badan perencanaan pembangunan daerah...

Rencana Strategis Bappeda 2009-2013 1

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Alamat : Jl R Soeprapto No.2 Puruk Cahu Murung Raya

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR / / /2009

TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

TAHUN 2009 - 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Mengingat : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Murung Raya perlu, disusun dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Tahun 2009 – 2013 Bappeda Kabupaten Murung

Raya telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten

Murung Raya;

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Murung

Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka terhadap Renstra

Bappeda Kabupaten Murung Raya dimaksud perlu diadakan revisi guna

menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang baru;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu

menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Murung Raya


tentang Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Murung Raya Tahun

2009 – 2013.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja

Pemerintah 2007;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Murung Raya Tahun 2008 – 2013;


tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2008 - 2013.

Pasal 1.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2008 – 2013, yang

selanjutnya disebut RENSTRA BAPPEDA adalah dokumen perencanaan SKPD untuk

periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013.

Pasal 2.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya

Tahun 2008 – 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah ini.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Puruk Cahu pada

tanggal, ................ Tahun 2009

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MURUNG RAYA, Drs. SYARKAWI, M.Si Pembina Utama Muda (IV.c) NIP. 19620619 198503 1 010


BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar

yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan

pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan

masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan

pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah.

Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya

direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah

mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah

Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan

kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan


pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu

instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan,

berkewajiban juga menyusun rencana strategis.

Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan

dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan

lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk

melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu

melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang

merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts),

kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada.

Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang

ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi

yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan,

kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan

diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya, maka Rencana

Strategis Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Murung Raya perlu direvisi sesuai

dengan perkembangan kebutuhan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Murung Raya adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan

tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan

pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan dalam kurun waktu 2008 - 2013 dapat tercapai.

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan

instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal

maupun eksternal.

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang

rencana pembangunan tahunan.

4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.

3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan

pembangunan.


4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa

depan. (Goals)

5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi

tindakan masa depan.

6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaran Pemerintah Daerah


Pemerintah Tahun 2007

15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009

17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP)

18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya

Tahun 2008 – 2013


Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah


D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2008 - 2013 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013 adalah bahwa Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis

operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2008 – 2013 yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran,

strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program

internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, program lintas SKPD, dan program lintas

wilayah.


E. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Murung Raya Tahun 2008 – 2013 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Lainnya E. Sistematika Penulisan

BAB II. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas dan Fungsi D. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting

BAB III . GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan C. Indikator dan Target

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya B. Tujuan C. Sasaran D. Strategi E. Kebijakan

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program SKPD B. Program Lintas SKPD C. Program Lintas Wilayah

BAB VI. PENUTUP

- LAMPIRAN-LAMPIRAN


BAB II TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH A. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan

2. Unsur Staft yaitu : Sekretariat Badan yang terdiri dari , Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Unsur Pelaksana yaitu :

a. Bidang Ekososbud yang terdiri dari, Sub Bidang Pendidikan Mental dan

Spritual dan Kesejahteraan, Sub Bid Ekonomi Parawisata dan

Lingkungan Hidup

b. Bidang Sarana Prasarana dan Pengendalian yang terdiri dari, Sub Bidang

Pengendalian, pelaporan dan Tata Ruang Ruang, dan Sub Bidang

Sarana Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Sub Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan, dan Sub Bidang Litbang, Analisis dan

Data Statistik.

d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari Sub Bidang Promosi dan

Kerjasama Investasi, Sub bidang pengembangan perijinan dan fasilitasi.

4. Unit Pelaksana Teknis

5.Kelompok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada gambar

berikut;


Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

Kabid Penelitian dan Pengembangan

Kabid Ekososbud

Kabid Sarana, Prasarana dan Pengendalian

Kabid Penanaman Modal

Kelompok JabatanFungsional

Sub Bag Perencanaan dan Keuangan

Sub Bag Umum & Kepegawaian

Sub Bid Mental Spritual dan Kesejahteraan

Sub Bid Ekonomi, Pariwisata & Lingkungan Hidup

Sub Bid Sarana Prasarana Informatika dan PU

Sub Bid Promosi & Kerjasama Investasi

Sub Bid Pengendalian, Pelaporan dan tata Ruang

Sub Bid Pengembangan & Perijinan dan Fasilitasi

Sub Bid Pemerintahan dan Pembangunan


B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 S3/S2 5 2 S1 12 3 D3 2 4 SLTA 8 5 SLTP - 6 SD -

JUMLAH 27 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

No Nama Pelatihan Penjenjangan

Jumlah

1 ADUM / PIM IV 2 2 SPAMA/PIM III 3 3 SPAMEN / PIM II 2

JUMLAH 7 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No Golongan

Jumlah

1 I - 2 II 8 3 III 15 5 IV 4

JUMLAH 27


4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Staf

No Jabatan

Jumlah

1 ESELON II 1

2 ESELON III 5 3 ESELON IV 3 4 FUNGSIONAL - 5 STAFT 18

JUMLAH 27 5. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perlengkapan Bappeda Kabupaten Murung Raya

No.

Nama Barang

Jumlah ( Unit)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mobil Kijang long

Mobil Pick up

Sepeda Motor

Almari Besi

Almari Kayu

Rak Kayu

Rak Besi

Meja Kayu

Kursi Besi

Kursi Kayu

Filling Kabinet

Mesin Tik

Komputer PC

1

2

12

6

3

6

6

50

100

7

7

5

12


14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Komputer Laptop

Printer

Ploter

Kamera

OHP

LCD

AC

Kipas Angin

Brankas

Meja Tamu

Kursi Tamu

Televisi

Parabola

fotocopy

Telp

Fax

Sofa (hibah BHP)

8

8

1

3

2

2

9

-

6

3 set

3 set

2

2

1

3

1

1 Set

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan

rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan

pembangunan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :


1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan

pembangunan;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;

3. Penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah;

4. Penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan umum di bidang

pembangunan;

5. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis di bidang perencanaan

pembangunan;

6. Penyusunan program pembangunan daerah;

7. Penyusunan rencana strategis daerah;

8. Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;

9. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan;

10. Pelaksanaan dan fasilitasi di bidang kepenanaman modal daerah

11. Penyusunan perencanaan kerjasama daerah;

12. Pembinaan teknis perencanaan partisipatif;

13. Pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan

14. Pengelolaan ketatausahaan badan.


D. Kedudukan dan Analisis SWOT

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur

pendukung tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan. Setelah

tersusun visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka langkah selanjutnya

adalah penilaian faktor internal dan eksternal Bappeda atau lebih sering dikenal

dengan Analisis SWOT.

Pendekatan analisis SWOT (Strengh,Weakness,Opportunity,Threat) yaitu

untuk melihat komplektisitas permasalahan Bappeda Kabupaten Murung Raya

sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan

menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau

meningkatkan kekuatan atau peluang.

Analisis SWOT untuk Bappeda Kabupaten Murung Raya adalah Sebagai

Berikut :

Kekuatan (Strengh), yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif

yang memungkinkan Bappeda Kabupaten Murung Raya memenuhi keuntungan

strategis dalam mencapai visi dan misi meliputi :

1. Adanya peraturan Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengenai

Pembentukan Bappeda Kab. Murung Raya sebagai dasar hukum dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang membantu Bupati di bidang

perencanaan, kordinasi dan evaluasi pembangunan.

2. Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga

mempunyai visi jauh ke depan dan berdedikasi yang tinggi dalam

menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan.


3. Adanya dukungan dari Kepala Daerah untuk pengembangan jauh ke depan

terhadap suatu perencanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi

Kabupaten Murung Raya.

4. Adanya suatu tekad/semangat membentuk team work dalam membangun

Kabupaten Murung Raya,

5. Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan

pembangunan Bappeda.

Kelemahan (Weaknesses) yaitu situasi dan ketidak mampuaan internal yang

mengakibatkan Bappeda Kabupaten Murung Raya tidak dapat atau gagal dalam

mencapai visi dan misi :

1. Kurangnya staf yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan

kreatifitas,menalarkan ide dalam membaca konsep rencana pembangunan

Kabupaten Murung Raya yang ingin dicapai serta memformulasikan ke dalam

proposal dibidang masing-masing sebagai kelanjutan.

2. Kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana sebagai pendukung dibidang

kelembagaan.

3. Kurang tersedianya data-data dan informasi sebagai pendukung dalam bahan

dan analisa proses perencanaan baik pada Bappeda maupun Instansi terkait.

4. Luas wilayah yang begitu besar, sehingga akan sulit untuk indentifikasi program

program yang dilaksanakan pada kecamatan – kecamatan dalam wilayah



5. Belum adanya Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta berada diwilayah,

sehingga partisipasi dalam proses perencanaan khususnya pada bidang

penelitian–penilitian, belum cukup berarti sebagai masukan bagi Pemerintah


6. Kurangnya kemampuaan tenaga staf dalam berbahasa inggris, baik lisan mapun

tertulis.

Peluang (Opportunities) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang

membantu Bappeda Kabupaten Murung Raya :

1. Adanya kepeduliaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten

2. Kondisi geografis Kabupaten Murung Raya ( Bentang Alam ) dan letak yang

strategis sangat mendukung untuk dijadikan suatu objek perencanaan kedepan

dalam membangun Kabupaten Murung Raya sebagai Kota Terencana.

3. Sistem perencanaan yang telah terdesentralisasi memungkinkan Bappeda untuk

berinisiatif dan menampung semua aspirasi masyarakat Kabupaten Murung

Raya.

Ancaman (Threats)

1. Terbatasnya dana yang tersedia untuk peningkatan kualitas SDM terutama

dalam penciptaan kader-kader perencana yang handal.

2. Ketidakstabilan politik dan APBN Indonesia yang berpengaruh terhadap

perencanaan dan penyaluran DAU untuk Kabupaten Murung Raya.

3. Adanya Tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan lembaga

/dinas dan instansi lain.


4. Belum membudayakan trasparansi (keterbukaan) dari dinas /instansi untuk

mengemukakan masalah–masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan

pembangunan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

5. Sistem perencanaan yang terdesentralisasi bias berakibat euphoria jika tidak

ditangani oleh tenaga yang professional.

Indentifikasi terhadap faktor internal dan eksternal seperti tersebut di atas masih

berupa analisis kualitatif sehingga belum terlihat posisi Bappeda secara akurat,

komponen atau unsur mana dari SWOT tersebut yang lebih dominan dan berpengaruh

terhadap kinerja Bappeda.


BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

A. Gambaran Umum Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme

perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan

pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan

mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. Politik;

2. Teknokratik;

3. Partisipatif;

4. Atas-bawah (top-down); dan

5. Bawah atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses

penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan

program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada

Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda

pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana

pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik

dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga


atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan

pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang

berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk

mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas

bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah

yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni :

1). Penyusunan rencana;

2). Penetapan rencana;

3). Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4). Evaluasi pelaksanaan rencana;

keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan

membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana

dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan

yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan

rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah

kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja

dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan

menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang

pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah

berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.


Tahap ketiga adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga

mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana

melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana

tersebut oleh pimpinan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya

Bupati/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan

rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan

informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan.

Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum

dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup

masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak

(impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah

berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan

atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat

Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin

keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka

waktu sebuah rencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004


tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan

daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan

daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya

yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

dan pengawasan.

B. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan

pembangunan daerah di Kabupaten Murung Raya terus menerus mengalami

peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas

penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan

pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa,

organisasi profesi, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme

perencanaan partisipatif;

3. Terselenggaranya forum SKPD dan Forum SKPD gabungan;

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran;

5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh

Bappeda dan SKPD terkait.


Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya

kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta

sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan

diklat fungsional;

2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, grand

design, RDTRK, RTRW, data base pembangunan, serta kajian-kajian sektor

lainnya sebagai pendukung perencanaan;

3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan

perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan

terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD);

5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara

signifikan di ikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan

adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan;

2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga

perencanaan;

3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD

dan Legislatif daerah ;


4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan

terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada

tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting program);

6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar

SKPD, dengan kegiatan-kegiatan project error; rendahnya kapasitas dan

komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal

pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap);

7. Internal Bappeda: belum mampu menyediakan standard operating

procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan

yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;

belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi

dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian

perencanaan pembangunan.


C. Kondisi yang di inginkan dan proyeksi ke depan

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan

Potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar

mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan

perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan

partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui

peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan

kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar

pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang

harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Dengan di berlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan empat tahun ke depan

tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan / pedoman penyelenggaraan

perencanaan pembangunan, namun karena peraturan dibawah UU dimaksud

belum terbit, maka perlu disikapi secara arif dan cerdas agar pelaksanaan

perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan

diterbitkan.

2. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan

peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.

3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.


4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan

harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

5. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD

dengan Desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi

dan sinergis.

6. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.

7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang

ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk

mencapai tujuan pembangunan.

8. Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan.

9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala

prioritas kegiatan.

10. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill)

fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.

12. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi

informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

13. Tersedianya informasi, (mapping) dan fasilitasi bagi para penanaman modal

lokal dan luar negeri.


D. Indikator

1. Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan,

distribusi internal serta penyusunan surat keluar, dan distribusi eksternal.

2. Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan

kantor.

3. Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar.

4. Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung pemeliharaan kantor.

5. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung pemeliharaan

peralatan kerja agar berfungsi lebih lama.

6. Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional

kantor.

7. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya.

8. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung

kantor.

9. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran

operasional.

10. Tersedianya buku literatur perencanaan pembangunan dan peraturan perundang-

undangan untuk bahan referensi bagi perencana.

11. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan

menjamu tamu.

12. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka

penyusunan rencana pembangunan.

13. Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknik (tenaga kontrak) yang memadahi.


14. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung

kenyamanan aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang

ada.

15. Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat.

16. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.

17. Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran.

18. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran.

19. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun.

20. Tersusunnya Rencana Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan

program/kegiatan.

21. Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang pengendalian yang lebih

mantap dan sinergis.

22. Tersusunnya data pokok pembangunan sebagai bahan perencanaan

pembangunan daerah.

23. Terfasilitasinya kegiatan penelitian, pemanfaatan bahan baku lokal, kreativitas

dan inovasi masyarakat dalam Iptek melalui jaringan penelitian.

24. Tersusunnya Profil Daerah Kabupaten Murung Raya.

25. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana.

26. Tersusunnya buku promosi ekonomi daerah.

27. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran

Program Pembangunan Desa Tertinggal.

28. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan di kawasan

hinterlandnya.


29. Tersusunnya dokumen Perencanaan Tata Kelola Limbah Rumah Tangga dan

Limbah Industri Perkotaan.

30. Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana.

31. Tersusunnya draft Raperda Perencanaan Transparansi dan Partisipasi

Masyarakat dalam Kebijakan Publik.

32. Tersosialisasikannya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan

Daerah.

33. Terlaksananya orientasi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.

34. Terlaksananya bimbingan teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah,

khususnya dalam Perencanaan Sosial dan Pro Gender Budgeting bagi aparatur

perencana.

35. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pembangunan.

36. Terlaksananya kegiatan jaringan penelitian pendidikan

37. Tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.

38. Tersusunnya rancangan RPJPD, RPJM, Musrenbang dan Perda-Perda

Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013.

39. Tersusunnya rancangan RKPD, terselenggaranya Musrenbang RKPD dan Perda

RKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 dan 2012.

40. Tersusunnya rancangan RPJMDesa.

41. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

42. Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan pembangunan DAK dan tugas pembantuan (Non APBD).


43. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Murung

Raya.

44. Terlaksananya kegiatan akselerasi program pengembangan Kawasan Sentra

Produksi.

45. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

46. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertambangan.

47. Terlaksananya sosialisasi dan orientasi kawasan karst serta daerah rawan

bencana.

48. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pariwisata.

49. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertanian Kabupaten Murung Raya.

50. Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi ekonomi dan

teridentifikasinya produk-produk unggulan daerah.

51. Terselenggaranya koordinasi penyusunan Master Plan Kesehatan.

52. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya.

53. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

(PAKET) melalui P2KP.

54. Terkoordinasikannya pelaksanaan program-program subsidi pemerintah pusat.

55. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Manusia.

56. Terkoordinasikannya perencanaan penanggulangan kemiskinan.

57. Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan yang responsif gender.

58. Tersusunnya Master Plan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Hidup.


59. Terlaksananya fasilitasi pendampingan Program WISMP dan koordinasi

pengelolaan irigasi.

60. Terlaksananya survey dan evaluasi pengembangan infrastruktur Kabupaten

Murung Raya.

61. Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.

62. Tersusunnya studi potensi dan rencana penyediaan air baku serta data base air

baku sistem perpipaan.

63. Tersusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya.

64. Terlaksananya Review RDTRK Kecamatan-kecamatan.

65. Tersosialisasikannya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual

pemanfaatan ruang.

66. Tersedianya data dan peta struktur geologi Kabupaten Murung Raya.

67. Terselenggaranya kegiatan pendataan Rumah Tangga Miskin di Kabupaten

Murung Raya.

68. Tersusunnya dokumen data statistik daerah sebagai bahan untuk perencanaan

pembangunan.

69. Tersusunnya mapping/dokumen, perijinan data investasi penanaman modal

daerah sebagai bahan untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Murung Raya

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2013 yaitu “Terwujudnya kemerdekaan

rakyat yang sesungguhnya dari Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterisolasian

menuju Murung Raya yang maju, unggul, sejahtera, dan bermartabat”.

Berdasarkan pada visi Kabupaten Murung Raya diatas, visi BAPPEDA

ditetapkan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF, DAN AKUNTABEL

MENUJU PEMBANGUNAN DAERAH YANG BEBAS DARI 3 K” (Kemiskinan, Kebodohan dab Keterisolasian).

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas :

Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila

memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga

kriteria sebagai berikut :

Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi

lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan

kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan

daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga


secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan

masyarakat mandiri dan kompetitif.

Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan

pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan

pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan

nasional.

Akomodatif terhadap dinamika global :

Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir

global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini

dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah

yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan

kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan :

Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan

menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses

perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh

informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara

langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif :

Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara

obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan

konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua


pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan

keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak

langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan

pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan

mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan

terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang

merasa memiliki hasil-hasil pembangunan.

Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel :

Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik

secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

Akuntabillitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan ( account ) terhadap

sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil

perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga

dan dipelihara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah

harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan

pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top

down-bottom up.


1. Pendekatan Politik:

Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya

dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana

strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian

rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan

evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan.

2. Pendekatan Teknokratik:

Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir

ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

3. Pendekatan Partisipatif:

Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan

(stakeholders) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif

mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan

perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentuk-

bentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan

membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri,

sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa

yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi

perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

4. Pendekatan Top Down-Bottom Up :

Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah

ke atas ( bottom up ) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti


karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah (top down )

adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke

dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah penjabaran rencana

induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam

analisis diberbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian,

perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran tentang perkiraan-

perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang

sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan sejalan dengan “ dari

atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke bawah “ juga harus

memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan identifikasi

kebutuhan riil masyarakat.

Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi

manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan

sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi

perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara

intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka

mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga

perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari

SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang

dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.

Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan

sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keuangan (kewilayahan) dan non

keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada


suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan

spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya. Dengan

pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan

dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam

menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM)

perencana pembangunan.

2. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan

Penjelasan masing-masing misi :

1. Misi Kesatu :

Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan menjadi

sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan.

Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para

perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral,

multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya

manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas

masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya

peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.


2. Misi Kedua :

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan

pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada

pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan

dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan

menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan

pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif

stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat

komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah

kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif

stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah.

3. Misi Ketiga:

Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam

bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan

menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian

perencanaan yang telah dirumuskan.

4. Misi Keempat:

Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh

karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan

menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, tepat dan akurat.


B. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin

diraih dari masing-masing misi.

Tabel 1. MISI – TUJUAN

No Misi Tujuan 1 Meningkatkan kualitas dan

profesionalisme SDM perencana pembangunan

a. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan

b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan

2 Memantapkan sistem

perencanaan pembangunan daerah

a. Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal b. Memantapkan implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah

3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan

a. Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan

4 Meningkatkan kualitas pelayanan

a. Mewujudkan pelayanan prima

C. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan.


Tabel 2. TUJUAN – SASARAN

SASARAN

NO

TUJUAN URAIAN INDIKATOR 1 2 3 4

1 MISI KESATU Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan

a. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional

Prosentase meningkatnya SDM perencana pembangunan

2 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan

a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Bappeda b. Meningkatkan koordinasi internal

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Bappeda Meningkatnya koordinasi internal

1

2

MISI KEDUA Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal. Memantapkan iimplementasi sistem perencanaan pembangunan daerah

a. Menyusun rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah. a. Melaksanakan sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta melaksanakan pendampingan Musrenbang kecamatan dan desa b.Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan daerah 1.Terlaksananya sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa 2.Terlaksananya asistensi Musrenbang kecamatan dan desa Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah


c.Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

1

MISI KETIGA Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan

a.Meningkatkan sosialisasi produkproduk perencanaan pembangunan b.Meningkatkan kualitas penelitian dan kajian c.Meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

1. Meningkatnya sosialisasi produkproduk perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian Meningkatnya koordinasi monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

1

MISI KEEMPAT Mewujudkan pelayanan prima

a.Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders b.Meningkatkan fasilitas pendukung data perencana pembangunan

Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders. Meningkatnya fasilitas pendukung data perencana pembangunan

D. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk

mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat


makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian

kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Tabel 3. TUJUAN – STRATEGI

No

TUJUAN STRATEGI

1

2

MISI KESATU Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan

a. Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan. b. Melaksanakan Capacity Building SDM perencanaan pembangunan a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan b. Meningkatkan kinerja perencana pembangunan

1

MISI KEDUA Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal

a. Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan

1

MISI KETIGA Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan

a. Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan b. Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi era globalisasi c. Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan

1

MISI KEEMPAT Mewujudkan pelayanan prima

a. Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders


E. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan

suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya

merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi

satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 4. STRATEGI – KEBIJAKAN

No TUJUAN STRATEGI

1 2 3

4

MISI KESATU Meningkatkan kegiatan orientasi keperencanaan dan memperluas wawasan dalam perencanaan pembangunan Melaksanakan Capacity Building SDM perencana Pembangunan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Meningkatkan kinerja perencana pembangunan

Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan Melaksanakan Capacity Building bagi perencana pembangunan di SKPD a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan b. Melaksanakan disiplin anggaran a. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kegiatan b. Meningkatkan kualitas konsep perencanaan pembangunan


1 2

MISI KEDUA Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan melalui pendekatan top down – bottom up planning

a. Melaksanakan sosialisasi desain perencanaan pembangunan daerah b. Melaksanakan fasilitasi

perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa

Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan

1

MISI KETIGA Meningkatkan peran sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasilnya sebagai bagian dari manajemen pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi globalisasi Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kualitas produk perencanaan

a.Melaksanakan pengendalian pembangunan daerah b.Menyusun rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dan kajian Mengembangkan jejaring (net working) antar pelaku pembangunan Melaksanakan penelitian dan kajian yang aplikatif dan kontributif terhadap perencanaan pembangunan

2

MISI KEEMPAT Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders

Menyempurnakan perpustakaan institusi perencana


BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka

mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke

dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan

fungsi Bappeda Kabupaten Murung Raya.

B. Program SKPD

Program SKPD meliputi:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

3. Peningkatan Kafasitas Sumberdaya Aparatur

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

C. Program Lintas SKPD

1. Perencanaan Tata Ruang

2. Pemanfaatan Ruang

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4. Pengembangan Data/Informasi

5. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

6. Perencanaan Kota-kota kecamatan dan desa

7. Perencanaan Pembangunan Daerah

8. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya

10. Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah


11. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

14. Kerjasama Pembangunan

D. Program Lintas Wilayah

1. Kerjasama Pembangunan Daerah

2. Pengembangan Wilayah Perbatasan

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program pilihan terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa :

1. Program pengembangan Data dan Informasi;

2. Program pengembangan dan penelitian;

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Program perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial budaya;

5. Program perencanaan sarana, prasarana dan pengendalian.

6. Program perencanaan tata ruang;

7. program perencanaan dan fasilitasi penanaman modal daerah.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transpararansi dan akuntabilitas,

Bappeda akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran

berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator

kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Indikator kinerja dapat juga berfungsi :


1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex- ante),

tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan

berfungsi(ex-post).

2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai

dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan

terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa

indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana,

sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.

2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.

3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran pada jangka menengah.

4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan.

5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik potisif

maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah

ditetapkan.


BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Murung Raya Tahun 2008 – 2013 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran

dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada

stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi

Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Murung Raya 2008 - 2013.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi,

semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan

keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana

Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara

substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan

oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Murung Raya ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung

terwujudnya good governance.


PUSTAKA

1. Arsyad Lycolin, Perencanaan Pembangunan Daerah, UGM, Yogyakarta 2007;

2. __________________RPJM Nasional, www.bappenas.go.id

3. __________________Perda No. 1 Kabupaten Murung Raya 2009;

4. Propile Bappeda, Kabupaten Murung Raya, 2008;

5. Murung Raya Dalam Angka, Bappeda Kabupaten Murung Raya, 2008;

6. Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Setda Murung Raya, 2008;

7. Mulyadi, Managemen Strategi, Gadjah Mada University , Yogyakarta, 2007;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya 2009-2013;

9. Visi Misi Bupati Terpilih 2008-2013, Puruk Cahu, 2009;

_______________ Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;


Pemerintah 2007;

4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Evaluasi dan Rencana

Kerja Pemerintah

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung

Raya Tahun 2008 – 2013;


tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah;

8. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor Tahun 200 tentang Uraian

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya

badan perencanaan pembangunan daerah...

Documents