bahan paparan rakornas - depkop.go.id filepenyuluhan perkoperasian oleh skpd provinsi/...
TRANSCRIPT
Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
Fasilitasi Pembuatan Akta Koperasi
Sistem Badan Hukum Koperasi Online
1
2
3
2
Latar Belakang
PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL)
3
PPKL
Meningkatkan
kapasitas dan
kualitas SDM
Pengelola Koperasi
yang sebagian
besar masih
rendah, sehingga
dalam pengelolaan
koperasi seringkali
tidak sesuai dengan jatidiri koperasi.
Keterbatasan jumlah
pembina di setiap SKPD,
sehingga pembinaan yang
dilakukan menjadi kurang
efektif karena koperasi
yang ditangani relatif lebih
banyak dan
penyebarannnya cukup
luas.
Pembina Koperasi
di SKPD seringkali
waktunya tersita
oleh tugas-tugas
yang bersifat administratif.
Untuk menjaga keseimbangan,
diharapkan kedepan PPKL
menjadi jabatan fungsional
Terjadinya mutasi
aparat pembina di
SKPD yang
membidangi
koperasi di
Kabupaten/Kota,
menyebabkan para
aparat pembina
koperasi kurang
memahami dibidangnya.
5
3
4
2
1
• Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi para pengurus,
pengawas, pengelola, dan anggota koperasi tentang perkoperasian;
• Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan motivasi masyarakat untuk
berkoperasi;
• Membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan, bimbingan, konsultasi dan
penyuluhan perkoperasian oleh SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota dan stakeholder
lainnya
• Melakukan tugas penyuluhan, evaluasi, konsultasi dan bimbingan kepada Koperasi dalam bidang kelembagaan, usaha dan keuangan dalam lingkup kabupaten/kota dan provinsi;
• Melakukan tugas penyuluhan dan pendataan koperasi aktif/tidak aktif dalam lingkup kabupaten/kota dan provinsi;
• Mendorong Koperasi melaksanakan RAT, membantu mengakses pembiayaan dan pemasaran
• Melakukan tugas penyuluhan kepada anggota masyarakat yang akan bergabung dan/ atau mendirikan koperasi.
• Penyuluhan kepada Koperasi dan anggota masyarakat
• Penyuluhan untuk pengembangan koperasi dan/atau anggota masyarakat yang akan membentuk koperasi
TUJUAN
TUGAS
SASARAN
PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL)
4
Rencana 2017
Rekruit 100 PPKL di 10 Prop
Th. 2016
ANGKATAN IV
200 PPKL
Th. 2014
ANGKATAN III
200 PPKL
Th. 2013
ANGKATAN II
110 PPKL
Th. 2012
ANGKATAN I
425 PPKL
JUMLAH PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL)
5
TOTAL PPKL
TAHUN 2012 - 2016 935 PPKL
5
EVALUASI KINERJA 2012 sd 2016
Dilakukan oleh KOORDINATOR Prov/Kab/Kota
Kinerja PPKL : 1. Konsultasi dan Bimbingan Koperasi 2. Pendataan Koperasi Kabupaten/Provinsi 3. Mendorong Koperasi MelakukanRAT 4. Penyuluhan Kepada Masyarakat yang baru akan bergabung 5. Membuat Laporan
Deputi Bidang Kelembagaan Memutuskan calon
pengganti PPKL
Kinerja Baik Kinerja Tidak Baik
Diberhentikan
Usulkan PPKL Baru
Lanjut
Dinas Propinsi
Menerbitkan SK
Penetapan PPKL
Dinas mengirimkan 2 (dua) calon
pengganti kepada Deputi Bidang Kelembagaan Laporan Kinerja
SKEMA PROSES PENETAPAN PERPANJANGAN PPKL PADA ANGGARAN DEKONSENTRASI
(Perdep No : 1 Tahun 2016)
6
FASILITASI PEMBUATAN AKTA KOPERASI
7
2
• Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Pelaku usaha Mikro dan Kelompok Masyarakat dalam rangka pendirian Koperasi;
• Memberikan bantuan bagi Pelaku usaha Mikro dan Kelompok Masyarakat dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh Notaris;
• Membantu Usaha Mikro dan kelompok masyarakat agar mempunyai kepastian hukum dalam bentuk Badan Hukum Koperasi.
• Pelaku usaha mikro yang akan mendirikan Koperasi dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
• Kelompok masyarakat lanjutan yang sudah siap berbadan hukum;
• Telah memiliki aktivitas usaha;
• Diprioritaskan jenis koperasi yang bergerak di sektor riil
• Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan Dana bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kelompok Masyarakat yang mendirikan koperasi;
• Bantuan Dana dialokasikan kepada Penerima Bantuan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Akta Pendirian Koperasi untuk 1.000 BH Koperasi pada Tahun 2017.
• Dalam rapat persiapan pembentukan dilakukan penyuluhan terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian (Pejabat atau Non Pejabat)
• Dalam rapat pembentukan dapat dihadiri oleh NPAK untuk mencatat pokok-pokok hasil yang disepakati untuk dirumuskan dalam Akta Pendirian (PerMenKop No. 10 Tahun 2015 Ps 4 ayat (2), (3) dan (4)
Tujuan
Sasaran
Pelaksanaan
Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi Untuk
Pengusaha Mikro
1. Pendiri Koperasi -> Notaris untuk
dibuatkan Akta Pendirian Koperasi
(lengkap);
2. Notaris mengusulkan Pengesahan ke
Kementerian;
3. Kementerian mengesahkan &
menyampaikan ke Notaris;
4. Notaris menyerahkan SK pengesahan
& Berita Acara penyerahan dokumen
akta;
5. Koperasi menyampaikan permohonan
pencairan.
6. Kementerian membayar kepada
koperasi
7. Koperasi membayar Notaris
8. Koperasi menyampaikan bukti
pembayaran ke Notaris diserahkan
ke Kementerian
9. Kementerian -> BH-> Berita Negara
Keterangan
8
SISTEM BADAN HUKUM KOPERASI ONLINE
9
3
SISMINBHKOP 1. Merupakan layanan online berbasis web yang disediakan oleh
Kementerian Koperasi dan UKM untuk memproses pengesahan Badan Hukum Koperasi.
2. Memberikan kemudahan bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam pengajuan pengesahan SK Badan Hukum Koperasi
3. Memberikan kemudahan bagi NPAK dalam pengajuan Perubahan Anggaran Dasar secara lebih cepat, mudah, murah, dan aman.
4. Dapat diakses secara Online oleh Notaris melalui situs https://sisminbhkop.id atau https://siminbhkop.depkop.go.id
Pengesahan Pendirian Oleh Kementerian via
SISMINBHKOP
Pendirian Koperasi (Pemberian Badan Hukum) Online Via SISMINBHKOP
NPAK Menyusun
Akta Pendirian
1. Penyuluhan Perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas yang membidangi Koperasi
2. Rapat Pembentukan oleh Koperasi Dihadiri Dinas
Dinas Koperasi
6. Diumumkan
di Berita Negara
3.B Permohonan Pengesahaan
3.C Tidak Lengkap perlu Diperbaiki
Berita Acara Rapat
Pembentukan
Surat Pengantar
Dinas
SK Pengesahan
Akta Pendirian
5. ditembuskan
4. disetujui
3.A. Konsultasi/Verifikasi
10
TATA CARA PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN KOPERASI SECARA ONLINE
Permohonan Badan Hukum Koperasi Baru
Notaris mengajukan permohonan Badan Hukum Koperasi
baru dengan mengisi data-data yang dimintakan oleh
SISMINBHKOP dan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1. Berita Acara Rapat Pembentukan;
2. Daftar Hadir Rapat Pembentukan;
3. Foto copy KTP Pendiri;
4. Akta Pendirian/Anggaran Dasar; dan
5. Surat Pengantar.
11
Output dari Pengesahan Badan Hukum melalui SISMIN-BH-KOP
Contoh SK yang sudah Di Setujui oleh Pemerintah
12
Pengesahan Pendirian Koperasi Secara Online
13
PROSES PENGESAHAN PENDIRIAN KOPERASI SECARA ONLINE LEBIH CEPAT
(jika berkas sudah lengkap dan benar, rata-rata 1,6 hari / kurang dari 2 hari (2016)
Rata – rata 5.62 / kurang dari 6 hari (2017)*. Rata rata perbulan 166 Koperasi (2016)
disahkan. Pada 2017 mencapai 239 koperasi perbulan.
Melalui Sistem
Administrasi Badan
Hukum Koperasi
(Sisminbhkop) ini
telah dihasilkan
sebanyak 2.379 SK
Pengesahan
Pendirian Koperasi
(Badan Hukum baru)
sejak 16 April 2016
sampai tanggal 21
Maret 2017.
Sisminbhkop telah
mampu meningkatkan
pelayanan kepada
masyarakat dengan
cara yang lebih
mudah, sederhana,
murah, cepat dan
akuntabel.
Jumlah SK KOPERASI April 2016-21 Maret 2017
LEBIH MUDAH LEBIH
SEDERHANA LEBIH MURAH
LEBIH CEPAT DAN AKUNTABEL
2.379
Item 2016 2017
Jumlah Pengesahan
1661 718
Pengesahan per bulan
166 239
Waktu proses per bulan
1,6 5,62
* Pada tahun 2017 animo pengajuan dan pengajuan kembali semakin meningkat,
sehingga diperlukan penambahan SDM khusus untuk mengimbangi semakin
tingginya permintaan dari masyarakat.
Latar Belakang
1. Proses pengesahan PAD melalui NPAK yang selama ini masih dilakukan secara
manual,
2. Kementerian Koperasi dan UKM bermaksud untuk menyediakan layanan kemudahan
dengan mengembangkan prosesnya melalui sistem Online yang merupakan fitur yang
penting yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan dasar SISMINBHKOP
3. Sistem dapat mengeluarkan SK maupun jawaban laporan permohonan sekaligus.
4. Kegiatan pengembangan ini masih dilakukan melalui tahapan-tahapan :
- Melakukan analisis kebutuhan perangkat.
- Melakukan integrasi, implementasi dan konfigurasi fungsional tambahan,
- Melakukan uji coba system
- Melakukan deployment sistem.
14
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Secara Online
Akses Dinas Fitur Sisminbhkop untuk Akses Dinas sedang dalam
pembangunan
Data Sisminbhkop akan dibuka kepada masing-masing Dinas melalui akun resmi / email resmi Dinas masing-masing.
Fitur ini akan diluncurkan seiring Fitur pengesahan PAD medio April 2017
15
Contoh Surat Pengantar Dinas
Surat pengantar Dinas ini dapat diunduh dari alamat
http://sisminbhkop.id/contohsurat
16