bahan fkmui

5/21/2018 BAHAN FKMUI

1/42

1

K E M E N T E R I A N K E S E H A T A N R I

JAMINAN AKSESIBILITAS TERHADAP PELAYANAN

PRIMER, SEKUNDER, DAN TERTIER YANG

MERATA

Dr. Supr iyantoro, SpP, MARS

Sekretaris Jenderal


2/42

SISTIM PELAYANAN KESEHATANSISTIM PELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKATMASYARAKAT

PELAYANANPELAYANAN

PRIMERPRIMER

PELAYANANPELAYANANSEKUNDERSEKUNDER

PELAYANANPELAYANAN

TERSIERTERSIER

UKM UKP

SKN 2012 Perpres72/2012


3/42

PELAYANAN KESEHATANPRIMER

SKN 2012 Perpres

72/2012

UKP

1. Pelayanan pengobatan

2. Pelayanan Pemulihan

3. Pelayanan peningkatan &

pencegahan

4. Gaya hidup sehat (healthylifestyle)

Pengobatan dan pemulihan

PeroranganPerorangan && KeluargaKeluarga

UKM

1. Pelayanan peningkatan

2. Pelayanan pencegahan

3. Pengobatan

4. Pemulihan

Peningkatan dan Pencegahan

Kelompok & Masyarakat

TITIK BERAT PELAYANAN PRIMERTITIK BERAT PELAYANAN PRIMER

UKMUKM dandan tidaktidak adaada pelayananpelayanan spesialistikspesialistik


4/42

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL


5/42

www.jpkm-online.net

DESAIN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONALDESAIN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL

PROVIDER PESERTA/PASIEN

BPJS KES

Pelayanan KesehatanKOMPREHENSIF

Prospektif

Pembayaran

iuranPaket Benefit

PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL,

BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL,

MENDORONG : PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN

SOLUTION, SITEM RUJUKAN,, BIAYA YANKES LEBIH FAIR,

KOMPETISI/PERSAINGAN USAHA

JAM. KESEHATAN

TERKENDALI

KONTRAK /MOU

TELAAH UTILISASI

KONTROL,

PENGAWASAN

STANDAR,DSB

RegulasiFASKES


6/42

PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RENCANA AKSI

PENGEMBANGAN

FASKES, NAKES,

SISTEM RUJUKAN

DAN INFRASTRUKTUR

Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan

penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian

Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan

telaah utilisasi

Distribusi belum

merata Kualitas bervariasi

Sistem rujukan belum

optimal

cara Pembayaran

belum optimal

-Perluasan dan

Pengembangan

faskes dan nakes

secara

komprehensif

-Evaluasi dan

penetapan

pembayaran

Jumlah mencukupi

Distribusi merata

Sistem rujukanberfungsi optimal

Pembayaran dengan

cara prospektif dan

harga keekonomian

untuk semua penduduk

KEGIATAN-KEGIATAN:

Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan

dan infrastruktur lainnya.

Penyusunan

Standar,

prosedur dan

pembayaran

faskesImplementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian

besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian

6

PetaPeta JalanJalan

AspekAspek PelayananPelayanan KesehatanKesehatan


7/42

Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan NasionalPerpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan NasionalPerpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan NasionalPerpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional

PasalPasal 3535 (Ketersediaan)(Ketersediaan)

PemerintahPemerintah dandan pemerintahpemerintah daerahdaerah bertanggungbertanggung jawabjawab atasatas ketersediaanketersediaan fasilitasfasilitas kesehatankesehatan

Pasal 36 (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan)

Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi persyaratan

Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Faskes swasta yang memenuhi persyaratan

dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kerja samamembuat perjanjian tertulis.

Persyaratan Faskes BPJS PERATURAN MENTERI.

Pasal 42 (Kinerja Faskes)

Memperhatikan mutu pelayanan

Orientasi aspek keamanan pasien

Efektifitas tindakan

Kesesuaian kebutuhan pasien

Efisiensi biaya

SELEKSISELEKSI

FaskesFaskes

(credentialing)(credentialing)

PENILAIANPENILAIAN

KINERJAKINERJA FaskesFaskes((komponenkomponen utamautama

recredentialingrecredentialing))

Pasal 37 (1) Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan

ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan

asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu

pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

ASOSIASIASOSIASI

FASILITASFASILITAS

KESEHATANKESEHATAN


8/42

Pasal 22(1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:

a. pelayanan kesehatantingkat pertama,meliputi

pelayanan kesehatan non spesialistik yang

mencakup:

1. administrasi pelayanan;

2. pelayanan promotif dan preventif;

3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif

maupun non operatif;

5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;

6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;

7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium

tingkat pratama; dan

8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi.

MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

(PERPRES NO.12 THN 2013


9/42

BAGAIMANA PERAN PUSKESMAS & FASKESPRIMER LAINNYA DI ERA JKN ?


10/42

PRINSIP DASAR PELAYANAN KESEHATAN DALAMJAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pelayanan kesehatan mengacu pada konsep managed care yaituketerpaduan antara pelayanan kesehatan yang bermutu danpembiayaan yang terkendali

Pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif dengan pola pembiayaan yang dapatmengendalikan kenaikan biaya pelayanan antara lain denganProspective payment

Pilar dari managed care adalah gate keeper, sedangkan

gatekeeperdalammanaged caredidefinisikan sebagai

dokter yang berwenang mengatur pelayanan kesehatan bagipeserta, sekaligus bertanggung jawab dalam rujukanpelayanan kesehatan lanjutan apabila dibutuhkan peserta.


11/42

PERAN PUSKESMAS & FASKES PRIMER

LAINNYA DI ERA JKN ?

GATE KEEPER &PELAYANAN UKP

PEMERINTAH SWASTA

PUSKESMAS KLINIK PRATAMA

DOKTER/DRG PRAKTIKMANDIRI


12/42

12

APA FUNGSI PPK PRIMER ?APA FUNGSI PPK PRIMER ?

PPenyelenggaraenyelenggara pelayananpelayanan kesehatankesehatan dasardasar

sebagaisebagai kontakkontak pertamapertama padapada pelayananpelayanan

kesehatankesehatan formalformal dandan ppenenapisapis rujukanrujukan

sesuaisesuai dengandengan standarstandar pelayananpelayanan medikmedik..

GATEKEEPERGATEKEEPER


13/42

1. Pelayanan Tingkat Pertama (primary care);2. Pelayanan yang mengutamakan promosi dan

pencegahan (promotif dan preventive);

3. Pelayanan bersifat pribadi (personal care);

4. Pelayanan paripurna (comprehensive care);

5. Pelayanan menyeluruh (holistic care);

6. Pelayanan terpadu (integrated care);

7. Pelayanan berkesinambungan (continuum care);8. Koordinatif dan kerjasama;

9. Berorientasi pada keluarga dan komunitas (family andcommunity oriented);

10.Patient safety.

PRINSIP PPK PRIMER

13


14/42

JENIS FASKES PRIMER

DI ERA IMPLEMENTASI JKN


15/42

INSTITUSI PELAKSANA PPKP

di ERA IMPLEMENTASI JKN PUSKESMAS

KLINIK PRATAMA

PRAKTIK DOKTER MANDIRI PRAKTIK DOKTER GIGI MANDARI

DRAFT PMK ( 30 Agustus 2013)

TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Catatan :

Bidan dan Perawat dimungkinkan jadi jejaring pelayanan kesehatan TINGKAT PERTAMA namunTIDAK menjadi GATE KEEPER. Pelayanan yang diberikan mengacu pada kompetensi dan

kewenangan sesuai ketentuan


16/42

BUKU PEDOMAN PELAYANANBUKU PEDOMAN PELAYANAN BAGIBAGI

DOKTER DIDOKTER DI FASYANKESFASYANKES PRIMERPRIMER

PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGIPANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI

DOKTER DI FASYANKES PRIMERDOKTER DI FASYANKES PRIMER

1

3 4

2

Panduan ketrampilan klinisPanduan ketrampilan klinis bagibagi

DOKTERDOKTER didi FasyankesFasyankes PrimerPrimer

Panduan Penataan klinis berdasarkanPanduan Penataan klinis berdasarkan

simpton pd layanan primersimpton pd layanan primer

Panduan Pelayanan Dokter diPanduan Pelayanan Dokter di

FasyankesFasyankes PrimerPrimer


17/42

PANDUAN PRAKTIK KLINISPANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)(PPK)

DI FASYANKES PRIMERDI FASYANKES PRIMER

DASAR HUKUMUU No 36 Tahun 2009 tentang KesehatanPasal 24

Ayat 1 : Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuankode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standarprosedur operasional.

Ayat 3 Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, danstandar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanMenteri

UU No.24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 51: Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

a.memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar proseduroperasional serta kebutuhan medis pasien;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge,skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individuuntuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiriyang dibuat oleh organisasi profesi.


18/42

STANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIASTANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIA

((Perkonsil No 11Perkonsil No 11 TahunTahun 2012)2012)

NO SISTEM TUBUH MANUSIA DAFTAR PENYAKIT

TINGKAT KEMAMPUAN

1 2 3A 3B 4A

1 Sistem Saraf 73 7 22 18 19 7

2 Psikiatri 52 0 28 21 1 2

3 Indera 104 4 44 30 3 23

4 Respirasi 46 6 11 8 12 9

5 Kardiovaskular 41 7 15 9 9 1

6 GIT 83 6 32 17 9 19

7 Ginjal dan sal. Kemih 40 3 19 6 5 7

8 Reproduksi 99 11 41 16 19 12

9 Endokrin metabolik 33 7 6 4 7 9

10 Hematoimunologi 35 4 14 8 3 6

11 Muskuloskeletal 38 14 13 7 2 2

12 Sist Kulit dan Integumen 79 1 13 13 7 45

13 Forensik dan Medikolegal 13 0 3 7 1 2

TOTAL 736 70 261 164 97 144

18


19/42

STRUKTUR PENULISAN PPK

PPK memuat pengelolaan penyakit mulai daripenjelasan s.d penatalaksanaan penyakit.

Sistematika PPK:1. Masalah Kesehatan

2. Hasil Anamnesis (subjective)

3. Hasil pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan PenunjangSederhana (Objective)

4. Penegakan Diagnosis (Assessment)

5. Rencana Penatalaksanaan Komprehensif

6. Sarana Prasarana

7. Prognosis

8. Rekam Medik: ICPC 2 dan ICD 10


20/42

BAGAIMANA CARA UNTUK

MENJADI PPK DI ERA JSKN


21/42

KREDENSIALINGKREDENSIALINGFASKES PRIMERFASKES PRIMER

PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS

21


22/42

PUSKESMAS

Surat Ijin Operasional;

Surat Ijin Praktik (SIP) bagi

dokter/drg , Surat Ijin Praktik

Apoteker (SIPA) bagi Apoteker,

Surat Ijin Praktik atau Surat IjinKerja (SIP/SIK) bagi tenaga

kesehatan lainnya

Perjanjian kerjasama dengan

jejaring, JIKA Diperlukan

Surat Pernyataan Kesediaan

mematuhi ketentuan yang

terkait dengan JKN

sumber daya manusia;

sarana dan fasilitas;

peralatan medis;

obat-obatan dan

penunjang; dan

cakupan pelayanan dan

komitmen jaga mutu.

Persyaratan AdministrasiPersyaratan Administrasi Persyaratan TeknisPersyaratan Teknis




23/42

PRAKTIK Dr dan Drg MANDIRI

Surat Ijin Praktik;

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP);

Perjanjian kerjasamadengan Laboratorium

Sederhana, apotek, dan

jejaring lainnya ; dan


mematuhi ketentuan yangterkait dengan Jaminan

Kesehatan Nasional



peralatan medis;

obat-obatan dan

penunjang; dan


komitmen jaga mutu.





24/42

KLINIK PRATAMA

Surat Ijin Operasional;

Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/drg

, Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja

(SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan

lainnya

Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi

Apoteker dalam hal klinik

menyelenggarakan pelayanan

kefarmasian,

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Perjanjian Kontrak kerjasama dengan

jejaring, jika diperlukan; dan


mematuhi ketentuan yang terkait

dengan Jaminan Kesehatan Nasional



peralatan medis;

obat-obatan danpenunjang; dan


komitmen jaga mutu.





25/42

BesaranBesaran dan Waktu Pembayarandan Waktu Pembayaran

( Perpres 12/2013)( Perpres 12/2013)

PasalPasal 3737

(1) Besaran pembayaran kepada Fasilitas(1) Besaran pembayaran kepada Fasilitas KesehatanKesehatan ditentukanditentukan

berdasarkan kesepakatan BPJSberdasarkan kesepakatan BPJS KesehatanKesehatan dengandengan asosiasiasosiasi

FasilitasFasilitas KesehatanKesehatan didi wilayahwilayah tersebuttersebut dengan mengacu padadengan mengacu padastandar tarifstandar tarif yang ditetapkanyang ditetapkan oleh Menteri.oleh Menteri.

(2) Dalam hal tidak ada kesepakatan atas(2) Dalam hal tidak ada kesepakatan atas besaranbesaran pembayaran ,pembayaran ,

MenteriMenteri memutuskan besaran pembayaranmemutuskan besaran pembayaran atas programatas program

Jaminan Kesehatan yang diberikan.Jaminan Kesehatan yang diberikan.

(3) Asosiasi Fasilitas(3) Asosiasi Fasilitas KesehatKesehatan ditetapkan oleh Menterian ditetapkan oleh Menteri


26/42

SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN

PRIVATEGOODS

JAMINAN

KESEHATAN

PERORANGAN

(UKP)

INDIIDUSAKIT

PUBLIC HEALTH

GOODS

PROGRAM

KESEHATAN

( UKM)

INDIVIDUSEHAT

&DTPK

D

IK

E

LO

L

A

K

E

M

K

E

S

&

D

IN

K

E

S

D

IK

E

L

O

L

A

B

P

J

S

K

E

S

E

HA

T

A

N

BIAYADARIINDIVIDUSAKIT

BIAYADARI

PEMERINTAH

R

S

,/K

L

IN

IK

/

D

P

M

/B

P

P

U

S

K

E

S

M

A

S

,

M

A

S

Y

A

R

A

K

A

T

K

U

R

A

T

IF

P

R

O

M

P

R

E

V

1. Pelaksanaan JKN diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai

layanan kuratif rehabilitatif semata tetapi juga layanan

promotif preventif

2. Sitem Kapitasi di PPK1 diharpakan akan merangsang para

Pemberi layanan kesehatan untuk lebih giat melakukan upaya

PROMREV pada kelompok masyarakat yang menjadi

tanggungjawabnya

PERILAKU HIDUP SEHAT ATAU PARADIGMA SEHAT TERWUJUD


27/42

KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN

& SISTEM RUJUKAN

27


28/42

TAHAPAN PENYIAPAN FASILITAS KESEHATAN

MAPPING

Di 33 Prov

KREDENSIALING

Tersusunpedoman

kredensialing

KONTRAK

Tersusun draftkontrak


29/42

PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

a. LUAS WILAYAH

b. KEBUTUHAN KESEHATAN

c. JUMLAH DAN PERSEBARAN

PENDUDUK

d. POLA PENYAKITe. PEMANFAATAN

f. FUNGSI SOSIAL

g. KEMAMPUAN DALAM

MEMANFAATKAN TEKNOLOGI

KETERSEDIAAN

KEMAMPUANPELAYANAN

JENIS DAN JUMLAH FASKES PRIMER:

PENETAPAN DAN PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

FASKES PRIMER

PERIZINAN SARANA DAN PRASARANA


30/42

UJI COBA STANDAR PELAYANAN

BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER1. TELAH TERSUSUN

FORMULIR UJI COBA

PANDUAN PRAKTIK

KLINIS2. TELAH TERSUSUN

FORMULIR PEMETAAN

FASKES PRIMER

3. TELAH TERSUSUN FGD

PETUGAS FASKES

PRIMER

4. TELAH TERSUSUN GK

5. TELAH DILAKUKAN UJI

COBA DI JABAR

6. MENYUSUL ACEH, DKI,

SUMBAR, SULUT,GORONTALO (

SEPTEMBER

OKTOBER 2013)


31/42

Fasilitas :

- Puskesmas

- Poliklinik RS

- Praktik Dokter

- Praktik Bidan- RB

- Balai Pengobatan

- Poliklinik Lapas

Tenaga

- Dokter

- Dokter gigi- Bidan

Kompetensi :

- Sesuai dengan

Kompetensi tenaga

Saat IniSaat Ini Masa TransisiMasa Transisi Yang diharapkanYang diharapkan

Skenario ImplementasiSkenario Implementasi UKPUKP di tingkat Pertamadi tingkat Pertama

Fasilitas :

- Klinik Puskesmas

- Klinik Pratama

- Praktik Dokter

dengan JaringannyaTenaga

- Dokter

- Dokter Layanan

Primer

Kompetensi :- Kompetensi dokter

utk menangani

penyakit yg sering

terjadi dan beresiko

tinggi

Fasilitas :

- Klinik Puskesmas

- Klinik Pratama

- Dr/drg PraktikMandiri dgn

Jaringannya

Tenaga

- Dokter Layanan

Primer

- Tenaga kesehatan

lain sebagai TIm

Kompetensi :

- Sesuai dengan SKDI

perkonsil 11/2012

tingkat kemampuan

3A,3B dan 4A


32/42

Pelayanan yg diberikan

- Tindakan kuratif ygMengacu pada

petunjuk teknis yg

ditetapkan

Pembiayaan

- Kapitasi,

- Fee for service

Saat Ini Masa Transisi Yang diharapkan

SkenarioSkenario PELAYANAN KESEHATANPELAYANAN KESEHATAN di tingkatdi tingkat PERTAMAPERTAMA


- Upaya promotif dan

preventif yg dijamin- Penanganan pada

penyakit2 yg jelas

batas2nyai dan

mudah didiagnosa

Pembiayaan

- Kapitasi,

- Fee for service


- Promotif dan

preventif individudan keluarga

- Penanganan pada

penyakit sesuai

tingkat kemampuan

dokter 3A,3B, 4 A

( 405 penyakit )

Pembiayaan

- Kapitasi,


33/42

PENGUATAN SISTEM RUJUKAN DANPENGUATAN SISTEM RUJUKAN DAN

RUJUK BALIKRUJUK BALIK


34/42

Sistem rujukanSistem rujukan

Sistem Rujukan

Pelayanan Kesehatan

merupakan

Penyelenggaraanpelayanan kesehatan yangmengatur pelimpahantugas dan tanggung jawabpelayanan kesehatan

secara timbal balik baikvertikal maupun horizontal.

1. Rujukan Medik :

Pelimpahan tugas dantanggung jawab masalahkedokteran

Tujuan : menyembuhkandan memulihkan penyakit

2. Rujukan Kesehatan :

Pelimpahan tugas dantanggung jawab masalahkesehatan

Tujuan : meningkat derajatkesehatan dan ataumencegah penyakit yang adadi masyarakat


35/42

Pasal 2

1. Pelayanan Tingkat Pertama : pelayanan kesehatan dasar yang diberikan

dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik

perorangan, klinik pratama, klinik umum dibalai/lembaga pelayanan

kesehatan

2. Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan

kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. Pelayanan Tingkat Kedua : pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan

oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan

pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik4. Pelayanan Tingkat Ketiga : pelayanan kesehatan sub spesialistik

yangdilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang

menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik

Pelayanan Kesehatan PeroranganPermenkes 001/2012 tentang Sistem Rujukan


36/42

Tersier

Sekunder

Primer

Gatekeeper

sebagai kontak pertama pada

pelayanan kesehatan formal dan

penapis rujukan sesuai dengan

standar pelayanan medik.

MODELMODEL SISTEMSISTEM PELAYANANPELAYANAN BERJENJANGBERJENJANG

UKP

UKM ?

Rujukan balik

Rujukan

Keterangan :


37/42

SISTEMSISTEM RUJUKANRUJUKANPerMenkesPerMenkes 001/2012 BAB III001/2012 BAB III PasalPasal 44

(1)) PelayananPelayanan kesehatankesehatan dilaksanakandilaksanakan secarasecara berjenjangberjenjang,, sesuaisesuaikebutuhankebutuhan medismedis dimulaidimulai daridari pelayananpelayanan kesehatankesehatan tingkattingkatpertamapertama..

(2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas(2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atasrujukanrujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(3)(3) PelayananPelayanan kesehatankesehatan tingkattingkat ketigaketiga hanyahanya dapatdapat diberikandiberikan atasatasrujukanrujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkatdari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkatpertama.pertama.

(4)(4) BidanBidan dandan perawatperawat hanyahanya dapatdapat melakukanmelakukan rujukanrujukan keke dokterdokterdandan//atauatau dokterdokter gigigigi pemberipemberi pelayananpelayanan kesehatankesehatan tingkattingkat pertamapertama..

(5)(5) KetentuanKetentuan sebagaimanasebagaimana dimaksuddimaksud padapada ayatayat (1),(1), ayatayat (2),(2), ayatayat (3),(3),dandan ayatayat (4)(4) dikecualikandikecualikan padapada keadaankeadaan gawatgawat daruratdarurat,, bencanabencana,,kekhususankekhususan permasalahanpermasalahan kesehatankesehatan pasienpasien,, dandan pertimbanganpertimbangangeografisgeografis..


38/42

ALUR PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN

UU SJSN pasal 22 dan 23

Peserta

Puskesmas/

Klinik, Dr/Drg

Praktik Mandiri

Rumah Sakit

Apotek

darurat

rujukan

resep obat

Kapitasi

INA-CBGs

Penguatan pada pelayanan primer

Fungsi preventif dan promotif

Rujuk balik

resep obat rujuk balik


39/42

RegionalisasiSistemRujukan

1. Pemetaansarana

kesehatan2. Menetapkan

regionalisasi

3. Penguatanfasilitas

pelayananKesehataan

4. PenyusunanPedomanPelayanan

Kedokteran (PPK)berdasarkan

PNPK

5. PenyusunanStandar

ProsedurOperasional

(SPO)6.Penyusunan

PeraturanGubernur

7. Melakukanuji coba

8. Mengadakanpelatihan

9. Menyusunempat buku

pedomanrujukan

10. Pembagianperan

10 Langkah Regionalisasi


40/42

Pelayanan

KesehatanPrimer

Rumah

Sakit

Mencatat hambatan-kemudahan

Proses Rujukan

mengurangi

Rujukan kasus yg dpt

di r angan i di pel

pr imer

keeper

MengurangiOver capacit y selu r uh

Rum ah Saki t

Gatekeeper Regionalisasi


41/42

BAGAIMANA PERAN PT, MAHASISWA ?

SIAPKAH MENGHADAPI IMPLEMENTASI JKN 1 JANUARI 2014 ?

APA YG SUDAH DILAKUKAN UNTUK IMPLEMENTASI JKN 1

JANUARI 2014 ?

SUDAHKAH KITA BERPERAN UNTUK

IMPLEMENTASI JKN ?


42/42

Terima Kasih

bahan fkmui

Documents