badan perencanaan, penelitian dan pengembangan · keuangan yang disusun meliputi neraca, laporan...
TRANSCRIPT
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan
kesempatanNya Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 dapat
diselesaikan. Laporan Keuangan ini pada dasarnya merupakan pertanggung
jawaban program dan kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA
(Pergeseran) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun Anggaran 2018.
Laporan Keuangan ini memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK).
Laporan ini tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan, maka dari
itu diharapkan masukan dan saran dari pihak terkait untuk perbaikan ke depan.
Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya
diucapkan terimakasih.
Sarilamak, Januari 2019
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Laporan Keuangan ini adalah tanggung jawab kami selaku Kepala Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan selaku Pengguna Anggaran Tahun
2018.
Laporan Keuangan tersebut disusun berbasis Akrual berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014, serta Catatan Atas
Laporan Keuangan (CALK) sesuai Standar Akuntansi.
Sarilamak, Januari 2019
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ......................................................... . ii
DAFTAR ISI .............................................................................................. iii
NERACA .................................................................................................. . v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) .................................................... vii
LAPORAN OPERASIONAL (LO) ..................................................................... ix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) ........................................................ xi
BAB I .......................................................................... PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ 1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .............. 1
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan ............................... 2
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .................. 2
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .......... 4
BAB II PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KEUANGAN TAHUN 2018
2.1 Program ................................................................................... 6
2.2 Kegiatan ................................................................................... 7
2.3 Pencapaian Target Kinerja ....................................................... 11
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja ............................. 16
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian
Target yang Telah Ditetapkan .................................................... 17
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi..................................................................... 19
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
4
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 19
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 20
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaiatan dengan
Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah ........... 22
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja ............... 23
5.2 Neraca
5.21. Aset .................................................................................. 24
5.2.2. Kewajiban dan Ekuitas Dana ..................................................... 28
5.3 Laporan Operasional (LO) ................................................................... 30
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ....................................................... 36
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN............... 37
BAB VII PENUTUP ................................................................................................... 39
DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................... 42
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan.
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh
Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Penyusunan dan
Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan.
Disamping tugas pokok di atas Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah;
d. Pengkordinasian penelitian dan pengembangannya serta pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2018, sehingga diharapkan terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan
Keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CALk).
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan
realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian
target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif.
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
6
Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan
(aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2018))
Laporan keuangan ini menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara
penuh kegiatan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota dan sumber daya
ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
Dengan demikian laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi
yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan
membuat keputusan.
1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Bapelitbang
Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan
pelaksanaan DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan
Berbasis Akrual.. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari ketiga
peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah
konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali
(trace-back) pos-pos laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor
44 Tahun 2016 tentang Sistem Akutansi Keuangan Daerah.
1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018
adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :
- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan
Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
7
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan;
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Nomor 79 Tahun 2017 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
2018;
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
8
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas
Laporan Keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
1.4 Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
II. PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN 2018 2.1 Program
2.2 Kegiatan
2.3 Pencapaian Target Kinerja
III.IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah
Ditetapkan
IV.KEBIJAKAN AKUNTASI
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntasi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada
Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja
5.2 Neraca
5.2.1 Aset
5.2.2 Kewajiban dan Ekuitas Dana
5.3. Laporan Operasional (LO)
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
9
VI.PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Kedudukan
6.2 Struktur Organisasi
6.3 Aspek Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lima Puluh Kota
VII. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
10
BAB II
PERENCANAAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA KEUANGAN TAHUN 2018
2.1. PROGRAM
Sebagai tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2021 serta Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016-2021, maka pada Tahun 2018 Bapelitbang Kabupaten Lima
Puluh Kota menganggarkan dana Belanja Pegawai, Barang dan Jasa serta Belanja
Modal sebesar Rp. 6.637.746.331,00 Alokasi anggaran ini terdiri dari :
No. Jenis Belanja Jumlah (Rp.)
1. Belanja Tidak Langsung 2.891.371.431, 00
2. Belanja Langsung 3.746.374.900,00
JUMLAH 6.637.746.331,00
Dan untuk belanja Langsung Bapelitbang Tahun 2018 dengan rincian
sebagai berikut :
No. Jenis Belanja Jumlah (Rp.)
1. Belanja Pegawai 377.276.000,00
2. Belanja Barang Jasa 3.227.418.900,00
3. Belanja Modal 141.680.000,00
JUMLAH 3.746.374.900,00
Pada Belanja Langsung Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai
dengan rencana kerja dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program dengan rincian
anggaran sebagai berikut:
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
11
No Program Plafon Dana (Rp.)
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 652,815,000.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 286,410,000.00
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37,715,000.00
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
89,771,500.00
5 Pengembangan Data/Informasi 120,196,000.00
6 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
356,627,200.00
7 Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 476,190,750.00
8 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
67,186,000.00
9 Perencanaan Pembangunan Daerah 793,138,100.00
10 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 246,724,900.00
11 Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 366,287,700.00
12 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 107,349,350.00
13 Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan
145,963,400.00
Jumlah 3,746,374,900.00
2.2. KEGIATAN
Ke-13 (tiga belas) program tersebut diatas dijabarkan dalam 44 (empat
puluh empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
12
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3,000,000.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
133,240,000.00
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
14,504,000.00
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
232,020,000.00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
46,603,000.00
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
15,500,000.00
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
16,768,000.00
8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
20,903,000.00
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
7,020,000.00
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5,472,000.00
11 Penyediaaan Makanan dan Minuman
19,470,000.00
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
138,315,000.00
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor
66,680,000.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
94,200,000.00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
125,530,000.00
3.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
37,715,000.00
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
13
4.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
58,419,500.00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 9,576,000.00
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7,576,000.00
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 14,200,000.00
5.
Pengembangan Data/Informasi
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
85,259,500.00
2 Penyusunan Profil Daerah 34,936,500.00
6.
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1 Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
57,598,000.00
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
40,309,300.00
3 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
258,719,900.00
7.
Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
46,759,500.00
2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
363,916,250.00
3 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
65,515,000.00
8.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1. Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
67,186,000.00
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
14
9.
Perencanaan Pembangunan Daerah
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1 Penetapan RPJMD
356,010,100.00
2 Penyusunan Rancangan RKPD
136,186,000.00
3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
249,505,000.00
4 Penetapan RKPD
51,437,000.00
10.
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
88.001.000,00
2 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 12.447.000,00
3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
85.594.000,00
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 60.682.500,00
11.
Perencanaan Permbangunan Sosial Budaya
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
119,580,500.00
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
69,855,300.00
3. Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan
93,505,900.00
4. Pembinaan Kabupaten Sehat
83,346,000.00
12.
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
58,061,550.00
2 Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
49,287,800.00
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
15
13. Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan
No Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
1. Koordinasi Kelitbangan 145,963,400.00
2.3. Pencapaian Target Kinerja
Tingkat daya serap anggaran sampai 31 Desember 2018 sebesar 93.55 % dari total
anggaran sebesar Rp. 6.637.746.331,00 yakni dengan rincian sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Plafon Dana (Rp.)
Realisasi
Keuangan Fisik
Rp. % %
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 2,281,858,931.00 2,246,938,377.00 98.47 98.47
2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
609,512,500.00 581,862,863.00 95.46 95.46
JUMLAH 2,891,371,431.00 2,828,801,240.00 97.84 97.84
Adapun rincian realisasi sempai tanggal 31 Desember 2018 untuk masing kegiatan
sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Plafon Dana
(Rp.)
Realisasi
Keuangan Fisik
Rp. % %
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
652,815,000.00
545,788,563.00
83.61
100
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3,000,000.00
2,737,000.00
91.23
100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
133,240,000.00
99,520,175.00
74.69
100
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
14,504,000.00
13,100,900.00
90.33
100
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
232,020,000.00
169,210,000.00
72.93
100
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
46,603,000.00
45,750,650.00
98.17
100
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
15,500,000.00
14,501,100.00
93.56
100
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,768,000.00 16,647,930.00 99.28 100
8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
20,903,000.00
20,737,199.00
99.21
100
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
7,020,000.00
6,886,273.00
98.10
100
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
16
No Program/Kegiatan Plafon Dana
(Rp.)
Realisasi
Keuangan Fisik
Rp. % %
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5,472,000.00
5,130,000.00
93.75
100
11 Penyediaaan Makanan dan Minuman
19,470,000.00
19,404,000.00
99.66
100
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
138,315,000.00
132,163,336.00
95.55
100
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
286,410,000.00
248,281,368.00
86.69
100
1 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor
66,680,000.00
56,810,091.00
85.20
100
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
94,200,000.00
92,517,601.00
98.21
100
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
125,530,000.00
98,953,676.00
78.83
100
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
37,715,000.00
14,719,600.00
39.03 70
1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
37,715,000.00
14,719,600.00
39.03
70
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
89,771,500.00
87,764,243.00
97.76
100
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
58,419,500.00
57,740,343.00
98.84
100
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
9,576,000.00
9,457,400.00
98.76
100
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7,576,000.00
6,431,500.00
84.89
100
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
14,200,000.00
14,135,000.00
99.54
100
5. Pengembangan Data/Informasi 120,196,000.00 117,257,300.00 97.56 100
1
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
85,259,500.00
83,146,300.00
97.52
100
2 Penyusunan Profil Daerah
34,936,500.00
34,111,000.00
97.64
100
6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
356,627,200.00
229,460,397.00
64.34
96.37
1 Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
57,598,000.00
57,196,088.00
99.30
100
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
40,309,300.00
34,170,000.00
84.77
100
3 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
258,719,900.00
138,094,309.00
53.38
95
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
17
No Program/Kegiatan Plafon Dana
(Rp.)
Realisasi
Keuangan Fisik
Rp. % %
7. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
476,190,750.00
473,364,032.00
99.41
100
1 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
46,759,500.00
46,647,200.00
99.76
100
2 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
363,916,250.00
363,173,832.00
99.80
100
3 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
65,515,000.00
63,543,000.00
96.99
100
8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
67,186,000.00
67,001,186.00
99.72
100
1 Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
67,186,000.00
67,001,186.00 99.72 100
9. Perencanaan Pembangunan Daerah
793,138,100.00
780,609,268.00
98.42
100
1 Penetapan RPJMD 356,010,100.00 353,477,000.00 99.29 100
2 Penyusunan Rancangan RKPD 136,186,000.00 132,002,638.00 96.93 100
3 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
249,505,000.00 244,507,800.00 98.00 100
4 Penetapan RKPD 51,437,000.00 50,621,830.00 98.42 100
10. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
246,724,900.00
235,269,600.00
95.36
100
1 Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
88,001,000.00 80,400,000.00 91.36 100
2 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
12,447,000.00 9,452,000.00 75.94 100
3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
85,594,400.00 85,331,400.00 99.69 100
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
60,682,500.00 60,086,200.00 99.02 100
11. Perencanaan Permbangunan Sosial Budaya
366,287,700.00
343,684,810.00
93.83
100
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
119,580,500.00
116,674,400.00
97.57
100
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
69,855,300.00
67,621,600.00
96.80
100
3 Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan
93,505,900.00
85,350,205.00
91.28
100
4 Pembinaan Kabupaten Sehat 83,346,000.00 74,038,605.00 88.83 100
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
18
No Program/Kegiatan Plafon Dana
(Rp.)
Realisasi
Keuangan Fisik
Rp. % %
12. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
107,349,350.00
94,444,627.00
87.98
100
1
Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
58,061,550.00
49,635,635.00
85.49
100
2 Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
49,287,800.00
44,808,992.00
90.91
100
13.
Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan
145,963,400.00
143,007,995.00
97.98
100
1 Koordinasi Kelitbangan 145,963,400.00 143,007,995.00 97.98 100
Jumlah
3,746,374,900.00
3,380,652,989.00
90.24
99.41
Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA dan DPPA (Pergeseran)
Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui
pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/ dianggarkan dalam DPA
dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan
demikian, DPA dan DPPA Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota disusun
berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
Ke-13 (tiga belas) program dengan 44 (empat-puluh empat) kegiatan tersebut
mencapai realisasi fisik sebesar 98.69% dengan realisasi keuangan sebesar 90.24%.
Secara garis besar realisasi fisik program dan kegiatan mencapai 100%. Program yang
realisasi fisiknya kurang dari 80% yaitu : Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur (70%) dan program yang realisasi fisiknya kurang dari 100 % yaitu
program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
(96.37%).
Realisasi keuangan program-program yang diuraikan dalam 44 kegiatan tersebut
adalah sebesar Rp. 3.380.652.989 (90.24%).
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
19
Dari 44 kegiatan tersebut realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan yang tidak
mencapai 80% ada 6 kegiatan yang ada pada 6 program sebagaimana pada tabel
berikut ini :
No Program/Kegiatan Plafon Dana
(Rp.)
Realisasi
Keuangan Fisik
Rp. % %
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
365,260,000.00
268,730,175.00
73.57
100
1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
133,240,000.00
99,520,175.00
74.69
100
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
232,020,000.00
169,210,000.00
72.93
100
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
125,530,000.00
98,953,676.00
78.83
100
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
125,530,000.00
98,953,676.00
78.83
100
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
37,715,000.00
14,719,600.00
39.03
70
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
37,715,000.00
14,719,600.00
39.03
70
4 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
258,719,900.00
138,094,309.00
53.38
95
1 Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
258,719,900.00
138,094,309.00
53.38
95
5 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
12,447,000.00
9,452,000.00
75.94
100
1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
12,447,000.00
9,452,000.00
75.94
100
Jumlah
799,671,900.00
529,949,760.00
64.15
93.00
Pada dasarnya kegiatan tersebut untuk realisasi fisiknya diatas 80%, hanya ada 1 (satu)
kegiatan yang kurang 80% yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal (70%).
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
20
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.1.1. Pendapatan
Tahun 2018 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan alokasi anggaran dari APBD
yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan tidak bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3.1.2. Belanja
Total realisasi belanja Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp. 6.209.454.229,00. Jumlah tersebut mencapai
90.24 % untuk keuangan dan 98,69% untuk realisasi fisik dari anggaran
yang telah ditetapkan yaitu Rp. 6.637.746.331,00. dengan rincian sebagai
berikut :
Jenis Belanja Anggaran Realisasi
Rp Rp %
Belanja Pegawai 3,268,647,431.00 3,171,310,340.00 97.02
Belanja Barang dan Jasa 3,227,418,900.00 2,909,860,452.00 90.16
Belanja Modal 141,680,000.00 128,283,437.00 90.54
Jumlah 6,637,746,331.00 6,209,454,229.00 93.55
Sehingga dengan anggaran Bapelitbang sebesar Rp. 6.637.746.331,00
dengan realisasi Rp. 6.209.454.229,00 (93.55%), terdapat sisa anggaran
sebesar Rp. 428.292.102,00 (6.45%).
Dilihat dari jenis belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan
rincian sebagai berikut :
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
21
No Program/Kegiatan Plafon Dana
(Rp.)
Realisasi
Keuangan Fisik
Rp. % %
1 Belanja Gaji dan Tunjangan
2,281,858,931.00
2,246,938,377.00
98.47
98.47
2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
609,512,500.00
581,862,863.00
95.46
95.46
JUMLAH
2,891,371,431.00
2,828,801,240.00
97.84
97.84
Sehingga dari jumlah anggaran belanja tidak langsung sebesar
Rp. 2.891.371.431,00 terealisasi sebesar Rp. 2.828.801.240,00 (97.84%)
dengan sisa dana Rp. 62.570.191,00 (2.16%).
3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET
YANG TELAH DITETAPKAN
Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan masih terdapat
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari
adanya kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang telah
direncanakan dengan realisasi keuangan dibawah 80% dan realisasi fisik
dibawah 100%.
Secara garis besar pencapaian target pada kegiatan yang telah
direncanakan telah terlaksana dengan baik. Realisasi keuangan sebesar
93.55% dengan realisasi fisik 98,69%. Dari 44 kegiatan realisasi keuangan
yang tidak mencapai 80% adalah :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
(74.69%)
Pada kegiatan ini realisasi fisiknya 100% dan realisasi keuangan sebesar
74.69%, hal ini disebabkan karena ada dana penambahan jaringan yang
mana pada prinsipnya penambahan jaringan tidak perlu dilaksanakan
karena telah diakomodir oleh Dinas Kominfo, sehingga juga merupakan
juga sebagai efesiensi penggunaan anggaran.
2. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan (72.93%)
Hal ini disebabkan karena anggaran untuk Tenaga Harian
Lepas/Operator e-planning tidak direalisasikan karena personil yang
berkompeten untuk itu belum ada sehingga dilakukan efisiensi
penggunaan anggaran pada kegiatan tersebut.
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
22
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
(78.83%)
Pada kegiatan ini realisasi fisiknya 100%, namun dengan realisasi
78.83% pada prinsipnya kegiatan sudah terlaksana dan ini merupakan
efisiensi penggunaan anggaran.
4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Informal (39.03%)
Pada kegiatan ini realisasi fisiknya 70%, hal ini disebabkan efesiensi
penggunaan anggaran serta minimnya kesempatan Biimtek ASN dari
Instansi yang kompeten.
namun dengan realisasi 78.83% pada prinsipnya kegiatan sudah
terlaksana dan ini merupakan efisiensi anggaran
5. Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (53.38%)
Hal ini disebabkan karena pekerjaan penyusunan pengkajian aspek
teknis (infrastruktur dan pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim
dan kelembagaan di tingkat Daerah Irigasi yang mempunyai anggaran
yang lebih besar. Pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan karena Petunjuk
Tenis Pelaksanaan Kegiatan dari Kementrian terkait baru keluar bulan
September 2018, dan dalam Petunjuk Teknisnya Pelaksanaan tersebut
dilaksanakan dengan adanya Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)
yang direkrut oleh Bappeda Propinsi Sumatera Barat dan sampai akhir
tahun TMP tidak direkrut oleh Bappeda Propinsi Sumatera Barat.
Namun realisasi fisik (95%) karena secara keseluruhan persiapan
administrasi untuk kegiatan tersebut sudah dilaksanakan.
6. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah (75.94%).
Semua proses pelaksanaan penyusunan buku Indikator Ekonomi
Daerah telah dilaksanakan dan disusun oleh BPS Kabupaten Lima Puluh
Kota, namun biaya cetak tidak terealisasi karena menunggu data yang
telah disusun oleh BPS Kabupaten Lima Puluh Kota.
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
23
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan
atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian
laporan keuangan. Mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Peraturan
Bupati Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
4.1 Entitas Akutansi.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan OPD
untuk Tahun Anggaran 2018 telah diserahkan pada masing-masing Satuan Kerja
Pemerintah Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut Badan Perencanaan Penelitian
dan Pembangunan (Bapelitbang) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas
Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Bapelitbang
Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan
Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang
digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bapelitbang Kabupaten Lima
Puluh Kota adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk pengakuan aset,
kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.
Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui
bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh
Pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
24
Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi
dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar,
ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.
Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :
4.3.1. Pengukuran/ Penilaian Aset
a. Kas
Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.
b. Piutang
Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang
belum dilunasi.
c. Persediaan disajikan sebesar :
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya
lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan
persediaan terakhir diperoleh.
Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
25
d. Tanah
Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/
pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai
tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah
didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.
e. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika
penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan
pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan
bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya
langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak lansung termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh
melalui kontrak. Biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.
f. Peralatan dan Mesin
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan
mesin tersebut sampai siap pakai.
Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari
pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
digunakan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak,
meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
perizinan dan jasa konsultan.
g. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan
sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya
konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
26
dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan
Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan
dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan
dan pembongkaran bangunan lama.
Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun
secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang
terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan
dan pembongkaran bangunan lama.
h. Aset Tetap Lainnya
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi
pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta
biaya perizinan.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola
meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya
bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran
bangunan lama.
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada
dalam Standar Akuntansi Pemerintah
Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan telah sesuai dengan
ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana penyajian
aset ini dilakukan perhitungan nilai penyusutan atas aktiva tetap
tersebut.
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
27
BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN
Pada Bab ini akan dijelaskan pos-pos pelaporan keuangan pada Bapelitbang pada
tahun 2018 dan realiasasi tahun 2017. Adapun pos-pos pelaporan ini yakni mengenai
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Oprasional (LO) dan Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai berikut :
5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Dan Belanja
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan rekapitulasi anggaran yang telah
direalisasikan selama periode tahun berjalan yaitu merupakan realisasi pada
tahun anggaran 2018. Berikut ini merupakan LRA Bapelitbang Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 dengan realisasi Tahun Anggaran 2017.
No Perkiraan Realisasi 2018
Realisasi 2017
(Rp) (Rp) A. Pendapatan
Pendapat. Retribusi Daerah 0 0
B. Belanja
1. Belanja Pegawai 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai dalam tahun anggaran 2018 sebesar Rp.2.971.060.340,00 (97.75%)Rp. 2.993.755.958,00 (88.17%) dan belanja pegawai Tahun 2017 sebesar Rp. 2.993.755.958,00 (88.17%) sebagai berikut :
- Gaji dan Tunjangan 2,246,938,377.00 2,287,677,208.00
- Tambahan penghasilan PNS 581,862,863.00 268,034,750.00
- Lembur 142,259,100.00 438,044,000.00
Sub Jumlah 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00
jumlah 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00
No Perkiraan Realisasi 2018
Realisasi 2017
(Rp) (Rp)
2.
Belanja Barang dan Jasa 3,110,110,452.00
3,686,438,472.00
Jumlah tersebut merupakan realisasi dari belanja barang dan jasa dalam tahun 2018 sebesar Rp. 3.110.110.452,00 (89.98%) dan belanja jumlah barang dan jasa Tahun 2017 Rp. 3.686.438.472,00 (91.87%) sebagai berikut :
Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :
- Blj bahan habis pakai 116,718,753.00
218,058,850.00
- Blj Bahan/Material 21,141,082.00
4,591,000.00
-
Blj Jasa Kantor 368,003,894.00 329,136,964.00
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
28
- Blj Prwtn Kend Bermotor
192,800,284.00
290,903,902.00
- Blj Cetak & Penggandaan 222,601,223.00 284,182,700.00
- Blj Sewa 650,000.00 2,750,000.00
- Blj Makan Minum 101,317,500.00 135,896,000.00
- Blj Pakaian Dinas dan Atributnya
- -
- Blj Perjalanan dinas 1,293,318,216.00 1,832,624,956.00
- Blj Jasa Konsultasi 310,266,000.00 43,480,000.00
- Belanja Kursus dan Pelatihan, sosialisasi, dan Bimtek
283,043,500.00 110,984,100.00
- Honorarium Non Pegawai - 900,000.00
- Honorarium PNS 168,050,000.00 383,930,000.00
- Honorarium Non PNS 32,200,000.00 49,000,000.00
Sub Jumlah 3,110,110,452.00 3,686,438,472.00
jumlah 3,110,110,452.00 3,686,438,472.00
No Perkiraan Realisasi 2018
Realisasi 2017
(Rp) (Rp)
3. Belanja Modal 128,283,437.00 240,566,011.00
Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja modal dalam tahun 2018 sebesar 128.283.437,00 (87,26%) dan ralisasi Tahun 2017 sebesar Rp. 128.283.437,00 (94.28%) sebagai berikut :
Rincian belanja modal terinci
sebagai berikut :
- Blj modal peng.Pengadaan Alat Kantor
0.00 21,944,500.00
- Blj modal peng. alat rumah
tangga 1,870,000.00 3,420,603.00
- Blj modal peng. komputer 80,104,528.00 140,605,908.00
- Blj modal peng.meja dan kursi
kerja/rapat 40,315,909.00 28,425,000.00
- Blj modal peng. alat studio 5,993,000.00 37,885,909.00
- Belanja Modal Pengadaan bangunan gedung tempat kerja
0.00
8,284,091.00
Jumlah 128,283,437.00 240,566,011,00
5.2. Neraca
Pada neraca ini akan menyajikan Aset , Kewajiban dan Ekuitas Dana untuk Tahun
2018 dan Tahun 2017.
5.2.1. Aset
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
29
2018 2017
1 ASET 3,301,224,587.50 3,514,260,271.75
1.1 ASET LANCAR 7,381,000.00 6,187,000.00
1.1.1.02 0.00 0.00
1.1.1.02 0.00 0.00
1.1.7 Persediaan 7,381,000.00 6,187,000.00
yaitu : 4,572,000.00 4,162,000.00
1,252,000.00 0.00
1,557,000.00 2,025,000.00
7,381,000.00 6,187,000.00
1.3 3,293,843,587.50 3,508,073,271.75
1.3.1 Tanah 0.00 0.00
1.3.2 3,449,257,511.00 3,587,852,530.00
1. 1,617,769,300.00 1,617,769,300.00 Alat Angkutan Bermotor
Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin berupa alat angkutan bermotor yang
dikuasai oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember
2018 dan 2017 sebesar Rp. 1.617.769.300,00 dimana tidak terdapat penambahan.
No Perkiraan
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendaharawan Penerima sebesar Rp. 0,00 karena Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan tidak adanya Pendapatan sehingga Tidak memliki Bendahara Penerimaan.
Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2018 tidak terdapat kas pada bendahara pengeluaran Bapelitbang Kab.
Lima Puluh Kota yaitu Rp. 0.00 dan UYHD sebesar Rp.130.811.957,00 sudah disetorkan pada
tanggal 28 Desember 2018 (bukti setoran terlampir).
1. ATK
Peralatan dan Mesin
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 yang terdiri
dari Materai, alat tulis kantor /ATK dan bola lampu listerik (rincian persatuan disajikan
3. Alat Kebersihan
ASET TETAP
Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 Rp. 0,00 dan 2017 Rp. 0,00
2. Alat Listrik
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
30
2018 2017
:
0.00 0.00
: 122,290,437.00 194,396,011.00
5,993,000.00 37885909.00
0.00 8284091.00
0.00 350,000.00
128,283,437.00 240,916,011.00
: 266,878,456.00 3,846,750.00
: 0.00 550,000.00
0.00 -
266,878,456.00 4,396,750.00
(138,595,019.00) 236,519,261.00
1,617,769,300.00 1,617,769,300.00
1,612,349,547.00 1,722,177,566.00
219,138,664.00 247,905,664.00
3,449,257,511.00 3,587,852,530.00
1.3.3 3,160,304,614.00 3,137,949,273.00
Penambahan :
22,355,341.00 0.00
0.00 2,899,376,000.00 0.00 19,175,000.00 0.00 4,375,000.00 0.00 212,041,000.00 0.00 2,982,273.00
22,355,341.00 3,137,949,273.00
Sehingga jumlah nilai aset peralatan dan mesin Tahun 2018 dan Tahun 2017 sebagai berikut :
Sehingga Jumlah aset Peralatan dan Mesin menjadi Rp. 3.449.257.511,00 untuk Tahun 2018
dan Tahun 2017 sebesar Rp. 3.587.852.530,00
Jumlah Mutasi Pengurangan (B)
Jumlah Mutasi Bersih (A) – (B)
- Alat Angkutan Bermotor
- Alat Studio dan Komunikasi
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN
No Perkiraan
- Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga
- Belanja Alat Studio dan Komunikasi
- Kapitalisasi/Rekalas BM Gedung & Bangunan
- Kapitalisasi Belanja Barang & Jasa
Jumlah Mutasi Penambahan (A)
Jadi Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Tahaun 2018 adalah sbb :
Mutasi Penambahan :
- Belanja Angkutan Bermotor
- Alat kantor dan Rumah Tangga
Mutasi Pengurangan :
- Penghapusan
- Belanja Modal Ekstra Kompatabel
- Hasil Koreksi Pemeriksaan BPK RI
Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017,
sebagaimana daftar KIB terlampir.
- Gedung Kantor- Teralis
Gedung dan Bangunan
- Rolling Pagar Tangga
- Teralis 2015- Pelataran Parkir
- Pembatas Ruangan
Jadi jumlah nilai gedung dan bangunan Tahun 2018 terjadi penambahan yang merupakan
Kapitalisasi/Reklas Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor yaitu pembuatan dinding pembatas ruagan sebesar Rp. 22.355.341,00
sehingga Jumlah Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 3.160.304.614,00 dan Tahun 2017
sebesar Rp. 3.137.949.273,00.
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
31
2018 2017
1.3.4 31,497,205.00 37,497,205.00
0.00 16,746,000.00 0.00 6,000,000.00
(6,000,000.00) 14,751,205.00 (6,000,000.00) 37,497,205.00
1.3.5 2,007,100.00 2,007,100.00
1.3.6 Aset Lain-lain 0.00 0.00
1.3.7 (3,349,222,842.50) (3,257,232,836.25)Akumulasi Penyusanan Aset Tetap Bapelitbang Tahun 2018 dan Tahun 2107 yaitu sbb :
(3,042,436,009.14) (3,007,499,840.32)
(301,743,342.36) (243,145,715.18)
(5,043,491.00) (6,587,280.75)
JUMLAH (3,349,222,842.50) (3,257,232,836.25)
1.3.7.01 Penyusutan Peralatan Mesin (3,042,436,009.14) (3,007,499,840.32)
(1,502,506,542.86) (1,412,933,071.43)
(1,359,318,756.68) (1,407,065,937.09)
(180,610,709.60) (187,500,831.80)
JUMLAH (3,042,436,009.14) (3,007,499,840.32)
PerkiraanNo
Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ)
Jumlah tersebut merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dan dikuasai oleh Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan Tahun 2017,
sebagaimana daftar KIB terlampir:
- Jaringan Internet SIPKD (Pengurangan)
Jadi jumlah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2018 tidak terjadi penambahan, namun terjadi
penghapusan pada aset jaringan internet sebesar Rp. 6.000.000,00 sehingga Aset pada JIJ menjadi
Rp. 31.497.205 untuk tahun 2018 dan tahun 2017 nilai JIJ yaitu sebesar Rp.
37.497.205,00.
- Instalasi Listerik- Jaringan Internet
Aset Tetap LainnyaJumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dan dikuasai oleh Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017 yaitu sebesar
Rp. 2.007.100,00. Aset tetap lainnya ini berupa buku-buku peraturan perundang-undangan,
sebagaimana daftar KIB terlampir.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- Peralatan dan Mesin
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lain-lainnya yang dan dikuasai oleh Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan Tahun 2017.
- Penyusutan Gedung Kantor dan Bangunan
- Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor- Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
- Penyusutan Alat Studio dan Komunikasi
- Penyusutan Jaringan Irigasi dan Jalan
Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017,
sebagaimana terlampir yang terdiri dari :
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
32
2018 2017
1.3.7.02 Penyusutan Gedung dan Bangunan (301,743,342.36) (243,145,715.18)
(284,780,062.36) (230,423,255.18)0.00 0.00
(16,963,280.00) (12,722,460.00)
JUMLAH (301,743,342.36) (243,145,715.18)
1.3.7.03 Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (5,043,491.00) (6,587,280.75)
(2,093,250.00) (1,674,600.00)(2,950,241.00) (2,700,000.00)
0.00 (2,212,680.75)
JUMLAH (5,043,491.00) (6,587,280.75)
1.5 ASET LAINNYA 0.00 0.00
Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan Gedung dan Bangunan yang dikuasai oleh Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan pada posisi per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017,
sebagaimana terlampir yang terdiri dari :
- Penyusutan Gedung Kantor- Penyusutan Teralis
No Perkiraan
- Penyusutan Jaringan Internet SIPKD- Penyusutan Jaringan Internet
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan pada posisi 31 Desember 2018 dan 2017.
- Penyusutan Pelataran Parkir
Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan JIJ yang dikuasai oleh Badan Perencanaan Penelitian
dan Pengembangan pada posisi per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017, sebagaimana terlampir
yang terdiri dari :- Penyusutan Instalasi Listerik
5.2.2. Kewajiban Dan Ekuitas Dana
Kewajiban dan Ekuitas Dana merupakan kewajiban Jangka Pendek dan
Jumlah Ekuitas pada Tahun 2018 dan Tahun 2017.
Dimana untuk Tahun 2018 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar
Rp. 7.822.442,00 dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 3.293.402.145,50
sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 3.301.224,587,50
dan Tahun 2017 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar
Rp. 636.240,00 dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 3.513,624.031,75
sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 3.514.260.271,75
sebagaimana pada tabel dibawah ini :
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
33
2 7,822,442.00 636,240.00
2.1 7,822,442.00 636,240.00
2.1.1 0.00 0.00
2.1.2 7,822,442.00 636,240.00
- 5,227,615.00 636,240.00
- 1,621,130.00 0.00
- 973,697.00 0.00
JUMLAH 7,822,442.00 636,240.00
3 EKUITAS 3,293,402,145.50 3,513,624,031.75
- 0.00 0.00
- Persediaan 7,381,000.00 6,187,000.00
- Jumlah Aset Tetap 3,293,843,587.50 3,508,073,271.75
- Jumlah Aset Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH ASET 3,301,224,587.50 3,514,260,271.75
7,822,442.00 636,240.00
7,822,442.00 636,240.00
0.00 0.00
7,822,442.00 636,240.00
3,293,402,145.50 3,513,624,031.75
3,301,224,587.50 3,514,260,271.75
2017
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang Jangka Pendek Lainnya
2018
Jumlah tersebut merupakan Utang Jangka Pendek berupa pembayaran rekening Listerik, Air dan Telepon sebesar
Rp. 7.822.442,00 Tahun 2018 dan Kewajiban Utang Jangka Pendek Tahun 2017 berupa Rekening Air
Rp. 636.240,00, dengan rincian sebagai berikut :
Rekening Listerik Tahun 2018
Rekening Air Tahun 2018
Jumlah tersebut merupakan selisih antara Jumlah Aset dengan Jumlah Kewajiban oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah pada posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.293.402.145,50 dan Ekuitas Tahun 2017
sebesar Rp. 3.513.624.031,75.
Sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas berjumlah Rp. 3.301.224.587.50 per 31 Desember 2018 dan
Rp.3.514.260.271,75 per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :
Kas Di Bendahara Pengeluaran
Rekening Telepon Tahun 2018
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga
- Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek ini merupakan pembayaran Utang Jangka Pendek Bapelitbang Tahun 2018 sebesar
Rp. 7.822.442,00 berupa pembayaran rekening air, listerik dan telepon dan Utang Jangka Pendek Tahun 2017
sebesar Rp. 636.240,00.
JUMLAH EKUITAS yaitu Jumlah Aset dikurang Jumlah Kewajiban
yaitu :
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas menjadi :
No Perkiraan
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
34
5.3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)
Tabel 1.
1 2 3 4 5
KEGIATAN OPERASIONAL
8 PENDAPATAN - LO 0.00 0.00
8.1 I 0.00 0.00
8.1.1 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 0.00 0.00
8.1.2 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 0.00 0.00
8.1.3 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO 0.00 0.00
8.1.4 4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO 0.00 0.00
8.2 II 0.00 0.00
8.2.1 1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 0.00 0.00
8.2.1.01 1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 0.00 0.00
8.2.1.02 1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0.00 0.00
8.2.1.03 1.3 Dana Alokasi Umum 0.00 0.00
8.2.1.04 1.4 Dana Alokasi Khusus 0.00 0.00
8.2.2 2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 0.00 0.00
8.2.2.01 2.1 Dana Otonomi Khusus 0.00 0.00
8.2.2.03 2.2 Dana Penyesuaian 0.00 0.00
8.2.3 3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 0.00 0.00
8.2.3.01 3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 0.00 0.00
8.2.3.01.01 3.1.1 BH Pajak Kendaraan Bermotor 0.00 0.00
8.2.3.01.02 3.1.2 BH Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0.00 0.00
8.2.3.01.03 3.1.3 BH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 0.00 0.00
8.2.3.01.04 3.1.4 BH Pajak Air Permukaan 0.00 0.00
8.2.3.01.05 3.1.5 BH Pajak Rokok 0.00 0.00
8.2.3.02 3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0.00 0.00
8.3 III 0.00 0.00
8.3.1 1 Pendapatan Hibah 0.00 0.00
8.3.2 2 Pendapatan Dada Darurat
JUMLAH PENDAPATAN 0.00 0.00
9 BEBAN 6,179,153,000.25 7,122,263,219.63
9.1 BEBAN OPERASI - LO
9.1.1 2,971,060,340.00 2,993,755,958.00
9.1.1.01 BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN - LO 2,246,938,377.00 2,287,677,208.00
9.1.1.01.01 1 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LO 1,467,092,400.00 1,838,485,500.00
9.1.1.01.02 2 Tunjangan Keluarga-LO 115,067,869.00 129,329,862.00
9.1.1.01.03 3 Tunjangan Jabatan-LO 157,305,000.00 185,630,000.00
9.1.1.01.04 4 Tunjangan Fungsional-LO - -
9.1.1.01.05 5 Tunjangan Fungsional Umum-LO 32,680,000.00 45,095,000.00
9.1.1.01.06 6 Tunjangan Beras-LO 81,762,180.00 85,383,180.00
9.1.1.01.07 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO 966,226.00 3,753,666.00
9.1.1.01.08 8 Pembulatan Gaji - LO 197,331,158.00
9.1.1.01.09 9 Iuran Jaminan Kesehatan-LO 194,733,544.00
9.1.1.01.10 10 Uang Paket-LO -
9.1.1.01.11 11 Tunjangan Badan Musyawarah-LO -
9.1.1.01.12 12 Tunjangan Komisi-LO -
9.1.1.01.13 13 Tunjangan Badan Anggaran-LO -
9.1.1.01.14 14 Tunjangan Badan Kehormatan-LO -
9.1.1.01.15 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya-LO -
9.1.1.01.16 16 Tunjangan Perumahan-LO -
9.1.1.01.17 17 Uang Duka Wafat/Tewas-LO -
9.1.1.01.18 18 Uang Jasa Pengabdian-LO -
9.1.1.01.19 19 Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD-LO -
9.1.1.01.20 20 Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit-LO -
9.1.1.02 BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS - LO 581,862,863.00 268,034,750.00
9.1.1.02.01 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO 581,862,863.00 268,034,750.00
9.1.1.02.02 2 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas-LO -
9.1.1.02.03 3 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja-LO -
9.1.1.02.04 4 Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi-LO -
9.1.1.02.05 5 Tambahan penghasilan guru-LO -
9.1.1.02.06 6 Tunjangan profesi guru-LO -
9.1.1.03 BEBAN PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH - LO - -
9.1.1.03.01 1 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-LO - -
9.1.1.03.02 2 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH-LO - -
9.1.1.04 BEBAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - LO - -
9.1.1.04.01 1 Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan-LO - -
9.1.1.04.02 2 Beban Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan-LO - -
No. Uraian 2018 2017Rekening
64/2013
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
35
9.1.1.05 INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - LO - -
9.1.1.05.06 1 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel-LO - -
9.1.1.05.07 2 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran-LO - -
9.1.1.05.08 3 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan-LO - -
9.1.1.05.09 4 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame-LO - -
9.1.1.05.10 5 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan-LO - -
9.1.1.05.12 6 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah-LO - -
9.1.1.05.13 7 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet-LO - -
9.1.1.05.14 8 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan-LO
- -
9.1.1.05.15 9 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan - -
9.1.1.05.16 10 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan-LO
- -
9.1.1.06 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - LO - -
9.1.1.06.01 1 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan-LO - -
9.1.1.06.05 2 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum-LO
- -
9.1.1.06.06 3 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar-LO - -
9.1.1.06.07 4 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan
Bermotor-LO
- -
9.1.1.06.14 5 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara - -
9.1.1.06.15 6 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah-
LO
- -
9.1.1.06.18 7 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal-LO - -
9.1.1.06.19 8 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir-LO - -
9.1.1.06.26 9 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan- - -
9.1.1.06.28 10 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan-LO - -
9.1.1.06.29 11 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek-LO - -
9.1.1.07 UANG LEMBUR - LO 142,259,100.00 438,044,000.00
9.1.1.07.01 1 Uang Lembur PNS-LO 131,071,700.00 396,219,000.00
9.1.1.07.02 2 Beban Uang Lembur Non PNS-LO 11,187,400.00 41,825,000.00
9.1.2 136,665,835.00 221,788,850.00
9.1.2.01 BEBAN BAHAN PAKAI HABIS 115,524,753.00 217,197,850.00
9.1.2.01.01 1 Beban alat tulis kantor-LO 61,055,830.00 103,271,350.00
9.1.2.01.02 2 Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO -
9.1.2.01.03 3 Beban alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO 7,659,273.00 9,842,000.00
9.1.2.01.04 4 Beban perangko, materai dan benda pos lainnya-LO 5,151,000.00 4,780,000.00
9.1.2.01.05 5 Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO 11,433,650.00 7,998,500.00
9.1.2.01.06 6 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO 29,525,000.00 84,836,000.00
9.1.2.01.08 7 Beban pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan pasien)-LO - -
9.1.2.01.09 8 Beban peralatan/perlengkapan kantor pakai habis-LO - -
9.1.2.01.10 9 Beban Peralatan Dokter Pakai Habis-LO -
9.1.2.01.11 10 Beban Peralatan Laboratorium Pakai Habis-LO -
9.1.2.01.12 11 Beban Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah tangga)-LO -
9.1.2.01.13 12 Beban Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)-LO -
9.1.2.01.15 14 Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta-LO - 3,500,000.00
9.1.2.01.16 15 Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO 700,000.00 2,970,000.00
9.1.2.02 BEBAN PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL- LO 21,141,082.00 4,591,000.00
9.1.2.02.01 1 Beban Bahan baku bangunan-LO 21,141,082.00 4,591,000.00
9.1.2.02.02 2 Beban Bahan/bibit tanaman-LO -
9.1.2.02.03 3 Beban Bibit ternak / ikan-LO -
9.1.2.02.04 4 Beban Bahan obat-obatan-LO -
9.1.2.02.05 5 Beban Bahan kimia-LO -
9.1.2.02.07 6 Beban Bahan Material Pameran-LO - -
9.1.2.02.08 7 Beban Bahan Material Keterampilan-LO -
9.1.2.02.09 8 Beban kelengkapan kerja lapangan-LO -
9.1.2.02.10 9 Beban Bahan Percontohan-LO -
9.1.2.02.11 10 Beban Bahan Percobaan-LO -
9.1.2.02.12 11 Beban Bahan Penguji Kendaraan-LO -
9.1.2.02.13 12 Beban Bahan Makanan Ternak-LO -
9.1.2.01.14 13 Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO - -
1,686,118,603.00 1,624,402,979.00
9.1.2.03 BEBAN JASA KANTOR 358,450,096.00 87,206,677.00
9.1.2.03.01 1 Beban jasa telepon-LO 12,415,551.00 11,134,154.00
9.1.2.03.02 2 Beban jasa air-LO 9,479,990.00 4,096,250.00
9.1.2.03.03 3 Beban jasa listrik-LO 61,737,956.00 47,274,273.00
9.1.2.03.04 4 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang-LO -
9.1.2.03.05 5 Beban jasa surat kabar/majalah-LO 5,130,000.00 4,980,000.00
9.1.2.03.06 6 Beban jasa kawat/faksimili/internet-LO 23,072,880.00 22,000.00
9.1.2.03.07 7 Beban jasa paket/pengiriman-LO 25,000.00 -
9.1.2.03.08 8 Beban jasa Sertifikat-LO -
9.1.2.03.09 9 Beban jasa Transaksi Keuangan-LO -
9.1.2.03.12 10 Beban jasa Lembaga (Keagamaan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kebersihan, -
9.1.2.03.13 11 Beban Belanja Pendidikan (SPP)-LO -
9.1.2.03.14 12 Beban Pajak Bumi dan Bangunan-LO -
9.1.2.03.15 13 Beban jasa Pembangunan Sistem Jaringan-LO -
9.1.2.03.16 14 Beban jasa Pengganti Transportasi-LO 1,400,000.00 19,700,000.00
BEBAN PERSEDIAAN
BEBAN JASA
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
36
9.1.2.03.17 15 Beban jasa Akomodasi dan Konsumsi-LO -
9.1.2.03.18 16 Beban Belanja Bulanan-LO -
9.1.2.03.19 17 Beban jasa Laboratorium-LO -
9.1.2.03.20 18 Beban Belanja Penguburan dan Pemulangan Klien-LO -
9.1.2.03.21 19 Belanja Jasa Kebersihan Kantor-LO 32,760,000.00
9.1.2.03.22 20 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas-LO 162,720,000.00
9.1.2.03.23 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Buruh/Mekanik/Mandor-LO 49,708,719.00
9.1.2.04 BEBAN PREMI ASURANSI - -
9.1.2.04.01 1 Beban jasa Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat-LO
9.1.2.04.02 2 Beban jasa Asuransi Barang Milik Daerah-LO
9.1.2.04.03 3 Beban jasa Premi Asuransi Jiwa-LO
9.1.2.04.04 4 Beban jasa Pelayanan Kesehatan-LO
9.1.2.05 BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 192,800,284.00 290,903,902.00
9.1.2.05.01 1 Beban jasa Jasa Service-LO 9,463,082.00 19,654,426.00
9.1.2.05.02 2 Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO 47,695,377.00 51,913,526.00
9.1.2.05.03 3 Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO 122,540,925.00 213,552,650.00
9.1.2.05.04 4 Beban Belanja Jasa KIR-LO - -
9.1.2.05.05 5 Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO 13,100,900.00 5,783,300.00
9.1.2.06 BEBAN CETAK DAN PENGGANDAAN 222,601,223.00 284,182,700.00
9.1.2.06.01 1 Beban Belanja cetak-LO 107,081,902.00 148,449,000.00
9.1.2.06.02 2 Beban Belanja Penggandaan-LO 98,110,859.00 126,133,700.00
9.1.2.06.03 3 Beban Jilid/Cetak Non Cover-LO 17,408,462.00 9,600,000.00
9.1.2.06.04 4 Beban Buku -
9.1.2.07 BEBAN SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR 650,000.00 2,750,000.00
9.1.2.07.01 1 Beban Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas-LO -
9.1.2.07.02 2 Beban Belanja sewa gedung/ kantor/tempat-LO - -
9.1.2.07.03 3 Beban Belanja sewa ruang rapat/pertemuan-LO 650,000.00 2,750,000.00
9.1.2.07.04 4 Beban Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas-LO -
9.1.2.08 BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS - -
9.1.2.08.01 1 Beban Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat-LO -
9.1.2.10 BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR - -
9.1.2.10.01 1 Beban Belanja sewa meja kursi-LO
9.1.2.10.05 2 Beban Belanja sewa tenda-LO
9.1.2.10.06 3 Beban Belanja sewa pakaian adat/tradisional-LO
9.1.2.10.07 4 Beban Belanja sewa sound system-LO
9.1.2.10.08 5 Beban Belanja sewa taman / bunga untuk taman hias-LO
9.1.2.10.09 6 Beban Belanja sewa peralatan khusus-LO
9.1.2.10.10 7 Beban Belanja Sewa Senjata Api-LO
9.1.2.11 BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN 101,317,500.00 135,896,000.00
9.1.2.11.01 1 Belanja makanan dan minuman harian pegawai-LO - -
9.1.2.11.02 2 Belanja makanan dan minuman rapat-LO 92,297,500.00 126,903,500.00
9.1.2.11.03 3 Beban Belanja makanan dan minuman tamu-LO 9,020,000.00 8,992,500.00
9.1.2.11.04 4 Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO - -
9.1.2.11.05 5 Beban Belanja makanan dan minuman pasien-LO
9.1.2.12 BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA - -
9.1.2.12.01 1 Beban Pakaian Dinas KDH/WKDH
9.1.2.12.02 2 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)-LO
9.1.2.12.03 3 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)-LO
9.1.2.12.04 4 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)-LO - -
9.1.2.12.05 5 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)-LO
9.1.2.12.06 6 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)-LO
9.1.2.13 BEBAN PAKAIAN KERJA - -
9.1.2.13.01 1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan-LO
9.1.2.14 BEBAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU - -
9.1.2.14.01 1 Belanja pakaian KORPRI-LO
9.1.2.14.02 2 Beban Belanja pakaian adat daerah-LO
9.1.2.14.04 3 Belanja pakaian Olahraga-LO
9.1.2.14.05 4 Beban Belanja pakaian Paskibraka-LO
9.1.2.14.06 5 Beban Belanja Pakaian Peserta-LO
9.1.2.24 HONORARIUM NON PNS 359,206,000.00 305,449,600.00
9.1.2.24.01 1 Beban jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor-LO 16,740,000.00 57,689,600.00
9.1.2.24.02 2 Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap-LO 32,200,000.00 25,450,000.00
9.1.2.24.03 3 Beban Honorarium moderator-LO 900,000.00
9.1.2.24.04 4 Beban Honorarium MC / Pembawa Acara-LO 250,000.00
9.1.2.24.05 5 Beban Honorarium Pembaca Doa / Pembaca Al Qur'an-LO 200,000.00
9.1.2.24.06 6 Beban Honorarium Pemimpin Lagu-LO
9.1.2.24.07 7 Beban Honorarium Penceramah Agama / Konselor-LO
9.1.2.24.08 8 Beban Honorarium Juri / Penilai / Pembina-LO
9.1.2.24.09 9 Beban Jasa Kebersihan Kantor-LO 43,800,000.00
9.1.2.24.10 10 Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO 133,680,000.00
9.1.2.24.11 11 Beban Belanja Jasa Konsultansi Penelitian-LO
9.1.2.24.12 12 Beban Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-LO 310,266,000.00 43,480,000.00
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
37
9.1.2.24.13 13 Beban Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan-LO
9.1.2.24.14 14 Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO
9.1.2.24.15 15 Beban Belanja Jasa Konsultansi Pendataan-LO
9.1.2.24.16 16 Beban Honorarium Petugas Kebersihan-LO
9.1.2.24.17 17 Beban Honorarium buruh/tukang/mekanik/mandor-LO - -
9.1.2.24.18 18 Beban jasa Pengamanan Kantor (Security)-LO
9.1.2.24.19 19 Beban jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik-LO
Beban Belanja Jasa Konsultansi Apraisal-LO
9.1.2.25 HONORARIUM PNS 451,093,500.00 518,014,100.00
9.1.2.25.01 1 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan-LO 5,200,000.00 205,805,000.00
9.1.2.25.02 2 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO 3,500,000.00
9.1.2.25.03 3 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber-LO 23,100,000.00
9.1.2.25.04 4 Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO 24,550,000.00 15,000,000.00
9.1.2.25.05 5
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu
PPK-LO15,000,000.00 15,000,000.00
9.1.2.25.06 6 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO 100,200,000.00 122,425,000.00
9.1.2.25.07 7 Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO 23,100,000.00 22,200,000.00
9.1.2.25.08 8 Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang-LO
9.1.2.25.09 9 Beban Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga-LO
9.1.2.25.10 10 Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan-LO
9.1.2.25.11 11 Beban Belanja sosialisasi-LO 214,301,900.00 64,060,000.00
9.1.2.25.12 12 Beban Belanja bimbingan teknis-LO 68,741,600.00 46,924,100.00
9.1.2.25.13 13 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilisator-LO
9.1.2.18 - -
9.1.2.18.02 Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-LO
9.1.2.18.06 1 Beban Belanja Pemeliharan Jalan-LO
9.1.2.18.07 2 Beban Belanja Pemeliharan Jembatan-LO
9.1.2.18.08 3 Beban Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding-LO - -
9.1.2.18.09 4 Beban Belanja Pemeliharan Atap/Loteng-LO
9.1.2.18.10 5 Beban Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir-LO
9.1.2.18.11 6 Beban Belanja Pemeliharaan Plang Nama Gedung/Tugu/Monumen-LO
9.1.2.18.12 7 Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-LO - -
9.1.2.18.13 8 Beban Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi-LO
9.1.2.18.14 9 Beban Belanja Pemeliharaan Mesin Foging-LO
9.1.2.18.15 10 Beban Belanja Pemeliharaan Pekarangan/Taman-LO
9.1.2.15 1,293,318,216.00 1,832,624,956.00
9.1.2.15.01 1 Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO 66,850,000.00 131,010,000.00
9.1.2.15.02 2 Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO 1,226,468,216.00 1,701,614,956.00
9.1.2.15.03 3 Beban perjalanan dinas luar negeri -
9.1.2.16 91,990,006.25 449,690,476.63
Beban Penyusutan/Amortisasi 91,990,006.25 449,690,476.63
9.1.5 - -
9.1.5.04 BEBAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT - -
9.1.5.04.01 1 Beban Belanja hibah kepada Kelompok/anggota masyarakat-LO
9.1.5.04.02 2 Beban Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang tidak termasuk hibah dan bantuan sosial-LO9.1.5.04.03 3 Beban Belanja hibah kepada kekompok tani-LO
9.1.5.04.04 4 Beban Belanja hibah kepada kelompok perikanan-LO
9.1.5.04.05 5 Beban Belanja Hibah yang kepada masyarakat-LO -
9.1.5.04.06 6 Beban Belanja Barang Untuk Pertanian-LO
9.1.5.04.07 7 Beban Belanja Barang Untuk Kehutanan-LO
9.1.5.04.08 8 Beban Belanja Barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat-LO
9.1.5.05 BEBAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN - -
9.1.5.05.02 1 Beban Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO -
9.1.5.05.03 2 Beban Belanja Hibah Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga-LO
9.1.5.05.04 3 Beban Belanja Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi-LO
9.1.6 - -
9.1.6.01 BEBAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL - -
9.1.6.01.02 1 Beban Belanja Bantuan Sosial Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat-LO
9.1.6.01.03 2 Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan-LO
9.1.6.01.04 3 Beban Belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan-LO
9.1.6.01.05 4 Beban Belanja Tidak Terduga-LO
9.2 - -
9.2.1.01.02 1 Beban Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO
9.2.4.01.01 2 Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari (DAUN)-LO
9.2.4.01.02 3 Beban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari (DAKN)-LO
9.2.5.01.01 4 Beban Belanja Bantuan Kepada Partai Politik-LO.
9.2.7.01.01 5 Beban Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa-LO
6,179,153,000.25 7,122,263,219.63
BEBAN BANTUAN SOSIAL
BEBAN TRANSFER
JUMLAH BEBAN
BEBAN PEMELIHARAAN
BEBAN PERJALANAN DINAS
BEBAN LAIN-LAIN/BEBAN PENYUSUTAN
BEBAN HIBAH
-
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Laporan Keuangan Tahun 2018
38
Tabel 2.
Uraian 2018 2017Bertambah/
Berkurang%
KEGIATAN OPERASIONAL - - - -
PENDAPATAN - - - -
PENDAPATAN ASLI DAERAH - - - -
Pajak Daerah-LO - - - -
Pendapatan Retribusi Daerah-LO - -