BAB 1 : NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. Memahami makna Negara Kesatuan Republik Indonesia

•Pada 18 Agustus1945, para tokoh pendiri bangsa menyeapakati bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dipimpin oleh seorang presiden

•meallaui lembaga Panitia Persiapan kemerdekaan Indoensia (PPKI) bentuk negara Indoensia dirumuskan ke dalam UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi

dengan desentralisasi

tidak berarti daerah memiliki kedaulatannya sendiri

pemerintahan pusat tetap berhak mengawasi isi dan pelaksanaan

peraturan daerah

peraturan daerah yang cacat hukum dapat dibatalkan oek pemrintahn pusat

dengan adananya sistem desentralisasi, pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagain kekuasaan kepada pemeritahan daerah

tanpa desentralisasi, pembagiaan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah tidak mungkin terjadi.

badan atau lembaga nasional diletkatkan kepada pemerintahan pusat

wewenang, tugas, dan tanggung jawab itu sebenarnya berada di tangan pemerintahan pusat

1. Apa itu negara kesatuan?

bentuk negara yang menunjuk wewenang , tugas, dan tanggung jawab tertinggi dipusatkan ke dalam sebuah badan atau lemabaga nasional

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang sudah final

semua pihak tidak boleh mengubah sekehendak hati bentuk negara

tersebut

perubahan bila dilakukan bila seluruh

rakyat berniat mengubahnya

perubahan tetap harus dilakukan

dengan mengubah konstitusi negara yakni UUD 1945

kelahiran yang tidak lepas dari perjuangan oleh pahlawan bangsa

pahlawan-pahlwan bangsa yang memulai perjuangan untuk membebaskan dan memerdekakan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah

Proses lahirnnya Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Sistem desentralisasi

organisasi seperti

Budi Utomo

Sarikat Islam

Indische Partij

Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dan

Yogyakarta

Tuanku Imam Bonjol di Sumttera Barat

Cut Nyak Din, Teuku Umar & Panglima Polim

di Aceh

I Gusti Ketut di Bali

abad ke 17 hingga abad ke 20 , perlawanan tidak berhasil

•memunculkan semangat baru dari gen erasi berikutnya

munculnya: organisasi pemuda

•Sutomo

•Wahidin Sudirohusodo

•Agus Salim

•Ki Hajar Dewantara

•Cipto Mnegunkusumo

•pemuda -pemuda yang lain

organisasi pemuda ini menentang Belanda tidak

dengan senjata tapi dengan

menggunakan organisasi untuk

menyadarkan tentang pentingnya

kebebasan

Perbedaan suku, asal, daerah, ragam budaya dan agama dijadikan sumber kekayaan kergaman bangsa Indonesia

Para pemuda dari berbagai wilayah di tanah air mengikrarkan dirinya untuk

berbangsa satu bertanah air satu berbahasa satu

Dari tangan pemuda-pemuda

muncul Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober, 1928

Puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah terjadi:

•Tanggal 17 Agustus 1945

•Bangsa Indonesia menproklamasikan kemerdekaan

Dengan kemerdekaan: Bangsa

Indonesia berarti bebas dari

cengkeraman penjajah dan berhak untuk mengurus dan menglola negaranya

sendiri

Tanggal 18 Agustus 1945 - mengasahkan konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

•Pasal 1 Ayat 1 - Indonesia adalah negara kesatuan republik

3. Wilayah Negara Kesatuah Republik Indonesia (NKRI)

B. Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

RI memiliki wilayah yang sangat luas

wilayah terdiri dari lautan/perairan,

daratan

wilayah Indonesia tersebar dari Sabang

sanpai Merauke di garis khatulistiwa

itu sebabnya Indonesia dijuluki

Zamrud Khatulistiwa

wilayah Indonesia dibagi ke dalam berbagai bentuk/tingkat pemerintahan

Pembentukan pemerintahan dimulai dari daerah tertinggi

hingga yang terendah

pemerintahan pusat dan ibu kota negara dipilih

Kota Jakarta

pemerintahan pusat dan pemeritnahan

daerah emiliki tugas, tanggung jawab dan

wewenang yang berbeda

Pemerintahan pusat

pemerintahan provinsi

pemerintahan kabupaten/kota

pemerintahan kecamatan

pemerintahan kelurahan

pemerintahan desa

wewenang pemerintahan pusat meliputi bidang ( UU

No. 32 Tahun 2004)

•a. politik luar negeri

•b. pertahanan dan keamanan

•c. peradilan

•d. moneter atau fiskal

•e. agama

wewenang pemerintahan daerah

•1. mengatur segala hal yang tidak menjadi tugas dan kewenangan pemerintahan pusat

•bidang kesehatan

•pendidikan

•budaya

•2. bebas menciptakan kebijakan dalam pembangunan ( dilakukan demi kepentingan dan kesejateraan rakyat)

Saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 33 provinsi

Keutuhan Negara Kesatuan Republik sangat penting

keutuhan NKRI banyak manfaat untuk kita

Ternate

MANFAAT dari keutuhan NKRI

C. Ayo, Jaga Keutuhan NKRI

•pembangunan termasuk pembuatan jalan, pasar, sekolah dll

•pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat

•Pemerintahan berusaha untuk melaksanakan pembangunan tanpa khawatir ada yang merusaknya.

Pembangunan dapat diselenggarakan dalam suasana

damai.

•masing-masing wilayah di Indonesia menghasilkan beragam sumber daya alam

•sumber hayati itu bukan untuk daerahya masing-masing tetapi saling berbagi

•berbagi kekayaan alam, berarti berbagi kesejateraan untuk masyarakat Indonesia

•wilayah yang kaya memberikan sumber dana bagi daerah yang miskin agar tercapai kesejahteraan untuk seluruh NKRI

Setiap daerah dapat saling berbagi.

•NKRI tidak mengenal kasih

•wilayah yang makmur tidak boleh diperhatikan dan diuntungkan oelh pemerintah pusat

•semua daerah diperlakukan sama

•daerah yang sedikit tertinggal dipacu oelh pemeritnahan pusat agar sejajar dengan yang lain

•pembangunan yang berhasil diwudjudkan harus dirasakan dirasakan daerah yang tertinggal juga.

Hasil pembangunan

dirasakan bersama.

1. Menghargai perbedaan

•Tidak sepantasnya mengembangkan dan menumbuhkan sikap mencemooh dan melecehkan teman yang berbeda

•Setiap suku bangsa, bahasa, dan budaya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing

•Dengan menghargai perbedaan, berarti kita berupaya menjaga keutuhan NKRI

2. Bangga dengan produk dalam negeri

•Sikap yang paling bijaksana adalah mengahrgai setiap karya bangsa sendiri

3. Mewaspadai budaya asing

•Informasi-informasi yang datang dari luar tetap kita butuhkan, hanya saja kita harus waspada terhadap informasi-informasi itu

•jika menemukan informasi-informasi yang bertantangan dengan budaya dan nila-nilai bangsa sikap yang paling baik adalah menghindarnya.

4. Menumbuhkan budaya belajar dan bekerja keras

•Suatu bangsa menjadi besar karena bangsa itu mau belajar dan bekerja keras.

•Bahkan belajar dan bekerja keras dijadikan sebagai kehormatan bangsa

•Jepang, Jerman dll. contoh negara yang sudah terbiasa belajar and bekerja keras dan menjadi negara besar dan kuat di dunia

•Bangsa Indonesia harus mencontoh budaya negara yang bekerja keras dan belajar keras, agar tidak tertinggal dari bangsa lain. 5. Mengembangkan rasa dan sikap solider.

•Solider adalah mempunyai atau memperhatikan perasaan bersatu dikarenakan rssssa senasib atau setia kawan.

•Rasa senasib dijajah dan setia terhadap proklamasi hendaknya dijadikan sebagai alat penyadara untuk memperkuat negara Republik Indonesia.

5 PKN BAB 1: Latihan

Isilah!

1. Bentuk pemeritahan Negara Indonesia adalah presidensial 2. Kepala pemerintahan Negara Indonesia adalah seorang presiden 3. Bentuk Negera Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk republik. 4. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang menunjuk wewenang , tugas, dan tanggung jawab

tertinggi diletakan kepada pemerintahan pusat /dipusatkan ke dalam sebuah badan atau lemabaga nasional badan atau lembaga nasional wewenang, tugas, dan tanggung jawab itu sebenarnya berada di tangan pemerintahan pusat

5. Sistem desentralisasi adalah adalh system dimana pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagain kekuasaan kepada pemeritahan daerah

6. Dua contoh kewenangan pemerintahan daerah adalah:

7. Fungsi bahasa Indonesia dalam wilayah NKRI adalah pemersatu seluruh wilayah NKRI 8. Ibu kota dari provinsi Bangka Belitung adalah Pangkal Pinang. 9. Pusat pemerintahan dan ibu kota Negara Indonesia adalah DKI Jakarta. 10. Kewenangan pemeritahan pusat dalam bidang agama dan pertahanan keamanan diatur dalam UU

No. 32 Tahun 2004 11. Konstitusi tertinggi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 12. Konstitusi tsb disahkan oleh Panitia Persiapah Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 13. Pada tanggal 18 Agustus 1945. 14. Teuku Umar merupakan pahlawan yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Beliau berasal

dari Meulaboh, Aceh. 15. Provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. 16. Lambang Negara Indoneisa adalah Garuda Pancasila.

1. mengatur segala hal yang tidak menjadi tugas dan kewenangan pemerintahan pusat

•bidang kesehatan

•pendidikan

•budaya

2. bebas menciptakan kebijakan dalam pembangunan ( dilakukan demi

kepentingan dan kesejateraan rakyat)

17. Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk republk. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat 1 ( Indonesia adalah negara kesatuan republik)

18. Urutan pemerintahan daerah mulai dari pemerintahan daeran tertinggi hingga pemerintahan

daerah terendah adalah:

19. Solider adalah sikap yang menujukkan peraaan bersatu dikarenakan ras senasib atau setia kawan. 20. Bupati memimpin kabupaten. 21. Makassar adalah ibu kota dari provinsi Sulawesi Selatan. 22. Ibu Kota dari Naggroe Aceh Darussalam adalah Banda Aceh 23. Dua contoh pahlawan yang bergerak dalam bidang organisasi adalah

Organisasi Pergerakan Zaman Penjajahan Belanda

Organisasi/Gerakan Dibentuk Tempat Tokoh

Budi Utomo 20 Mei 1908

Dr. Wahidin Sudirohusodo, dr. Sutomo

Sarekat Dagang Islam Tahun 1911

Surakarta

(Jawa

Tengah) Haji Samanhudi

Sarekat Islam Tahun 1912

Surabaya

(Jawa Timur) H. Oemar Said (H.O.S) Cokroaminoto

pemerintahan provinsi -gubernur/wakil gubernur

pemerintahan kabupaten/kota -bupati/wakil bupati

pemerintahan kecamatan -camat

pemerintahan kelurahan -lurah

pemerintahan desa -kepala desa

Pemangku Republik Indonesia

Sejak 11 Februari 1950

Perisai Di bagian tengah Garuda, melambangkan Pancasila, ideologi nasional Indonesia

Penopang Garuda (penopang tunggal)

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Elemen Jumlah bulu Garudamelambangkan tanggal 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan Republik Indonesia

Penggunaan - Lambang Negara (contoh pada Paspor Indonesia dan dokumen resmi kenegaraan) - sebagai lambang kenegaraan dan ideologi nasional - penggunaan resmi kenegaraan lainnya

Muhammadiyah

18 November

1912 Yogyakarta K.H. Ahmad dahlan

Indische Partij

25 Desember

1912

Bandung

(Jawa Barat)

Tiga serangkai (E.F.E. Douwes dekker/Dr.

Danudirja Setiabudi, Raden Mas Suwardi

Suryaningrat/Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto

Mangunkusumo)

Indische Vereeniging Oktober 1908 Belanda Noto Suroto

Perhimpunan Indonesia

(PI) Tahun 1925

Drs. Mohammad Hatta, Mr. Ahmad Subardjo,

Sukiman, Ali Sastroamijoyo, Sunaryo,

Sartono, Iwa Kusumasumantri

Pemuda Indonesia

20 Februari

1927

Bandung

(Jawa Barat) Sartono, Sunaryo, Sutan Syahrir, Suwiryo

Partai Nasional

Indonesia (PNI) 4 Juli 1927

Bandung

(Jawa Barat) Ir. Sukarno

Partai Indonesia

(Partindo) 30 April 1931

Mr. Sartono, Ir. Sukarno

Pendidikan Nasional

Indonesia (PNI Baru) Tahun 1931

Drs. Mohammad Hatta, Sutan Syahrir

Taman Siswa 3 Juli 1922 Yogyakarta

R.M. Suwardi Suryaningrat/Ki Hajar

Dewantara

Partai Indonesia Raya

(Parindra) Tahun 1935

Surabaya

(Jawa Timur) Sutomo

Gerakan Rakyat

Indonesia (Gerindo) 24 Mei 1937 Jakarta

Dr. Adnan Kapau Gani, Mr. Sartono, Mr.

Wilopo, Mr. Mohammad Husni Thamri, Amir

Syarifuddin

Gabungan Politik

Indonesia (GAPI) Tahun 1939 Jakarta Sutarjo Kartohadikusumo

Trikoro Dharmo 7 Maret 1915

Perhimpunan Pelajar-

Pelajar Indonesia

(PPPI) Tahun 1926

Kongres Pemuda I

30 April – 2

Mei 1926 Jakarta

Muhammad Tabrani, Sumarto, Muhammad

Yamin, bahder Djohan, Pinintoan

Kongres Pemuda II

27, 28

Oktober 1928 Jakarta

Sugondo Joyopuspito, Joko Marsaid,

Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin

Kongres Perempuan

Indonesia I

22-25

Desember

1928 Yogyakarta

Partai Perempuan

Indonesia (PPI) Tahun 1928

Partai Perhimpunan Tahun 1929

Istri Indonesia (PPII)

Organisasi Pergerakan Zaman Penjajahan Jepang

Organisasi/Gera

kan Dibentuk Tokoh Tujuan

Gerakan Tiga A

29 April

1942 Mr. Syamsudin

Menggerakkan rakyat Indonesia untuk

mendukung Jepang melawan sekutu.

Semboyan Gerakan Tiga A:

- Nippon Pemimpin asia

- Nippon Pelindung Asia

- Nippon Cahaya Asia

PUTERA (Pusat

Tenaga Rakyat) 9 Maret 1943

Empat serangkai (drs.

Mohammad Hatta, Ki

Hajar Dewantara, Ir.

Sukarno, K.H. Mas

Mansyur

Mengerahkan tenaga rakyat Indonesia

guna membantu Jepang berperang

melawan Sekutu.

Jawa

Hokokai/Himpuna

n Kebaktian Jawa

8 Januari

1944

Orang-orang Jepang,

Ir. Sukarno, Hasyim

Ashari

Menarik simpati rakyat dengan

memanfaatkan para tokoh Indonesia.

Anggota:

- Fujinkai/Barisan Wanita

- Keimin Bunka Syidoso/Pusat

Kebudayaan

- Izi Hokokai/himpunan

kebaktian para dokter

- Kyoiku Hokokai/himpunan

kebaktian para pendidik

- Himpunan kebaktian

perpustakaan

Cuo Sangi

In/Badan

Pertimbangan

Pusat

5 September

1943 Ir. Sukarno

- Mengajukan usul kepada

pemerintah jepang

- Menjawab pertanyaan

pemerintah Jepang mengenai masalah

politik

- Memberi saran pemerintah

Jepang mengenai tindakan yang perlu

dilakukan

Masyumi

K.H. Mas Mansyur, Untuk memikat golongan Islam

K.H. Hasyim Asyari

Heiho/Pembantu

Prajurit

Memanfaatkan pemuda

Indonesiamenjadi prajurit jepang

PETA/Pembela

Tanah Air

3 Oktober

1943 Gatot mangkupraja

Memberi latihan militer pemuda

Indonesia untuk membantu tentara

Jepang menghadapi serangan Sekutu

Gerakan Perlawanan Terhadap Jepang

Organisasi/Gerakan Terjadinya Tempat Tokoh

Perlawanan Rakyat

Aceh Tahun 1942

Cot Plieng

(Aceh) Tengku Abdul Jalil

Perlawanan Rakyat

Singaparna Februari 1944

Singaparna

(Jawa Barat) K.H. Zaenal Mustafa

Perlawanan Peta di

Blitar

14 Februari

1945

Blitar (Jawa

Timur) Syodanco Supriyadi

24. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 October, 1928. 25. Inti dari ikrar Sumpah pemuda adalah para pemuda dari berbagai wilayah di tanah air

mengikrarkan dirinya untuk berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia.

26. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. 27. Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. 28. Kita harus waspada budaya-budaya yang dating dari luar negeri. Jika budaya tersebut tidak sesuai

dengan nilai-nilai bangsa maka sikap kita yang baik adalah menolaknya, tidak mengikutinya. 29. Menjadaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah kewajiban yang

harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia 30. Jika terjadi pertengkaran di lingkungan sekolan maka sikapmu adalah sebaiknya membela yang

benar / tidak memihak. 31. Proklamator Indonesia adalah Ir Soekarno/Mohammad Hatta. 32. Senjata yang paling ampun untukmmengusir penjajah adalah bersatu, sikap solider dan gotong

royong. 33. Ibu kota dari provinsi Bali adalah Denpasar, 34. Ibu kota dari provinsi Riau adalah Pekanbaru 35. Pontianak adalah ibu kota dari provinsi Kalimantan Barat 36. Ibu Kota dari provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kupang. 37. Ibu kota da provisni Maluku Utara adalah Ternate 38. Puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah terjadi pada tangga 17 Augustus 1945 39. Empat cara menjaga keutuhan NKRI adalah

40. Empat manfaat yang diperoleh jika dapat menjaga persatuan dan kesatuan adalah

1. Menghargai perbedaan

•Tidak sepantasnya mengembangkan dan menumbuhkan sikap mencemooh dan melecehkan teman yang berbeda

•Setiap suku bangsa, bahasa, dan budaya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing

•Dengan menghargai perbedaan, berarti kita berupaya menjaga keutuhan NKRI

2. Bangga dengan produk dalam negeri

•Sikap yang paling bijaksana adalah mengahrgai setiap karya bangsa sendiri

3. Mewaspadai budaya asing

•Informasi-informasi yang datang dari luar tetap kita butuhkan, hanya saja kita harus waspada terhadap informasi-informasi itu

•jika menemukan informasi-informasi yang bertantangan dengan budaya dan nila-nilai bangsa sikap yang paling baik adalah menghindarnya.

4. Menumbuhkan budaya belajar dan bekerja keras

•Suatu bangsa menjadi besar karena bangsa itu mau belajar dan bekerja keras.

•Bahkan belajar dan bekerja keras dijadikan sebagai kehormatan bangsa

•Jepang, Jerman dll. contoh negara yang sudah terbiasa belajar and bekerja keras dan menjadi negara besar dan kuat di dunia

•Bangsa Indonesia harus mencontoh budaya negara yang bekerja keras dan belajar keras, agar tidak tertinggal dari bangsa lain. 5. Mengembangkan rasa dan sikap solider.

•Solider adalah mempunyai atau memperhatikan perasaan bersatu dikarenakan rssssa senasib atau setia kawan.

•Rasa senasib dijajah dan setia terhadap proklamasi hendaknya dijadikan sebagai alat penyadara untuk memperkuat negara Republik Indonesia.

•pembangunan termasuk pembuatan jalan, pasar, sekolah dll

•pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat

•Pemerintahan berusaha untuk melaksanakan pembangunan tanpa khawatir ada yang merusaknya.

Pembangunan dapat diselenggarakan dalam suasana

damai.

•masing-masing wilayah di Indonesia menghasilkan beragam sumber daya alam

•sumber hayati itu bukan untuk daerahya masing-masing tetapi saling berbagi

•berbagi kekayaan alam, berarti berbagi kesejateraan untuk masyarakat Indonesia

•wilayah yang kaya memberikan sumber dana bagi daerah yang miskin agar tercapai kesejahteraan untuk seluruh NKRI

Setiap daerah dapat saling berbagi.

•NKRI tidak mengenal kasih

•wilayah yang makmur tidak boleh diperhatikan dan diuntungkan oelh pemerintah pusat

•semua daerah diperlakukan sama

•daerah yang sedikit tertinggal dipacu oelh pemeritnahan pusat agar sejajar dengan yang lain

•pembangunan yang berhasil diwudjudkan harus dirasakan dirasakan daerah yang tertinggal juga.

Hasil pembangunan

dirasakan bersama.

Organisasi-organisasi pemuda

Jong Java, Jong

Ambon, Jong

Celebes Jong Batak,

Jong Sumatranen

Bond,

Jong Islamieten

Bond

sekar Rukun,

PPPI

Ternate

BAB 2 : Peraturan Perundang-undangan

2. Sumber hukum nasional Negara Indonesia adalah Pancasila

3. Peraturan perundang-undangan tertinggi adalah UUD 1945. Semua aturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

4. Peraturan perundang-undangan di Indonesia bermacam-macam bentuknya. Peraturan perundang-undangan itu disusun menurut tata urutan perundang-undangan yang paling tinggi hingga paling rendah tingkatanya.

Negara Indonesia adalah Negara hukum

• Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 :

Artinya: setiap orang harus tunduk dan taat pada hukum dan peraturan yang berlaku

• untuk mewudjudkan maka perlu adanya aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga dapat trcipta ketertiban, keteraturan dan ketentraman.

1. Undang-undang Dasar

Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945)

2. a. Undang-Undang (UU)

b. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (Perpu)

3. Peraturan Pemerintahan

(PP)

4. Peraturan Presiden (Perpres)

5. Peraturan Daerah (Perda)

• disusun dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945

• telah mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang dilakukan oleh MPR

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945)

tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

Peraturan perundang-undangan tingkat pusat dibuat oleh

lembaga-lembaga negara dan pemerintah tingkat pusat

Pemerintahan pusat membuat peraturan yang bersifat nasional

artinya: peraturan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan warga negara Indonesia

Secara umum beragam peraturan tersebut dibuat oleh dua lembaga yaitu:

pemerintahan daerah pemerintahan daerah

yang dimaksud dengan lembaga-lemabga negara adalah

• a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

• b. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

• c. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

• d. MA (Mahkamah Agung)

• e. BPK (Balai Pemeriksa Keuangan)

• f. MK (Mahkamah Konstitusi)

yang dimaskud dengan pemerintah adalah

• a. Presiden

• b. Wakil Presiden

• c. Para menteri

Kepala Daerah dan DPRD membuat peraturan yang berlaku untuk seluruh wilayah daerah dan penduduk daerah tersebut = Peraturan Daerah

Peraturan Daerah meliputi

• a. Peraturan daerah provinsi - dibuat oleh gubernur dan DPRD tingkat I

• b. Peraturan daerah kabupaten/kota - dibuat oleh bupati /walikota dan DPRD tingkat II

• c. Peraturan desa atau yang setingkat -dibuat oleh badan perwakilan desa bersama dengan kepala desa

Saat ini masih banyak warga negara yang melanggar peraturan

• a. Merokok di kawasan dilarang merokok

•b. Menyeberang tidak di jembatan penyebrangan atau zebra cross

• c. Banyak yang tidak membayar pajak

•d. Membuang sampah tidak pada tempatnya

•e. Mencorat-coret, mengotori dan merusak rambu-rambu lalu lintas, tempat ibadah, halte bus dll.

BAB 2 : Peraturan Perundang-undangan

Contoh perundang -undangan adalah

• a. Peraturan tentang larangan merokok

• b. Peraturan tentang lalu lintas

• c. Peraturan tentang korupsi

• d. Peraturan tentang pajak

• e. Peraturan tentang kebersihan

• f. Peraturan tentang keindahan

Dalam melaksanakan peraturan diperlakukan kesadaran dari diri masing-masing dan kerja sama antar warga da pihak pemerintah agar peraturan dapat

berjalan dengan baik.

• Warga dapat berperan serta dengan cara memberikan laporan pelanggaran kepada penegak hukum

Co

nto

h u

sah

a -

usa

ha

yan

g d

apat

d

ilaku

kan

ole

h

seo

ran

g p

elaj

ar

dal

am r

angk

a m

end

uku

ng

per

atu

ran

dae

rah

: a. Menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya

b. Tidak merusak tanaman dan mengotori taman yang ada di rumah, jalan atau sekolah

c. Tidak membuat gaduh atau keributan yang dapat menganggu orang lain

d. Mematuhi peraturan lalu lintas

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk

kepentingan bersama dan wajib ditaati oleh

semua warga tanpa memandang kedudukan

dan jabatan.

Bila peraturan dilanggar wajib dikenai

hukuman.

dihukum di sekolah

bisa celaka di jalan

Untuk mengatur masyarakat, pemerintahan mengalurakan berbagai macam pertauran negara yang disebut perundang-undang

Segala bidang kehidupan negara, termasuk penyelenggaraan negara, diatur berdasarkan aturan hukum.

A. Memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

Kata "perundang-undangan " dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)berarti

•yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang- undang

Kata "undang-undang" berarti

•ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang :

•1. dibuat oleh pemerintah 2. disahkan oleh parlemen (MPR/DPR) 3. ditandatangani kepala negara dan mempunyai kekuatan yang mengikat

1. dibuat oleh pemerintah

2. disahkan oleh parlemen

(MPR/DPR)

3. ditandatangani kepala negara

4. mempunyai kekuatan yang

mengikat

undang-undang

Sejak bangun tidur , pergi sekolah, hingga menjelang tidur kita terikat pada aturan

contoh

1. Mengapa ada peraturan perundang-undangan?

aturan bila dilanggar bisa membahayakan diri sendiri

atau mengganggu orang lain

1. Bagaimana jika manusia hidup tanpa aturan?

mengenakan seragam yang

ditentukan

mematuhi rambu lalu

lintas

berusaha sampai di sekolah

sebelum bel masuk

berbunyi

Aturan itu ada untuk kebaikan kita sendiri!!!

Demikian halnya untuk negara dan pemerintahan

• Untuk mengatur masyarakat, pemerintahan ,mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut perundang-undangan

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945: menyebutkan Indonesia adalah negara hukum

• maksudnya: segala bidang kehidupan negara , termasuk penyelenggaraan negara diatur berdasarkan aturan hukum dan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku

das

ar

semua peraturan undang-undang harus berdasarkakn undang-undang dasar

dem

ikia

n

semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dikeluarkan harus berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945

UU

bentuk dan tata urutan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 1

menurut UU no 10 Tahun 20014 Pasal 7 Ayat 1 tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

2. a. Undang-Undang (UU)

b. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (Perpu)

3. Peraturan Pemerintaha

n (PP)

4. Peraturan Presiden (Perpres)

5. Peraturan Derah (Perda)

c. Yang berhak mengamendemen (mengubah) dan mengesahkan UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

b. di Indonesia, UUD 1945 adalah hukum dasar bagi peraturan perundang-undangan

a. Undang-Undang dasar (UU) adalah peraturan tertinggi dalam suatu negara

UUD menjadi hukum dasar (basic norm) bagi peraturan perundang- udangan lain .

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

2. Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (Perpu)

a. Undang-Undang (UU)

• peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama presiden untuk menjalankan UUD 1945 beserta perubahannya

• UU dibentuk melalui persetujuan bersama pemerintah dan DPR

• sebelum disahkan UU disebut RUU

• RUU diajukan oelh anggota DPR atau diusulkan oleh pemerintah (presiden dan menteri)

• dijelaskan dalam Pasal 5 dan 20 UUD 1945

b. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (Perpu)

• Perpu adalah peraturan setingkat UU yang dibuat pemerintah dalam keadaan darurat sehingga tidak cukup waktu untuk menyusun UU

• jadi: Perpu adalah peraturan yang dibuat pemerintahahn tetapi memiliki kewenangan seperti UU

• meskipun dibuat oleh pemerintah, Perpu harus diajukan kepada DPR pada masa sidang berikutnya

• Apabila disetujui Perpu tersebut berubah menjadi UU, apabila ditolak Perpu akan dicabut atau dibatalkan

3. Peraturan Pemerintahan (PP)

•Peraturan Pemerintahan (PP) adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat untuk melaksanakan suatu UU.

•PP dibuat oleh pemerintah tanpa kerja sama dengan DPR

Jenis Peraturan Perundang-undangan

Yang Membuat Yang Mengesahkan Wilayah Berlakunya

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

PPKI (18 Agustus 1945) Seluruh Indonesia

2.a.Undang-Undang (UU) b. Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang (Perpu)

DPR + Presiden Pemerintahan pusat

MPR DPR

Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia

4. Peraturan Presiden (Perpres)

• Peraturan presiden (perpres) merupakan sebuah peraturan yang disahkan oleh presiden.

• Perpres ditetapkan oleh presiden.

• Perpres berfungsi untuk menjabarkan atau mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang.

5. Peraturan Daerah (Perda)

• Peraturan daerah (perda) adalah semua peraturan yang dibuat pemerintahan daerah setempat

• sebelum disahkan , perda disebut raperda (rancangan peraturan daerah)

• Perda berfungsi untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajtnya.

• Perda juga berfungsi untuk menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan

• Perda berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan

Perda dibagi tiga tingkatan

1. Perda Provinsi

•dibuat oleh DPRD 1 bersama Gubernur

•berlaku di tingkat provinsi sampai tingkat desa

2. Perda kabupaten/kota

•dibuat oleh DPRD II bersama bupati/walikota

•hanya berlaku dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa

3. Peraturan desa atau setingkat

•dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa/atau setingkat

•hanya berlaku di desa bersangkutan

3. Peraturan Pemerintahan (PP)

Pemerintahan pusat presiden Seluruh Indonesia

4. Peraturan Presiden (Perpres)

Pemerintahan pusat presiden Seluruh Indonesia

5. Peraturan Derah (Perda)

DPRD 1 + gubernbur DPRD II + bupati/walikota Badan Permusyawaratan Desa

DPRD I Daerah DPRD II Kepala Desa

Seluruh wilayah provinsi, seluruh wilayah kabupaten/kota, Seluruh desa yang berd sangkutan

dengan adanya otonomi daerah , pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri

termasuk membuat perundang-undangan

Pertaturan perundang-undangan terdapat di tingkat pusat dan daerah karena:

pemerintahan Indonesia menerapkan sistem desentralisasi atau otonomi daerah

Pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah

perbedaan antara peraturan perundang-undangan tingkat

pusat dan daerah terletak pada wilayah berlakunya

peraturan itu.

peraturan perundang-

undangan tingkat daerah

peraturan perundang-

undangan tingkat pusat

nasional

provinsi, kabupaten/kota, desa

1. Bisa disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan manusia,

terutama penyandang cacat.

Perda tentang Perlindungan Kesejahteraan Penyandang Cacat telah ditetapkan mnejadi

Perda Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2006 pada bulan Oktober 2006.

2. Pentingnya perda tentang kesejahteraan social penyandang cacat tersebut adalah

a. Untuk melindungi para penyandang cacat

b. Menciptakan kenyamanan bagi masyarakat pada umunya

3. Bisa disimpulkan, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat

pusat dan daerah adalah menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur.

Contoh Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat dan Daerah

Peraturan di tingkat pusat Isi dari UU Hukuman

1. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korpusi

Undang-undang ini dibentuk untuk memberantas tindakan pidana korupsi yang merugikan Negara.

Pelaku korupsi terancam hukuman 4 sampai 20 tahun penjara atau seumur hidup dan denda Rp. 200 juta

2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

UU ini memberikan pedoman hukum dalam menanggulangi bencana yang terjadi di tanah air. Berdasarkan UU ini bencana dibagi 3: bencana alam, bencana bukan alam, bencana sosial

3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan pemerintah ini dibuat untukmmelaksanakan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang visi dan misis pendidikan nasional . PP ini menjabarkan visi dan misi pendidikan nasional, reformasi pendidikan, serta muatan standar nasional pendidikan

Peraturan Daerah a. Perda Provinsi Sumatera Barat

No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pemerintahan Nagari

Dibuat untuk member peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk Menyesuaikan bentuk dan susunan pemerintahan desa berdasarkan asal-

usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Larangan Merokok

Dibuat antara lain agar masyarakat berperilaku hidup sehat, mewudjudkan kualitas udara yang sehat dan bebas asap rokok, serta menurunkan angka kematian akibat asap rokok.

Apabila pemilik/penanggung jawab kawasan dilarang merokok terbukti membiarkan orang merokok di kawasan tersebut, mereka dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan atau usaha dan pencabutan izin usaha

c. Peraturan Desa Cipayung No. 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Rekomendasi, dan Instruksi Kepala Desa

Peraturan ini bermanfaat untuk mmebrikan panduan bagi pemerintahan desa (kepala desa beserta jajarannya) dalam membuat peraturan. Perda ini juga memberikan rambu-rambu dalam menyusun peraturan di desa tersebut.

2. Mari mematuhi hukum

•Bila melanggar hukum kita bisa dikenai hukuman/sanksi

Untuk mematuhi atruan tidak perlu merasakan sanksi atau hukuman.

Sebagai warga negara yang baik sepatutnya kamu mematuhi peraturan yang berlaku di mana pun.

•misalnya mematuhi tata tertib sekolah, patuh pada aturan di rumah, mematuhi rambu-rambu lalu lintas

d. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Kota Bandung

Perda ini dibuat untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota Bandung. Dalam perda ini disebutkan setiap orang, badan hukum, atau perkumpulan di Kota Bandung wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan, serta dilarang membuang sampah sembarangan

Sanksi bagi yang melanggar adalah sebesar Rp. 5 juta.