaan kapal (Pas
Besar/Surat Laut untuk kapal > 7 GT dan Pas Kecil untuk
kapal 6 GT);
Dinas Provinsi/
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
Setelah
Penerbitan Dokumen
Kapal (surat
ukur, pas
besar,
sertifikat
kelaikan dan pengawakan
kapal dan
grosse akta)
Koperasi
Penerima Bantuan
25
No Jenis Dokumen Persyaratan Penerbit Waktu
Pengajuan Pemohon
Ukuran Kapal (GT)
Penangkap Pengang
-kut
< 5 6 7–30 7–30
7) Fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal
penangkap ikan atau fotokopi
sertifikat keselamatan untuk
kapal pengangkut ikan (untuk
kapal > 7 GT);
8) Foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10
cm sebanyak 2 lembar
(berwarna);
9) Surat Persetujuan Pengadaan
Kapal Perikanan; 10) Laporan pemeriksaan fisik
kapal perikanan;
11) Surat pernyataan bermeterai
cukup yang menyatakan
bertanggung jawab atas
kebenaran data dan informasi yang disampaikan
9 Surat Izin
Penangkapan
Ikan (SIPI)
Ket: SIPI kapal ukuran
10-30 GT
diterbitkan oleh
Pemerintah
Provinsi
a. Permohonan penerbitan SIPI;
b. Fotokopi SIUP;
c. Fotokopi grosse akta dengan
menunjukkan aslinya (untuk
kapal > 7 GT) dan fotokopi buku kapal perikanan;
d. Fotokopi Pas Kecil (untuk kapal
6 GT);
e. Spesifikasi teknis alat
penangkapan ikan yang
digunakan; f. Fotokopi gambar rencana
umum kapal (general
Dinas Provinsi/
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
melalui Sistem Informasi
Perizinan Kapal
Daerah (Simkada)
Setelah
Penerbitan
BKP
Koperasi
Penerima
Bantuan
26
No Jenis Dokumen Persyaratan Penerbit Waktu
Pengajuan Pemohon
Ukuran Kapal (GT)
Penangkap Pengang
-kut
< 5 6 7–30 7–30
arrangement);
g. Data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam
lampiran;
h. Rencana target spesies
penangkapan ikan;
i. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau
penanggung jawab
perusahaan/ koperasi yang
menyatakan:
1) Kesanggupan untuk
menjaga kelestarian sumber daya ikan dan
lingkungannya; 2) Kesanggupan mengisi log
book sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan; 3) Kesanggupan menggunakan
nakhoda dan ABK
berkewarganegaraan
Indonesia sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan; 4) Kebenaran data dan
informasi yang
disampaikan.
Ket: Persyaratan lebih lanjut
dapat disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing
27
No Jenis Dokumen Persyaratan Penerbit Waktu
Pengajuan Pemohon
Ukuran Kapal (GT)
Penangkap Pengang
-kut
< 5 6 7–30 7–30
10 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
(SIKPI)
SIKPI kapal
ukuran
10-30 GT diterbitkan oleh
Pemerintah
Provinsi
a. Permohonan penerbitan SIKPI; b. Fotokopi SIUP; c. Fotokopi grosse akta dengan
menunjukkan aslinya dan
fotokopi buku kapal perikanan;
d. Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);
e. Data kapal dengan format
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran
f. Surat pernyataan bermeterai
cukup dari pemilik kapal atau
penanggung jawab perusahaan perikanan yang menyatakan:
1) Kesanggupan menerima,
membantu kelancaran
tugas, dan menjaga
keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer);
2) Kesanggupan menggunakan
1 (satu) orang tenaga kualiti
control yang memiliki
sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);
3) Kesanggupan untuk
menjaga kelestarian sumber
daya ikan dan
lingkungannya;
4) Kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK
berkewarganegaraan
Dinas Provinsi/ Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
melalui Sistem
Informasi
Perizinan Kapal Daerah (Simkada)
28
No Jenis Dokumen Persyaratan Penerbit Waktu
Pengajuan Pemohon
Ukuran Kapal (GT)
Penangkap Pengang
-kut
< 5 6 7–30 7–30
Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
5) kesanggupan
merealisasikan
pembangunan, kepemilikan
UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki
Sertifikat Kelayakan
Pengolahan (SKP) bagi
usaha perikanan tangkap
terpadu; 6) kebenaran data dan
informasi yang
disampaikan.
10 Bukti Pencatatan
Kapal
1) Fotokopi KTP dengan
menunjukkan aslinya;
2) Spesifikasi teknis alat
penangkapan ikan; dan 3) Surat pernyataan bermeterai
cukup yang menyatakan:
a) kapal yang digunakan hanya
1 (satu) unit dengan ukuran
paling besar 5 (lima) GT yang dibuktikan dengan surat
tukang atau surat galangan;
b) kesanggupan untuk
melaporkan hasil tangkapan
ikan
Dinas kab/kota/
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
Setelah
Penerbitan
Dokumen
Kapal (pas kecil)
Koperasi
Penerima
Bantuan
29
A. Alur Proses Dokumen Kapal Secara Umum
Gambar 4.1. Bagan alir proses dokumen kapal secara umum
30
B. Alur Proses Dokumen Kapal Ukuran 7 – 30 GT
Gambar 4.2. Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal
bantuan ukuran 7-30 GT
Koperasi Penerima Bantuan
Ditjen Perikanan Tangkap
Ditjen Perhubungan Laut
Dinas Provinsi
31
C. Alur Proses Dokumen Kapal Ukuran 6 GT
Gambar 4.3. Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran 6 GT
Koperasi Penerima Bantuan
Ditjen Perikanan Tangkap
Dinas Perhubungan Kab/Kota
Dinas Provinsi
32
D. Alur Proses Dokumen Kapal Ukuran ≤ 5 GT
Gambar 4.4. Bagan alir proses penerbitan dokumen dan perizinan kapal bantuan ukuran ≤ 5 GT
Koperasi Penerima Bantuan
Ditjen Perikanan Tangkap
Dinas Perhubungan Kab/Kota
Dinas Kab/Kota
33
B. Spesifikasi Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan
1. Metode identifikasi dan penyusunan spesifikasi teknis bantuan alat
penangkapan ikan
Tahapan identifikasi spesifikasi teknis dan desain alat penangkapan
ikan (API), sebagai berikut:
a) Pembentukan Tim Identifikasi dan Tim Pembahas spesifikasi
teknis dan desain API yang melibatkan unsur Direktorat KAPI,
BBPI Semarang dan perguruan tinggi;
b) Tim menyusun panduan survei dan formulir identifikasi spesifikasi
teknis, desain dan harga API yang menjadi acuan tim untuk survei
di lapangan;
c) Survei spesifikasi teknis, desain dan harga API dari lokasi yang
mewakili keragaman dan karakteristik API di seluruh WPP NRI,
melibatkan perguruan tinggi, Balitbang KP dan BBPI Semarang;
d) Pembahasan hasil survei spesifikasi teknis dan desain API oleh tim
survei dan tim pembahas dilakukan untuk mengidentifikasi
karakteristik API yang ada di lapangan dan merumuskan
spesifikasi teknis dan desain API yang mewakili karakteristik WPP-
NRI;
e) Penentuan harga satuan masing-masing spesifikasi teknis dan
desain API dilakukan melalui survei harga API di tingkat pabrikan
(produsen jaring), distributor/toko dan nelayan;
f) Pembahasan penyusunan dan finalisasi spesifikasi teknis dan
desain API yang akan diadakan mengacu pada ketentuan Permen
KP No. Per. 02/MEN/2011 jo Permen KP No. 42/PERMEN-
KP/2014 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat
penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di WPP NRI.
2. Spesifikasi Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan
Proses identifikasi dan penyusunan spesifikasi teknis dan desain API
menghasilkan 40 spesifikasi teknis API yang akan diadakan sebagai
bantuan sarana penangkapan ikan tahun 2016.
Calon penerima melalui Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
mengusulkan spesifikasi teknis yang sesuai kondisi perairan, target
penangkapan dan kebiasaan nelayan setempat, dari 40 spesifikasi
teknis API yang tersedia.
34
a) Spesifikasi teknis Kelompok API Gill Net
No API
Spesifikasi Utama
GT Mesh
Size
(inch)
Mesh
Dept Bahan
Panjang
(m)
1. Gillnet Permukaan
4 140 PA Mono ø 0,40
mm
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
4 140 PA Monomulti 10 ply (Millenium)
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
4 140 PA Multi d/12
dilengkapi dengan saran
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
Gillnet Pertengahan
4 140 PA Multi d/12
dilengkapi dengan saran
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
4 140 PA Monomulti 10 ply (Millenium)
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
5,5 140 PA Multi d/21
dilengkapi dengan saran
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
Gillnet Dasar
4 70 PA Mono Ø 0,40
mm
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
4,5 52 PA Monomulti 10 ply (Millenium)
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
5,5 70 PA Mono Ø 0,40
mm
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
b) Spesifikasi teknis Kelompok API Bubu
No API
Spesifikasi Utama GT
Bahan PxLxT (cm) Ø Mulut
(cm) ∑ unit
2. Bubu Ikan Rangka Fe dilapisi
selang plastik, Ø 8
mm/ webbing PE
380 d/12 # 3 inch
95 x 75 x 45 40
100 < 5
200 > 5-10
300 < 30
Bubu
Rajungan
Rangka Fe dilapisi
plastik, Ø 4 mm
bagian bawah,
Ø3mm bagian atas)
Webbing PE 380
d/12 1.25 inch
Dimensi: Ø
48 cm,
tinggi 18 cm
Jendela
pelepasan
(4x4.5 cm)
100 < 5
300 > 5-30
35
c) Spesifikasi teknis Kelompok API Rawai Dasar
No API
Spesifikasi Utama GT
Bahan Main
Line Hook ∑ Hook
3. Rawai Dasar PA Monofilament
Ø 3 mm
Tinggi + 28
mm
GAP (Celah)
+11mm
1000 mata
pancing
< 5
2000 mata
pancing
> 5-10
4000 mata
pancing
> 10-30
d) Spesifikasi teknis Kelompok API Handline Tuna
No API
Spesifikasi Utama GT
Bahan Main
Line Hook ∑ Hook
4. Handline
tuna
PA
Monofilament
Ø 3 mm
tipe mata tiga tinggi
3.5 – 5 cm
5mata
pancing
< 5
10mata
pancing
> 5-10
15mata
pancing
> 10-30
e) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Tonda
No API
Spesifikasi Utama
GT Bahan
Main Line Hook ∑ Hook
5. Pancing Tonda bahan PA mono,
Ø 1,5 mm
tinggi 30 mm 7 mata
pancing
< 5
f) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Pole and Line
No API
Spesifikasi Utama
GT Bahan Joran Hook ∑ Hook
∑ API
per
6. Pole and line bambu utuh,
panjang 3 m Ø
pangkal bawah
40 mm, Ø ujung
10 mm
Tinggi
45 mm
1 mata
pancing
30 >5
36
BAB V
IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN
CALON PENERIMA BANTUAN
A. Kriteria Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan
Calon penerima bantuan sarana penangkapan ikan dalam bentuk
kapal perikanan adalah kelompok masyarakat berbadan hukum koperasi
atau kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki unit usaha
penangkapan ikan berbadan hukum koperasi. Bantuan kapal perikanan
diberikan kepada koperasi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi sebagai
berikut:
1. Koperasi Primer:
a. telah berdiri lebih dari 2 (dua) tahun harus memiliki Sertifikat
Nomor Induk Koperasi (NIK).
b. telah berdiri lebih dari 2 (dua) tahun dan melakukan Perubahan
Anggaran Dasar (PAD) terkait perubahan susunan pengurus dan
anggota yang berasal dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang
terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Usaha
Penangkapan Ikan (SIM PUPI) Direktorat Kenelayanan, harus
memiliki NIK.
c. berdiri kurang dari 2 (dua) tahun dan berasal dari Kelompok Usaha
Bersama (KUB) yang terdaftar di Sistem Informasi Manajemen
Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (SIM PUPI) Direktorat
Kenelayanan, harus memiliki NIK.
2. Jenis, kelompok dan sektor usaha koperasi:
a. Jenis koperasi : produsen, konsumen atau pemasaran.
b. Kelompok koperasi : KUD Mina, Serba Usaha, Perikanan atau Nelayan.
c. Sektor Usaha Koperasi : Perikanan
3. Melampirkan struktur organisasi dan daftar anggota;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi yang
masih aktif;
5. Memiliki unit usaha penangkapan ikan;
6. Memiliki minimal 20 orang anggota nelayan yang telah memiliki
identitas Kartu Nelayan.
37
B. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan
Pengusulan dan penetapan calon penerima bantuan terdiri dari 5
(lima) tahapan, yaitu :
1. Persiapan
2. Identifikasi
3. Pengusulan
4. Verifikasi dan Validasi
5. Penetapan
Setiap tahapan akan dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan
instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana skema
dibawah ini.
Gambar 5.1 Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon
Penerima Bantuan dan Peran Instansi Terkait
B.1 Persiapan
Pada tahap persiapan, instansi yang terlibat yaitu Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas
Kabupaten/Kota dan Dinas Koperasi atau yang membidangi Koperasi
Kabupaten/Kota.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi UKM, Dinas Provinsi/Kab/Kota, Dinas Koperasi Kab/Kota, Penyuluh, Masyarakat (Nelayan/KUB/Koperasi)
Dinas Provinsi/Kab/Kota, Dinas Koperasi UKM Kab/Kota dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Koperasi, Dinas Kab/Kota, Dinas Provinsi
Dinas Kab/Kota dan Dinas Provinsi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
38
Langkah persiapan kelembagaan calon penerima bantuan sebagai
berikut :
a) Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama-sama dengan
Kementerian Koperasi dan UKM mendorong/peningkatan status
kelembagaan dari KUB menjadi koperasi, memfasilitasi pembentukan
koperasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang
perkoperasian.
b) Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dalam rangka
penguatan kelembagaan KUB pada aspek administrasi, teknis-
manajemen dan keuangan. Penyuluh Perikanan melaksanakan fungsi
pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan KUB.
c) Dinas Kabupaten/Kota menetapkan KUB yang telah terdaftar di dalam
Database SIM PUPI untuk diusulkan menjadi Koperasi. Sedangkan
Penyuluh Perikanan mendampingi dalam persiapan pembentukan
koperasi.
d) Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Koperasi atau yang
membidangi koperasi di tingkat Kabupaten/Kota mengembangkan
Koperasi berbasis KUB, dengan cara penumbuhan Koperasi baru,
maupun membentuk unit usaha penangkapan ikan pada Koperasi
Aktif.
Skema tahap persiapan sebagaimana gambar berikut:
Gambar 5.2 Skema Persiapan Lembaga Koperasi Calon Penerima Bantuan
B.2 Identifikasi Koperasi Calon Penerima Bantuan
Tahapan identifikasi Koperasi calon penerima bantuan dilaksanakan
oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi bersama Dinas
39
Ditjen Perikanan Tangkap
yang membidangi Koperasi di Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian.
Langkah identifikasi Koperasi Calon Penerima Bantuan sebagai
berikut:
a) Dinas Kabupaten/Kota memperkuat pendataan Nelayan dan KUB agar
tercatat secara lengkap dalam Database Kenelayanan (Aplikasi Modul
Kartu Nelayan dan Aplikasi Modul KUB).
b) Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan pendataan dan
identifikasi terhadap Koperasi yang berpotensi untuk menerima
bantuan.
c) Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota bersama Dinas yang membidangi
Koperasi ditingkat Kabupaten/Kota memfasilitasi proses pendaftaran
dan penerbitan NIK yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM.
d) Kementerian bersama Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan
sinkronisasi data koperasi yang telah teridentifikasi.
Gambar 5.3 Skema Identifikasi Koperasi Berbasis KUB
B.3 Pengusulan Koperasi Calon Penerima Bantuan
Tahapan pengusulan Koperasi calon penerima bantuan, melibatkan
Koperasi yang bersangkutan, Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi.
Tahapan pengusulan meliputi :
a. Calon Penerima Bantuan mempersiapkan dokumen pendukung penyusunan proposal Bantuan sesuai yang dipersyaratkan.
KOPERASIPERIKANAN
K U B
DINAS KPKAB/KOTA
DINAS KUKMKAB/KOTA
Nelayan
DATABASEKENELAYANAN
DATABASEKOPERASI
N I K
Kartu Nelayan
Register KUB
UpdatingUpdating
SINKRONISASI
Pendataan
SIM PUPI
40
b. Calon Penerima Bantuan harus mengisi dokumen usulan sebagai berikut:
(1) Proposal usulan (Lampiran 1) dilengkapi dengan keterangan tentang tingkat kemampuan anggota dalam mengoperasikan
bantuan yang akan diterima (Lampiran 2 dan 3);
(2) Pakta Integritas (formulir K.03) yang menyatakan:
a. kesiapan, kemampuan dan kesanggupan untuk menerima,
mengelola dan memanfaatkan bantuan.
b. kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait
dengan bantuan yang diterima; dan
c. tidak memindahtangankan/memperjual-belikan bantuan yang
diterima kepada pihak lain.
c. Berkas sebagaimana poin (b) di atas dibuat dengan 2 format, yaitu:
(1) Format Cetak
(2) Format Digital (PDF)
d. Selanjutnya Proposal dan Pakta Integritas disampaikan kepada Kepala
Dinas Kabupaten/Kota.
B.4 Verifikasi dan Validasi Usulan Calon Penerima Bantuan
1) Tim Verifikasi dan Tim Validasi Calon Penerima Bantuan
Proses verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh 2 (dua) Tim Kerja,
yakni Tim Verifikasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim
Verifikasi dan Tim Validasi Provinsi yang selanjutnya disebut Tim
Validasi. Susunan, tugas dan fungsi kedua Tim tersebut sebagai
berikut:
a. Tim Verifikasi
a) Tim Verifikasi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota
b) Susunan organisasi Tim Verifikasi :
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kabupaten/Kota
Ketua/Koordinator : Kepala Bidang yang membidangi
Perikanan Tangkap
Anggota : Kepala Seksi dan Pelaksana teknis
Dinas Kabupaten/Kota yang
membidangi Pembinaan Kenelayanan
41
c) Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi :
(1) Menerima dokumen usulan dari Koperasi.
(2) Merekapitulasi jumlah permohonan yang masuk (formulir
P.U.01 lanjutan).
(3) Melakukan verifikasi dokumen sesuai Formulir Verifikasi
K.01.
(4) Merekam data Koperasi dan dokumen usulannya ke dalam
Aplikasi Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.
(5) Menyiapkan surat pengusulan Calon Penerima Bantuan
yang selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota (formulir P.U.01).
(6) Mengirim surat Pengusulan Calon Penerima Bantuan
kepada Dinas Provinsi, dan mengunggah dokumen usulan
format Digital ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan
Sarana Penangkapan Ikan.
b. Tim Validasi
a) Tim Validasi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi
b) Susunan organisasi Tim Validasi :
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Provinsi
Ketua/Koordinator : Kepala Bidang yang membidangi
Perikanan Tangkap
Anggota : Kepala Seksi dan Pelaksana teknis
Dinas Provinsi yang membidangi
Pembinaan Kenelayan
c) Tugas dan Fungsi Tim Validasi :
(1) Menerima Surat Usulan Calon Penerima Bantuan dari
Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(2) Merekapitulasi jumlah permohonan yang masuk dalam 1
(satu) Provinsi (formulir P.U.02 lanjutan).
(3) Melakukan validasi dokumen melalui pengecekan
kesesuaian data Koperasi yang telah lolos tahap verifikasi
dengan data teknis lingkup Provinsi (Formulir Validasi
K.02.)
42
(4) Menyiapkan surat Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan
yang telah lolos validasi, selanjutnya ditandatangani oleh
Kepala Dinas Provinsi (formulir P.U.02).
(5) Menyampaikan surat Daftar Koperasi Calon Penerima
Bantuan yang telah Lolos Validasi kepada Kuasa Pengguna
Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap C.q
Direktur Kenelayanan, dan mengunggah surat tersebut
dengan format Digital ke dalam Aplikasi Assessment
Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.
2) Tahapan Verifikasi dan Validasi Usulan Calon Penerima Bantuan
Tahapan verifikasi dan validasi usulan calon penerima bantuan
melibatkan Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi.
Verifikasi dan validasi dokumen usulan tersebut dilaksanakan
secara berjenjang sesuai dengan butir-butir kriteria persyaratan teknis,
sebagai berikut :
1) Dokumen yang diusulkan oleh Koperasi calon penerima bantuan,
diverifikasi melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi, teknis-
manajemen dan data pendukung lainnya sesuai dengan format
Outline Proposal oleh Tim Verifikasi. Persyaratan yang dilakukan
pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana Formulir Verifikasi K.01.
2) Dokumen usulan seusai pemeriksaan oleh Tim Verifikasi yang telah
memenuhi persyaratan, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi untuk ditetapkan
dalam surat Penetapan Usulan Calon Penerima Bantuan (formulir
P.U.02).
3) Dokumen usulan yang telah diterima pada tahap verifikasi,
dilakukan perekaman data ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan
Sarana Penangkapan Ikan. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan
dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi,
diunggah format digitalnya ke dalam Aplikasi Assessment Bantuan
Sarana Penangkapan Ikan.
4) Kepala Dinas Provinsi, melalui Tim Validasi melaksanakan validasi
dokumen usulan yang disampaikan oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota. Kriteria yang diperiksa dan diklarifikasi sesuai
dengan format formulir K.02.
5) Dokumen daftar koperasi calon penerima bantuan sesuai
pemeriksaan oleh Tim Validasi yang telah memenuhi persyaratan,
selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Kuasa
Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap C.q
43
Direktur Kenelayanan. Tim Validasi selanjutnya mengaktifkan Daftar
Koperasi Calon Penerima Bantuan dimaksud pada Aplikasi
Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan. Surat Daftar
Koperasi Calon Penerima Bantuan (formulir P.U.02) beserta
lampirannya, diunggah format digitalnya ke dalam Aplikasi
Assessment Bantuan Sarana Penangkapan Ikan.
3) Kriteria Verifikasi dan Validasi serta Penilaian Kelayakan Koperasi
Kriteria verifikasi dan validasi dokumen proposal sebagaimana
tabel di bawah ini.
Tabel 5.2 Kriteria Verifikasi dan Validasi
No Kriteria Persyaratan
Dinas
Provinsi
(Validasi)
Dinas
Kabupaten/Kota
(Verifikasi)
1. NIK (Nomor Induk Koperasi) √
2. Nelayan Anggota (Kartu Nelayan) √
3. Basis KUB (Register KUB) √
4. Pernah menerima bantuan sejenis √ √
5. Laporan keuangan √
6. Kesesuaian kebutuhan √ √
7. Administrasi √
8. Kegiatan usaha √
9. Feasible (layak usaha) √
10. Bankable (layak bank) √
11. Domisili (Kantor/tempat usaha/dll) √
12. Jumlah keanggotaan nelayan
dalam koperasi minimal 20 orang
√
Penilaian kriteria feasible dan bankable dilakukan sesuai dengan
ketentuan, yaitu melalui metode analisis Internal Rate of Return (IRR),
Benefit-Cost (B/C) Ratio dan Net per Value (NPV). Dimana usaha feasible
jika nilai IRR jenis usaha dengan menggunakan alat tangkap Gill Net >
23% dan nilai IRR jenis usaha dengan menggunakan alat tangkap
pancing atau perangkap > 21%, Net B/C Ratio > 1 dan NPV > 0.
Sedangkan metode penilaian bankable meliputi sub kriteria :
44
a. Surat Ijin Usaha
b. Status kepemilikan aset (equitas > hutang)
c. Keberlanjutan produksi
d. Lama usaha (minimal 2 tahun)
e. Aktivitas pemasaran
B.5 Penetapan Penerima Bantuan
Tahapan penetapan penerima bantuan dilakukan setelah seluruh
tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi telah dilaksanakan.
Pada tahapan ini, Direktur Kenelayanan akan menyampaikan
memorandum usulan tentang Daftar Koperasi Calon Penerima
Bantuan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditetapkan sebagai
penerima bantuan sarana penangkapan ikan.
Selanjutnya PPK menyerahkan penetapan tersebut kepada Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) untuk disahkan. Penetapan Keputusan
dimaksud, dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan daftar
koperasi Calon Penerima Bantuan yang disampaikan oleh Kepala
Dinas Provinsi.
Dalam Keputusan penetapan penerima bantuan, tercantum (1) nama
Koperasi Penerima, (2) Nama Ketua Koperasi Penerima, (3) Domisili,
dan (4) Rekap jenis dan jumlah bantuan yang disetujui.
Skema mekanisme pengusulan dan penetapan penerima bantuan
disajikan pada gambar berikut :
45
Gambar 5.4 Skema Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Penerima
Bantuan Sarana Penangkapan Ikan
Koperasi Calon
Penerima
Unit Usaha Penangkapan Ikan (KUB)
Dokumen
Usulan Pendampingan
Kadis Kabupaten/Kota
Tim Verifikasi
VERIFIKASI
Kadis Provinsi
Tim Validasi
VALIDASI
Direktur Kenelayanan
Penetapan PPK dan disahkan oleh KPA
Penyuluh Perikanan
Perekaman Data
Pengambilan Data
Tidak diterima
Tidak diterima
diterima
Aplikasi
Assessment
Bantuan
Sarana
Penangkapan Ikan
Pengambilan Data
Aplikasi Assessment
Bantuan
Sarana
Penangkapan
Ikan
46
C. Kriteria dan Mekanisme Penetapan Calon Penerima Bantuan Kapal Perikanan pada Lokasi Pengembangan Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu (PSKPT)
Lokasi prioritas pembangunan sentra kelautan dan perikanan
terpadu sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil
dan Kawasan Perbatasan Tahun 2016 dan keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tim Kerja Pembangunan
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan
Perbatasan, meliputi lokasi:
1. Kabupaten Simeuleu, Provinsi Aceh (Simeuleu);
2. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku (Saumlaki)
3. Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Natuna);
4. Kabupaten Merauke, Provinsi Papua (Merauke);
5. Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat (Mentawai);
6. Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rote);
7. Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Sebatik);
8. Kota Tual, Provinsi Maluku (Tual);
9. Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (Moa);
10. Kabupaten Pulau Morotai , Provinsi Maluku Utara (Morotai);
11. Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Talaud);
12. Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (Biak);
13. Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua (Sarmi);
14. Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Tahuna);
15. Kabupaten Mimika, Provinsi Papua (Mimika);
Kriteria Calon Penerima bantuan kapal perikanan yang berdomisili di
lokasi PSKPT tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Kelompok masyarakat berbadan hukum koperasi yang sudah
melakukan kegiatan di bidang penangkapan ikan atau kelompok
masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit
usaha penangkapan ikan berbadan hukum koperasi, dengan kriteria
lebih lanjut ditetapkan sebagaimana Bab V Point A;
2. Kelompok masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB)
atau kelompok hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai
47
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit
usaha penangkapan ikan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama
(KUB), dengan kriteria :
a. KUB yang telah melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan,
harus terdaftar di SIM PUPI dan mendapat rekomendasi dari Dinas
Kabupaten/Kota setempat;
b. Melampirkan struktur organisasi dan daftar anggota;
c. Memiliki minimal 20 orang anggota nelayan yang telah memiliki
identitas Kartu Nelayan;
d. Melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk membentuk
koperasi;
e. Pada saat penyerahan bantuan, KUB sudah harus berbentuk
koperasi.
Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan di
lokasi PSKPT tetap mengikuti prosedur sebagaimana yang dijelaskan pada
Bab V Point B.
D. Kriteria dan Mekanisme Calon Penerima Bantuan Alat Penangkapan Ikan
Bantuan alat Penangkapan Ikan dapat diberikan kepada :
1. Kelompok masyarakat berbadan hukum koperasi yang sudah
melakukan kegiatan di bidang penangkapan ikan atau kelompok
masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit
usaha penangkapan ikan berbadan hukum koperasi, dengan kriteria
lebih lanjut ditetapkan sebagaimana Bab V Point A;
2. Kelompok masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB)
atau kelompok hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki unit
usaha penangkapan ikan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama
(KUB), dengan kriteria :
a. KUB yang telah melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan,
harus terdaftar di SIM PUPI dan mendapat rekomendasi dari Dinas
Kabupaten/Kota setempat;
b. Melampirkan struktur organisasi dan daftar anggota;
c. Memiliki minimal 10 orang anggota nelayan yang telah memiliki
identitas Kartu Nelayan;
d. Perorangan yang akan melakukan pergantian alat penangkapan ikan
yang dilarang (replacement), harus memenuhi kriteria:
48
1) Perorangan dimaksud adalah nelayan skala kecil yang
menggunakan kapal berukuran sampai dengan 10 GT atau
akumulasi sampai dengan 10 GT untuk satu pemilik;
2) Perorangan dimaksud wajib memiliki Kartu Nelayan dan
tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama/Koperasi yang
terdaftar di SIM PUPI;
3) Alat penangkapan ikan yang lama wajib diserahkan kepada
pemerintah untuk dimusnahkan.
Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan Alat
Penangkapan Ikan tetap mengikuti prosedur sebagaimana yang dijelaskan
pada bab V point B
Butir-butir yang diverifikasi dan divalidasi oleh daerah sebagai
berikut:
Tabel 5.3 Kriteria Verifikasi dan Validasi
No Kriteria Persyaratan
Dinas
Provinsi
(Validasi)
Dinas
Kab/Kota
(Verifikasi)
1. Nelayan Anggota (Kartu Nelayan) √
2. Basis KUB (Register KUB) √
3. Pernah menerima bantuan sejenis √ √
4. Laporan keuangan Organisasi √
5. Kesesuaian kebutuhan √ √
6. Administrasi √
7. Kegiatan usaha penangkapan yang
dibina
√
8. Domisili (Kantor/tempat
usaha/dll)
√
9. Jumlah keanggotaan nelayan
dalam KUB minimal 10 orang
√
49
BAB VI
PENGADAAN BANTUAN
Kegiatan Pengadaan Bantuan dilakukan melalui sistem e-katalog,
yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut:
A. Kapal Perikanan
1. Proses Pra E-Katalog
Tahapan pra e-katalog kapal perikanan dimulai dengan penyerahan
dokumen/data-data kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Direktorat KAPI, terdiri dari :
a. Usulan susunan anggota Tim Pokja dan Tim Teknis yang
selanjutnya ditetapkan oleh LKPP;
b. Data spesifikasi teknis dan desain kapal perikanan;
c. Data harga perkiraan sendiri;
d. Data calon penyedia potensial yaitu seluruh industri galangan
kapal yang telah teridentifikasi.
Tim Pokja bertugas menyusun dokumen pengadaan katalog kapal
perikanan dengan metode pemilihan penyedia katalog elektronik
melalui sistem lelang itemized dengan pasca kualifikasi sistem gugur
satu sampul. Tim Teknis bertugas menyusun spesifikasi teknis
kapal perikanan. Tim Pokja dan Tim Teknis bekerja sebagai satu
kesatuan tim dengan LKPP.
2. Persyaratan Penyedia
Persyaratan calon penyedia pengadaan bantuan kapal perikanan
melalui e-katalog adalah sebagai berikut:
a. Memiliki Ijin Usaha Industri/produksi dibidang industri
pembuatan kapal dan perahu (KBLI : 301) atau sejenis;
b. Memiliki workshop/galangan dan fasilitas pendukung yang
sesuai dengan persyaratan teknis pembangunan kapal fiber
dengan melampirkan bukti surat keterangan domisili;
c. Memiliki tenaga dibidang teknik perkapalan berpendidikan
minimal D3 untuk kapal ukuran 10 GT, 20 GT dan 30 GT.
d. Memiliki pengalaman pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan
pembangunan kapal, diutamakan yang berbahan fiberglass;
e. Perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan
usahanya;
50
f. Memiliki dukungan bank atau institusi/lembaga keuangan non
bank yang direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK);
g. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau
peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahun 2014);
i. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Tempat
Usaha (SITU);
j. Untuk peserta yang memiliki workshop/galangan lebih dari satu
dengan lokasi (regional) berbeda dibuktikan dengan SITU
Cabang, maka pembangunan kapal harus dilakukan di lokasi
(regional) sesuai dengan kontrak pembangunan; dan
k. Tidak diijinkan untuk melakukan konsorsium.
3. Proses Penawaran oleh penyedia
a. LKPP akan mengundang calon penyedia potensial untuk
memasukkan dokumen penawaran, terdiri dari :
1) Dokumen kualifikasi;
2) Dokumen teknis;
3) Dokumen harga;
4) Surat pernyataan kemampuan produksi;
5) Surat dukungan supplier bahan baku utama;
6) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN.
b. Tim Pokja akan melakukan seleksi berdasarkan dokumen-
dokumen yang disampaikan oleh calon penyedia.
c. Penyedia akan menyampaikan penawaran harga kepada LKPP
dan hasilnya akan ditampilkan melalui website LKPP
(www.lkpp.go.id).
4. Proses E-Purchasing
Mengingat komposisi ukuran, jumlah dan tipe kapal perikanan yang
akan diadakan sangat beragam dan banyak, maka proses pembelian
(purchasing) dilakukan per wilayah (regional) untuk kapal berukuran
< 5 GT s.d 10 GT, sedangkan proses pembelian dilakukan secara
nasional untuk kapal berukuran 20 GT dan 30 GT. Pembagian
regional adalah sebagai berikut:
Regional I : Jawa dan Madura
Regional II : Sumatera, Kepri dan Bangka Belitung
Regional III : Kalimantan
Regional IV : Bali, NTB dan NTT
Regional V : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tengah dan Sulawesi Tenggara
Regional VI : Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara
51
Regional VII : Maluku
Regional VIII : Papua dan Papua Barat
B. Mesin Kapal Perikanan
1. Proses Pra E-Katalog
Tahapan pra e-katalog kapal perikanan dimulai dengan penyerahan
dokumen/data-data kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Direktorat KAPI, terdiri dari :
a. Usulan susunan anggota Tim Pokja dan Tim Teknis yang
selanjutnya ditetapkan oleh LKPP;
b. Data volume kebutuhan mesin kapal perikanan;
c. Data calon penyedia potensial yaitu seluruh ATPM atau
distributor mesin yang telah teridentifikasi;
d. Data harga survei dan data pengiriman;
Tim Pokja menyusun dokumen pengadaan katalog mesin kapal
perikanan dengan metode pemilihan penyedia katalog elektronik
melalui sistem lelang itemized dengan pascakualifikasi sistem gugur
satu sampul.
2. Persyaratan Penyedia
Persyaratan calon penyedia pengadaan bantuan mesin kapal
perikanan melalui e-katalog adalah sebagai berikut:
a. Memiliki Ijin Usaha Industri/Agen Tunggal Pemegang Merek
(ATPM) mesin kapal/Importir yang ditunjuk oleh pabrikan
(produsen mesin yang memiliki pabrik) di negara asal;
b. Memiliki tenaga ahli tetap atau tidak tetap yang dikontrak
minimal 2 (dua) tahun sejak tanggal pemasukan dokumen
penawaran, dengan syarat: minimal D-3 Mesin yang memiliki
pengalaman di bidang Mesin Kapal sedikitnya 10 (sepuluh)
tahun minimal 2 (dua) orang;
c. Mampu menyediakan fasilitas bengkel servis/layanan purna jual;
3. Proses Penawaran oleh penyedia
a. LKPP akan mengundang calon penyedia potensial untuk
memasukkan dokumen penawaran, terdiri dari :
1) Dokumen Kualifikasi (Form Isian, Pakta Integritas calon
penyedia, Surat Izin Usaha);
2) Dokumen Teknis (Data Spesifikasi, Katalog Produk, Data
Distributor,dll);
3) Dokumen Harga (termasuk ongkos kirim dan asuransi).
52
b. LKPP akan melakukan seleksi/negosiasi berdasarkan dokumen-
dokumen yang disampaikan oleh calon penyedia.
c. Penyedia akan menyampaikan penawaran harga kepada LKPP
dan hasil negosiasi akan ditampilkan melalui website LKPP.
4. Proses E- Purchasing
Mengingat komposisi daya, merk dan jumlah mesin untuk kapal
perikanan yang akan diadakan sangat beragam, maka proses
pembelian (purchasing) dilakukan secara nasional untuk semua
ukuran kapal.
C. Alat Penangkapan Ikan
1. Proses Pra E-Katalog
Tahapan pra e-katalog alat penangkapan ikan (API) dimulai dengan
penyerahan dokumen/data-data kepada Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) oleh Direktorat KAPI,
terdiri dari:
a. usulan susunan anggota Tim Pokja dan Tim Teknis yang
selanjutnya ditetapkan oleh LKPP;
b. data spesifikasi teknis dan desain API;
c. data harga API berdasarkan hasil survei;
d. data estimasi volume kebutuhan API;
e. data calon penyedia potensial yaitu seluruh industri jaring yang
telah teridentifikasi.
Tim Pokja bertugas menyusun dokumen pengadaan katalog API
dengan metode pemilihan penyedia katalog elektronik melalui
negosiasi.
2. Persyaratan Penyedia
Persyaratan calon penyedia pengadaan bantuan API melalui e-
katalog sebagai berikut:
a. memiliki Ijin Usaha Industri;
b. produsen jaring yang memiliki pabrik di Indonesia;
c. memiliki tenaga ahli tetap atau tidak tetap yang dikontrak
minimal 2 (dua) tahun sejak tanggal pemasukan dokumen
penawaran, dengan syarat: minimal D-3 Perikanan yang memiliki
pengalaman di bidang API sedikitnya 10 tahun minimal 1 (satu)
orang;
d. memiliki tenaga terampil tetap atau tidak tetap yang dikontrak
minimal 2 (dua) tahun sejak tanggal pemasukan dokumen
penawaran, dengan syarat: minimal lulusan SUPM/ SMK
Perikanan yang memiliki pengalaman/ bekerja di bidang
53
penangkapan ikan sedikitnya 2 (dua) tahun dengan jumlah
minimal 3 (tiga) orang;
e. mempunyai fasilitas tempat/workshop perakitan dan gudang
penyimpanan API;
f. perusahaan memiliki kontrak kerjasama dengan ekspedisi;
g. memiliki surat perjanjian kerja sama dengan penyedia komponen
pendukung.
h. calon penyedia melampirkan:
1) brosur, surat pendaftaran, surat sebagai
pabrikan/industri/agen tunggal (sole agent), layanan purna
jual, data populasi produk, data jaringan penjualan.
2) melampirkan hasil uji lab (COA/ Certificate of Analysis) dari
masing-masing pabrik untuk produk jaring dan tali-temali:
a) Breaking strength
b) Kesesuaian ukuran dan diameter benang
c) Kesesuaian ukuran mesh size
d) Kesesuaian ukuran panjang
e) Pernyataan bahwa jaring dan tali-temali dibuat di
Indonesia
3. Proses E-Katalog Alat Penangkapan Ikan
Seluruh proses (penawaran; pembuktian kualifikasi; evaluasi,
klarifikasi, negosiasi teknis dan harga; penyusunan perjanjian dan
SK penetapan; dan proses penayangan) dilakukan oleh LKPP. Tim
Teknis dan sekretariat dalam hal ini Dit. KAPI mendukung seluruh
proses pelaksaan tersebut sesuai ketentuan yang ada di LKPP.
4. Proses E-Purchasing
Pembelian API ke penyedia dalam bentuk “barang jadi” dilakukan
berdasarkan usulan penerima bantuan yang telah ditetapkan
dengan mempertimbangkan alokasi API per kabupaten/kota.
54
BAB VII
DISTRIBUSI BANTUAN
A. Tim Distribusi
Tim distribusi dibentuk dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran dengan susunan sebagai berikut :
Penanggung Jawab : Sesditjen Perikanan Tangkap
Ketua : Direktur Pelabuhan Perikanan
Koordinator
Wilayah
: Kepala Dinas Provinsi
Pendamping
Koordinator
Wilayah
: Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat di
masing-masing wilayah binaan
Anggota : 1. Pelaksana Teknis Sekretariat Ditjen
Perikanan Tangkap
2. Pelaksana Teknis Direktorat Pelabuhan
Perikanan
3. Pelaksana Teknis Direktorat KAPI
4. Pelaksana Teknis Direktorat KN
5. Pelaksana Teknis Direktorat PPI
6. Pelaksana Teknis Direktorat PSDI
7. Pelaksana Teknis Dinas Provinsi (lokasi
penerima bantuan)
8. Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/Kota
(lokasi penerima bantuan)
Tugas dan Fungsi Tim Distribusi :
1) Menerima dokumen/data pengadaan bantuan dari panitia
pengadaan barang/jasa Direktorat KAPI;
2) Merekapitulasi jumlah pengadaan sesuai daerah penerima;
3) Melakukan koordinasi/penjadwalan dengan penyedia jasa dan
Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota, serta penerima bantuan
(menentukan lokasi penyimpanan API, dll);
4) Memastikan terdistribusinya bantuan kapal perikanan yang
dilakukan oleh penyedia jasa hingga ke lokasi pelabuhan
perikanan hingga serah terima kepada penerima bantuan dalam
bentuk dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
5) Memastikan terdistribusinya bantuan API yang dilakukan oleh
penyedia jasa hingga ke lokasi (Kantor Dinas Kab/Kota atau
gudang penyimpanan) dalam bentuk dokumen BAST.
55
6) Merekapitulasi hasil distribusi bantuan sesuai daerah penerima
yang menjadi satu kesatuan dalam laporan dokumen BAST
(format terlampir). Dokumen dimaksud sebagai kelengkapan
administrasi proyek dan pelepasan aset (hibah).
B. Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator
Pendistribusian bantuan dikoordinasikan oleh Tim Distribusi yang
ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, terdiri dari Ditjen
Perikanan Tangkap, Dinas Provinsi (sebagai koordinator wilayah),
Dinas Kabupaten/Kota, serta Pelabuhan Perikanan UPT Pusat
(sebagai pendamping koordinator wilayah). Tim distribusi
bertanggungj awab dan melaporkan pelaksanaan distribusi bantuan
kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
Tugas dan tanggung jawab koordinator wilayah dan/atau
pendamping koordinator wilayah adalah sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi pendistribusian bantuan dengan aparat
pemerintah daerah dan penerima bantuan sesuai domisili;
2. Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan yang
dilakukan oleh penyedia jasa pengadaan barang, yaitu :
a. Bantuan Kapal Perikanan di pelabuhan perikanan (UPT
Pusat/UPT Daerah/TPI) di lokasi yang bersangkutan atau
lokasi terdekat dengan Kabupaten/Kota penerima bantuan;
b. Bantuan Alat Penangkapan Ikan di masing-masing Dinas
Kabupaten/Kota penerima bantuan.
3. Bersama Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan
kepelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
terutama menyangkut pengelolaan teknis dan manajemen,
pemasaran, akses pemodalan, kemitraan dalam operasional
bantuan.
4. Menerima tembusan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan
perihal perkembangan pengoperasian bantuan dari penerima
bantuan di wilayah binaan.
5. Berdasarkan butir 4, koordinator wilayah dan/atau pendamping
koordinator wilayah membuat rekapitulasi laporan secara berkala
perihal perkembangan pengoperasian bantuan kepada Kuasa
Pengguna Anggaran cq. Sesditjen.
56
C. Mekanisme Pendistribusian
1. Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Kapal
Perikanan
Gambar 7.1. Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi
Bantuan Kapal Perikanan
KPA
PPK (DIR KAPI)
Serah Terima Proyek
PPK ke KPA
(Dilengkapi Draft BAST B)
Penyedia Jasa
Tim Distribusi
Distribusi
BAST A (Keproyekan) I (Penyedia Jasa) II (PPK) Dilengkapi : Bukti Penerimaan (BP)
A
Adm
Kontrak
BAST B (Draft) (Pelepasan Asset) I (KPA/atau yg
mewakili) II (Penerima)
B
Bahan Pelepasan
Asset
Pelepasan Asset
Copy
Penandatanganan BAST B
Proses Perijinan
PENGOPERASIAN
oleh
PENERIMA
Evaluasi
Laporan
KEPALA DINAS KAB/KOTA Ditembuskan: DJPT Dinas Prov Pendamping
Koord Wilayah
PENERIMA
57
Proses distribusi bantuan kapal perikanan, dalam pelaksanaannya di
lapangan menjadi tanggung jawab penyedia jasa pembangunan kapal
perikanan (galangan) hingga diterima oleh penerima bantuan dengan
prosedur sebagai berikut :
(1) Distribusi bantuan dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan
pendampingan dari Tim Distribusi. Dalam penyaluran bantuan
tersebut harus disertai dengan dokumen Berita Acara sebagai
kelengkapan administrasi proyek dan pelepasan aset (hibah)
kepada penerima bantuan, sebagai berikut :
a) Guna keperluan administrasi proyek, BAST formulir A
ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pihak Pertama adalah
perusahaan penyedia dan Pihak Kedua adalah Pejabat
Pembuat Komitmen Satker Direktorat KAPI, Ditjen Perikanan
Tangkap) dengan dilengkapi Bukti Penerimaan (BP) bantuan
kapal perikanan yang ditandatangani oleh penerima bantuan
di lokasi pelabuhan perikanan setempat;
b) Untuk kebutuhan pelepasan aset (hibah), BAST antara Kuasa
Pengguna Anggaran atau Pejabat Eselon II yang mewakili (a.n
Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Pihak Pertama dengan
penerima bantuan sebagai Pihak Kedua.
c) BAST formulir B pada huruf (b) diatas, sebelum
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat
eselon II yang mewakili (a.n Kuasa Pengguna Anggaran) selaku
Pihak Pertama, terlebih dahulu ditandatangani oleh penerima
bantuan selaku Pihak Kedua di lokasi pelabuhan perikanan
setempat.
(2) Bantuan kapal (fisik kapal beserta alat penangkapan ikan) yang
telah selesai 100%, diserahkan oleh penyedia kepada penerima
bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :
a) Bantuan kapal perikanan diserahkan kepada penerima
bantuan di pelabuhan perikanan Kabupaten/Kota penerima
(terlampir) dan/atau landing beach terdekat sebelum tanggal
jatuh selesai kontrak.
b) Penyerahan bantuan kapal perikanan wajib diketahui Kepala
Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala pelabuhan Perikanan
UPT/UPTD setempat.
(3) Biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi Dinas
Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk di
dalam biaya pengadaan bantuan.
(4) Dalam pelaksanaan pendampingan pendistribusian bantuan, Tim
Distribusi melakukan tugasnya dengan berdasarkan dokumen
BAST (formulir B) sebagai dasar monitoring dan evaluasi
penyaluran bantuan.
58
2. Skema Pelaksanaan Distribusi Bantuan Alat Penangkapan
Ikan
Gambar 7.2. Skema Pelaksanaan Distribusi dan Administrasi Bantuan Alat
Penangkapan Ikan
KPA
PPK (DIR KAPI)
1. Serah Terima ProyekPPK ke KPA(BAST A)
2. Penyerahan Draft BAST B
untuk ditandatangani
KPA/ess II yang mewakili
Penyedia Jasa
Tim Distribusi
Distribusi
BAST A (Keproyekan) I (Penyedia Jasa) II (PPK) Dilengkapi : Bukti Penerimaan (BP)
A Adm
Kontrak
BAST B (Draft) (Penitipan Asset) I (KPA) II (Dinas KP
Kab/Kota)
B
Bahan Pelepasan
Asset
Penitipan Asset
Copy
Penandatanganan BAST B
PENGOPERASIAN
oleh
PENERIMA
Evaluasi
Laporan
DINAS KP KAB/KOTA Ditembuskan: DJPT Dinas KP Prov Pendamping
Koord Wilayah
PENERIMA
Pelepasan Asset BAST (Formulir C)
(Pelepasan Asset Dinas)
I (Dinas KP Kab/Kota)
II (Penerima)
DINAS KP
KAB/KOTA
59
Proses distribusi bantuan alat penangkapan ikan, dalam
pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia
hingga diterima oleh Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan
dengan prosedur:
(1) Penyaluran bantuan harus disertai dengan dokumen BAST
sebagai kelengkapan administrasi proyek dan pelepasan aset
(hibah) kepada Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan sebagai
berikut :
a) Guna keperluan administrasi proyek, BAST formulir A
ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pihak Pertama adalah
perusahaan penyedia dan Pihak Kedua adalah Pejabat
Pembuat Komitmen Satker Direktorat KAPI dengan dilengkapi
Bukti Penerimaan (BP) bantuan àlat penangkapan ikan yang
di tandatangani oleh Dinas Kabupaten/Kota penerima
bantuan;
b) Untuk kebutuhan pelepasan aset (hibah), BAST antara Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat eselon II yang mewakili (A.n
Kuasa Pengguna Anggaran) sebagai Pihak Pertama, dengan
Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan sebagai Pihak
Kedua.
c) BAST formulir B pada huruf (b) diatas, sebelum
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat
eselon II yang mewakili (A.n Kuasa Pengguna Anggaran) selaku
Pihak Pertama, terlebih dahulu ditandatangani oleh Kepala
Dinas Kabupaten/Kota penerima bantuan selaku Pihak Kedua;
d) BAST formulir C, adalah Berita Acara Serah Terima yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kab/Kota selaku Pihak
Pertama, dan ditandatangani oleh penerima bantuan selaku
Pihak Kedua
(2) Biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi Dinas
Kabupaten/Kota sudah termasuk di dalam biaya pengadaan
bantuan;
(3) Dalam pelaksanaan pendampingan pendistribusian bantuan, Tim
Distribusi melakukan tugasnya dengan berdasarkan dokumen
BAST (formulir B) sebagai dasar monitoring dan evaluasi
penyaluran bantuan;
60
BAB VIII
PENGENDALIAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Pengendalian (Manajemen Resiko)
Pengendalian bantuan sarana penangkapan ikan dilaksanakan dengan
menerapkan prinsip-prinsip pengendalian berbasis manajemen resiko.
Manajemen resiko dimaksud meliputi:
1. Kapal Perikanan
No Resiko yang mungkin
Terjadi
Strategi Antisipasi
1 Kapasitas produsen kapal
dalam memenuhi
kebutuhan nasional dan
multi lokasi khususnya
untuk pengiriman seluruh
kepulauan di Indonesia.
Penunjukan multi-pemenang (pemenang
lelang lebih dari satu) dalam setiap
spesifikasi kapal untuk memastikan
jumlah galangan cukup dan pengaturan
distribusi dengan mekanisme galangan
pembangun kapal berdasarkan
kapasitas produksi aktual dan dekat
dengan lokasi penerima kapal agar
memberikan sistem manajemen yang
baik dalam memenuhi kebutuhan
nasional.
2 Kemampuan produsen
untuk merevisi harga
penawaran selama periode
kontrak perjanjian tanpa
terdapat jaminan
kuantitas.
Mereviu harga menurut Indeks harga
komoditas (yaitu mata uang US $).
Namun hanya dapat dibatasi untuk 1
(satu) kali revisi harga dalam 6 bulan
dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
3 Kemungkinan galangan
kapal tidak memiliki
modal yang cukup karena
biaya operasional
pembangunan kapal
tinggi.
Pemilihan galangan difokuskan pada
galangan yang memiliki latar belakang
keuangan yang kuat dan track record
yang baik dalam industri pembuatan
kapal khususnya kapal perikanan.
4 Ketergantungan yang
tinggi terhadap impor
suku cadang dan
komponen pembangun
kapal.
Galangan harus menyediakan surat
dukungan dari produsen untuk
kelangsungan penyediaan selama
periode perjanjian (kontrak) untuk
menjamin ketersediaan suku cadang,
komponen, dan barang-barang impor.
61
2. Alat Penangkapan Ikan
Beberapa potensi resiko yang mungkin terjadi dan strategi
antisipasinya dalam pelaksanaan pengadaan bantuan API melalui
sistem e-katalog, antara lain:
No Resiko yang mungkin
Terjadi
Strategi Antisipasi
A Proses E - Katalog
1 Tim Pokja dan Tim
Teknis belum terbentuk
(Keterbatasan personil
untuk keanggotaan tim
dari pihak LKPP)
- Mengundang calon anggota Tim
Pokja dan Tim Teknis
- Berkomunikasi secara intens
dengan LKPP untuk pembentukan
Tim Pokja dan Tim Teknis
2 Kesiapan data jenis dan
jumlah kebutuhan API
masing-masing
Kab./Kota (titik sebar)
Percepatan penyiapan data sesuai
rekomendasi dari Dit. PSDI dan Dit.
PPI
3 Data penyedia potensial
dan harga survei
- Menyiapkan data penyedia potensial
(6 pabrik jaring) meliputi: kapasitas
produksi, jenis produksi, dll)
4 Standardisasi kualitas
produk
Dalam rangka menjaga kualitas
(mutu) produk dan memberikan
jaminan bahwa bahan yang
digunakan adalah produk dalam
negeri dengan kualitas baik,
disepakati syarat tambahan yaitu
melampirkan hasil uji lab (COA/
Certificate of Analysis) dari masing-
masing pabrik untuk produk jaring
dan tali-temali:
- Breaking strength
- Kesesuaian ukuran dan diameter
benang
- Kesesuaian ukuran meshsize
- Kesesuaian ukuran panjang
- Pernyataan bahwa jaring dan tali
temali dibuat di Indonesia
62
No Resiko yang mungkin
Terjadi
Strategi Antisipasi
B Pelaksanaan
1 Komponen yang tidak
diproduksi pabrik jaring,
seperti: pancing,
pelampung dan pemberat
tidak terpenuhi tepat
waktu.
Identifikasi, monitoring dan evaluasi
kapasitas produksi pancing,
pelampung dan pemberat
Perusahaan jaring akan mengirim
kemampuan menyediakan jumlah
API sesuai 40 spek dari KKP. Hal ini
untuk memastikan bahwa semua
spek akan ada penawaran dari
perusahaan jaring.
C Penyimpanan dan Distribusi API
1 Calon penerima
terlambat ditetapkan
sehingga barang (API
yang sudah jadi)
menumpuk
- Percepatan data penetapan calon
penerima oleh Dit. Kenelayanan
- Identifikasi, monitoring dan
evaluasi kapasitas gudang yang
dapat digunakan untuk
menampung API yang sudah jadi
(terutama gudang milik UPT KKP/
UPT Daerah)
2 Belum semua daerah
menyampaikan hasil
verifikasi dan validasi
kebutuhan bantuan
(jenis dan jumlah)
termasuk calon penerima
sehingga berpotensi
terjadi kelebihan
Berkoordinasi dengan daerah untuk
percepatan verifikasi dan validasi
kebutuhan bantuan (jenis dan
jumlah) termasuk calon penerima
B. Pembinaan
Operasional dan biaya operasional bantuan ditanggung sepenuhnya
oleh penerima. Penyediaan biaya operasional dimaksud juga meliputi biaya
untuk pembangunan sarana pendukung (bila diperlukan), perawatan dan
perbaikan sarana yang diterima setelah masa penjaminan pabrik selesai.
Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terutama menyangkut
pengelolaan teknis dan manajemen, pemasaran, akses permodalan,
kemitraan dalam operasional bantuan dan lain-lain.
63
Agar bantuan sarana penangkapan ikan yang disampaikan dapat
dioperasionalkan secara maksimal, dilakukan pembinaan sebagai berikut:
1 . Pembinaan teknis operasional bantuan, kegiatan ini meliputi
pelatihan keterampilan nelayan dalam mengoptimalkan pemanfaatan;
2. Pemantauan pemanfaatan bantuan meliputi menilai kinerja bantuan
dan manfaatnya bagi penerima;
3. Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan bantuan, meliputi pembinaan
kapasitas petugas lapangan dalam melakukan evaluasi dan pelaporan
kegiatan dari nelayan penerima bantuan.
C. Pemantauan dan Pelaporan
Penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan pengoperasian
bantuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun kepada Kuasa Pengguna Anggaran cq. Sekretaris Ditjen dan Direktur
KAPI, serta ditembuskan kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota,
serta Kepala pelabuhan perikanan UPT Pusat, sebagai koordinator wilayah.
Format pelaporan sebagaimana terlampir.
Dinas Kabupaten/Kota wajib melaporkan perkembangan
pengoperasian bantuan alat penangkapan ikan secara berkala 3 (tiga)
bulan sekali selama 5 (lima) tahun kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan
ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala pelabuhan
perikanan UPT Pusat sebagai koordinator pendampingan wilayah. Format
pelaporan sebagaimana terlampir.
Direktorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi
kelapangan untuk memastikan validitas laporan yang disampaikan oleh
penerima bantuan dan Dinas Kabupaten/Kota.
Format laporan terdiri dari :
1. Format Delapan Kolom (F8K)
2. Format Kinerja dan Operasional (Penerima Bantuan, Dinas Provinsi
dan Dinas Kabupaten/Kota)
64
BAB IX
PENUTUP
Pelaksanaan pengadaan bantuan merupakan kegiatan strategis
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap untuk memperkuat armada perikanan nasional dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan. Keberhasilan dari program
ini sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku
kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan serta
pemanfaatannya.
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,
ttd
SAIFUDDIN
65
Lampiran 1
OUTLINE PROPOSAL USULAN
BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
1. PENDAHULUAN
A. Keragaan Koperasi dan bidang usaha (1) Nama Koperasi, Alamat, Badan Hukum, Jumlah Anggota, dll.
(Formulir Prop.Kop.01)
(2) Legalitas : akte, Perizinan, sertifikat, dll (3) Bidang/unit usaha penangkapan yang telah berjalan (Formulir
Prop.Kop.02) a) Metode penangkapan yang biasa dilakukan oleh nelayan
anggota. b) Jenis dan jumlah armada penangkapan yang dimiliki nelayan
anggota.
c) Volume dan nilai produksi penangkapan ikan yang telah dihasilkan oleh nelayan anggota per tahun (3 tahun terakhir).
(4) Nelayan anggota koperasi yang memiliki kartu nelayan dan bergabung dalam KUB (Sesuai dengan formulir Prop.Kop.02)
B. Menyajikan Visi, Misi dan Tujuan (jangka pendek, menengah, dan
Panjang) C. Struktur organisasi Koperasi (Pengurus dan Manajemen/Pengelola)
2. RENCANA PENGUSAHAAN/BUSINESS PLAN
A. Aspek Administrasi dan Manajemen
(1) Rencana pemanfaatan Bantuan : a) Status bantuan : Kapal Perikanan dan/atau Alat
Penangkapan Ikan
b) Model pengelolaan aset bantuan tersebut (2) Skema “Rantai Pemasaran” (Nelayan – Produsen – Pasar tk 1 – Pasar tk 2 - ... –
Konsumen)
(3) Metode Proses produksi (Kontinu atau Terputus-putus).
(4) Pakta Integritas/Surat Pernyataan Siap, Mampu dan Sanggup (Formulir KOP.03)
B. Aspek Teknis (Formulir Prop.Kop.04)
(1) Jumlah Sarana/prasarana yang dibutuhkan (kapal dan/atau API)
(2) Jumlah Awak Kapal Perikanan yang dibutuhkan (Nahkoda dan ABK)
(3) Lokasi usaha (Domisili Koperasi dan Wilayah Penangkapan Ikan) C. Aspek Pasar *)
(1) Peluang pasar (2) Analisis pasar (3) Proyeksi kapasitas produksi
(4) Proyeksi Permintaan
66
D. Aspek Keuangan *)
(1) Proyeksi Keuangan (**) a) Rencana usaha (Cost) (Formulir Prop.Kop.04.a)
b) Rencana Pendapatan (Revenue) Estimasi pendapatan/penjualan hasil tangkapan/komoditi (Per tahun) (Formulir Prop.Kop.04.b)
c) Nilai sisa investasi (Formulir Prop.Kop.04.c) (2) Analisa Kelayakan Usaha (di hitung by system)
a) Analisa usaha meliputi Net Profit (Keuntungan Bersih), Revenue per Cost (R/C Ratio)
b) Analisa kriteria investasi meliputi NPV, IRR, B/C Ratio, Payback Periods.
(3) Kegiatan Pendanaan (Formulir Prop.Kop.05)
a) Anggaran sumber dana Modal disetor dari para pemilik/ anggota,
b) Modal pinjaman (Investor & Kreditur) c) Bantuan modal-investasi dari Pemerintah (Sarana
penangkapan)
* = Data diolah, didukung asumsi yang dicantumkan pada lampiran ** = Proyeksi keuangan disusun per jenis Alat Penangkapan Ikan
Catatan :
- Koperasi yang mengajukan usulan Alat Penangkapan Ikan, proyeksi keuangan disusun sesuai dengan matriks 1 dan
matriks 2 serta terpisah dari proyeksi keuangan pengajuan usulan bantuan kapal perikanan.
- Biaya investasi, tetap dan variabel diisi dengan nilai terkini.
E. Manajemen resiko
Informasi terkait resiko yang muncul akibat kegiatan usaha
penangkapan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan :
(1) Kondisi pelabuhan perikanan
(2) Ancaman lingkungan
(3) Ancaman ketersediaan potensi SDI
(4) Gangguan cuaca
3. PENUTUP
LAMPIRAN
1) Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Manajer 2) Lampiran Data pendukung (asumsi terhadap proyeksi-proyeksi)
a. Survei atau uji pasar
b. Analisis trend (berbasis data dari instansi terkait)
67
Lampiran 2
Formulir Prop.Kop.01.
PROFIL KOPERASI PRIMER PERIKANAN (MINA)
A. IDENTITAS KOPERASI
1. Nama Koperasi (Lengkap/Tidak Disingkat)
:
2. Nomor/Tanggal Badan Hukum
:
3. NIK :
4. Tahun Berdiri :
5. Alamat Lengkap :
a. Jalan :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten/Kota :
e. Provinsi :
6. Kontak Telpon/Fax :
7. Kontak Email/Website :
8. Jangka Waktu Pendirian :
9. NPWP :
10. Jenis Koperasi :
B. KEPENGURUSAN
1. Nama Pengurus :
a. Ketua :
b. Sekretaris :
68
c. Bendahara :
2. Nama Manager (Pengelola) :
a. Manager 1 :
b. Manager 2 :
C. KELEMBAGAAN
Tahun Anggota
(org)
Karyawan (org) Manajer
(org)
Tanggal
RAT
2013
2014
2015
D. MODAL DAN ASSET USAHA
Tahun Modal Sendiri
(1)
Modal Hibah
(2)
Modal
Pinjaman (3)
Asset
(jumlah
1,2,3)
2013 Rp. Rp. Rp. Rp.
2014 Rp. Rp. Rp. Rp.
2015 Rp. Rp. Rp. Rp.
E. KEGIATAN USAHA
Tahun Pengeluaran Pendapatan Arus Kas Investasi
Awal
2013 Rp. Rp. Rp. Rp.
2014 Rp. Rp. Rp. Rp.
2015 Rp. Rp. Rp. Rp.
69
F.
BANTUAN YANG PERNAH DITERIMA
Jenis
Bantuan
Tahun Asal Bantuan
(Kementerian.../
Dinas…, atau
lainnya…)
Operasional
Ya Tidak
Catatan :
Untuk Koperasi baru, point (C), (D) dan (E) diisi berdasarkan data kegiatan
usaha KUB/Kelompok Usaha Pra-Koperasi.
70
Lampiran 3
Formulir Prop.Kop.02.
BIDANG/UNIT USAHA/KEGIATAN USAHA NELAYAN
1. Unit Penangkapan Ikan Yang Telah Dimiliki
No Ukuran Kapal
(GT)
Jumlah
Kapal
(unit)
Jenis Alat
Penangkap
an Ikan
Wilayah
Operasi
(WPP)
Kepemilika
n (Nama
Pemilik)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
2
Dst
2. Volume dan Nilai Produksi (3 Tahun Terakhir)
No Jenis
Komoditi
Produksi
2013 2014 2015
Vol
(Ton)
Nilai
(Rp)
Vol
(Ton)
Nilai
(Rp)
Vol
(To
n)
Nilai
(Rp)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
2
Dst
71
3. Daftar Anggota Koperasi Yang Berprofesi sebagai Nelayan
No Nama Nomor Register
Kartu Nelayan
Tahun Bergabung
dengan Koperasi
(13) (14) (15)
1
2
Dst
4. Daftar KUB Binaan Koperasi
No Nama KUB
Nomor
Register
KUB
Tahun
Pengukuhan
Nomor Surat
Pengukuhan
Tahun
Bergabung
dengan
Koperasi
(16) (17) (18) (19) (20)
1
2
Dst
72
Lampiran 4
Formulir Prop.Kop.03.
KEBUTUHAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
1. Kapal Perikanan
No Ukuran Kapal
(GT) Bentuk Kapal
Ukuran Utama (M) Tipe Kapal
Alat Bantu Panjang
(LoA) Lebar (Bmax)
Tinggi Sarat
1. < 5 GT Bentuk “V” Pump Boat
8,25 0,85 0,60 0,40 - -
2. < 5 GT Bentuk “V” 9,50 2,30 0,90 0,40 - -
3. < 5 GT Bentuk “V”
Haluan Tinggi
10,00 1,20 0,90 0,40 - -
4. < 5 GT Bentuk “V”
Katir 10,30 1,20 0,90 0,40 - -
5. < 5 GT Bentuk “V” Tanpa Katir
10,30 1,20 0,90 0,40 - -
6. < 5 GT Bentuk “U”
Katir 10,30 1,20 0,90 0,40 - -
7. 5 GT Bentuk “U” 11,00 2,60 0,95 0,60 - -
8. 5 GT Bentuk “V” 11,00 2,60 0,95 0,60 - -
9. 10 GT Bentuk “U” 13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose Net
Hauler
10. 10 GT Bentuk “U” 13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose Line
Hauler
11. 10 GT Bentuk “U” 14,25 2,80 1,45 1,00 Pole and
Line -
12. 10 GT
Bentuk “U”
Haluan Tinggi
13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose
Net Hauler atau Line
Hauler
13. 10 GT Bentuk “V” 13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose Net
Hauler
14. 10 GT Bentuk “V” 13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose Line
Hauler
15. 10 GT Bentuk “V” 14,25 2,80 1,45 1,00 Pole and
Line -
16. 10 GT Bentuk “V” Haluan
13,50 2,80 1,45 1,00 Multi
Purpose
Net Hauler atau
73
No Ukuran Kapal
(GT) Bentuk Kapal
Ukuran Utama (M)
Tipe Kapal
Alat Bantu Panjang
(LoA) Lebar (Bmax)
Tinggi Sarat
Tinggi Line Hauler
17. 20 GT Bentuk “V” 17,00 3,60 1,90 1,30 Multi
Purpose Net
Hauler
18. 20 GT Bentuk “V” 17,00 3,60 1,90 1,30 Multi
Purpose Line
Hauler
19. 20 GT Bentuk “V” 17,00 3,60 1,90 1,30 Pole and
Line -
20. 20 GT Bentuk “V”
Haluan Tinggi
17,00 3,60 1,90 1,30 Multi
Purpose
Net Hauler atau Line
Hauler
21. 30 GT Bentuk “V” 20,00 4,30 2,00 1,35 Multi
Purpose Net
Hauler
22. 30 GT Bentuk “V” 20,00 4,30 2,00 1,35 Multi
Purpose Line
Hauler
23. 30 GT Bentuk “V” 21,20 4,30 2,00 1,35 Pole and
Line -
24 30 GT Bentuk “V”
Haluan Tinggi
20,00 4,30 2,00 1,35 Multi
Purpose
Net Hauler atau Line
Hauler
25. 30 GT Bentuk “V” 20,00 4,30 2,00 1,35
Pengangkut
dengan Freezer
-
2. Alat Penangkapan Ikan
a) Spesifikasi teknis Kelompok API Gill Net
No API
Spesifikasi Utama
GT
Jumlah
Yang
dibutuhkan
Mesh
Size
(inch)
Mesh
Dept Bahan
Panjang
(m)
1. Gillnet
Permukaan 4 140 PA Mono ø 0,40 mm
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
4 140 PA Monomulti 10 ply
500 < 5
74
No API
Spesifikasi Utama
GT
Jumlah
Yang
dibutuhkan
Mesh
Size
(inch)
Mesh
Dept Bahan
Panjang
(m)
(Millenium) 1000 >5-10
2500 >10-30
4 140
PA Multi d/12
dilengkapi dengan
saran
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
Gillnet
Pertengaha
n 4 140
PA Multi d/12
dilengkapi dengan
saran
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
4 140 PA Monomulti 10 ply
(Millenium)
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
5,5 140
PA Multi d/21
dilengkapi dengan
saran
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
Gillnet
Dasar 4 70 PA Mono Ø 0,40 mm
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
4,5 52 PA Monomulti 10 ply
(Millenium)
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
5,5 70 PA Mono Ø 0,40 mm
500 < 5
1000 >5-10
2500 >10-30
75
b) Spesifikasi teknis Kelompok API Bubu
No API
Spesifikasi Teknis
GT
Jumlah
Yang
dibutuhka
n Bahan PxLxT (cm)
Ø Mulut
(cm) ∑ unit
2. Bubu
Ikan Rangka Fe dilapisi selang
plastik, Ø 8 mm/ webbing
PE 380 d/12 # 3 inch
95 x 75 x 45 40
100 < 5
200 > 5-10
300 < 30
Bubu
Rajungan
Rangka Fe dilapisi plastik,
Ø 4 mm bagian bawah,
Ø3mm bagian atas)
Webbing PE 380 d/12 1.25
inch
Dimensi: Ø 48
cm, tinggi 18 cm
Jendela
pelepasan
(4x4.5
cm)
100 < 5
300 > 5-30
c) Spesifikasi teknis Kelompok API Rawai Dasar
No API
Spesifikasi Umum GT
Jumlah
Yang
dibutuhkan
Bahan Main
Line Hook ∑ Hook
L Main
Line
3. Rawai
Dasar
PA
Monofilament
Ø 3 mm
Tinggi + 28 mm
GAP(Celah)
+11mm
1000 (10 basket) 3000 < 5
2000 (20 basket) 6000 > 5-10
4000 (40 basket) 12000 > 10-30
d) Spesifikasi teknis Kelompok API Handline Tuna
No API
Spesifikasi Umum
GT
Jumlah
Yang
Dibutuhkan
Hook Bahan Main Line ∑ Hook L Main
Line
4. Handline
tuna tipe mata tiga
tinggi 3.5 – 5
cm
PA Monofilament, Ø
3 mm
5 1000 < 5
10 2000 > 5-10
15 3000 > 10-30
76
e) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Tonda
No API
Spesifikasi Umum
GT
Jumlah Yang
Dibutuhkan
Hook ∑ Hook
Jumlah
Yang
Dibutuhk
an Bahan Main Line
5. Pancing
Tonda
tinggi 30 mm 7 280 bahan PA mono,
Ø 1,5 mm
< 5
f) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Pole and Line
No API
Spesifikasi Umum
GT
Jumlah
Yang
Dibutuhkan Hook ∑ Hook ∑ API per Joran
6. Pole and line Tinggi 45
mm
1 30 (bambu utuh,
panjang 3 m Ø
pangkal bawah
40 mm, Ø ujung
10 mm )
>5
4. Jumlah Awak Kapal Perikanan
No
Jenis Alat
Penangkapan
Ikan
Ukuran Kapal (GT) Jumlah ABK
(37) (38) (39)
1
2
Dst
77
Lampiran 5
Formulir Prop.Kop.04.
PROYEKSI KEUANGAN
(a) Rencana Usaha (Cost)
No Uraian Satuan Jumlah Harga Satuan
Total
(1) (2) (3) (4) (5)
A Biaya Investasi
Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)
Kapal Perikanan
Mesin
Alat Penangkapan Ikan
Dll
B Biaya Tetap
Perijinan (SIPI/SIKPI)
Pemeliharaan
Biaya lainnya
Penyusutan Nilai
C. Biaya Variabel
BBM/Solar
Air bersih
Perbekalan
Gaji/Upah/Bagi Hasil
Dll
(b) Rencana Pendapatan (estimasi pendapatan/penjualan)
No Jenis Komoditi Satuan Jumlah Harga Satuan
Total
1 Ikan ....... Ton/Kg ... Rp .... Rp ....
2 Ikan ........ Ton/Kg ... Rp .... Rp ....
Dst. Dst.
78
(c) Rencana Pendapatan (Nilai sisa investasi)
Investasi Nilai
(Rp)
Umur
Teknis (Tahun)
Nilai
Sisa (10%)
Penyusutan
(Rp/tahun)
Kapal
Mesin
Alat Penangkapan
Ikan
Dll
Kabupaten/Kota......., ......... 2016
Pengurus Koperasi,
(... Nama....)
Ketua
79
Lampiran 6
Formulir Prop.Kop.05.
SUMBER PENDANAAN MENDUKUNG RENCANA USAHA
*DI ISI SETELAH PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
a. Rencana Permodalan Usaha
No Jenis Pendanaan Total Milik
Koperasi
(Rp)
Peruntukkan Alokasi
Rencana Usaha
(Rp)
1 Modal Disetor
a. Simpanan Pokok
b. Simpanan wajib
c. Simpanan Sukarela
2 Modal Pihak Ketiga
a. Bank
b. Micro finance (LKM)
c. Jasa keuangan lain
3 Modal Hibah
a. Pemerintah (Diisi dengan Nilai
Bantuan Sarana)
b. Non Pemerintah
80
b. Kondisi Neraca Keuangan Koperasi 1 Tahun Terakhir
No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah
1 Aset 1 Kewajiban
(Hutang)
a. Aset lancar (current
asset)
Rp Jangka Pendek
Uang kas Rp ..... Rp
Tabungan Rp ..... Rp
..... Rp Jangka Panjang
b. Aset Tetap (fix asset) Rp ..... Rp
Bangunan Rp ..... Rp
Tanah Rp 2 Modal
...... Rp ..... Rp
TOTAL Rp TOTAL Rp
81
Lampiran 7
Formulir K.01.
FORMULIR VERIFIKASI
(Kabupaten/Kota)
(*DISESUAIKAN DENGAN KRITERIA)
No Verifikasi
Ada Tidak Ada
1. NIK (Nomor Induk Koperasi)
2. Nelayan Anggota (Kartu Nelayan)
3. Basis KUB (Register KUB)
4. Pernah menerima bantuan sejenis
5. Laporan keuangan
6. Kesesuaian kebutuhan
7. Administrasi
8. Kegiatan usaha
9. Feasible (layak usaha)
10. Domisili (Kantor/tempat usaha/dll)
11. Jumlah keanggotaan nelayan dalam koperasi minimal
20 orang
Catatan Penting
Kabupaten/Kota......., ......... 2016
Mengetahui,
Kepala Dinas KP Kabupaten/Kota....
(....... Nama ........)
NIP
Pemeriksa
Tim Verifikasi,
(... Nama....)
Jabatan
82
Lampiran 8
Formulir K.02.
FORMULIR VALIDASI
(Provinsi)
No Butir Validasi Sesuai/Ada
Ya Tidak
1. Pernah menerima bantuan sejenis
2. Kesesuaian kebutuhan
3. Bankable (layak bank)
Catatan Penting
Kabupaten/Kota......., ......... 2016
Mengetahui,
Kepala Dinas KP Provinsi ....
(....... Nama ........)
NIP
Pemeriksa
Tim Validasi,
(... Nama....)
Jabatan
83
Lampiran 9
Formulir K.03.
PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN
Kami yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama : ......... (Isi nama Ketua Koperasi) Jabatan : Ketua Koperasi
2. Nama : ......... (Isi nama Sekretaris Koperasi)
Jabatan : Sekretaris Koperasi
Bertindak atas nama organisasi Koperasi :
1 Nama Koperasi : ......... (Isi dengan nama koperasi)
2. Nomor Badan
Hukum
: ......... (Isi dengan nomor Baan Hukum koperasi)
3. Nomor NIK : ......... (Isi dengan nomor NIK)
Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun Anggaran 2016, kami menyatakan hal sebagai berikut :
1. Siap menerima dan memanfaatkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud
sebagaimana mestinya. 2. Mampu mengoperasionalkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan dimaksud
sebagaimana mestinya.
3. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan
Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan
sebagaimana ketentuan yang belaku.
4. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima ); dan
5. tidak memindahtangankan/memperjual-belikan bantuan yang diterima kepada pihak
lain.
Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaaatan Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan dimaksud, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut
dan menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat Pakta Integritas/Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa
adanya paksaan dari pihak mana pun.
Kabupaten/Kota......., ......... 2016
Ketua
Koperasi ..........
(....... Nama ........)
NIK ........
Sekretaris
Koperasi .......
(... Nama....)
NIK ..........
Mengetahui,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/kota .............
(......Nama.......)
NIK ...........
84
Lampiran 10
Formulir P.U.01
Kabupaten/Kota......, .............. 2016
Nomor : Perihal : Usulan Koperasi Calon Penerima
Bantuan Sarana Penangkapan
Ikan Tahun 2016
Lampiran : ...... berkas
Kepada Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi ............... Di
Tempat
Berdasarkan Dokumen Proposal yang disampaikan Koperasi di Kabupaten/Kota ..... (setempat) dan hasil penilaian proposal yang dilakukan
oleh Tim Verifikasi Kabupaten/Kota ..... (setempat), kami sampaikan usulan Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016, sebagai berikut :
1. Jumlah Koperasi yang telah lolos verifikasi sebanyak ..... unit dengan rincian :
a. Koperasi baru (pembentukan Badan Hukum kurang dari 2 tahun) sebanyak .... unit.
b. Koperasi eksis (pembentukan Badan Hukum lebih dari 2 tahun)
sebanyak .... unit. 2. Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan
dimaksud yang kami usulkan untuk diproses lebih lanjut sebagaimana
berkas terlampir.
Demikian surat Usulan Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Kepala Dinas .....
Kabupaten/Kota ......
(.......... Nama ..........) NIP .........
KOP SURAT INSTANSI
85
Formulir P.U.01. (Lanjutan)
Lampiran 10
DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
No Nama Koperasi No Badan
Hukum No NIK
Keterangan
(Kop
Baru/Eksis)
1
2
3
4
Dst.
(Kabupaten/Kota) ...., ...........
2016
Kepala Dinas ..........
Kabupaten/Kota .........
(........... Nama ...............)
NIP .........
86
Fomulir P.U.01. (Lanjutan)
Lampiran 11
RINCIAN USULAN PERMOHONAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
No Nama Koperasi Jenis Bantuan Jumlah Keterangan
1. Koperasi ...... Kapal
1. ............ ................ unit
2. ............ ................ unit
3. dst
Alat
Penangkapan
Ikan
1. ............ ................ unit
2. ............ ................ unit
3. dst
2. Koperasi ...... Kapal
1. ............ ................ unit
2. ............ ................ unit
3. dst
Alat
Penangkapan Ikan
1. ............ ................ unit
2. ............ ................ unit
3. dst
Dst.
(Kabupaten/Kota) ...., ........... 2016
Kepala Dinas ..........
Kabupaten/Kota .........
(........... Nama ...............) NIP .........
Catatan :
- Jenis bantuan diisi sesuai dengan nomenklatur yang telah ditentukan dalam Juknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, lengkap dengan spesifikasinya.
87
Lampiran 12
Formulir P.U.02
(Provinsi )......, ..............
2016 Nomor : Perihal : Daftar Koperasi Calon Penerima
Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016
Lampiran : ...... berkas
Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap cq. Direktur Kenelayanan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Di
Tempat
Berdasarkan Surat Usulan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota .... Nomor : ....... Tanggal ....... tentang Usulan Koperasi
Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016, dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Validasi Provinsi ..... (setempat), kami sampaikan DaftarKoperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan
Ikan Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Jumlah Koperasi yang telah lolos validasi sebanyak ..... unit dengan
rincian : a. Koperasi baru (pembentukan Badan Hukum kurang dari 2 tahun)
sebanyak .... unit.
b. Koperasi eksis (pembentukan Badan Hukum lebih dari 2 tahun) sebanyak .... unit.
2. Daftar Koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan
dimaksud untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Tahun 2016sebagaimana berkas terlampir.
Demikian daftar koperasi Calon Penerima Bantuan Sarana Penangkapan Ikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.
Kepala Dinas ..... Provinsi ......
(.......... Nama ..........)
NIP .........
KOP SURAT INSTANSI
88
Lampiran 13
Formulir P.U.02. (Lanjutan)
DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
No Kabupaten/Kota Nama
Koperasi No Badan Hukum
No NIK Keterangan
(Kop Baru/Eksis)
1
2
3
4
Dst.
(Provinsi) ...., ........... 2016 Kepala Dinas ..........
Provinsi .........
(........... Nama ...............) NIP .........
89
Lampiran 14 Fomulir P.U.02. (Lanjutan)
RINCIAN DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA
BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
No Kabupaten/Kota Nama Koperasi
Jenis Bantuan
Jumlah Keterangan
1. Kab/Kota…….. Koperasi ......
Kapal
1. ............ .............unit
2. ............ ............ unit
3. dst
Alat Penangkapan Ikan
1. ............ ................ unit
2. ............ ................ unit
3. ............ ................ unit
4. dst
2. Kab/Kota…….. Koperasi ......
Kapal
1. ............ ................ unit
2. ............ ................ unit
3. dst
Alat Penangkapan Ikan
1. ............ ................ unit
2. ............ ................ unit
3. ............ ................ unit
4. dst
Dst.
(Provinsi) ...., ........... 2016
Kepala Dinas ..........
Provinsi .........
(........... Nama ...............)
NIP .........
Catatan : - Jenis bantuan diisi sesuai dengan nomenklatur yang telah ditentukan
dalam Juknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan, lengkap dengan spesifikasinya.
90
Lampiran 14
91
Lampiran 15
I Nama :
NIP : ………………
Jabatan :
II Nama :
NIP : ………………
Jabatan :
1 (cantumkan Berita Acara Serah Terima dari Penyedia)
1
2
3
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
materai
BERITA ACARA SERAH TERIMA
KOP SATKER KAPI
NOMOR:
Pada hari ini ..........., tanggal ................ bulan ......................tahun ............... (xx-xx-xxxx), kami yang bertanda
tangan di bawah ini:
MINHADI NOER SJAMSU
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran Nomor …… tanggal ….. Tentang…..
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
R. NARMOKO PRASMADJI MINHADI NOER SJAMSU
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Sarana Penangkapan
Ikan berupa ……(jenis dan jumlah barang) dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana
tercantum dalam lampiran 1, berita acara pemeriksaan barang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2
dan dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari berita acara serah terima ini.
PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU
sebagaimana disebutkan dalam angka 1.
R. NARMOKO PRASMADJI
Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor ………., tanggal …….. Tentang ………………
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan memperhatikan:
maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:
Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian atas hasil pengadaan barang/jasa yang
diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU diharuskan
melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan sebagaimana mestinya yang tanggung
jawabnya berada pada PIHAK KESATU.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMENKUASA PENGGUNA ANGGARAN
Yang menerima, Yang menyerahkan,
PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
92
Lampiran 15 (lanjutan)
No. Nama Barang Merk/Spesifikasi Volume Satuan
Harga Perolehan
(Rp)
Penerima
Bantuan
Kepala
/KetuaAlamat Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Kapal Perikanan
1 ..................... ......... ........ ...................... ...................... ........ ........ ........
2 ..................... ......... ........ ...................... ...................... ........ ........ ........
Dst. ..................... ......... ........ ...................... ...................... ........ ........ ........
B Alat Penangkapan Ikan
1 ..................... ......... ........ ...................... ...................... ........ ........ ........
2 ..................... ......... ........ ...................... ...................... ........ ........ ........
Dst.
Jumlah ....................
materai
PIHAK KESATU
MINHADI NOER SJAMSU
PIHAK KEDUA
R. NARMOKO PRASMADJI
LAMPIRAN I
DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN
Nomor : .................................
Tanggal : ..................................
Yang menyerahkan,Yang menerima,
93
Lampiran 15 (lanjutan)
No.
…………………..,Tanggal Bulan Tahun
Tanda Tangan
1.
2.
3.
:
:
No. Volume Satuan Keterangan
1 4 5 6
A
1 ...... ...... Baik dan Baru
2 ...... ...... Baik dan Baru
3 ...... ...... Baik dan Baru
4 ...... ...... Baik dan Baru
…………………..,Tanggal Bulan Tahun
Tanda Tangan
1.
2.
3.
Mengetahui,
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan
MINHADI NOER SJAMSU
NIP.
Tim Pemeriksa Barang
Nama
……….
……….
……….
Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………
Laptop ..................
Printer .............
Dan Lain-lain ............
2 3
Barang Yang
Diserahkan ke Apartemen/Rumah Ikan ...............
Nomor
Tanggal
Nama BarangMerk/
Spesifikasi
……….
Lampiran II
LAMPIRAN PEMERIKSA BARANG
PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
TAHUN ANGGARAN ………….
MINHADI NOER SJAMSU
NIP.
PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………
……….
……….
Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan
kondisi di lapangan, kiranya dapat dipergunakan dengan semestinya.
Nama
Mengetahui,
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan
2Nama
Sekretaris merangkap anggotaNIP.
3Nama
AnggotaNIP.
Tim Pemeriksa Barang
Pada hari ini ……… Tanggal ……. Bulan ……….Tahun ………… yang bertandatangan
Nama / NIP. Jabatan Tim Cek Fisik
1Nama
KetuaNIP.
Kop Dinas
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
TAHUN ANGGARAN ……………………..
NOMOR : …………………..
94
Lampiran 15 (lanjutan)
No.
…………………..,Tanggal Bulan Tahun
Tanda Tangan
1.
2.
3.
:
:
No. Volume Satuan Keterangan
1 4 5 6
A
1 ...... ...... Baik dan Baru
2 ...... ...... Baik dan Baru
3 ...... ...... Baik dan Baru
4 ...... ...... Baik dan Baru
…………………..,Tanggal Bulan Tahun
Tanda Tangan
1.
2.
3.
Mengetahui,
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan
MINHADI NOER SJAMSU
NIP.
Tim Pemeriksa Barang
Nama
……….
……….
……….
Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………
Laptop ..................
Printer .............
Dan Lain-lain ............
2 3
Barang Yang
Diserahkan ke Apartemen/Rumah Ikan ...............
Nomor
Tanggal
Nama BarangMerk/
Spesifikasi
……….
Lampiran II
LAMPIRAN PEMERIKSA BARANG
PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
TAHUN ANGGARAN ………….
MINHADI NOER SJAMSU
NIP.
PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………
……….
……….
Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan
kondisi di lapangan, kiranya dapat dipergunakan dengan semestinya.
Nama
Mengetahui,
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan
2Nama
Sekretaris merangkap anggotaNIP.
3Nama
AnggotaNIP.
Tim Pemeriksa Barang
Pada hari ini ……… Tanggal ……. Bulan ……….Tahun ………… yang bertandatangan
Nama / NIP. Jabatan Tim Cek Fisik
1Nama
KetuaNIP.
Kop Dinas
BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
TAHUN ANGGARAN ……………………..
NOMOR : …………………..
95
Lampiran 15 (lanjutan)
Nama Barang Nama Barang
TAHUN ANGGARAN ……………………..
Nama Barang Nama Barang
FOTO - FOTO HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
........................... ..............................
96
Lampiran16
I Nama :
Jabatan :
Alamat :
II Nama :
Jabatan :
Alamat :
(1)
(2)
meterai 6000
1.
2.
3.
4.
5.
6. Sekretaris Ditjen.Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab/Kota ............................
Tembusan:
Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
Menteri Keuangan RI;
Gub/Bup/Wal/Prov/Kab/kota .................;
Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan;
Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Yang menyerahkan, Yang menerima,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
R. NARMOKO PRASMADJI ................................
Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan
ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang
asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KESATU menyerahkan dan menghibahkan Barang Milik Negara hasil pengadaan
Bantuan Sarana Penangkapan Ikan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan Barang Milik Negara yang disebutkan
pada ayat (1), dari PIHAK KESATU.
Pasal 2
Guna pemanfaatan lebih lanjut sesuai dengan fungsinya, maka Barang Milik Negara yang
dimaksud dalam Pasal 1 diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada Koperasi,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.
Pasal 3
Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan proses
serah terima/hibah Barang Milik Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 kepada Koperasi yang
dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 4
PIHAK KESATU wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan
dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di bawah Unit Kerjanya, yang
melaksanakan proses Pengadaan BMN yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1).
Pasal 5
PIHAK KEDUA wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan
dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota ....................., dalam
Sistem Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Prov/Kab/Kota .................. tersebut.
Pasal 6
Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan, yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan Nomor ....................tanggal .........................., dengan memperhatikan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
NOMOR:
Pada hari ini ................., tanggal ................. bulan .......................tahun ……………. (xx-xx-xxxx),
yang bertanda tangan di bawah ini:
R. NARMOKO PRASMADJI
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta 10110
Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan
Sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………
KOP Ditjen PT
............................................
..............................................
bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah
Kab/Kota………, berkedudukan di …………………….., untuk selanjutnya di sebut sebagai
PIHAK KEDUA.
bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jl. Medan
Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN
97
I Nama :
Jabatan :
Alamat :
II Nama :
Jabatan :
Alamat :
(1)
(2)
meterai 6000
1.
2.
3.
4.
5.
6. Sekretaris Ditjen.Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov/Kab/Kota ............................
Tembusan:
Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
Menteri Keuangan RI;
Gub/Bup/Wal/Prov/Kab/kota .................;
Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan;
Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Yang menyerahkan, Yang menerima,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
R. NARMOKO PRASMADJI ................................
Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan
ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang
asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KESATU menyerahkan dan menghibahkan Barang Milik Negara hasil pengadaan
Bantuan Sarana Penangkapan Ikan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan Barang Milik Negara yang disebutkan
pada ayat (1), dari PIHAK KESATU.
Pasal 2
Guna pemanfaatan lebih lanjut sesuai dengan fungsinya, maka Barang Milik Negara yang
dimaksud dalam Pasal 1 diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada Koperasi,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Berita Acara ini.
Pasal 3
Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan proses
serah terima/hibah Barang Milik Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 kepada Koperasi yang
dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 4
PIHAK KESATU wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan
dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di bawah Unit Kerjanya, yang
melaksanakan proses Pengadaan BMN yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1).
Pasal 5
PIHAK KEDUA wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan
dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota ....................., dalam
Sistem Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Prov/Kab/Kota .................. tersebut.
Pasal 6
Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan, yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan Nomor ....................tanggal .........................., dengan memperhatikan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
NOMOR:
Pada hari ini ................., tanggal ................. bulan .......................tahun ……………. (xx-xx-xxxx),
yang bertanda tangan di bawah ini:
R. NARMOKO PRASMADJI
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta 10110
Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan
Sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………
KOP Ditjen PT
............................................
..............................................
bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah
Kab/Kota………, berkedudukan di …………………….., untuk selanjutnya di sebut sebagai
PIHAK KEDUA.
bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jl. Medan
Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN
98
Lampiran 17
I Nama :
Jabatan :
Alamat :
II Nama :
Jabatan :
Alamat :
(1)
(2)
meterai 6000
1.
2.
3.
4.
5.
6. Sekretaris Ditjen.Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
............................................
Ketua Koperasi …………..
..............................................
TAHUN ANGGARAN 2016
KOP Ditjen PT
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN
BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
NOMOR:
Pada hari ini ................., tanggal ................. bulan .......................tahun ……………. (xx-xx-xxxx),
yang bertanda tangan di bawah ini:
R. NARMOKO PRASMADJI
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta 10110
bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jl. Medan
Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
bertindak untuk dan atas nama Koperasi…………….., berkedudukan di ……………………..,
untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.
Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan, yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan Nomor ....................tanggal .........................., dengan memperhatikan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan
Sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………
Pasal 2
PIHAK KESATU wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan
dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di bawah Unit Kerjanya, yang
melaksanakan proses Pengadaan BMN yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1).
Pasal 4
Pasal 1
Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan
ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang
asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KESATU menyerahkan dan menghibahkan Barang Milik Negara hasil pengadaan
Bantuan Sarana Penangkapan Ikan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan Barang Milik Negara yang disebutkan
pada ayat (1), dari PIHAK KESATU.
PIHAK KEDUA akan mengelola dan menggunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan
Pedoman Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap
Pasal 3
Tembusan:
Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
Menteri Keuangan RI;
Gub/Bup/Wal/Prov/Kab/kota .................;
Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan;
Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Yang menyerahkan, Yang menerima,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
R. NARMOKO PRASMADJI ................................
99
I Nama :
Jabatan :
Alamat :
II Nama :
Jabatan :
Alamat :
(1)
(2)
meterai 6000
1.
2.
3.
4.
5.
6. Sekretaris Ditjen.Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
............................................
Ketua Koperasi …………..
..............................................
TAHUN ANGGARAN 2016
KOP Ditjen PT
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN
BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN
NOMOR:
Pada hari ini ................., tanggal ................. bulan .......................tahun ……………. (xx-xx-xxxx),
yang bertanda tangan di bawah ini:
R. NARMOKO PRASMADJI
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta 10110
bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Jl. Medan
Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
bertindak untuk dan atas nama Koperasi…………….., berkedudukan di ……………………..,
untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.
Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Sarana
Penangkapan Ikan, yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan Nomor ....................tanggal .........................., dengan memperhatikan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan
ketentuan sebagai berikut:
Telah mengadakan Pemeriksaan Barang Hasil Pengadaan Bantuan
Sarana Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2016 di ………………
Pasal 2
PIHAK KESATU wajib memantau proses pencatatan Barang Milik Negara yang disebutkan
dalam Pasal 1 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di bawah Unit Kerjanya, yang
melaksanakan proses Pengadaan BMN yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1).
Pasal 4
Pasal 1
Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap tiga, ditandatangani di atas meterai, dan
ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Masing-masing pihak memegang
asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KESATU menyerahkan dan menghibahkan Barang Milik Negara hasil pengadaan
Bantuan Sarana Penangkapan Ikan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan Barang Milik Negara yang disebutkan
pada ayat (1), dari PIHAK KESATU.
PIHAK KEDUA akan mengelola dan menggunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan
Pedoman Teknis Bantuan Sarana Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap
Pasal 3
Tembusan:
Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
Menteri Keuangan RI;
Gub/Bup/Wal/Prov/Kab/kota .................;
Sekretaris Jenderal Kementrian Kelautan dan Perikanan;
Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Yang menyerahkan, Yang menerima,
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
R. NARMOKO PRASMADJI ................................
Lampiran 1 Nama barang, jenis barang, spesifikasi/merek/type, nilai, data penerima barang
Lampiran 2 Berita acara pemeriksaan barang
Lampiran 3 Foto/dokumentasi
100
Lampiran 18
LAPORAN OPERASIONAL BANTUAN KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAP IKAN
BULAN …… TAHUN ……..
Yth.
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA……………………………………
PROVINSI …………………………………….
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah diterimanya Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (API) Tahun 2016 dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan serta memperhatikan Pedoman Teknis Bantuan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami laporkan sebagai berikut :
1. Identitas Koperasi Penerima Bantuan (KPB)
Nama Koperasi : ……………………………..………………………………….. NIK : ……………………………..…………………………………..
Alamat : ……………………………..………………………………….. NPWP : ……………………………..………………………………….. Ketua : ……………………………..…………………………………..
Anggota : 1. ……………………………..……………………………….. 2. ……………………………..………………………………..
3. ……………………………..……………………………….. 4. ……………………………..……………………………….. 5. ……………………………..………………………………..
Dst.
Bantuan Kapal : Ukuran < 5 GT / Ukuran 5 GT/ Ukuran 10 GT/ Ukuran 20 GT/ Ukuran 30 GT *)
BAST (No & Tgl) : 1. ……………………………..………………………………..
2. ……………………………..……………………………….. dst
Bantuan API : Gill Net/Bubu/ Rawai Dasar/Handline Tuna/
Pancing Tonda/ Pancing Pole and Line *) BAST (No & Tgl) : 1.……………………………..……………………………….. 2. ……………………………..………………………………..
dst
101
2. Spesifikasi Bantuan Kapal Perikanan Yang Diterima (sesuai BAST)
No Ukuran Kapal (GT)
Bentuk Kapal
Ukuran Utama (M) Tipe
Kapal Alat
Bantu Jumlah (unit)
Panjang (LoA)
Lebar (Bmax)
Tinggi Sarat
3. Spesifikasi Bantuan Alat Penangkap Ikan Yang Diterima (sesuai BAST)
(5) Spesifikasi teknis Kelompok API Gill Net
No API
Spesifikasi Utama
GT Jumlah
(unit) Mesh Size
(inch)
Mesh Dept
Bahan Panjang (m)
1. Gillnet
Permukaan/ Pertengahan/ Dasar *)
(6) Spesifikasi teknis Kelompok API Bubu
No API
Spesifikasi Utama
GT Jumlah (unit) Bahan
PxLxT (cm)
Ø Mulut (cm)
∑ unit
Bubu Ikan/ Rajungan *)
(7) Spesifikasi teknis Kelompok API Rawai Dasar
No API
Spesifikasi Utama
GT Jumlah (unit)
Bahan Main Line
Hook ∑ Hook L Main
Line
Rawai Dasar
102
(8) Spesifikasi teknis Kelompok API Handline Tuna
No API
Spesifikasi Utama
GT Jumlah (unit) Hook
Bahan Main Line
∑ Hook L Main
Line
Handline
tuna
(9) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Tonda
No API
Spesifikasi Utama
GT Jumlah (unit) Hook ∑ Hook
L Main Line
Bahan Main Line
Pancing Tonda
(10) Spesifikasi teknis Kelompok API Pancing Pole and Line
No API Spesifikasi Utama
GT Jumlah (unit) Hook ∑ Hook ∑ API per Joran
Pole and line
4. Produksi Hasil Tangkapan
No Jenis Ikan Volume (kg) Harga Jual
(Rp/Kg)
Nilai Penjualan
(Rp) Keterangan
TOTAL
5. Biaya Operasional Penangkapan
No Jenis Pengeluaran Volume Biaya (Rp) Keterangan
TOTAL
103
6. Sistem Bagi Hasil
……………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
… 7. Laporan Keuangan
No Tanggal Uraian Mutasi (Rp)
Saldo Pemasukan Pengeluaran
Total
Catatan Kondisi Keuangan di Bank (Tabungan) : Nama Bank : ............................................................ No Rekening : ............................................................
Saldo : Rp. ......................................... (per tanggal ...........)
8. Permasalahan dan Pemecahannya
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………………………
… ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
…………………………, ………………………. 2016
104
Koperasi ……………………..
Tanda Tangan/Cap Koperasi
(……………………………………...) Jabatan : ………………
Tembusan : 1. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; 3. Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat (sebagai Pendamping Koord.
Wilayah).
105
Lampiran 19
DAFTAR WILAYAH PENDAMPINGAN
PELABUHAN PERIKANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT
(SEBAGAI PEMBANTU KOORDINATOR WILAYAH)
A. Cluster 1 (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Bengkulu)
No. Penanggung Jawab
UPT Pusat Wilayah Pendampingan
Jumlah
Pelabuhan Perikanan
(Lokasi)
1 PPS Belawan
Aceh Bagian Timur 27
Sumatera Utara Bagian Timur 21
Riau 15
2 PPS Bungus
Sumatera Barat 17
Jambi 3
Bengkulu 15
3 PPN Sibolga Aceh Bagian Barat 79
Sumatera Utara Bagian Barat 8
4 PPN Sungailiat Kepulauan Riau 9
5 PPN Tanjung Pandan Bangka Belitung 13
JUMLAH 207
B. Cluster 2 (Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar)
No. Penanggung Jawab UPT
Pusat Wilayah Pendampingan
Jumlah Pelabuhan
Perikanan
(Lokasi)
1 PPS Nizam Zachman
DKI Jakarta 6
Sumatera Selatan 3
Lampung 25
2 PPN Karangantu Banten 34
3 PPN Palabuhanratu Jawa Barat Bagian Selatan 21
4 PPN Kejawanan Jawa Barat Bagian Utara 43
JUMLAH 132
C. Cluster 3 (Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Kalteng, Kalsel)
No. Penanggung Jawab
UPT Pusat Wilayah Pendampingan
Jumlah
Pelabuhan Perikanan
(Lokasi)
1 PPS Cilacap Jawa Tengah Bagian Selatan 26
D.I. Yogyakarta 16
2 PPN Pekalongan Jawa Tengah Bagian Utara 63
Kalimantan Tengah 8
3 PPN Brondong Jawa Timur Bagian Utara 42
Kalimantan Selatan 7
4 PPN Prigi Jawa Timur Bagian Selatan 38
JUMLAH 200
106
D. Cluster 4 (Sultra, Sulteng, Gorontalo, Kalbar, Kaltara, Kaltim)
No. Penanggung Jawab UPT
Pusat Wilayah Pendampingan
Jumlah Pelabuhan
Perikanan
(Lokasi)
1 PPS Kendari Sulawesi Tenggara 13
Sulawesi Tengah 26
2 PPN Kwandang Gorontalo 19
3 PPN Pemangkat Kalimantan Utara 4
Kalimantan Timur 10
4 PPP Teluk Batang Kalimantan Barat 48
JUMLAH 120
E. Cluster 5 (Bali, NTB, NTT, Sulut, Sulbar, Sulsel, Maluku, Malut,
Papua Barat, Papua)
No. Penanggung Jawab UPT
Pusat Wilayah Pendampingan
Jumlah
Pelabuhan
Perikanan
(Lokasi)
1 PPS Bitung
Sulawesi Utara 17
Sulawesi Barat 6
Sulawesi Selatan 39
2 PPN Pengambengan
Bali 10
Nusa Tenggara Barat 16
Nusa Tenggara Timur 18
3 PPN Ambon Papua 8
4 PPN Ternate Maluku Utara 16
Papua Barat 9
5 PPN Tual Maluku 18
JUMLAH 157
107
Lampiran 20
DAFTAR PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH (UPT PUSAT) DAN PELABUHAN PERIKANAN SEBAGAI TEMPAT PENYERAHAN BANTUAN
A. CLUSTER 1 (ACEH, SUMUT, SUMBAR, RIAU, KEP. RIAU, JAMBI,
BENGKULU)
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
A PPS BELAWAN
1 PP. Abah Krueng
(Babah Krueng) Aceh Kab. Pidie 571
Desa Abah Krueng Kecamatan
Batee Kabupaten Pidie Nanggroe
Aceh Darussalam.
2 PP. Alue Bu Jalan
Baroeh (Alue Bu) Aceh
Kab. Aceh
Timur 571
Jl. Medan-Banda Aceh, Kec. Pereulak Barat, Kab. Aceh Timur,
Aceh
3
PP. Alue Lhok/Seuneubok
Teupin
Aceh Kab. Aceh
Timur 571
Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Alue Lhok, Kec. Peureulak Timur, Kab.
Aceh Timur, Aceh
4 PP. Bangka Jaya Aceh Kab. Aceh
Utara 571
Desa Bangka Jaya, Kec.
Dewantara, Kab. Aceh Utara
5 PP. Baroeh Buging
(Baroh Bugeng) Aceh
Kab. Aceh
Timur 571
Jl. Medan-Banda-Aceh, Desa
Baroh Bugeng, Kec. Nurussalam,
Kab. Aceh Timur, Aceh
6 PP. Blang Uyok Aceh Kab. Aceh
Timur 571
Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Blang Uyok, Kec. Julok, Kab. Aceh
Timur, Aceh
7 PP. Cot Jaja Aceh Kab. Pidie 571
Desa Cot Jaja, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie Nanggroe Aceh
Darussalam
8 PP. Desa Mesjid Aceh Kab. Aceh
Tamiang 571
Desa Mesjid, Kec. Bendahara, Kab.
Aceh Tamiang, Aceh
9 PP. Jaring (Teupin
Jaring) Aceh
Kab. Aceh
Timur 571
Desa Teupin Jaring, Kec. Idi
Rayeuk, Kab. Aceh Timur
10 PP. Kb. Tanjung Aceh Kab. Pidie 571 Desa Jumerang, Kec. Kembang
Tanjung, Kab Pidie
11 PP. Kuala Brabo
(Kuala Beurabo) Aceh Kab. Pidie 571
Desa Keupula, Kec. Simpang Tiga,
Kab Pidie
12 PP. Kuala Idi (Idi) Aceh Kab. Aceh
Timur 571
Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur,
Aceh
13 PP. Kuala Jeumpa Aceh Kab. Bireuen 571 Desa Kuala Jeumpa, Kec. Jeumpa,
Kab. Bireuen
14 PP. Kuala Langsa Aceh Kota Langsa 571 Desa Kuala Langsa, Kec Langsa
Barat, Kota Langsa , Aceh
108
15 PP. Kuala Leugee Aceh Kab. Aceh
Timur 571
Jl. Medan-Banda Aceh, Kembang Tanjong, Desa Rambong Payong,
Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur,
Aceh
16 PP. Kuala Raja Aceh Kab. Bireuen 571 Desa Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab.
Bireuen
17 PP. Mereudu
(Meureudue) Aceh
Kab. Pidie
Jaya 571
Desa Meunasah Balek, Kec.
Mereudu, Kab. Pidie Jaya
18 PP. Pasiran (Lhok
Pasiran) Aceh Kota Sabang 571
Jl. Cut Nyak Dhien, Desa Kota Timu, Kec. Sukakarya, Kota
Sabang
19 PP. Peudada Aceh Kab. Bireuen 571 Jl. Medan - Banda Aceh 204, Desa
Pulo, Kec. Peudada, Kab. Bireuen
20 PP. Plimbang
(Peulimbang) Aceh Kab. Bireuen 571
Desa Seuneubok Peulimbang, Kec.
Peulimbang, Kab. Bireuen
21 PP. Samalanga Aceh Kab. Bireuen 571 Desa Pante Range, Kec.
Samalanga, Kab. Bireun
22
PP. Teupin Kuyun (Teupin Kuyuen Dsn.
Puuk)
Aceh Kab. Aceh
Utara 571
Desa Teupin Kuyuen, Kec.
Seunuddon, Kab. Aceh Utara.
23 PP. Teupin Pasie
Jaboy Aceh Kota Sabang 571
Gampong Jaboi, Desa Jaboi, Kec.
Sukajaya, Kota Sabang
24 PP. Teupin Pukat Aceh Kab. Aceh
Timur 571
Jl. Medan - Banda Aceh, Desa Teupin Pukat, Kec. Nurussalam,
Kab. Aceh Timur, Aceh
25 PP. Teupin Siron Aceh Kab. Bireuen 571
Teupin Siron Gandapura
Bireuen, Aceh
26 PP. Ujong Pei (Ujong
Pie) Aceh Kab. Pidie 571
Desa Ujong Pie, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie Nangroe Aceh
Darussalam
27 PP. Ulim Aceh Kab. Pidie
Jaya 571
Desa Dayah Leubue, Kec. Ulim,
Kab. Pidie Jaya
28 PP. Bagan Deli Sumatera
Utara Kota Medan 571
JL Gabion, Desa Bagan Deli, Kec.
Medan Belawan, Kota Medan
29 PP. Bagan Kuala Sumatera
Utara
Kab. Serdang
Bedagai 571
Desa Tanjung Beringin, Kab.
Serdang Bedagai, Sumatera Utara
30 PP. Bagan Percut Sumatera
Utara
Kab. Deli
Serdang 571
Desa Percut, Kec. Percut Sei Tuan,
Kab. Deli Serdang
31 PP. Bagan Serdang Sumatera
Utara
Kab. Deli
Serdang 571
Beringin, Deli Serdang, Sumatera
Utara
32 PP. Belawan Sumatera
Utara Kota Medan 571
Jl. Pelabuhan Perikanan Gabion, Belawan, Kelurahan Bagan Deli,
Kec. Medan Belawan, Kotak Pos 20
33 PP. Biduk Bubun Sumatera
Utara Kab. Langkat 571
Desa Bubun, Tanjungpura, Kab.
Langkat, Prov. Sumatera Utara
34 PP. Campea Sumatera
Utara
Kab. Labuhan
Batu Utara 571 Kab. Labuhan Batu Utara
109
35 PP. Desa Lalang Sumatera
Utara Kab. Batubara 571
JL Ring Road Inalum, Desa Lalang,
Kec. Medang Deras, Kab. Batubara
36 PP. Kuala Serapu Sumatera
Utara Kab. Langkat 571
Jl. Pelabuhan Beras Basa, Kec.
Pangkalan Susu
37 PP. Nelayan Indah Sumatera
Utara Kota Medan 571
Desa Nelayan Indah, Kec. Medan
Labuhan, Kota Medan
38 PP. Pangkalan
Brandan
Sumatera
Utara Kab. Langkat 571
JL. Babalan Pajak Ikan Lama Gang Tenggiri, Desa Brandan Timur,
Kec. Babalan, Kab. Langkat
39 PP. Pangkalan Dodek Sumatera
Utara Kab. Batubara 571
JL. T. Amir Hamzah, Desa Pangkalan Dodek Lama, Kec.
Medang Deras, Kab. Batubara
40 PP. Pangkalan Susu Sumatera
Utara Kab. Langkat 571
Jl. Pelabuhan Beras Basa, Desa
Beras Basa, Kec. Pangkalan Susu
41 PP. Pantai Labu Sumatera
Utara
Kab. Deli
Serdang 571
JL Pantai Labu Pekan, Desa Pantai Labu Pekan, Kec. Pantai Labu,
Kab. Deli Serdang
42 PP. Perupuk Sumatera
Utara Kab. Batubara 571
Desa Perupuk, Kec. Lima Puluh,
Kab. Batubara
43 PP. Sei Berombang Sumatera
Utara
Kab. Labuhan
Batu 571
Panai Hilir, Labuhan Batu, Kab.
Labuhan Batu
44 PP. Sialang Buah Sumatera
Utara
Kab. Serdang
Bedagai 571
Desa Sialang Buah, Kec. Teluk
Mengkudu, Kab. Serdang Begadai
45 PP. Tanjung Balai
Asahan
Sumatera
Utara Kab. Asahan 571
Kecamatan tanjung Balai Asahan, Kabupaten Asahan Provinsi
Sumatera Utara
46 PP. Tanjung Beringin Sumatera
Utara
Kab. Serdang
Bedagai 571
Dusun I, Desa Tanjung Beringin,
Kec. Tanjung Beringin
47 PP. Tanjung Leidong Sumatera
Utara
Kab. Labuhan
Batu Utara 571
Jl. H. Iwan Maksum, Desa Tanjung
Leidong, Kec. Kuala Leidong, Kab.
Labuhan Batu Utara
48 PP. Tanjung Tiram Sumatera
Utara Kab. Batubara 571
Desa Bandar Rahmad, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten
Batubara
49 PP. Bagan Siapi-Api Riau Kab. Rokan
Hilir 571
Jalan Pelabuhan Baru, Bangko,
Rokan Hilir, Riau
50 PP. Bantan Air Riau Kab. Bengkalis 571 Desa Bantan, Bengkalis
51 PP. Bengkalis Riau Kab. Bengkalis 571 Desa Bengkalis Kota, Kec.
Bengkalis, Kab. Bengkalis
52 PP. Dermaga Perairan
Teluk Dalam Riau
Kab.
Pelalawan 711 Kab. Pelalawan
53 PP. Dompas Riau Kab. Bengkalis 571 Desa Dompas, Kab. Bengkalis
54 PP. Dumai Riau Kota Dumai 571
Jl. Pangkalan Sesai, Desa Purnama, Kec. Dumai Barat, Kab.
Dumai
55 PP. Jangkang Riau Kab. Bengkalis 571 Desa Jangkang, Kec. Bantan, Kab.
Bengkalis
110
56 PP. Kuala Enok Riau Kab. Indragiri
Hilir 711
Jl. Yos Sudarso, Desa Tanah Merah, Kel. Kuala Enok, Kec.
Tanah Merah, Kab. Indragiri Hilir
57 PP. Meskom Riau Kab. Bengkalis 571 Desa Meskom, Kab. Bengkalis
58 PP. Prapat Tunggal Riau Kab. Bengkalis 571 Desa Prapat Tunggal, Kab.
Bengkalis
59 PP. Selat Panjang Riau Kab. Kep.
Meranti* 571
Jl.Pelabuhan PPI, Desa Selat Panjang Kota, Kec. Tebing Tinggi,
Kab. Kepulauan Meranti
60 PP. Sinaboi Riau Kab. Rokan
Hilir 571
Desa Sinaboi, Kec. Sinaboi, Kab.
Rokan Hilir
61 PP. Sungai Guntung Riau Kab. Indragiri
Hilir 711
Jl. Yos Sudarso, Desa Taga Raja,
Kec. Kateman, Kab. Indragiri Hilir
62 PP. Tanjung Samak Riau Kab. Kep.
Meranti* 571
Desa Tanjung Samak, Kec.
Rangsang, Keb. Bengkalis
63 PP. Titi Akar Riau Kab. Bengkalis 571 Desa Titi Akar, Kec. Rupat Utara,
Bengkalis
B PPS BUNGUS
64 PP. Air Bangih (Aia
Bangih)
Sumatera
Barat
Kab. Pasaman
Barat 572
Jorong Pasar Suak, Kel. Nagari Sasak, Kec. Sungai Beremas, Kab.
Pasaman Barat
65 PP. Api-Api Sumatera
Barat
Kab. Pesisir
Selatan 572 Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan
66 PP. Batang Gasan Sumatera
Barat
Kab. Padang
Pariaman 572
Kec. Batang Gasan, Kab. Padang
Pariaman
67 PP. Bungus Sumatera
Barat Kota Padang 572
Jl Raya Padang - Painan KM 16
Padang, Desa labuhan
68 PP. Carocok Tarusan Sumatera
Barat
Kab. Pesisir
Selatan 572
Carocok Ampang Pulai Tarusan,
Desa Kenagarian Ampang Pulai, Kec. Koto XI Tarusan, Kab. Pesisir
Selatan
69 PP. Karan Aur Sumatera
Barat Kota Pariaman 572
Desa Karan Aur , Kec. Pariaman
Tengah , Kota Pariaman , Prov.
Sumatera Barat
70 PP. Muaro Anai Sumatera
Barat Kota Padang 572
Kel. Padang Sarai, Kec. Koto
Tangah, Kota Padang
71 PP. Muaro Pariaman Sumatera
Barat Kota Pariaman 572
Jl. Nasri Nasar, Kelurahan Pasir Pariaman Tengah, Kec. Pariaman
Tengah
Kota Pariaman, Prov. Sumatera
Barat
72 PP. Pasar Kambang
(Kambang)
Sumatera
Barat
Kab. Pesisir
Selatan 572
Pasa Gompong, Kecamatan Lengayang, Kab. Pesisir selatan,
Provinsi Sumatera Barat
73 PP. Pasie Nan Tigo Sumatera
Barat Kota Padang 572
Desa Pasie Nan Tigo, Kec. Pasie
Nan Tigo, Kota Padang
74 PP. Pasir Baru Sumatera
Barat
Kab. Padang
Pariaman 572
Desa Korong Pasir Baru, Kec. Sungai Limau, Kab. Padang
Pariaman
111
75 PP. Sasak Sumatera
Barat
Kab. Pasaman
Barat 572
Jorong Padang Halaban, Desa Nagari Sasak, Kec. Sasak Ranah
Pesisir, Kab. Pasaman Barat, Prov.
Sumatera Barat
76 PP. Sikakap Sumatera
Barat
Kab. Kep.
Mentawai 572
Desa Sikakap, Kec. Pagai Selatan, Kab. Kep. Mentawai, Prov.
Sumatera Utara
77 PP. Surantiah Sumatera
Barat
Kab. Pesisir
Selatan 572
Kampung Penyeberangan, Desa
Surantih, Kec. Sutera, Kab. Pesisir
Selatan
78 PP. Tiku Sumatera
Barat Kab. Agam 572
Jorong Pasia Tiku, Kel. Nagari Tiku Selatan, Kec. Tanjung Mutiara,
Kab. Agam
79 PP. Tuapejat (Tua
Pejat)
Sumatera
Barat
Kab. Kep.
Mentawai 572
Jl. Raya Tua Pejat KM. 1,5 , Kec.
Sipora Utara, Kab. Kep. Mentawai,
Prov. Sumatera Barat
80 PP. Ulakan Tapakis Sumatera
Barat
Kab. Padang
Pariaman 572
Desa Ulakan Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat
81 PP. Kuala Tungkal Jambi Kab. Tanjung
Jabung Barat 711
Ds. Tungkal 1, Kec. Tungkal Ilir,
Kab. Tanjung Jabung Barat
82 PP. Nipah Panjang Jambi Kab. Tanjung
Jabung Timur 711
Desa Nipah Panjang 1, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung
Timur, Jambi
83 PP. Teluk Majelis Jambi Kab. Tanjung
Jabung Timur 711
Desa Teluk Majelis, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung
Timur
84 PP. Air Napal Bengkulu Kab. Bengkulu
Utara 572
Lubuk Tanjung, Air Napal,
Bengkulu Utara
85 PP. Air Rami Bengkulu Kab. Muko-
Muko 572
Desa Air Rami, Kecamatan Air Rami, Kab. Muko-Muko, Prov.
Bengkulu
86 PP. Muara Maras Bengkulu Kab. Seluma 572
Jl. Lintas Bengkulu Manna, Kec. Semidang Alas Maras, Kab.
Seluma, Prov. Bengkulu
87 PP. Muara Pring Baru Bengkulu Kab. Seluma 572 Desa Ujung Padang, Kec. Semidang Alas Maras, Kab.
Seluma, Prov. Bengkulu
88 PP. Muara Sungai
Ketahun Bengkulu
Kab. Bengkulu
Utara 572
Jl. Lintas Bengkulu Ketahun, Desa Pasar Ketahun di Muara Sungai
Ketahun, Kec. Ketahun,
Kab.Bengkulu Utara, Prov.
Bengkulu
89 PP. Pasar Bantal Bengkulu Kab. Muko-
Muko 572
Jl. Nelan Indah,Desa Pasar Bantal, Kecamatan Teramang Jaya,
Kabupaten Muko-Muko, Provinsi
Bengkulu
90 PP. Pasar
Bawah/Manna Bengkulu
Kab. Bengkulu
Selatan 572
JL. Pasar Bawah, Desa Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna,
Kab.Bengkulu Selatan, Prov.
Bengkulu
112
91 PP. Pasar Bengkulu Bengkulu Kota Bengkulu 572
Jl. Enggano No. 05 Kelurahan Pasar Bengkulu, Kec. Sungai
Serut, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu
92 PP. Pasar Ngalam Bengkulu Kab. Seluma 572 Desa Pasar Ngalam, Kec. Periukan,
Kab. Seluma, Prov. Bengkulu
93 PP. Pasar Palik Bengkulu Kab. Bengkulu
Utara 572
Desa Pasar Palik, Kec. Air Napal,
Kab. Bengkulu Utara
94 PP. Pasar Seluma Bengkulu Kab. Seluma 572
Desa Pasar Seluma, Kec. Seluma
Selatan, Kab.Seluma, Prov.
Bengkulu
95 PP. Pondok Besi Bengkulu Kota Bengkulu 572
Jl. Tapak Padri Kelurahan Pondok Besi, Kec. Teluk Segara
Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
96 PP. Pulau Baai Bengkulu Kota Bengkulu 572 Jl. Yos Sudarso RT. 05 Pulau Baai
97 PP. Sungai Lemau
(Pondok Kelapa) Bengkulu
Kab. Bengkulu
Tengah 572
Jalan Raya Bengkulu,Lais,Pondok
Kelapa, Bengkulu Tengah
98 PP. Sungai Muara
Ipuh Bengkulu
Kab. Muko-
Muko 572
Jl. Lintas Bengkulu Mukomuko, Desa Pulau Makmur, Kecamatan
Ipuh, Kabupaten Muko-Muko,
Propinsi Bengkulu
C PPN SIBOLGA
99 PP. Air Berudang Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Kel. Air Berudang, Kec. Tapak
Tuan, Kab. Aceh Selatan
100 PP. Alue Ambang Aceh Kab. Aceh
Jaya 572
Jl. Tgk Bubon, Kel. Alue Ambang,
Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya
101 PP. Alue Naga I Aceh Kota Banda
Aceh 572
Dusun Musafir, Kel. Alue Naga, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda
Aceh, Aceh
102 PP. Alue Naga II Aceh Kota Banda
Aceh 572
Dusun Kutaran, Kel. Alue Naga, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda
Aceh, Aceh
103 PP. Alue Rambot Aceh Kab. Aceh
Barat Daya 572
Jl. Desa Alue Rambot, Kel. Alue Rambot, Kec. Lembah Sabil, Kab.
Aceh Barat Daya
104 PP. Babah Lueng Aceh Kab. Nagan
Raya 572
Desa Babah Lueng, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan
Raya, Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam
105 PP. Babah Nipah Aceh Kab. Aceh
Jaya 572
Jl. Nasional, Kel. Babah Nipah,
Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh Jaya
106 PP. Batu Itam Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Kel. Batu Itam, Kec. Tapak Tuan,
Kab. Aceh Selatan
107 PP. Blang Padang Aceh Kab. Aceh
Barat Daya 572
Kec. Tangan-Tangan, Kab. Aceh
Barat Daya
108 PP. Busong Aceh Kab. Simeulue 572
Jl. Teupah selatan, Kel. Busong, Kec. Simeulue Timur, Kab.
Simeulue
113
109 PP. Calang Aceh Kab. Aceh
Jaya 572
Jl. Meulaboh-Banda Aceh, Desa Gampong Blang, Kec. Krueng
Sabe, Kab. Aceh Jaya Nangroe
Aceh Darussalam
110 PP. Deah Baro Aceh Kota Banda
Aceh 572
Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh,
Aceh
111 PP. Deah Glumpang
(Deah Geulumpang) Aceh
Kota Banda
Aceh 572
Lr. Seulanga, Kel. Deah Glumpang, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh,
Aceh
112 PP. Demaga Haloban Aceh Kab. Aceh
Singkil 572
Kel. Haloban, Kec. Pulau Banyak
Barat, Kab. Aceh Singkil
113 PP. Dermaga Ikan
Pulau Baguk Aceh
Kab. Aceh
Singkil 572
Jl. Nelayan, Kel. Pulau Baguk, Kec.
Pulau Banyak, Kab. Aceh Singkil
114
PP. Dermaga Ikan
Pulau Balai (Dermaga
Pulau Balai)
Aceh Kab. Aceh
Singkil 572
Kel. Pulau Balai, Kec. Pulau
Banyak, Kab. Aceh Singkil
115 PP. Dermaga Teluk
Nibung Aceh
Kab. Aceh
Singkil 572
Kel. Pulau Nibung, Kec. Pulau
Banyak, Kab. Aceh Singkil
116 PP. Dermaga Ujung
Sialit Aceh
Kab. Aceh
Singkil 572
Kel. Ujung Sialit, Kec. Pulau
Banyak Barat, Kab. Aceh Singkil
117 PP. Gosong Telaga
Selatan Aceh
Kab. Aceh
Singkil 572 Kec. Singkil Utara, Kab. Singkil
118 PP. Gosong Telaga
Utara Aceh
Kab. Aceh
Singkil 572 Kec. Singkil Utara, Kab. Singkil
119 PP. Kareung Aceh Kab. Aceh
Besar 572
Desa Kareung Kec. Lhoong Kab.
Aceh Besar Nanggroe Aceh
Darussalam
120 PP. Kedai Bakongan Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Desa Keude Bakongan, Kec.
Bakongan, Kab. Aceh Selatan
121 PP. Kemumu Hilir Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Kel. Sawang Indah, Kec. Labuhan
Haji Timur, Keb. Aceh Selatan
122 PP. Keude Trumon Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Kel. Keude Trumon, Kec. Trumon,
Kab. Aceh Selatan
123 PP. Krueng No Aceh Kab. Aceh
Jaya 572
Jl. Kuto No, Kel. Krueng No, Kec.
Sampoinet, Kab. Aceh Jaya
124 PP. Kuala Bubon Aceh Kab. Aceh
Barat 572
Jl. Meulaboh-Banda Aceh, Desa
Kuala Bubon, Kec. Samatiga, Kab.
Aceh Barat
125 PP. Kuala Iboh Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Kec. Labuhan Haji Barat, Kab.
Aceh Selatan
126 PP. Kuala Tuha Aceh Kab. Nagan
Raya 572
Desa Kuala Tuha, Kec. Kuala
Pesisir, Kab. Nagan Raya
127 PP. Kuala Unga Aceh Kab. Aceh
Jaya 572
Kel. Keude Unga, Kec. Jaya, Kab.
Aceh Jaya
128 PP. Kuta Blang Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Kel. Kuta Blang, Kec. Samadua,
Kab. Aceh Selatan
129 PP. Labuhan Bajau Aceh Kab. Simeulue 572
Jl. Teupah selatan, Kel. Labuhan Bajau, Kec. Teupah Selatan, Kab.
Simeulue
114
130 PP. Labuhan Bakti Aceh Kab. Simeulue 572
Jl. Kawat, Kel. Labuhan Bakti, Kec. Teupah Selatan, Kab.
Simeulue
131 PP. Labuhan Haji
(Pasar Lama) Aceh
Kab. Aceh
Selatan 572
Desa Pasar Lama Kec. Labuhan Haji
Kabupaten Aceh Selatan Nangroe
Aceh Darussalam
132 PP. Labuhan Tarok Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Desa Labuhan Tarok, Kec.
Meukek, Kab. Aceh Selatan
133 PP. Lam Tengoh Aceh Kab. Aceh
Besar 572
Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh
Besar, Provinsi Aceh
134 PP. Lambaro Neujib Aceh Kab. Aceh
Besar 572
Jl. Ujung Pancu, Kel. Lambaro Neujib, Kec. Peukan Bada, Kab.
Aceh Besar
135 PP. Lambeuso/Ujong
Muloh Aceh
Kab. Aceh
Jaya 572
Jl. Calang-Banda Aceh Desa Lambeuso
Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh
Jaya Naggroe Aceh Darusalam
136 PP. Lampulo
(Lampulo Eksisting) Aceh
Kota Banda
Aceh 572
Jl. Sisingamangaraja Ujung no.16, Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh
137 PP. Lampuyang Aceh Kab. Aceh
Besar 572
Kel. Lampuyang, Kec. Pulo Aceh,
Kab. Aceh Besar
138 PP. Lamteh Aceh Kab. Aceh
Besar 572
Jl. Ujung Pancu, Kel. Lamteh, Kec.
Peukan Bada, Kab. Aceh Besar
139 PP. Latak Ayah Aceh Kab. Simeulue 572
Simeulue Tengah, Desa Latak Aya, Kec. Simeulue Tengah, Kab.
Simeulue
140 PP. Latiung Aceh Kab. Simeulue 572
Jl. Sinabang-Labuhan Haji, Kel. Latung, Kec. Teupah Selatan, Kab.
Simeulue
141 PP. Layeuen Aceh Kab. Aceh
Besar 572
Kel. Layen, Kec. Leupung, Kab.
Aceh Besar
142 PP. Lewak Aceh Kab. Simeulue 572 Kel. Lewak, Kec. Alafan, Kab.
Simeulue
143 PP. Lhok Aman Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Kel. Lhok Aman, Kec. Meukek,
Kab. Aceh Selatan
144 PP. Lhok
Araban/Kampung Aie Aceh Kab. Simeulue 572
Jl. Araban. Kampung Aie, Kec.
Simeulue Tengah, Kab. Simeulue
145 PP. Lhok Bengkuang Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Jl. Teuku Cut Ali No.261, Desa Lhok Bengkuang, Kec. Tapak
Tuan, Kab. Aceh Selatan
146 PP. Lhok Bihau Aceh Kab. Simeulue 572 Kel. Lhok Bihau, Kec. Simeulue
Barat, Kab. Simeulue
147 PP. Lhok Bubon Aceh Kab. Aceh
Barat 572
Jl. TPI, Kel. Lhok Bubon Kec.
Samatiga, Kab. Aceh barat
148 PP. Lhok
Geulumpang Aceh
Kab. Aceh
Jaya 572
Jl. TPI Lhok Geulumpang, Kel. Lhok Geulumpang, Kec. Setia
Bakti, Kab. Aceh Jaya
115
149 PP. Lhok Kruet Aceh Kab. Aceh
Jaya 572
Jl. Calang-Banda Aceh, Desa Lhok Kruet, Kec. Sampoiniet, Kab. Aceh
Jaya
150 PP. Lhok Rukam Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Kel. Lhok Reukam, Kec. Tapak
Tuan, Kab. Aceh Selatan
151 PP. Lhok Seudu Aceh Kab. Aceh
Besar 572
Kel. Layen, Kec. Leupung, Kab.
Aceh Besar
152 PP. Lhok Suka Jaya
(Suka Jaya) Aceh Kab. Simeulue 572
Jl. Tgk Diujung, Kel. Sukajaya, Kec. Simeulue Timur, Kab.
Simeulue
153 PP. Malasin (Ps.
Sibigo) Aceh Kab. Simeulue 572 Kel. Malasin, Kec. Simeulue Barat
154 PP. Mon Ikeun Aceh Kab. Aceh
Besar 572
Jl. Lapangan Golf, Desa Mon Ikeun, Kec. Lhok Nga, Kab. Aceh
Besar
155 PP. Nasreuheu Aceh Kab. Simeulue 572 Kel. Nasreue, Kec. Salang, Kab.
Simeulue
156 PP. Padang Bakau Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Kel. Padang Bakau, Kec. Labuhan
Haji, Kab. Aceh Selatan
157 PP. Padang Panjang Aceh Kab. Aceh
Barat Daya 572
Desa Susoh, Kec. Susoh, Kab.
Aceh Barat Daya
158 PP. Pasie Kuala Ba'u Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Desa Pasie Kuala Ba'U, Kec. Kluet
Utara, Kab. Aceh Selatan
159 PP. Pasie Seubadeh Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Jl. T. Tuan-Medan, Kel. Seubadeh, Kec. Bakongan Timur, Kab. Aceh
Selatan
160 PP. Patek Aceh Kab. Aceh
Jaya 572
Jl. TPI, Kel. Patek, Kec. Sampoinet,
Kab. Aceh Jaya
161 PP. Potongan Aceh Kab. Simeulue 572 Jl. Melur, Kel. Sinabang, Kec.
Simeulue Timur, Kab. Simeulue
162 PP. Pulau Sarok Aceh Kab. Singkil 572 Kec. Pulau Sarok, Kab. Singkil
163 PP. Rantau Binuang Aceh Kab. Aceh
Selatan 572
Jl. Tengku Cut Ali, Kel. Rantau
Binuang, Kec. Kluet Selatan, Kab.
Aceh Selatan
164 PP. Rigaih Aceh Kab. Aceh
Jaya 572
Jl. Calang-Banda Aceh, Desa Rigaih, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh
Jaya Nanggroe Aceh Darussalam
165 PP. Sambai Aceh Kab. Simeulue 572 Jl. Ds. Ifak Bak, Kel. Sambai, Kec.
Teluk Dalam, Kab. Simeulue
166 PP. Sanee Aceh Kab. Aceh
Besar 572
Desa Sanee, Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar, Nanggroe Aceh
Darussalam
167 PP. Seurapong Aceh Kab. Aceh
Besar 572
Desa Seurapong, Kec. Pulau Aceh, Kab. Aceh Besar, Nanggroe Aceh
Darussalam
168 PP. Suak Semaseh Aceh Kab. Aceh
Barat 572
Jl. Nasional, Kel. Suak Semaseh,
Kec. Samatiga, Kab. Aceh Barat
169 PP. Suka Karya Aceh Kab. Simeulue 572 Jl. Pahlawan Desa Sukakarya, Kec.
Simeulu Timur, Kab. Simeulue
116
170 PP. Suka Makmue Aceh Kab. Aceh
Singkil 572 Kec.Singkil, Kab. Aceh Singkil
171 PP. Tanjung Raya Aceh Kab. Simeulue 572
Jl. Lingkar Simeulue, Kel. Tanjung Raya, Kec. Teluk Dalam, Kab.
Simeulue
172 PP. Titi Arusan Aceh Kota Banda
Aceh 572
Jl. Syah Kuala, Kel. Deah Raya,
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda
Aceh, Aceh
173 PP. Ujong Baroh
(Ujong Baroeh) Aceh
Kab. Aceh
Barat 572
Jl. TPI, Desa Ujong Baroh, Kec.
Johan Pahlawan
174 PP. Ujung
Pancu/Ujong Pancu Aceh
Kab. Aceh
Besar 572
Jl. Ujong Pancu, Kel. Lampage, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh
Besar
175 PP. Ujung Pulo
Rayeuk Aceh
Kab. Aceh
Selatan 572
Kec. Bakongan Timur, Kab. Aceh
Selatan
176 PP. Ujung Serangga
(Ujong Serangga) Aceh
Kab. Aceh
Barat Daya 572
Desa Ujung Serangga Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya Nanggroe
Aceh Darussalam
177 PP. Ujung Seudeun
(Ujong Seudeun) Aceh
Kab. Aceh
Jaya 572
Kel. Ujung Seudeun, Kec. Jaya,
Kab. Aceh Jaya
178 PP. Barus Sumatera
Utara
Kab. Tapanuli
Tengah 572
Desa Pasar Terendam, Kec. Barus,
Kab. Tapanuli Tengah
179 PP. Labuhan Angin Sumatera
Utara
Kab. Tapanuli
Tengah 572
Desa Labuhan Angin, Kec. Tapian
Nauli II, Kab. Tapanuli Tengah
180 PP. Pulau Tello Sumatera
Utara
Kab. Nias
Selatan 572
Desa Simaluaya, Kec. Pulau Batu,
Kab. Nias Selatan
181 PP. Sibolga Sumatera
Utara
Kab. Tapanuli
Tengah 572
Jl. Gatot Subroto Pondok Batu
Sarudik Sibolga, Des
182 PP. Sibolga (PPI) Sumatera
Utara Kota Sibolga 572 Kota Sibolga
183 PP. Sirombu Sumatera
Utara
Kab. Nias
Barat* 572
Desa Sirombu, Kec. Sirombu, Kab.
Nias Barat, Prov. Sumatera Utara
184 PP. Sorkam Sumatera
Utara
Kab. Tapanuli
Tengah 572
Desa Pasar Sorkam, Kec. Sorkam
Barat, Kab. Tapanuli Tengah
185 PP. Teluk Dalam Sumatera
Utara
Kab. Nias
Selatan 572
Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias
Selatan, Prov. Sumatera Utara
D PPN SUNGAILIAT
186 PP. Antang Tarempa Kep. Riau Kab. Kep.
Anambas 711
Antang tarempa timur, Kec.Siantan, Kabupaten
Kepulauan Anambas
187 PP. Barelang Kep. Riau Kota Batam 711
Jembatan 2 Barelang,Kelurahan Pulau Setokok, Kec.Bulang Pulau
Nipam Batam, Kota Batam
188 PP. Kijang Kep. Riau Kab. Bintan
(Kep. Riau) 711
Jl. Barek Motor Kijang, Desa
Kijang Kota, Kec. Bintan Timur,
Kab. Bintan
117
189 PP. Moro Kep. Riau Kab. Karimun 711 JL.Gelugur, Desa Moro, Kec. Moro,
Kab. Karimun
190 PP. Sedanau Kep. Riau Kab. Natuna 711
Jl.Yos Sudarso RT 02/RW 01, Kelurahan Sedanau, Kec.
Bunguran Barat, Kab. Natuna
191 PP. Selat Lampa Kep. Riau Kab. Natuna 711 Kec. Puau Tiga, Kab. Natuna
192 PP. Tanjung Balai
Karimun Kep. Riau Kab. Karimun 711
Tanjung Balai Karimun, Kab.
Karimun
193 PP. Tanjung Pinang Kep. Riau Kota
Tanjungpinang 711
Jl.Pelantar KUD Pasar Baru
Tanjung Pinang, Desa Tanjung Pinang Kota, Kec. Tanjung Pinang
Kota, Kota Tanjung Pinang
194 PP. Telaga Punggur Kep. Riau Kota Batam 711 Jln.Pattimura RT 002/002 Teluk Nipah,Telaga Pungur, Desa Kabil,
Kec. Nongsa, Kota Batam
E PPN TANJUNG
PANDAN
195 PP. Batu Belubang
Kep. Bangka
Belitung
Kab. Bangka
Tengah 711
Desa Batu Belubang, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka
Tengah
196 PP. Gantung
Kep. Bangka
Belitung
Kab. Belitung
Timur 711
Jl. Dermaga Dusun Lenggang, Kelurahan Lenggang, Kec.
Gantung, Kab. Belitung Timur
197 PP. Kelabat (Batu
Dinding)
Kep. Bangka
Belitung
Kab. Bangka 711 Kel. Tanjung Gudang Belinyu, Kab.
Bangka
198 PP. Kurau
Kep. Bangka
Belitung
Kab. Bangka
Tengah 711
Desa Kurau Timur, Kec. Koba,
Kab.Bangka Tengah
199 PP. Manggar Belitung
Timur
Kep. Bangka
Belitung
Kab. Belitung
Timur 711
Jl. Lipat Kajang No. 1 Manggar, Desa Baru, Kecamatan Belitung
Timur Selatan, Kab. Belitung
Timur
200 PP. Muara Sungai
Baturusa
Kep. Bangka
Belitung
Kota
Pangkalpinang 711
Muara Sungai Batu Rusa, Jl. Ketapang, Kel. Air Itam, Kec. Bukit
Intan, Kota Pangkal Pinang
201 PP. Muntok
Kep. Bangka
Belitung
Kab. Bangka
Barat 711
Pasar Muntok, Kel. Tanjung, Kec.
Muntok, Kab. Bangka Barat
202 PP. Sadai Kep. Bangka
Belitung
Kab. Bangka
Selatan 711
Desa Sadai, Kec. Tukak Sadai,
Kab. Bangka Selatan
203 PP. Selat Nasik
Kep.
Bangka
Belitung
Kab. Belitung 711 Jl. Pantomo No.13, RT 03 Dusun
1, Kec. Selat Nasik, Kab.Belitung
204 PP. Selendang Kampit Kep. Bangka
Belitung
Kab. Belitung
Timur 711
Desa Senyubuk Kelapa Kampit, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung
Timur
118
B. CLUSTER 2 (SUMSEL, LAMPUNG, BANTEN, DKI JAKARTA, JABAR)
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
A PPS NIZAM
ZACHMAN
1 PP. Cilincing DKI
Jakarta Jakarta Utara 712
Jl. Cakung Drain Ujung RT 12 RW
04 Desa Cilincing Kec. Cilincing
Kota Jakarta Utara DKI Jakarta
2 PP. Kalibaru DKI
Jakarta Jakarta Utara 712
Jl. Kalibaru Barat VII RT 13 RW 04 Desa Kali Baru Kec. Cilincing
Kota Jakarta Utara, Prov. DKI
Jakarta
3 PP. Kamal Muara DKI
Jakarta Jakarta Utara 712
Jl. Kamal Muara Ujung No.1 RT 02/RW 04, Kel. Kamal Muara, Kec.
Penjaringan
4 PP. Muara Angke DKI
Jakarta Jakarta Utara 712
Jl. Dermaga Muara Ujung Desa Penjaringan No.1, Pelelangan Ikan,
Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara,
Prov. DKI Jakarta
5 PP. Nizam Zachman
Jakarta
DKI
Jakarta Jakarta Utara 712
Jl. Tuna Raya No. 1 Muara Baru
Ujung, Desa Penjaringan,Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
14440
6 PP. Pulau Pramuka DKI
Jakarta
Kab. Kepulauan
Seribu
712
Pulau Pramuka No.1 Desa. Pulau Panggang Kec. Kep Seribu Kab.
Kep. Seribu, Prov. DKI Jakarta
7 PP. Jakabaring Sumatera
Selatan
Kota
Palembang 711
Jl. Pangeran Ratu - Jakabaring, Desa 15 Ulu, Kec. Seberang Ulu 1,
Kota Palembang
8 PP. Sungai Lumpur Sumatera
Selatan Kab. OKI 711
Kuala Sungai Lumpur, Desa
Sungai Lumpur, Kec. Cengal, Kab.
Ogan Komering Ilir
9 PP. Sungsang Sumatera
Selatan
Kab.
Banyuasin 711
Desa Sungsang IV, Kec. Banyu
Asin II, Kab. Banyu Asin
205 PP. Sungai Selan
Kep. Bangka
Belitung
Kab. Bangka
Tengah 711
Jl. PPI. Sungai Selan, Kec. Sungai
Selan, Kab. Bangka Tengah
206 PP. Sungailiat Kep. Bangka
Belitung
Kab. Bangka 711 Jl. Yos Sudarso No. 50 , Desa Sungai Liat, Kec. Sungai Liat, Kab.
Bangka
207 PP. Tanjung Pandan
Kep. Bangka
Belitung
Kab. Belitung 711 Jl. RE.Martadinata, Desa
Kelurahan Kota, Kec. Tanj
119
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
10 PP. Badak Lampung Kab.
Tanggamus 572
Desa Badak, Kec. Limau, Kab.
Tanggamus, Prov. Lampung
11 PP. Bengkunat Lampung Kab. Lampung
Barat 572
Desa Kota Jawa, Kec. Bngkunat, Kab. Lampung Barat, Prov.
Lampung
12 PP. Cabang Lampung Kab. Lampung
Tengah 712
Desa Cabang, Kec. Bandar
Surabaya, Kab. Lampung Tengah
13 PP. Guring Lampung Kab.
Tanggamus 572
Desa Guring, Kec. Pematang
Sawah, Kab. Tanggamus, Prov.
Lampung
14 PP. Kalianda Lampung Kab. Lampung
Selatan 572
Jl. Ratu M. Amin, Desa Kalianda, Kec. Kalianda, Kab. Lampung
Selatan, Prov. Lampung
15 PP. Karanganyer Lampung Kab.
Tanggamus 572
Desa Karang Anyar, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, Prov.
Lampung
16 PP. Kelumbayan Lampung Kab.
Tanggamus 572
Pantai Titian Muya, Desa Pencandian Kec. Kelumbayan,
Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
17 PP. Ketapang Lampung Kab. Lampung
Selatan 572
Desa Ketapang, Kec. Ketapang,
Kab. Lampung Selatan, Prov.
Lampung
18 PP. Kota Agung Lampung Kab.
Tanggamus 572
JL. Merdeka, Desa Kota Agung, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus,
Prov. Lampung
19 PP. Krui Lampung Kab. Lampung
Barat 572
Jl. Merdeka (Pasar Krui), Desa Pasar Krui, Kec. Pesisir Tengah,
Kab. Lampung Barat, Prov.
Lampung
20 PP. Kuala Jaya Lampung Kab. Lampung
Selatan 572
JL. Kuala Jaya, Desa Bandar
Agung, Kec. Sragi, Kab. Lampung
Selatan, Prov. Lampung
21 PP. Kuala Penet Lampung Kab. Lampung
Timur 712
Kuala Penet Kec. Limau Kab.
Lampung Timur, Lampung.
22 PP. Kunjir Lampung Kab. Lampung
Selatan 572
Desa Kunjir, Kec. Rajabasa, Kab.
Lampung Selatan, Prov. Lampung
23 PP. Labuhan
Maringgai Lampung
Kab. Lampung
Timur 712
Jl. Raya Kuala Labuhan Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung
Timur, Lampung
24 PP. Lemong Lampung Kab. Lampung
Barat 572
Jl. Humara Lemong Desa Pekon Lemong, Kec. LemongKabupaten
Lampung Barat, Lampung
25 PP. Lempasing Lampung Kota Bandarlampung
572
Jl. RE. Martadinata KM. 6, Desa Lempasing, Kec Teluk Betung
Barat, Kota Bandar Lampung,
Prov. Lampung
26 PP. Muara Piluk
Bakauheni Lampung
Kab. Lampung
Selatan 572
Jl. LintasTimur, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten
Lampung Selatan, Provinsi
120
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
Lampung
27 PP. Pematang Sawa Lampung Kab.
Tanggamus 572
Desa Durian, Kec. Pematang Sawa,
Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
28 PP. Putih Doh Lampung Kab.
Tanggamus 572
Desa Putih Doh, Kecamatan Cukuk Balak, Kabupaten
Tanggamus, Provinsi Lampung
29 PP. Rangai Lampung Kab. Lampung
Selatan 572
JL. Raya Bakauheni, Desa Rangai Tri TunggalL, Kec. Katibung, Kab.
Lampung Selatan, Prov. Lampung
30 PP. Tanjung Setia Lampung Kab. Lampung
Barat 572
Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten
Lampung Barat, Provinsi Lampung
31 PP. Tegineneng Lampung Kab.
Tanggamus 572
Desa Tegineneng, Kec. Limau, Kab.
Tanggamus, Prov. Lampung
32 PP. Teladas Lampung Kab. Tulang
Bawang 712
Desa Teladas, Kec. Dente Teladas,
Kab. Tulang Bawang
33 PP. Ujung Bom Lampung
Kota Bandarlampun
g
572
JL. Ikan Bawal NO. 3/21, Desa Pasar Kangkung, Kec. Teluk
Betung Selatan, Kota Bandar
Lampung
34 PP. Way Muli Lampung Kab. Lampung
Selatan 572
JL. Raya Pesisir Way Muli, Desa Way Muli, Kec. Rajabasa, Kab.
Lampung Selatan, Prov. Lampung
B PPN KARANGANTU
35 PP. Anyar Banten Kab. Serang 572 Desa Anyer, Kec. Anyer, Kab.
Serang
36 PP. Banyuasih Banten Kab.
Pandeglang 572
Desa Banyuasih, Kec. Cigeulis,
Kab. Pandeglang
37 PP. Bayah Banten Kab. Lebak 573 Desa Bayah Barat, Kec. Bayah,
Kab. Lebak
38 PP. Binuangen Banten Kab. Lebak 573
Jl. Karang Malang No. 2 Binuangeun, Desa Muara, Kec.
Wanasalam, Kab. Lebak, Prov.
Banten
39 PP. Carita Banten Kab.
Pandeglang 572
Desa Carita, Kec. Carita,
Kabupaten Pandeglang
40 PP. Cibareno Banten Kab. Lebak 573 Desa Cibareno, Kec. Cilograng,
Kab. Lebak
41 PP. Cikeusik Banten Kab.
Pandeglang 572
Desa Cikiruh Wetan, Kec.
Cikeusik, Kab. Pandeglang
42 PP. Citeureup Banten Kab.
Pandeglang 572
Jalan Raya Citeureup, Desa Citeureup,Kab. Panimbang, Kab.
Pandeglang
43 PP. Cituis Banten Kab.
Tangerang 712
Desa Suryabahari, Kec. Paku Haji,
Kab. Tangerang, Prov. Banten
121
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
44 PP. Dadap Banten Kab.
Tangerang 712
Desa Dadap, Kec. Kosambi, Kab.
Tangerang , Prov. Banten
45 PP. Domas Banten Kab. Serang 572 Desa Domas, Kec. Domas, Kab.
Serang
46 PP. Karangantu Banten Kota Serang 712 Desa Banten, Kec. Kesemen, Kota
Serang
47 PP. Kepuh Banten Kab. Serang 572 Desa Margagiri, Kec. Bojonegara,
Kab. Serang
48 PP. Ketapang Banten Kab.
Tangerang 712
RT II RW 3 Desa Ketapang, Kec. Mauk, Kab. Tangerang, Prov.
Banten
49 PP. Kronjo Banten Kab.
Tangerang 712
Jl. Pulo Cangkir, Desa Kronjo, Kec.
Kronjo, Kab. Tangerang, Prov.
Banten
50 PP. Labuan Banten Kab.
Pandeglang 572
Jl. Pelelangan Ikan, Desa Teluk,
Kec. Labuan Kab. Pandeglang
51 PP. Lontar Banten Kab. Serang 572 Jl. Raya Lontar, Desa Lontar, Kec.
Tirtayasa, Kab. Serang
52 PP. Mauk Barat Banten Kab.
Tangerang 712
Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kab. Tangerang, Prov.
Banten
53 PP. Panimbang Banten Kab.
Pandeglang 572
Jl. Raya Panimbang, Desa Panimbang Jaya, Kec. Panimbang,
Kab. Pandeglang
54 PP. Panyaungan Banten Kab. Lebak 573 Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten
55 PP. Pasauran Banten Kab. Serang 572 Desa Umbul Tanjung, Kec.
Cinangka, Kab. Serang
56 PP. Pulo Kali Banten Kab. Serang 572 Desa Pulo Ampel, Kec. Pulo Ampel,
Kab. Serang
57 PP. Pulo Manuk Banten Kab. Lebak 573 Desa Darmasari, Kec. Bayah, Kab.
Lebak
58 PP. Sawarna Banten Kab. Lebak 573 Desa Sawarna, Kec. Bayah, Kab.
Lebak
59 PP. Sidamukti Banten Kab.
Pandeglang 572
Jalan Raya Citeureup, Desa Sidamukti, Kec. Sukaresmi, Kab.
Pandeglang
60 PP. Sukahujan Banten Kab. Lebak 573 Jl. Sukahujan, Desa Pondok
Panjang, Kec. Cihara, Kab. Lebak
61 PP. Sukanegara Banten Kab.
Pandeglang 572
Desa Sukanegara, Kec. Carita,
Kab. Pandeglang
62 PP. Sumur Banten Kab.
Pandeglang 572
Desa Sumber Jaya, Kec. Sumur,
Kab. Pandeglang
63 PP. Tamanjaya Banten Kab.
Pandeglang 572 Desa Tamanjaya, Kec. Sumur
64 PP. Tanjung Panto Banten Kab. Lebak 573
Jl. Tanjung Panto, Desa Muara,
Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, Prov.
Banten
122
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
65 PP. Tanjung Pasir Banten Kab.
Tangerang 712
Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluk Naga, Kab. Tangerang, Prov.
Banten
66 PP. Tengkurak Banten Kab. Serang 572
Jalan Raya Tengkurak, Desa Tengkurak, Kec. Tirtayasa, Kab.
Serang
67 PP. Terate (Terale) Banten Kab. Serang 572 Desa Terale, Kec. Kramatwatu,
Serang
68 PP. Wadas Banten Kab. Serang 572
Jalan Raya Bojonegara, Desa Wadas, Kec. Bojonegara, Kab.
Serang
C PPN
PALABUHANRATU
69 PP. Batu Karas Jawa
Barat
Kab.
Pangandaran 573
Jl. Pantai Batu Karas, Desa Batu
Karas, Kec. Cijulang, Kab. Ciamis
70 PP. Bojong Selawe Jawa
Barat
Kab.
Pangandaran 573
Jl.Pantai Bojong Salawe Rt 13/RW 06, Desa karangjaladri, Kec. Parigi,
Kab. Ciamis
71 PP. Cibangban Jawa
Barat
Kab.
Sukabumi 573
Kampung Ci bangban, Desa Pasir
Baru, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi
72 PP. Cijeruk Jawa
Barat Kab. Garut 573
Desa Sagara, Kec. Cibalong, Kab.
Garut
73 PP. Cikidang Jawa
Barat
Kab.
Pangandaran 573
Jl. Komplek Cikidang, Desa Babakan, Kec. Pangandaran, Kab.
Pangandaran
74 PP. Cilauteureun Jawa
Barat Kab. Garut 573
Desa Pamalayan, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Prov.
Jawa Barat
75 PP. Cimari Muara Jawa
Barat Kab. Garut 573
Desa Karangsari, Kec. Pakenjeng,
Kab. Garut
76 PP. Cisolok Jawa
Barat
Kab.
Sukabumi 573
kampung Pajaga, Desa Cikahuripan, Kec. Cisolok, Kab.
Sukabumi
77 PP. Ciwaru Jawa
Barat
Kab.
Sukabumi 573
Kampung Palampang, Desa Ciwaru, Kec. Ciemas, Kab.
Sukabumi
78 PP. Jayanti Jawa
Barat Kab. Cianjur 573
Pantai Jayanti, Ds. Cidamar, Kec.
Cidaun, Kab. Cianjur, Prop. Jabar
79 PP. Legok Jawa Jawa
Barat
Kab.
Pangandaran 573
Jl. Pacuan Kuda, Desa Legok
Jawa, Kec. Cimerak, Kab. Ciamis
80 PP. Loji Jawa
Barat
Kab.
Sukabumi 573
Kampung Cibuton, Desa Loji, Kec.
Simpenan, Kab. Sukabumi
81 PP. Madasari Jawa
Barat
Kab.
Pangandaran 573
Dusun Madasari, Desa Masawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten
Ciamis, Jawa Barat
82 PP. Majingklak
(Palataragung)
Jawa
Barat
Kab.
Pangandaran 573
Desa Majingklak RT 01 RW 06, Kecamatan Kalipecong, Kabupaten
Ciamis
123
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
83 PP. Mina Jaya Jawa
Barat
Kab.
Sukabumi 573
Jl. Mina Jaya, Desa Pasir Ipis, Kecamatan Surade, Kabupaten
Sukabumi , Jawa Barat
84 PP. Muara Gatah Jawa
Barat
Kab.
Pangandaran 573
Jl. Raya Keusikluhur No. 559 Dusun Cireuma RT. 007 RW. 002,
Desa Kertamukti, Kec. Cimerak,
Kab. Ciamis
85 PP. Palabuhan Ratu Jawa
Barat
Kab.
Sukabumi 573
Jl. Siliwangi No.57 PO BOX 22, Desa Palabuhan, Kec. Sukabumi,
Kab. Sukabumi
86 PP. Pamayang Sari Jawa
Barat
Kab.
Tasikmalaya 573
Jl.Pamayang sari, Desa Cikawungading, Kec. Cipatujah,
Kab. Tasikmalaya
87 PP. Pangandaran Jawa
Barat
Kab.
Pangandaran 573
Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis,
Provinsi Jawa Barat
88 PP. Ranca Buaya Jawa
Barat Kab. Garut 573
Jl.Pelabuhan, Desa Purbayani,
Kec. Caringin, Kab. Garut
89 PP. Ujung Genteng Jawa
Barat
Kab.
Sukabumi 573
Jl. Ujung Genteng, Desa Ujung Genteng, Kec. Cilacap, Kab.
Sukabumi
D PPN KEJAWANAN
90 PP. Ambulu Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Jalan Raya Ambulu, Desa Ambulu, Kec. Losari, Kab. Cirebon, Prov.
Jawa Barat
91 PP. Bandengan Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Desa Bandengan, Kecamatan
Mundu, Kabupaten Cirebon,
Provinsi Jawa Barat
92 PP. Blanakan Jawa
Barat Kab. Subang 712
JL. Pantai Indah No. 33 Desa Blanakan, Kec. Blanakan, Kab.
Subang
93 PP. Bondet Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Jl. Raya Gunung Jati, Desa/Kelurahan Mertasinga, Kec.
Gunung Jati, Kab. Cirebon,
Provinsi Jawa Barat.
94 PP. Bungko Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Desa Bungko, Kec. Kapetakan,
Kab. Cirebon, Jawa Barat
95 PP. Bungko Lor Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Desa Bungko Lor, Kec. Kapetakan,
Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
96 PP. Cangkol Jawa
Barat Kota Cirebon 712
Jalan Dolly Raya, Desa Lemah Wungkuk Kec. Lemah Wungkuk,
Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat
97 PP. Cangkring Jawa
Barat
Kab.
Indramayu 712
Jl. Cangkring, Desa Cangkring, Kec. Cantigi, Kab. Indramayu,
Prov. Jawa Barat
98 PP. Cemara Jawa
Barat
Kab.
Karawang 712
Jl. Raya Sungai Buntu, Desa Cemara dua, Kecamatan Pedes,
Kabupaten Karawang, Provinsi
Jawa Barat
124
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
99 PP. Cilamaya Girang Jawa
Barat Kab. Subang 712
Dusun Muara Baru, Desa Cilamaya Girang, Kec. Blanakan,
Kab. Subang
100 PP. Ciparage Jawa
Barat
Kab.
Karawang 712
Desa Ciparage Jaya, Kec. Tempuran, Kab. Karawang, Prov.
Jawa Barat
101 PP. Cirewang Jawa
Barat Kab. Subang 712
Desa pengarengan, Kec. Legon
Kulon, Kab. Subang
102 PP. Citemu Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Jl. TPI Citemu Desa Citemu, Kec. Mundu, Kab. Cirebon, Prov. Jawa
Barat
103 PP. Condong Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Desa Kalisapu, Kec. Cirebon Utara,
Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
104 PP. Dadap Jawa
Barat
Kab.
Indramayu 712
Komplek PPI Dadap, Desa Dadap,
Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu,
Prov. Jawa Barat
105 PP. Ender Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Jl. TPI Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon,
Provinsi Jawa Barat
106 PP. Eretan Kulon Jawa
Barat
Kab.
Indramayu 712
Jl. Eretan Kulon, Desa Eretan Kulon, Kec. Kandanghaur, Kab.
Indramayu, Prov. Jawa Barat
107 PP. Eretan Wetan Jawa
Barat
Kab.
Indramayu 712
Jl. KUD MIsaya Mina Desa Eretan, Kec. Kandanghaur, Kab.
Indramayu, Prov. Jawa Barat
108 PP. Gebang Mekar Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Jl. KUD Mina Bahari, Desa Gebang Mekar, Kec. Gebang, Kab. Cirebon,
Prov. Jawa Barat
109 PP. Genteng Jawa
Barat Kab. Subang 712
Desa Patimban, Dusun Genteng Rt 12/05, Kec. Pusakanagara, Kab.
Subang
110 PP. Juntinyuat Jawa
Barat
Kab.
Indramayu 712
Jl. Raya Juntinyuat KM. 17, Desa Juntinyuat, Kec. Indramayu, Kab.
Indramayu
111 PP. Kalipasung Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Desa Kalipasung, Kec. Kebang,
Kab. Cirebon , Prov. Jawa Barat
112 PP. Karang Reja Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Jl. Sunan Gunung Jati, Desa Karang Reja, Kec. Suranenggala,
Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
113 PP. Karangsong Jawa
Barat
Kab.
Indramayu 712
Jl. Pantaisong No. 2, Desa Karangsong, Kec. Indramayu, Kab.
Indramayu, Prov. Jawa Barat
114 PP. Kasenden Jawa
Barat Kota Cirebon 712
Desa Kasenden, Kec. Kejaksan,
Kota Cirebon
115 PP. Kejawanan Jawa
Barat Kota Cirebon 712
Jl.Pelabuhan Perikanan No. 1, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk,
Kota Cirebon
125
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
116 PP. Mayangan
(Subang)
Jawa
Barat Kab. Subang 712
Jl. Pondok Bali, Desa mayangan, Kec. Legon Kulon Selatan, Kab.
Subang
117 PP. Muara (Samudra
Mina)
Jawa
Barat
Kab.
Karawang 712
Dusun Tanah Timbul RT 10/ RW 05, Desa Muara, Kec. Cilamaya
wetan, Kab. Karawang, Prov. Jawa
Barat
118 PP. Muara Bendera Jawa
Barat Kab. Bekasi 712
Kampung Muara Bendera, Desa Pantai Bahagia, Kec. Muara
Gembong, Kab. Bekasi, Prov. Jawa
Barat
119 PP. Muara Ciasem Jawa
Barat Kab. Subang 712
Kampung sindang laut I Desa Muara Ciasem, Kec. Blanakan,
Kab. Subang
120 PP. Muara Jaya Jawa
Barat Kab. Bekasi 712
Desa Pantai Mekar, Kec. Muara
Gembong, Kab. Bekasi
121 PP. Pal Jaya Jawa
Barat Kab. Bekasi 712
Jl. Muara Tawar, Desa Segara Jaya, Kec.Taruma Jaya,
Kab.Bekasi, Prov. Jawa Barat
122 PP. Pasir Putih Jawa
Barat
Kab.
Karawang 712
Dusun Pasirputih, Desa Sukajaya,
Kec.Cilamaya Kulon,
Kab.Karawang, Prov. Jawa Barat
123 PP. Pesisir Jawa
Barat Kota Cirebon 712
Jalan Nelayan, Desa Lemah Wungkuk Kec. Lemah Wungkuk,
Kota Cirebon
124 PP. Rawameneng Jawa
Barat Kab. Subang 712
Desa Rawa Meneng, Kec.
Blanakan, Kab. Subang
125 PP. Satar Jawa
Barat
Kab.
Karawang 712
Jl. Satar 1, RT.01/RW.02, Dusun Krajan, Desa Muara Baru, Kec.
Cilamaya Wetan, Kab. Karawang,
Prov. Jawa Barat
126 PP. Sedari Jawa
Barat
Kab.
Karawang 712
Desa Sedari, Kec. Cibuaya, Kab.
Karawang, Prov. Jawa Barat
127 PP. Sukahaji/Bugel Jawa
Barat
Kab.
Indramayu 712
Desa Sukahaji, Kec. Patrol, Kab.
Indramayu
128 PP. Sungai Buntu Jawa
Barat
Kab.
Karawang 712
Jl. Raya Sungai Buntu RT. 02/09, Desa Sungai Buntu, Kec. Pedes,
Kab. Karawang
129 PP. Tambaksari Jawa
Barat
Kab.
Karawang 712
Jl. Pelelangan Tambaksari Ujung, Desa Tambaksari, Kecamatan
Tirtajaya, Kabupaten Karawang,
Provinsi Jawa Barat
130 PP. Tangkolak Jawa
Barat
Kab.
Karawang 712
Jl. Pelelangan ikan dusun Tengkolak Desa Sukakerta Rt. 02/
Rw.02, Desa Sukakerta, Kec.
Cilamaya Wetan, Kab. Karawang
131
PP. Tanjungpakis/Pakisj
aya
Jawa
Barat
Kab.
Karawang 712
Jl. Raya Tanjung Pakis, Desa Pakis
Jaya, Kec. Pakis, Kab. Karawang
132 PP. Waru Duwur Jawa
Barat Kab. Cirebon 712
Desa Waruduwur, Kec. Mundu,
Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
126
C. CLUSTER 3 (JATENG, D.I. YOGYAKARTA, JATIM, KALTENG,
KALSEL)
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
A PPS CILACAP
1 PP. Baron Yogyakarta Kab. Gunung
Kidul 573
Desa Rejo sari / Kemadang, Kec.
Tanjung sari, Kab. Gunung Kidul
2 PP. Bugel Yogyakarta Kab. Kulon
Progo 573
Desa Bugel RT 01 RW 01, Kec.
Panjatan, Kab. Kulonprogo
3 PP. Depok Yogyakarta Kab. Bantul 573
Depok parangtritis., Desa Parangtritis, Kec. Kretek, Kab.
Bantul
4 PP. Drini Yogyakarta Kab. Gunung
Kidul 573
Pantai drini, Desa Banjarjo, Kec.
Tanjung sari, Kab. Gunung Kidul
5 PP. Gesing Yogyakarta Kab. Gunung
Kidul 573
Gesing, Desa Giri karto, Kec.
Panggang, Kab. Gunung Kidul
6 PP. Karangwuni Yogyakarta Kab. Kulon
Progo 573
Desa Karangwuni, Kec. Wates,
Kab. Kulonprogo
7 PP. Kuwaru/Kuaru Yogyakarta Kab. Bantul 573 Kuwaru, Desa Poncosari, Kec.
Srandakan, Kab. Bantul
8 PP. Ngrenehan Yogyakarta Kab. Gunung
Kidul 573
Jl. Lingkar Teluk Penyu No. 2 Ngrenehan, Desa Kanigoro, Kec.
Saptosari, Kab. Gunung Kidul
9 PP. Pandan Simo Yogyakarta Kab. Bantul 573 Desa Poncosari, Kec. Srandakan,
Kab. Bantul
10 PP. Sadeng Yogyakarta Kab. Gunung
Kidul 573
Desa Sadeng, songbanyu, Kec.
Girisubo, Kab. Gunung Kidul
11 PP. Samas Yogyakarta Kab. Bantul 573 Samas, Srigading, Sandeng,
Bantul, Desa Srigading,
12 PP. Siung Yogyakarta Kab. Gunung
Kidul 573
Dusun duet kel.purwodadi kec.
tepus Kab. gunung kidul
13 PP. Sundak
(Ngandong) Yogyakarta
Kab. Gunung
Kidul 573
Desa Puligundes/sidoharjo, Kec.
Tepus, Kab. Gunung Kidul
14 PP. Tanjung
Adikarta/Glagah Yogyakarta
Kab. Kulon
Progo 573
Desa Karangwuni, Kec. Wates,
Kab. Kulon Progo
15 PP. Trisik Yogyakarta Kab. Kulon
Progo 573
Desa sidorejo ( trisik ), Kec. Galar,
Kab. Kulonprogo
16 PP. Wedi Ombo
(Nampu) Yogyakarta
Kab. Gunung
Kidul 573
Jepitu, Girisubo, Gunung Kidul,
Yogyakarta
17 PP. Argopeni Jawa
Tengah
Kab.
Kebumen 573 Desa Argopeni, Kab. Kebumen
18 PP. Bengawan
Donan
Jawa
Tengah Kab. Cilacap 573
Bengawan Donan Kabupaten
Cilacap Provinsi Jawa Tensah
127
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
19 PP. Cilacap Jawa
Tengah Kab. Cilacap 573
JL. lingkar teluk penyu NO 2, Desa Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap
Selatan, Kab. Cilacap
20 PP. Criwik Jawa
Tengah
Kab.
Kebumen 573 Desa Tambak Mulyo
21 PP. Jati Kontal Jawa
Tengah
Kab.
Purworejo 573
Bendo RT 03 RW 01, Desa
Jatikontal, Kec. Purwodadi, Kab.
Purworejo
22 PP. Jati Malang Jawa
Tengah
Kab.
Purworejo 573
Jati malang RT 02 RW 2, Desa Jati Malang, Kec. Purwodadi, Kab.
Purworejo
23 PP. Jetis Jawa
Tengah Kab. Cilacap 573
JL. Congot no.1 RT 06 RW 01, Desa Jetis, Kec. Nusa wungu, Kab.
Cilacap
24 PP. Kaburuhan
(Keburuhan)
Jawa
Tengah
Kab.
Purworejo 573
Desa Kaburuhan Kecamatan
Ngombol, Kabupaten Purworejo
25 PP. Karang Duwur Jawa
Tengah
Kab.
Kebumen 573
Desa karang duwur kec. Ayah,
Kab. Kebumen
26 PP. Kemiren Jawa
Tengah Kab. Cilacap 573
Jl. Lingkar Timur RT3 RW 16, Desa Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap
Selatan, Kab. Cilacap
27 PP. Kertojayan Jawa
Tengah
Kab.
Purworejo 573
Dsn. Kertojayan, Desa Kertojayan,
Kec. Grabak, Kab. Purworejo
28 PP. Lembupurwo Jawa
Tengah
Kab.
Kebumen 573
29 PP. Lengkong Jawa
Tengah Kab. Cilacap 573
JL. lingkar timur RT 05 RW 13,
Desa Mertasinga, Kec. Cilacap
Utara, Kab. Cilacap
30 PP. Logending Jawa
Tengah
Kab.
Kebumen 573
Desa Ayah, Kec. Ayah, Kab.
Kebumen
31 PP. Padanarang Jawa
Tengah Kab. Cilacap 573
Jl. Pasir mas RT 04 RW 15, Desa Cilacap Selatan, Kec. Cilacap, Kab.
Cilacap
32 PP. Pasir Jawa
Tengah
Kab.
Kebumen 573
Dusun pasir RT 05 RW 03, Desa
Pasir, Kec. Ayah, Kab. Kebumen
33 PP. Rawa Jarit Jawa
Tengah Kab. Cilacap 573
JL. Lingkar Timur RT06 RW11, Desa Menganti, Kec. Kesugihan,
Kab. Cilacap
34 PP. Rowo Jawa
Tengah
Kab.
Kebumen 573
Desa Rowo Kecamatan Mirit,
Kabupaten Kebumen
35 PP. Sentolo
Kambang
Jawa
Tengah Kab. Cilacap 573
Jl. Jendral Soedirman, RT 02/RW 01, Desa Donan, Kec. Cilacap
TengahKab. Cilacap, Jawa Tengah
36 PP. Sentolo Kawat Jawa
Tengah Kab. Cilacap 573
JL. Veteran RT 01 RW 01, Desa cilacap, Kec. Cilacap Selatan, Kab.
Cilacap
37 PP.
Sidakarya/Sidakaya
Jawa
Tengah Kab. Cilacap 573
JL. Bakung RT05 RW06, Desa sidakaya, Kec. Cilacap Selatan,
Kab. Cilacap
128
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
38 PP. Surorejan Jawa
Tengah
Kab.
Kebumen 573
Desa Cemara dua, Kecamatan
Puring, Kabupaten Kabumen
39 PP. Tambak Mulyo Jawa
Tengah
Kab.
Kebumen 573
Desa Tambakrnulyo Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen
Provinsi Jawa Tengah
40 PP. Tanggulangin Jawa
Tengah
Kab.
Kebumen 573
Desa Tanggulangin Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten
Kebumen
41 PP. Tegal Katilayu Jawa
Tengah Kab. Cilacap 573
JL. Lingkar selatan RT 06 RW 08, Desa Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap
Selatan, Kab. Cilacap
42 PP. Tegal Retno Jawa
Tengah
Kab.
Kebumen 573 Desa Tegal Retno
B PPN PEKALONGAN
43 PP. Wonokerto Jawa
Tengah
Kab.
Pekalongan 712
Desa Tratebang, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan dan
Jl. Yos SUdarso No. 44 Kota
Pekalongan
44 PP. Alas Dowo Jawa
Tengah Kab. Pati 712 Dukuhseti, Pati, Jawa Tengah
45 PP. Asem Doyong Jawa
Tengah
Kab.
Pemalang 712
Desa Asem doyong, Kec. Taman,
Kab. Pemalang
46 PP. Babalan Jawa
Tengah Kab. Demak 712 Wedung, Demak, Jawa Tengah
47 PP. Bajomulyo Jawa
Tengah Kab. Pati 712
Jl. Hang tuah no 79 juwana, Desa Bajomulyo, Kec. Juwana, Pati dan Jl. Panglima Sudirman No. 12
A Pati
48 PP. Bandengan Jawa
Tengah Kab. Kendal 712
Jl. Laut, Desa Bandengan, Kec.
Kendal, Kab. Kendal
49 PP. Bandungharjo Jawa
Tengah Kab. Jepara 712
Desa Bandungharjo, Kec.
Donorojo, Kab. Jepara
50 PP. Banyutowo Jawa
Tengah Kab. Pati 712
Desa Banyutowo, Kec. Dukuh Seti,
Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah
51 PP. Betahwalang Jawa
Tengah Kab. Demak 712
Desa Betahwalang, Kec. Donan,
Kab. Demak
52 PP. Binangun Jawa
Tengah
Kab.
Rembang 712
Binangun, Kec. Lasem, Kab.
Rembang
53 PP. Bondo Jawa
Tengah Kab. Jepara 712
Desa Bondo, Kec. Bangsri, Kab.
Jepara
54 PP. Boom Lama Jawa
Tengah
Kota
Semarang 712
Desa Kuningan, Kec. Semarang
utara, Kota Semarang
55 PP. Bulu Jawa
Tengah Kab. Jepara 712
JL.AE. suryani no 34 Jepara, Desa
Bulu, Kec. Jepara,Kab. Jepara
56 PP. Bungo Jawa
Tengah Kab. Demak 712
Desa Bungo, Kec. Wedung, Kab.
Demak
129
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
57 PP. Celong Jawa
Tengah Kab. Batang 712
Desa Kedawung, Kec. Banyu Putih, Kab. Batang, Prov. Jawa
Tengah
58 PP. Demaan Jawa
Tengah Kab. Jepara 712
Desa Demaan, Kec. Jepara, Kab.
Jepara
59 PP. Jambean Jawa
Tengah
Kab.
Pekalongan 712
Dukuh jambean, Desa Pecakaran,
Kec. Wonokerto,Kab. Pekalongan
60 PP. Jobokuto (Ujung
Batu)
Jawa
Tengah Kab. Jepara 712
Jl. K.H. Sidiq Harun, Desa Ujung
Batu, Kab. Jepara
61 PP. Kali Gangsa Jawa
Tengah Kab. Brebes 712 Desa Kaligangsa, Kab. Brebes
62 PP. Kaliwlingi Jawa
Tengah Kab. Brebes 712
Desa Kaliwlingi Kec. Brebes Kab.
Brebes
63 PP. Karanganyar Jawa
Tengah
Kab.
Rembang 712
JL. PPI Desa karanganyar, Kec.
Kragan, Kab. Rembang
64 PP. Karimun Jawa Jawa
Tengah Kab. Jepara 712
Jl. Pelabuhan No. 1 Karimunjawa, Desa Tanjung Beteng – Pulau
Karimunjawa, Kec. Kari, Kab.
Jepara
65 PP. Kedungmalang Jawa
Tengah Kab. Jepara 712 Desa Kedung Malang, Kec. Kedung
66 PP. Ketapang Jawa
Tengah
Kab.
Pemalang 712
Desa Ketapang Kecamatan Ulujami, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Jawa Tengah
67 PP. Klidang Lor Jawa
Tengah Kab. Batang 712
JL.Yos Sudarso Utara Desa Karang Asem Utara Kec. Batang
Kab. Batang Jawa Tengah
68 PP. Kluwut Jawa
Tengah Kab. Brebes 712
JL. Raya kluwut, Desa Kluwat,
Kec. bulakamba, Kab. Brebes
69 PP. Kota Tegal Jawa
Tengah Kota Tegal 712
Jl. RE Martadinata, Desa Tegal
Sari, Kec. Tegal Barat, Kab. Tegal
70 PP. Krakahan Jawa
Tengah Kab. Brebes 712
Desa Krakahan, Kec. Tanjung,
Kab. Brebes
71 PP. Larangan Jawa
Tengah Kab. Tegal 712
Desa Munjung Agung Kec.Kramat,
Kab. Tegal
72 PP. Margomulyo Jawa
Tengah Kab. Pati 712
Margomulyo RT 01 RW 04, Desa
Margomulyo, Kec. Tayu, Kab. Pati
73 PP. Mlonggo Jawa
Tengah Kab. Jepara 712
Desa ngelak, jambu barat, Kec.
Mlonggo, Kab. Jepara
74 PP. Mojo Jawa
Tengah
Kab.
Pemalang 712
Jl. Mojo Raya Ulujami Desa Mojo
Kec. Ulujami, Kab. Pemalang Jawa
Tengahi
75 PP. Morodemak Jawa
Tengah Kab. Demak 712
Komplek PPP Morodemak, Desa
Purworejo, Kec. Bonang
76 PP. Muara Reja Jawa
Tengah Kota Tegal 712
Jl. Brawijaya No.1 Desa Muararejo
Kec. Tegal Barat
77 PP. Pandangan Jawa
Tengah
Kab.
Rembang 712
Desa pandangan wetan kec.
Kragan, Kab. Rembang
130
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
78 PP. Pangaradan Jawa
Tengah Kab. Brebes 712
Desa Pengaradan Kec. Tanjung
Kab. Brebes
79 PP. Panggung Jawa
Tengah Kab. Jepara 712
Desa Panggung, Kec.Kedung.
Kab.Jepara
80 PP. Pangkalan Jawa
Tengah
Kab.
Rembang 712
Desa Pangkalan, Kec. Sluke, Kab.
Rembang
81 PP. Pasar Banggi Jawa
Tengah
Kab.
Rembang 712
JL Desa Pasar banggi RT 3 RW 2,
Kec. Rembang, Kab. Rembang
82 PP. Pecangan Jawa
Tengah Kab. Pati 712
Dusun Pecangaan RT 03 RW
01,Kec. Batangan Kab. Pati
83 PP. Pekalongan Jawa
Tengah
Kota
Pekalongan 712
Jl. WR. Supratman No. 1 Pekalongan, Kel. Panjang Wetan
Kec. Pekalongan Utara.
Pekalongan - Jawa Tengah
84 PP. Prapag Kidul Jawa
Tengah Kab. Brebes 712
Desa Prapag Kidul Kecamatan
Losari Kabupaten Brebes
85 PP. Pulolampes Jawa
Tengah Kab. Brebes 712
Desa Pulogading Kec. Bulakamba
Kab. Brebes
86 PP. Puncel Jawa
Tengah Kab. Pati 712
Desa puncel RT 2 RW 5 kec.
Dukuh seti Kab. Pati
87 PP. Roban (Roban
Barat)
Jawa
Tengah Kab. Batang 712
Muara Sungai Kali Boyo, Desa Kedungsegog, Kec. Tulis, Kab.
Batang
88 PP. Sambiroto Jawa
Tengah Kab. Pati 712
Desa Sambiroto, Kec.Tayu. Kab.
Pati
89 PP. Sarang Jawa
Tengah
Kab.
Rembang 712
Desa Sarang Meduro RT 08/03, Kecamatan Sarang, Kabupaten
Rembang
90 PP. Sawojajar Jawa
Tengah Kab. Brebes 712
Desa Sawojajar Kecamatan
Wanasari Kabupaten Brebes
91 PP. Seklayu
(Siklayu)
Jawa
Tengah Kab. Batang 712
Desa Sidorejo, Kec. Gringsing,
Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
92 PP. Sendang
Sikucing
Jawa
Tengah Kab. Kendal 712
Desa Sendang Sekucing,
Kecamatan Rowo Sari, Kab. Kendal
93 PP. Surodadi
(Suradadi)
Jawa
Tengah Kab. Tegal 712
Jl. Raya Surodadi No.236 Desa
Suradadi Kec. Surodadi, Kab Tegal
94 PP. Tambak Lorok Jawa
Tengah
Kota
Semarang 712
Tambak Lorok, Kel.Tambak Lorok, Kec. Semarang Utara, Kota
Semarang
95 PP. Tanjung Sari Jawa
Tengah
Kab.
Rembang 712
Jl Sayid Kamid Ngujung Tanjung RT 04 RW 01, Desa tanjung sari,
Kec. Rembang, Kab. Rembang
96 PP. Tanjungsari Jawa
Tengah
Kab.
Pemalang 712
Jl. Yos Sudarso no. 1 tanjung sari, Desa Sugih Waras, Kec. Pemalang,
Kab. Pemalang
97 PP. Tasik Agung Jawa
Tengah
Kab.
Rembang 712
Jl. Dorang No. 2 Desa Tasik Agung, Kec. Rembang Kota, Kab.
Rembang
131
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
98 PP. Tasik Rejo Jawa
Tengah
Kab.
Pemalang 712
JL. Pantai Tasik Rejo, Desa Tasik
Rejo, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang
99 PP. Tawang Jawa
Tengah Kab. Kendal 712
Desa Gempolsewu, Kec. Rowosari,
Kab. Kendal
100 PP. Tegalsari Jawa
Tengah Kota Tegal 712
Jl. Blanak No. 10C, Desa
Kel.Tegalsari, Kec.Tegal Barat
101 PP. Tubanan Jawa
Tengah Kab. Jepara 712
Dukuh bayuran, Desa Tubanan,
Kec. Kembang Kab, Jepara
102 PP. Tunggulsari Jawa
Tengah
Kab.
Rembang 712
RT 2 RW 1 Desa Tunggulsari, Kec.
Kaliori,Kabupaten Rembang
103 PP. Ujung Watu Jawa
Tengah Kab. Jepara 712
Dukuh Tanjung, Desa Ujung
Watu, Kec.Jepara, Kab. Jepara.
104 PP. Ulujami Jawa
Tengah
Kab.
Pemalang 712 Desa Mojo, Kab. Pemalang
105 PP. Wedung Jawa
Tengah Kab. Demak 712
Desa Buko, Kec. Wedung, Kab.
Demak
106 PP. Bahaur Kalimantan
Tengah
Kab. Pulang
Pisau 712
Kec. Kahayan Kuala, Kab. Pulang
Pisau
107 PP. Bontok (Buntok) Kalimantan
Tengah
Kab. Barito
Selatan 712 Kab. Barito Selatan
108 PP. Hantipan Kalimantan
Tengah
Kab. Kotawaringin
Timur
712 Kab. Kotawaringin Timur
109 PP. Kuala Jelai Kalimantan
Tengah
Kab.
Sukamara 712
Desa Kuala Jelai, Kec. Jelai, Kab.
Sukamara
110 PP. Kuala Pembuang Kalimantan
Tengah Kab. Seruyan 712
Jl. A.S. Nasution Kuala Pembuang,
Desa Selat Lindang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kab. Seruya,
Provinsi Kalimantan Tengah
111 PP. Kumai Kalimantan
Tengah
Kab. Kotawaringin
Barat
712 Jl. Bahari No. 44 Desa Kumai
Hilir, Kec. Kumai
112 PP. Selat Jeruju Kalimantan
Tengah
Kab.
Katingan 712 Kab. Katingan
113 PP. Ujung Pandaran Kalimantan
Tengah
Kab.
Kotawaringin
Timur
712 Desa Ujung Pandaran, Kec. Teluk
Sampit, Kab. Kotawaringin Timur
C PPN BRONDONG
114 PP. Ambunten Jawa
Timur
Kab.
Sumenep 712
Desa Ambunten Timur, Kec.
Ambunten, Kab. Sumenep
115 PP. Arjasa Jawa
Timur
Kab.
Sumenep 712
Dusun Nyamplong Ondung, Desa
Kalikatak, Kec. Arjasa
116 PP. Balong Dowo Jawa
Timur Kab. Sidoarjo 712
Desa Balong Gabus, Kec. Candi,
Kab. SIdoarjo
117 PP. Bandaran Jawa
Timur
Kab.
Pamekasan 712
Desa Bandaran Kec. Tlanakan,
Kab. Pamekasan
118 PP. Banjar Jawa Kab. Sidoarjo 712 Desa Banjar Kemuning, Kec.
132
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
Kemuning Timur Sedati
119 PP. Banyusangkah Jawa
Timur
Kab.
Bangkalan 712
Desa banyu sangkah, Kec. tanjung
bumi, Kab. Bangkalan
120 PP. Barigaan Jawa
Timur
Kab.
Situbondo 712
Desa Peleyan, Kec. Panarukan,
Kab. Situbondo
121 PP. Bawean Jawa
Timur Kab. Gresik 712
Jl. Pedoman Sangkapura Bawean, Desa sungai teluk, Kec.
Sangkapura, Kab. Gresik
122 PP. Besuki Jawa
Timur
Kab.
Situbondo 712
Desa Besuki, Kec, Situbondo,Kab.
Situbondo
123 PP. Bluru Jawa
Timur Kab. Sidoarjo 712 Desa Bluru kidul, Kec. Sidoarjo
124 PP. Branta Pasisir Jawa
Timur
Kab.
Pamekasan 712
Desa Branta Pasisir, Kec.
tlanakan, Kab. Pamekasan
125 PP. Brondong Jawa
Timur
Kab.
Lamongan 712
Jl. Raya No.17 Brondong, Kab.
Lamongan
126 PP. Bulu Tuban Jawa
Timur Kab. Tuban 712
Jl. Raya Bulu-Bancar, Jl.Raya Tuban-Semarang Km 45 Desa
Bulumeduro,Kec. Bancar
127 PP. Campurejo Jawa
Timur Kab. Gresik 712
Desa Campurejo Kecamatan
Panceng
128 PP. Gisik Cemandi Jawa
Timur Kab. Sidoarjo 712 Desa Gisik Cemandi, Kec. Sedati
129 PP. Glondonggede Jawa
Timur Kab. Tuban 712
Jl. Raya Tuban-Semarang Desa
Glondonggede Kec. Tambakboyo
130 PP. Jangkar Jawa
Timur
Kab.
Situbondo 712
Desa Jangkar Kec. Jangkar, Kab.
Situbondo
131 PP. Juanda Jawa
Timur Kab. Sidoarjo 712
Desa Gisik Cemandi, Kec. Sedati,
Kab. Sidoarjo
132 PP. Kalanganyar Jawa
Timur Kab. Sidoarjo 712 Desa Kalanganyar, Kec. Sedati
133 PP. Kaliuntu /
Kalibuntu
Jawa
Timur Kab. Tuban 712
Desa Kaliuntu, Kec. Jenu, Kab.
Tuban
134 PP. Karang Agung Jawa
Timur Kab. Tuban 712
Jl. Raya Gresik, Desa Karang
Agung, Kec. Palang, Kab. Tuban
135 PP. Karang Sari Jawa
Timur Kab. Tuban 712
Jl. Panglima Sudirman, Desa
Karang Sari, Kec. Tuban
136 PP. Ketapang Jawa
Timur
Kab.
Sampang 712
Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang,
Provinsi Jawa Timur
137 PP. Kranji Jawa
Timur
Kab.
Lamongan 712
Desa Kranji, Kec. Paciran, Kab.
Lamongan
138 PP. Labuhan Barat Jawa
Timur
Kab.
Lamongan 712
Desa Labuhan Kec. Brondong,
Kab. Lamongan
139 PP. Labuhan Timur Jawa
Timur
Kab.
Lamongan 712
Desa Labuhan, Kec. Brondong,
Kab Lamongan
133
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
140 PP. Lekok Jawa
Timur
Kab.
Pasuruan 712
Jl. Pelabuhan Perikanan Desa Jati
Rejo Kec. Lekok, Kab. Pasuruan,
141 PP. Lohgung Jawa
Timur
Kab.
Lamongan 712
Jalan Raya Embong Baru, Desa Lohgung RT 001 RW 001,Kec.
Brondong, Kab. Lamongan
142 PP. Masalembu Jawa
Timur
Kab.
Sumenep 712
Jl. Pelabuhan, Desa Masalima,
Kec. Masalembu, Kab. Sumenep
143 PP. Mayangan Jawa
Timur
Kota
Probolinggo 712
Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 Kel.
Mangunharjo, Kec Mayangan
144 PP. Paceng Jawa
Timur Kab. Gresik 712
Desa Campurejo, Kec. Panceng,
Kab. Gresik
145 PP. Paiton Jawa
Timur
Kab.
Probolinggo 712
Jl. Lapangan Tembak Desa Sumber Anyar Kec. Paiton, Kab.
Probolinggo
146 PP. Palang Jawa
Timur Kab. Tuban 712
Jalan Raya Gresik 75, Desa
Palang, Kec. Palang, Kab. Tuban
147 PP. Pasongsongan Jawa
Timur
Kab.
Sumenep 712
Dusun Lebak, Desa Pasongsongan,
Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep
148 PP. Pondok Mimbo Jawa
Timur
Kab.
Situbondo 712
Desa Sumberanyar, Kec.
Banyuputih, Kab. Situbondo
149 PP. Raas Jawa
Timur
Kab.
Sumenep 712
Desa Brakas, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep, Provinsi
Jawa Timur
150 PP. Randu Putih Jawa
Timur
Kab.
Probolinggo 712
Jl. Desa Randu Putih, Kec. Dringu,
Kab. Probolinggo
151 PP. Romokalisari Jawa
Timur
Kota
Surabaya 712
Desa Romokalisari, Kec. Benowo,
Kota Surabaya
152 PP. Sapeken Jawa
Timur
Kab.
Sumenep 712
Desa Sapeken, Kec. Sapeken, Kab.
Sumenep
153 PP. Tambakoso Jawa
Timur Kab. Sidoarjo 712
Desa Tambak Oso, Kec. Waru,
Kab. Sidoarjo
154 PP. Ujung Pangkah Jawa
Timur Kab. Gresik 712
Desa Pangkah Wetan, Kec. Ujung
Pangkah, Kab. Gresik
155 PP. Weru Komplek Jawa
Timur
Kab.
Lamongan 712
Desa Weru, Kec. Paciran, Kab.
Lamongan
156 PP. Aluh-Aluh Kalimantan
Selatan Kab. Banjar 713
Desa Aluh-aluh Besar Kec. Aluh-Aluh
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
157 PP. Banjarmasin Kalimantan
Selatan
Kota
Banjarmasin 712
Jln. Barito Hulu No.1, Desa
Pelambuan, Kec. Banjar
158 PP. Batulicin Kalimantan
Selatan
Kab. Tanah
Bumbu 713
Desa Kampung Baru, Kec.
Batulicin, Kab. Tanah Bumbu
159 PP.
Jorong/Swarangan
Kalimantan
Selatan
Kab. Tanah
Laut 713
Jl. Hangtuah RT 04/02 Desa
Swarangan Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kalimantan
Selatan
160 PP. Kotabaru
(Saijaan)
Kalimantan
Selatan
Kab.
Kotabaru 713
Jalan Raya Stagen Km. 7, Desa Stagen, Kec. Pulau Laut Utara,
134
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
Kabupaten Kotabaru
161 PP. Muara Kintap Kalimantan
Selatan
Kab. Tanah
Laut 713
Jl. Perikanan No. 1 RT. 04 Muara
Kintap, Desa Muara Kintap
162 PP. Sei Telan Kalimantan
Selatan
Kab. Barito
Kuala 713
Ds. Sungai Telan Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala Kalimantan
Selatan
D PPN PRIGI
163 PP. Bandealit Jawa
Timur Kab. Jember 573 Desa Andongrejo, Kec. Tempurejo
164 PP. Bladu Jawa
Timur
Kab.
Trenggalek 573
Desa Masaran, Kec. Munjungan,
Kabupaten Trenggalek
165 PP. Brumbun Jawa
Timur
Kab.
Tulungagung 573
dusun brumbun, Desa ngrejo, Kec. tanggung gunung, Kabupaten
Tulung Agung
166 PP. Bulurejo Jawa
Timur
Kab.
Lumajang 573
Dusun Karangmenjangan Desa Bulurejo, Kec. Tempursari Kab.
Lumajang
167 PP. Damas Jawa
Timur
Kab.
Trenggalek 573
Ds.Karanggandu Kec.Watulimo
Kab.Trenggalek Prov. Jawa Timur
168 PP. Dampar Jawa
Timur
Kab.
Lumajang 573
Pantai Dampar, Gunung Dampar, Dusun Dampar, Desa Bades
Kec.Pasirian, Kab. Lumajang
169 PP. Gerangan Jawa
Timur
Kab.
Tulungagung 573
Desa ngrejo, Kec. tanggung
gunung, Kabupaten Tulung Agung
170 PP. Getem Jawa
Timur Kab. Jember 573
Desa Mojomulyo, Kec. Puger, Kab.
Jember
171 PP. Gradjagan Jawa
Timur
Kab.
Banyuwangi 573
Desa gradjagan, Kec. Purwoharjo,
Kab. Banyuwangi
172 PP. Jeni Jawa
Timur Kab. Jember 573 Desa Sumbersari, Kec. Sumbersari
173 PP. Jokerto (Joketro) Jawa
Timur
Kab.
Trenggalek 573
Jl. Lingkar Teluk Penyu No. 2 Jokerto
Desa Tegal Kamulyan Kecamatan
Jokerto Selatan, Kabupaten
Trenggalek
174 PP. Jolosutro Jawa
Timur Kab. Blitar 573
Desa ringinrejo, Kec. wates,
Kabupaten Blitar
175 PP. Klatak Jawa
Timur
Kab.
Tulungagung 573
Dukuh Klatak, Desa Keboireng, Kec. Besuki, Kabupaten Tulung
Agung
176 PP. Konaang Jawa
Timur
Kab.
Trenggalek 573
Desa Wonocoyo, Kec. Panggul,
Kab. Trenggalek
177 PP. Mandar
(Kampung Mandar)
Jawa
Timur
Kab.
Banyuwangi 573
Desa Mandar, Kec. Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi
135
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
178
PP. Melman/Meleman/
Wotgalih
Jawa
Timur
Kab.
Lumajang 573
Dusun Meleman, Desa Wotgalih,
Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang
179 PP. Muncar Jawa
Timur
Kab.
Banyuwangi 573
Jl. Pelabuhan No 1 Muncar, Desa Kedungrejo, Kec. Muncar, Kab.
Banyuwangi
180 PP. Ngadipuro Jawa
Timur
Kab.
Trenggalek 573
Desa Craken, Kec. Munjungan,
Kabupaten Trenggalek
181 PP. Ngampiran Jawa
Timur
Kab.
Trenggalek 573
Desa Tawing, Kec. Munjungan,
Kabupaten Trenggalek
182 PP. Ngelo Jawa
Timur
Kab.
Tulungagung 573
Desa Jengglong Harjo, Kec. Tanggung Gunung, Kab. Tulung
Agung
183 PP. Pancer Jawa
Timur
Kab.
Banyuwangi 573
Jl. Pelabuhan No 1, Desa Sumber Agung, Kec. Pesanggaran,
Kabupaten Banyuwangi
184 PP. Pantai Pangi Jawa
Timur Kab. Blitar 573
Desa Tumpak Kepuh, Kec.
Bakung, Kabupaten Blitar
185 PP. Paseban Jawa
Timur Kab. Jember 573
Desa Paseban, Kec. Kencong, Kab.
Jember
186 PP. Pondok Dadap Jawa
Timur Kab. Malang 573
Jl. Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kec. Sumbermanjing
Wetan, Kabupaten Malang
187 PP. Popoh Jawa
Timur
Kab.
Tulungagung 573
Dusun Popoh, Desa Besole, Kec.
Besuki, Kabupaten Tulung Agung
188 PP. Prigi Jawa
Timur
Kab.
Trenggalek 573
Jalan Pantai Prigi, Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo,
Kabupaten Trenggalek
189 PP. Puger Jawa
Timur Kab. Jember 573
jalan pantai indah no 33, Desa
puger kulon, Kec. puger,
Kabupaten Jember
190 PP. Pujiharjo Jawa
Timur Kab. Malang 573
Desa Pujiharjo, Kec. Tirtoyudho,
Kab. Malang
191 PP. Serang Jawa
Timur Kab. Blitar 573
Desa Serang, Kec. Panggungrejo,
Kabupaten Blitar
192 PP. Sine Jawa
Timur
Kab.
Tulungagung 573
Desa Kalibatur, Kec. Kalidawir,
Kabupaten Tulungagung
193 PP. Sumberrejo Jawa
Timur Kab. Pacitan 573
Desa sumberejo, Kec. sudimoro,
Kabupaten Pacitan
194 PP. Tambakrejo Jawa
Timur Kab. Blitar 573
Desa Tambak Rejo, Kec. Tempur
Sari, Kab. Blitar
195 PP. Tamperan Jawa
Timur Kab. Pacitan 573
Tamperan Sidoharjo, Desa Sidoharjo, Kec. Pacitan,
Kabupaten Pacitan
196 PP. Tawang Pacitan Jawa
Timur Kab. Pacitan 573
Dusun Tawang Wetan, Keluruhan Sidomulyo, Kecamatan Ngadirejo,
Kabupaten Pacitan
136
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP-
NRI ALAMAT
197 PP. Tegalrejo Jawa
Timur
Kab.
Lumajang 573
Dusun Tegal Banteng, Desa Tegalrejo Kec. Tempursari, Kab.
Lumajang
198 PP. Watu Ulo Jawa
Timur Kab. Jember 573
Desa sumber rejo, Kec. watu ulo,
Kabupaten Jember
199 PP. Watukarung Jawa
Timur Kab. Pacitan 573
Dusun Ketro, Desa Watu Karung,
Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan
200 PP. Wawaran Jawa
Timur Kab. Pacitan 573
Dusun Wawaran, Desa Sidomulyo,
Kec. kebonagung, Kabupaten
Pacitan
D. CLUSTER 4 (SULTRA, SULTENG, GORONTALO, KALBAR, KALTARA, KALTIM)
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP ALAMAT
A PPS KENDARI
1 PP. Ereka Sulawesi Tenggara
Kab. Muna 714
Jalan Lingkungan Pasar Ereke Desa Lipu
Kec.Kalisusu Kab.Muna Propinsi
Sulawesi Tenggara
2 PP. Kamaru Sulawesi
Tenggara Kab. Buton 714
Desa Kamaru, Kec. Lasalimu, Kab.
Buton
3 PP. Kendari Sulawesi
Tenggara Kota Kendari 714 Jl.Samudera No.1 Puday
4 PP. Laino Sulawesi Tenggara
Kab. Muna 714 Jl. Sangia Kandea, desa Laino, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna,
Prov. Sulawesi Tenggara
5 PP. Lasolo Sulawesi Tenggara
Kab. Konawe Utara
714 Desa Molawe, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara
6 PP. Pasar Wajo Sulawesi Tenggara
Kab. Buton 714
Jalan poros Pasarwajo / Wabula, Desa Wagola, Kec. Pasarwajo, Kab.
Buton
7 PP. Sampolawa Sulawesi Tenggara
Kab. Buton 714 Desa Bangun, Kec. Sampolawa, Kab. Buton
8 PP. Sapoi Sulawesi
Tenggara
Kab. Kolaka
Utara 713
Desa Lasusua, Kec. Lasusua, Kab.
Kolaka Utara
9 PP. Sodohoa Sulawesi Tenggara
Kota Kendari 714
Jl. Pembangunan No. 5, Desa Sodohoa, Kec. Kendari Barat, Kota
Kendari
10 PP. Tinanggea Sulawesi Tenggara
Kab. Konawe Selatan
714
Jl. Pelabuhan, Kel. Tinanngea, Kec. Tinanggea, Kab. Konawe
Selatan
137
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP ALAMAT
11 PP. Tonbasi Sulawesi Tenggara
Kab. Muna 714 Desa Tonbasi, Kec. Tiworo Tengah, Kab. Muna
12 PP. Torobulu Sulawesi Tenggara
Kab. Konawe Selatan
714
Jl. Pelelangan Dusun I, desa Torobulu, Kec. laeya, Kab. Konawe
Selatan
13 PP. Wameo Sulawesi Tenggara
Kota Bau-Bau 714 Jl. Cakalang, Desa Wameo, Kec. Murhum, Kota Bau-bau,
14 PP. Ampana Sulawesi Tengah
Kab. Tojo Una-Una
715 Jl. Tg. Api, Desa Labuan, Kec. Ampana Kota, Kab. Tojo UnaUna
15 PP. Bahari Sulawesi Tengah
Kab. Tojo Una-Una
715 Jl. Trans Sulawesi, Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo UnaUna
16 PP. Baturube Sulawesi
Tengah
Kab. Morowali
Utara 714
Desa Batubere, Kec. Bungku
Utara, Kab. Morowali
17 PP. Batusuya Sulawesi Tengah
Kab. Donggala
713
Jl. Trans Sulawesi, Desa Batusuya, Kec. Sundue Robata,
Kab. Donggala
18 PP. Bonebobakal Sulawesi Tengah
Kab. Banggai 715 Desa Bonebobakal, Kec. Lamala, Kab. Banggai
19 PP. Boyantongo Sulawesi Tengah
Kab. Parigi Moutong
715 Desa Boyantongo, Kec. Parigi Selatan , Kab. Prigi Moutong
20 PP. Bualemo Sulawesi Tengah
Kab. Banggai 715 Desa Bualemo B, Kec. Bualemo, Kab. Banggai
21 PP. Bunta Sulawesi Tengah
Kab. Banggai 715 Desa Rata, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai
22 PP. Diapatih Sulawesi
Tengah Kab. Buol 716
Desa Diapatih, Kec. Gadung ,Kab.
Buol
23 PP. Donggala Sulawesi Tengah
Kab. Donggala
713
Jalan Tongkol, Komplek PPI Donggala, Kelurahan Labuan Bajo,
Kec. Banawa, Kab. Donggala
24 PP. Gebang Rejo Sulawesi Tengah
Kab. Poso 715 Jl. Pulau Latuna, Kel. Gebang Rejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso
25 PP. Kolodane Sulawesi
Tengah Kab. Morowali 714
Jl. Wolter Monginsidi, Desa Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali
26 PP. Kolonedale Sulawesi Tengah
Kab. Banggai 715 Desa Kolonedale , Kec. Luwuk, Kab. Banggai
27 PP. Kuala Besar Sulawesi Tengah
Kab. Buol 716 Desa Kuala Besar,Kec. Palele,Kab. Buol
138
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP ALAMAT
28 PP. Kumalingon Sulawesi Tengah
Kab. Buol 716 Jl. Trans Sulawesi, Desa Kumalingon, Kec. Biau, Kab. Buol
29 PP. Labean Sulawesi Tengah
Kab. Donggala
713 Dusun Mapaga, Desa Labean, Kec. Balaesang
30 PP. Luwuk Sulawesi Tengah
Kab. Banggai 714 Jalan Tan Malaka, Desa Kraton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai
31 PP. Malenge Sulawesi Tengah
Kab. Tojo Una-Una
715 Desa Malenge, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una-uno
32 PP. Ogotion Sulawesi Tengah
Kab. Parigi Moutong
715 Jl. Trans Sulawesi, Desa Ogotion, Kec. Mepanga
33 PP. Ogotua Sulawesi
Tengah Kab. Tolitoli 716
Jl. Trans Sulawesi, Desa Ogotua ,
Kec. Dampal Utara, Kab. Toli-Toli
34 PP. Pagimana Sulawesi Tengah
Kab. Banggai 715
Jl. Sutoyo, Desa Pagimana Lingkungan I, Kec. Pagimana, Kab.
Banggai
35 PP. Paranggi Sulawesi Tengah
Kab. Parigi Moutong
715 Jl. Katombo, Desa Paranggi, Kab. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong
36 PP. Petapa Sulawesi Tengah
Kab. Parigi Moutong
715
Jl. Trans Sulawesi, Desa Petapa, Kec. Parigi Tengah, Kab. Parigi
Moutong
37 PP. Rata/Toili Barat Sulawesi Tengah
Kab. Banggai 714 Desa Rata, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai
38 PP. Sambalagi Sulawesi Tengah
Kab. Morowali 714 Desa Sambalagi, Kec. Bungku Selatan, Kab. Morowali
39 PP. Ulunambo Sulawesi
Tengah Kab. Morowali 714
Desa Ulunambo, Kec. Menui
Kepulauan, Kab. Morowali
B PPN KWANDANG
40 PP. Bilato Gorontalo Kab. Gorontalo
715 Jl. Trans Sulawesi, Desa Bilato, Kec. Boliohato, Kota Gorontalo
41 PP. Bongo Gorontalo Kab. Gorontalo
715 Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo
42 PP. Dulupi Gorontalo Kab. Boalemo 715 Desa Dulupi, Kec,Dulupi, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo
43 PP. Gentuma Gorontalo
Kab.
Gorontalo Utara
716
Jl. Pelabuhan Desa Ketapang, Kec.
Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara
139
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP ALAMAT
44 PP. Ilomata Gorontalo Kab. Gorontalo
715 Desa Ilomata Kec. Boliohutu Kab. Gorontalo, Gorontalo
45 PP. Inengo Gorontalo Kab. Bone
Bolango 715
Desa Huangobotu Kec.Kabila Bone
Kab.Bone Bolango Prov. Gorontalo
46 PP. Kwandang Gorontalo
Kab. Gorontalo
Utara 716
Jl. Pelabuhan Kwandang, Desa Katialada, Kec.Kwandang
47 PP. Lemito Gorontalo Kab. Pohuwato
715 Desa Lemito, Kec. Lemito, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo
48 PP. Luluo Gorontalo Kab. Gorontalo
715 Desa Luluo, Kec. Biluhu, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo
49 PP. Marisa Gorontalo Kab. Pohuwato
715
Desa Pahuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pahuwato,
Provinsi Gorontalo
50 PP. Paguat Gorontalo Kab.
Pohuwato 715
Desa Bumbulan, Kec. Paguat, Kab.
Pohuwato, Prov. Gorontalo
51 PP. Tabulo Gorontalo Kab. Boalemo 715 Tabulo Selatan, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo, Gorontalo
52 PP. Tapadaa Gorontalo Kab. Boalemo 715 Desa Tapadaa, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo
53 PP. Tenda Gorontalo Kota Gorontalo
715 Jl. Yos Sudarso, Desa Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo
54 PP. Tilamuta Gorontalo Kab. Boalemo 715
Jalan Yos Sudarso, Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta
Kabupaten Boalemo
55 PP. Tolinggula Gorontalo
Kab. Gorontalo
Utara 716
Desa Tolinggula Pantai, Kec. Tolinggula, Kab.Gorontalo Utara,
Prov. Gorontalo
56 PP. Tongo Gorontalo Kab. Bone Bolango
715 Desa Tongo, Kec. Bone Pantai, Kab. Bone Bolango
57 PP. Torosiaje Gorontalo Kab. Pohuwato
715 Desa Torosiaje, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo
58 PP. Tutulo Gorontalo Kab. Boalemo 715 Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo
C PPN PEMANGKAT
59 PP. Bunyu Kalimantan Utara
Kab. Bulungan
716
Jl. Dewa Ruci Rt. 03, Keluruhan Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu
Kabupaten Bulungan, Kalimantan
Utara
140
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP ALAMAT
60 PP. Nunukan Kalimantan Utara
Kab. Nunukan
716
Desa Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan
Kabupaten Nunukan, Kalimantan
Utara
61 PP. Sebatik Kalimantan Utara
Kab. Nunukan
716
JL. Usman Harun, Desa Sungai Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab.
Nunukan
62 PP. Tarakan (Tengkayu II)
Kalimantan Utara
Kota Tarakan 716
Jl. Gajah Mada RT. 15.No. 9 Desa Karang Rejo
Kecamatan Tarakan Barat,
Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara
63 PP. Api-Api Kalimantan Timur
Kab. Penajam Paser Utara
713
Jl. Nelayan Desa Api-Api Kec. Waru, Kab. Penajam Paser
Utara, Kalimantan Timur
64 PP. Filial Klandasan Kalimantan
Timur
Kota
Balikpapan 713
JL. Jend. Sudirman RT 003 Kelurahan Klandasan Ulu BPN
Selatan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
65 PP. Kampung Baru Tengah
Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
713
Jl. 21 Januari RT. 009 NO. 101, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan
Barat, Kota Balikpapan
66 PP. Kota Bangun Kalimantan Timur
Kab. Kutai Kertanegara
713 Das, Kec. Kota Bangun
67 PP. Manggar Baru Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
713
Jl. Rekreasi RT. 13 Manggar Baru Kalimantan Timur, Desa Manggar
Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan
68 PP. Sambaliung Kalimantan Timur
Kab. Berau 716
Jl. Raja Alam 11 Sambaliung Kec. Sambaliung, Kab. Berau,
Kalimantan Timur
69 PP. Sangatta Kalimantan Timur
Kab. Kutai Timur
713 Desa Sangatta, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur
70 PP. Selili Kalimantan Timur
Kota Samarinda
713
Jl. Lumba-lumba No. 01
RT.004/RW.001 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir
74114
71 PP. Senaken Kalimantan
Timur Kab. Pasir 713
Jl. Yos Sudarso, Tanah grogot,
Kab. Pasir
72 PP. Tanjung Limau Bontang
Kalimantan Timur
Kota Bontang 713
Jl.MH.Thamrin no.100 Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara,
Kota Bontang, Kalimantan Timur
D PPP TELUK BATANG
73 PP. Arung Parak Kalimantan Barat
Kab. Sambas 711
Jln. Raya Arung Parak, Desa Arung Parak, Kec. Tangaran, Kab.
Sambas
141
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP ALAMAT
74 PP. Bakau Besar Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Jl. Raya Bakau Besar, Desa Sungai Bakau Laut, Kec. Sungai
Pinyuh, Kab. Pontianak
75 PP. Bakau Kecil Kalimantan
Barat
Kab.
Pontianak 711
Jl. Raya Bakau Kecil, Desa Sungai Bakau Kecil, Kec. Mempawah Timur, Kab. Pontianak
76 PP. Batu Ampar Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711 Desa Batu Ampar, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya
77 PP. Betok/Betok Karimana
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711 Desa Betok, Kec. Pulau Maya Karimata, Kab. Kayong Utara
78 PP. Dabong (Dabung)
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711 Desa Dabung Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat
79 PP. Dusun Besar Kalimantan
Barat
Kab. Kayong
Utara 711
Desa Dusun Besar, Kec. P. Maya
Kepulauan, Kab. Kayong Utara
80 PP. Dusun Kecil Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711 Dusun Kecil, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara
81 PP. Jungkat Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711 Jl. Raya Jungkat, Desa Jungkat, Kec. Siantan, Kab. Pontianak
82 PP. Karimunting Kalimantan
Barat
Kab.
Bengkayang 711
Jl. Raya Karimunting, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya
Kepulauan, Kab. Bengkayang
83 PP. Kendawangan Kalimantan Barat
Kab. Ketapang
711 Desa Kendawangan Kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang
84 PP. Kuala Mempawah
Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Jl. Raya Mempawah, Desa Pasir Wan Salim, Kec. Mempawah
Timur, Kab. Pontianak
85 PP. Lemukutan Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
711
Lemukutan, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab.
Bengkayang
86 PP. Liku Kalimantan Barat
Kab. Sambas 711 Jln. Raya Liku Paloh, Dusun Perintis, Desa Nibung, Kec. Paloh,
Kab. Sambas
87 PP. Medan Seri Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711 Desa Medan Seri, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya
88 PP. Muara Kubu Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711 Sui Kakap, Desa Muara Kubu, Kec. Kubu, Kab. Kubu Raya
89 PP. Nusa Pati Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Sui Pinyuh, Desa Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab.
Pontianak
90 PP. Padang Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Desa Padang, P. Karimata, Kec. P.
Maya Kepulauan, Kab. Kayong Utara
142
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP ALAMAT
91 PP. Pemangkat Kalimantan Barat
Kab. Sambas 711 JL Penjajap Timur, Desa Penjajap, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas
92 PP. Pesaguan Kalimantan Barat
Kab. Ketapang
711 Desa Pesaguan Kanan, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang
93 PP. Pulau Kabung Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
711
Pulau Kabung, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab.
Bengkayang
94 PP. Pulau Kumbang Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711 P. Kumbang, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara
95 PP. Rasau Jaya Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711 Desa Rasau Jaya, Kec. Rasau, Kab. Kubu Raya
96 PP. Sedau Kalimantan Barat
Kota Singkawang
711
Jl.Pasar Sedau, Desa Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota
Singkawang
97 PP. Selakau Kalimantan Barat
Kab. Sambas 711 Jln. Raya Selakau, Desa Sungai Nyirih, Kec. Selakau, Kab. Sambas
98 PP. Semudun Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Jln. Raya Semudun, Desa Semudun, Kec. Sungai Kunyit,
Kab. Pontianak
99 PP. Sentebang Kalimantan Barat
Kab. Sambas 711
Jl. M.Akib Sentebang Barat, Desa Sentebang, Kec. Jawai, Kab.
Sambas
100 PP. Sepok Laut Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711 Ds. Sepuk Laut, Kec. Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya
101 PP. Siduk Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711 Desa Siduk, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara
102 PP. Sui Purun Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Sui Purun, Desa Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab.
Pontianak
103 PP. Sui Raya Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
711 Desa Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang
104 PP. Suka Bangun Kalimantan Barat
Kab. Ketapang
711 Jl. Hayam Wuruk, Desa Suka Bangun Dalam, Kec. Delta Pawan,
Kab. Ketapang
105 PP. Sukadana Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711 Desa Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara
106 PP. Sungai Duri Kalimantan
Barat
Kab.
Bengkayang 711
Jln. Raya Sungai Duri, Desa Sungai Duri, Kec. Sungai Raya,
Kab. Bengkayang
107 PP. Sungai Jaga Kalimantan
Barat
Kab.
Bengkayang 711
Sui jaga, Desa Karimunting, Kec.
Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang
108 PP. Sungai Jawi Kalimantan
Barat
Kota
Pontianak 711
Jl. Komyos Sudarso, Desa Sungai
Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak
143
NO NAMA PELABUHAN PROV KOTA/KAB. WPP ALAMAT
109 PP. Sungai Kakap Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711 Desa Sungai Kakap, Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya
110 PP. Sungai Kunyit Kalimantan Barat
Kab. Pontianak
711
Jl. Raya Sungai Kunyit, Desa Sungai Kunyit Laut, Kec. Sungai
Kunyit, Kab. Pontianak
111 PP. Sungai Pinyuh Kalimantan
Barat
Kab.
Pontianak 711
Jl. Raya Pinyuh, Desa Sungai Pinyuh, Kec. Sungai Pinyuh, Kab.
Pontianak
112 PP. Sungai Rengas Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711
Jl. Pramuka Nipah Kuning, Desa Sungai Rengas, Kec. Sungai
Kakap, Kab. Kubu Raya
113 PP. Sungai Sambas Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Pangkalan Buton, Sungai Sambas, Sukadana Kabupaten Kayong
Utara, Kalimantan Barat
114 PP. Tanah Hitam Kalimantan Barat
Kab. Sambas 711 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh, Kab. Sambas
115 PP. Tanjung Bunga Kalimantan Barat
Kab. Kubu Raya
711 Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai, Kab. Kubu Raya
116 PP. Tanjung Satai Kalimantan
Barat
Kab. Kayong
Utara 711
Desa Tanjung Satai, Kec. P. Maya
Kepulauan, Kab. Kayong Utara
117 PP. Teluk Batang Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711
Jl. Pelabuhan No.1, Desa Teluk Batang, Kec. Teluk Batang, Kab.
Kayong Utara
118 PP. Teluk Melano Kota
Kalimantan Barat
Kab. Kayong Utara
711 Dusun Teluk Melano, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara
119 PP. Teluk Suak Kalimantan Barat
Kab. Bengkayang
711
Jln. Raya Teluk Suak, Desa
Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang
120 PP. Temajuk/Desa Temajok
Kalimantan Barat
Kab. Sambas 711
Jl. Raya Temajuk, Desa Temajok/Temajok, Kec. Paloh,
Kab. Sambas
E. CLUSTER 5 (BALI, NTB, NTT, SULUT, SULBAR, SULSEL, MALUKU,
MALUT, PAPUA BARAT, PAPUA)
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
A PPS BITUNG
1 PP. Amurang Sulawesi
Utara
Kab. Minahasa
Selatan
716
Kel. Kawangkoan Bawah Kec. Amurang Barat ( Amurang )
Kabupaten Minahasa Selatan
Sulawesi Utara
2 PP. Baroko Tanjung
Sidupa
Sulawesi
Utara
Kab. Bolaang Mongondow
Timur
715 Desa Sidupa, Kec. Pinogaluman,
Kab. Bolaang Mongodow Timur
144
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
3 PP. Belang Sulawesi
Utara
Kab. Minahasa
Tenggara
715 Desa Borgo 1, Kec. Belang, Kab.
Minahasa Tenggara
4 PP. Bitung Sulawesi
Utara Kota Bitung 716
Kelurahan Aertembaga Satu, Kec.
Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara
5 PP. Bolang Uki Sulawesi
Utara
Kab. Bolaangmong
ondow
716 Bolang Uki, Kab. Bolaang
Mongondow
6 PP. Calaca Sulawesi
Utara Kota Manado 716
Calaca
Wenang, Manado
7 PP. Dagho Sulawesi
Utara
Kab. Sangihe
Talaud 716
Desa Dagho, Kec. Tamako,
Kepulauan Sangihe
8 PP. Dodepo Sulawesi
Utara
Kab. Bolaangmong
ondow
716 Desa Dudepo, Kec. Bolaang Uki,
Kota Bolaang Mongon
9 PP. Kabaruan Sulawesi
Utara
Kab. Kep.
Talaud 716
Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi
Sulawesi Utara
10 PP. Kema Sulawesi
Utara
Kab. Minahasa
Utara
716 Desa Kema III, Kec. Kema,
Minahasa Utara
11 PP. Labuan Uki Sulawesi
Utara
Kab. Bolaangmong
ondow
716 Jalan Boulevard Molibagu, Desa Pintadia, Kec. Bolaang UKI, Kota
Bolaang Mongodow
12 PP. Likupang Sulawesi
Utara
Kab. Minahasa
Utara
716 Desa Likupang II, Kec. Likupang
Timur, Minahasa Utara
13 PP. Lirung Sulawesi
Utara
Kab. Kep.
Talaud 716
Lirung
Kab. Kepulauan Talaud
14 PP. Peta Sulawesi
Utara
Kab. Sangihe
Talaud 716 Peta, Kab. Sangihe Talaud
15 PP. Popudu Sulawesi
Utara
Kab. Bolaangmong
ondow
716 Popudu, Kab. Bolaangmongondow
16 PP. Salibabu Sulawesi
Utara
Kab. Kep.
Talaud 716
Lawasan , Desa Dalum, Kec.
Salibabu, Kepulauan Talaud
17 PP. Tumumpa Sulawesi
Utara Kota Manado 716
Komp Pelabuhan Perikanan
Tumumpa 2 kngk 3, Desa Tu
18 PP. Babana Sulawesi
Barat Kab. Mamuju 713
Desa Babana, Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Prov.
Sulawesi Barat
19 PP. Banggae Sulawesi
Barat Kab. Majene 713
Desa Banggae, Kec. Banggae, Kab.
Majene
20 PP. Kasiwa
(Kasiwah)
Sulawesi
Barat Kab. Mamuju 713
JL. Nelayan, Desa Kasiwa, Kec.
Mamuju, Kab. Mamuju
21 PP. Lantora Sulawesi
Barat
Kab. Polewali
Mandar 713
Jalan Bahari Barat, Desa Lantora,
Kec. Polewali
145
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
22 PP. Palipi Sulawesi
Barat Kab. Majene 713
Desa Palipi, Kec. Sendana, Kab.
Majene, Prov. Sulawesi Barat
23 PP. Tinambung Sulawesi
Barat
Kab. Polewali
Mandar 713
Desa Tangnga-Tangnga, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar,
Prov. Sulawesi Barat
24 PP. Balambang Sulawesi
Selatan Kab. Luwu 713 Desa Raja, Kec. Bua, Kab. Luwu
25 PP. Bawasalo Sulawesi
Selatan
Kab.
Pangkep 713
Desa Bawasolo, Kec. Segeri,
Pankajene Kepulauan
26 PP. Beba Sulawesi
Selatan Kab. Takalar 713 Desa Beba, Kab. Takalar
27
PP. Benteng/Bonehalan
g
Sulawesi
Selatan Kab. Selayar 713 Benteng Selatan, Kep. Selayar
28 PP. Bentenge Sulawesi
Selatan
Kab.
Bulukumba 713
Jl. Yos Sudarso, Desa Batenge,
Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba
29 PP. Birea Sulawesi
Selatan
Kab.
Bantaeng 713
Birea, Desa Pa'Jukukang, Kec.
Pa'Jukukang, Kab. Bantaeng
30 PP. Boddia Sulawesi
Selatan Kab. Takalar 713
Desa Boddia, Kec. Galesong, Kab.
Takalar
31 PP. Bone - Bone Sulawesi
Selatan
Kab. Luwu
Utara 713 Bone-Bone, Luwu Utara
32 PP. Bonepute Sulawesi
Selatan Kab. Luwu 713
Desa Bonepute, Kec. Larompong
Selatan, Kab. Luwu
33 PP. Bonto Bahari
Bulukumba
Sulawesi
Selatan
Kab.
Bulukumba 713
Desa Bontobahari, Kab.
Bulukumba
34 PP. Bonto Bahari
Maros
Sulawesi
Selatan Kab. Maros 713
Desa Bonto Bahari, Kec. Bontoa,
Kab. Maros
35 PP. Borombong Sulawesi
Selatan
Kota
Makassar 713
Desa Barambong, Kec. Tamalate,
Kota Makassar
36 PP. Botto Sulawesi
Selatan Kab. Wajo 713
Desa Botto, Kec. Takkalalla, Kab.
Wajo
37 PP. Cempae Sulawesi
Selatan
Kota Pare-
Pare 713
Jl. Sumur Jodoh, Desa Wt.
Soreang, Kec. Soreang, Kota Pare-
Pare
38 PP. Cendanae Sulawesi
Selatan Kab. Wajo 713
Cendanae Kab. Wajo Prov.
Sulawesi Selatan
39 PP. Herlang Sulawesi
Selatan
Kab.
Bulukumba 713 Herlang
40 PP. Jene Sulawesi
Selatan Kab. Takalar 713
Kecamatan Jene, Kabupaten
Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
41 PP. Jeneponto
(Tanru Sampe)
Sulawesi
Selatan
Kab.
Jeneponto 713
Desa Tanrusampe, Kec. Binamu,
kab. Jeneponto
42 PP. Kajang Sulawesi
Selatan
Kab.
Bulukumba 713
Jl. Pelabuhan Kassi, Desa Tanah
Jaya, Kec. Kajang, Bulukumba
43 PP. Kajuara Sulawesi
Selatan Kab. Bone 713
Desa Angkue, Kec. Kajuara, Kab.
Bone
146
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
44 PP. Kalibone Sulawesi
Selatan
Kab.
Pangkep 713
Kalibone, Desa Bontolangkasa,
Kec. Minasa Tene
45 PP. Kayuadi Sulawesi
Selatan Kab. Selayar 713
Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar
Provinsi Sulawesi Selatan
46 PP. Kupa Sulawesi
Selatan Kab. Barru 713
Desa Kupa, Kec. Mallusetasi,
Barru
47 PP. Labuang Sulawesi
Selatan Kab. Maros 713
Jalan Bambu Runcing, Desa Alliritengae, Kec. Turikale, Kab.
Maros
48 PP. Lamangkia Sulawesi
Selatan Kab. Takalar 713
Kecamatan Lamangkia, Kabupaten
Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
49 PP. Lappa Sulawesi
Selatan Kab. Sinjai 713
Jl. Cakalang, Desa Lappa, Kec.
Sinjai Utara, Kab. Sinjai
50 PP. Lonrae Sulawesi
Selatan Kab. Bone 713
Desa Kel. Lonrae, Kec. Kec. Tenate
Riattang Timur, Kab. Bone
51 PP. Maccinibaji Sulawesi
Selatan
Kab.
Pangkep 713
Maccini Baji, Desa Pundata Baji, Kec. Labbakang, Kab. Pangkajene
Kep.
52 PP. Malili Sulawesi
Selatan
Kab. Luwu
Timur 713
Desa Wewangriu, Kec. Malili, Kab.
Luwu Timur
53 PP. Pabbiringan Sulawesi
Selatan
Kab.
Jeneponto 713
Desa Pabiringan Kec. Binamu Kab.
Jenepoto
54 PP. Pajalele Sulawesi
Selatan Kab. Pinrang 713
Desa Pajalele Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan
55 PP. Paotere Sulawesi
Selatan
Kota
Makassar 713
JL. Sabutung, Desa Gusung, Kec.
Ujung Tanah, Kota Makassar
56 PP. Polejiwa Sulawesi
Selatan Kab. Barru 713
Desa Tellumpanua, Kec. Tanete
Rilau, Kab. Barru
57 PP. Pontap Sulawesi
Selatan Kota Palopo 713
JL.Abdullah Dg Mappuji No 16 Palopo, Desa Ponjalae, Kec. Wara
Timur, Kota Palopo
58 PP. Rajawali Sulawesi
Selatan
Kota
Makassar 713 Jl. Ujung Tanah
59 PP. Siwa Sulawesi
Selatan Kab. Wajo 713
Siwa, Bulete, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan
90992, Indonesia
60 PP. Tongke-Tongke Sulawesi
Selatan Kab. Sinjai 713
Desa Tongke-Tongke, Kec. Sinjai
Timur, Kab. Sinjai
61 PP. Ulo-Ulo Sulawesi
Selatan Kab. Luwu 713
Desa Ulo-Ulo, Kec. Belopa
Kab.Luwu
62 PP. Untia Sulawesi
Selatan
Kota
Makassar 713
Jl. Salodong, Kelurahan Untia, Kec. Biringkanayya, Kota
Makassar
B PPN
PENGAMBENGAN
147
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
63 PP. Air Kuning Bali Kab.
Jembrana 573
Desa Air Kuning Kec. Jembrana
Kab. Jembrana Prov. Bali
64 PP. Amed Bali Kab. Karang
Asem 573
Banjar Dinas Amed, Desa Purwakerthi, Kec. Abang, Kab.
Karangasem
65 PP. Batununggul Bali Kab.
Klungkung 573
Nusapenida, Kab. Klungkung,
Prov.Bali
66 PP. Kedonganan Bali Kab. Badung 573 Jl. Pantai kedonganan Kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta,
Badung
67 PP. Kusamba Bali Kab.
Klungkung 573
Dusun Pantai Segara Kusampa, Desa Kusamba, Kec. Dawan, Kab.
Klungkung
68 PP. Pengambengan Bali Kab.
Jembrana 573
Jalan Pelabuhan Perikanan No.1,
Desa Pengambengan,
69 PP. Sangsit Bali Kab.
Buleleng 713
Dusun Pabean, Desa Sangsit,
Kec.Sawan, Kab. Buleleng
70 PP. Serangan Bali Kota
Denpasar 573
Desa Serangan, Kec. Denpasar
Selatan, Kota Denpasar
71 PP. Tanjung Benoa Bali Kab. Badung 573
Jl. Segara Kulon No.29, Desa Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung
72 PP. Tejakula Bali Kab.
Buleleng 713
Kecamatan Tejakula, Kabupaten
Buleleng Provinsi Bali
73 PP. Batu Nampar
Nusa Tenggara
Barat
Kab. Lombok
Timur 573
Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok
Timur Nusa Tenggara Barat
74 PP. Bonto Kape
Nusa
Tenggara
Barat
Kab. Bima 713 Desa Bonto Kape, Kec. Bolo, Kab.
Bima
75 PP. Labuhan Aji
Pulau Moyo
Nusa Tenggara
Barat
Kab.
Sumbawa 713
Labuhan Aji Pulau Moyo Kec. Labuhan Badas, Kab.
Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
76 PP. Labuhan Buwah
/ Labuhan Buwak
Nusa Tenggara
Barat
Kab.
Sumbawa 573
Desa Labuhan Labuhan Buwak Kecamatan Utan
Kabupaten Sumbawa Nusa
Tenggara Barat
77 PP. Labuhan Haji
Nusa Tenggara
Barat
Kab. Lombok
Timur 573
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur Provinsi
Nusa Tenggara Barat
78 PP. Labuhan Lalar
Nusa Tenggara
Barat
Kab.
Sumbawa 573
Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa,
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
79 PP. Labuhan
Lombok
Nusa Tenggara
Barat
Kab. Lombok
Timur 573
Jl.Raya Sambelia Km 3, Desa Labuhan Lombok, Kec.
Pringgabaya, Kab. Lombok Timur
148
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
80 PP. Labuhan Mapin Nusa Tenggara
Barat
Kab.
Sumbawa 573
Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat
Kabupaten Sumbawa, Nusa
Tenggara Barat
81 PP. Labuhan Terata
Nusa Tenggara
Barat
Kab.
Sumbawa 713
Desa Labuhan Terata, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa,
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
82 PP. Sape
Nusa Tenggara
Barat
Kab. Bima 573
Pangkalan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima Propinsi Nusa Tenggara
Barat
83 PP. Soro Kempo
Nusa
Tenggara
Barat
Kab. Dompu 713
Desa/Kelurahan Soro, Kecamatan
Kempo, Kabupaten Dompu,
Provinsi Nusa Tenggara Barat
84 PP. Soroadu
Nusa Tenggara
Barat
Kab. Dompu 713 Dusun Genta Desa Jambu Kec.
Bajo. Kab. Dompu
85 PP. Tanjung Luar
Nusa Tenggara
Barat
Kab. Lombok
Timur 573
Desa Tanjung Luar, Kec. Keruak,
Kab. Lombok Timur
86 PP. Teluk Awang Nusa Tenggara
Barat
Kab. Lombok
Tengah 573
Dusun Awang Balaq, Desa Mertak,
Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah
87 PP. Teluk Santong
Nusa Tenggara
Barat
Kab.
Sumbawa 713
Jl. Lintas Sumbawa Bima, Desa
Teluk Santong, Kec. Plampang
88 PP. Waworada
Nusa Tenggara
Barat
Kab. Bima 573 Desa Rompo, Kab. Bima, Nusa
Tenggara Barat
89 PP. Aimere
Nusa Tenggara
Timur
Kab. Ngada 573
Bajawa-Ruteng, Desa Aimere
Timur Kel.Aimere Timur, Kec. Aimere, Kab. Ngada, Nusa
Tenggara Timur
90 PP. Alok
Nusa
Tenggara
Timur
Kab. Sikka 713
JL.Cakalang, Desa Kota Baru,
Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara
Timur.r
91 PP. Amagarapati Nusa Tenggara
Timur
Kab. Flores
Timur 713
Amagarapati, Kecamatan
Larantuka
92 PP. Amakole Jaya
Nusa Tenggara
Timur
Kab. Flores
Timur 713
Waiwadan,Kecamatan Adonara
barat, Flores Timur
93 PP. Atapupu
Nusa
Tenggara
Timur
Kab. Belu 573
Jl. Mota' ain, Desa Desa Jenilu,
Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu,
Provinsi Nusa Tenggara Timur
94 PP. Ende
Nusa Tenggara
Timur
Kab. Ende 713 Kabupaten Ende Provinsi Nusa
Tenggara Timur
95 PP. Hukung
Lewoleba
Nusa Tenggara
Timur
Kab.
Lembata 573
Pada,Nubatukan, Kabupaten
Lembata
149
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
96 PP. Kenarilang Nusa Tenggara
Timur
Kab. Alor 713 Kalabahi Barat, Kec. Teluk
Mutiara
97 PP. Konge
Nusa Tenggara
Timur
Kab. Nagekeo 713 Nangadhero, Kec. Asesa, Nagakeo
98 PP. Labuhan Bajo Nusa Tenggara
Timur
Kab. Manggarai
Barat
713 Sukarno Hatta Kampung Ujung, Kec. Komodo, Kab.Manggarai
Barat, Nusa Tenggara Timur
99 PP. Nangamese
Nusa
Tenggara
Timur
Kab. Ngada 713
Jl. Raya Riung-Pota, Desa
Kelurahan Nangamese, Kec Riung,
Kab. Ngada
100 PP. Oeba Kupang
Nusa Tenggara
Timur
Kab. Kupang 573
Jl. Alor Desa Fatu Besi, Kec. Kelapa Lima, Kab. Kupang, Nusa
Tenggara Timur
101 PP. Paupanda
Nusa Tenggara
Timur
Kab. Ende 713 Desa Paupanda, Kec. Ende Selatan
Kab. Ende
102 PP. Ritaebang
Nusa Tenggara
Timur
Kab. Flores
Timur 713
Kel. Ritaebang, Kec. Solor Barat,
Kab. Flores Timur
103 PP. Tenau Kupang
Nusa
Tenggara
Timur
Kota Kupang 573
JL. Yos Sudarso, Kelurahan Alak,
Kecamatan Alak, Kota Kupang,
NTT
104 PP. Tulandale
Nusa Tenggara
Timur
Kab. Rote
Ndao 573
Desa Metina, Kec. Lobalain, Kab.
Rota Ndao
105 PP. Wini
Nusa Tenggara
Timur
Kab. Timur
Tengah Utara 573
Rt. 05/RW III, Kel. Humusu C, Kec. Insana Utara, Kab. Timur
Tengah Utara
106 PP. Wonokaka
Nusa Tenggara
Timur
Kab. Sumba
Barat 573
Desa Wonokaka, Kec. Waihura,
Kab. Sumba Barat
C PPN AMBON
107 PP. Biak Papua Kab. Biak
Numfor 717
108 PP. Fandoi Papua Kab. Biak
Numfor 717
Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks perikanan samping Pasar Ikan
Biak, Desa Fandoi, Kec. Biak
Numfor, Kabupaten Biak Numfor
109 PP. Hamadi Papua Kota
Jayapura 717
Jl. Perikanan, Kel. Hamadi, Kec Jayapura Selatan, Kab. Kota
Jayapura, Prov. Papua
110 PP. Korem Papua Kab. Biak
Numfor 717
Kampung Korem Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor
Provinsi Papua
150
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
111 PP. Merauke Papua Kab.
Merauke 718
Jl. Nowari - Merauke, Desa Karang Indah, Kec. Merauke, Kabupaten
Merauke
112 PP. Omor Papua Kab. Asmat 718 Kecamatan Omor, Kabupaten
Asmat Provinsi Papua
113 PP. Sumuraman Papua Kab. Mappi 718 Sumuraman, Kabupaten Mappi
Provinsi Papua
114 PP. Waropen Papua Kab.
Waropen 717
Botawa, Kabupaten Waropen
Provinsi papua
D PPN TERNATE
115 PP. Bacan Maluku
Utara
Kab.
Halmahera
Selatan
715
Jalan Kompleks PPP Bacan -
Panamboang, Kec. Bacan Selatan,
Kab. Halmahera Selatan
116 PP. Bobong Maluku
Utara
Kab. Kep.
Sula 715
Taliabu Barat, Kepulauan Sula,
Maluku Utara
117 PP. Daruba Maluku
Utara Kab. Morotai 715
Joubela Morotai Selatan Pulau
Morotai, Maluku Utara
118 PP. Dufa-Dufa Maluku
Utara Kota Ternate 715
Desa Dufa-dufa, Kec. Ternate
Utara, Kota Ternate
119 PP. Goto Maluku
Utara
Kota Tidore
Kepulauan 715
Desa Goto, Kel. Goto Kec. Kota
Tidore, Kab. Kota Tidore
kepulauan, Provinsi. Maluku Utara
120 PP. Manitinting Maluku
Utara
Kab. Halmahera
Timur
715 Desa Manitinting, Kec. Maba
Selatan, Kab. Halmahera Timur
121 PP. Pulau Gebe Maluku
Utara
Kab.
Halmahera
Tengah
715 Desa Umere, Kec. Pulau Gebe,
Kab. Halmahera Tengah
122 PP. Ruba-Ruba Maluku
Utara
Kab. Halmahera
Barat
715 Buo, Loloda, Halmahera Barat,
Maluku Utara
123 PP. Sayoang Maluku
Utara
Kab. Halmahera
Selatan
715
Samping Pelabuhan Feri, Desa Sayoang, Kec. Bacan Timur, Kab.
Halmahera Selatan
124 PP. Sofifi Maluku
Utara
Kota Tidore
Kepulauan 715
Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Utara Provinsi
Maluku Utara
125 PP. Ternate Maluku
Utara Kota Ternate 715
Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate, Desa Bastiong, Kec. Ternate
Selatan, Kota Ternate
126 PP. Tiley Maluku
Utara Kab. Morotai 715
Desa Tiley, Kec. Morotai Selatan
Barat, Kab. Kep. Morotai
127 PP. Tobelo Maluku
Utara
Kab. Halmahera
Utara
715 Desa Wosia Tobelo, Kab.
Halmahera Utara
151
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
128 PP. Tuada Maluku
Utara
Kab. Halmahera
Barat
715 Desa Tuada, Kec. Jailolo,
Halmahera Barat
129 PP. Wainin Maluku
Utara
Kab. Kep.
Sula 715
Desa Wainin, Kec. Sanana, Kab.
Kepulauan Sula
130 PP. Weda Maluku
Utara
Kab. Halmahera
Tengah
715 Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab.
Halmahera Tengah
131 PP. Adijaya Papua
Barat
Kab.
Kaimana 718
Desa Adijaya Kab. Kaimana Prov.
Papua Barat
132 PP. Bintuni Papua
Barat
Kab. Teluk
Bintuni 715
Jl. Raya Bintuni Kompleks Pasar
Central, Desa Bintuni Timur, Kec.
Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni
133 PP. Dotir Papua
Barat
Kab. Teluk
Wondama 717
Kelurahan Dotir Kecamatan Wasior, Kabupaten Teluk
Wondama Provinsi Papua
134 PP. Dulan Pok-pok Papua
Barat Kab. Fak-Fak 715
Jl. Yos Sudarso Kampung Dulan Pok-Pok, Kelurahan Wagom, Kec.
Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak
135 PP. Katapop Papua
Barat Kab. Sorong 715
Katinim, Desa Katapop Pantai,
Kec. Salawati, Kabupaten Sorong
136 PP. Klademak Papua
Barat Kota Sorong 715
Jl. Puri Klaligi ( Kompleks PPI - Klademak ), Desa Klaligi, Kec.
Distrik Manoi, Kota Sorong
137 PP. Sanggeng Papua
Barat
Kab.
Manokwari 717
Jalan Toba no.01 Sanggeng, Desa Sanggeng, Kec. Manokwari Barat,
Kabupaten Manokwari
138 PP. Sorong Papua
Barat Kota Sorong 715
Jl. Cakalang (Kuda Laut)Sorong, Desa Kampung Baru, Kec. Sorong
Barat, Kota Sorong
139 PP. Wersar Papua
Barat
Kab. Sorong
Selatan 715
Jl. Perikanan No. 1 Wersar Teminabuan, Desa Wersar, Kec.
Teminabuan, Sorong Selatan
E PPN TUAL
140 PP. Amahai Maluku Kab. Maluku
Tengah 714
Soahuku, Amahai, Maluku
Tengah, Maluku
141 PP. Ambon Maluku Kota Ambon 714 JL. Sultan Hasanuddin, Desa Batu
Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon
142 PP. Banda Maluku Kab. Maluku
Tengah 714
Lonthor, Banda, Maluku Tengah,
Maluku
143 PP. Dobo Maluku Kab. Kep.
Aru 718
Desa Siwalima, Pulau-pulau Aru,
Kab. Kepulauan Aru
152
NO NAMA PELABUHAN PROV. KOTA/ KAB. WPP-
NRI ALAMAT
144 PP. Eri Maluku Kota Ambon 714 Dusun Eri, Desa Negeri Nusaniwe,
Kec. Nusaniwe, Kota Ambon
145 PP. Haria Maluku Kab. Maluku
Tengah 714
Desa Haria Kecamatan Saparua Kabupaten maluku Tengah
Provinsi Maluku
146 PP. Kalar Kalar Maluku Kab. Kep.
Aru 718
Desa Kalar Kalar, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan
Aru Provinsi Maluku
147 PP. Kelvik Taar Maluku Kota Tual 714 Pulau Kelvik, Desa Taar, Kec.
Dullah Selatan, Kota Tual
148 PP. Leihitu Maluku Kab. Maluku
Tengah 714
Kecamatan Leihitu, Kabupaten
maluku Tengah Provinsi Maluku
149 PP. Masarete Maluku Kab. Buru 714 Kabupaten Buru
150 PP. Masohi Maluku Kab. Maluku
Tengah 714
Jalan Tanjung Kuako, Desa Negeri Soahuku, Kec. Amahai, Kabupaten
Maluku Tengah
151 PP. Penambungan Maluku Kab. Maluku
Tenggara 714
Penambungan, Kabupaten Maluku
Tenggara Provinsi Maluku
152 PP. Salahutu Maluku Kab. Maluku
Tengah 714
Kecamatan Salahutu, Kabupaten
Maluku Tengah Provinsi Maluku
153 PP. Tamher Timur Maluku Kab. Seram
Bagian Timur 714
Kelurahan Tamher Timur Kecamatan wakate, Kabupaten
Seram Bagian Timur Provinsi
Maluku
154 PP. Tehoru Maluku Kab. Maluku
Tengah 714
Kecamatan Tehoru, Kabupaten
Maluku Tengah Provinsi Maluku
155 PP. Tual Maluku Kota Tual 714 JL. Dumar, Dusun Dumar, Kec.
Dullah Selatan, Kota Tual
156 PP. Ukularang Maluku
Kab. Maluku Tenggara
Barat
714 Kec. Saumlaki, Kab. Maluku
Tenggara Barat
157 PP. Wetar Maluku Kab. Maluku
Barat Daya 714
Desa Klishatu, Kec. Wetar, Kab.
Maluku Barat Daya
KEMENTERIANKELAUTANDANPERIKANAN
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16Jakarta Pusat 2016
DIREKTORATJENDERALPERIKANANTANGKAP