badan perencanaan pembangunan...
TRANSCRIPT
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN TEKNOKRATIK
RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2018-2023
KOTA AGUNG, 18 SEPTEMBER 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Created by Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah
Bappeda Kabupaten Tanggamus
SINKRONISASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Created by Feri S. - Bappeda -
UU No.23 Th. 2014, Pasal 263-264
RPJPD
Renstra
RPJMD
Renja
RKPD Perencanaan Pembangunan
Daerah
Rencana Pembangunan
Daerah
Rencana Perangkat
Daerah
Memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.
Ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan
Penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Ditetapkan dengan Perkada
Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-273
Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UU No.23 Th. 2014, Pasal 260-262
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH & RENCANA PERANGKAT DAERAH
(Pasal 11 Permendagri 86/2017)
RPJPD
RPJMD
RKPD
RENSTRA PD
RENJA PD
DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
DOKUMEN RENCANA
PERANGAKAT DAERAH
BAPPEDA PERANGKAT DAERAH
Menyusun Menyusun
Mengkoordinasikan
FUNGSI DAN SANKSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD,
anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan.
( Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014)
RPJPD
RPJMD
RKPD
Menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan
program calon kepala daerah
Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
•Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •Menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023
Created by Feri S. - Bappeda -
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan Penyusunan
RPJMD
Rancangan Awal RPJMD
Musrenbang RPJMD
Evaluasi RANPERDA RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dan persetujuan bersama
RANPERDA RPJMD
KONSULTASI KE GUBERNUR
Rancangan RPJMD
1 2
4
5
Pembahasan
dengan DPRD (Nota Kesepakatan)
3
Penetapan
PENYUSUNAN RANCANGAN
TEKNOKRATIK RPJMD
6
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
VISI, MISI dan Program KDH
Penelaahan RPJPD
Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi
Kinerja Penyelenggaraan
Pemda
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RTRW RTRW
daerah lainnya
Analisis isu-isu strategis
Kerangka pendanaan dan program PD
Perumusan Strategi, arah kebijakan
dan program pembangunan daerah
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah &
Perumusan gambaran keuangan
daerah
Perumusan Penjelasan visi dan misi serta
Tujuan dan Sasaran
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Pengolahan data &
informasi
KLHS
SE Kepala Daerah kepada Ka PD
RPJMD
2018 – 2023
PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2018-2023 SEBAGAI
HASIL PILKADA SERENTAK 2018
POSISI PERENCANAAN DALAM RPJPD DAN RPJMD
RPJMD
2003 – 2008
RPJMD
2008 – 2013
PILKADA
SERENTAK JUNI 2018
RPJMD
2013 – 2018
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGGAMUS
DARI MASA KE MASA
PILKADA
SERENTAK
JUNI 2018
Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Fauzan Sya’ie, M.Sc. Bambang Kurniawan, S.T.
Tahun 2003-2008 Bupati dan Wakil Bupati H. Bambang Kurniawan, S.T.
H. Sujadi
Tahun 2008-2013 Bupati dan Wakil Bupati
H. Bambang Kurniawan, S.T. H. Samsul Hadi, S.Pd.I.
Tahun 2013-2018 Bupati
H. Samsul Hadi, M.Pd.I.
28 Desember 2017 - 15 Februari 2018 Pj. Bupati
Ir. Zainal Abidin, M.T.
23 Februari 2018 – sekarang
Bupati Drs. Achmad Syah Putra
Tahun 1997-2003
Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih
Hj. Dewi Handajani, S.E., M.M.
H. Syafi’i, S.Ag.
Tahun 2018-2023
WAKTU PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
HASIL PILKADA SERENTAK 2018
GELOMBANG I
5 SEPTEMBER 2018
Gubernur/
Wakil Gubernur
20 SEPTEMBER 2018
Bupati/Wakil Bupati
Walikota/Wakil Walikota
GELOMBANG II
17 DESEMBER 2018
Gubernur/
Wakil Gubernur
20 DESEMBER 2018
Bupati/Wakil Bupati
Walikota/Wakil Walikota
GELOMBANG III
11 MARET 2019
Gubernur/
Wakil Gubernur
14 MARET 2019
Bupati/Wakil Bupati
Walikota/Wakil Walikota
GELOMBANG IV
3 JUNI 2019
Gubernur/
Wakil Gubernur
6 JUNI 2019
Bupati/Wakil Bupati
Walikota/Wakil Walikota
TIMELINE PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJMD
TUGAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH
UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 65 ayat (1) huruf c.
MENYUSUN DAN MENETAPKAN PERDA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)
WAKTU PENYUSUNAN RPJMD :
PERDA RPJMD DITETEPAKAN PALING LAMBAT
6 BULAN SETELAH KEPALA DAERAH TERPILIH
DILANTIK
UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 264 ayat (4).
PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN RPJMD : 1. TRANSPARAN;
2. RESPONSIVE;
3. EFISIEN;
4. EFEKTIF;
5. AKUNTABEL;
6. PARTISIPATIF;
7. TERUKUR;
8. BERKEADILAN;
9. BERWAWASAN LINGKUNGAN;
10.BERKELANJUTAN.
UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 28 “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 angka 26 “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah”
SELURUH PERANGKAT DAERAH HARUS MAMPU MENJABARKAN DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH SELAMA 5 TAHUN KEDEPAN :
VISI DAN MISI DE-SA
PROGRAM 100 HARI DE-SA
55 RENCANA AKSI DE-SA ASIK
SISTEMATIKA
RPJMD
Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran Keuangan Daerah
Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
1
2
3
4
RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD Pasal 44 dan Pasal 46 Permendagri 86/2017
Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Gambaran Keuangan Daerah
Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Pogram Perangkat Daerah
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penutup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RANCANGAN AWAL & AKHIR RPJMD Pasal 47, Pasal 62 dan Pasal 66
Permendagri 86/2017
Apabila jeda waktu
antara pemilihan
Kepala Daerah
sampai dengan
dilantiknya Kepala
Daerah terpilih
melebihi jangka
waktu 6 (enam)
bulan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Pogram Perangkat Daerah
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penutup
5
6
7
8
9
TIMELINE PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJMD
PILKADA
SERENTAK
PENYUSUNAN
RANCANGAN
TEKNOKRATIK
RPJMD
PENYUSUNAN
KLHS RPJMD
WAKTU
PELANTIKAN
PENYUSUNAN
RANWAL RPJMD
PENELAAHAN
KLHS RPJMD
PENETAPAN
KONSULTASI
PUBLIK RANWAL
RPJMD
PENYEMPURNAAN
RANWAL RPJMD
MUSRENBANG
RPJMD
PENYUSUNAN
RANHIR RPJMD
PENYAMPAIAN
RANPERDA
RPJMD
PENETAPAN
PERDA RPJMD
Mei – September
2018
September – Oktober
2018
November
2018
Januari
2019
Februari – Maret
2019
6 BULAN
PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DAN
RENSTRA KECAMATAN
Inovasi/
Terobosan
E-Planning
Dan
E-Budgeting
TERINTEGRASI
E-Planning E-Budgeting
E-SSH E-Pokir
Rekomendasi
Deputi Pencegahan KPK
Kerjasama dengan
Pemerintah Daerah Lain
yang Sistemnya Sudah
Terintegrasi
Created by Feri S. - Bappeda -