badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jambi tahun … · uu nomor 17 tahun 2007 tentang...
TRANSCRIPT
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi JambiTahun 2005-2025
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProvinsi JambiTahun 2015
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan RuangUU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta
perubahannya UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Peratuan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Landasan Hukum RevisiLandasan Hukum Revisi
SISTEMATIKA LAMA
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONDISI UMUM
BAB III VISI DAN MISI
BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
BAB V PENUTUP
SISTEMATIKA BARU
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
BAB V ARAH KEBIJAKAN
BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII PENUTUP
Perubahan Materi Perubahan Materi
TAHUN 2010 2011 2012 2013 20140.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00LAJU PDRB ADHB DAN ADHK (%)
2009 2010 2011 2012 2013 20140
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
PDRB ADHB DAN ADHK (Rp)
Kondisi DaerahKondisi Daerah
11.92 11.11 10.65 10.91 10.68 10.770.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
27.45
29.39 29.33 29.83 29.69 29.42
18.31 18.2419.05
17.3815.98
14.7214.57 14.55 14.9615.77
16.9818.34
11.9211.11 10.65 10.91 10.68 10.77
KONTRIBUSI PDRB (%)
PERTANIAN PERTAMBANGAN
PERDAGANGAN HOTEL INDUSTRI PENGOLAHAN
2009 2010 2011 2012 2013 20140.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
10.009.55
9.318.86
8.49 8.52
6.896.54
6.35 6.36 6.31 6.32
5.17 5.17 5.15 5.16 5.225.004.86
4.554.28
4.81
5.705.93
0.83 0.91 0.93 0.92 0.96 0.99
KONTRIBUSI PDRB (%)JASA - JASA PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
KEUANGAN DAN REAL ESTAT KONSTRUKSI
2009 2010 2011 2012 2013 20140.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
1.85
10.52
2.76
4.22
8.74 8.72
INFLASI (%)
2010 2011 2012 2013 20140%
20%
40%
60%
80%
100%
PERKEMBANGAN UMKM
2010 2011 2012 2013 20140
20,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000
73,169 74,269 77,982
153,761 154,529
Perkembangan Serapan Tenaga Kerja UMKM
2010 2011 2012 2013 20140.00
500,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,500,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
2,500,000,000,000.00
3,000,000,000,000.00
3,500,000,000,000.00
PENDAPATAN DAERAH (Rp)
2010 2011 2012 2013 20140.00
200,000,000,000.00
400,000,000,000.00
600,000,000,000.00
800,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,200,000,000,000.00
1,400,000,000,000.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)
2010 2011 2012 2013 20140
500,000,000,000
1,000,000,000,000
1,500,000,000,000
2,000,000,000,000
2,500,000,000,000
3,000,000,000,000
3,500,000,000,000
BELANJA DAERAH
2010 2011 2012 2013 20140.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
PERKEMBANGAN MODAL DALAM NEGERI (PNDM)
(Rp.JUTA)
2010 2011 2012 2013 20140.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
PEREKEMBANGAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
US $.RIBU
2010 2011 2012 2013 20140.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
KONDISI JALAN PROVINSI 2010-2014
2009 2010 2011 2012 2013 20142,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
3,500
3,600
3,527
3,224
3,409
3,113
3,186
3,217
KONSUMSI ENERGI PERKAPITA
2009 2010 2011 2012 2013 201464.00
66.00
68.00
70.00
72.00
74.00
76.00
78.00
80.00
82.00
84.00
82.19
75.28
78.35
70.51
75.2375.59
KONSUMSI PROTEIN PERKAPITA
1 2 354.00
56.00
58.00
60.00
62.00
64.00
66.00
63.32
63.95
64.45
57.91
58.89
61.52
IPG DAN IDG
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201367
68
69
70
71
72
73
74
75
70.1
7171.3 71.46
71.9972.45
72.74
73.373.78
74.35
IPM PROVINSI JAMBI
Isu Strategis Kebutuhan Dasar
Serapan dunia usaha untuk menerima tenaga kerja terdidik karena kurang terampil dan kurang profesional dalam bekerja dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Keinginan masyarakat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
Distribusi infrastruktur pendidikan yang berkualitas belum memadai khususnya di pedesaan.
Sebaran tenaga pendidik yang berkualitas antar daerah maupun antara sekolah masih belum merata.
Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang masih rendah kualitasnya karena masih rendahnya kompetensi guru, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan.
Pemanfaatan fasilitas kesehatan mengalami peningkatan tetapi belu dibarengi dengan peningkatan ketersediaan layanan kesehatan yang baik.
Layanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas masih terbatas khususnya di pedesaan.
Kondisi kesehatan masyarakat masih belum baik yang ditandai masih didapatinya gizi buruk dan rendahnya daya tahan masyarakat terhadap penyakit menular.
Isu StrategisIsu Strategis
Isu Strategis Infrastruktur
Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak/buruk baik di perkotaan maupun di pedesaan harus diperbaiki agar menjadi baik.
Distribusi jalan dengan kualitas baik dengan permukaan aspal masih belum merata untuk semua daerah.
Ketersediaan listrik dan air yang cukup dan berkualitas untuk masyarakat luas harus segera disiapkan.
Ketersediaan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi harus ditingkatkan guna mendukung peningkatan produksi pertanian.
Lanjutan……Lanjutan……
Isu Strategis Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Pengembangan perkebunan kelapa sawit berdampak terhadap pengurangan luasan tanaman pangan.
Agroekosistem daerah potensial untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura serta agrowisata.
Pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan menjadi fokus perhatian untuk masa depan.
Nilai tukar petani (NTP) masih rendah, diperlukan campur tangan pemerintah untuk peningkatannya.
Permintaan BBM semakin meningkat searah dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor.
Pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan masih terabaikan akibatnya terjadi kerusakan ekosistem.
Lanjutan……Lanjutan……
Isu Strategis Perekonomian Daerah
Ketersediaan sumberdaya manusia berbasis kompetensi daerah dan berorientasi kebutuhan pasar masih rendah.
Peningkatan investasi daerah untuk menggerakan perekonomian daerah masih terbatas karena daya tarik masih minimal.
Penumbuhkembangkan industri hilir untuk komoditas unggulan berbasis kompetensi daerah belum optimal.
Ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas masih terbatas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menjadi daya tarik investor.
Kondisi transportasi dari kawasan sentra produksi pertanian ke daerah pemasaran belum baik.
Kesejahteraan petani masih rendah dan angka kemiskinan masih tinggi pada petani tanaman pangan.
Alih fungsi lahan tanaman pangan dan hortikultura menjadi perkebunan sawit, mengurangi produksi pangan.
Persentase penduduk miskin cenderung meningkat, kendatipun pertumbuhan ekonomi tinggi.
Kualitas kelembagaan koperasi masih sangat rendah karena keterbatasan sumberdaya manusia yang bermutu.
Usaha mikro, kecil dan menengah belum berkembang dengan baik karena keterbatasan modal dan sumberdaya manusia
Lanjutan……Lanjutan……
Isu Strategis Tata Pemerintahan
Partai politik belum optimal dalam melaksanakan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik.
Internal partai politik belum kondusif sehingga masih didapati konflik internal partai.
Peran politisi perempuan dalam lembaga politik masih rendah karena daya saing yang rendah dan budaya patriakal yang menempatakan posisi laki-laki lebih tinggi.
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan, dan pembangunan masih belum optimal.
Kelembagaan instansi pemerintah daerah tidak efisien berakibat besarnya belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai.
Pelayanan publik yang berkualitas masih terbatas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Regulasi dan sistem pelayanan investasi masih lambat dan mahal sehingga mengurangi minat investor.
Pencegahan korupsi masih belum maksimal karena kapasitas pengelolaan dan pengawasan keuangan masih terbatas.
Kesadaran hukum masih rendah sehingga masih banyaknya kasus pelanggaran hukum.
Lanjutan……Lanjutan……
Visi dan Misi Daerah
Visi dan Misi Daerah
VISIJAMBI YANG MAJU,
MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA
MIS
I
1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif
2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya
3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan taat hukum
4. Mewujudkan kondisi yang aman dan tentram 5. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata 6. Mewujudkan pembangunan daerah yang
berkelanjutan
ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKAN
A. Mewujudkan Jambi Yang Memiliki Keunggulan Kompetitif
11• Pengembangan perekonomian berbasis
keunggulan kompetitif• Pengembangan perekonomian berbasis
keunggulan kompetitif
22• Pengembangan sumberdaya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing• Pengembangan sumberdaya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing
33• Peningkatan penguasaan, pemanfaatan
dan inovasi IPTEK• Peningkatan penguasaan, pemanfaatan
dan inovasi IPTEK
44• Pembangunan infrastruktur yang maju
dan berkualitas• Pembangunan infrastruktur yang maju
dan berkualitas
ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKAN
B. Mewujudkan Masyarakat Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya
11• Peningkatan kesadaran akan beragama dan
berbudaya• Peningkatan kesadaran akan beragama dan
berbudaya
22
• Peningkatan harmonisasi kehidupan internal dan antar umat beragama yang saling percaya dan harmonis
• Peningkatan harmonisasi kehidupan internal dan antar umat beragama yang saling percaya dan harmonis
33• Peningkatan penghargaan masyarakat terhadap
IPTEK dan keragaman budaya• Peningkatan penghargaan masyarakat terhadap
IPTEK dan keragaman budaya
44• Pengembangan IPTEK, Kesediaan daerah dan
olehraga• Pengembangan IPTEK, Kesediaan daerah dan
olehraga
55• Pengembangan budaya inovatif berorientasi IPTEK
dan kearifan lokal• Pengembangan budaya inovatif berorientasi IPTEK
dan kearifan lokal
ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKAN
C. Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Taat Hukum
11• Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan
penguatan masyarakat madani• Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan
penguatan masyarakat madani
22• Penataan proses politik dan pengembangan
budaya politik yang demokratis• Penataan proses politik dan pengembangan
budaya politik yang demokratis
33• Peningkatan peran informasi dan komunikasi
untuk pencerdasan masyarakat• Peningkatan peran informasi dan komunikasi
untuk pencerdasan masyarakat
44
• Pembangunan hukum dan kelembangaan hukum untuk kepastian hukum, keadilan dan perlindungan HAM
• Pembangunan hukum dan kelembangaan hukum untuk kepastian hukum, keadilan dan perlindungan HAM
55
• Pengembangan budaya hukum untuk peningkatan kataatan dan penghormatan masayarakat dan aparatur terhadap hukum
• Pengembangan budaya hukum untuk peningkatan kataatan dan penghormatan masayarakat dan aparatur terhadap hukum
ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKAN
D. Mewujudkan Kondisi Aman, Tentram dan Tertib
11
• Pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penataan sistem keamanan yang handal, aparat yang berkualitas dan masyarakat yang berpartisipasi
• Pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penataan sistem keamanan yang handal, aparat yang berkualitas dan masyarakat yang berpartisipasi
22• Peningkatan kualitas aparat keamanan dan
ketertiban yang profesional, bermoral dan beretika
• Peningkatan kualitas aparat keamanan dan ketertiban yang profesional, bermoral dan beretika
33• Peningkatan peran aktif masyarakat melalui
pembangunan komunikasi, kapasitas masyarakat dan kesadaran hukum
• Peningkatan peran aktif masyarakat melalui pembangunan komunikasi, kapasitas masyarakat dan kesadaran hukum
11 • Peningkatan percepatan pembangunan kawasan strategis• Peningkatan percepatan pembangunan kawasan strategis
22 • Peningkatan keberpihakan pemerintah pada daerah tertinggal• Peningkatan keberpihakan pemerintah pada daerah tertinggal
33• Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah serta
pembangunan kota yang berkelanjutan• Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah serta
pembangunan kota yang berkelanjutan
44 • Pengembangan agropolitan dan jaringan infrastruktur pedesaan• Pengembangan agropolitan dan jaringan infrastruktur pedesaan
55 • Peningkatan kapasitas aparatur dan kerjasama antar daerah• Peningkatan kapasitas aparatur dan kerjasama antar daerah
66• Pembangunan koperasi dan UMKM untuk pemerataan dan pengurangan
kesenjangan ekonomi• Pembangunan koperasi dan UMKM untuk pemerataan dan pengurangan
kesenjangan ekonomi
77• Pengentasan kemiskinan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan
kemandirian• Pengentasan kemiskinan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan
kemandirian
88 • Pemenuhan kebutuhan pangan dan perumahan yang layak• Pemenuhan kebutuhan pangan dan perumahan yang layak
99 • Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan• Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKANE. Mewujudkan Pembangunan Yang Merata dan
Berkeadilan
ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKAN
F. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan
11• Pendayagunaan SDA terbarukan dan
pengelolaan sumberdaya yang tidak terbarukan yang berkualitas dan berlanjut
• Pendayagunaan SDA terbarukan dan pengelolaan sumberdaya yang tidak terbarukan yang berkualitas dan berlanjut
22• Pelestarian sumberdaya air dan nilai tambah
SDA• Pelestarian sumberdaya air dan nilai tambah
SDA
33• Pengembangan SDA khusus/khas dan
pembangunan berwawasan lingkungan• Pengembangan SDA khusus/khas dan
pembangunan berwawasan lingkungan
TAHAPAN DAN PRIORITASTAHAPAN DAN PRIORITAS BARU
LAMA
TA
HA
P P
ER
TA
MA
(2
005-2
009)
1. Pembangunan bidang energi, rencana pembangunan PLTA Kerinci, rencana pembangunan dan pengembangan PLTG di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PLTU di Kabupaten Sarolangun dan Bungo
2. Pembangunan Jembatan Batanghari II dan Jembatan Berbak, pengembangan infrastruktur transportasi jalan (Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun)
3. perencanaan dan persiapan pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi, perencanaan dan persiapan pembangunan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menuju Bandar Udara kelas internasional
TA
HA
P P
ER
TA
MA
(2
005-2
009)
1. Pembangunan energi : pembangunan PLTA di Kerinci, pembangunan dan pengembangan PLTG di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PLTU di Kabupaten Sarolangun dan Bungo
2. Pembangunan infrastruktur: Membangun Jembatan Batanghari II dan Jembatan Berbak , persiapan pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, dan Pelabuhan Talang Duku, pembangunan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menuju Bandar Udara internasional
3. peningkatan cakupan pelayanan jaringan telepon selular, pengembangan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan kualitas sanitasi lingkungan
TAHAPAN DAN PRIORITASTAHAPAN DAN PRIORITAS BARU
LAMA
TA
HA
P K
ED
UA
(2
010-2
014)
pengembangan energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta perluasan jaringan listrik perdesaan untuk tercapainya akses listrik di seluruh desa di Jambi, Penyelesain pembangunan Jembatan Batanghari II dan Jembatan Berbak, Pembangunan jalan dan jembatan (Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun), pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi, persiapan pembangunan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menuju Bandar Udara kelas internasional, pengembangan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah susun sederhana di perkotaan
TA
HA
P K
ED
UA
(2
010-2
014)
Pembangunan infrastruktur: Penyelesain pembangunan Jembatan Batanghari II dan Jembatan Berbak, Pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun, Pengembangan infrastruktur transportasi laut pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan persiapan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, pembangunan dan perluasan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi dan pengembangan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, kualitas sanitasi lingkungan, dan percepatan pembangunan rumah sederhana dan murah. Serta pembangunan pusat perdagangan dan promosi yang modern tetapi bernuansa budaya lokal
TAHAPAN DAN PRIORITASTAHAPAN DAN PRIORITAS BARU
LAMA
TA
HA
P K
ETI G
A (2
015-2
019)
Pembangunan infrastruktur wilayah strategis dengan pembangunan jalan dan jembatan(Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo dan Sarolangun), serta pelabuhan Muara Sabak, pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi, pembangunan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menuju Bandar Udara kelas internasional, penyelesaian pembangunan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel sampai ke desa, penerapan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan kualitas sanitasi lingkungan
TA
HA
P K
ETI G
A (2
015-2
019)
1. Pembangunan industri: dibangun pusat promosi berupa Jambi Expo Center di Kota Jambi
2. Pembangunan infrastruktur: persiapan pembangunan jalan layang dan jembatan Batanghari III, pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung, pengembangan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi, Bandar Udara Depati Perba Sungai Penuh dan Bandar Udara Muara Bungo menuju Bandar Udara nasional yang berkualitas, penyelesaian pembangunan pelayanan jaringan telepon dan nir kabel sampai ke desa, penerapan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan kualitas sanitasi lingkungan
TAHAPAN DAN PRIORITASTAHAPAN DAN PRIORITAS BARU
LAMA
TA
HA
P K
EEM
PAT (2
020-2
025)
pengembangan infrastruktur: pengembangan Pelabuhan Samudera Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Jambi sudah terealisir, Bandar Udara Sulthan Taha Jambi sudah berstatus Bandar Udara internasional, pelaksanaan konsep Desa Punya Internet (Desa Pinter) tahun 2025, pelaksanaan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan kualitas sanitasi lingkungan
TA
HA
P K
EEM
PAT (2
020-2
025)
Pengembangan infrastruktur: membangun jalan dan jembatan yang berkualitas melalui terealisasinya pembangunan jalan dan jembatan Batanghari III, Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Talang Duku dan pembangunan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung sudah terealisi, pengembangan Bandar Udara Sulthan Taha Jambi menjadi Bandar Udara internasional dan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Bandar Udara Depati Parbo menjadi Bandar Nasional yang berkualita, pelaksanaan konsep Desa Punya Internet, pelaksanaan konsep Jambi Cyber Province, peningkatan ketersediaan air bersih, dan sanitasi lingkungan yang berkualitas
1. Seluruh pelaksana pembangunan daerah mempunyai beban dan tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengimplementasikan visi dan misi daerah dalam pembangunan selama dua puluh tahun.2. Setiap pemerintah harus menyusun Rencana Pembanguan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berpedoman pada RPJP daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025.
Kaidah PelaksanaanKaidah Pelaksanaan
3. Untuk melaksanakan RPJP Daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025, maka perlu dilakukan pentahapan sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi
Jambi untuk tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2005-2009 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi periode 2005-2009.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi untuk tahap kedua dilaksanakan pada tahun 2010-2014 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi periode 2010-2014.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi untuk tahap ketiga dilaksanakan pada tahun 2015-2019 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi periode 2015-2019.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jambi untuk tahap keempat dilaksanakan pada tahun 2020-2025 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi periode 2020-2025.
Lanjutan……Lanjutan……
5. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025, maka dilaksanakan evaluasi terhadap RPJP daerah setelah tahap pertama dan tahap kedua dilaksanakan sehingga pelaksanaan terhadap tahap ketiga dan keempat merupakan hasil Revisi RPJP daerah Provinsi Jambi.
4. Dokumen RPJP dan RPJM Daerah merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RKPDaerah Provinsi Jambi dan Rencana Strategis SKPD di lingkungan Provinsi Jambi.
Lanjutan……Lanjutan……
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang berisi isu-isu strategis, visi, misi, arah kebijakan dan tahapan beserta prioritas pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat didalam penyelenggaraan pembanguan Provinsi Jambi selama 20 tahun sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional. RPJPD ini juga menjadi arah dan pedoman didalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Keberhasilan pembangunan daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA, yang perlu didukung oleh : (1) Komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang transparansi,
akuntabel dan demokratis; (2) Konsistensi dalam kebijakan dan implementasinya; (3) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif; (4) Kerjasama yang baik antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah
kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan swasta.
PenutupPenutup
