Slide 1

PROGRAM JAMINAN SOSIAL SEKTOR JASA KONSTRUKSI KANWIL JAWA BARAT_2014WILAYAH OPERASIONAL

KEPESERTAAN

PEMBAYARAN JAMINAN

DASAR HUKUMNullam mollis venenatis tellus vel malesuada integer ac magna non est posuere accumsan sed viverra.

1 JANUARI 2014, PT JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BPJS KETENAGAKERJAANPT. Jamsostek (Persero)s.d. 31 Desember 2013BUMNBertanggung jawab pada KementerianProfit OrientedProgram:JHT, JKK, JKM dan JPKKepesertaan:Wajib untuk Pekerja FormalUU 3/1992BPJS KetenagakerjaanPaling lambat 1 Juli 2015

BEROPERASI PENUHBPJS Ketenagakerjaan1 Januari 2014

BERDIRIUU 40/2004 dan UU 11/2011Badan Hukum PublikBertanggung jawab pada PresidenNirlabaProgramJHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU 3/1992KepesertaanWajib untuk seluruh pekerjaFormal : 41,5 juta (kecuali PNS/TNI/POLRITenaga Kerja Asing Informal : 68,2 jutaSanksi Administratif BPJS melakukan inspeksiKepesertaan:1 Juli 2015 : PNS/TNI/POLRI untuk program JKK dan JKM2029 : PNS/TNI/POLRI untuk program JPProgramJP, JHT, JKK, JKM sesuai ketentuan UU SJSNKeuangan:JHT dan Non JHTPengawasan: Kemen BUMNKeuangan:Dana Jaminan Sosial (Per Program) dan Aset BPJSPengawasan: OJK & DJSNBPJS Ketenagakerjaan

1. PP No 83/2013: Modal Awal untuk BPJS Ketenagakerjaan2. PP No 84/2013: Perubahan kesembilan atas PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja3. PP No 85/2013: Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS4. PP No 86/2013: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran5. PP No 88/2013: Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS 7. PerPres No 108/2013: Bentuk dan isi Laporan Pengelolaan Program8. PerPres No 109/2013: Penahapan Kepesertaan Program Jamsos9. PerPres No 110/2013: Gaji, Manfaat dan Insentif bagi Dewas dan Direksi

6. PP No 99/2013: Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Landasan Operasional BPJS KetenagakerjaanProject Name - Topic January 2014DASAR HUKUMPeraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2014 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS secara bertahap.

Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif

a. Teguran tertulis b. Denda dan/ atau c. Tidak mendapat pelayanan Publik tertentu

Project Name - Topic January 2014PENAHAPAN KEPESERTAANPeraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Kepesertaan wajib untuk seluruh pekerja Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara ( PNS/TNI/POLRI)1 Juli 2015 : PNS/TNI/POLRI untuk program JKK dan JKM2029 : PNS/TNI/POLRI untuk program JP

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya1 Juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS KetenagakerjaanUsaha besar & Menengah wajib mengikuti program JKK,JK,JHT,JPUsaha kecil wajib mengikuti program JKK.JHT,JKUsaha Mikro wajib mengikuti program JKK,JK

Project Name - Topic January 2014PROGRAM

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) :Kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja berangkat dari rumah menuju tempat kerja, ditempat kerja dan pulang kerumah, melalui jalan yang biasa ditempuh, atau tugas dari pekerjaan diluar jadwal rutin.JAMINAN KEMATIAN (JK) :Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang meninggal bukan karena akibat kecelakaan kerja. Guna meringankan beban keluarga, diberikan berupa jaminan dan biaya pemakaman serta santunan berkalaJAMINAN HARI TUA (JHT) :Jaminan berupa tabungan untuk mempersiapkan hari tua kelak, dapat diambil setelah mencapai usia 55 Tahun dan atau telah non aktif iuran Jamsostek dengan masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan.JAMINAN PENSIUN (JP) :Jaminan yang diberikan secara bulanan (efektif berlaku 1 Juli 2015)MANFAAT PERLINDUNGANJAMINAN KECELAKAAN KERJAPenggantian BiayaBiaya transportasidarat - Rp 750.000Laut - Rp 1.000.000udara - Rp 2.000.000Biaya pengobatan/perawatanbiaya pengobatan/perawatan/jasa dokter 100%biaya rawat inap : tarif kelas 1 RS Pemerintah maksimum Rp 20.000.000Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB)100% untuk 4 bulan pertama75% untuk 4 bulan kedua50% untuk bulan-bulan berikutnyaPENGAJUAN UNLIMITEDRETURN TO WORK

Apabila cacatBiaya penggantian pembelian orthose dan prothesestandar RC Dr Suharso Surakarta plus 40%Cacat fungsi : % fungsi x % tabel x 80 bulan upahCacat tetap sebagian : % tabel x 80 bulan upahCacat tetap total : 70% x 80 bulan upahplus tunjangan berkala 24 bulan @ Rp 200.000/bl atau dibayar sekaligus dimuka Rp.4.800.000,-Apabila meninggal duniaJaminan kematian 60% x 80 bulan upahBiaya pemakaman Rp 2.000.000Tunjangan berkala 24 bulan @ Rp 200.000/bl atau dibayar sekaligus dimuka Rp.4.800.000,-MANFAAT PERLINDUNGANJAMINAN KECELAKAAN KERJA

MANFAAT JAMINAN HARI TUA

1. Saldo Tabungan berupa pemupukan Iuran setiap bulan, ditambah Hasil Pengembangannya (Saldo JHT tidak dikenakan biaya administrasi ).

Dapat diambil setelah mencapai Usia 55 Tahun atau yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Atau tidak aktif lagi menjadi Peserta Jamsostek, setelah melewati masa kepesertaan 5 (lima) tahun serta dengan masa tunggu 1 (satu) bulan, setelah dinyatakan berhenti bekerja dan berhenti dalam pembayaran iuranPerbandingan Tingkat Pengembalian JHTDengan Rata-rata Bunga Deposito

Tahun Hasil Pengembangan Insentif Rata-rata Bunga JHT Deposito (*) 2005 8,00 % - 7,8 % 2006 10,50 % - 10,1 % 2007 9,50 % 2,1 % 7,7 % 2008 8,00 % 1,6 % 7,0 % 2009 9,00 % 1,6 % 7,7 % 2010 11,60 % 2011 10,10 % 20129,10 % 20138,68 %

Catatan : (*) Rata2 Bunga Deposito (Bruto) Bank Pemerintah

MANFAAT PERLINDUNGANJAMINAN KEMATIANJKM - Jaminan KematianMeninggal bukan karena kecelakaan kerjaJaminan kematian Rp. 14.200.000,-Biaya pemakaman Rp. 2.000.000,-

Santunan berkala 24 bl Rp. Rp 200.000/bl atau dibayar sekaligus dimuka Rp. 4.800.000,-

Perusahaan: 3,7%Tenaga Kerja: 2%Perusahaan: 0,24% - 1,74%Ket:- RPP Program belum terbitIuran & benefit mengacu pd ketentuan JamsostekPerusahaan: 0,3%Dilaksanakan paling lambat Juli 2015PROGRAM DAN IURAN BPJS TKSEKTOR JASA KONSTRUKSIPeraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden :

Bidang Usaha Jasa Konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

PROGRAM SEKTOR JASA KONSTRUKSIJaminan KecelakaanKerjaJaminan KematianIURAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI KEP196/MEN/1999Harga KontrakTarifKeterangan0- 100 Juta0.24%Diatas 100 - 500 Juta0.19%Selisih dari 100JutaDiatas 500- 1 Milyar0.15%Selisih dari 500 JutaDiatas 1 - 5 Milyar0.12%Selisih dari 1 MilyarDiatas 5 Milyar0.10%Selisih dari 5 Milyar

Terima KasihGedung JamsostekJl. Jend. Gatot Subroto No. 79Jakarta Selatan 12930T (021) 520 7797F (021) 520 2310www.jamsostek.co.id