Pengantar. Materi ini merupakan bahan kuliah tamu pada Program Magister Kajian Kependudukan dan

Ketenagakerjaan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2001 di Gedung A,

Lantai 3 Ruang B, Lembaga Demografi, FEUI Kampus UI Depok. dalam mata kuliah Pendudukan dan Pembangunan.

Ciri-ciri sosial dan kondisi masyarakat Baduy menjadi topik bahasan yang dimaksudkan untuk memberikan

informasi tentang data kualitatif yang dihimpun dan kemudian disajikan untuk kepentingan penanganan suatu

masalah. Ciri-ciri sosial dalam konteks ini dititikberatkan pada struktur ruang kewilayahan dan struktur sosial yang

terbentuk untuk kelangsungan warga masyarakat dan kebudayaannya.

Uraian dalam tulisan ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama memberikan gambaran umum tentang

lokasi dan kependudukan, kemudian struktur ruang dan struktur sosial serta terakhir adalah kondisi masyarakat

Baduy dalam konteks kekinian. Tentu dalam uraian ini tidak diarahkan untuk memberikan penilaian atau

interpretasi terhadap suatu masalah yang tampak melainkan membiarkan sesuatu gejala itu wujud.

Desa Kanekes

Desa Kanekes adalah salah satu desa di Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Propinsi Banten, seluas 5.101,85

hektar, sebagian besar tanahnya merupakan dataran tinggi yang bergunung dengan lembah-lembah yang

merupakan daerah aliran sungai dan hulu-hulu sungai yang mengalir ke sebelah utara. Bagian tengah dan selatan

desa merupakan hutan lindung atau Orang Baduy sering menyebutnya hutan tutupan.

Pada tahun 1888 Orang Baduy berjumlah 291 orang yang tinggal di 10 kampung, sedangkan tahun 1899

meningkat menjadi 1.407 orang yang tinggal di 26 kampung (Jacobs, Meijer, 1891; Pennings,1902), tahun 1908

berjumlah 1.547 orang (Tricht, 1929), kemudian tahun 1966 meningkat lagi menjadi 3.935 orang. Tahun 1971

berjumlah 4.078 orang, tahun 1983 penduduk Desa Kanekes menjadi 4.574 orang, tahun 1995berjumlah 5.672

orang dan tahun 1999 berjumlah 7.041 orang.

Hal itu berarti, telah terjadi peningkatan penduduk hampir 20 kali lipat. Keadaan ini menuntut penyediaan lahan

untuk permukiman semakin bertambah, dari pelbagai catatan dapat diketahui pertambahan kampung, yaitu tahun

1891, masih terdiri atas 9 kampung (3 tangtu, 1 panamping, 5 dangka), 38 tahun kemudian, tepatnya tahun 1929,

berjumlah menjadi 17 kampung (3:7:7), tahun 1952 bertambah menjadi 31 kampung (3:21:7), pada tahun 1975

menjadi 36 kampung (3:30:3), tahun 1986 terjadi penambahan menjadi 43 kampung (3:37:3), tahun 1996 menjadi

53 kampung (3:47:3), dan tahun 2000 tercatat menjadi 56 kampung (3:50:3).

Pertambahan jumlah kampung di Desa kanekes itu menunjukkan lahan garapan mereka semakin didesak oleh

keperluan lahan untuk penyediaan permukiman. Padahal dalam strategi mereka untuk mengatasi keadaan serupa

itu dikenal suatu cara penyediaan lahan permukiman (kampung) yang boleh berada di luar wilayah Desa Kanekes,

sehingga lahan garapan berhuma mereka tidak berkurang. Strategi penyediaan permukiman seperti itu, dikenal

dalam tatanan kehidupan mereka sebagai kampung dangka yang menurut catatan justru jumlah dangka pada

masa kini semakin berkurang. Hal itu, akibat pada masa-masa terakhir ini dangka ditarik kembali ke wilayah Desa

Kanekes atas suatu soal yang dihadapi mereka dengan penduduk sekitarnya.

Akibat yang paling parah bagi Desa Kanekes, penduduk dan lahan untuk permukiman menjadi semakin bertambah.

Tentunya, keadaan itu pun mengakibatkan dalam sistem perladangan mereka yang dikenal sebagai slash and burn

lajunya semakin dipercepat yang menimbulkan tingkat kesuburan tanah semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Sebutan dan asal Orang Baduy, Orang Baduy hanya mengenal bahasa lisan. Oleh karena itu, asal-usul mereka

dicatat dalam ingatan dari generasi ke generasi dalam cerita tentang karuhun mereka. Bagi Orang Baduy, yang

melihat tentang catatan waktu ialah segala peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya, proses waktu merupakan

perjalanan riwayat dunia yang setara dengan keadaan alam semesta. Demikian juga halnya mengenai asal dan

sebutan Orang Baduy sebaiknya dilihat dari segi apakah anggapan mereka tentang dirinya sendiri, yaitu berbagai

kaitan karuhun dengan alam semesta menurut perputaran waktu dan masa yang menempatkan mereka pada

posisinya tertentu seperti digariskan pada awal eksistensinya.

 Sebutan terhadap orang Baduy dapat dibagi pada dua jenis, yaitu sebutan yang diberikan oleh orang luar

masyarakatnya dan mereka menyebut dirinya sendiri. Sebutan mana yang lebih dikenal akan tergantung pula pada

kekerapan istilah itu menurut kebiasaan dan keinginan para pemakai istilah. Dalam menelaah penggunaan sebutan

untuk orang Baduy, adalah menarik ditinjau bagaimana sebutan itu digunakan dalam jangka waktu yang panjang

selama beberapa ratus tahun. Dengan demikian, nama Baduy kini seperti telah digunakan sebagai sebutan untuk

kelompok masyarakat yang tinggal di Desa Kanekes, tampaknya bermula setelah agama Islam masuk ke wilayah

Banten utara pada Abad ke-16.

Kegalauan sebutan terhadap penduduk Kanekes baik oleh warga masyarakat bukan Baduy maupun penulis-penulis

asing pada permulaan Abad ke-18 dan Abad ke-19 memperlihatkan perkiraan yang mempertimbangkan semua

aspek dan mencoba mencari jawabannya, termasuk aspek linguistik (misalnya, Jacobs dan Meijer, 1891; Pennings,

1902). Pembakuan sebutan Badawi, Badoeien, Badoei dan Bedoeis oleh orang-orang Belanda seringkali ditunjang

pula oleh laporan-laporan resmi para pejabat pemerintahan kolonial. Karena itu, ada pula kemungkinan bahwa kata

Badoeis, Bedoeis dikaitkan dengan kata badwi kelompok masyarakat Arab yang hidup secara nomaden di gurun

pasir. Selain kata itu kadangkala dikaitkan dengan kata Buddha, buda yang berarti tidak beragama Islam.

Pleyte (1909), memberikan alasan tentang sebutan Baduy itu dikaitkan dengan unsur kebudayaan mereka sendiri.

Ia mengemukakan bahwa kata Baduy tidak ada konotasi sebagai kata hinaan dan juga tidak ada kaitannya dengan

kata Badwi, tetapi semata-mata nama Baduy yang berasal dari kata Cibaduy, nama sungai di sebelah utara Desa

Kanekes. Itu artinya, untuk menyebut diri sendiri memang merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Sunda

menyebut nama kampung atau tempat bermukim, tempat dilahirkan atau tempat yang dapat memberikan arti

penting dalam kehidupannya. Sehubungan dengan itu, tidaklah mengherankan apabila sebutan urang Kanekes

dipakai pula oleh mereka, sebagai sebutan yang menekankan hakekat dan nilai budayanya.

Selain, sebutan untuk orang Baduy yang merupakan masalah oleh semua penulis, masalah asal juga menjadi

bahan kajian yang tidak hentinya-hentinya (Jacobs dan Meijer, 1891; van Trich, 1929; Geisi, 1952). Bahkan penulis-

penulis setelah kemerdekaan Indonesia seringkali mengaitkan asal-usul mereka dengan keruntuhan kerajaan

Sunda-Hindu terakhir di Jawa Barat, yaitu kerajaan Pajajaran pada Abad ke-15 (misalnya, Djunaedi dkk., 1985; dan

Danasasmita, 1986).

Orang Baduy menurut pandangan yang dikemukakan penulis itu, adalah keturunan dari pelarian keraton Pajajaran

yang melarikan diri ke sebelah selatan Banten dan terdesak oleh serangan Sultan Hasanuddin yang menyebarkan

agama Islam di kawasan itu. Dari penulis asing tampaknya ada kecenderungan persamaan pandangan dalam hal

asal orang Baduy, mereka beranggapan bahwa asal orang Baduy bukan dari Banten utara ataupun pelarian dari

kerajaan Pajajaran tetapi mereka adalah orang-orang setempat yang sudah berada di sana sejak lama sebelum

pengaruh Islam tiba dan mengubah kepercayaan setempat.

Kampung dan Ikatan Kerabat

Untuk melihat kekerabatan orang Baduy, lokasi tempat tinggal mereka dianggap penting. Lokasi permukiman itu

menentukan pada kedudukan mana terletak seseorang sebagai keturunan para Batara. Selain itu, dapat pula

dipahami berbagai sistem sosial lainnya seperti perkawinan, pola tempat tinggal sesudah kawin, penempatan

rumah di kampung yang dapat memberikan gambaran tentang kekerabatan dan kedudukannya dalam masyarakat.

Hubungan antara sistem kekerabatan dan lokasi kampung dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: pertama tentang

kampung tangtu; kedua, kampung panamping; dan ketiga pajaroan. Tentang hal itu, ekpresi orang Baduy

menyatakan bahwa seluruh wilayah Desa Kanekes adalah tangtu teulu jaro tujuh. Artinya, bahwa wilayah Kanekes

seluruh penduduknya merupakan satu kerabat yang berasal dari satu nenek moyang, kalau pun ada perbedaan

terletak pada tua dan muda dari sisi generasi.

Dalam kekerabatan orang Baduy, Cikeusik dianggap yang tertua, Cikertawana yang menengah dan Cibeo yang

termuda. Oleh karena itu, Puun Cikeusik lah yang mengurus kunjungan tahunan ke Sasaka Domas tempat yang

disucikan oleh orang Baduy. Kerabat yang lebih muda cukup dengan mengikuti yang tertua. Demikian juga halnya

dengan pembagian kombala, berupa tanah putih dan lumut yang dibawa dari tempat itu, mengikuti ketentuan

kerabat tua dan muda.

Namun demikian, untuk memudahkan pembahasan kekerabatan, istilah kekerabatan atau kinship dalam tulisan ini

mengacu pada sejumlah status (posisi atau kedudukan sosial), dan saling hubungan antarstatus sesuai dengan

prinsip-prinsip budaya yang berlaku terutama digunakan untuk: (1) menarik garis pemisah antara kaum-kerabat

(kin) dan bukan kaum-kerabat (non-kin); (2) menentukan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain

secara tepat; (3) mengukur jauh/dekatnya hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain; dan (4)

menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap seseorang yang lain sesuai dengan aturan-aturan

kekerabatan yang disepakati bersama.

Prinsip kekerabatan tersebut, dalam konteks Orang Baduy sebagaimana ditunjukkan oleh N.J.C. Geise (1952) dalam

disertasinya yang berjudul Badujs en Moslims in Lebak Parahiang, Zuid Banten, mengungkapkan bahwa

kekerabatan Orang Baduy tidak menyimpang dari model klasik yang dibuat oleh van Wouden (1935), untuk

beberapa masyarakat Indonesia Timur. Menurutnya, ada beberapa perubahan yang terjadi disebabkan isolasi yang

dilakukan Orang Baduy sendiri. Model van Wouden itu berdasarkan perkawinan asimetris (asymetric connumbium),

dan garis keturunan (double descent) serta suatu preferensi untuk perkawinan antarsepupu (cross-cousins

marriage) dengan kedudukan yang utama untuk saudara laki-laki dari pihak ibu.

Temuan Geise tentang sistem kekerabatan Orang Baduy yang sebagaimana model Van Wouden itu dibantah oleh

Berthe, sebab ia menganggap bahwa model klasik yang diajukan itu hampir tidak bisa dipakai untuk menelaah

kekerabatan Orang Baduy. Kalau bisa dipakai pun, seharusnya akan diperoleh sesuatu istilah untuk saudara laki-

laki dari pihak ibu di dalam terminologi kekerabatan Orang Baduy. Dalam kenyataannya Geise tidak menyebutkan

istilah itu. Namun begitu, Berthe berdasarkan kekerabatan Orang Baduy mengidentifikasi atas sesuatu sifat yang

khas Orang Sunda, yaitu perlawanan (oposisi) antara kakak dan adik.

Dari perlawanan itu ada kecenderungan yang dianggap paling baik bagi perkawinan anak laki-laki yang pertama

(kakak) dari suatu garis keturunan dengan anak perempuan yang terakhir (adik) dari garis keturunan yang lain.

Kemudian hal yang dianggap penting dalam kaitan dengan ketentuan itu adalah adik tidak boleh melangsungkan

perkawinan sebelum kakaknya melangsungkan perkawinan (ngarunghal). Dalam prakteknya pada Orang Baduy

tidak terdapat perbedaan antara sepupu persamaan (paralel-cousins) dan antarsepupu (cross-cousins)

(Garna,1987), sehingga ada kecenderungan dalam perkawinan itu terjadi dalam keluarga yang paling dekat, yang

menurut Berthe (2000) dapat terjadi sampai dengan sepupu tingkat keempat. Atau, istilah Orang Baduy menyebut

dengan baraya.

Dalam kaitan itu, Garna (1988), melihat bahwa antara dangka dan tangtu adalah seperti rangka dengan isi yang

pasti, yaitu tangtu merupakan nenek moyang atau karukun yang dengan istilah lain sebagai pusat dan dangka

sebaga isi dari seluruh keturunannya. Dangka adalah tempat tinggal bagi warga tangtu yang untuk sementara

waktu tinggal di sana karena melanggar adat sebagaimana ditentukan oleh nenek moyang. Untuk sementara

sampai dosanya dianggap lebur, orang tangtu yang tinggal di dangka sebenarnya masih satu keluarga dengan

warga kampung tangtu yang mengirimkan mereka ke sana. Jika mereka yang di dangka itu tidak dapat atau tidak

mau kembali ke tangtu, maka mereka tetap merupakan kerabat dekat. Dari istilah warga dangka mereka itu

disebut kaum dangka, dan sebutan tersebut menunjukkan bahwa mereka masih segolongan atau sekerabat

dengan warga tangtu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa warga kampung tangtu berkerabat dekat dengan 3 kampung. Tangtu

Cikeusik berkerabat dekat dengan warga dangka Cibengkung, Kompol dan Kamancing, sedangkan Tangtu Cibeo

berkerabat dengan dangka Cihandam, dan tangtu Cikertawana berkerabat dekat dengan dangka Cilenggor,

Nungkulan dan Panyaweuyan. Ikatan kerabat yang dekat itu berlaku pula terhadap warga yang tinggal di kampung-

kampung Baduy-luar atau mereka menyebut panamping yang warganya disebut kaum daleum. Warga kampung

tangtu Cikeusik berhubungan kerabat yang erat dengan warga kampung Pamoean dan Cipiit, tangtu Cibeo dengan

kampung Gajeboh, Kaduketer, dan kampung Cihulu, sedangkan warga tangtu Cikertawana berkerabat dekat

dengan warga kampung Cikopeng.

Dalam perkembangannya kampung-kampung kaum daleum kini semakin bertambah, dengan jumlahnya menjadi

12 buah kampung pada tahun 1986. Pengembangan dari kampung induk merupakan pengembangan kerabat kaum

daleum dari kampung induknya, sehingga dengan sendirinya mereka pun terkait pula dengan kampung asalnya di

tangtu.

Kelompok Asal Keturunan

Orang Baduy mengelompok menurut asal keturunan tangtu, yaitu keluarga luas yang tinggal dalam satu kampung.

Ada 3 kelompok kekerabatan dalam kesatuan orang tangtu, yaitu tangtu Cikeusik, tangtu Cikertawana dan tangtu

Cibeo. Adapun hirarki kekerabatan itu sesuai dengan urutan dari yang paling tua ke yang paling muda, yaitu

Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo. Menurut Garna (1988), walaupun cenderung terdapat orientasi kepada pihak ibu

(ambu), biasanya seorang pria membawa istrinya ke kampung tangtu tempat tinggal keluarga luasnya dan

membuat rumah baru. Namun dalam upacara-upacara keagamaan Sunda Wiwitan mereka mengikuti kampung asal

istrinya. Keadaan itu tampaknya tidak berlaku mutlak untuk seorang wanita yang mengikuti keluarga luas

suaminya, karena seorang pria juga dapat mengikuti istri ke kampung asalnya.

Seluruh Desa Kanekes terbagi dalam dua wilayah penting, yaitu wilayah tangtu (sakral) dan wilayah panamping

(profan). Makin ke arah selatan daerahnya makin sakral, dan daerah tersuci adalah hulu Ciujung, tempat Sasaka

Pusaka Buana yang lebih dikenal dengan sebutan Sasaka Domas. Derajat sakral menurut bagian kampung dengan

arah seperti itu berlaku pula dihampir setiap kampung panamping. Rumah kokolot (ketua adat dan agama) adalah

daerah sakral dan bagian belakang rumah biasanya bersambung ke hutan kampung. Di daerah kampung tangtu

yang sakral pun masih terdapat daerah tersakral yang tidak boleh diinjak orang luar, yaitu rumah puun dan daerah

sekitarnya.

Dalam kaitan itu, mitologi Baduy mengungkapkan bahwa Batara Tunggal Karang menurunkan 7 anak (batara) yang

memerintah di 7 wilayah, yaitu Parahyang, Jampang, Sajra, Jasinga, Bombang dan Banten. Dalam kaitan ini sistem

kekerabatan orang Baduy terkait dengan organisasi sosial Banten (Berthe, 1965). Para puun diturunkan dari garis

tua atau kakak sedangkan sultan-sultan Banten dari garis muda atau adik yang mempunyai peranannya masing-

masing sesuai dengan hirarki tersebut (Garna, 1988).

Pembagian yang memotong seluruh warga masyarakat Baduy dalam dua paroh masyarakat, yaitu tangtu dan

panamping, menentukan posisi masing-masing dalam rangka suatu kesatuan masyarakat. Peranan untuk saling

mengendalikan dan mengawasi ditentukan oleh sistem pajaroan yang dibentuk serta dipimpin oleh tangtu atau tiga

puun. Puun mengangkat seorang jaro, yaitu tanggungan jaro duawelas yang bertugas mengawasi para jaro,

terutama para jaro di panamping dan kampung dangka.

Dalam pamarentahan Baduy dikenal suatu sistem pemimpin yang meliputi sejumlah pejabat dengan sebutan

sendiri-sendiri. Orientasi setiap pemimpin kepada pemimpin tertinggi, yakni para puun. Mereka dianggap satu

kesatuan pemimpin tertinggi untuk mengatasi semua aspek kehidupan di dunia dan mempunyai hubungan dengan

karuhun. Dalam kesatuan puun tersebut senioritas ditentukan berdasarkan alur kerabat bagi peranan tertentu

dalam pelaksanaan adat dan keagamaan Sunda Wiwitan. Puun memiliki kekuasaan dan kewibawaan yang sangat

besar, sehingga para pemimpin yang ada di bawahnya dan warga masyarakat Baduy tunduk dan patuh kepadanya.

Berdasarkan konsep itu dalam menjalankan pemerintahannya, semua lingkup dan mekanisme menjalankan

kekuasaan tercakup dalam tiga tangtu dan tujuh jaro.

Asal Pemimpin

Untuk mengetahui asal mula pemimpin dan pamarentahan Baduy dapat ditelusuri dari folklor yang hidup di tiga

daerah tangtu yang berkaitan dengan manusia pertama yang turun ke dunia. Tempat mula menurunkan para

Batara sebutan lain untuk para leluhur mereka, adalah di Sasaka Domas yang setelah menurunkan para Batara

kemudian turun para daleum, peristiwa itu mereka menyebutkan sebagaimana dikehendaki oleh nu ngersakeun.

Karena itu, tempat tersebut merupakan pusat dunia (Pancer Bumi) dan tempat suci dari suatu awal kelahiran

manusia serta Mandala Sunda.

Batara Patanjala merupakan anak laki-laki kedua dari Batara Tunggal yang mempunyai 7 orang anak, 6 orang laki-

laki dan seorang perempuan. Mereka itulah oleh Orang Baduy dikenal sebagai nenek moyang Orang Tangtu.

Ketujuh anak Batara Pantajala, ialah daleum Janggala, daleum Lagondi, daleum Putih Seda, daleum Cinangka,

daleum Sorana, Nini Hujung Galuh, dan Batara Bungsu.

Daleum Janggala menurunkan puun Cikeusik, daleum Langondi menurunkan Puun Cikertawana. Dan daleum Seda

Hurip penurunkan puun Cibeo. Sedangkan daleum Cinangka menurunkan para girang seurat, daleum Sorana,

menurunkan para kokolot dan Nini Hujung Galuh menurunkan para jaro dangka.

Dalam perkembangannya kemudian, setelah semua batara dan daleum menghilang, maka tinggal para puun yang

meneruskan kehadiran manusia di dunia. Itu maknanya, bahwa dari mulai ada alam dan dunia hanya dihuni oleh

dua orang, yaitu sepasang puun, yakni puun Cikeusik. Tuturan tersebut, mengemukakan bahwa puun Cikeusik lah

manusia pertama yang ada di dunia. Manusia pertama di dunia atau yang tertua adalah sepasang, yaitu puun

Cikeusik. Baru kemudian menyusul puun Cikertawana dan Cibeo. Tuturan lainnya, menyebutkan, bahwa kejeroan

semuanya adalah anak-cucu puun perempuan. Anak puun Cikeusik menjadi puun Cibeo, anaknya kemudian

menjadi puun Cikertawana.

Asal Pamarentahan Baduy

Dengan demikian, bagi orang Baduy seorang pemimpin dalam pamarentahan (jaro, girang seurat, tangkesan

kokolotan, kokolot, dan baresan), berasal dari keturunan para puun yang artinya, satu sama lain terikat oleh garis

kerabat. Dalam konteks itu, ciri penting dalam pamarentahan Baduy, terletak pada diferensiasi peran dan

pembagian jabatan yang terpisahkan melalui struktur sosial, namun semuanya terikat oleh satu hubungan kerabat

yang erat.

Perbedaan peran yang mendasar antara para pemimpin yang disebut puun dan yang disebut para jaro, adalah

pada tanggung jawab yang berurusan dengan aktivitasnya, karena para puun berurusan dengan dunia gaib

sedangkan para jaro bertugas menyelesaikan persoalan duniawi. Atau, dengan perkataan lain, para puun

berhubungan dengan dunia sakral dan para jaro berhubungan dengan dunia profan. Oleh karena itu, para puun

menerima tanggung jawab tertinggi pada hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan harmonisasi kehidupan

sosial dan religius, sehingga kehidupan warga masyarakatnya dapat berlangsung dengan tertib.

Dalam situasi seperti itu warga masyarakat dituntut patuh memenuhi ketentuan pikukuh yang telah digariskan

para karukun. Pelanggaran terhadap pikukuh berarti telah siap menerima hukuman berupa pengusiran dari daerah

tangtu. Atau, bagi masyarakat panamping melanggar ketentuan itu berarti harus menangung kewajiban bekerja di

huma puun, yang lamanya disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran.

Pamarentahan Baduy

Di rumah, kepala keluarga inti mengatur kehidupan para anggota keluarganya, termasuk pengawasan sosial

terhadap aturan adat. Urusan dan pengaturan yang dilakukannya ialah membina kehidupan keluarga intinya,

berhuma, hubungan dengan kaum kerabat, melakukan perhitungan untuk menentukan saat mulai menanam,

bepergian, menyelenggarakan perkawinan, pengasuhan, pendidikan anak dan turut serta dalam berbagai upacara.

Pada tingkat kampung ada beberapa jenis pemimpin. Di kampung dangka terdapat seorang pemimpin adat dan

agama yang disebut jaro dangka. Ia meneruskan dan mengawasi ketentuan karuhun yang disampaikan melalui

puun, dan ia juga dapat berkumpul di tangtu dalam upacara keagamaan penting. Selain itu, jaro dangka juga

diharuskan turut serta dalam upacara membersihkan kampung tangtu dari dosa yang ditinggalkan oleh si

pelanggar.

Dalam pamarentahan Baduy, ada dua orang yang dituakan dalam kampung panamping namun berfungsi berbeda,

yaitu: pertama, kokolot lembur. Yang menjadi pemimpin pikukuh. Ia bertugas atas nama puun untuk mengawasi,

mengatur, dan melaksanakan ketentuan puun. Kedua, kokolotan lembur yang kedudukannya sejajar dengan ketua

rukun kampung dalam sistem pemerintahan formal. Rumah kokolot lembur dianggap sakral yang tidak boleh

diinjak orang asing. Karena itu, rumah kokolot terletak di bagian paling ujung dari jajaran paling luar yang

berbatasan langsung dengan hutan kampung. Hal itu, maksudnya agar para guriang yang kehadirannya dianggap

penting sebagai penjaga keselamatan masuk ke kampung melalui rumah kokolot.

Pemimpin kampung tangtu adalah jaro tangtu. Ia bertugas sebagai kokolot lembur dan sekaligus pula bertindak

sebagai kokolotan lembur. Selain itu, ia pun harus turut serta seba ke ibukota kabupaten di Rangkasbitung dan

keresiden Banten yang kini Gubernur di Serang. Jaro tangtu diangkat menurut alur keturunan dari para jaro

terdahulu, yang disiapkan oleh pikukuh langsung di bawah tangkesan dan pengawasan puun. Apabila calon jaro

tangtu dianggap siap, walaupun ia masih muda, ia dapat saja diangkat.

Dalam pamarentahan Baduy, istilah jaro banyak digunakan. Arti kata jaro sendiri adalah ketua kelompok atau

pemimpin. Pada tingkat panamping terdapat seorang jaro yang tidak hanya mengurus dan mengatur seluruh jaro,

tetapi juga berkuasa mutlak sebagai pengawas serta pelaksana tertinggi pikukuh di panamping. Dari keduabelas

jaro, yaitu tiga jaro tangtu, tujuh orang jaro dangka, seorang jaro warega, dan seorang jaro pamarentah, maka ia

adalah koordinator kerja para jaro yang dalam pamarentahan Baduy dikenal dengan sebutan jaro duawelas. Jaro

warega berperan dalam upacara keagamaan, terutama untuk persiapan dan pelaksanaan seba, tetapi pada posisi

pimpinan dalam Sunda Wiwitan, ia adalah pembantu utama tanggungan jaro duawelas.

Jaro pamarentah, adalah jaro Kanekes, kepala desa yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak, para

puun dan pemerintah daerah. Acuan ke atas juga dua yaitu puun dan camat. Karena itu seorang jaro pamarentah

merupakan pengimbang di antara kedua kategori pemimpin itu, yang dengan penuh bijaksana harus mampu

melaksanakan semuanya. Masa kerja seorang jaro pamarentah tergantung dari lamanya dan sejauh mana ia

mampu melaksanakan kebijaksanaan pengimbang dimaksud. Jaro pamarentah dibantu oleh paling tidak tiga orang

pembantu utama, yaitu carik adalah juru tulis desa yang selalu berasal dari luar Kanekes, dan dua orang pangiwa,

pembantu jaro pamarentah yang berasal dari panamping.

Pada tingkat tangtu terdapat tiga puun, yang tidak hanya menjadi pemimpin agama dan adat tertinggi di kampung

tangtu, tetapi juga untuk seluruh Kanekes. Semua pemimpin bawahan termasuk jaro pamarentah harus tunduk

kepada mereka. Puun dalam menjalankan aktivitasnya dibantu oleh sejumlah pejabat adat dan agama. Pejabat

adat dan agama tertinggi yang berfungsi sebagai penasihat ialah tangkesan yang juga disebut dukun putih. Ia

biasanya berasal dan berkedudukan di kampung Cikopeng. Dukun-dukun pada tingkat kampung lainnya selain

berada di bawah pengawasan puun juga diamati oleh tangkesan.

Puun mempunyai staf yang lengkap, seperti seurat atau girang seurat yang menjadi pembantu puun untuk

berbagai hal. Jabatan seurat hanya ada di Cikeusik dan Cibeo, tetapi tidak ada di Cikertawana. Jaro tangtu

membantu seurat dan puun secara langsung. Penyampaian berita dan lain-lainnya dilakukan oleh pembantu umum.

Jumlahnya tergantung dari kekerapan kerja, upacara dan pelaksanaan pikukuh.

Semacam dewan penasihat puun terdapat di setiap kampung tangtu, yang disebut baresan (barisan, dewan atau

kumpulan) atau sering disebut baresan salapan, karena terdiri dari sembilan orang tokoh, termasuk jaro tangtu,

seurat dan lainnya. Fungsi baresan adalah membantu puun dan jaro tangtu memecahkan berbagai masalah dan

melaksanakan pikukuh.

Dengan demikian seorang puun didukung oleh panasihat batin melalui tangkesan dan penasihat pelaksanaan

pikukuh oleh baresan salapan. Pengawasan para puun mampu menjangkau wilayah dan seluruh warga Kanekes

melalui tanggungan jaro duawelas dan dukun-dukun lembur serta kokolot dan kokolotan lembur.

Dalam konteks itu, pamarentahan Baduy berfungsi untuk mensucikan dan membuat tapa dunia, termasuk

memelihara alam sebagai pusat dunia, sedangkan dunia beserta isinya dijaga oleh keturunan muda, dan sultan-

sultan Banten yang harus membuat dunia ramai.seorang pemimpin agama dihubungkan dengan garis keturunan

yang paling tua, sedangkan seorang pemimpin politik dihubungkan dengan garis keturunan yang paling muda.

Kekuasaan agama dihubungkan dengan para leluhur atau karuhun dan kekuasaan politik dihubungkan dengan

aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu artinya, seorang pemimpin agama mewujudkan identatis

masyarakat Baduy, sedangkan seorang pemimpin politik mengurus kehidupan duniawi termasuk mengurus dan

memelihara kelestarian tanah.

Untuk melangsungkan aktivitasnya itu, kegiatan duniawi dipusatkan di tangtu Cibeo, sedangkan aktivitas ritual dan

keagamaan berada di tangtu Cikeusik. Namun tangtu dalam menjalankan aktivitasnya itu saling menyokong dan

sekaligus saling terikat. Karena diantara keduanya saling memberikan pengaruh untuk mengokohkan tradisi Baduy

yang bersandar pada pikukuh karuhun, yaitu: ‘nu lain kudu dilainkeun, nu enya kudu dienyakeun, nu ulah kudu

diulahkeun’. Artinya, yang bukan harus dikatakan bukan, yang benar harus dikatakan benar dan yang dilarang

harus dikatakan dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Berthe, Louis. 2000. Kekerabatan, Kekuasaan dan Cara Berproduksi. Terjemahan Judistira K. Garna. Bandung:

Primaco Akademika.

Danasasmita, Saleh dan Anis Djatisunda. 1985. Kehidupan Masyarakat Kanekes. Bandung Proyek Sundanologi, Dep.

Pendidikan & Kebudayaan R.I.

Garna, Judistira K. 1987. Orang Baduy. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Garna, Judistira K. 1988. Tangtu Telu Jaro Tujuh Kajian Struktutal Masyarakat baduy di Banten Selatan Jawa Barat

Indonesia. Tesis Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Geise, N.J.C. 1952 Badujs en Moslims in Lebak Parahiang, Zuid Banten. Disertasi. Leiden.

Jacobs, J. dan J.J. Meijer. 1891. De Badoej’s. ‘s-Gravenhage: Martionus Nijhoff.

Kartawinata, Ade Makmur. 1993. Baduy Bubuara Menatap Tanah Harapan. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan

Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Kartawinata, Ade Makmur. 1995. Tidak Sekadar Program Bantuan atau IDT: Konsep Pembangunan Masyarakat

Baduy.Pikiran Rakyat, 9 Maret, halaman 8.

Kartawinata, Ade Makmur. 2000. Pamarentahan Baduy di Kanekes. Makalah pada Simposium Internasional II Jornal

Antropologi Indonesia. Padang, 18 – 21 Juli.

Pleyte, C.M. 1910. Badoejsche geesteskinderen. Tijdschrift voor Bataviaschap, deel 54, afl. 2, 3-6.

***oleh : Ade Makmur K.

Abstrak. Masyarakat Baduy cenderung bertahan dari sistem pertanian berladang berpindah. Untuk bertahan

mereka diikat oleh sistem pemerintahan yang mengatur kehidupan sosio-politik dan keagamaan. Pengaturan

kehidupan keseharian warga masyarakat sepenuhnya di bawah kendali sistem pemerintahan yang bersandar

pada pikukuh karuhun yang dikenal sebagai pamarentahan Baduy dengan ketiga puun sebagai pucuk rujukan

mereka yang berkedudukan di tiga daerahtangtu, yaitu Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik.

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mendeskripsi dan menerangkan bagaimana pranata kepemimpinan

yang disimpulkan melalui pamarentahan Baduy berperan mengendalikan warga masyarakatnya bertahan dari

pelbagai pengaruh. Pendekatan kekerabatan digunakan untuk menggambarkan penelitian ini yang dilakukan

melalui pengumpulan data etnografi. Praktek kepemimpinan ketiga puun masing-masing mempunyai fungsi yang

berbeda sesuai dengan kedudukan dan perannya dalam hirarki kekerabatan. Puun Cibeo yang dihubungkan oleh

garis keturunan yang paling muda bertindak sebagai pemimpin politik yang berperan mengatur warga masyarakat

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup duniawi dan Puun Cikeusik yang ditentukan oleh garis keturunan yang

paling tua berperan memimpin agama dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan identitas budaya,

sedangkan Puun Cikartawana kedudukannya di antara kepemimpinan agama dan politik.

kata kunci: Pamarentahan Baduy, Kekerabatan

PAMARENTAHAN BADUY IN KANEKES: KINSHIP PERSPECTIVEAbstract.  The Baduy people nowadays still uphold the slash and burn agriculture besides their folk believes to

survive amongs the modern life They were managed by such tradition like sociopolitical management that controls

their attitudes. Every single daily life has been controlled by pikukuh karuhun tradition that already known as well

as pamarentahan Baduy with three chiefdomains : Cibeo, Cikartawana and Cikeusik. The research has developed to

describe and explained how the institution leader through pamarentahan objective that Baduy’s roles in controlling

on community. It is believed that situation could contrains outside world influence. Ethnographic approach was

used for this research to collect data. Those three puun leaderships have different function to control the

community with its characteristics in their hierarchical kinship.Puun Cibeo is related to be highest kin line relation

and roles as political leader to suit daily activities. Puun Cikeusik roles as the highest leader on folk believes to

protect cultural identity. On the other hand, Puun Cikartawana roles as mediator of both Puuns as well as political

and religious leader.

Keywords : Pamarentahan Baduy, Kinship

 

PENDAHULUANKompleksitas kepemimpinan direproduksi oleh masyarakat dalam dimensi material, psikologis dan sosial, karena berhubungan dengan tindakan dan kekuasaan. Dalam konteks itu, tindakan dan kekuasaan berfungsi mengatur kehidupan sosial yang diwujudkan oleh masyarakat melalui sikap kepatuhan dan ketaatan. Seperti diterangkan oleh Ernest Brandewie (2000), bagaimana konsep kepemimpinan pada masyarakat Hagen di Dataran Tinggi Tengah Nugini dioperasional berdasarkan kekerabatan. Atau, konsep Berthe (2000), tentang oposisi dalam sistem kekerabatan Orang Baduy yang diwujudkan dalam organisasi sosial.Berdasarkan kedua konsep kepemimpinan dalam konteks kekerabatan tersebut, mencerminkan ketaatan dan

kepatuhan pengikut menjadi pangkal utama berlangsungnya proses kepemimpinan. Sebagai imbalan dari ketaatan

dan kepatuhan pengikutnya seorang pemimpin menunjukkan dirinya mampu memenuhi kebutuhan sosio-religius

warga masyarakatnya.

Hubungan antara pemimpin dan pengikut dijalin melalui ikatan kekerabatan dengan merujuk pada garis keturunan

yang paling tua dan garis keturunan yang paling muda dalam terminologi kekerabatan. Putaran kekerabatan

serupa itu oleh Berthe disebut sebagai oposisi dalam kekerabatan yang diwujudkan dalam organisasi sosial atau

pengaturan kehidupan sosio-budaya masyarakat Baduy.

Dalam konteks itu, masyarakat Baduy hingga kini masih terus bertahan dari pelbagai pengaruh luar baik agama

maupun teknologi pertanian yang sederhana sekalipun. Untuk bertahan mereka diikat oleh sistem pemerintahan

yang bukan hanya mengatur kehidupan sosio-politik tetapi juga keagamaan. Sistem pemerintahan modern yang

ditampilkan melalui pemerintahan desa memang turut mewarnai kehidupan sosio-politik mereka.

Namun peran yang dikesankan dari keberadaan institusi tersebut sebatas sebagai penghubung dengan dunia luar,

sedangkan pengaturan kehidupan keseharian warga masyarakat sepenuhnya di bawah kendali sistem

pemerintahan yang bersandar pada pikukuh karuhun yang dikenal sebagai pamarentahan Baduy.

Dalam pamarentahan itu ketiga puun berperansebagai pucuk pimpinan mereka yang berkedudukan di tiga

daerah tangtu, yaitu Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik.

Dalam praktek kepemimpinan ketiga puun mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan

peranannya masing-masing dalam hirarki kekerabatan. Dalam kedudukan ini Puun Cibeo berfungsi sebagai

pemimpin politik yang dihubungkan oleh garis keturunan yang paling muda dan Puun Cikeusik berfungsi sebagai

pemimpin agama yang ditentukan oleh garis keturunan yang paling tua, sedangkan Puun Cikartawana

kedudukannya di antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik. Kekuasaan agama dihubungkan

dengan karuhun untuk mewujudkan identitas budaya, lain halnya kekuasaan politik dihubungkan dengan manusia

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup duniawi.

Bertolak dari kenyataan tersebut, penelitian ini untuk menjawab bagaimana pamarentahan Baduy yang didasarkan

padapikukuh karuhun dapat berperan mengendalikan warga masyarakat Baduy. Untuk mengungkapkan

sistem pamarentahandilakukan melalui pendekatan kekerabatan dengan bersandar pada syarat-syarat hirarki

kekerabatan dan pengaturan perkawinan seperti yang diajukan oleh Geise (1952) dan Berthe (2000) tentang

oposisi antara kakak dan adik yang dapat mewujudkan hubungan individu dalam satuan kekeluargaan.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplanasi pranata kepemimpinan masyarakat Baduy dalam

mempertahankan pikukuh karuhun dan mengatur serta mengendalikan warga masyarakatnya.

Berdasarkan tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi teoretis terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya antropologi sosial yang terkait dengan pemahaman teori

kepemimpinan dan kekerabatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Karya etnografi Baduy sejak jaman kolonial hingga kemerdekaan Indonesia telah dihasilkan para antropolog, di

antaranya yang hingga kini menjadi andalan untuk para pengkaji masyarakat dan kebudayaan Baduy, adalah karya

N.J.C. Geise yang tertuang dalam disertasinya, berjudul ‘Badujs en Moslims in Lebak Parahiang, Zuid

Banten’ (1952). Karya Judistira K. Garna, yang tertuang dalam disertasi berjudul ‘Tangtu Telu Jaro Tujuh Kajian

Struktutal Masyarakat Baduy di Banten Selatan Jawa Barat Indonesia’ (1988), dan bukunya yang berjudul ‘Orang

Baduy’ (1987).

Karya etnografi yang dikemukakan oleh Geise dan Judistira Garna merupakan telaah yang mendalam pada dua

jaman yang berbeda. Meski karya Geise diterbitkan tahun 1952 penelitiannya itu sendiri dilakukan pada tahun

1930-an. Artinya, penggambaran etnografi Baduy oleh Geise dalam perspektif pemerintahan kolonial berlangsung.

Sedangkan, karya Judistira Garna, merupakan penggambaran masyarakat dan kebudayaan Baduy pada masa

Indonesia pasca kemerdekaan termasuk di dalamnya pada masa Orde Baru berkuasa. Tentunya, penggambaran

Etnografi Garna tidak dapat dilepaskan dari situasi Indonesia ketika itu. Nuansa pembangunan perdesaan yang

diwujudkan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa memberikan makna tersendiri

bagi kehidupan Orang Baduy.

Sistem kekerabatan Orang Baduy merupakan referensi atau kerangka acuan yang penting dalam menentukan

dengan siapa seorang ‘ego’ dapat berhubungan dan bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial,

ekonomi dan keluarga. Kelompok-kelompok kekerabatan dalam kehidupan mereka terwujud dalam bentuk

ketetanggaan ladang (huma), dan satuan permukiman atau kampung. Dalam konteks itu, sebuah satuan

kekerabatan menguasai kehidupan sebuahtangtu atau kesatuan teritorial, seperti kelompok

kekerabatan tangtu Cikeusik menguasai kesatuan kerabat Cikeusik, demikian juga tangtu Cibeo menguasai

kesatuan kerabat Cibeo dan kekerabatan tangtu Cikartawana menguasai kesatuan kerabat Cikartawana.

Landasan utama berfungsinya sistem kekerabatan adalah penggunaan istilah-istilah kekerabatan. Istilah

kekerabatan atau kinship dalam tulisan ini mengacu pada sejumlah status (posisi atau kedudukan sosial), dan

saling hubungan antarstatus sesuai dengan prinsip-prinsip budaya yang berlaku (Marzali, 2000). Selanjutnya

menurut Amri Marzali, prinsip hubungan kekerabatan ini terutama digunakan untuk:

menarik garis pemisah antara kaum-kerabat (kin) dan bukan kaum-kerabat (nonkinkin);

menentukan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain secara tepat;

mengukur jauh/dekatnya hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain; dan

menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap seseorang yang lain sesuai dengan aturan-aturan

kekerabatan yang disepakati bersama.

Bagi Orang Baduy prinsip tersebut, tidak dapat dilepaskan dari lokasi permukiman atau kampung tempat di mana

mereka bertempat tinggal. Karena itu, menurut Garna (1987:74), hubungan kekerabatan dengan lokasi kampung

dapat mengukur jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain serta bagaimana

seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan kekerabatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi, atau cara serupa itu oleh Yunita T. Winarto (1999),

disebut sebagai pendekatan prosesual untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebudayaan. Data

kebudayaan dihimpun adalah kelakuan, tata kelakuan dan hasil kelakuan pada masyarakat Baduy. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pengamatan untuk menjawab apa dan bagaimana

mereka melakukan aktivitas kehidupan, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk

menjawab pertanyaan mengapa mereka melakukan sesuatu itu yang terkait dengan sistem kekerabatan dalam

kerangka pamarentahan Baduy.

Informan dalam penelitian ini, adalah mereka yang terkait dengan struktur pamarentahan Baduy, juga mereka

yang menjadi memegang kendali religi dalam pelbagai kegiatan ritual. Selain itu, juga informan dari pemerintahan

desa, seperti kepada desa (Jaro Pamarenah), carik desa, dan pangiwa.

Analisis data dilakukan dengan interpretasi melalui pendekatan thick description (Geertz, 1973; Ninuk P. Kleden,

1999). Atau disebut pula ‘deskripsi mendalam’ sebagai upaya pengalihan makna wacana dari wacana sosial ke

dalam bentuk wacana tertulis. Proses pengalihan makna tersebut berlangsung dari suatu bentuk deskripsi simbolik

berupa konsep kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Baduy ke dalam bentuk hubungan sosial.

HASIL PEMBAHASAN

Desa Kanekes adalah salah satu desa di Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Propinsi Banten, seluas 5.101,85

hektar, sebagai dataran tinggi yang bergunung dengan lembah-lembah yang merupakan daerah aliran sungai dan

hulu-hulu sungai yang mengalir ke sebelah utara. Bagian tengah dan selatan desa merupakan hutan lindung atau

Orang Baduy sering menyebutnya hutan tutupan.

Pada tahun 1888 Orang Baduy berjumlah 291 orang yang tinggal di 10 kampung, sedangkan tahun berikutnya

meningkat menjadi 1.407 orang yang tinggal di 26 kampung (Jacobs, Meijer, 1891; Pennings,1902), tahun 1928

berjumlah 1.521 orang (Tricht, 1929), kemudian tahun 1966 meningkat lagi menjadi 3.935 orang. Awal tahun 1980

penduduk Desa Kanekes menjadi 4.057 orang, sepuluh tahun kemudian berjumlah 5.600 orang dan tahun 1999

menjadi 7.000-an orang (Kartawinata, 2000). Tentunya, dari keadaan itu menuntut penyediaan lahan untuk

permukiman semakin bertambah, dari pelbagai catatan dapat diketahui pertambahan jumlah kampung, seperti

pada Tabel Perkembangan Kampung Baduy Tahun 1891 – 2000.

Pertambahan jumlah kampung di Desa Kanekes itu menunjukkan lahan garapan mereka semakin didesak oleh

keperluan lahan untuk penyediaan permukiman.Tentunya, keadaan itu pun mengakibatkan dalam sistem

perladangan mereka yang dikenal sebagai slash and burn lajunya semakin dipercepat dari masa 7 tahun menjadi 3

tahun pada satu lokasi huma yang sama dengan percepatan penggarapan itu menimbulkan akibat tingkat

kesuburan tanah semakin berkurang.

Tabel: Perkembangan Kampung Baduy Tahun 1891 – 2000

 

TahunKampung

JumlahTangtu Panamping Dangka

1891 3 1 5 9

1929 3 7 7 17

1952 3 21 7 31

1975 3 30 3 36

1986 3 37 3 43

1996 3 47 3 53

2000 3 50 3 56

 

Sumber: J. Jacobs dan J.J. Meijer (1891); B. van Tricht (1929); N.J.C. Geise (1952); J. Garna (1988); dan Kartawinata

(2001).

Asal Usul dan Sebutan. Asal-usul mereka dicatat dalam ingatan dari generasi ke generasi dalam cerita

tentang karuhun. Bagi Orang Baduy, yang melihat tentang catatan waktu ialah segala peristiwa dalam kehidupan

masyarakatnya, proses waktu merupakan perjalanan riwayat dunia yang setara dengan keadaan alam semesta.

Pembakuan sebutan Badawi, Badoeien, Badoei dan Bedoeis oleh orang-orang Belanda seringkali ditunjang pula

oleh laporan-laporan resmi para pejabat pemerintahan kolonial. Karena itu, ada pula kemungkinan bahwa

kata Badoeis, Bedoeisdikaitkan dengan kata badwi kelompok masyarakat Arab yang hidup secara nomaden di

gurun pasir. Namun menurut Pleyte (1909), kata Baduy tidak ada kaitannya dengan kata Badwi, tetapi semata-

mata nama Baduy yang berasal dari kata Cibaduy, nama sungai di sebelah utara Kanekes. Itu artinya, untuk

menyebut diri sendiri memang merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Sunda menyebut nama kampung atau

tempat bermukim, tempat dilahirkan atau tempat yang dapat memberikan arti penting dalam kehidupannya.

Sehubungan dengan itu, tidaklah mengherankan apabila sebutan urangKanekes dipakai pula oleh mereka, sebagai

sebutan yang menekankan hakekat dan nilai budayanya.

Kampung dan Ikatan Kerabat. Untuk melihat kekerabatan orang Baduy, lokasi tempat tinggal mereka dianggap

penting. Lokasi permukiman itu menentukan pada kedudukan mana terletak seseorang sebagai keturunan para

Batara. Selain itu, dapat pula dipahami berbagai sistem sosial lainnya seperti perkawinan, pola tempat tinggal

sesudah kawin, penempatan rumah di kampung yang dapat memberikan gambaran tentang kekerabatan dan

kedudukannya dalam masyarakat.

Hubungan antara sistem kekerabatan dan lokasi kampung dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: pertama tentang

kampungtangtu; kedua, kampung panamping; dan ketiga pajaroan. Tentang hal itu, ekpresi orang Baduy

menyatakan seluruh wilayah Desa Kanekes adalah tangtu teulu jaro tujuh.

Prinsip kekerabatan dalam konteks Orang Baduy sebagaimana ditunjukkan oleh N.J.C. Geise (1952), tidak

menyimpang dari model klasik yang dibuat oleh van Wouden (1935), untuk beberapa masyarakat Indonesia Timur.

Menurutnya, ada beberapa perubahan yang terjadi disebabkan isolasi yang dilakukan Orang Baduy sendiri. Model

van Wouden berdasarkan perkawinan asimetris (asymetric connumbium), dan garis keturunan (double descent)

serta preferensi perkawinan antarsepupu (cross-cousins marriage) dengan kedudukan yang utama untuk saudara

laki-laki dari pihak ibu.

Temuan Geise tentang sistem kekerabatan Orang Baduy yang sebagaimana model Van Wouden itu dibantah oleh

Berthe, sebab ia menganggap bahwa model klasik yang diajukan itu hampir tidak bisa dipakai untuk menelaah

kekerabatan Orang Baduy. Kalau bisa dipakai pun, seharusnya akan diperoleh sesuatu istilah untuk saudara laki-

laki dari pihak ibu di dalam terminologi kekerabatan Orang Baduy. Dalam kenyataannya Geise tidak menyebutkan

istilah itu. Namun begitu, Berthe berdasarkan kekerabatan Orang Baduy mengidentifikasi atas sesuatu sifat yang

khas Orang Sunda, yaitu perlawanan (oposisi) antara kakak dan adik.

Dari perlawanan itu ada kecenderungan yang dianggap paling baik bagi perkawinan anak laki-laki yang pertama

(kakak) dari suatu garis keturunan dengan anak perempuan yang terakhir (adik) dari garis keturunan yang lain.

Kemudian hal yang dianggap penting dalam kaitan dengan ketentuan itu adalah adik tidak boleh melangsungkan

perkawinan sebelum kakaknya melangsungkan perkawinan (ngarunghal). Dalam prakteknya pada Orang Baduy

tidak terdapat perbedaan antara sepupu persamaan (paralel-cousins) dan antarsepupu (cross-cousins)

(Garna,1987), sehingga ada kecenderungan dalam perkawinan itu terjadi dalam keluarga yang paling dekat, yang

menurut Berthe (2000) dapat terjadi sampai dengan sepupu tingkat keempat. Atau, istilah Orang Baduy menyebut

dengan baraya.

Kelompok Asal Keturunan. Orang Baduy mengelompok menurut asal keturunan tangtu, yaitu keluarga luas yang

tinggal dalam satu kampung. Ada 3 kelompok kekerabatan dalam kesatuan,

yaitu tangtu Cikeusik, tangtu Cikartawana dan tangtuCibeo. Adapun hirarki kekerabatan itu sesuai dengan urutan

dari yang paling tua ke yang paling muda, yaitu Cikeusik, Cikartawana, dan Cibeo.

Seluruh Desa Kanekes terbagi dalam dua wilayah penting, yaitu wilayah tangtu (sakral) dan

wilayah panamping (profan). Hal itu, berpengaruh pada pembagian warga masyarakat Baduy dalam dua paroh

masyarakat, yaitu tangtu dan panamping, menentukan posisi masing-masing dalam rangka suatu kesatuan

masyarakat.

Peranan untuk saling mengendalikan dan mengawasi ditentukan oleh sistem pajaroan yang dibentuk serta dipimpin

olehtangtu atau tiga puun. Puun mengangkat seorang jaro, yaitu tanggungan jaro duawelas yang bertugas

mengawasi parajaro, terutama para jaro di panamping dan dangka.

Pamarentahan di Kanekes. Dalam pamarentahan Baduy dikenal suatu sistem pemimpin yang meliputi sejumlah

pejabat dengan sebutan sendiri-sendiri. Orientasi setiap pemimpin kepada pemimpin tertinggi, yakni para puun.

Mereka dianggap satu kesatuan pemimpin tertinggi untuk mengatasi semua aspek kehidupan di dunia dan

mempunyai hubungan dengankaruhun. Dalam kesatuan puun tersebut senioritas ditentukan berdasarkan alur

kerabat bagi peranan tertentu dalam pelaksanaan adat dan keagamaan Sunda Wiwitan.

Puun memiliki kekuasaan dan kewibawaan yang sangat besar, sehingga para pemimpin yang ada di bawahnya dan

warga masyarakat Baduy tunduk dan patuh kepadanya. Berdasarkan konsep itu dalam menjalankan

pemerintahannya, semua lingkup dan mekanisme kekuasaan tercakup dalam tiga tangtu dan tujuh jaro.

Dengan demikian, bagi orang Baduy seorang pemimpin dalam pamarentahan (jaro, girang seurat, tangkesan

kokolotan, kokolot, dan baresan), berasal dari keturunan para puun yang artinya, satu sama lain terikat oleh garis

kerabat. Dalam konteks itu, ciri penting dalam pamarentahan Baduy, terletak pada diferensiasi peran dan

pembagian jabatan yang terpisahkan melalui struktur sosial, namun semuanya terikat oleh satu hubungan kerabat

yang erat.

Perbedaan peran yang mendasar antara para pemimpin yang disebut puun dan yang disebut para jaro, adalah

pada tanggung jawab yang berurusan dengan aktivitasnya, karena para puun berurusan dengan dunia gaib

sedangkan parajaro bertugas menyelesaikan persoalan duniawi. Atau, dengan perkataan lain,

para puun berhubungan dengan dunia sakral dan para jaro berhubungan dengan dunia profan. Oleh karena itu,

para puun menerima tanggung jawab tertinggi pada hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan harmonisasi

kehidupan sosial dan religius, sehingga kehidupan warga masyarakatnya dapat berlangsung dengan tertib.

Dalam situasi seperti itu warga masyarakat dituntut patuh memenuhi ketentuan pikukuh yang telah digariskan

parakarukun. Pelanggaran terhadap pikukuh berarti telah siap menerima hukuman berupa pengusiran dari

daerah tangtu. Atau, bagi masyarakat panamping melanggar ketentuan itu berarti harus menangung kewajiban

bekerja di huma puun, yang lamanya disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran.

Dalam pamarentahan Baduy, dimulai dari lingkungan rumah, yakni seorang kepala keluarga inti mengatur

kehidupan para anggota keluarganya, termasuk pengawasan sosial terhadap aturan adat. Urusan dan pengaturan

yang dilakukannya ialah membina kehidupan keluarga intinya, berhuma, hubungan dengan kaum kerabat,

melakukan perhitungan untuk menentukan saat mulai menanam, bepergian, menyelenggarakan perkawinan,

pengasuhan, pendidikan anak dan turut serta dalam berbagai upacara.

Pada tingkat kampung ada beberapa jenis pemimpin. Di dangka terdapat seorang pemimpin adat dan agama yang

disebutjaro dangka. Ia meneruskan dan mengawasi ketentuan karuhun yang disampaikan melalui puun, dan ia juga

dapat berkumpul di tangtu dalam upacara keagamaan. Selain itu, jaro dangka diharuskan turut serta dalam

upacara membersihkan tangtu dari dosa yang ditinggalkan oleh si pelanggar.

Itu artinya, dalam pamarentahan Baduy, ada dua orang yang dituakan dalam kampung panamping namun

berfungsi berbeda, yaitu: pertama, kokolotan lembur. Yang menjadi pemimpin pikukuh. Ia bertugas atas

nama puun untuk mengawasi, mengatur, dan melaksanakan ketentuan puun. Kedua, kokolot lembur yang

kedudukannya sejajar dengan ketua rukun kampung dalam sistem pemerintahan formal.

Pemimpin tangtu adalah jaro tangtu. Ia bertugas sebagai kokolotan lembur dan sekaligus pula bertindak

sebagai kokolot lembur. Selain itu, ia pun harus turut serta seba ke ibukota kabupaten di Rangkasbitung dan

keresiden Banten yang kini menjadi Gubernur di Serang.

Jaro tangtu diangkat menurut alur keturunan dari para jaro terdahulu, yang disiapkan oleh pikukuh langsung di

bawahtangkesan dan pengawasan puun. Apabila calon jaro tangtu dianggap siap, walaupun ia masih muda, ia

dapat diangkat.

Dalam pamarentahan Baduy, istilah jaro banyak digunakan. Arti kata jaro sendiri adalah ketua kelompok atau

pemimpin. Pada tingkat panamping terdapat seorang jaro yang tidak hanya mengurus dan mengatur seluruh jaro,

tetapi juga berkuasa mutlak sebagai pengawas serta pelaksana tertinggi pikukuh di panamping. Dari

keduabelas jaro, yaitu tiga jarotangtu, tujuh orang jaro dangka, seorang jaro warega, dan seorang jaro pamarentah,

maka ia adalah koordinator kerja para jaro yang dalam pamarentahan Baduy dikenal dengan

sebutan jaro duawelas. Jaro warega berperan dalam upacara keagamaan, terutama untuk persiapan dan

pelaksanaan seba, tetapi pada posisi pimpinan dalam Sunda Wiwitan, ia adalah pembantu utama tanggungan jaro

duawelas.

Jaro pamarentah, adalah jaro Kanekes, kepala desa yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak,

para puundan pemerintah daerah. Acuan ke atas juga dua yaitu puun dan camat. Karena itu

seorang jaro pamarentah merupakan pengimbang di antara kedua kategori pemimpin itu, yang dengan penuh

bijaksana harus mampu melaksanakan semuanya. Masa kerja seorang jaro pamarentah tergantung dari lamanya

dan sejauh mana ia mampu melaksanakan kebijaksanaan pengimbang dimaksud. Jaro pamarentah dibantu oleh

paling tidak tiga orang pembantu utama, yaitu carik adalah juru tulis desa yang selalu berasal dari luar Kanekes,

dan dua orang pangiwa, pembantu jaro pamarentah yang berasal daripanamping.

Pada tingkat tangtu terdapat tiga puun, yang tidak hanya menjadi pemimpin agama dan adat tertinggi di

kampung tangtu, tetapi juga untuk seluruh Kanekes. Semua pemimpin bawahan termasuk jaro pamarentah harus

tunduk kepada mereka.Puun dalam menjalankan aktivitasnya dibantu oleh sejumlah pejabat adat dan agama.

Pejabat adat dan agama tertinggi yang berfungsi sebagai penasihat ialah tangkesan yang juga disebut dukun putih.

Ia biasanya berasal dan berkedudukan di kampung Cikopeng. Dukun-dukun pada tingkat kampung lainnya selain

berada di bawah pengawasan puun juga diamati oleh tangkesan.

Puun mempunyai staf yang lengkap, seperti seurat atau girang seurat yang menjadi pembantu puun untuk

berbagai hal. Jabatan seurat hanya ada di Cikeusik dan Cibeo, tetapi tidak ada di

Cikartawana. Jaro tangtu membantu seurat dan puunsecara langsung. Penyampaian berita dan lain-lainnya

dilakukan oleh pembantu umum. Jumlahnya tergantung dari kekerapan kerja, upacara dan pelaksanaan pikukuh.

Semacam dewan penasihat puun terdapat di setiap kampung tangtu, yang disebut baresan (barisan, dewan atau

kumpulan) atau sering disebut baresan salapan, karena terdiri dari sembilan orang tokoh, termasuk jaro tangtu,

seurat dan lainnya. Fungsi baresan adalah membantu puun dan jaro tangtumemecahkan berbagai masalah dan

melaksanakan pikukuh.

 

GAMBAR: STRUKTUR PAMARENTAHAN BADUY

Dengan demikian seorang puun didukung oleh panasihat batin melalui tangkesan dan penasihat

pelaksanaan pikukuh olehbaresan salapan. Pengawasan para puun mampu menjangkau wilayah dan seluruh warga

Kanekes melalui tanggungan jaroduawelas dan dukun-dukun lembur serta kokolotan lembur.

Dalam konteks itu, pamarentahan Baduy berfungsi untuk mensucikan dan membuat tapa dunia, termasuk

memelihara alam sebagai pusat dunia, sedangkan dunia beserta isinya dijaga oleh keturunan muda, dan sultan-

sultan Banten yang harus membuat dunia ramai.seorang pemimpin agama dihubungkan dengan garis keturunan

yang paling tua, sedangkan seorang pemimpin politik dihubungkan dengan garis keturunan yang paling muda.

Kekuasaan agama dihubungkan dengan para leluhur atau karuhun dan kekuasaan politik dihubungkan dengan

aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu artinya, seorang pemimpin agama mewujudkan identatis

masyarakat Baduy, sedangkan seorang pemimpin politik mengurus kehidupan duniawi termasuk mengurus dan

memelihara kelestarian tanah.

Untuk melangsungkan aktivitasnya itu, kegiatan duniawi dipusatkan di tangtu Cibeo, sedangkan aktivitas

keagamaan berada di tangtu Cikeusik. Namun tangtu dalam menjalankan aktivitasnya itu saling menyokong dan

sekaligus saling terikat. Karena diantara keduanya saling memberikan pengaruh untuk mengokohkan tradisi Baduy

yang bersandar padapikukuh karuhun, yaitu: ‘nu lain kudu dilainkeun, nu enya kudu dienyakeun, nu ulah kudu

diulahkeun’. Artinya, yang bukan harus dikatakan bukan, yang benar harus dikatakan benar dan yang dilarang

harus dikatakan dilarang.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam pamarentahan Baduy seorang pemimpin dipilih dari

kelompok keluarga tertentu yang memang telah memiliki alur keturunan pemimpin, sekalipun demikian bukan

berarti masyarakat menyerahkan rekruitmen kepemimpinan kepada keberuntungan atau nasib. Jadi rekruitmen

kepemimpinan dalam hirarki pamarentahan Baduy diambil dari bagian sangat kecil dari seluruh warga masyarakat.

Usia dalam penentuan pemimpin tidak menjadi hal yang utama atau menjadi penghalang seseorang untuk menjadi

seorang pemimpin. Ukuran utama yang menjadi sandaran adalah setiap individu Orang Baduy cenderung menilai

setinggi mungkin keluarga dan garis keturunan pemimpin.

Dalam konteks itu, kelompok-kelompok keturunan satu garis kekerabatan (unilineal), menawarkan proposisi, bahwa

struktur politik dalam pamarentahan Baduy selalu stabil dan dalam banyak hal persaingan internal yang mungkin

timbul dari perpecahan di antara garis-garis keturunan dapat dihindarkan dengan adanya pembagian kewenangan

yang didasarkan atas ikatan-ikatan kewilayahan yang berkoeksistensi dengan hubungan-hubungan kekeluargaan.

Strategi dalam pamarentahan Baduy untuk melanggengkan kekuasaan dan kestabilan tradisi yang berpijak

pada pikukuhdidasarkan landasan afiliasi kekeluargaan dan ikatan-ikatan kewilayahan.

Dalam pamarentahan serupa ini, struktur yang dibentuk semata-mata untuk menegakkan ketertiban sosial agar

pengukuhkan ikatan wilayah lebih erat. Pemisahan yang berlangsung hanya sebatas kewilayahan (kampung-

kampung), namun pemisahan itu kemudian tercakup oleh sistem pertalian keluarga yang kuat.

Peranan ketiga puun dan jaro tujuh yang terlingkup dalam sistem kekerabatan pada dasarnya berhubungan dengan

sentralisasi kewenangan. Oleh karena itu, sebagai penutup tulisan ini dapat dinyatakan bahwa suatu sistem

kekerabatan yang kuat, sementara hal-hal lainnya setara, berkorelasi dengan suatu sistem politik yang lemah

mewujudkan spresialisasi kewenangan yang terpusat di kampung tangtu, baik spesialisasi keagamaan maupun

politik, seperti ditunjukkan oleh peranan puun Cikeusik dan puun Cibeo untuk mengekalkan keyakinan

Sunda Wiwitan bagi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Brandewie, E. 2000. Tempat Orang Besar dalam Masyarakat Hagen Tradisional di Dataran Tinggi Tengah Nugini.

Dalam Frank McGlynn dan Arthur Tuden. 2000. Pendekatan Antropologi pada Perilaku Politik. Terjemahan

Suwargono dan Nugroho. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 85 – 112.

Berthe, Louis. 2000. Kekerabatan, Kekuasaan dan Cara Berproduksi. Terjemahan Judistira K. Garna. Bandung:

Primaco Akademika.

Danasasmita, Saleh dan Anis Djatisunda. 1985. Kehidupan Masyarakat Kanekes. Bandung Proyek Sundanologi, Dep.

Pendidikan & Kebudayaan R.I.

Eggan Fred. 1966. The American Indian. Chicago.

Frank McGlynn dan Arthur Tuden. 2000. Pendekatan Antropologi pada Perilaku Politik. Terjemahan Suwargono dan

Nugroho. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Garna, Judistira K. 1987. Orang Baduy. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Garna, Judistira K.

1988. TangtuTelu Jaro Tujuh Kajian Struktutal Masyarakat baduy di Banten Selatan Jawa Barat Indonesia. Tesis

Ph.D. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Geertz, C. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Geise, N.J.C. 1952 Badujs en Moslims in Lebak Parahiang, Zuid Banten. Disertasi. Leiden.

Jacobs, J. dan J.J. Meijer. 1891. De Badoej’s. ‘s-Gravenhage: Martionus Nijhoff.

Kartawinata, A.M. 2001. Pamarentahan Baduy di Kanekes. Makalah Simposium Internasional Jurnal Antropologi

Indonesia. Padang: UI-Universitas Andalas, 18 – 20 Juli.

Ninuk P. Kleden. 1999. Metode Pemahaman bagi Penelitian Antropologi. Dalam Jurnal Antropologi Indonesia. Th.

XXIII, No. 60. Sept – Des. Jakarta: Universitas Indonesia-Yayasan Obor Indonesia. Hal. 36 – 49.

Marzali, Amri. 2000. Dapatkah Sistem Matrilinear Bertahan Hidup di Kota Metropolitan?. Dalam Antropologi

Indonesia. Th. XXIV, No. 61 Jan-Apr. Jurusan Antropologi FISIP – Universitas Indonesia. Hal. 1 – 15.

Pleyte, C.M. 1910. Badoejsche geesteskinderen. Tijdschrift voor Bataviaschap, deel 54, afl. 2, 3-6.

Yunita T. Winarto. 1999. Pendekatan Prosesual: Menjawab Tantangan dalam Mengkaji Dinamika Bdaya.

Dalam Jurnal Antropologi Indonesia. Th. XXIII, No. 60. September–Desember .Jakarta: Universitas Indonesia-Yayasan

Obor Indonesia. Hal. 25-35.

Sebutan yang dikemukakan Prof. Dr.R.M.Koentjaraningrat terhadap karya Prof.H.Judistira K. Garna, Ph.D. sebagai

karya etnografi yang berfokus teori fungsional (Lihat Buku Baduy dari inti jagat, Bentara Budaya 1988) untuk kajian

masyarakat dan kebudayaan Baduy.

***Ade Makmur Kartawinata

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lemlit Unpad, Staf pengajar pada Jurusan

Antropologi Sosial FISIP – Unpad.