badan pusat statistik kota ambon 2015-2019 · bps kota ambon dalam melakukan tugasnya selama lima...

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA AMBON

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK KOTA AMBON

2015-2019

REVIU

Rencana Strategis BPS Kota Ambon

2015-2019

No. Publikasi : 81711.1808

Katalog : 1202059.8171

Ukuran Buku : 21,7 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : vii + 47 Halaman/Pages

Naskah :

BPS Kota Ambon

Gambar Kulit :

BPS Kota Ambon

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kota Ambon

iii

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Pusat Statsitik (Renstra BPS) Kota Ambon merupakan

dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi BPS Kota Ambon sebagai satu instansi vertikal BPS untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai instansi vertikal dari BPS, BPS Kota Ambon menyusun Renstra BPS Kota

Ambon Tahun 2015-2019 ini dengan berdasarkan pada Renstra BPS RI Tahun 2015-2019

serta memperhatikan kontribusi BPS Kota Ambon dalam pencapaian sasaran, agenda dan

misi pembangunan Kota Ambon khususnya di bidang statistik.

Setiap unit kerja lingkup BPS Kota Ambon harus melaksanakan semua yang

tertuang dalam dokumen Renstra secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada

peningkatan kinerja (better performance). Dalam rangka menjamin keberhasilan

pelaksanaan Renstra BPS Kota Ambon periode 2015-2019 dan mewujudkan pencapaian

Visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua, maka dilakukan

evaluasi setiap tahun.

Reviu Renstra BPS Kota Ambon 2015-2019 ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Renstra BPS Kota Ambon 2015-2019 yang didasarkan pada pelaksanaan

kinerja di tahun 2015 hingga tahun 2017. Kajian pada reviu ini berdasarkan adanya

perubahan pada dokumen perencanaan BPS hasil evaluasi dan rekomendasi dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-

RB). Kajian dimaksud menghasilkan penambahan satu tujuan organisasi, yaitu tujuan

ketiga mengenai penguatan Sistem Statistik Nasional. Selain itu, juga terdapat

penambahan dan perubahan untuk beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja pada

BPS Kota Ambon di tahun 2015-2019.

Dengan adanya penambahan beberapa indikator dan tujuan tersebut, seluruh

jajaran BPS Kota Ambon diharapkan lebih mudah mencapai tujuan organisasi BPS Kota

Ambon serta menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan misi BPS Kota

Ambon dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan statistik yang ditetapkan.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra BPS Kota

Ambon Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan

dan sumbangan pemikiran hingga terwujudnya dokumen Renstra BPS Kota Ambon Tahun

2015-2019. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Ambon, Agustus 2018

Kepala Badan Pusat Statistik

Kota Ambon,

CHATERINA H. PERSULESSY

iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPS Kota Ambon mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan

mengendalikan program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS Kota Ambon.

Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Ambon Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi

seluruh jajaran BPS Kota Ambon sebagai pendukung kelancaran penyelenggara kegiatan

teknis dan administrasi statistik dalam melaksanakan visi dan misi BPS khususnya serta

pembangunan nasional di bidang statistik pada umumnya selama 2015-2019.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang berkembang serta melakukan

analisis dan evaluasi dari hasil capaian pembangunan bidang statistik di periode

sebelumnya, BPS tetap memegang visinya yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk

Semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi,

yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang

terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik

Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;

dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk

kemajuan perstatistikan.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah

tujuan strategis di tahun 2019, yaitu antara lain : (1) peningkatan kualitas data statistik; (2)

peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) penguatan Sistem Statistik

Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4)

peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis tersebut mencerminkan fokus BPS

dalam periode Renstra 2015-2019, yakni berupaya terus-menerus untuk meningkatkan :

(1) kualitas dari data statistik yang dihasikan; (2) kualitas dari pelayanan untuk

mendiseminasi data statistik kepada pengguna data; (3) efektifitas dalam pembinaan dan

dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola pemerintahan

dalam organisasi BPS.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam

sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

(PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

(DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra

BPS Kota Ambon 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS Kota Ambon

untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

v

DAFTAR ISI

Hal.

Kata Pengantar ……………………………………………………………………….. iii

Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………………. iv

Daftar Isi ……………………………………………………………………………... v

Daftar Tabel ………………………………………………………………………….. vi

Daftar Lampiran ……………………………………………………………………… vii

BAB I Pendahuluan ……………………………………………………………. 1

A. Latar Belakang …………………………………………………… 1

B. Kondisi Umum …………………………………………………… 2

C. Potensi dan Permasalahan ………………………………………... 2

BAB II Visi, Misi, dan Tujuan …………………………………………………. 5

A. Visi ……………………………………………………………….. 5

B. Misi ………………………………………………………………. 5

C. Tujuan ……………………………………………………………. 5

D. Sasaran Strategis …………………………………………………. 6

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka

Kelembagaan BPS ……………………………………………………...

8

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPS ………………………………... 8

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Ambon …………………. 8

C. Program dan Kegiatan …………………………………………… 9

D. Kerangka Regulasi ……………………………………………….. 13

E. Kerangka Kelembagaan ………………………………………….. 14

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan ……………………………… 20

A. Target Kinerja ……………………………………………………. 20

B. Kerangka Pendanaan ……………………………………………... 23

BAB V Penutup ………………………………………………………………… 25

Lampiran

vi

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1. ………………………………………………………………………………. 6

Tabel 2. ………………………………………………………………………………. 10

Tabel 3. ……………………………………………………………………………..... 21

Tabel 4. ………………………………………………………………………………. 24

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan BPS Kota Ambon 27

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan

anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran

jangka menengah (Medium-Term Expenditure Framework), penganggaran terpadu

(Unified Budget), dan penganggaran berbasis kinerja (Performance Based Budget).

Hal tersebut mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan, pendanaan, dengan

kinerja, serta capaian kinerja dengan akuntabilitas organisasi.

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa

penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas

Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja,

unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP

meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data

kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa

penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melayani masyarakat,

dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan.

Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya

dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis.

Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui

upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana,

sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan mewujudkan good governance.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good

governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), sangat menuntut

dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk

itu, BPS Kota Ambon perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di

bidang teknis dan administrasi statistik yang komprehensif dan mampu mengemban

tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat

terwujudnya good governance dan clean goverment di Indonesia.

BPS Kota Ambon dalam melakukan tugasnya selama lima tahun dituangkan

dalam Renstra BPS Kota Ambon Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPS

tahun 2015-2019. Renstra BPS Kota Ambon Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan

tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan BPS 2015-2019. Dengan adanya

Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan

program dan kegiatan pada lingkungan BPS Kabupaten Bangka Selatan akan menjadi

lebih terarah, efektif, dan efisien.

2

Renstra BPS Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi

seluruh jajaran di lingkungan BPS Kabupaten Bangka Selatan dalam mendukung

peksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan.

B. Kondisi Umum

Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah

tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan

usaha dan beragam kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam,

rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi

statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus

diupayakan ketersediaannya. Dalam lima tahun ke depan, BPS Kota Ambon akan

melaksanakan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang ditetapkan

oleh BPS RI untuk penguatan sistem data dan informasi pembangunan yang sejalan

dengan RPJM daerah, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan

pembangunan nasional.

Selama ini, BPS Kota Ambon telah menghasilkan beragam data dan indikator

sosial-ekonomi. Indikator sosial-ekonomi diperoleh diperoleh melalui Sensus

Penduduk, Sensus Ekonomi, berbagai survei di bidang sosial-ekonomi dan

kependudukan. Beberapa indikator tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler

maupun dalam waktu tertentu.

C. Potensi dan Permasalahan

Dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan

dilaksanakan, dipandang perlu untuk memahami potensi yang dimiliki dan

permasalahan yang dihadapi, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna,

tepat waktu dan tepat sasaran.

C.1. Potensi Yang Dimiliki

Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007,

BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik

Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam

penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan

pelayanan data dan informasi statistik kepada publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan

Sistem Statistik Nasional baik di Pusat maupun di daerah. BPS menjadi Lembaga yang

bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta

menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral

oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu BPS

3

mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar,

Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat sangat

potensial untuk menunjang kegiatan BPS Kota Ambon. Peralatan dan perlengkapan

untuk kebutuhan pengumpulan data, pengolahan data maupun diseminasi data berbasis

TIK yang mutakhir dari waktu ke waktu terus dilengkapi. Sarana dan prasarana kerja

terus ditingkatkan dan semuanya merupakan potensi untuk menigkatkan kualitas data

dan mempercepat ketersediaan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh

konsumen.

Dewasa ini, data dan informasi statistik dari BPS secara resmi digunakan oleh

Pemerintah Kota Ambon sebagai rujukan dalam merumuskan berbagai kebijakan,

perencanaan, maupun sebagai alat klarifikasi dan evaluasi pembangunan. Hal ini

tercermin dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tantang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) yang memuat

sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi

daerah.

Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat

baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi

statistik dalam wilayah Kota Ambon dirasakan masih rendah, tetapi sebagai bagian

dari pelaksanaan SSN maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan

berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini, pemerintah dalam RPJM Nasional

Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai

bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.

Selain menjadi badan penyelenggara statistik, BPS Kota Ambon juga

mengembangkan SDM dibidang statistik melalui pendidikan S1 dan S2 dengan

memberikan izin belajar kepada pegawai, sedangkan untuk mengembangkan

kompetensi SDM aparatur, BPS Kota Ambon juga mengirimkan pegawainya untuk

mengikuti diklat di Pusdiklat BPS.

C.2. Permasalahan Yang Dihadapi

BPS Kota Ambon telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu

diatasi dalam periode renstra 2015-2019, baik itu permasalahan internal (kelemahan

yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal

(ancaman). Permasalahan eksternal adalah rendahnya kesadaran responden, baik

rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan

benar. Hal ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan

response rate yang rendah.

Selain itu, belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan

informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah

Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan

BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu

memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS,

4

sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi

statistik yang mereka perlukan. Begitu pula koordinasi antar instansi belum optimal,

sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang

mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien.

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya SDM statistik yang

professional. Selama ini, STIS yang dikelola BPS atau perguruan tinggi lain baik

negeri maupun yang mampu menghasilkan SDM statistik professional masih

didominasi oleh mereka lulusan SMA/MA dari daerah-daerah yang relatif sudah maju.

Di sisi lain, euforia otonomi daerah yang menggairahkan pemekaran wilayah lebih

banyak terjadi di daerah-daerah yang SDM masih rendah. Kondisi ini, menjadi

tantangan BPS dalam menyediakan SDM yang berkualitas dan kompeten untuk

memenuhi kebutuhan daerah-daerah pemekaran.

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan permasalahan internal yang

secara terus-menerus diusahakan untuk diatasi dengan baik sesuai dengan kemampuan

organisasi.

Permasalahan penting lainnya yaitu belum optimalnya implementasi empat

prinsip dasar dari sepuluh prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang

direkomendasikan oleh PBB, antara lain :

i. National Statistical Offices (NSO) berhak untuk membetulkan dan

mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik.

ii. Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei

maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap

kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden.

iii. Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk

mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien.

iv. Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam

kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara.

5

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Visi BPS Kota Ambon adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk

Semua”

Kata Pelopor mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia

statistik terpercaya sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya.

Kata Data Statistik Terpercaya yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang

sebenarnya. Kata Untuk Semua dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak

sama untuk mengakses data BPS Kota Ambon baik pengguna data daerah, nasional

maupun internasional.

B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kota Ambon yang

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, dirumuskan sebagai berikut:

a. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang

terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;

b. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui

pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan

c. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk

kemajuan perstatistikan.

C. Tujuan

Tujuan utama pembangunan statistik di Kota Ambon lima tahun ke depan

meliputi tiga hal:

1. Peningkatan kualitas data statistik;

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel;

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, BPS

Kota Ambon berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui

reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical

Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia).

Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan BPS RI dalam tempo 2015-2019, meliputi:

(i). Peningkatan kualitas data; (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia; (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana

kerja; dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan

pengguna data.

6

Guna memudahkan penilaian pencapaian kinerja, beberapa indikator dan target

ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Secara spesifik indikator dan target dari

tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target BPS Kota Ambon 2015-2019

No. Tujuan Target

Uraian Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

1. Peningkatan

kualitas data

statistik

Persentase

konsumen yang

merasa puas

dengan kualitas

data statistik

90% 90% 99,75% 98,81% 98,85%

2. Peningkatan

pelayanan prima

hasil kegiatan

statistik

Persentase

kepuasan

konsumen

terhadap

pelayanan data

BPS

90% 95,17% 99,07% 99,20% 99,50%

3. Penguatan Sistem

Statistik Nasional

melalui koordinasi

dan pembinaan

yang efektif di

bidang statistik

Jumlah metadata

kegiatan statistik

sektoral dan

khusus yang

dihimpun

0 0 1 5 5

4. Peningkatan

birokrasi yang

akuntabel

Hasil Penilaian

SAKIP oleh

Inspektorat

60 57,03 55,76 55,80 60,00

D. Sasaran Strategis

Secara ringkas sasaran strategis dari tujuan pembangunan statistik dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “Peningkatan kualitas data statistik” adalah

1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS dengan

indikator sasaran :

1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data

statistik

1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi

statistik BPS sebagai rujukan utama

1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

1.1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu

1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

7

1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

1.1.7. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan

pendekatan rumah tangga


pendekatan usaha


pendekatan non rumah tangga non usaha

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan

statistik” adalah

2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user

engagement) dengan indikator sasaran :

2.1.1. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi

statistik melalui website BPS

2.1.2. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

2.1.3. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam

perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga “Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui

koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik” adalah

3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

manajemen sumber daya manusia BPS dengan indikator sasaran :

3.1.1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang

dihimpun

4. Sasaran strategis dari tujuan keempat “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”

adalah

4.1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel dengan indikator sasaran :

4.1.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

4.1.2. Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota Yang Berpredikat

WBK/WBBM

4.2. Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS dengan indikator

sasaran :

4.2.1. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap

pemenuhan sarana dan prasarana BPS

4.2.2. Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang

diselesaikan

8

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN BPS

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Prioritas pembangunan jangka menengah di bidang data dan informasi statistik

adalah peningkatan kualitas statistik nasional. Kualitas data diukur dalam enam

dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/timeliness, mudah diakses/accessibility,

koheren/coherence yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial,

serta mudah diinterpretasi/interpretability.

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait

dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam

menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun

2015 - 2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa

pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat

dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada

distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi,

dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana

penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai

kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik

hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses

manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai

dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial.

Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan

Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani,

Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya.

Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus

kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua

indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun

dalam waktu tertentu.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Ambon

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai

bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat

keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga

9

dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program

pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang

beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa

menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh

(easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai

saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi.

Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena

dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang

dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu

ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta

mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS Kota Ambon

menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran

strategisnya.

C. Program dan Kegiatan

Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu

Program Teknis dan tiga Program Generik. Sedangkan untuk BPS Kota Ambon

mempunyai satu Program Teknis dan dua Program Generik. Program Teknis adalah

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), sedangkan Program

Generik BPS Kota Ambon meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS dan (ii) Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS.

Di lingkungan BPS Kota Ambon dua program generik yang dijalankan yaitu

DMPTTL dan PSPA. Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan

manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan

informasi statistik yang berkualitas, sedangkan Program PSPA BPS bertujuan untuk

memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS,

antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah

dinas dan sarana trasportasi untuk pusat dan daerah.

Berikut merupakan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, hingga program dan kegiatan

BPS Kota Ambon yang disajikan dalam Tabel 2.

10

Tabel 2. Keterkaitan visi, misi, tujuan, hingga program dan kegiatan BPS Kota Ambon

Visi Misi Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi Program Kegiatan

Pelopor data

Statistik

terpercaya untuk

semua

1. Menyediakan data

statistik berkualitas

melalui kegiatan

statistik yang

terintegrasi dan

berstandar nasional

maupun

internasional;

2. Memperkuat Sistem

Statistik Nasional

yang

berkesinambungan

melalui pembinaan

dan koordinasi di

bidang statistik; dan

3. Membangun insan

statistik yang

profesional,

berintegritas dan

amanah untuk

kemajuan

perstatistikan.

1. Peningkatan

kualitas data

statistik;

2. Peningkatan

pelayanan prima

hasil kegiatan

statistik;

3. Penguatan

Sistem Statistik

Nasional melalui

koordinasi dan

pembinaan yang

efektif di bidang

statistik;

4. Meningkatnya

birokrasi yang

akuntabel

1. Meningkatnya

kepercayaan pengguna

terhadap kualitas data

BPS, dengan indikator

sasaran :

1.1. Persentase konsumen

yang merasa puas

dengan kualitas data

statistik;


yang selalu menjadikan

data dan informasi

statistik BPS sebagai

rujukan utama;

1.3. Persentase pemutakhiran

data MFD dan MBS;

1.4. Jumlah

Publikasi/Laporan yang

terbit tepat waktu;

1.5. Jumlah

Publikasi/Laporan

sensus yang terbit tepat

waktu;

1.6. Persentase pemasukan

dokumen (response

rate) survei dengan

pendekatan rumah

tangga;


dokumen (response

rate) survei dengan

pendekatan usaha;


1. Peningkatan

ketersediaan

data

dan informasi

statistik yang

berkualitas;

2. Peningkatan

response rate;

3. Memastikan

pengendalian

mutu

melalui

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

kegiatan

statistik;

4. Peningkatan

kualitas dan

kuantitas

penyebaran data

dan informasi

statistik kepada

masyarakat;

5. Peningkatan

kemudahan dan

kecepatan akses

terhadap data

dan

informasi

statistik

BPS;

6. Pemenuhan

1. Meningkatkan

sarana dan

prasarana untuk

pengumpulan

serta pengolahan

data dan

informasi

statistik;

2. Meningkatkan

komunikasi

dengan penyedia

data;

3. Meningkatkan

diseminasi hasil

kegiatan

statistik;

4. Meningkatkan

Customer

Relationship

Management;

5. Meningkatkan

kualitas website

BPS dan atau

PST didukung

oleh TIK dan

infrastruktur

yang

memadai;

6. Meningkatkan

efektivitas

pemenuhan

sarana dan

prasarana BPS

1. PPIS

2. DMPTTL

3. PSPA

1. Penyediaan dan

pelayanan

informasi statistik

BPS Kota Ambon

a. Pengembangan

Metodologi

Sensus dan

Survei;

b. Diseminasi

Statistik;

c. Metadata

Statistik;

d. Kependudukan

dan

Ketenagakerjaan;

e. Statistik

Kesejahteraan

Rakyat;

f. Statistik

Ketahanan

Sosial;

g. Pendataan

Potensi Desa;

h. Statistik

Peternakan,

Perikanan, dan

Kehutanan;

i. Statistik Industri,

Pertambangan

dan Penggalian,

Energi, dan

Konstruksi;

j. Statistik

11

dokumen (response

rate) survei dengan

pendekatan non rumah

tangga non usaha

2. Meningkatnya kualitas

hubungan dengan

pengguna data (user

engagement) dengan

indikator sasaran :

2.1. Jumlah pengunjung

eksternal yang

mengakses data dan

informasi statistik

melalui website BPS;


yang puas terhadap

akses data BPS;


yang menggunakan data

BPS dalam perencanaan

dan evaluasi

pembangunan nasional

3. Meningkatnya

koordinasi dan

kerjasama dalam

penyelenggaraan SSN

manajemen sumber

daya manusia BPS,

dengan indikator

sasaran :

3.1. Jumlah metadata

kegiatan statistik

sektoral dan khusus

yang dihimpun

4.1. Meningkatnya birokrasi

yang akuntabel, dengan

sarana dan

prasarana BPS

secara akuntabel

dalam

mendukung

pelayanan prima

hasil kegiatan

statistik;

7. Penciptaan iklim

yang kondusif

untuk koordinasi

dan kerjasama

dalam

penyelenggaraan

SSN.

yang mendukung

pelayanan prima

hasil kegiatan

statistik;

7. Mengoptimalkan

penyebarluasan

informasi,

advokasi dan

sosialisasi

berbagai regulasi

terkait;

8. Mengoptimalkan

penyebaran

informasi

tentang

kegiatan statisitk

BPS; dan

9. Meningkatkan

efektivitas dan

efisiensi

penggunaan

anggaran dan

pelaksanaan

kegiatan

Distribusi;

k. Penyusunan

Statistik

Perdagangan

Antar Wilayah

Komoditi

Tertentu;

l. Statistik Harga;

m. Statistik

Keuangan, TI,

dan Pariwisata;

n. Neraca Produksi;

o. Neraca

Pengeluaran;

p. Analisis dan

Pengembangan

Statistik;

q. Statistik

Tanaman

Pangan;

r. Statistik

Holtikultura dan

Perkebunan;

s. Indeks

Kemahalan

Konstruksi;

t. Statistik

Keuangan

Pemerintah

Daerah

u. Sensus Penduduk

(Persiapan

Pemetaan dan

Pemutakhiran

Muatan Wilayah

Kerja Statistik

12

indikator sasaran :

4.1.1. Hasil Penilaian

SAKIP oleh

Inspektorat;

4.2. Meningkatnya Kualitas

sarana dan Prasarana

BPS, dengan indikator

sasaran :

4.2.1. Persentase pengguna

layanan yang merasa

puas terhadap

pemenuhan sarana dan

prasarana BPS;

4.2.2. Persentase pengadaan

sarana dan prasarana

aparatur yang

diselesaikan.

SP2020;

v. Survei Pertanian

Antar Sensus;

w. PMTB Institusi

dan Lapangan

Usaha;

x. Statistik

Wisatawan

Nusantara;

2. Dukungan

Manajemen dan

Pelaksana Tugas

Teknis Lainnya BPS

3. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatus Negara BPS

13

D. Kerangka Regulasi

Secara umum regulasi yang mengatur BPS Kota Ambon dibagi dalam dua

regulasi, yaitu regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi

yang mengatur struktur organisasi BPS Kota Ambon.

Regulasi yang mengatur penyelenggaraan statistik dan sekaligus merupakan

payung hukum bagi BPS Kota Ambon adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997

tentang Statistik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Statistik. Sedangkan regulasi yang mengatur tentang struktur

organisasi BPS Kota Ambon adalah untuk mendukung penyelenggaraan statistik

sebagai amanat Undang-Undang.

Sebagai perwakilan BPS di daerah, maka BPS Kota Ambon wajib mengikuti

sejumlah regulasi yang mengatur, antara lain :

1. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik :

a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran

Statistik;

c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.

2. Regulasi yang mengatur tentang struktur organisasi BPS Kota Ambon :

a. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen. Sebagai Lembaga Pemerintah Non

Kementerian, BPS dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh Sekretaris

Utama, Para Deputi, dan Inspektorat Utama.

b. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

c. Peraturan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kepala BPS Nomor 10 Tahun 2017;

d. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja BPS;

e. Keputusan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian,

Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 16 Tahun 2017.

Terkait dengan regulasi diatas, masih perlu adanya perhatian dan perbaikan

terhadap implementasi dari regulasi tersebut. Banyaknya permasalahan yang dihadapi

saat ini merupakan bagian dari belum terimplementasikan regulasi BPS dengan baik

dalam penyelenggaraan statistik. Dalam hal ini dapat dilihat dengan rendahnya

partisipasi responden terhadap sensus dan survei yang dilaksanakan oleh BPS,

sehingga penyelesaian kegiatan tersebut sering tertunda. Padahal berdasarkan

14

ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 telah jelas mengatur kewajiban

responden dan sanksi yang diterima responden jika melanggar ketentuan tersebut.

Kurangnya sosialisasi undang-undang ini merupakan salah satu penyebab rendahnya

pemahaman responden tentang aspek hukum dalam setiap kegiatan sensus dan survei.

Dengan demikian perlu adanya kejelasan aspek hukum terhadap masyarakat dalam

penerapan undang-undang tersebut.

E. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (K/L)

berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang

digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dari K/L yang disusun dengan

berpedoman pada RPJMN. Kerangka kelembagaan memaparkan kebutuhan fungsi dan

strukur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata

laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal, serta

pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan

pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Tingginya permintaan masyarakat akan ketersediaan data yang berkualitas dan

meningkatnya keterbandingan data secara internasionalserta didukung dengan

perkembangan teknologi yang semakin pesat, mendorong BPS untuk semakin

meningkatkan kinerjanya dalam rangka menyajikan data dan informasi statistik yang

dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu serta mengacu pada standar nasional dan

internasional, melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, penataan

organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dengan didukung sumber

daya manusia (SDM) yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi

(TIK) yang modern.

Sebagai upaya BPS dalam melakukan transformasi statistik salah satunya

dengan melalui suatu program yang disebut Statistical Capacity Building-Change and

Reform for Development of Statistics (Statcap-CERDAS). Program tersebut memiliki 4

(empat) tujuan yang terkait dalam rangka pencapaian Visi BPS yaitu antara lain

meningkatkan kualitas data, membangun arsitektur TIK yang mendukung

tercapaiannya Visi BPS, meningkatkan kualitas SDM melalui penataan sistem

manajemen SDM yang lebih baik dan berbasis kompetensi, serta pengelolaan

kelembagaan untuk mendukung lancarnya program Statcap CERDAS mencapai BPS

masa depan.

BPS perlu berupaya dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai kinerja

yang optimal dan meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi statistik.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan statistik tidak hanya

difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, tetapi juga pada perbaikan proses

manajemen untuk menghasilkan data yang berkualitas. Seluruh unit kerja BPS hingga

instansi vertikal di daerah harus turut terlibat dan mendukung upaya BPS tersebut.

15

1. Kebutuhan Meningkatkan Ketatalaksanaan

Dalam rangka meningkatkan ketatalaksanaan organisasi, BPS telah

menyusun rencana strategis yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2015-2019.

Rencana strategis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik (Statistical

Business Framework and Architecture - SBFA) yang akan dilaksanakan di

tahun 2015. Program ini merujuk pada bentuk model proses umum

statistik atau Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).

Prioritas dalam kerangka pembenahan proses bisnis survei-survei yang

dilakukan BPS adalah kebutuhan untuk memproduksi Neraca Nasional.

Selain itu, dalam SBFA ini juga tertuang semua kebutuhan perubahan

bisnis yang diperlukan, kerangka infrastruktur statistik, manajemen data

dan metadata, kebutuhan sistem-sistem yang terintegrasi, kebutuhan akan

penyelarasan organisasi agar mendukung perubahan proses bisnis yang

terjadi serta kebutuhan kompetensi SDM untuk menjamin perubahan

bisnis tersebut dapat dilaksanakan oleh pegawai BPS sesuai yang

ditetapkan.

b. Mendefinisikan, membenahi, membangun, dan mengimplementasikan

infrastruktur statistik yang akan dilakukan pada tahun 2015-2016. Setelah

SBFA ditetapkan, masih dibutuhkan beberapa persyaratan untuk

membangun infrastruktur BPS yang mendukung penerapan SBFA secara

efektif. Persyaratan yang dibuat harus mempertimbangkan :

Existing infrastructure

Area yang menjadi sasaran pembenahan adalah pengelolaan dan

penggunaan statistical standards, area methodology, questionnaire

design, geospatial system, hubungan BPS dengan pengguna data,

komunikasi Rencana Strategis BPS Kota Ambon Tahun 2015-2019 dengan

responden guna meningkatkan response rate terhadap survei yang

dilakukan, statistical quality assurance, dan central business register.

New statistical infrastructure

Pengelolaan tenaga lapangan yang ada di BPS Daerah agar

terintegrasi dan efisien, merancang kembali manajemen data,

membangun environment yang sesuai dengan SBFA dalam mengelola

berbagai tahapan dalam survei.

c. Dengan ditetapkannya SBFA dan infrastruktur yang sesuai dengan

arsitektur tersebut, BPS perlu merancang atau mendesain ulang bisnis

proses serta mengimplementasikannya. Fokus dari kegiatan pembenahan

ini pada beberapa produk lini BPS yaitu Statistik Industri Besar dan

Sedang, Statistik Hortikultura dan Perkebunan, Statistik Harga Produsen,

Statistik Ekspor-Impor, Susenas dan Sakernas, Neraca Nasional,

Diseminasi dan Metodologi.

National Accounts (Neraca Nasional)

16

Penyusunan neraca nasional yang saat ini sudah mulai menerapkan

Statistics National Accounts (SNA) 2008, membutuhkan suatu sistem

pengolahan yang terintegrasi dengan menggunakan data yang

dikumpulkan oleh subject matter. Persyaratan yang dibutuhkan dalam

pembuatan sistem pengolahan tersebut harus mengacu pada SBFA

dan dalam infrastruktur yang baru dibangun. Persyaratan yang dibuat

harus dapat memfasilitasi manajemen kompilasi yang berbasis time

series dan menyediakan output yang juga berbasis time series dengan

selected adjusted analysis.

Selected statistical collections/compilations

Dengan mengacu pada SBFA dan infrastruktur statistik, dilakukan

reviu dan Business Process Re-engineering (BPR) pada produk lini

sedemikian sehingga dapat beroperasi penuh pada environment yang

baru. Selain itu juga memastikan bahwa hasilnya dapat membangun

sistem-sistem baru dan diimplementasikan. Rancangan yang dibuat

harus mempertimbangkan metode dan teknologi baru dalam proses

pengumpulan data dan pengolahan serta mengadopsi standar statistik

dan rekomendasi internasional.

d. BPS perlu memastikan linkage dengan komponen TIK, SDM, dan

penyelarasan organisasi. Kegiatan pembenahan ini akan dilakukan pada

tahun 2015-2019. Perlu dipastikan bahwa ICT design and strategy selaras

dengan SBFA. Kemudian perlu dilakukan perubahan budaya,

pengembangan training dan perencanaan SDM yang lebih baik lagi

sehingga perubahan bisnis dan sistem berlangsung dengan baik. selain itu,

BPS perlu memastikan input tentang identifikasi kompetensi yang

dibutuhkan untuk berbagai jenis pekerjaan dalam bidang statistik, serta

memastikan bahwa perlunya penyesusaian orgainisai agar dapat menjamin

transformasi statistik ini berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

2. Pengembangan Platform ICT dan Sistem Manajemen Informasi Statistik

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di semua aspek kegiatan statistik

menjadi salah satu yang dapat mendorong peningkatan kualitas data statistik. Oleh

karena itu BPS memandang perlu untuk melakukan pengembangan pada platform

ICM dan Sistem Manajemen Informasi Statistik yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu 2015-2019. Aktivitas ini terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar

yaitu menyusun rancangan dan strategi TI (Information Technology Design and

Strategy) serta pengembangan sistem infrastruktur dan aplikasi statistik

(Statistical Infrastructure System and Application Development).

a. IT Design and Strategy

Kegiatan penyusunan rancangan strategi TI dilakukan untuk meningkatkan

proses tata kelola dan manajemen TI. Tahapan dari kegiatan ini adalah

sebagai berikut :

17

Penyusunan strategi TI untuk mendukung tujuan bisnis jangka panjang

BPS sesuai dengan Visi, Misi, dan roadmap TI BPS.

Tata kelola dan tata laksana TI (IT management and Governance) guna

menentukan kerangka kerja hak keputusan dan akuntabilitas dalam

penggunaan TI di BPS serta untuk membantu BPS dalam proses

pengambilan dan pelaksanaan keputusan terkait TI.

Pembangunan Enterprise Architecture (EA) yang sejalan dengan SBFA,

ditetapkan dalam pengembangan ketatalaksanaan BPS di masa depan.

EA ini dibangun agar dapat menerjemahkan strategi bisnis BPS ke solusi

TI dengan biaya yang efisien dan terancang dengan baik berdasarkan

analisis kondisi BPS saat ini. Selain itu, dalam EA juga akan tergambar

rancangan kondisi BPS di masa yang akan datang.

Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Operasi Standar TI yang

mendukung pengembangan aplikasi statistik.

b. Statistical infrastruture System and Application Development

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun/mengembangkan sistem

infrastruktur statistik dan sistem aplikasi statistik yang sejalan dengan SBFA

dan mendukung perubahan proses bisnis yang terjadi. Sistem dan aplikasi

yang dibangun antara lain :

Standard and classification system;

Frame Management System;

Questionnaire Design Tool;

Geospatial System;

Statistical Analysis System;

Quality Assurance Monitoring System;

CBR System;

Field Force Management System;

Data & Metadata Management System;

Survei Database and Input Data Warehouse;

Dissemination Data Warehouse; dan

Statistical Production & Dissemination Systems.

3. Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Penataan fungsi dan struktur organisasi BPS dilakukan dengan

mengakomodir perubahan dinamika, baik internal maupun eksternal, melalui

penguatan kelembagaan. Struktur organisasi BPS yang gemuk, tidak efektif dan

efisien menjadi salah satu pertimbangan bagi BPS dalam penguatan kelembagaan.

Selain itu, adanya rencana pengembangan proses bisnis dan produk statistik,

jadwal kegiatan yang tumpang tindih serta lemahnya UU dan regulasi penunjang

kegiatan statistik juga menjadi pertimbangan BPS perlu melakukan penguatan

kelembagaan.

18

Tujuan dari dilakukannya penguatan kelembagaan yang akan dilakukan dalam

periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Reorganisasi BPS Modern yang right sizing berdasarkan perubahan proses

bisnis mengacu pada SBFA dan EA;

Penguatan UU Statistik No. 16 Tahun 1997 dan rancangan aturan Sistem

Statistik Nasional (SSN); dan

Meningkatkan peran BPS sebagai pusat sumber data statistik dan tata kelola

statistik nasional.

Hasil yang diharapkan adalah berkembangnya pengelolaan dari lembaga BPS dan

lingkungan kerja ke depan.

a. Desain Organisasi

Pada tahapan awal, akan dilakukan evaluasi terhadap organisasi BPS saat ini.

Evaluasi terdiri dari analisis jabatan, analisis tugas dan fungsi, penilaian

terhadap kerangka tata kelola institusi dan tata kelola struktur organisasi.

Hasil evaluasi nantinya akan menjadi landasan pengembangan Model

Organisasi yang berdasarkan SBFA dan EA untuk menentukan kerangka

struktur organisasi BPS.

b. Penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan

Perubahan bisnis proses yang dilakukan BPS di masa depan yang merubah

dari silo oriented menjadi functional oriented menyebabkan BPS harus

melakukan penyesuaian organisasi. perubahan bisnis yang dilakukan juga

akan lebih efektif dan efisien apabila diserta dengan penguatan hukum dan

perundang-undangan yang menjadi payung hukum dari perubahan ini.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain :

Melakukan Amandemen UU No. 16 Tahun 1997;

Menyusun berbagai regulasi statistik untuk mendukung aktivitas bisnis

BPS di masa depan;

Merancang regulasi penguatan organisasi dalam SSN; dan

Merancang mekanisme komunikasi yang efektif tentang hukum dan

regulasi

statistik kepada stakeholder dan responden BPS.

4. Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sebagai dampak dari perubahan proses bisnis yang dilakukan dan

pembangunan sistem dan aplikasi agar lebih efektif dan efisien, maka

pengembangan sumber daya manusia (SDM) BPS juga menjadi target Program

Statcap-CERDAS. Isu strategis SDM BPS saat ini antara lain :

a. Arah strategis dan peran kebijakan SDM kurang memadai untuk mendukung

manajemen SDM yang kuat di BPS;

b. Terbatasnya tools dan infrastruktur untuk mendukung fungsi manajemen

SDM;

19

c. Belum terintegrasinya fungsi manajemen administrasi kepegawaian internal

BPS (Pusat, Pusdiklat, STIS) dan institusi lain (BKN, Menpan, dll);

d. Belum terintegrasinya fungsi strategis manajemen SDM antara BPS, STIS,

dan Pusdiklat; dan

e. Adanya gap kompetensi antara SDM BPS Pusat dengan di daerah.

Berdasarkan isu tersebut, tujuan pengelolaan dan pengembangan SDM dalam

aktivitas Statcap CERDAS, antara lain :

a. Menempatkan SDM BPS sebagai penggerak (driver) transformasi;

b. Membangun kebijakan dan prosedur kepegawaian yang terintegrasi dengan

proses bisnis BPS;

c. Penguatan struktur organisasi SDM dalam pengelolaan dan koordinasi yang

lebih baik; dan

d. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi (CBHRM).

Adapun cakupan yang dilakukan dalam transformasi SDM BPS ini adalah :

a. Perencanaan dan Peningkatan SDM

Berbagai reviu dan analisis dilakukan antara lain reviu fungsi dan peran Biro

Kepegawaian, reviu Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) yang

digunakan saat ini, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan

termasuk rumpun jabatan (job family), pengembangan job grading dan

kompetensi serta melakukan perencanaan pegawai berdasarkan struktur

organisasi yang baru.

b. Peningkatan Kebijakan dan prosedur SDM

Pada kegiatan ini difokuskan pada (i) rekruitmen, seleksi, dan assessment; (ii)

manajemen kinerja; dan (iii) manajemen karir.

c. Peningkatan pengembangan SDM

Pengembangan SDM dimulai dari pendidikan para calon pegawai di STIS

sampai dengan peningkatan kompetensi melalui training yang

diselenggarakan di Pusdiklat BPS. Aktivitas yang dilakukan antara lain :

Melakukan evaluasi dan revisi kurikulum di STIS;

Melakukan review terhadap pelatihan yang telah dilakukan;

Mengembangkan kurikulum dan katalog diklat;

Melakukan analisis kebutuhan diklat;

Membuat perencanaan pengembangan pegawai;

Mengembangkan metode dan alat evaluasi pengembangan pegawai;

Mengembangkan material dan sistem e-Training; dan

Memonitor implementasi pengembangan SDM.

Meskipun perbaikan terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan

dilakukan oleh BPS Pusat, seluruh bagian dari BPS turut mendukung dengan

partisipasi aktif maupun pasif, termasuk instansi vertikal BPS di daerah, BPS

Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota

20

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019

bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai

dari setiap indikator. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS Kota Ambon

2015-2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada

sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari

setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja

program dan indikator kinerja kegiatan.

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator sasaran Strategis BPS Kota Ambon untuk Pembangunan Jangka

Menengah periode 2015-2019 merupakan alat ukur yang mengidikasikan

keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kota Ambon dalam kurun waktu

tersebut. Adapun Indikator sasaran Strategis BPS Kota Ambon 2015-2019 disertai

target kinerjanya adalah sebagai berikut :

21

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target

(2019)

T.1. Peningkatan kualitas data

statistik

SS.1. Meningkatnya kepercayaan

pengguna terhadap kualitas data

BPS

IKSS.1.1. Persentase konsumen yang merasa

puas dengan kualitas data statistik

98,85 %

IKSS.1.2. Persentase konsumen yang selalu

menjadikan data dan informasi

statistik BPS sebagai rujukan utama

96,20 %

IKSS.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD

dan MBS

100 %

IKSS.1.4. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit

tepat waktu

8

IKSS.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan sensus

yang terbit tepat waktu

0

IKSS.1.6. Persentase pemasukan dokumen

(response rate) survei dengan


96 %



pendekatan usaha

100 %



pendekatan non rumah tangga non

usaha

100 %

22

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Target

(2019)

T.2. Peningkatan pelayanan

prima hasil kegiatan

statistik

SS.2. Meningkatnya kualitas

hubungan dengan pengguna

data (user engagement)

IKSS.2.1. Jumlah pengunjung eksternal yang

mengakses data dan informasi

statistik melalui website BPS

8200

IKSS.2.2. Persentase konsumen yang puas

terhadap akses data BPS

99,10 %

IKSS.2.3. Persentase konsumen yang

menggunakan data BPS dalam

perencanaan dan evaluasi


41 %

T.3. Penguatan Sistem Statistik

Nasional melalui

koordinasi dan pembinaan

yang efektif di bidang

statistik

SS.3. Meningkatnya koordinasi dan

kerjasama dalam

penyelenggaraan SSN

manajemen sumber daya

manusia BPS

IKSS.3.1. Jumlah metadata kegiatan statistik

sektoral dan khusus yang dihimpun

5

T.4. Peningkatan birokrasi

yang akuntabel

SS.4.1. Meningkatnya birokrasi yang

akuntabel

IKSS.4.1.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh

Inspektorat

60

SS.4.2. Meningkatnya Kualitas sarana

dan Prasarana BPS

IKSS.4.2.1. Persentase pengguna layanan yang

merasa puas terhadap pemenuhan

sarana dan prasarana BPS

95,50 %

IKSS.4.2.2. Persentase pengadaan sarana dan

prasarana aparatur yang diselesaikan

100 %

23

2. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah

ditetapkan, BPS Kota Ambon akan menjalankan program teknis BPS yaitu

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Untuk dapat

melaksanakan program teknis BPS dengan optimal, didukung dengan

pelaksanaan program generik. BPS Kota Ambon melaksanakan dua program

generik BPS yakni Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya (DMPTTL) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(PSPA).

Selain indikator kinerja untuk sasaran strategis, BPS juga menentukan

indikator kinerja untuk program dan kegiatan dalam Renstra BPS 2015-2019.

Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga 2015-2019, indikator kinerja program adalah alat ukur

yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu

program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang

mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu

kegiatan.

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan BPS Kota

Ambon untuk periode 2015-2019 mengacu pada indikator kinerja yang telah

ditetapkan BPS serta disesuaikan dengan kondisi daerah.

B. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Badam Pusat Statistik, kerangka pendanaan adalah kebutuhan pendanaan secara

keseluruhan untuk mencapai rencana strategis yang meliputi sumber pendanaan dari

APBN (pemerintah) maupun dari luar APBN (non APBN). Kerangka pendanaan ini

merupakan wujud dari penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

(KPJM). Penerapan KPJM ini menuntut pemerintah untuk menyusun anggaran

dengan perspektif waktu jangka menengah, dalam hal ini adalah 5 (lima) tahunan,

agar dapat diperhitungkan implikasi biaya yang akan menjadi menjadi beban pada

APBN tahun anggaran berikutnya. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan

untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Kota

Ambon untuk periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

24

Tabel 4. Matriks Pendanaan BPS Kota Ambon 2015-2019

Program / Kegiatan Alokasi Pendanaan (dalam ribu rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS

1.892.157 2.074.324 2.252.619 2.397.146 2.524.077

2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya BPS

Kabupaten/Kota

1.892.157 2.074.324 2.252.619 2.397.146 2.524.077

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur (PSPA) BPS

1.089.495 122.750 0 43.200 353.320

2891 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur BPS Kabupaten/Kota

1.089.495 122.750 0 43.200 353.320

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi

Statistik (PPIS)

1.643.058 2.490.543 1.305.467 973.886 1.292.927

2895 Penyediaan dan Pelayanan Informasi

Statistik BPS Kabupaten/Kota

1.643.058 2.490.543 1.305.467 973.886 1.292.927

Total 4.624.710 4.687.617 3.558.086 3.414.232 4.170.324

25

BAB V

PENUTUP

Renstra BPS Kota Ambon periode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti

arah kebijakan pembangunan dalam Renstra BPS 2015 – 2019 yang membutuhkan

ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut

dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian,

Pengembangan Renstra BPS Kota Ambon tahun 2015-2019 berfokus pada

peningkatan kualitas dari tujuan BPS Kota Ambon, yakni :

1. Peningkatan kualitas data statistik;

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;

3. Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui koordinasi dan pembinaan

yang efektif di Bidang Statistik; dan

4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Dalam Renstra BPS Kota Ambon 2015 – 2019, setiap tujuan strategis

memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta

program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat

dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan

mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2015-2019

membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat

maupun di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat

dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

27

Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan BPS Kota Ambon

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN

TARGET KINERJA ALOKASI ANGGARAN (000 Rp) Unit Kerja

Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Kementerian/Lembaga : Badan Pusat Statistik

Satuan Kerja : BPS Kota Ambon 4.624.710 4.687.617 3.558.086 3.414.232 4.170.324

SS.1. Meningkatnya

kepercayaan pengguna

terhadap kualitas data

BPS

90 99,75 99,75 98,81 99

1. Bidang

Statistik

Sosial

2. Bidang

Statistik

Produksi

3. Bidang

Statistik

Distribusi

4. Bidang

Neraca

Wilayah

dan

Analisis

Statistik

5. Bidang

Integrasi

Pengolaha

n dan

Diseminasi

Data

1.1 Persentase konsumen yang

merasa puas dengan

kualitas data statistik

90 99,75 99,75 98,81 99

1.2 Persentase konsumen yang

selalu menjadikan data dan

informasi statistik BPS

sebagai rujukan utama

100 91,18 91,18 96,15 96,50

1.3 Persentase pemutakhiran data

MFD dan MBS 100 100 100 100 100

1.4 Jumlah Release Data yang

yang tepat waktu - - - - -

1.5 Jumlah Publikasi/Laporan

yang terbit tepat waktu 17 36 18 8 8

1.6. Jumlah Publikasi/Laporan

sensus yang terbit tepat - 2 2 - -

28

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

waktu (IPDS)

1.7. Persentase Pemasukan

Dokumen (response Rate)

survei

99,97 99,95 98,25 98,52 98,67

a. Persentase

pemasukan dokumen

(response rate)

survei dengan

pendekatan rumah

tangga

100 99,85 99 95,55 96

b. Persentase

pemasukan dokumen

(response rate)

survei dengan

pendekatan usaha

99,90 100 99,33 100 100

c. Persentase

pemasukan dokumen

(response rate)

survei dengan

pendekatan non

rumah tangga non

usaha

100 100 99,50 100 100


hubungan dengan

pengguna data (user

29

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

engagement)

2.1 Jumlah pengunjung eksternal

yang mengkases data dan

informasi statistik melalui

website

2000 2500 7000 8000 8200

2.2. Persentase Konsumen yang

puas terhadap akses data

BPS

90 96,08 96 99 99

2.3. Persentase Konsumen

yang menggunakan data

BPS dalam perencanaan

dan evaluasi


- 15,38 16 40,74 41

SS.3. Meningkatnya koordinasi

dan kerjasama dalam

penyelenggaraan SSN

manajemen sumber daya

manusia BPS

3.1 Jumlah metadata kegiatan

statistik sektoral - - 1 5 5

SS.4. Meningkatnya birokrasi

yang akuntabel

Bagian Tata

Usaha

4.1. Hasil penilaian SAKIP 60 57,03 58 55,76 56

30

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

oleh Inspektorat


sarana dan prasaran BPS

5.1. Persentase pengguna

layanan yang merasa puas

terhadap pemenuhan

sarana dan prasarana BPS

90 98,04 95 95 95

5.1. Persentase pengadaan

sarana dan prasarana

aparatur yang diselesaikan

- - - 100 100

PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

KEGIATAN

2895

: Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Kabupaten/Kota 1.643.058 2.490.543 1.305.467 973.886 1.292.927

1. Jumlah Laporan

Pengembangan Metodologi

Sensus dan Survei

1 1 1 1 1

Seksi IPDS

a. Persentase pemutakhiran

data MFD dan MBS 100 100 100 100 100

b. Jumlah peta desa dan blok

sensus yang diupdate 15 - 2 130 700

2. Jumlah Laporan Diseminasi

Statistik

31

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

a. Jumlah Laporan

Diseminasi Statistik yang

terbit tepat waktu

6 8 6 1 1

1. Jumlah Laporan Metadata

Statistik

a. Jumlah Laporan

Metadata Statistik yang

terbit tepat waktu

- - 1 1 1

b. Persentase pemasukan

dokumen (response rate)

survei kebutuhan data

92 100 86,67 100 100

4. Jumlah Publikasi/Laporan

Statistik Kependudukan dan

Ketenagakerjaan

Bidang

Statistik Sosial

a. Jumlah Publikasi/Laporan

Statistik Kependudukan

dan Ketenagakerjaan yang

terbit tepat waktu

0 1 1 1 1



Survei Statistik

Ketenagakerjaan dan

Kependudukan dengan


0 100 100 95,10 95,25


32

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Sensus Penduduk

a. Jumlah publikasi/laporan

Sensus Penduduk yang

terbit tepat waktu

- - - - -


Survei Penduduk Antar

Sensus



Sensus yang terbit tepat

waktu

- - - - -




Sensus

- - - - -


Statistik Kesejahteraan

Rakyat



Rakyat yang terbit tepat

waktu

1 1 1 1 1

b. Jumlah publikasi/laporan


Rakyat yang memiliki

1 1 1 1 1

33

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

ISSN/ISBN

c. Persentase pemasukan


Survei Statistik

Kesejahteraan Rakyat

dengan pendekatan rumah

tangga

100 100 100 95 95


Statistik Ketahanan Sosial


Statistik Ketahanan Sosial


0 1 1 1 1


dokumen (response

rate)Survei Statistik

Ketahanan Sosial dengan


100 100 100 95 95


dokumen (response

rate)Survei Statistik

Ketahanan Sosial dengan


tangga non usaha

100 100 100 100 100


Pendataan Potensi Desa

34

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



yang tepat waktu

- - - 1 -




- - - 100 -

10. Basis Data Terpadu Program

Perlindungan Sosial

a. Persentase Basis Data

Terpadu Program

Perlindungan Sosial yang

selesai tepat waktu

100 - - - -


Statistik Hortikultura dan

Perkebunan

Bidang

Statistik

Produksi

a. Jumlah

Publikasi/Laporan

Statistik Hortikultura

dan Perkebunan yang

terbit tepat waktu

- 1 1 1 1


dokumen (response

rate) Statistik

95 100 0 - -

35

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Hortikultura dan

Perkebunan dengan

pendekatan rumah

tangga


dokumen (response

rate) Statistik

Hortikultura dan

Perkebunan dengan

pendekatan usaha

95 100 100 100 100

d. Persentase pemasukan

dokumen (response

rate) Statistik

Hortikultura dan

Perkebunan dengan


tangga non usaha

100 100 100 100 100


Statistik Tanaman Pangan

a. Jumlah

Publikasi/Laporan

Statistik Tanaman

Pangan yang terbit tepat

waktu

1 1 - 1 1



Statistik Tanaman

95 100 100 100 100

36

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pangan dengan

pendekatan rumah

tangga



Statistik Tanaman

Pangan dengan


tangga non usaha

100 100 100 100 100


Survei Pertanian Antar

Sensus

a. Jumlah

Publikasi/Laporan

Survei Pertanian Antar

Sensus yang terbit tepat

waktu

- - - 1 -


Statistik Peternakan,

Perikanan, dan Kehutanan


Statisitk Peternakan,

Perikanan, dan Kehutanan


- - - 1 1


dokumen (response rate) 100 100 - - -

37

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Survei Statistik

Peternakan, Perikanan,

dan Kehutanan dengan




Survei Statistik



pendekatan usaha

95 100 100 100 100



Survei Statistik




tangga non usaha

100 100 100 100 100


Statistik Industri,

Pertambangan dan

Penggalian, Energi, dan

Konstruksi


Statistik Industri,

Pertambangan dan


- 1 - 1 1

38

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Konstruksi yang terbit

tepat waktu



Survei Industri,

Pertambangan dan


Konstruksi dengan

pendekatan usaha

98 100 100 95 95


Statistik Distribusi

Bidang

Statistik

Distribusi a. Jumlah Publikasi/Laporan

Statistik Distribusi yang

terbit tepat waktu

- - - 1 1



Survei Statistik Distribusi

dengan pendekatan

usaha

96 100 100 98 98



Survei Statistik Distribusi

dengan pendekatan non

rumah tangga non usaha

98 100 100 100 100

39

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


Sensus Ekonomi 2016


Sensus Ekonomi 2016


- 2 2 1 -



Sensus Ekonomi 2016

- 100 100 - -


Statistik Harga


Statistik Harga yang terbit

tepat waktu

- 1 1 1 1



Survei Statistik Harga


tangga

100 100 100 100 100



Survei Statistik Harga

dengan pendekatan usaha

96 100 100 98,10 98,50


Survei Biaya Hidup

40

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

a. Jumlah

Publikasi/Laporan

Statistik Harga (SBH)


- - - - -



survei statistik harga

(SBH) dengan


- - - - -


Survei

Penyempurnaan Diagram

Timbang

a. Jumlah

Publikasi/Laporan

Survei Penyempurnaan

Diagram Timbang

- - - - -


dokumen (response

rate) Survei

Penyempurnaan

Diagram Timbang

- - - - -


Survei Statistik Keuangan,

TI, dan Pariwisata


Statistik Keuangan, TI,

dan Pariwisata yang terbit

- - - - -

41

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

tepat waktu



Survei Statistik

Keuangan, TI, dan

Pariwisata pendekatan

usaha

95 100 97 98 98



Survei Statistik

Keuangan, TI, dan

Pariwisata pendekatan

non rumah tangga non

usaha

98 100 99 100 100


Indeks Kemahalan

Konstruksi

a. Jumlah

Publikasi/Laporan

Statistik Harga

konstruksi yang terbit

tepat waktu

- - - - -


dokumen (response

rate) Survei Statistik

Harga Konstruksi

pendekatan usaha

- - - 100 100

42

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


dokumen (response

rate) Survei Statistik

Harga Konstruksi


tangga non usaha

- - - 100 100


Statistik Keuangan

Pemerintah Daerah

a. Jumlah

Publikasi/Laporan

Statistik Keuangan

pemerintah daerah yang

terbit tepat waktu

- - - - -


dokumen (response

rate) survei dengan


tangga non usaha

- - 100 100 100


Statistik Wisatawan

Nusantara

a. Jumlah

Publikasi/Laporan

Statistik wisatawan

nusantara yang terbit

tepat waktu

- - - 1 1

b. Persentase pemasukan - - - 100 100

43

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


survei statistik

wisatawan nusantara

dengan pendekatan

rumah tangga


Neraca Produksi

Bidang Neraca

Wilayah dan

Analisis

Statistik a. Jumlah Publikasi/Laporan

Neraca Produksi yang

terbit tepat

1 1 1 1 1

b. Jumlah Publikasi/Laporan

Neraca Produksi yang

memiliki ISSN/ISBN

1 1 1 1 1



Survei Neraca Produksi


90 100 100 100 100


Neraca Pengeluaran


Neraca Pengeluaran yang

terbit tepat waktu

1 1 1 1 1

b. Jumlah Publikasi/Laporan

Neraca Pengeluaran yang

memiliki ISSN/ISBN

1 1 1

44

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



Survei Neraca

Pengeluaran dengan


90 100 100 99 99



Survei Neraca

Pengeluaran dengan

pendekatan usaha

90 100 100 100 100

e. Persentase pemasukan


Survei Neraca

Pengeluaran dengan


tangga non usaha

90 100 100 98 98


Analisis dan Pengembangan

Statistik


Analisis dan

Pengembangan Statistik


1 7 1 1 1


dokumen (response rate) 90 100 100 99 99

45

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Survei Analisis dan



tangga



Survei Analisis dan



90 100 100 100 100


PMTB Institusi dan Lapangan

Usaha

a. Jumlah

Publikasi/Laporan

Neraca Pengeluaran


- - - 1 1


dokumen (response

rate) survei neraca

pengeluaran dengan

pendekatan rumah

tangga

- - - 100 100


dokumen (response

rate) survei neraca

- - - 100 100

46

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

pengeluaran dengan

pendekatan usaha


dokumen (response

rate) survei neraca

pengeluaran dengan


tangga non usaha

- - - 100 100

PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

KEGIATAN

2886

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

Provinsi 1.892.157 2.074.324 2.252.619 2.397.146 2.524.077

1. Layanan Internal (overhead) 1 1 1 1 1 Bagian Tata

Usaha a. Jumlah Laporan Dukungan

Manajemen 12 8 7 21 21

2. Layanan Perkantoran

a. Jumlah Laporan

Dukungan Manajemen 12 8 7 21 21

b. Persentase pembayaran

upah dan gaji yang tepat

waktu

100 100 100 100 100

c. Persentase sarana dan

prasarana TIK dalam

kondisi baik

85 85 95 95 95

47

PROGRAM/KEGIATAN/

SASARAN

PROGRAM/SASARAN

KEGIATAN


Satker 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

d. Persentase sarana dan

prasarana lainnya dalam

kondisi baik

90 90 95 95 95

PROGRAM 02 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

2891

: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS

Kabupaten/Kota 1.089.495 122.750 0 43.200 353.320

1. Layanan Internal - - - 1 1 Bagian Tata

Usaha a. Persentase pengadaan

kendaraan bermotor yang

diselesaikan

- - - - 95

b. Persentase pengadaan

perangkat pengolah data

dan komunikasi yang

diselesaikan

100 - - - 90

c. Persentase pengadaan

peralatan dan fasilitas

yang diselesaikan

100 - - 100 100

d. Persentase pengadaan

tanah dan pengadaan,

rehabilitasi, revitalisasi,

serta pembangunan

gedung/bangunan yang

diselesaikan

100 - - - 90

badan pusat statistik kota ambon 2015-2019 · bps kota ambon dalam melakukan tugasnya selama lima...

Documents