badan supervisi bank indonesia (bsbi)

7/22/2019 Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)

1/9

BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN 1 Volume 3, Nomor 2, Agustus 2005

BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA

Badan baru yang membantu Komisi XI DPR-RI dalam melaksanakan fungsi

pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia

Oleh : Agus Santoso, SH, LL.M1

dan Hernowo Koentoadji, SH2

PENDAHULUAN

Pemilihan anggota Badan Supervisi

Bank Indonesia (BSBI) sebagai

pengejawantahan amanat dari Pasal

58A UU No. 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 3 Tahun

2004 (UU Bank Indonesia) baru saja

dilaksanakan oleh Komisi XI DPR RI

melalui proses fit and proper test

yang berlangsung selama 2 (dua)

hari pada tanggal 22 dan 23 Juni

2005.

Dari 10 (sepuluh) nama yang

dicalonkan oleh Presiden, DPR telah

memilih 5 (lima) anggota BSBI yang

akan menjabat selama 3 (tiga)

tahun. Para anggota BSBI-pun telah

memilih Prof. Dr. Sutan Remy

Sjahdeini, S.H sebagai Ketuanya

LATAR BELAKANGPEMIKIRAN PEMBENTUKAN

BADAN SUPERVISI BANK

INDONESIA

Wacana pembentukan BSBI

digulirkan pada tahun 2001 atau

sekitar 2 (dua) tahun kemudian sejak

berlakunya UU Bank Indonesia No.

23 Tahun 1999. Wacana ini

berkembang dari rekomendasi Tim

Panel yang dibentuk oleh

pemerintah untuk melakukan kajian

berkenaan dengan proses

amandemen atas UU Bank

Indonesia.3Dalam pertimbangan terkait

dengan usulan perlunya dibentuk

BSBI antara lain mengemuka

mengenai perlunya menjaga

kepercayaan publik terhadap

konsep indepedensi bank sentral

sebagaimana yang dianut dalam

UU Bank Indonesia. Tim Panel

berpendapat bahwa agarindependensi Bank Indonesia

dapat diimplementasikan secara

kredibel, maka aspek transparansi

dan akuntabilitas Bank Indonesia

kepada masyarakat perlu

dipertegas pengaturannya.

Transparansi kepada publik

diperlukan agar masyarakat dapat

memperoleh informasi bahwa Bank

Indonesia dikelola secara baik dan

secara objektif dapat menjaga

1Analis Hukum Eksekutif, Direktorat Hukum,Bank Indonesia.

2 Analis Hukum, Direktorat Hukum, BankIndonesia.

3Tim Panel beranggotakan 4 (empat) orangyang terdiri dari mantan Gubernur Bank Sentral SelandiaBaru (Donald Brash), mantan Gubernur Bank Sentral Chile(Roberto Zahler), Dr. Boediono dan Prof. Dr Sutan RemySjahdeini, S.H.


2/9


independensinya, sedangkan aspek

akuntabilitas kepada masyarakat

antara lain diwujudkan dari adanya

kewajiban Bank Indonesia untuk

memberikan penjelasan tentangkebijakannya melalui laporan reguler

kepada parlemen dan penjelasan

kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan pemikiran

tersebut, maka Tim Panel

mengusulkan agar di dalam proses

penataan kelembagaan

kebanksentralan dibentuk suatu

badan yang dapat membantu tugas

parlemen dalam melaksanakan

fungsi pengawasan terhadap bank

sentral.

BSBI sebagai badan yang

membantu Komisi XI DPR-RI

Dengan disahkannya amandemen

UU No. 23 Tahun 1999 menjadi UU

No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan

atas Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia pada tanggal

15 Januari 2004, maka

diamanatkanlah pembentukan Badan

Supervisi Bank Indonesia.

Rumusan Pasal 58A UU tersebut

tidak persis sama dengan

rekomendasi Tim Panel sebagaimana

diuraikan di atas. Dari rumusan pasaldan penjelasannya dapat diketahui

bahwa tujuan pembentukan badan

baru ini adalah untuk membantu DPR

dalam melaksanakan fungsi

pengawasan di bidang tertentu

terhadap Bank Indonesia dalam

upaya meningkatkan akuntabilitas,

independensi, transparansi, dan

kredibilitas Bank Indonesia.

Mengenai pengertian dari

pengawasan di bidang tertentu,

penjelasan pasal ini merincinyasecara jelas, yaitu bahwa BSBI

ditugaskan untuk melakukan 3 (tiga)

tugas telaahan, yakni: (a) menelaah

laporan keuangan tahunan Bank

Indonesia; (b) menelaah anggaran

operasional dan investasi Bank

Indonesia; dan (c) menelaah

prosedur pengambilan keputusan

kegiatan operasional di luar

kebijakan moneter dan pengelolaan

asset Bank Indonesia. Hasil

telaahan tersebut selanjutnya

disampaikan oleh BSBI kepada

DPR dan tidak boleh langsung

disampaikan kepada publik. Hal ini

mengingat bahwa BSBI adalah

badan yang oleh UU tugasnya

adalah sebagai pembantu DPR,

sedangkan fungsi pengawasan

terhadap Bank Indonesia,

berdasarkan Pasal 58 UUBI, adalah

merupakan kewenangan DPR.

Oleh karena itu, keberadaan BSBI

tidak boleh menjadikan kewenangan

DPR dalam menjalankan fungsi

pengawasannya terhadap Bank

Indonesia menjadi berkurang.

Dari obyek penelaahan yangmenjadi tugas BSBI, dan dikaitkan

dengan akuntabilitas BI kepada

DPR, kewajiban BI untuk

menyampaikan laporan kepada

DPR untuk kemudian dievaluasi

oleh DPR4, terlihat bahwa

4 Lihat Pasal 58 UUBI


3/9


pembentukan BSBI diharapkan dapat

memperkuat fungsi pengawasan

DPR terhadap kegiatan operasional

dan investasi BI. Dalam kaitannya

dengan tugas Bank Indonesia dalammenetapkan dan melaksanakan

kebijakan moneter, perbankan dan

sistem pembayaran, eksistensi badan

ini tidak mengurangi independensi

Bank Indonesia. Hal ini mengingat

dalam melaksanakan tugasnya itu,

BSBI tidak boleh mencampuri dan

tidak menilai kebijakan BI (di bidang

sistem pembayaran, pengaturan dan

pengawasan bank, serta bidang-

bidang yang merupakan penetapan

dan pelaksanaan kebijakan moneter),

serta tidak mengevaluasi kinerja

Dewan Gubernur.5

Selanjutnya, terkait dengan struktur

hubungan kerja dan tanggung jawab

BSBI dengan DPR, pembentukan

badan ini dimaksudkan untuk secara

lebih spesifik, dengan

profesionalisme para anggotanya,

membantu tugas Komisi yang

membidangi Bank Indonesia (dalam

hal ini untuk periode DPR 2004-2009,

adalah Komisi XI DPR).

5 Lihat juga Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 9 UUBI.Pasal 4 Ayat (2).

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independendalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas daricampur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecualiuntuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.Pasal 9.(1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur

tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikansegala bentuk campur tangan dari pihak mana pundalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam

pelaksanaan tugasnya sehari-hari,

DPR dibagi dalam beberapa Komisi,

dan Komisi yang membidangi Bank

Indonesia adalah Komisi XI. Dengandemikian, dalam prakteknya, tugas

BSBI pada waktunya adalah

membantu tugas Komisi XI DPR.

Mengenai hal ini anggota Komisi XI

DPR RI, Drajad Wibowo

berpendapat bahwa BSBI

merupakan semacam konsultan

plus untuk DPR karena telaahan-

telahaannya tidak boleh

disampaikan kepada publik.6

Apabila dibandingkan dengan UU

Bank Indonesia yang lama, yaitu UU

No.13 Tahun 1968 tentang Bank

Sentral yang tidak menganut konsep

independensi bank sentral7,.

Kedudukan BSBI ini sangat berbeda

dengan kedudukan 2 (dua) badan

yang ada pada tatanan

kelembagaan pada waktu itu.

Pertama, Komisaris Pemerintah

sebagaimana yang pernah diatur

dalam Pasal 22 sd 24 UU No.13

Tahun 1968 tentang Bank Sentral,

karena Komisaris Pemerintah

bertanggung jawab kepada

Presiden dan tugasnya adalah

mengawasi Bank Indonesia selaku

perusahaan. Dalam kedudukannyayang demikian itu, Komisaris

Pemerintah mempunyai hubungan

kerja yang bersifat langsung dengan

6 Daily Investor Indonesia, tanggal 23 Juli 20057 Di dalam undang-undang ini Bank Indonesia

didudukkan sebagai pembantu pemerintah, sebagaimanadapat dilihat dari rumusan Pasal 7: Tugas Pokok bankadalah membantu pemerintah. Pasal 17 Presiden dapatmemberhentikan Gubernur dan Direktur-Direktur meskipunmasa jabatan yang bersangkutan belum berakhir


4/9


Bank Indonesia, sedangkan dalam

hal kedudukan BSBI, BSBI tidak

mempunyai hubungan kerja langsung

dengan Bank Indonesia, melainkan

dengan DPR. Dalam konteks ini,dalam hal BSBI mempunyai

keperluan untuk berhubungan

langsung dengan Bank Indonesia,

maka tentunya badan ini terlebih

dahulu harus memperoleh

penugasan dari DPR.

Selain itu, BSBI juga berbeda dari

Dewan Moneter sebagaimana pernah

diatur dalam Pasal 8 sd 14 UU No. 13

Tahun 1968 tentang Bank Sentral,

mengingat Dewan Moneter yang

beranggotakan menteri-menteri yang

membidangi keuangan dan

perekonomian serta Gubernur Bank

Indonesia bertugas membantu

pemerintah dalam merencanakan

dan menetapkan kebijakan moneter,

sedangkan kedudukan BSBI adalah

sebagai pembantu DPR untuk

menelaah laporan/ prosedur yang

terkait dengan kegiatan/ anggaran

operasional BI, di luar kebijakan di

bidang moneter, perbankan, dan

sistem pembayaran.

Dari perbandingan dengan

pengaturan tatanan kelembagaan

dalam UU yang lama tersebut, yaitu

UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank

Sentral, dapat diketahui bahwa

kedudukan BSBI tidak berada dalam

struktur organisasi Bank Indonesia

dan pembentukan BSBI tidak

dimaksudkan untuk dapat

mencampuri tugas dan wewenang

Bank Indonesia sehari-hari, serta

tidak dimaksudkan pula untuk

mengurangi independensi Bank

Indonesia dalam pelaksanaan

tugasnya.

Sesuai dengan maksud pembentukundang-undang, penambahan BSBI

dalam penataan kelembagaan,

adalah untuk memperkuat fungsi

pengawasan DPR terhadap Bank

Indonesia di bidang tertentu dalam

rangka untuk meningkatkan

akuntabilitas, independensi,

transparansi, dan kredibilitas Bank

Indonesia.

Untuk kelancaran pelaksanaan

tugas BSBI dan terkait pula dengan

teknis penyediaan anggaran

operasional BSBI, maka pada BI

ditunjuk suatu satuan kerja

penghubung yang menjembatani

antara kewenangan persetujuan

anggaran operasional BSBI yang

ada pada DPR dengan teknispenyediaan anggaran operasional

BSBI oleh BI.

TUGAS BSBI

Sebagai pedoman BSBI dalam

melaksanakan tugasnya selaku

badan yang membantu Komisi XI

DPR, Pasal 58A secara tegasmenguraikan tentang tugas yang

harus dijalankan oleh BSBI dan

pembatasan mengenai hal-hal yang

tidak boleh dilakukan oleh BSBI.

Pengaturan UU yang jelas seperti ini

tentu sangat diperlukan untuk

mengoptimalkan fokus kerja BSBI.


5/9


Selain itu, pengaturan tentang apa

yang harus diperbuat (dos) BSBI dan

apa yang tidak boleh diperbuat

(donts) BSBI ini menggambarkan

secara tegas pula bahwapenambahan badan baru dalam

tatanan hubungan antara DPR

dengan Bank Indonesia tidak

mengubah keyakinan pembentuk

undang-undang tentang

diperlukannya bank sentral yang

independen untuk menjaga kestabilan

moneter.

Sesuai dengan amanat Pasal 58 AUUBI, tugas BSBI dalam rangka

membantu DPR dalam

melaksanakan fungsi pengawasan di

bidang tertentu terhadap Bank

Indonesia adalah melakukan telaahan

atas :

a. laporan keuangan tahunan BI;

b. anggaran operasional dan

investasi BI;

c. prosedur pengambilan keputusan

kegiatan operasional di luar

kebijakan moneter dan

pengelolaan asset BI.

Hasil telaahan yang dilakukan oleh

BSBI tersebut selanjutnya

disampaikan kepada DPR sebagai

masukan bagi DPR dalam rangka

menjalankan fungsi pengawasannyaterhadap Bank Indonesia.

Selain menyebutkan secara eksplisit

tentang tiga tugas yang diamanatkan

UUBI, Pasal 58A juga menegaskan

bahwa hubungan kerja BSBI adalah

kepada DPR dan tidak ada garis

hubungan kerja secara langsung

dengan Bank Indonesia. Berhubung

dengan itu, UU memberikan

batasan bahwa BSBI:

a. Tidak melakukan penilaian

terhadap kinerja Dewan

Gubernur;

b. Tidak ikut mengambil

keputusan serta tidak ikut

serta memberikan penilaian

terhadap kebijakan di bidang

sistem pembayaran,

pengaturan dan pengawasan

bank serta bidang-bidang

yang merupakan penetapan

dan pelaksanaan kebijakan

moneter.

c. Tidak dapat menghadiri

Rapat Dewan Gubernur;

d. Tidak dapat mencampuri dan

menilai kinerja Bank

Indonesia;

e. Tidak dapat mengevaluasi

kinerja Dewan Gubernur;

f. Tidak dapat menyatakan

pendapat untuk mewakili

Bank Indonesia; dan

g. Tidak dapat menyampaikan

informasi yang terkait

dengan pelaksanaan

tugasnya langsung kepada

publik.

Mengenai rincian lingkup tugas

BSBI dan batasan yang dituangkan

UU ini, pakar ekonomi Univesitas

Gadjah Mada Sri Adiningsih

berpendapat bahwa format yang

ada sudah tepat karena BSBI

memang tidak boleh memiliki


6/9


kewenangan yang besar.8 BSBI

dibentuk bukan untuk menilai seluruh

aspek kegiatan Bank Indonesia tetapi

untuk membantu sebagian tugas

Komisi XI DPR dalam melaksanakanpengawasan di bidang tertentu saja

terhadap Bank Indonesia.

Dalam konteks lingkup tugas BSBI

tersebut kiranya patut dibahas pula

bahwa dalam melaksanakan

kewenangan dan tugasnya tersebut,

BSBI tidak mempunyai kewenangan

sebagai badan pemeriksa (auditor)

terhadap Bank Indonesia, sehingga

kewenangan BSBI sangat berbeda

dari dan tidak dapat disetarakan

dengan kewenangan yang diberikan

UU kepada Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) sebagaimana diatur

dalam Pasal 59 dan 61 UUBI.

Berdasarkan Pasal 59 UUBI, BPK

dapat melakukan pemeriksaan

khusus terhadap Bank Indonesia atas

permintaan DPR apabila diperlukan.

Dalam penjelasan pasal ini dapat

diketahui bahwa DPR akan meminta

BPK untuk melakukan pemeriksaan

khusus terhadap Bank Indonesia

apabila DPR ingin mengetahui lebih

dalam mengenai suatu permasalahan

atau suatu kegiatan tertentu yang

berkaitan dengan pengelolaan

keuangan dan pelaksanaan anggaranoleh Bank Indonesia. Selanjutnya,

Pasal 61 UUBI mengatur mengenai

kewajiban Bank Indonesia untuk

menyampaikan laporan keuangan

tahunan Bank Indonesia, kewajiban

pemeriksaan BPK terhadap laporan

8 Harian Sinar Harapan, 23 Juli 2005

keuangan Bank Indonesia, dan

kewajiban BPK untuk

menyampaikan laporan hasil

pemeriksaannya kepada DPR.

ANGGOTA BSBI

Sebagai badan yang diharapkan

dapat membantu tugas Komisi XI

DPR secara maksimal dalam

pengawasan di bidang tertentu

terhadap Bank Indonesia, tentu saja

kompetensi dan profesionalisme

anggota BSBI menjadi faktor yang

signifikan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 58

A ayat (2), BSBI terdiri dari 5 (lima)

anggota yang terdiri dari seorang

Ketua merangkap anggota dan 4

(empat) orang anggota yang dipilih

oleh DPR dan diangkat oleh

Presiden. Anggota BSBI tersebut

diusulkan oleh Presiden sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Keanggotan BSBI dipilih dari orang-

orang yang memenuhi persyaratan

tertentu, yaitu mempunyai

intergritas, moralitas, kemampuan/

kapabilitas/keahlian, profesionalisme

dan berpengalaman di bidang

ekonomi, keuangan, perbankan atau

hukum.

Masa jabatan anggota BSBI adalah

selama 3 (tiga) tahun dan dapatdipilih kembali untuk satu kali masa

jabatan berikutnya. Dengan

demikian, seseorang hanya dapat

menjabat sebagai anggota BSBI

selama 2 (dua) kali atau 6 (enam)

tahun.

Berkaitan dengan proses pemilihan

anggota BSBI, pada tanggal 28


7/9


Maret 2005, Presiden menyampaikan

10 (sepuluh) nama calon anggota

BSBI kepada DPR RI untuk dilakukan

pemilihan melalui fit and proper test.

Dari 10 (sepuluh) orang yangdicalonkan tersebut yaitu Sutan Remy

Sjahdeini, Bambang Triaji, John A

Prasetyo, Zaki Baridwan, Armida S

Alisjahbana, Romli Atmasasmita,

Widigdo Sukarman, Anny Ratnawati,

Marsuki dan Noke Kiroya,

kesemuanya dinyatakan memenuhi

kriteria/persyaratan calon anggota

BSBI sebagaima diatur dalam Pasal

58 A ayat (3).

Proses fit and proper test untuk

memilih anggota BSBI telah

dilaksanakan oleh Komisi XI DPR RI

pada tanggal 22 dan 23 Juni 2005.

Dalam proses fit and proper test

tersebut, yang diwarnai dengan

pengunduran diri salah seorang calon

yaitu, John A. Prasetyo, para calon

diminta untuk memaparkan

pandangan-pandangannya mengenai

tugas BSBI dalam membantu Komisi

XI DPR dalam tugas pengawasan

terhadap Bank Indonesia. Dari

sepuluh calon dimaksud, telah terpilih

5 (lima) orang anggota BSBI yaitu

Romli Atmasasmita, Marsuki, Widigdo

Sukarman, Sutan Remy Sjahdeini

dan Anny Ratnawati, untuk masajabatan selama 3 (tiga) tahun.

Selanjutnya, memenuhi ketentuan

undang-undang bahwa Ketua BSBI

dipilih dari dan oleh anggota BSBI,

maka para anggota BSBI telah

melaksanakan proses pemilihan

Ketua dan dari proses tersebut telah

terpilih Sutan Remy Sjahdeini

sebagai Ketua BSBI. Selanjutnya,

sesuai dengan Pasal 58 A ayat (2),

anggota BSBI terpilih tersebut akan

diangkat oleh Presiden.

Terkait dengan akan segerabekerjanya BSBI, dalam rangka

optimalisasi kinerja kiranya DPR

patut memikirkan mengenai

perlunya pengaturan atau kode etik

bagi anggota BSBI dalam hal yang

bersangkutan memiliki jabatan

rangkap yang potensial memiliki

conflict of interestdengan tugasnya

selaku anggota BSBI misalnya

selaku pemegang saham

pengendali pada bank umum, BPR,

lembaga keuangan bukan bank

serta perusahaan penyedia barang

dan jasa untuk kebutuhan Bank

Indonesia atau pengurus pada bank

umum, BPR dan lembaga keuangan

bukan bank, perusahaan penyedia

barang dan jasa untuk kebutuhan

Bank Indonesia dan perusahaan

terafiliasi dengan Bank Indonesia.

Selain itu kiranya perlu pula

dipikirkan adanya pengaturan yang

memberikan kewenangan kepada

DPR untuk dapat memberhentikan

anggota BSBI dalam masa

jabatannya dalam hal yang

bersangkutan melakukan perbuatan

tercela atau berhalangan tetap.Kedua hal ini penting untuk

dikemukakan mengingat UU tidak

mengaturnya.

HARAPAN TERHADAP BSBI

Dalam Pasal 58 A ayat (4) UUBI

diatur pula mengenai anggaran dan

tempat berkantornya BSBI. UU


8/9


mengatur bahwa seluruh biaya BSBI

dibebankan pada anggaran

operasional Bank Indonesia.

Selanjutnya, pada Penjelasan ayat

(5), disebutkan bahwa BSBIbertempat yang disediakan oleh Bank

Indonesia.

Berkenaan dengan pengaturan

tersebut, terdapat kesangsian dari

sementara kalangan terhadap kinerja

BSBI dalam melaksanakan tugasnya

membantu Komisi XI DPR dalam

pelaksanaan tugas pengawasan

terhadap Bank Indonesia. Mengenai

hal ini Sri Adiningsih berpendapat,

Semua amat tergantung oleh

intergritas dan moralitas anggota

BSBI.9

Terlepas dari kesangsian itu, pada

dasarnya pengaturan UU yang

menyatakan bahwa seluruh biaya

BSBI dibebankan pada anggaran

operasional Bank Indonesia dan

kantor BSBI disediakan oleh Bank

Indonesia, tidak dapat diartikan

bahwa Bank Indonesia memiliki

kewenangan untuk menetapkan

jumlah anggaran dan fasilitas bagi

keperluan operasional BSBI. Dengan

mengingat bahwa BSBI adalah

pembantu DPR, maka kewenangan

untuk menetapkan besarnya jumlah

anggaran dan fasilitas BSBI adalahsepenuhnya merupakan kewenangan

DPR, dan dalam melaksanakan

kewenangannya itu, DPR perlu

memperhatikan pula kemampuan

keuangan Bank Indonesia. Dengan

9 Harian Sinar Harapan, tanggal 23 Juli 2005.

mekanisme seperti ini, diharapkan

integritas BSBI akan tetap terjaga.

Akhirnya, berkenaan dengan

penataan kelembagaan ini,

masyarakat, sebagaimana halnyapembentuk undang-undang, tentu

berharap agar BSBI dapat

menjalankan tugasnya

sebagaimana yang diamanatkan UU

yaitu badan yang membantu Komisi

XI dalam melaksanakan fungsi

pengawasan di bidang-bidang

tertentu terhadap Bank Indonesia

dalam rangka mengupayakan

peningkatan akuntabilitas,

independensi, transparansi, dan

kredibilitas Bank Indonesia.


9/9


badan supervisi bank indonesia (bsbi)

Documents