Oleh: DEPARTEMEN KEDOKTERAN FORENSIKFAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARARSUP H. ADAM MALIKMEDAN2014

Profesi dokter mempunyai tugas lain yang tidak kalah penting dari sekedar memberikan pelayanan medis klinis kepada masyarakat, yaitu memberikan bantuan terhadap penegakan hukum dan keadilan (medical for law). Di masyarakat, kerap terjadinya pelanggaran hukum yang menyangkut tubuh manusia, seperti penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, peracunan, dll. Untuk menyelesaikan perkara diperlukan sistem/ cara yang dapat memberikan hukuman yang setimpal.Bantuan dokter untuk memastikan sebab, cara, dan waktu kematian pada peristiwa kematian tidak wajar karena pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau kematian yang mencurigakan.

PENDAHULUAN

Pada korban yang tidak dikenal diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui identitasnya.Begitu pula pada korban penganiayaan, pemerkosaan, pengguguran kandungan dan peracunan diperlukan pemeriksaan oleh dokter untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi secara medis.Hasil pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan sebagai petunjuk atau pedoman dan alat bukti dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara pidana maupun perdata. Salah satu cabang ilmu kedokteran yang begitu akrab dengan permasalahan penegakan hukum dan keadilan adalah ilmu kedokteran forensik.

Peranan dari kedokteran forensik dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu hakim dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang di dakwakan dalam pasal yang diajukan oleh penuntut. Serta memberikan gambaran bagi hakim mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam visum et repertum.

2.1 Pengertian ilmu kedokteran forensik

standar keilmuan dan keterampilan minimal yang harus dikuasai seorang dokter dalam mengunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan, dan memecahkan masalah-masalah hukum.

2.2 LINGKUP PELAYANAN

Menurut Prof.Dr.Budi Permana,Sp.F pelayanan di bidang forensik mencakup kriminalistik yaitu pusat laboratorium Polri dan laboratorium lain, kedokteran forensik cs yaitu termasuk pelayanan di rumah sakit, fakultas kedokteran negeri, Ladokpol, Polri, Patologi forensik, Forensik klinik yang mencakup penganiayaan fisik, kekerasan seksual, peracunanan, fitness to: be derained, be interviewed, stand trial, competence. Prinsip kerja kedokteran forensik berdasarkan sumpah dokter, etika, dan standar kebebasan profesi yang mempertimbangkan aspek obyektifitas ilmiah, impartial, komprehensif, menyeluruh dan sesuai prosedural

Apa yang terjadi (what)Siapa yang terlibat (who)Di mana terjadi (where)Kapan terjadi (when)Bagaimana terjadinya (how)Dengan apa melakukannya (with what)Kenapa terjadi peristiwa tersebut (why)

Makin banyak tabir yang dibuka oleh ahli, makin terang peristiwa yang terjadi, sehingga akan memudahkan para penyidik dan yudex facti memutuskan perkara secara adil dan diterima mereka yang berperkara

Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang menjadi saksi ahli atau juru bahasa dengan sengaja atau tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus dijalankannya dalam kedudukan tersebut di atas, dalam perkara pidana dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan dan untuk perkara lain dihukum dengan hukuman selama-lamanya 6 bulan

Peran profesi kedokteran forensik berkaitan dengan kepentingan peradilan dengan melibatkan pengetahuan patologi forensik dan patologi klinik. Profesi kedokteran forensik bisa juga mencakup ruang lingkup bukan peradilan yaitu berperan dalam identifikasi, keterangan medis, dan pemeriksaan barang bukti lainnya

2.3 Peran Profesional Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik mengutamakan prinsip dasar etika kedokteran meliputi:prinsip tidak merugikan (non maleficence)prinsip berbuat baik (beneficence)prinsip menghormati otonomi pasien (autonomy)prinsip keadilan (justice)

Prosedur medikolegal adalah tata cara atau prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Secara garis besar prosedur medikolegal mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan pada beberapa bidang juga mengacu kepada sumpah dokter dan etika kedokteran2.4 Prosedur Medikolegal

Ruang lingkup prosedur medikolegal adalah pengadaan visum et repertum, pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan pemberian keterangan ahli di dalam persidangan, kaitan visum et repertum dengan rahasia kedokteran, penerbitan surat kematian dan surat keterangan medik, pemeriksaan kedokteran terhadap tersangka (psikiatri forensik), dan kompetensi pasien untuk menghadapi pemeriksaan penyidik.

Pasal 133 KUHAP1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

2. Permintaan keterangan ahli sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 216 KUHPBarang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yag diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara selama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Sembilan Ribu Rupiah

Pasal 222 KUHPBarangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara palling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus Rupiah

Pasal 179 (1) KUHAPSetiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Pasal 224 KUHPBarangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana dengan penjara paling lama Sembilan Bulan.

Pasal 186keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan

Pasal 187 KUHAPSurat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: (c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat bedasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

Menurut SK Mendiknas No. 045/U/2002 kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu2.5 Pengertian Standar Kompetensi Dokter

Elemen-elemen kompetensi terdiri dari :a.Landasan kepribadianb.Penguasaan ilmu dan keterampilanc. Kemampuan berkaryad. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasaie. Pemahaman kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.

Mengerjakan tugas atau pekerjaan profesinyamengorganisasikan tugasnya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakanSegera tanggap dan tahu apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semulaMenggunakan kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah di bidang profesinyaMelaksanakan tugas dengan kondisi berbeda

2.6 Penjabaran Kompetensi Dokter di bidang Kedokteran Forensikseorang dokter umum perlu mengetahui kompetensi dokter spesialis forensik. Hal ini dimaksudkan agar sistem rujukan dalam bidang forensik berjalan sesuai standar profesi.

Ilmu Kedokteran forensik adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Sasarannya adalah Korban luka, keracunan atau mati karena tindak pidana (Pasal 133 KUHAP).Medikolegal adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari aspek-aspek hukum tindakan kedokteran untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Medikolegal adalah kejadian, masalah, kasus medis atau non medis yang dapat berpotensi menjadi masalah hukum, dalam bentuk kasus pidana atau perdata.Standar profesi dokter di bidang kedokteran forensik dapat kita definisikan sebagai standar keilmuan dan keterampilan minimal yang harus dikuasai seorang dokter dalam mengunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan, dan memecahkan masalah-masalah hukum.

kesimpulan

Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal harus dipelajari dan diketahui dengan baik oleh semua dokter karena hal ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 133 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa: Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan ataupun mati karena tindak pidana, ia berwenang mengajukan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Selain itu, dokter juga harus mengingat bahwa ia dapat menerima sanksi bila tidak memberikan bantuan tersebut seperti tercantum dalam pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang menjadi saksi ahli atau juru bahasa dengan sengaja atau tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus dijalankannya dalam kedudukan tersebut di atas, dalam perkara pidana dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan dan untuk perkara lain dihukum dengan hukuman selama-lamanya 6 bulan.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit terhadap publik bukan hanya menyembuhkan namun mencakup pelayanan untuk kepentingan hukum (Kedokteran Forensik, Medikolegal, Bio-Etik, Human Right). Dengan adanya Profesi kedokteran forensik dan medikolegal dapat mensosialisasi aspek-aspek hukum dalam pelayanan kesehatan sehingga pelayanan buruk, malpraktik dan tuntutan pasien dapat dihindari.Peran dokter umum dalam pelayanan kedokteran forensik diberi wewenang oleh undang-undang yaitu tercantum dalam pasal 133 KUHAP. Sesuai standar pendidikan profesi dokter, dokter umum selama pendidikan sudah mempelajari forensik klinik dan patologi forensik, maka dokter umum berwenang memberikan pelayanan forensik berupa pemeriksaan korban hidup karena kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus penganiayaan, dan pemeriksaan luar korban meninggal meliputi pemeriksaan label, benda di samping mayat, pakaian, ciri identitas fisik, ciri tanatologis, perlukaan dan patah tulang.

Peranan dokter forensik adalah pengemban tugas criminal justicia system, pemberi keterangan ahli dan akta medikolegal, manajer SMF Kedokteran forensik dan pemulasaraan jenazah, konsultan medikolegal, health law.Apapun masalah hukum dan keadilan yang dihadapi masyarakat sepanjang menyangkut kedokteran adalah koridor pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal.

Terima kasih

Pelayanan di bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal dalam beberapa kasus masih diperlukan disiplin ilmu lain*