Globalisasi

Globalisasi produksi

Globalisasi pembiayaan

Globalisasi tenaga kerja

Globalisasi jaringan informasi

Globalisasi perdagangan

Indonesia belum sbagai semi periferi dan perfieri masih transisi

Kebijakan yang merusak

Globalisasi terkait dgn ekonomi dan politik

Pengruh sistem dunia : mampu mmbrikan kbrhasilan pmbangunan ekonomi pda negara pnggran dan

Tak ada ngra yang dapat melepaskan diri dari eknomi kapitalis yang mendunia

Teori sistem dunia : ACFTA

Tindak lanjut kesepakatan perdagangan bebas dengan negaraASean dengan cina

Mmbri ksmptan Indonesia mmbuka pasaran d wiliayah asia tenggara serta china

Indonesia belum mempunyai kemampuan Indonesia

UKM mati terjadi ketimpangan dmna konsep perdagangan bebas Indonesia sbg konsumen

Tanggapan

Sikap positif

Pnrimaan scara trbuka

Antisipasi dan slektif

Adaptif

Tdk meninggalkan unsure-unsur budaya asli

Psotif

Pmrinth trbuka dan demoratis

Pngruh negative : Liberal, adanya prsaingan bebas jelas trlhat ada prbdaan kaya dan miskin muncul sikap individualism

Dampak otonomi daerah sbg implementasi dari demokratisasi

Demokratisasi : suatu perubahan baik itu perlahan maupun cepat ke arah demokrasi

Aspek pendidikan, eknomi, pemerintahan

Otonomi daerah : hak wewenang dan kwjiban daerah otonom untuk mengatur dan mngurus sndiri urusan pmrntah dan masyarakat stmpat

Tujuan : optimalisasi sda, pengelolaan tepat sasaran, mendorong iklim kompetitif antar daerah, dan mengurangi kesenjangan = intrograsi bangsa

Hasil LIPI : pnrapan otonomi daerah di Indonesia gagal

Gagalnya reformasi birokrasi

Rendahnya plyanan public

Masih adanya 32.7 jta

Tak adnya grand design kebijakan yang jelas (grand design : proyek2)

Dampaknya : otonomi daerah di kaltim : UU 32 tahun 2004 : Prinsip otonomi seluas2nya

Prov kaltim trkya no3 di Indonesia

Dmpak positif Peningktan PAD, tenaga krja, innvestasi, trbukanya kwasan

Dmpak negative Krusakan lgkungan hdup, konflik bagi hasil pusat dan daerah

Eksploitasi SDA melebihi daya dukung lingkungan

Masalah : Persepsi daerah soal kewenangan (tidak jelas kewenangan dari daerah dengan pusat)

Inkonsistensi pmerintah dalam bdg hukum

Kolabarasi elit dalam pengelolaan daerah (tidak smua, tingginya tingkat korupsi di daerah2,

Kisruh pembagian hasil daerah

Ksmpulan : Otonomi daerah masih kental dgn nuansa birokrasi orde baru = tercipta raja-raja kecil di daerah = kemakmuran rendah dan ksnjangan tetap tinggi

Otonomi daerah : jauh dari konsep desentralisasi : sentralisasi lngkup yang lebih kecil.

Solusi : Kontrol, Regulasi, Kearifan lokal( partisipasi masyarakat harus dilibatkan )