bank sentral (bi) - · pdf file• adanya jaminan bhw : ... indonesia pada waktu-waktu...

BANKSENTRAL

BANK INDONESIA

BANKINDONESIABANKINDONESIA

LEGAL

INDEPENDEN

• Pasal 23D UUD 1945• Ada UU tersendiri sbg landasan hk, yi :

UU No. 23 tahun 1999 sbgm tlh diubahdg UU No. 3 Tahun 2004

• Adanya jaminan bhw :• Pihak lain dilarang melakukan campur

tangan• BI wajib menolak & mengabaikan

campur tangan

BUDGET

INSTITUSIONAL

• BI sbg Lembaga

• Policy

• Operasional(BPK &BSBI)

IndependensiBank IndonesiaIndependensiBank Indonesia

INSTRUMEN

INDEPENDEN

Piranti moneter :• Operasi Pasar Terbuka• Tingkat diskonto• Cadangan wajib minimum

• Pemilihan oleh DPR• Persyaratan kompetensi profesional• Periodisasi masa jabatan yang tidak terkait dengan kabinet• Dijaminnya hak untuk menolak intervensi (Ps 9)

PERSONAL

• BI sbg LembagaNegara

• Hub ketatanegaraan

MISI,VISI DANSASARANSTRATEGISBANK INDONESIA• Misi :

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melaluipemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitassistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjangyang berkesinambungan.

• Visi :• Visi :Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel)secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilaistrategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah danstabil.

• Nilai-Nilai StrategisKompetensi - Integritas - Transparansi - Akuntabilitas -Kebersamaan (KITA - Kompak)

SasaranStrategis

Sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :• Terpeliharanya Kestabilan Moneter• Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan• Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat

dan akuntabel• Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen moneter• Memelihara SSK : (i) melalui efektifitas pengaturan dan• Memelihara SSK : (i) melalui efektifitas pengaturan dan

pengawasan bank, surveillance sektor keuangan, danmanajemen krisis serta (ii) mendorong fungsi intermediasi

• Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran• Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem

informasi• Memperkuat institusi melalui good governance, efektivitas

komunikasi dan kerangka hukum• Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank

Indonesia.

TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIATUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

• Tujuan Tunggal

mencapai dan memelihara kestabilan nilairupiah ( kestabilan nilai mata uangterhadap barang dan jasa, dan kestabilanterhadap barang dan jasa, dan kestabilanterhadap mata uang negara lain).

• Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkanuntuk memperjelas sasaran yang harus dicapaiBank Indonesia serta batas-batas tanggungjawabnya.

• TigaB idangTugas Utama:1.Menetapkandan melaksanakan

kebijakanmoneter2.Mengaturdan menjagakelancaran

sistem pembayaran

TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIATUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

sistem pembayaran3.Mengaturdan mengawasibank

• perlu diintegrasiagar tujuan tunggaldapatdicapais ecaraefektif dan efisien

TentangBank IndonesiaTentangBank Indonesia

Menetapkan &melaksanakan Mengatur &

Mengatur danmenjaga

Tugas

Mencapai danmemelihara

kestabilan rupiah

Tujuan

• 37 Kantor Bank Indonesia• 4 Kantor Perwakilan (Singapore, New York,

Tokyo, London)• 5.981 pegawai (as of December 31, 2005)

melaksanakankebijakan moneter

Mengatur &mengawasi Bank

menjagakelancaran sistem

pembayaran

Tugas

Organisasi

INFLASI = Peningkatan hargasecara umum

Inflasi akanmenurunkan daya

TUGAS I : MENJAGA KESTABILAN NILAITUGAS I : MENJAGA KESTABILAN NILAIRUPIAHRUPIAH

menurunkan dayabeli

BI berusaha untuk menjagatingkat inflasi agar tidak tinggi

TUGAS 1. MENETAPKAN DANTUGAS 1. MENETAPKAN DANMELAKSANAKANK EBIJAKAN MONETERMELAKSANAKANK EBIJAKAN MONETER

• Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yangingin dicapai (inflation targeting) denganmemperhatikan berbagai sasaran ekonomi makrolainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupunpanjang.

• Intermediate target suku bunga (BI Rate).• Intermediate target suku bunga (BI Rate).• Monetary Instruments (indirect approach):

1. Open Market Operetion,2. discount rate,3. reserve requirement.

• Pendekatan pegendalian moneter secara tidak langsungini telah dilakukan sejak 1983 dengan mekanismeoperasional yang disesuaikan dengan dinamikaperkembangan pasar uang di dalam negeri.

OPENMARKET OPERATIONOPENMARKET OPERATION

• Operasi Pasar Terbuka (OPT) dilaksanakan untukmempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yangakan mempengaruhi tingkat suku bunga.

• OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualanSertifikat Bank Indonesia (SBI) dan IntervensiRupiah.Rupiah.

• Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkatdiskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisilikuiditas pasar uang.

• Sedangkan kegiatan intervensi rupiah dilakukan olehBank Indonesia untuk menyesuaikan kondisi pasaruang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga.

RESERVEREQUIREMENTRESERVEREQUIREMENT

• Kebijakan ini mewajibkan setiap bankmencadangkan sejumlah aktiva lancar yangbesarnya adalah persentasi tertentu darikewajiban segeranya.

• Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% daridana pihak ketiga yang diterima bank, yang

• Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% daridana pihak ketiga yang diterima bank, yangwajib dipelihara dalam rekening bank yangbersangkutan di Bank Indonesia.

• Apabila Bank Indonesia memandang perlu untukmengetatkan kebijakan moneter makacadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, dandemikian pula sebaliknya.

BIas theLender ofThe LastResortBIas theLender ofThe LastResort

• Bank Indonesia dapat memberikan kredit ataupembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepadabank yang mengalami kesulitan likuiditas jangkapendek yang disebabkan oleh terjadinyamismatch dalam pengelolaan dana.mismatch dalam pengelolaan dana.

• Pinjaman tersebut berjangka waktu maksimal 90hari, dan bank penerima pinjaman wajibmenyediakan agunan yang berkualitas tinggiserta mudah dicairkan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah pinjaman.

KEBIJAKANNILAI TUKARKEBIJAKANNILAI TUKAR• Nilai tukar yang stabil diperlukan untuk

terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatankegiatan dunia usaha.

• Secara garis besar, sejak tahun 1970, Indonesiatelah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitufixed / pegged exchange rate system (1970 –1978), managed-floating exchange rate1978), managed-floating exchange ratesystem ( 1978 – 1997), free floating exchangerate system (14 Agustus 1997 - …).

• Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BankIndonesia pada waktu-waktu tertentu melakukansterilisasi di pasar valuta asing, khususnya padasaat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.

PengelolaanCadangan DevisaPengelolaanCadangan Devisa

• Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luarnegeri Pemerintah dan bank-bank devisa, yang harusdipelihara untuk keperluan transaksi internasional.

• Dalam mengelola cadangan devisa ini, Bank Indonesialebih mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dankeamanan daripada keuntungan yang tinggi.keamanan daripada keuntungan yang tinggi.

• Bank Indonesia tetap mempertimbangkanperkembangan yang terjadi di pasar internasional,sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinyapergeseran dalam portfolio komposisi jenis penempatancadangan devisa.

• Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi (untukpengendalian resiko) berdasarkan jenis valuta asing danberdasarkan jenis investasi surat berharga.

Mengatur dan menjagakelancaran sistem pembayaran

UU Bank Indonesia no. 23 / 1999

TUGAS 2. MENGATUR DAN MENJAGATUGAS 2. MENGATUR DAN MENJAGAKELANCARAN SISTEM PEMBAYARANKELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Sasaran :Sistem pembayaran yang efisien, cepat,

aman dan handal

Peran Bank IndonesiaRegulator,Pengawasan, Operator,

Peserta, Fasilitator Pengembangan SP


• Sesuai dengan Undang- Undang No. 23 Tahun 1999 tentang BankIndonesia.

UU No.23 tentang Bank Indonesia (Pasal 1)

“Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang

digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

• Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenanguntuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sertamencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran.

• Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuandan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaranseperti sistem transfer dana baik yang bersifat real time, sistemkliring maupun sistem pembayaran lainnya (misalnya sistempembayaran berbasis kartu).

BI memesan pencetakanuang kepada Perum Peruri

Perum PeruriMencetakuang sesuai

MEKANISME PENCETAKAN UANGMEKANISME PENCETAKAN UANGKARTALKARTAL

uang sesuaipesanan BI

Uang selesaidicetak dandiperiksa

Uang siapuntukdiedarkan

PERENCANAAN PENGADAAN

PENCETAKANPENGEDARAN

KASBIBI

BANK

MASYARAKAT

RUANG LINGKUP TUGASRUANG LINGKUP TUGASDI BIDANGDI BIDANG

PENGEDARAN UANGPENGEDARAN UANG


• Pengembangan sistem pembayaran mengacupada Blue Print Sistem Pembayaran Nasionalyang diarahkan pada pengurangan risikopembayaran antar bank dan peningkatanefisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.efisiensi pelayanan jasa sistem pembayaran.

National Payment System Blue Print, Bank Indonesia :

A Payment System is a set of contractual arrangements, operating facilities and

technical mechanism used for presentation, authentication, and acceptance of

payment orders, and discharge of the resultant financial obligation through the

exchange of value between individuals, banks and other entities domestically

and cross-border


• Pada sistem pembayarannon tunai, saatini penyediaanlayanan jasa pembayaransebagianbesar dilakukanoleh perbankanbaik melalui rekeningbank di Bankbaik melalui rekeningbank di BankIndonesia,hubungan bilateral antar bankmaupunmelalui jaringan internal bankyangdimilikinya.

KOMPONENSISTEM PEMBAYARANKOMPONENSISTEM PEMBAYARAN

•• Instrumen/ Alat PembayaranInstrumen/ Alat Pembayaran•• MekanismePembayaranMekanismePembayaran•• KelembagaanKelembagaan•• KelembagaanKelembagaan•• InfrastrukturTeknologiInfrastrukturTeknologi•• HukumHukum


Hukum :• Mencakup undang-undang, dan peraturan-peraturan

yang terkait dengan Sistem Pembayaran. Termasuk jugaaturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antarbank, antar bank dan nasabah, antar bank dan banksentral dll.

• Menjamin adanya aspek legalitas dalam• Menjamin adanya aspek legalitas dalampenyelenggaraan Sistem Pembayaran. Ketiadaanperangkat hukum tertentu dapat menghambatpengembangan suatu Sistem Pembayaran.

• Contoh : - pengaturan antara bank dengan nasabah,antar bank, bank dengan bank sentral, pengaturanlembaga, kliring dll


Instrumen Pembayaran:

Kelembagaan :

Meliputi berbagai lembaga yang secara langsung-maupun tidaklangsung berperan dalam penyelenggaraan SP a.l : bank sentral, bank,lembaga keuangan, kantor pos, lembaga kliring, pasar modal,penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll.

Instrumen Pembayaran:Tunai : uang kertas dan uang logamNon-tunai : - paper based (cek, BG, nota debet, nota

kredit dll)- card based (ATM, kartu kredit, kartu debit dll)

CardBased

E-Money

PaperBased

KOMPONENSISTEM PEMBAYARANKOMPONENSISTEM PEMBAYARANMekanisme Operasional :Sistem dan mekanisme operasional idealnya harus dapatmenjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, sertakepastian penerimaan dana oleh pihak penerima.Mekanisme operasional yang termasuk dalam komponen iniantara lain sistem RTGS, kliring, sistem transfer antar bankdan settlement.

Infrastruktur teknis :

Berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukantransfer dana seperti message format, sistem komputer Hw& Sw, jaringan komunikasi, sistem back-up, disaster recoveryplan dan lain-lain.

antara lain sistem RTGS, kliring, sistem transfer antar bankdan settlement.

► Proses settlement untukseluruh transfer danadilakukan secara net,secara berkala atau padaakhir hari

► Kebutuhan likuiditas

Net Settlement

► Proses settlement dilakukanpertransaksi secara real-timeInformasi posisi likuiditas real-time. Mengurangi risikokegagalan settlement

Gross Settlement

METODE SETTLEMENTMETODE SETTLEMENT

► Kebutuhan likuiditasterakumulasi secaraberkala atau pada akhirhari

► Kemungkinan terjadikegagalan settlement,karena netto kewajiban >saldo rekeninig giro bank

► Kebutuhan likuiditas tersebarsepanjang sistem berjalan

► Mengedukasi Treasury Bankuntuk lebih profesional dandisiplin dalam pengelolaanlikuiditas

MEKANISMERTGSMEKANISMERTGSSISTEM BI-RTGS adalah:

Proses penyelesaian akhir transaksi (settlement)pembayaran yang dilakukan per transaksi (individuallyprocess/gross settlement) dan bersifat real time(electronically processed), dimana rekening bank(electronically processed), dimana rekening bankpeserta dapat didebit/dikredit berkali-kali dalamsehari sesuai dengan perintah pembayaran danpenerimaan pembayaran.

Sistem BI-RTGS mulai diimplementasikan di seluruhIndonesia pada bulan Oktober 2000

Settlement for Clearing Figure

Settlement for Rp., dari

RTGS sebagai “Settlement Processor” seluruh transaksipembayaran yang melibatkan rekening giro bank

MEKANISMERTGSMEKANISMERTGS

CH

SISTEMRTGS

Settlement for Rp., dari•Transaksi For-Ex•Pembayaran Cross-Border

Card

Based

Payment Settlement,transaksi jual-belisurat-surat berharga

PenyelengaraBI

Rekening- RekeningBank UmumMEKANISME RTGSMEKANISME RTGS

Bank A Bank B

Komputer Pusat Bank Indonesia• Check Dana RK Bank• Terjadi Grid Lock

- Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI)- Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

(FPJP)

MEKANISME KLIRINGMEKANISME KLIRING

UU BI No.23 tahun 1999 :Pasal 16:“Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar Bank dalammata uang rupiah dan atau valuta asing”.Pasal 17 (1):“Penyelenggaraan Kegiatan Kliring Antarbank Dalam Mata Uang Rupiah

Dasar Hukum Penyelenggaraan Kliring Bank Indonesia

Pasal 17 (1):“Penyelenggaraan Kegiatan Kliring Antarbank Dalam Mata Uang RupiahDan Atau Valuta Asing Dilakukan Oleh Bank Indonesia Atau Pihak LainDengan Persetujuan Bank Indonesia”

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1/3/PBI/1999 :Memuat aturan umum kliring

Surat Edaran Bank Indonesia :Memuat aturan teknis mengenai penyelenggaraan kliring

(sistem kliring, warkat, biaya kliring dll.)

MEKANISME KLIRINGMEKANISME KLIRING

Bank B Bank D

Bank A

Cek/BG

Transfer keBank C

Transfer keBank C

Cek/BGBank D Transfer ke

Bank B

Transfer keBank C

Bank C

PenyelenggaraKliring

• Pertukaran warkat dan perhitungan tagihan antarbank dilakukan di penyelenggara kliring

• Penyelesaian tagihan antar bank dilakukan direkening bank yang ada di Penyelenggara Kliring(Bank cukup membuka rekening diPenyelenggara Kliring).

Cek/BGBank A

Bank C

Cek/BGBank A

Transfer keBank B

Transfer keBank D

Cek/BGBank C

Transfer keBank A

Transfer keBank B

Kewajiban ()(total nilai warkat debet yangditerima serta NK yangdiserahkan)

Tagihan ()(Total nilai warkat debet yang diserahkan serta NK yang diterima)

Bank A Bank B Bank C Bank D Total Kewajiban

Bank A 90**) 40 80 210

Bank B 70*) 0 0 70

Bank C 0 50 20 70

Bank D 10 30 70 110

PERHITUNGANMULTILATERAL NETTINGPERHITUNGANMULTILATERAL NETTINGDALAMK LIRINGDALAMK LIRING

Bank D 10 30 70 110

Total Tagihan 80 170 110 100 460*) Tagihan bank A kepada bank B = Kewajiban bank B kepada bank A (misalkan bank A menyerahkan x lembar warkatdebet kepada bank B dan menerima y lembar warkat kredit dari bank B dengan total nilai nominal (x+y) sebesar 70)**) Kewajiban bank A kepada bank B = Tagihan bank B kepada bank A (misalkan bank A menerima x lembar warkat debetdari bank B dan menyerahkan y lembar warkat kredit kepada bank B dengan total nilai nominal (x+y) sebesar 90)

Netto = Total Tagihan – Total KewajibanBank A(didebet)

Bank B(dikredit)

Bank C(dikredit)

Bank D(didebet) Total

80-210 = (130) 170 -70 =100 110 –70 = 40 100 –110 = (10) 0

PengawasanSistem Pembayaran

• Bank Indonesia memiliki tanggung jawab agarmasyarakat luas dapat memperoleh jasa sistempembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman.

• Fungsi pengawasan sistem pembayaran ini selainberwenang untuk memberikan izin operasional terhadappihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistempihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistempembayaran, juga berwenang untuk melakukanpengawasan terhadap penyelenggaraan sistempembayaran baik yang dilakukan oleh Bank Indonesiamaupun pihak lain di luar Bank Indonesia.

TUGAS3. MENGATURDANMENGAWASIBANK• Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan

mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usahatertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atasbank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuaidengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

• Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-• Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan prinsip kehati-hatian.

• Selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, BankIndonesia juga dapat memberikan izin pembukaan,penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikanpersetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank,serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankankegiatan-kegiatan usaha tertentu.

• Bank Indonesiamelakukan pengawasanlangsungmaupun tidak langsung.

• Pengawasanlangsung dilakukanbaikdalambentuk pemeriksaansecara berkala

TUGAS3. MENGATURDANMENGAWASIBANK

dalambentuk pemeriksaansecara berkalamaupunsewaktu -waktubila diperlukan.

• Pengawasantidak langsungdilakukanmelalui penelitian,analisis dan evaluasiterhadaplaporan yang disampaikanolehbank

BI akan memeriksasetiap Bank

Bank yang melanggarperaturan akandikenakan sanksi

TujuannyaadalahmenciptakanBank yangsehat

DEWANPERWAKILAN

RAKYAT

Meyampaikanlaporan

keuanganBI yang telah

diperiksa

Informasi tertulistriwulanan/sewaktu-

waktu

Laporantriwulanan/sewaktu-

waktu, Tahunan

BANK INDONESIA

Hasiltelaah

BSBI

PEMERINTAHPRESIDEN/

PEMERINTAH

Koordinasi:Ps 10,11,43,52,53,54,55-Penetapan sasaran laju inflasi-FPD-BI sbg Pemegang KasPemerintah-Penatausahaan Pinjaman LN-Penerbitan SUN-Sidang kabinet ttg ekonomi-Menteri dpt hadir dlm RDG BI-APBN

HubunganBI denganlembagaHubunganBI denganlembaganegaralainnegaralain

MAHKAMAHAGUNG

Memeriksalaporan

keuangan BI

PUBLIK( Informasi Tahunan )

BADANPEMERIKSAKEUANGAN

BANK INDONESIALembaga negara yang

independen Mengambil sumpahdan janji anggotaDewan Gubernur

PRESIDENDEWANPERWAKILAN

RAKYAT

MAHKAMAHAGUNG

Meyampaikanlaporan

keuanganBI yang telah

diperiksa

Memeriksalaporan

KepalaNegara

Kepala Pe-merintahan

Informasi tertulis

Laporantriwulanan/sewaktu-

waktu, Tahunan

BADANPEMERIKSAKEUANGAN

UU BI (UUD 45)Pimpinan BI (UU BI)

Mengambil sumpahdan janji anggotaDewan Gubernur

Badan Supervisi

Hasiltelaah

MAHKAMAHKONSTITUSI

MAJELISPERMUSYA-WARATANRAKYAT

HubunganBI denganlembagaHubunganBI denganlembaganegaralainnegaralain

Lembaga Negara(UU No. 23 /1999 jo

UU No.3/2004)

laporankeuangan BI

Informasi tertulistriwulanan/sewaktu-

waktu

PUBLIK( Informasi Tahunan )

BANK INDONESIALembaga negara yang

independen dan Badan HukumPublik

Departemen

Badan Supervisi

bank sentral (bi) - · pdf file• adanya jaminan bhw : ... indonesia pada waktu-waktu...

Documents