badan pengawasan keuangan dan pembanmnffsnj - … lk audited... · kara psnganiar. laporan keuangan...

L A P O R A N K E U A N G A NBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANMNffSNJ

U ntuk Periode y an g B erak h ir 31 D esem ber 201?(Audited)

Lap&ran Ketnrgan rif'Kí1Tahun 20*7 [Audited}

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 lanun 2003 tentang Keuangan Negara. Merteri^Pimpinsn Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun oan menyampaikan laporan keuangan Kementahan Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK P i adalah salah satu snlitas pelaporan

yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban alaspelaksanaan Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan. Keuangan BPKP mengacu pada Peraturan Pemenrpah Nomo- 71 Tabun 201D tentang Siandar Akuntansi Pamarintahan, dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemenntahar Laporan Keuangan ni telah disusun dan disajikan dengan haa-s akmal sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan okuntabcl.

Laporan Keuangan in; diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagal sarana untuk meningkatkan akuntabilitas perianggurojawahan dan transparansi pcngeleiaan ksuangan nogara pada BPKP. Di samping itu. laporan keuangan Ini ¡uga dimaksudkan untuk nemnerikar intormas. keaada manajemen dalam pengambilan Keputusan dalam usaha untuk mewi|udkan tata kelola pemerintahan yang baik (goodyoinerminoe).

Jakarta. 23 April 201S Kepala.

Ardan Adi perdanaNIP I95905Í6 19791Í 1 001

Kara Psnganiar

Laporan Keuangan BPKPTahun 2017 (Audited)

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar iDañar Isi iiDañar Tabel iiiDaftar Lampiran vPernyataan Telah Direviu viPernyataan Tanggung Jawab viiRingkasan Laporan Keuangan 1I. Laporan Realisasi Anggaran 3II. Neraca 4III. Laporan Operasional 6IV. Laporan Perubahan Ekuitas 7V. Catatan atas Laporan Keuangan 8

A. Penjelasan Umum 8A.1. Profil dan Kebijakan Teknis 8A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 9A.3. Basis Akuntansi 9A.4. Dasar Pengukuran 10A. 5. Kebijakan Akuntansi 10

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 18B. 1. Pendapatan Negara dan Hibah 19B. 2. Belanja Negara 21

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 26C. 1. Aset Lancar 26C.2. Aset Tetap 29C.3. Piutang Jangka Panjang 37C.4. Aset Lainnya 41C.5. Kewajiban Jangka Pendek 45C. 6. Ekuitas 47

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 48D. 1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 48D. 2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 55

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 60E. 1. Ekuitas Awal 60E.2. Surplus/(Defisit) LO 60E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas 60E.4. Transaksi Antar Entitas 60E.5. Ekuitas Akhir 62

F. Pengungkapan Penting Lainnya 63

Daftar Isi

DAFTAR TABELHalaman

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

Tabel 5

Tabel 6

Tabel 7

Tabel 8

Tabel 9

Tabel 10

Tabel 11

Tabel 12

Tabel 13

Tabel 14

Tabel 15

Tabel 16

Tabel 17

Tabel 18

Tabel 19

Tabel 20

Tabel 21

Tabel 22

Tabel 23

Tabel 24

Tabel 25

Tabel 26

Tabel 27

Tabel 28

Tabel 29

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2017

Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2016

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun Anggaran 2017

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2016

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 dan 2016

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2016

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016

Rincian Belanja Dibayar di Muka (prepaid) per 31 Desember 2017

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017

Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 2016

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016

Rincian Pendapatan Diterima DI Muka per 31 Desember 2017

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2017 dan 2016

Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2017 Menurut LO dan LRA

Rincian Beban Operasional Tahun 2017 dan 2016

Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016

Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2017 Menurut LO dan LRA

Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016

19

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

26

27

28

29

36

38

41

43

44

45

46

48

48

49

50

50

50

51

Daftar Tabel

Laporan Keuangan BPKPTahun 2017 {Audited)

Tabel 30

Tabel 31

Tabel 32

Tabel 33

Tabel 34

Tabel 35

Tabel 36

Tabel 37

Tabel 38

Halaman

: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 Menurut LO dan LRA 51

: Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 53

: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan Tahun 2017 Menurut LO dan LRA 53

: Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 54

: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016 55

: Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2017 dan 2016 56

: Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 dan 2016 57

: Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 57

Menurut LO dan LRA

: Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 dan 2016 59

Daftar Tabel


1. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan BPKP2. Laporan Keuangan Pokok dari Aplikasi E-Rekon

A. Neraca Saldo AwalB. Neraca Percobaan Basis KasC. Neraca Percobaan Basis AkrualD. Laporan Realisasi AnggaranE. NeracaF. Laporan OperasionalG. Laporan Perubahan EkuitasH. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan HibahI. Laporan Realisasi Anggaran Belanja

3. Laporan dari Aplikasi SIMAK BMN4. Lampiran Pendukung Lainnya

A. Daftar Rekening Satuan Kerja per 31 Desember 2017B. Daftar Persediaan per 31 Desember 2017C. Daftar Tanah per 31 Desember2017D. Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017E. Daftar Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel per 31 Desember 2017F. Daftar Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017G. Dañar Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017H. Daftar Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017I. Daftar Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017J. Daftar Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2017K. Daftar Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2017L. Rekapitulasi Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2017M. Daftar Risiko Tuntutan Hukum per 31 Desember 2017

Dañar Lampiran


BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

I N S P E K T O R A T

PERNVATAAN TELAH DIREVIU

Kami lelah mereifiu Lapnrari Keuangan Barfan Pengawasan Keuancan dan Pemhancjunai Tahun Anggaran 2017 berupa Naraca per 31 Desember £017 Loperan Real sasi Anggaran Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Lapo-an Keuangan untuk periode yang berakhir pada tar.ngal forseh-ul Semui informasi yang dimuai nalarn inparsn keuangan adalah merupakan penyajran manajemen Baaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Rbyiu berliJiuan untuk membonkan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keanoalan. dan keabsahan informasi, seria kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Reviu mempunya ruang lingkup yang jauh leoih sempit dibandingkan dengan lingkup audil yang bertujuan untuk menyasakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. -Oleh karena itu. kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak lerdapat ccrbodaan yang monjad kan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebuiksn di alas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Numni 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeriniahan. dan peraturan perundang-undangan lain yeng terkail.

Je karts. 1Ü Pebruari 20 í B

Bunfor pnip -sesone 96&D3 i atn

Lapuran licuarían EI’KkTaJiwn 2017 [AudititT}

BADAN PENGAW ASAN KEUANG AN DAN PEM BANGUNAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan c'an F'smbangunan tahun 2017 yang terdiri

ai&s Laporan ReaJisas. Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, acalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusui berdasarkan sistem pengendalian intern yang momadai dan isinya tpfah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan pos .s i keuangan secara i&y&k sesuai dengan Standa~ Akuntansi Pem er Mahar,.

Jakarta, 23 April 201S

Kepala,

Ardan AdlperdanaNIP 1959QG16 197911 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPKP Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp34.962.139.577,00 atau mencapai 126,43 persen dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp27.652.575.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesarRp1.300.598.134.028,00 atau mencapai 90,50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.437.103.075.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.864.392.768.795,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp8.441.560.385,00, Aset Tetap (Neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp1.843.395.670.629,00, Piutang Jangka Panjang (Neto setelah penyisihan piutang tidak tertagih) sebesar Rp319.106.450,00, dan Aset Lainnya (Neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesarRp12.236.431.331,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.857.341.819,00 dan Rp1.860.535.426.976,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp32.331.895.583,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.318.293.684.241,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.285.961.788.658,00. Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.693.597.901,00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp1.287.655.386.559,00.

Ringkasan


4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp1.876.503.363.643,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp1.287.655.386.559,00, ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp3.454.369.686,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.268.233.080.206,00, sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp1.860.535.426.976,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Ringkasan


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN CATA TAHUN ANGGARAN 2017 TA 2016TAN ANGGARAN REALISASI % TASE REALISASI

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH- Penerimaan Negara

B.1

27.652.575.000 34.962.139.577 126,43 34.658.015.507Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan 27.652.575.000 34.962.139.577 126,43 34.658.015.507

BELANJA B.2

Rupiah Murni 1.148.921.453.000 1.129.127.390.226 98,28 1.236.183.019.528- Belanja Pegawai 870.790.146.000 861.107.715.977 98,89 833.535.228.510

- Belanja Barang 269.831.496.000 259.791.869.562 96,28 348.712.419.875

- Belanja Modal 8.299.811.000 8.227.804.687 99,13 53.935.371.143

Pinjaman Luar Negeri 261.459.000.000 145.825.219.433 55,77 190.847.559.961- Belanja Pegawai 0 0 0,00 0

- Belanja Barang 176.485.900.000 117.900.341.533 66,80 188.357.559.961

- Belanja Modal 84.973.100.000 27.924.877.900 32,86 2.490.000.000

PNBP 26.722.622.000 25.645.524.369 95,97 24.866.766.828- Belanja Pegawai 0 0 0,00 0

- Belanja Barang 23.586.894.000 22.516.961.169 95,46 22.021.312.198

- Belanja Modal 3.135.728.000 3.128.563.200 99,77 2.845.454.630

Jumlah Belanja 1.437.103.075.000 1.300.598.134.028 90,50 1.451.897.346.317

- Belanja Pegawai B.2.1 870.790.146.000 861.107.715.977 98,89 833.535.228.510

- Belanja Barang B.2.2 469.904.290.000 400.209.172.264 85,17 559.091.292.034

- Belanja Modal B.2.3 96.408.639.000 39.281.245.787 40,74 59.270.825.773

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran


BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANNERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DES 2017 31 DES 2016

ASETASET LANCAR C.1- Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.1 45.644.000 0- Belanja Dibayar di Muka {prepaid) C.1.2 1.296.695.876 1.189.019.683

- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima C.1.3 21.762.859 11.799.031

- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan C.1.4 114.411.250 53.040.000Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar C.1.5 (572.056) (265.200)Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti RugiBagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Neto)

113.839.194 52.774.800

- Persediaan C.1.6 6.963.618.456 8.312.046.607

JUMLAH ASET LANCAR 8.441.560.385 9.565.640.121ASET TETAP C.2- Tanah C.2.1 1.040.119.546.830 1.041.532.486.075

- Peralatan dan Mesin C.2.2 328.936.657.011 315.487.604.150

- Gedung dan Bangunan C.2.3 905.663.787.449 899.674.199.559

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.2.4 17.382.563.038 15.317.578.738

- Aset Tetap Lainnya C.2.5 2.492.311.492 2.454.615.492

- Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.6 7.265.552.500 1.440.077.500

- Akumulasi Penyusutan C.2.7 (458.464.747.691) (420.117.721.629)

JUMLAH ASET TETAP 1.843.395.670.629 1.855.788.839.885PIUTANG JANGKA PANJANG C.3- Piutang Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) C.3.1 30.241.842.834 28.870.458.234- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR C.3.2 (29.922.736.384) (28.672.552.734)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Neto) 319.106.450 197.905.500

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG 319.106.450 197.905.500ASET LAINNYA C.4- Aset Tak Berwujud C.4.1 28.890.230.947 24.111.675.470- Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan C.4.2 91.848.750 3.127.824.000- Aset Lain Lain C.4.3 3.834.449.277 2.940.600.855- Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya C.4.4 (20.580.097.643) (16.324.714.558)

JUMLAH ASET LAINNYA 12.236.431.331 13.855.385.767JUMLAH ASET 1.864.392.768.795 1.879.407.771.273

Neraca


BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANNERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)


KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK- Utang Kepada Pihak Ketiga

- Pendapatan Diterima di Muka

C.5C.5.1

C.5.2

3.214.411.201

642.930.618

2.362.317.058

542.090.572

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 3.857.341.819 2.904.407.630JUMLAH KEWAJIBAN 3.857.341.819 2.904.407.630

EKUITAS- Ekuitas C.6 1.860.535.426.976 1.876.503.363.643

JUMLAH EKUITAS 1.860.535.426.976 1.876.503.363.643JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1.864.392.768.795 1.879.407.771.273


Neraca

b p k f i i

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN OPERASIONAL


(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN CATATAN TAHUN 2017 TAHUN 2016KEGIATAN OPERASIONAL D.1

PENDAPATAN OPERASIONAL D.1.1- Pendapatan Negara Bukan Pajak D.1.1.1 32.331.895.583 32.122.961.009

Jumlah Pendapatan Operasional 32.331.895.583 32.122.961.009

BEBAN OPERASIONAL D.1.2- Beban Pegawai D.1.2.1 861.967.372.659 833.238.973.290- Beban Persediaan D.1.2.2 15.673.906.194 18.381.408.721- Beban Barang dan Jasa D.1.2.3 159.927.525.166 241.525.175.063- Beban Pemeliharaan D. 1.2.4 29.635.204.836 32.023.410.822- Beban Perjalanan Dinas D.1.2.5 195.848.326.699 254.745.766.266- Beban Barang utk Diserahkan Kepada Masyarakat/ D.1.2.6 368.047.787 0

Pemda- Beban Penyusutan dan Amortisasi D.1.2.7 53.622.810.394 50.249.786.343- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.1.2.8 1.250.490.506 (1.519.201.193)

Jumlah Beban Operasional 1.318.293.684.241 1.428.645.319.312Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (1.285.961.788.658) (1.396.522.358.303)

KEGIATAN NON OPERASIONAL D.2SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON D.2.1LANCAR- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.2.1.1 133.011.110 46.303.000- Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.2.1.2 5.713.853.566 5.119.541.718Jumlah Surplus / (Defisit) dari Pelepasan Aset Non

Lancar (5.580.842.456) (5.073.238.718)

SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON D.2.2.OPERASIONAL LAINNYA- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.2.2.1 4.090.633.222 3.429.123.958- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.2.2.2 203.388.667 1.607.870.244

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan NonOperasional Lainnya 3.887.244.555 1.821.253.714

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (1.693.597.901) (3.251.985.004)SURPLUS/ (DEFISIT) - LO (1.287.655.386.559) (1.399.774.343.307)


Laporan Operasional


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


(dalam Rupiah)


EKUITAS AWAL E.1 1.876.503.363.643 1.871.222.738.969SURPLUS / (DEFISIT) - LO E.2 (1.287.655.386.559) (1.399.774.343.307)KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI) NILAI EKUITAS E.3

- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.3.1 3.443.378.019 (2.026.900.093)- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi E.3.2 10.991.667 (10.984.673.253)

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas 3.454.369.686 (13.011.573.346)TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4- Ditagihkan ke Entitas Lain E.4.1 1.300.598.134.028 1.451.897.346.317- Diterima dari Entitas Lain E.4.2 (34.962.139.577) (34.658.015.507)- Transfer Masuk E.4.3 468.786.808 3.484.654.028- Transfer Keluar E.4.4 (468.786.808) (3.432.654.028)- Pengesahan Hibah Langsung E.4.5 2.597.085.755 775.210.517

Jumlah Transaksi Antar Entitas 1.268.233.080.206 1.418.066.541.327KENAIKAN / (PENURUNAN) EKUITAS (15.967.936.667) 5.280.624.674

EKUITAS AKHIR E.5 1.860.535.426.976 1.876.503.363.643


Laporan Perubahan Ekuitas


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Profil dan Kebijakan Teknis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP adalah sebagai berikut:

CaLK - Pendahuluan


PendekatanPenyusunanLaporanKeuangan

Basis Akuntansi

i- Kepala BPKP

i- Sekretaris Utama (membawahi 5 Biro)i- Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (membawahi 5 Direktorat)

i- Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (membawahi 4 Direktorat)

i- Deputi Pengawasan BidangPenyelenggaraan Keuangan Daerah (membawahi 3 Direktorat)

4- Deputi Bidang Akuntan Negara (membawahi 5 Direktorat)

i- Deputi Bidang Investigasi (membawahi 3 Direktorat)

: DR. Ardan Adiperdana, Ak., MBA

: Dadang Kurnia, Ak, MBA : DR. Nurdin, Ak.MBA

: Emadhi Sudharmanto, Ak., M.M., M.Ak

: Drs. Gatot Darmasto, MBA

: Drs. Bonny Anang Dwijanto, CIA, C.Fr.A

: Iswan Elmi, Ak., SH., M.S.Acc, CFE, CA

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPKP Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada BPKP.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan dan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan BPKP sebanyak satu Eselon Satu yang terdiri dari 40 Satuan Kerja, yaitu 34 satuan kerja Kantor Daerah (KD) dan 6 Satuan Kerja Kantor Pusat (KP).

A.3. BASIS AKUNTANSI

BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

CaLK - Pendahuluan


DasarPengukuran

KebijakanAkuntansi

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPKP Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut:

CaLK - Pendahuluan

Pendapatan-LRA (1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LO

Belanja

> Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

> Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

> Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

> Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

> Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

> Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPKP adalah sebagai berikut:■ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai

dilaksanakan.■ Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional

antara nilai dan periode waktu sewa.■ Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

> Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

> Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

> Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode

CaLK - Pendahuluan

Beban

Aset

Aset Lancar

tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

> Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

> Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

> Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

> Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

> Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

> Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, PiutangJangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

> Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca denganmenggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

> Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

■ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak tagih yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

■ Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat

CaLK - Pendahuluan


peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

> Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan {net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

KualitasPiutang Uraian

TarifPenyisihan

LancarBelum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0,5%

KurangLancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

DiragukanSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

100%

> Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.

> Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap b. Aset Tetap

> Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

> Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:■ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

■ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

CaLK - Pendahuluan


Penyusutan Aset Tetap

■ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

> Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

> Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

> Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

c. Penyusutan Aset Tetap

> Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

> Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

> Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

CaLK - Pendahuluan


Piutang Jangka Panjang

Aset Lainnya

adanya nilai residu.

> Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

> Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagal berikut:

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

> Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

> TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

> TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

> Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

CaLK - Pendahuluan

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

> Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

> Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

> Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak BerwujudMasa Manfaat

(tahun)

Software Komputer 4

Franchise 5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim 20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan

25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram 50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70

> Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

> Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

> Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban

CaLK - Pendahuluan

Ekuitas

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Di Muka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagal Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

> Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

CaLK - Pendahuluan

Laporan Keuangan BPKP Tahun 2017 (Audited)

B. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARANPagu anggaran Belanja BPKP Tahun 2017 semula sebesar Rp1.449.594.288.000,00. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, terdapat penghematan anggaran sehingga pagu anggaran belanja BPKP menjadi sebesar Rp1.429.852.715.000,00.

Pada tanggal 22 Desember 2017, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menerbitkan surat kepada Sekretaris Utama BPKP dengan nomor S-2761/AG/2017 dalam rangka Pergeseran Anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran BPKP (BA 089) untuk membiayai mutasi pegawai senilai Rp7.250.360.000,00, sehingga pagu anggaran belanja DIPA BPKP menjadi sebesar Rp1.437.103.075.000,00.

Rincian pagu Pendapatan dan Belanja BPKP Tahun 2017 adalah sebagal berikut:

URAIAN Jumlah PaguSemula (Rp) Menjadi (Rp)

PENDAPATANPendapatan dari Pengelolaan BMN 2.918.875.000 2.918.875.000

Pendapatan Jasa 24.733.700.000 24.733.700.000

Total Pendapatan 27.652.575.000 27.652.575.000BELANJABelanja Pegawai 877.896.222.000 870.790.146.000

Belanja Barang 458.817.870.000 469.904.290.000

Belanja Modal 112.880.196.000 96.408.639.000

Total Belanja 1.449.594.288.000 1.437.103.075.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan pagu belanja DIPA BPKP adalah sebagai berikut:

URAIANJumlah Pagu

Semula (Rp) Menjadi (Rp)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

1.060.487.181.000 1.058.531.216.000

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPP

389.107.107.000 378.571.859.000

Total 1.449.594.288.000 1.437.103.075.000

CaLK - Laporan Realisasi Anggaran


Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp34.962.139.577

B.1. Pendapatan Negara dan HibahRealisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp34.962.139.577,00 atau 126,43 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp27.652.575.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah di BPKP merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Rincian estimasi dan realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2017

Jenis Pendapatan Estimasi (Rp) Realisasi (Rp) %

Pendapatan Penjualan Lainnya 18.750.000 1.650.000 8,80

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

0 62.725.000 -

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

0 70.286.110 -

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

2.900.125.000 4.531.669.583 156,26

Pendapatan Jasa 24.733.700.000 27.849.235.900 112,60

Pendapatan Iuran dan Denda 0 22.792.143 -

Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara

0 592.026.082 -

Penerimaan Kembali Belanja TAYL 0 1.735.889.921 -

Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

0 78.440.668 -

Pendapatan Anggaran Lain-Lain 0 17.424.170 -

Total 27.652.575.000 34.962.139.577 126,43

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan

sebesar Rp304.124.070,00 atau 0,88 persen dibandingkan realisasi PNBP

Lainnya Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp34.658.015.507,00 disebabkan

meningkatnya Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan

dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung

dan Bangunan, Pendapatan Jasa, Penerimaan Kembali Belanja TAYL,

Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS dan

Pendapatan Anggaran Lain-Lain.

Perbandingan realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 2 berikut ini:



Tabel 2Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2017 dan 2016

Uraian Jenis PNBPRealisasi PNBP (Rp) Naik/(Turun)

TA2017 TA2016 Jumlah (Rp) %

Pendapatan Penjualan Lainnya 1.650.000 11.600.000 (9.950.000) (85,78)

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 62.725.000 0 62.725.000 -

Pendapatan dariPemindahtanganan BMN Lainnya

70.286.110 46.303.000 23.983.110 51,80

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan 4.531.669.583 4.315.300.080 216.369.503 5,01

Pendapatan Jasa 27.849.235.900 27.678.141.250 171.094.650 0,62

Pendapatan Iuran dan Denda 22.792.143 293.310.967 (270.518.824) (92,23)

Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara

592.026.082 618.728.658 (26.702.576) (4,32)

Penerimaan Kembali Belanja TAYL

1.735.889.921 1.694.208.181 41.681.740 2,46

Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

78.440.668 0 78.440.668 -

Pendapatan Anggaran Lain-Lain 17.424.170 423.371 17.000.799 4.015,58

Total 34.962.139.577 34.658.015.507 304.124.070 0,88

Pendapatan Penjualan Lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh atas penjualan modul/bahan diklat. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan pendapatan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh atas sewa BMN oleh pihak ketiga.

Pendapatan Jasa merupakan pendapatan yang diperoleh melalui jasa penyelenggaraan diklat oleh Pusdiklatwas BPKP. Pendapatan Iuran dan Denda merupakan pendapatan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara merupakan pendapatan

yang berasal dari piutang tuntutan ganti rugi non bendahara terhadap

pegawai yang mengundurkan diri/diberhentlkan sebagai pegawai negeri.

Penerimaan Kembali Belanja TAYL merupakan realisasi penerimaan atas

kelebihan pembayaran belanja pada tahun 2016 dan baru disetorkan ke Kas

Negara pada tahun 2017. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR

Pensiunan PNS merupakan penerimaan kembali atas kelebihan

pembayaran gaji pensiunan. Pendapatan Anggaran Lain-Lain merupakan

pendapatan atas pengembalian belanja persekot/uang muka gaji pegawai,

dan pendapatan anggaran lainnya.


Belanja Negara Rp1.300.598.134.028

B.2 Belanja NegaraRealisasi belanja Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp1.300.598.134.028,00 atau 90,50 persen dari anggaran sebesar Rp1.437.103.075.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun Anggaran 2017

Program Anggaran Realisasi Neto (Rp) %

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

1.058.531.216.000 1.041.454.711.481 98,39

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

378.571.859.000 259.143.422.547 68,45

Total 1.437.103.075.000 1.300.598.134.028 90,50

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada tabel 4 di bawah in i:

Tabel 4Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017

Jenis BelanjaAnggaran (Rp) Realisasi Neto (Rp) %

Kode Uraian

51 Belanja Pegawai 870.790.146.000 861.107.715.977 98,89

52 Belanja Barang 469.904.290.000 400.209.172.264 85,17

53 Belanja Modal 96.408.639.000 39.281.245.787 40,74

Total 1.437.103.075.000 1.300.598.134.028 90,50

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 disajikandalam grafik berikut ini:

900.000. 000.000800.000. 000.000700.000. 000.000600.000. 000.000500.000. 000.000400.000. 000.000300.000. 000.000200.000. 000.000 100.000.000.000

0Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja M oda l

□ Anggaran ■R ealisas i



Realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar Rp151.299.212.289,00 atau 10,42% dibandingkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.451.897.346.317,00 disebabkan terdapat penghematan anggaran belanja barang dan belanja modal Tahun Anggaran 2017.

Perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 5 berikut in i:

Tabel 5Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 2016

Jenis Belanja Realisasi Neto (Rp) Naik / (Turun)

Kode Uraian TA2017 TA2016 Jumlah (Rp) %

51 Belanja Pegawai 861.107.715.977 833.535.228.510 27.572.487.467 3,31

52 Belanja Barang 400.209.172.264 559.091.292.034 (158.882.119.770) (28,42)

53 Belanja Modal 39.281.245.787 59.270.825.773 (19.989.579.986) (33,73)

Total 1.300.598.134.028 1.451.897.346.317 (151.299.212.289) (10,42)

Belanja Pegawai Rp861.107.715.977 B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp861.107.715.977,00 dan Rp833.535.228.510,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017

Uraian Anggaran Realisasi Neto (Rp)

%

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 419.320.177.000 414.069.725.830 98,75

Belanja Lembur 6.371.734.000 5.924.306.400 92,98

Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito

445.098.235.000 441.113.683.747 99,10

Total 870.790.146.000 861.107.715.977 98,89

Realisasi Belanja Pegawai (neto) sebesar Rp861.107.715.977,00 berasal dari Belanja Pegawai (bruto) sebesar Rp862.738.920.714,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.631.204.737,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016, terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp27.572.487.467,00 atau 3,31 persen karena adanya kenaikan tunjangan kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai dl Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 7 berikut in i:



Tabel 7Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dan 2016

UraianRealisasi Neto (Rp) Naik / (Turun)


Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

414.069.725.830 421.329.577.339 (7.259.851.509) 0.72)

Belanja Lembur 5.924.306.400 5.703.077.000 221.229.400 3,88

Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito

441.113.683.747 406.502.574.171 34.611.109.576 8,51

Total 861.107.715.977 833.535.228.510 27.572.487.467 3,31

Belanja Barang Rp400.209.172.264

B.2.2. Belanja BarangRealisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 dan 2016 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp400.209.172.264,00 dan Rp559.091.292.034,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel 8 berikut in i:

Tabel 8Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Neto (Rp) %

Belanja Barang Operasional 55.397.721.000 52.841.023.606 95,38

Belanja Barang Non Operasional 119.936.422.000 73.385.772.935 61,19

Belanja Barang Persediaan 14.850.327.000 14.171.261.110 95,43

Belanja Jasa 42.590.424.000 33.964.241.002 79,75

Belanja Pemeliharaan 30.585.738.000 29.630.499.125 96,88

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 199.813.731.000 190.172.444.647 95,17

Belanja Perjalanan Luar Negeri 6.361.823.000 5.675.882.052 89,22

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

368.104.000 368.047.787 99,98

Total 469.904.290.000 400.209.172.264 85,17

Realisasi Belanja Barang (neto) sebesar Rp400.209.172.264,00 berasal dari Belanja Barang (bruto) sebesar Rp401.101.834.606,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp892.662.342,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016, terdapat

penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp158.882.119.770,00

atau 28,42 persen disebabkan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2017

mengenai Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Tahun Anggaran 2017. Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun

Anggaran 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 9 berikut ini:



Tabel 9Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 dan 2016

UraianRealisasi Neto (Rp) N aik/ (Turun)


Belanja Barang Operasional 52.841.023.606 47.417.493.330 5.423.530.276 11,44

Belanja Barang Non Operasional 73.385.772.935 164.588.029.295 (91.202.256.360) (55,41)

Belanja Barang Persediaan 14.171.261.110 17.307.171.043 (3.135.909.933) (18,12)

Belanja Jasa 33.964.241.002 43.088.742.741 (9.124.501.739) (21,18)

Belanja Pemeliharaan 29.630.499.125 31.944.089.359 (2.313.590.234) (7,24)

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 190.172.444.647 246.790.411.560 (56.617.966.913) (22,94)

Belanja Perjalanan Luar Negeri 5.675.882.052 7.955.354.706 (2.279.472.654) (28,65)

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

368.047.787 0 368.047.787 -

Total 400.209.172.264 559.091.292.034 (158.882.119.770) (28,42)

B elan ja M odal Rp39.281.245.787

Dalam realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp400.209.172.264,00 termasuk realisasi Pinjaman Luar Negeri (ADB 2927-INO) sebesar Rp117.900.341.533,00 atau 29,46% dari total realisasi Belanja Barang.

B.2.3. Belanja ModalRealisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2016 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp39.281.245.787,00 dan Rp59.270.825.773,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Neto (Rp) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.945.103.000 29.814.674.670 45,21

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.926.536.000 8.870.795.117 99,38

Belanja Modal Lainnya 21.537.000.000 595.776.000 2,77

Total 96.408.639.000 39.281.245.787 40,74

Realisasi Belanja Modal (neto) sebesar Rp39.281.245.787,00 berasal dari realisasi Belanja Modal (bruto) sebesar Rp39.287.175.987,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp5.930.200,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016, terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp19.989.579.986,00 atau 33,73 persen, antara lain disebabkan anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 lebih rendah dibandingkan anggaran Tahun Anggaran 2016. Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 11 berikut in i:



Tabel 11Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2016

UraianRealisasi Neto (Rp) Naik/(Turun)


Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.814.674.670 8.736.721.858 21.077.952.812 241,26

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

8.870.795.117 50.485.103.915 (41.614.308.798) (82,43)

Belanja Modal Lainnya 595.776.000 49.000.000 546.776.000 1.115,87

Total 39.281.245.787 59.270.825.773 (19.989.579.986) (33,73)

Dalam realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp39.281.245.787,00 termasuk realisasi dari Pinjaman Luar Negeri (ADB 2927-INO) sebesar Rp27.924.877.900,00 atau 71,09% dari total realisasi Belanja Modal.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 telah dicatat seluruhnya sebagai perolehan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Aset TetapBelanja Modal Peralatan dan

Mesin

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

BelanjaModal

LainnyaJumlah

Peralatan dan Mesin 22.300.382.270 335.692.500 0 22.636.074.770

Gedung dan Bangunan 252.406.400 8.505.127.617 0 8.757.534.017

Aset Tetap Lainnya 37.696.000 0 0 37.696.000

KDP 5.945.000.000 29.975.000 0 5.974.975.000

Aktiva Tak Berwujud 1.271.066.500 0 595.776.000 1.866.842.500

Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel

8.123.500 0 0 8.123.500

Total 29.814.674.670 8.870.795.117 595.776.000 39.281.245.787



Aset Lancar Rp8.44i.560.385

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp45.644.000

C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACAC.1 Aset Lancar

Nilai Aset lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp8.441.560.385,00 dan Rp9.565.640.121,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 12 berikut ini:

Tabel 12Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016

No Aset Lancar 31 Des 2017 31 Des 2016

1 Kas Lainnya dan Setara Kas 45.644.000 0

2 Belanja Dibayar di Muka ( p r e p a id ) 1.296.695.876 1.189.019.683

3 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 21.762.859 11.799.031

4 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 114.411.250 53.040.000

5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

(572.056) (265.200)

6 Persediaan 6.963.618.456 8.312.046.607

Total 8.441.560.385 9.565.640.121

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara KasKas di bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp45.644.000,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan titipan biaya mutasi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dan telah dibayarkan kepada pegawai tanggal 31 Januari 2018.

Daftar Rekening Satuan Kerja per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4A.

Belanja Dibayar di Muka (prepaid) Rp1.296.695.876

C. 1.2. Belanja Dibayar di Muka (prepaid)Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah sebesar Rp1.296.695.876,00 danRp1.189.019.683,00. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka (prepaid) per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel 13 berikut ini:

CaLK - Neraca


Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Rp21.762.859

Bagian Lancar Tagihan TuntutanPerbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Rp114.411.250

Tabel 13Rincian Belanja Dibayar di Muka (prepaid) per 31 Desember 2017

No Nama Satuan Kerja

Sewa Internet, Gedung dan Kendaraan

(Rp)

Kupon BBM

(Rp)Jumlah

(Rp)

1 Kantor Pusat BPKP 151.588.800 38.388.000 189.976.800

2 Pusdiklatwas 59.083.328 0 59.083.328

3 Perw. BPKP Aceh 0 8.100.000 8.100.000

4 Perw. BPKP D.l. Yogyakarta 0 2.890.000 2.890.000

5 Perw. BPKP Prov. Bali 0 12.818.290 12.818.290

6 Perw. BPKP Prov. Kepulauan Riai 181.783.333 0 181.783.333

7 Perw. BPKP Prov. Kep. Bangka Belitung 102.791.666 0 102.791.666

8 Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Barat

75.283.333 0 75.283.333

9 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Tengah

138.764.250 0 138.764.250

10 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Barat 52.779.866 0 52.779.866

11 Perw. BPKP Prov. Gorontalo 91.458.341 0 91.458.341

12 Perw. BPKP Prov. Maluku Utara 100.116.667 0 100.116.667

13 Perw. BPKP Prov. Papua Barat 263.433.335 0 263.433.335

14 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Utara

17.416.667 0 17.416.667

Total 1.234.499.586 62.196.290 1.296.695.876

C.1.3. Pendapatan Yang Masih Harus DiterimaPendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp21.762.859,00 dan

Rp11.799.031,00. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo per 31 Desember 2017 merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan yang belum diterima s.d. 31 Desember 2017 pada Kantor Pusat BPKP sebesar Rp11.129.803,00. Perwakilan BPKP Provinsi

Riau sebesar Rp1.196.400,00, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan sebesar Rp2.019.000,00 dan Perwakilan BPKP Provinsi

Banten sebesar Rp7.417.656,00.

C.1.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti RugiBagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah sebesar Rp114.411.250,00 dan Rp53.040.000,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 sebesar Rp114.411.250,00 merupakan piutang atas ganti rugi beasiswa yang akan dilunasi/jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

CaLK - Neraca


No. Nama DebiturTotal Piutang

per 31/Des/2017 Bagian lancar Jangka Panjang

1 Adhitya Yudhatama 49.725.000 13.260.000 36.465.000

2 Rista Christian Hastary Putra 49.725.000 13.260.000 36.465.000

3 Ruben Meyer Pandapotan 49.725.000 13.260.000 36.465.000

4 Trisna Sahabakti 49.725.000 13.260.000 36.465.000

5 Muhajir Hakim 177.850.000 3.000.000 174.850.000

6 Khairul 58.371.250 58.371.250 0

Total 435.121.250 114.411.250 320.710.000

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TuntutanPerbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Rp572.056)

Persediaan Rp6.963.618.456

C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah sebesar minus Rp572.056,00 dan minus Rp265.200,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 sebesar minus Rp572.056,00 adalah 0,5% dari saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sebesar Rp114.411.250,00.

C.1.6. PersediaanSaldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah sebesar Rp6.963.618.456,00 dan Rp8.312.046.607,00. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 14 berikut in i:

Tabel 14Rincian Persedian per 31 Desember 2017 dan 2016

Jenis Persedian 31 Des 2017 (Rp) 31 Des 2016 (Rp)

Barang Konsumsi 5.244.000.320 6.234.765.580

Bahan untuk Pemeliharaan 528.107.176 473.765.775

Suku Cadang 8.350.815 19.011.220

Pita Cukai, Materai dan Leges 60.000 0

Bahan Baku 0 3.725.000

Persediaan Lainnya 1.183.100.145 1.580.779.032

Total 6.963.618.456 8.312.046.607

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp6.963.618.456,00 berada dalam kondisi baik.

Daftar Persediaan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4-B.

CaLK - Neraca


Aset TetapRp1.843.395.670.629

TanahRp1,040.119.546.830

C.2. Aset TetapNilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.843.395.670.629,00 dan Rp1.855.788.839.885,00, yang merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 15 berikut In i:

Tabel 15Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016

No. Uraian 31 Des 2017 (Rp) 31 Des 2016 (Rp)

1 Tanah 1.040.119.546.830 1.041.532.486.075

2 Peralatan dan Mesin 328.936.657.011 315.487.604.150

3 Gedung dan Bangunan 905.663.787.449 899.674.199.559

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 17.382.563.038 15.317.578.738

5 Aset Tetap Lainnya 2.492.311.492 2.454.615.492

6 Konstruksi dalam Pengerjaan 7.265.552.500 1.440.077.500

Nilai Perolehan 2.301.860.418.320 2.275.906.561.514

7 Akumulasi Penyusutan (458.464.747.691) (420.117.721.629)

Nilai Buku 1.843.395.670.629 1.855.788.839.885

C.2.1. TanahTanah yang dimiliki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.040.119.546.830,00 danRp1.041.532.486.075,00.Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 1.041.532.486.075Mutasi Tambah :- Hibah 2.472.660.755

Jumlah Mutasi Tambah 2.472.660.755Mutasi Kurang :- Penghapusan (3.068.000.000)

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Yang dihentikan (817.600.000)

Jumlah Mutasi Kurang (3.885.600.000)Saldo per 31 Desember 2017 1.040.119.546.830

Mutasi tambah:- Hibah sebesar Rp2.472.660.755,00 merupakan realisasi

penerimaan hibah aset tanah seluas 3.600 m2 dari pemerintah

Provinsi Jawa Tengah kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Tengah dengan nilai Rp1.947.500.000,00 dan hibah tanah seluas

9.869 m2 pada satker Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara senilai Rp525.160.755,00.

CaLK - Neraca


Peralatan dan Mesin Rp328.936.657.011

Mutasi Kurang:- Penghapusan karena BMN Idle yang telah diserahkan kepada

Kementerian Keuangan pada satker Kantor Pusat BPKP senilai Rp3.068.000.000.00.

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Yang Dihentikan merupakan aset pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang belum dilakukan penghapusan senilai Rp817.600.000,00.

Dalam saldo Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.040.119.546.830,00, termasuk:- Tanah yang dipinjam pakai oleh Perwakilan Ombudsman RI

Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Perjanjian Nomor PRJ-9/PW16/1/2016 tanggal 21 November 2016 berupa 5 bidang tanah untuk gedung kantor dan rumah negara dengan nilai perolehan sebesar Rp3.370.500.000,00.

- Tanah dalam proses angsuran sewa beli rumah negara kepada Syamsuddin dan Soedibyo yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00288 Rawasari.

- Tanah dalam proses penyelesaian sengketa kepemilikan yaitu:- Sertifikat Hak Pakai Nomor 42 seluas 980 M2 di Jl. Kasuari

Nomor 5, Makassar dengan nilai Rp1.185.800.000,00. Hasil sengketa di tingkat Banding sesuai Keputusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 97/PDT/2016/PT. Mks tanggal 15 Juli 2016, pihak penggugat dinyatakan kalah, dan sampai saat ini masih dalam proses Kasasi.

- Tanah seluas 92 M2 di Desa Wua-Wua yang merupakan

bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 202 seluas 1.000m2 dengan nilai Rp172.000.000,00. Hasil sengketa di tingkat Banding sesuai Keputusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 35/Pdt/2015/PT. Sultra tanggal 24 Juni 2015, pihak penggugat dinyatakan kalah, dan sampai saat ini masih dalam proses Kasasi.

Rincian Tanah per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4-C

C.2.2. Peralatan dan MesinPeralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah sebesar Rp328.936.657.011,00 dan Rp315.487.604.150,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp273.420.280.814,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp55.516.376.197,00.Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

CaLK - Neraca

Uraian Jumlah (Rp)Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 315.487.604.150Mutasi Tambah :Pembelian 30.159.838.920

Jumlah Mutasi Tambah 30.159.838.920Mutasi Kurang :Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (252.406.400)

Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya (37.696.000)

Reklasifikasi ke KDP (5.945.000.000)

Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud (1.271.066.500)

Penghentian Aset dari Penggunaan (2.265.981.450)

Penghapusan (6.930.512.209)

Ekstrakomptabel (8.123.500)

Jumlah Mutasi Kurang (16.710.786.059)Saldo per 31 Desember 2017 328.936.657.011Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 (273.420.280.814)Nilai Buku per 31 Desember 2017 55.516.376.197

Mutasi tambah:- Pembelian sebesar Rp30.159.838.920,00 merupakan realisasi

dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.814.674.670,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp335.692.500,00 dan Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa serta Pemeliharaan sebesar Rp9.471.750,00.

Mutasi kurang:- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar

Rp252.406.400,00 merupakan reklasifikasi dari belanja modal peralatan dan mesin menjadi aset gedung dan bangunan pada Pusdiklatwas BPKP.

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.696.000,00 merupakan reklasifikasi dari belanja modal peralatan dan mesin menjadi aset tetap lainnya pada Kantor Pusat dan Pusdiklatwas BPKP.

- Reklasifikasi ke KDP sebesar Rp5.945.000.000,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang masih dalam pengerjaan pada Pusinfowas BPKP.

- Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.271.066.500,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin menjadi Aset Tak Berwujud pada Pusdiklatwas BPKP.

- Penghentian Aset dari penggunaan sebesar Rp2.265.981.450,00 merupakan reklasifikasi ke Aset Lain-Lain atas peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan lagi serta akan dilakukan penghapusan.

- Penghapusan___ sebesar___Rp6.930.512.209,00___ merupakanCaLK - Neraca


Gedung dan Bangunan Rp905.663.787.449

penghapusan dari Neraca atas aset yang telah dilelang pada Kantor Pusat BPKP.

Daftar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4-D.

- Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakompatabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp1.827.485.445,00, termasuk realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2017 pada Kantor Pusat BPKP sebesar Rp8.123.500,00.

Daftar Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4-E.

C.2.3. Gedung dan BangunanGedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016, masing- masing adalah sebesar Rp905.663.787.449,00 danRp899.674.199.559,00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp176.299.447.474,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp729.364.339.975,00

Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagaiUraian Jumlah (Rp)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 899.674.199.559Mutasi Tambah:Reklasifikasi dari KDP 149.500.000

Pengembangan Nilai Aset 8.867.491.217

Reklasifikasi dari Aset Lainnya 47.100.000

Barang berlebih Hasil Inventarisasi 5.195.553.000

Hibah 124.425.000

Jumlah Mutasi Tambah 14.384.069.217Mutasi Kurang:Penghapusan (3.060.546.084)

Koreksi Nilai Perolehan Aset Tetap (35.581.826)

Penghentian Aset dari Penggunaan (320.292.000)

Reklasifikasi Belanja Modal Gedung menjadi KDP (29.975.000)

Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi (4.948.086.417)

Jumlah Mutasi Kurang (8.394.481.327)Saldo per 31 Desember 2017 905.663.787.449Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 (176.299.447.474)Nilai Buku per 31 Desember 2017 729.364.339.975Mutasi tambah:- Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp149.500.000,00 merupakan

pencatatan atas gedung kantor yang fisiknya telah 100% padaCaLK - Neraca

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp8.867.491.217,00 merupakan pencatatan atas rehabilitasi gedung kantor dan rumah dinas pada satuan kerja di lingkungan BPKP yang berasal dari realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.535.102.617,00, Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp252.406.400,00, pengembalian belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.930.200,00, dan kapitalisasi belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.052.000,00.

- Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp47.100.000,00, merupakan penggunaan kembali Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan dalam operasi pada Satker Kantor Pusat.

- Barang Berlebih Hasil Inventarisasi sebesar Rp5.195.553.000,00 merupakan koreksi atas aset tetap gedung bangunan.

- Hibah sebesar Rp124.425.000,00 merupakan realisasi penerimaan hibah gedung dan bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Mutasi kurang:- Penghapusan sebesar Rp3.060.546.084,00 merupakan

penghapusan Gedung dan Bangunan karena BMN idle pada Kantor Pusat BPKP dan telah diserahkan ke Kementerian Keuangan.

- Koreksi Nilai Perolehan Aset Tetap sebesar Rp35.581.826,00 merupakan koreksi nilai perolehan karena pengembalian realisasi belanja modal pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp29.651.626,00 dan Kantor Pusat BPKP sebesar Rp5.930.200,00

- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp320.292.000,00 merupakan Gedung dan Bangunan idle pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang belum diserahkan ke Pengelola Barang.

- Reklasifikasi Belanja Modal Gedung menjadi KDP sebesar Rp29.975.000,00 merupakan Konsultan Perencana Kegiatan Rehabilitasi Rumah Jabatan pada Kantor Pusat BPKP.

- Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi sebesar Rp4.948.086.417,00 merupakan koreksi Tim Penilai atas aset tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan satu kesatuan bangunan namun dicatat terpisah.

Dalam Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp905.663.787.449,00 termasuk nilai bangunan yang digunakan sementara oleh:

CaLK - Neraca


Jalan, Irigasi dan JaringanRp17.382.563.038

- Kementerian Keuangan berdasarkan Perjanjian NomorPRJ-1668/SU/05/2016 tanggal 22 Juli 2016, yaitu 4 buah bangunan kantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Jakarta dengan nilai perolehan Rp36.614.584.000,00.

- Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Perjanjian Nomor PRJ-9/PW16/1/2016 tanggal 21 November 2016 berupa 5 buah gedung kantor dan rumah negara dengan nilai perolehan sebesar Rp298.913.500,00.

Daftar Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada lampiran 4-F.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan JaringanJalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing- masing adalah sebesar Rp17.382.563.038,00 dan Rp15.317.578.738,00. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp8.392.713.148,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp8.989.849.890,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 15.317.578.738Mutasi Tambah:Barang berlebih Hasil Inventarisasi 2.146.251.000

Jumlah Mutasi Tambah 2.146.251.000Mutasi Kurang:Penghentian Aset dari Penggunaan (81.266.700)

Jumlah Mutasi Kurang (81.266.700)Saldo per 31 Desember 2017 17.382.563.038Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017 (8.392.713.148)Nilai Buku per 31 Desember 2017 8.989.849.890Mutasi tambah:- Barang Berlebih Hasil Inventarisasi sebesar Rp2.146.251.000,00

merupakan koreksi atas aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Mutasi kurang:

- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp81.266.700,00 merupakan Jalan, Irigasi dan Jaringan idle pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang belum diserahkan ke Pengelola Barang.

Daftar Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4-G.

CaLK - Neraca


Aset Tetap Lainnya Rp2.492.311.492

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) Rp7.265.552.500

C.2.5. Aset Tetap LainnyaNilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah sebesar Rp2.492.311.492,00 dan Rp2.454.615.492,00 merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp352.306.255,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp2.140.005.237,00.

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.696.000,00, yaitu pada Kantor Pusat BPKP sebesar Rp16.906.000,00 danPusdiklatwas BPKP sebesar Rp20.790.000,00.

Dañar Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada lampiran 4-H.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp7.265.552.500,00 dan Rp1.440.077.500,00. Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 1.440.077.500Mutasi Tambah :Realisasi Belanja Modal 5.974.975.000

Jumlah Mutasi Kurang 5.974.975.000Mutasi Kurang :Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (149.500.000)

Jumlah Mutasi Kurang (149.500.000)Saldo per 31 Desember 2017 7.265.552.500

Mutasi Tambah sebesar Rp.5.974.975.000,00 merupakan perolehan KDP dari Belanja Peralatan dan Mesin pada Pusinfowas BPKP sebesar Rp5.945.000.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kantor Pusat BPKP sebesar Rp29.975.000,00.

Mutasi kurang sebesar Rp149.500.000,00 merupakan pencatatan perolehan Gedung dan Bangunan yang pekerjaan fisiknya telah selesai 100% yaitu pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Nilai KDP tersebut merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang sampai dengan tanggal neraca pekerjaan fisiknya belum selesai 100%.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

CaLK - Neraca


Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp458.464.747.691

No Nama Satuan Kerja Jumlah (Rp)

1 Kantor Pusat 29.975.000

2 Pusinfowas 5.945.000.000

3 Perw. BPKP Prov. Kep. Bangka Belitung 693.110.0004 Perw. BPKP Prov. Papua Barat 597.467.500

Total 7.265.552.500

KDP pada Perwakilan BPKP Provinsi Kep. Bangka Belitung dan

Provinsi Papua Barat merupakan realisasi belanja tahun 2015 berupa

kontrak perencanaan untuk pembangunan gedung kantor baru yang

pelaksanaan fisiknya ditunda, sesuai dengan surat Menteri Keuangan

Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal

Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor K/L.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset TetapSaldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah sebesar Rp458.464.747.691,00 dan Rp420.117.721.629,00 .

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel 16 berikut ini:

Tabel 16Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017

No Nama Satuan Kerja Nilai Perolehan (Rp)Akumulasi

Penyusutan (Rp) Nilai Buku (Rp)

1 Peralatan dan Mesin 328.936.657.011 273.420.280.814 55.516.376.197

2 Gedung dan Bangunan 905.663.787.449 176.299.447.474 729.364.339.975

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 17.382.563.038 8.392.713.148 8.989.849.890

4 Aset Tetap Lainnya 2.492.311.492 352.306.255 2.140.005.237

Total 1.254.475.318.990 458.464.747.691 796.010.571.299

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No. UraianSaldo per

31/12/2016 (Rp)Saldo per

31/12/2017 (Rp)M utasi (Rp)

BebanPenyusutan

<RP)

Selisih (Rp)

1 Peralatan dan Mesin 259.356.024.842 273.420.280.814 14.064.255.972 23.227.268.795 (9.163.012.823)

2 G e d u n g d a n B a n g u n a n 152.738.765.942 176.299.447.474 23.560.681.532 25.234.846.551 (1.674.165.019)

3 Jalan,Irigasi dan Jaringan 7.681.620.340 8.392.713.148 711.092.808 792.359.508 (81.266.700)

4 A s e t T e ta p L a in n ya 341.310.505 352.306.255 10.995.750 10.995.750 0

T o ta l 420.117.721.629 458.464.747.691 38.347.026.062 4 9 .2 6 5 .4 7 0 .6 0 4 (10.918.444.542)

CaLK - Neraca


Penjelasan atas selisih sebesar Rp10.918.444.542,00 diatas adalah sebagai berikut:

UraianPeralatan dan

Mesin (Rp)Gedung dan

B angunan(R p)Jalan, Irigasi dan

Jaringan (Rp)A set Tetap

Lainnya (Rp)Jum lah (Rp)

- Pengembalian Belanja 0 (6.150.208) 0 0 (6.150.208)

- Penghapusan (6.897.031.373) (553.319.063) 0 0 (7.450.350.436)

- Penghentian Aset dari Penggunaan (2.265.981.450) (86.240.941) (81.266.700) 0 (2.433.489.091)

- Koreksi Pencatatan Inventarisasi

0 (1.043.510.228) 0 0 (1.043.510.228)

- Penggunaan kembali aset yang telah dihentikan 0 15.055.421 0 0 15.055.421

Total (9.163.012.823) (1.674.165.019) (81.266.700) 0 (10.918.444.542)

Piutang JangkaPanjangRp319.106.450

Piutang Tagihan TuntutanPerbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)Rp30.241.842.834

C.3. Piutang Jangka PanjangPiutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp319.106.450,00 dan Rp197.905.500,00. Piutang tersebut merupakan tuntutan penggantian atas kerugian yang diderita negara terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri non bendahara.

Rincian Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

No Uraian 31 Des 2017 (Rp) 31 Des 2016 (Rp)

1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

30.241.842.834 28.870.458.234

2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

(29.922.736.384) (28.672.552.734)

Total 319.106.450 197.905.500

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar

Rp30.241.842.834,00 dan Rp28.870.458.234,00. Tuntutan

Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang

mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi

adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian

atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 17 sebagai berikut:

CaLK - Neraca


Tabel 17Rincian Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 2016


1 Tagihan TGR atas Tuntutan GRID 29.719.804.134 28.456.229.534

2 Tagihan TGR atas Kelebihan Pembayaran Gaji 201.328.700 201.328.700

3 Tagihan TGR atas Hilangnya BMN 0 14.000.000

4 Tagihan TGR atas Pengembalian Bea Siswa 320.710.000 198.900.000

Total 30.241.842.834 28.870.458.234

Sedangkan mutasi Tagihan TP/TGR s.d 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Saldo Per 31 Desember 2016 28.870.458.234

Mutasi Tambah:

- Penetapan Tagihan GRID 224.214.869

- Penetapan Tagihan Ganti Rugi Beasiswa 318.821.250

- Selisih Kurs 1.466.745.808

Jumlah Mutasi Tambah 2.009.781.927

Mutasi Kurang:

- Pembayaran atas Penetapan Piutang Tahun 2017 (306.814.869)

- Pembayaran Tagihan GRID sebelum Tahun 2017 (180.443.935)

- Pembayaran Tagihan Ganti Rugi Beasiswa (75.767.273)

- Pembayaran Tagihan Ganti Rugi BMN (14.000.000)

- Reklasifikasi dari Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (61.371.250)

Jumlah Mutasi Kurang (638.397.327)

Saldo Per 31 Desember 2017 30.241.842.834

Mutasi Tambah sebesar Rp2.009.781.927,00 terdiri atas:- Penetapan Tagihan GRID sebesar Rp224.214.869,00 merupakan

tagihan ganti rugi ikatan dinas terhadap 15 (lima belas) orang pegawai yang mengundurkan diri sebagai PNS pada tahun 2017 namun periode ikatan dinasnya belum selesai, yaitu :

No Nama Jum lah (Rp)

1 Agustina Endah W 15.000.000

2 Safari Mirza 1.803.000

3 Jonny Pasaribu 231.000

4 Rizaldi 1.750.000

5 Putri Purwaningtyas 15.000.000

6 Bondan Heriyanto 2.857.143

7 Akbar Ganiardi 94.500.000

8 Erwinta Marius 1.449.000

9 Dian Kusumasari 15.000.000

10 Yekti Utami 6.965.000

CaLK - Neraca


11 Dian Aulia Purnama 15.000.000

12 Moch. Reza Agung 31.513.726

13 Khairuna Adani 15.000.000

14 Widlastutl 5.146.000

15 Bunyamin 3.000.000

Total 224.214.869

Terhadap tagihan tersebut, seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara oleh yang bersangkutan pada tahun 2017.

- Penetapan Tagihan Ganti Rugi Beasiswa sebesar Rp318.821.250,00 merupakan tagihan ganti rugi pengembalian bea siswa terhadap pegawai yang gagal menyelesaikan tugas belajar program gelar STAR BPKP sebanyak tiga orang, yaitu:

No Nama Jum lah (Rp)

1 Muhajir Hakim 179.100.000

2 Anggita Kharisma Maharani 81.350.000

3 Khalrul 58.371.250

Total 318.821.250

- Selisih Kurs sebesar Rp1.466.745.808,00, merupakan penambahan nilai piutang karena kenaikan kurs atau penyajian piutang dalam valuta asing yang menggunakan Kurs Tengah BI per 31 Desember 2017 dibandingkan dengan per 31 Desember 2016.

Mutasi kurang sebesar Rp638.397.327,00 terdiri atas:- Pembayaran atas Penetapan Piutang Tahun 2017 sebesar

Rp306.814.869,00, terdiri atas:No Uraian Jum lah (Rp)

1 Pembayaran atas Penetapan Tagihan GRID 224.214.869

2 Pembayaran atas Penetapan Tagihan Beasiswa

- Muhajir Hakim 1.250.000

- Anggita Kharisma Maharani 81.350.000

Total 306.814.869

- Pembayaran Tagihan GRID sebelum Tahun 2017 sebesar Rp180.443.935,00 merupakan pelunasan pembayaran tagihan GRID dari delapan orang pegawai, yaitu:No Nama Debitur Jum lah (Rp)

1 Holili Supriadi 10.909.089

2 Ekroman Usodo 23.207.547

3 Farid Ma'ruf 2.731.000

4 J Baskoro 2.041.754

5 Demi Jatmiko 818.182

6 Haris Wiyono 31.818.182

7 Anastasia Rouli S 1.818.181

8 Hendra Sukmana 107.100.000

Total 180.443.935

CaLK - Neraca

- Pembayaran Tagihan Ganti Rugi Beasiswa sebesar Rp75.767.273,00 adalah pembayaran angsuran tagihan ganti rugi beasiswa STAR dari enam orang pegawai, yaitu:No Nama Debitur Jum lah (Rp)

1 Tresna Sahabakti 13.260.000

2 Adhitya Yudhatama 13.260.000

3 Ruben Meyer 13.260.000

4 Rista Cristian Hastary 13.260.000

5 Lyana Sari 18.181.818

6 Gusti Putu Amanda 4.545.455

Total 75.767.273

- Pembayaran Tagihan Ganti Rugi BMN sebesar Rp14.000.000,00 adalah pembayaran tagihan ganti rugi atas hilangnya BMN atas nama Pantas Beriman.

- Reklasifikasi ke Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp61.371.250,00 adalah piutang ganti rugi beasiswa STAR yang telah jatuh tempo pada tahun 2017, yang pembayarannya dipotong dari gaji pegawai tersebut.

Piutang sebesar Rp30.241.842.834,00, terdiri atas:- Piutang dengan kategori piutang macet dan penagihannya telah

diserahkan ke DJKN, yaitu: Tagihan Ganti Rugi Ikatan Dinas sebanyak 328 debitur dengan nilai Rp29.719.804.134,00, dengan rincian sebagai berikut:

JenisValuta

JumlahDebitur

Saldo per 31/12/2017

Kurs Per 31/12/2017

Jumlah (Rp)

IDR 306 5.475.421.922,00 1,00 5.475.421.922

US$ 5 521.291,87 13.548,00 7.062.462.255

GB£ 4 199.156,00 18.218,01 3.628.226.000

CA$ 1 39.423,09 10.778,92 424.938.333

AUD$ 12 1.243.572,51 10.557,29 13.128.755.624

Total 328 29.719.804.134

Terhadap piutang yang telah diserahkan penagihannya ke DJKN, setiap semester dilakukan konfirmasi data terkait dengan pelunasan untuk dilakukan pencatatan di dalam LRA dan Neraca BPKP.

- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi atas Kelebihan Pembayaran Gaji sebanyak tiga debitur dengan nilai Rp201.328.700,00.

- Piutang yang masih dikelola BPKP, yaitu Tagihan Ganti Rugi Beasiswa kepada lima pegawai penerima beasiswa STAR dengan nilai Rp320.710.000,00.

CaLK - Neraca


Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp29.922.736.384

Aset Lainnya Rp12.236.431.331

Aset Tak Benvujud Rp28.890.230.947

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah sebesar minus Rp29.922.736.384,00 dan minus Rp28.672.552.734,00 yangmerupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing masing piutang TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

No Uraian Kategori%

PenyisihanJumlah Piutang

(Rp)Jumlah

Penyisihan (Rp)

1 Tagihan TGR atas Tuntutan GRID Macet 100 29.719.804.134 29.719.804.134

2Tagihan TGR atas Kelebihan Pembayaran Gaji Macet 100 201.328.700 201.328.700

3Tagihan TGR Bea Siswa STAR Lancar 0,5 320.710.000 1.603.550

Jumlah 30.241.842.834 29.922.736.384

C.4. Aset LainnyaAset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp12.236.431.331,00 dan Rp13.855.385.767,00, yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 18 berikut ini:

Tabel 18Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2017 dan 2016

No Uraian 31 Des 2017 (Rp) 31 Des 2016 (Rp)

1 Aset Tak Berwujud 28.890.230.947 24.111.675.470

2 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 91.848.750 3.127.824.000

3 Aset Lain Lain 3.834.449.277 2.940.600.855

Nilai Perolehan 32.816.528.974 30.180.100.325

4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (20.580.097.643) (16.324.714.558)

Nilai Buku 12.236.431.331 13.855.385.767

C.4.1. Aset Tak BerwujudAset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing

adalah sebesar Rp28.890.230.947,00 dan Rp24.111.675.470,00.

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017

sebesar Rp17.877.018.118,00, sehingga nilai buku pada tanggal

CaLK - Neraca

pelaporan adalah sebesar Rp11.013.212.829,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, berupa Software.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 24.111.675.470Mutasi Tambah:- Reklasifikasi dari ATB dalam Pengerjaan 3.127.824.000

- Penyelesaian ATB 595.776.000

- Pengadaan ATB 1.182.441.500

Jumlah Mutasi Tambah 4.906.041.500Mutasi Kurang :- Koreksi Nilai Perolehan (57.133.334)

- Penghapusan ATB (70.352.689)

Jumlah Mutasi Tambah (127.486.023)Saldo per 31 Desember 2017 28.890.230.947Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2017 (17.877.018.118)Nilai Buku per 31 Desember 2017 11.013.212.829

Mutasi tambah:- Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan sebesar

Rp3.127.824.000,00 merupakan realisasi pencatatan aplikasi e-Learning Tahun 2016

- Penyelesaian Aset Tak Berwujud sebesar Rp595.776.000,00 merupakan realisasi pencatatan aplikasi e-Learning Tahun 2017

- Pengadaan Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.182.441.500,00 merupakan realisasi pengadaan yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Pusdiklatwas BPKP.

Mutasi kurang:- Koreksi Nilai Perolehan sebesar Rp57.133.334,00 merupakan

koreksi atas nilai perolehan Software pada Pusdiklatwas BPKP sehubungan dengan adanya pengembalian belanja dari realisasi anggaran Tahun 2016 yang disetor ke Kas Negara pada Tahun 2017.

- Penghapusan Aset Tak Berwujud sebesar Rp70.352.689,00 merupakan penghapusan Software yang tidak digunakan lagi pada perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebesar Rp11.099.000,00, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp55.403.689,00 dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp3.850.000,00.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 disajikan padaTabel 19 berikut in i:

CaLK - Neraca


Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp91.848.750,00

Aset Lain-lain Rp3.634.449.277

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017

No. Nama Satuan Kerja Nilai Perolehan(RP)

Amortisasi (Rp) Nilai Buku (Rp)

1 Kantor Pusat BPKP 3.458.374.100 3.273.051.600 185.322.500

2 Pusdiklatwas BPKP 5.513.123.166 1.379.887.763 4.133.235.403

3 Puslitbangwas 54.400.000 54.400.000 0

4 Pusinfowas 19.809.933.681 13.147.928.755 6.662.004.926

5 Pusbin JFA 49.000.000 18.375.000 30.625.000

6 Perw. BPKP Prov. Kepulauan Riai 5.400.000 3.375.000 2.025.000

Total 28.890.230.947 17.877.018.118 11.013.212.829

C.4.2. Aset Tak Berwujud Dalam PengerjaanAset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp91.848.750,00 dan Rp3.127.824.000,00. Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada 31 Desember 2017 sebesar Rp91.848.750,00 merupakan realisasi Belanja Jasa Konsultan dalam rangka pembuatan aplikasi KMIS dan Sibijak pada Pusbin JFA, sehingga tidak digolongkan dalam kategori Aset Tetap, tetapi digolongkan ke dalam Aset Lainnya.

C.4.3. Aset Lain-lainAset lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp3.834.449.277,00 dan Rp2.940.600.855,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPKP serta dalam proses penghapusan dari BMN, sehingga tidak digolongkan dalam kategori Aset Tetap, tetapi digolongkan ke dalam Aset Lain- lain.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.703.079.525,00, sehingga nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan sebesar Rp1.131.369.752,00.

Mutasi nilai Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:Uraian Jumlah (Rp)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 2.940.600.855Mutasi Tambah:- Penghentian Aset Tetap dari Penggunaan 3.485.140.150Mutasi Kurang:- Penghapusan BMN (2.544.191.728)- Reklasifikasi ke Aset Tetap (47.100.000)Jumlah Mutasi Kurang: (2.591.291.728)Saldo per 31 Desember 2017 3.834.449.277

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017 (2.703.079.525)

Nilai Buku per 31 Desember 2017 1.131.369.752

CaLK - Neraca

Nilai perolehan per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.834.449.277,00 seluruhnya merupakan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Organisasi Pemerintahan.

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah karena penghentian Aset Tetap dari Penggunaan sebesar Rp3.485.140.150,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak digunakan lagi dalam operasional kantor.

- Mutasi Kurang karena Penghapusan Barang Milik Negara sebesar


Rp.2.544.191.728,00, dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Satuan KerjaNilai Perolehan

(Rp)Akm.


1 Perw. BPKP Aceh 264.071.596 264.071.596 0

2 Perw. BPKP Jambi 338.796.375 313.916.375 24.880.000

3 Perw. BPKP Sulawesi Tengah 386.890.509 385.707.657 1.182.852

4 Perw. BPKP Sulawesi Selatan 551.163.620 550.393.620 770.000

5 Pusdiklatwas 873.657.628 872.907.628 750.000

6 Perw. BPKP Sumatera Selatan 129.612.000 55.899.143 73.712.857

Total 2.544.191.728 2.442.896.019 101.295.709

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel 20 berikut ini:

Tabel 20Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017

No. Nama Satuan KerjaNilai Perolehan

(Rp)Akm.


1 Kantor Pusat 651.724.000 503.181.152 148.542.848

2 Perw. BPKP Banten 1.589.680.750 1.589.680.750 0

3 Perw. BPKP Lampung 59.585.900 59.585.900 0

4 Pusdiklatwas BPKP 128.242.550 124.474.207 3.768.343

5 Perw. BPKP Sumatera Utara 78.276.600 78.276.600 0

6 Perw. BPKP Kalimantan Selatan 1.127.498.700 155.937.336 971.561.364

7Perw. BPKP Nusa Tenggara Timur 199.440.777 191.943.580 7.497.197

Total 3.834.449.277 2.703.079.525 1.131.369.752

AkumulasiPenyusutan/Amortisasi Aset Lainnya- Rp20.580.097.643

C.4.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset LainnyaAkumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp20.580.097.643,00 dan Rp16.324.714.558,00. AkumulasiPenyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

CaLK - Neraca

Kewajiban Jangka PendekRp3.857.341.819


dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut. Saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri atas:


1 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud 17.877.018.118 13.616.428.167

2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

2.703.079.525 2.708.286.391

Total 20.580.097.643 16.324.714.558

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No. UraianSaldo per

31/12/2016 (Rp)Saldo per

31/12/2017 (Rp)Mutasi (Rp) Beban Penyusutan

(Rp)Selisih (Rp)

1 Akum ulasi Am ortisasi Aset Tak Berwujud

13.616.428.167 17.877.018.118 4.260.589.951 4.338.084.307 (77.494.356)

2 Akum ulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak D igunakan Dalam Operasi Pemerintahan

2.708.286.391 2.703.079.525 (5.206.866) 19.255.483 (24.462.349)

Total 16.324.714.558 20.580.097.643 4.255.383.085 4.357.339.790 (101.956.705)

Penjelasan atas selisih sebesar Rp101.956.705,00 diatas adalah sebagai berikut:

UraianAset Tak Berwujud

(Rp)Aset Lain-lain (Rp) Jumlah (Rp)

- Pengem balian Belanja (7.141.667) 0 (7.141.667)

- Penghapusan (70.352.689) (269.272.569) (339.625.258)

- Penghentian Aset dari Penggunaan 0 259.865.641 259.865.641

- Penggunaan kembali aset yang telah dihentikan

0 (15.055.421) (15.055.421)

Total (77.494.356) (24.462.349) (101.956.705)

C.5. Kewajiban Jangka PendekNilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 masing- masing sebesar Rp3.857.341.819,00 dan Rp2.904.407.630,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016


1 Utang Kepada Pihak Ketiga 3.214.411.201 2.362.317.058

2 Pendapatan Diterima di Muka 642.930.618 542.090.572

Total 3.857.341.819 2.904.407.630

CaLK - Neraca


Utang Kepada Pihak KetigaRp3.214.411.201

Pendapatan Diterima di Muka Rp642.930.618

C.5.1. Utang Kepada Pihak KetigaNilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing adalah sebesar Rp3.214.411.201,00 dan Rp2.362.317.058,00. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri atas:

Uraian 31 Des 2017 (Rp) 31 Des 2016 (Rp)

Belanja Gaji Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Gaji dan Tunjangan 80.481.577 83.214.982

Uang Makan 1.651.063.000 1.010.836.600

Uang Lembur 0 3.404.000

Tunjangan Kineija 350.303.127 124.735.440

Jumlah Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

2.081.847.704 1.222.191.022

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Operasional Kantor 26.152.487 47.294.349

Langganan Listrik 947.153.850 987.733.783

Langganan Telepon 51.110.210 64.046.303

Langganan Air 57.173.865 40.481.031

Langganan Pos dan Giro 3.987.715 0

Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.341.370 570.570

Jumlah Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

1.086.919.497 1.140.126.036

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Kas Lainnya dan setara Kas 45.644.000 0

Total Utang Kepada Pihak Ketiga 3.214.411.201 2.362.317.058

C.5.2. Pendapatan Diterima di MukaNilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp642.930.618,00 dan Rp542.090.572,00 merupakan pengakuan kewajiban perhitungan akrual per tanggal Neraca atas pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara (BMN) yang diterima terlebih dahulu. Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel 22 berikut ini:

Tabel 22Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017

No Nama Satuan Kerja Jumlah (Rp)

1 Kantor Pusat BPKP 134.385.995

2 Perw. BPKP Prov. Banten 353.592.840

3 Perw. BPKP Prov. Jawa Barat 1.031.250

4 Perw. BPKP Prov. D.l Yogyakarta 12.862.952

5 Perw. BPKP Prov. Jawa Timur 16.332.969

6 Perw. BPKP Prov. Sumatera Utara 41.087.112

7 Perw. BPKP Prov. Sumatera Barat 10.072.500

CaLK - Neraca


8 Perw. BPKP Prov. Sumatera Selatan 24.570.000

9 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Barat 5.400.000

10 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan 7.700.000

11 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Utara 35.895.000

Total 642.930.618

EkuitasR pl.860.535.426.976

C.6. EkuitasEkuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.860.535.426.976,00 dan Rp1.876.503.363.643,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

CaLK - Neraca


Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Rp1.285.961.788.658

Pendapatan Operasional Rp32.331.895.583

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp32.331.895.583

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONALD.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan 2016 masing- masing sebesar minus Rp1.285.961.788.658,00 dan minus Rp1.396.522.358.303,00. Jumlah Tahun 2017 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp32.331.895.583,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp1.318.293.684.241,00.

D.1.1. Pendapatan OperasionalPendapatan Operasional Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp32.331.895.583,00 dan Rp32.122.961.009,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan PajakJumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp32.331.895.583,00 dan Rp32.122.961.009,00. Rincian PNBP Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 23 berikut ini:

Tabel 23Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2017 dan 2016

Uraian Realisasi (Rp) Naik / (Turun)

Tahun 2017 Tahun 2016 Jumlah (Rp) %Pendapatan Penjualan Lainnya

1.650.000 11.600.000 (9.950.000) (85,78)

Pendapatan Pemanfaatan BMN 4.440.793.365 4.139.485.420 301.307.945 7,28

Pendapatan Jasa 27.849.235.900 27.678.141.250 171.094.650 0,62

Pendapatan Iuran dan Denda

22.792.143 293.310.967 (270.518.824) (92,23)

Pendapatan Lain-Lain 17.424.175 423.372 17.000.803 4.015,57

Total 32.331.895.583 32.122.961.009 208.934.574 0,65

Jika realisasi Tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp90.876.213,00 sebagaimana disajikan pada tabel 24 berikut ini:

Tabel 24Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Tahun 2017

Menurut LO dan LRA

UraianRealisasi Menurut

Selisih (Rp)LO (Rp) LRA (Rp)

Pendapatan Penjualan Lainnya 1.650.000 1.650.000 0

Pendapatan Pemanfaatan BMN 4.440.793.365 4.531.669.583 (90.876.218)

Pendapatan Jasa 27.849.235.900 27.849.235.900 0

Pendapatan Iuran dan Denda 22.792.143 22.792.143 0

Pendapatan Lain-Lain 17.424.175 17.424.170 5

Total 32.331.895.583 32.422.771.796 (90.876.213)

CaLK - Laporan Operasional


Beban Operasional Rp1.318.293.684.241

Beban Pegawai Rp861.967.372.659

Selisih Pendapatan Pemanfaatan BMN menurut LO dan LRA sebesar Rp.90.876.218,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Pembayaran pada tahun 2016 dan sebelumnya, namun masa pemanfaatan melewati s.d. tahun 2017

542.090.572

Pembayaran atas piutang Tahun 2016 (11.799.031)

Pembayaran tahun 2017 dan sebelumnya, namun masa pemanfaatan melewati Tahun 2017 (642.930.618)

Pemanfaatan aset tahun 2017, namun belum dilakukan pembayaran

21.762.859

Total (90.876.218)

Selisih Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp5,00 disebabkan adanya kelebihan pelunasan Piutang TP/TGR yang telah disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Pelunasan Piutang TP/TGR.

D.1.2. Beban OperasionalJumlah Beban Operasional Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.318.293.684.241,00 dan Rp1.428.645.319.312,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 25 berikut ini:

Tabel 25Rincian Beban Operasional Tahun 2017 dan 2016

Uraian Realisasi (Rp) Naik/ (Turun)

Tahun 2017 Tahun 2016 Jumlah (Rp) %

Beban Pegawai 861.967.372.659 833.238.973.290 28.728.399.369 3,45

Beban Persediaan 15.673.906.194 18.381.408.721 (2.707.502.527) (14,73)

Beban Barang dan Jasa 159.927.525.166 241.525.175.063 (81.597.649.897) (33,78)

Beban Pemeliharaan 29.635.204.836 32.023.410.822 (2.388.205.986) (7,46)

Beban Perjalanan Dinas 195.848.326.699 254.745.766.266 (58.897.439.567) (23,12)

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

368.047.787 0 368.047.787 -

Beban Penyusutan dan Amortisasi 53.622.810.394 50.249.786.343 3.373.024.051 6,71Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 1.250.490.506 (1.519.201.193) 2.769.691.699 (182,31)

Total 1.318.293.684.241 1.428.645.319.312 (110.351.635.071) (7,72)

D. 1.2.1. Beban PegawaiJumlah Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016 masing- masing sebesar Rp861.967.372.659,00 danRp833.238.973.290,00. Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 26 berikut ini:



Tabel 26Rincian Beban Pegawai Tahun 2017 dan 2016


Tahun 2017 Tahun 2016 Jumlah (Rp) %Beban Gaji dan Tunjangan PNS 414.707.218.825 421.340.799.949 (6.633.581.124) (1.57)

Beban Lembur 5.920.902.400 5.696.106.000 224.796.400 3,95

Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito

441.339.251.434 406.202.067.341 35.137.184.093 8,65

Total 861.967.372.659 833.238.973.290 28.728.399.369 3,45

Jika realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp859.656.682,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

Tabel 27Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2017

Menurut LO dan LRA

Uraian Realisasi Menurut Selisih (Rp)LO (Rp) LRA (Rp)

Beban Gaji dan Tunjangan PNS 414.707.218.825 414.069.725.830 637.492.995

Beban Lembur 5.920.902.400 5.924.306.400 (3.404.000)

Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito

441.339.251.434 441.113.683.747 225.567.687

Total 861.967.372.659 861.107.715.977 859.656.682

Selisih sebesar Rp.859.656.682,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Nilai (Rp)

Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2017 atas beban Tahun 2016 (1.222.191.022)

Belanja Pegawai yang belum dibayarkan pada tahun 2017 2.081.847.704

Total 859.656.682

Beban Persediaan Rp15.673.906.194

D.1.2.2. Beban PersediaanJumlah Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016 masing- masing sebesar Rp15.673.906.194,00 dan Rp18.381.408.721,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang- barang yang habis pakai.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 28 berikut ini:

Tabel 28Rincian Beban Persediaan Tahun 2017 dan 2016


Tahun 2017 Tahun 2016 Jumlah (Rp) %Beban Persediaan Konsumsi 12.748.461.115 15.601.749.108 (2.853.287.993) (18,29)

Beban Persediaan Bahan Baku 5.597.000 293.346.440 (287.749.440) (98,09)

Beban Persediaan Lainnya 2.919.848.079 2.486.313.173 433.534.906 17,44

Total 15.673.906.194 18.381.408.721 (2.707.502.527) (14,73)



B e b an B a ra ng d an

JasaRp159.927.525.166

Realisasi Belanja Barang Persediaan Tahun 2017 menurut

Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp14.171.261.110,00

sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar

Rp15.673.906.194,00. Perbedaan tersebut disebabkan

Belanja Barang Persediaan dicatat sebagai perolehan

Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan

merupakan pemakaian Persediaan selama tahun 2017.

D.1.2.3. Beban Barang dan JasaJumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp159.927.525.166,00 dan Rp241.525.175.063,00 . Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 29 berikut in i:

Tabel 29Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016

UraianRealisasi (Rp) Naik/ (Turun)


Beban Barang Operasional 52.819.531.744 47.454.210.749 5.365.320.995 11,31

Beban Barang Non Operasional 73.385.772.935 162.574.593.295 (89.188.820.360) (54,86)

Beban Jasa 33.714.096.987 31.441.771.019 2.272.325.968 7,23

Beban Aset Ekstrakomtabel 8.123.500 54.600.000 (46.476.500) (85,12)

Total 159.927.525.166 241.525.175.063 (81.597.649.897) (33,78)

Jika Realisasi Tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp263.512.377,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 30 berikut ini:

Tabel 30Perbandingan Realisasi Beban/ Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017

Menurut LO dan LRA

Uraian Realisasi Menurut Selisih (Rp)LO (Rp) LRA (Rp)

Beban Barang Operasional 52.819.531.744 52.841.023.606 (21.491.862)

Beban Barang Non Operasional 73.385.772.935 73.385.772.935 0Beban Jasa 33.714.096.987 33.964.241.002 (250.144.015)

Beban Aset Ekstrakomtabel 8.123.500 0 8.123.500

Total 159.927.525.166 160.191.037.543 (263.512.377)

Selisih realisasi Beban Barang Operasional sebesar Rp21.491.862,00 dengan penjelasan sebagai berikut:



Uraian Jumlah (Rp)

Pembayaran belanja operasional pada tahun 2017 atas beban yang belum dibayarkan pada tahun 2016

(47.294.349)

Beban barang operasional yang belum dibayarkan s.d. tahun 2017

26.152.487

Realisasi belanja dicatat sebagai perolehan Peralatan dan Mesin

(350.000)

Total (21.491.862)

Selisih Realisasi Beban Jasa sebesar Rp250.144.015,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian Jum lah (Rp)

Pembayaran langganan daya dan jasa tahun 2017 atas beban yang terutang tahun 2016

(1.092.831.687)

Beban langganan daya dan jasa tahun 2017 yang belum dibayarkan pada tahun 2017

1.060.767.010

Pembayaran biaya sewa pada tahun 2016 untuk masa pemakaian s.d tahun 2017

1.019.643.998

Pembayaran biaya sewa tahun 2017 dan sebelumnya untuk masa pemakaian melewati tahun 2017

(1.234.499.586)

Realisasi Aset Tak Berwujud dicatat sebagal realisasi belanja 88.625.000

Realisasi belanja dicatat sebagal perolehan Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

(91.848.750)

Total (250.144.015)

Beban Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp8.123.500,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kantor Pusat untuk pembelian Peralatan dan Mesin yang harga satuannya tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset.

Beban Pemeliharaan Rp29.635.204.836

D.1.2.4. Beban PemeliharaanJumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 masing- masing sebesar Rp29.635.204.836,00 danRp32.023.410.822,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 31 berikut ini:



Tabel 31Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016



Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

13.837.892.302 15.562.951.555 (1.725.059.253) (11,08)

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.593.030.692 13.540.123.441 (947.092.749) (6,99)

Beban Pemeliharaan Jaringan 1.388.898.900 1.144.639.900 244.259.000 21,34

Beban Persediaan Pemeliharaan 1.815.382.942 1.775.695.926 39.687.016 2,24

Total 29.635.204.836 32.023.410.822 (2.388.205.986) (7,46)

Jika Realisasi Tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp4.705.711,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 32 berikut ini:

Tabel 32Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan Tahun 2017

Menurut LO dan LRA



Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13.837.892.302 13.911.944.302 (74.052.000)

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.593.030.692 12.493.048.047 99.982.645

Beban Pemeliharaan Jaringan 1.388.898.900 1.388.898.900 0

Beban Persediaan Pemeliharaan 1.815.382.942 1.836.607.876 (21.224.934)

Total 29.635.204.836 29.630.499.125 4.705.711

Selisih realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.052.000,00 merupakan realisasi belanja yang dicatat sebagai perolehan Gedung dan Bangunan pada Kantor Pusat BPKP.Selisih realisasi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp99.982.645,00 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Kupon BBM yang dibeli tahun 2016 namun digunakan pada tahun 2017 169.375.685

Kupon BBM yang belum digunakan s.d tahun 2017 (62.196.290)

Realisasi belanja dicatat sebagal perolehan Peralatan dan Mesin (7.196.750)

Total 99.982.645

Realisasi Belanja Persediaan Pemeliharaan Tahun 2017 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.836.607.876,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp1.815.382.942,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama tahun 2017.



Beban Perjalanan DinasRp195.848.326.699

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Rp368.047.787

Beban Penyusutan danAmortisasiRp53.622.810.394

D.1.2.5. Beban Perjalanan DinasJumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp195.848.326.699,00 dan Rp254.745.766.266,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 33 berikut ini:

Tabel 33Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016



Beban Perjalanan Biasa 114.809.917.216 192.408.988.048 (77.599.070.832) (40,33)

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.935.224.737 18.822.107.629 (3.886.882.892) (20,65)

Beban Perjalanan Dinas Paket M e e t in g Dalam Kota

17.622.608.288 16.788.028.113 834.580.175 4,97

Beban Perjalanan Dinas Paket M e e t in g Luar Kota

42.804.694.406 18.771.287.770 24.033.406.636 128,03

Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri 598.285.161 2.034.751.517 (1.436.466.356) (70,60)

Beban Perjalanan Lainnya- Luar Negeri 5.077.596.891 5.920.603.189 (843.006.298) (14,24)

Total 195.848.326.699 254.745.766.266 (58.897.439.567) (23,12)

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 menurut Laporan Operasional sama dengan realisasi menurut Laporan Realisasi Anggaran pada periode yang sama.

D.1.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat/PemdaJumlah Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp368.047.787,00 dan Rp00,00. Jumlah pada tahun 2017 tersebut merupakan realisasi belanja untuk rehabilitasi gedung dan bangunan (Aset Tetap Renovasi) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dipinjam/digunakan sebagai Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara.

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan AmortisasiJumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp53.622.810.394,00 dan Rp50.249.786.343,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 34 berikut ini:


Tabel 34Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan 2016



Beban Peny. Peralatan dan Mesin 23.227.268.795 23.109.752.574 117.516.221 0,51

Beban Peny. Gedung dan Bangunan 25.234.846.551 24.177.071.813 1.057.774.738 4,38

Beban Peny. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

792.359.508 721.560.507 70.799.001 9,81

Beban Peny. Aset Tetap Lainnya 10.995.750 9.642.750 1.353.000 14,03

Beban Amortisasi Software 4.338.084.307 2.176.495.311 2.161.588.996 99,32

Beban Peny. Aset Tetap Yang tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

19.255.483 55.263.388 (36.007.905) (65,16)

Total 53.622.810.394 50.249.786.343 3.373.024.051 6,71

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp1.250.490.506

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional minus Rp1.693.597.901

Surplus/ (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar minus Rp5.580.842.456

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp133.011.110

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tidak TertagihJumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp1.250.490.506,00 dan minus Rp1.519.201.193,00. Jumlah tersebut merupakanpenyesuaian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR karena pembayaran dan selisih kurs yang belum terealisasi sampai dengan Tahun 2017.

D.2. Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non OperasionalSurplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar minus Rp1.693.597.901,00 dan minusRp3.251.985.004,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 sebesar minus Rp1.693.597.901,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar minus Rp5.580.842.456,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.887.244.555,00.

D.2.1. Surplus/ (Defisit) dari Pelepasan Aset Non LancarSurplus/(Defisit) dari pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar minus Rp5.580.842.456,00 dan minus Rp5.073.238.718,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2017 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp133.011.110,00 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.713.853.566,00 .

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non LancarPendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp133.011.110,00 dan Rp46.303.000,00. Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non LancarTahun 2017 sebesar Rp133.011.110,00 merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi



Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp5.713.853.566

dalam kegiatan operasional, terdiri atas:No Nama Satuan Kerja Jumlah (Rp)

1 Kantor Pusat BPKP 44.499.999

2 Pusdiklatwas BPKP 4.000.000

3 Perw. BPKP Aceh 3.795.000

4 Perw. BPKP Prov. Sumatera Selatan 45.720.000

5 Perw. BPKP Prov. Lampung 500.000

6 Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan 1.000.000

7 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Selatan 12.005.000

8 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Utara 320.000

9 Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tengah 21.171.111

Total 133.011.110

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada tabel 35 berikut in i:

Tabel 35Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2017 dan 2016



Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

62.725.000 0 62.725.000 -

Pendapatan dari Pemlndahtanganan BMN Lainnya

70.286.110 46.303.000 23.983.110 51,80

Total 133.011.110 46.303.000 86.708.110 187,26

D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non LancarBeban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp5.713.853.566,00 danRp5.119.541.718,00. Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2017 sebesar Rp5.713.853.566,00 merupakan selisih antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas aset yang telah dihapus dan dikeluarkan dari Neraca pada tanggal pelaporan, yang terdiri atas:

No Nama Satuan KerjaNilai Perolehan

(Rp)Akumulasi

Penyusutan (Rp)Nilai Buku (Rp)

1 Kantor Pusat 12.338.375.546 6.729.667.689 5.608.707.857

2 Pusdiklatwas BPKP 873.657.628 872.907.628 750.000

3 Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

338.796.375 313.916.375 24.880.000

4 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

91.660.000 17.947.143 73.712.857

5 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

551.163.620 550.393.620 770.000

6 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara

301.402.852 301.402.852 0

7 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

386.890.509 385.707.657 1.182.852

8 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

3.850.000 0 3.850.000

Total 14.885.796.530 9.171.942.964 5.713.853.566



Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp3.887.244.555

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp4.090.633.222

D.2.2 Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional LainnyaSurplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017

dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.887.244.555,00 dan

Rp1.821.253.714,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya Tahun 2017 sebesar Rp3.887.244.555,00

merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya sebesar Rp4.090.633.222,00 dikurangi Beban dari Kegiatan

Non Operasional Lainnya sebesar Rp203.388.667,00.

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LainnyaPendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.090.633.222,00 dan Rp3.429.123.958,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 dan 2016 disajikan pada Tabel 36 berikut ini:

Tabel 36Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2017 dan 2016



Pendapatan Pelunasan Piutang 558.036.119 740.360.751 (182.324.632) (24,63)

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu 1.649.104.961 1.694.208.181 (45.103.220) (2,66)

Pendapatan Selisih Kurs yang belum terealisasi 1.466.745.808 0 1.466.745.808 -

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 338.305.666 994.555.026 (656.249.360) (65,98)

Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

78.440.668 0 78.440.668 -

Total 4.090.633.222 3.429.123.958 661.509.264 19,29

Jika realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp1.684.276.551,00, sebagaimana disajikan pada Tabel 37 berikut ini:

Tabel 37Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional

Lainnya Tahun 2017 Menurut LO dan LRA



Pendapatan Pelunasan Piutang 558.036.119 592.026.082 (33.989.963)

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang lalu 1.649.104.961 1.735.889.921 (86.784.960)

Pendapatan Selisih Kurs yang belum terealisasi 1.466.745.808 - 1.466.745.808

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 338.305.666 - 338.305.666

Pendapatan Setoran Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS

78.440.668 78.440.668 -

Total 4.090.633.222 2.406.356.671 1.684.276.551



Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp203.388.667

Selisih realisasi Pendapatan Pelunasan Piutang sebesar Rp33.989.963,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Jumlah (Rp)

Penetapan Tagihan GRID 224.214.869

Penetapan Tagihan Ganti Rugi Beasiswa 318.821.250

Pembayaran atas Tagihan GRID Tahun 2017 (224.214.869)

Pembayaran atas Tagihan Bea Siswa (82.600.000)

Pembayaran atas Tagihan GRID sebelum Tahun 2017 (180.443.935)

Pembayaran Tagihan Ganti Rugi Bea Siswa (75.767.273)

Pembayaran Tagihan Ganti Rugi BMN (14.000.000)

Kelebihan Pembayaran Tagihan GRID (5)

Total (33.989.963)

Selisih realisasi Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang lalu sebesar Rp86.784.960,00 merupakan pengembalian Belanja Modal pada Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp57.133.334,00 dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp29.651.626,00 yang dicatat sebagal koreksi/pengurang nilai aset.

Selisih realisasi Pendapatan Selisih Kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.466.745.808,00 merupakan selisih lebih kurs atas Piutang TP/TGR dalam mata uang asing yang pada tanggal pelaporan disajikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah BI pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Uang Asing Saldo per 31/12/2017

Kurs tengah BI (Rp) Selisih Kurs

(RP)Nilai Selisih (Rp)

31-Des-17 31-Des-16

US$ 521.291,87 13.548,00 13.436,00 112,00 58.384.689

GB£ 199.156,00 18.218,01 16.507,51 1.710,50 340.656.338

CA$ 39.423,09 10.778,92 9.971,43 807,49 31.833.751

AUD$ 1.243.572,51 10.557,29 9.724,31 832,98 1.035.871.030

Jumlah Selisih Kurs 1.466.745.808

Selisih realisasi Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp338.305.666,00 merupakan selisih lebih nilai persediaan pada setiap akhir bulan dibandingkan dengan nilai menurut pembukuan, sehubungan dengan kebijakan akuntansi yang menggunakan harga terakhir untuk mencatat nilai persediaan.

D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional LainnyaBeban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp203.388.667,00 dan Rp1.607.870.244,00.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya



disajikan pada Tabel 38 berikut ini:

Tabel 38Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2017 dan 2016



Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi

0 1.395.017.542 (1.395.017.542) (100,00)

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 203.388.667 212.852.702 (9.464.035) (4,45)

Total 203.388.667 1.607.870.244 (1.404.481.577) (87,35)

Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi merupakan selisih kurang kurs atas piutang TP/TGR dalam mata uang asing yang pada tanggal pelaporan disajikan dalam mata uang Rupiah dengan mengunakan Kurs Tengah BI padatanggal 31 Desember 2016, terdiri atas:

Mata Uang Asing Saldo per 31/12/2016

Kurs tengah BI (Rp) Selisih Kurs(Rp)

Nilai Selisih (Rp)31-Des-16 31-Des-15

us$ 521.292 13.436,00 13.795,00 -359,00 187.143.781

GB£ 199.156 16.507,51 20.451,11 -3.943,60 785.391.602

CA$ 39.423 9.971,43 9.948,09 23,34 -920.135

AUD$ 1.243.573 9.724,31 10.064,16 -339,85 422.628.118

Koreksi Saldo US$ 2.319 13.436,00 13.795,00 -359,00 832.442

Jumlah Selisih Kurs 1.395.075.808

Koreksi Karena Pembayaran Dalam IDR:

Mata Uang AsingJumlah Dibayar

Dalam IDRKonversi ke

CA$

Saldo dengan Kurs per

31/12/2016Nilai Selisih (Rp)

CA$ 1.818.182 176,91 1.759.916 -58.266

Jumlah Koreksi Karena Pembayaran Dalam IDR (58.266)

Total Selisih Kurs 1.395.017.542

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan merupakan selisih kurang nilai persediaan pada setiap akhir bulan dibandingkan dengan nilai menurut pembukuan,sehubungan dengan kebijakan akuntansi yangmenggunakan harga terakhir untuk mencatat nilai persediaan.



Ekuitas Awal- Rp1,876.503.363.643

Surplus / (Defisit) LO minusRp1.287.655.386.559

Koreksi Yang Menambah / (Mengurangi) Nilai EkuitasRp3.454.369.686

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp3.443.378.019

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Rp10.991.667

Transaksi Antar Entitas Rp1.268.233.080.206

. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas AwalJumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing masing sebesar Rp1.876.503.363.643,00 dan Rp1.871.222.738.969,00.

E.2. Surplus / (Defisit) LOJumlah Surplus/ (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar minus Rp1.287.655.386.559,00 dan minus Rp1.399.774.343.307,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional.

E.3. Koreksi Yang Menambah / (Mengurangi) Nilai EkuitasJumlah Koreksi yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp3.454.369.686,00 dan minus Rp13.011.573.346,00. Jumlah per 31 Desember 2017 dan 2016 tersebut terdiri atas:

Uraian 31 Des 2017 (Rp) 31 Des 2016 (Rp)

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 3.443.378.019 (2.026.900.093)

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 10.991.667 (10.984.673.253)

Total 3.454.369.686 (13.011.573.346)

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non RevaluasiJumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp3.443.378.019,00 dan minus Rp2.026.900.093,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non RevaluasiJumlah Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp10.991.667,00 dan minus Rp10.984.673.253,00.

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi merupakan koreksi atas penghapusan nilai perolehan Aset Lain-Lain pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp3.850.000,00 dan koreksi akumulasi amortisasi Aktiva Tak Berwujud sehubungan dengan pengembalian belanja modal Tahun Anggaran 2016, yang disetor pada tahun 2017 pada Pusdiklatwas BPKP sebesar Rp7.141.667,00.

E.4. Transaksi Antar EntitasJumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing masing sebesar Rp1.268.233.080.206,00 dan Rp1.418.066.541.327,00.

CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas


Ditagihkan Ke Entitas LainRp1.300,598,134.028

Diterima dari Entitas Lain Rp34.962.139.577

Transfer Masuk Rp468.786.808

Transfer Keluar Rp468.786.808

Pengesahan HibahLangsungRp2.597.085.755

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri atas:Uraian 31 Des 2017 (Rp) 31 Des 2016 (Rp

Ditagihkan ke Entitas Lain 1.300.598.134.028 1.451.897.346.317

Diterima dari Entitas Lain (34.962.139.577) (34.658.015.507)

Transfer Masuk 468.786.808 3.484.654.028

Transfer Keluar (468.786.808) (3.432.654.028)

Pengesahan Hibah Langsung 2.597.085.755 775.210.517

Total 1.268.233.080.206 1.418.066.541.327

E.4.1. Ditagihkan Ke Entitas LainJumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.300.598.134.028,00 dan Rp1.451.897.346.317,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari kas negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2017.

E.4.2. Diterima dari Entitas LainJumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar minus Rp34.962.139.577,00 dan minus Rp34.658.015.507,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian pendapatan sampai dengan 31 Desember 2017.

E.4.3. Transfer MasukJumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2017 dan 2016 masing- masing sebesar Rp468.786.808,00 dan Rp3.484.654.028,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan nilai buku aset Peralatan dan Mesin yang ditransfer antar satuan kerja di lingkungan BPKP.

E.4.4. Transfer KeluarJumlah Transfer Keluar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing- masing sebesar Rp468.786.808,00 dan Rp3.432.654.028,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan transfer aset antar satuan kerja di lingkungan BPKP.

E.4.5. Pengesahan Hibah LangsungJumlah Pengesahan Hibah Langsung Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.597.085.755,00 dan Rp775.210.517,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan penerimaan hibah aset, dengan rincian sebagai berikut:



No Nama Satuan Kerja Jenis Aset Nilai Hibah (Rp) Hibah Dari

1 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah

Tanah 1.947.500.000Pemerintah Prov. Jawa Tengah

2 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Tanah 525.160.755Pemerintah Prov. Maluku Utara

2 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat

Gedung dan Bangunan 124.425.000

BAI BPKP Kalimantan Barat

Total 2.597.085.755

Seluruh hibah tersebut telah memperoleh register hibah dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengolahan Resiko (DJPPR) dan telah disahkan oleh KPPN setempat.

Ekuitas Akhir Rp1.860.535.426.976

E.5. Ekuitas AkhirJumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.860.535.426.976,00 dan Rp1.876.503.363.643,00. Jumlah per 31 Desember 2017 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp1.864.392.768.795,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp3.857.341.819,00.


F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Dana Bantuan F.1. Informasi Dana Bantuan KedinasanKedinasan

Selama tahun 2017 kegiatan pengawasan BPKP selain didanai dari DIPA BPKP, juga berasal dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja masing-masing satuan kerja, yang anggarannya tidak tersedia dalam DIPA. Jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 5.778 penugasan dengan realisasi dana sebesar Rp74.575.091.506,00. Rekapitulasi Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 4-L.

Dana Bantuan Kedinasan seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Berdasarkan penugasan dari pimpinan unit kerja masing-masing berupa SK Tim Gabungan/Surat Tugas maka diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja. Pada akhir kegiatan/penugasan, pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi biaya perjalanan dinas/honorarium, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.

Gugatan Hukum F.2. Informasi Gugatan Hukum Terhadap BPKPTerhadap BPKP

Sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat 14 kasus hukum (gugatan) yang berisiko tuntutan hukum kepada BPKP. Secara umum, gugatan tersebut merupakan gugatan dari pihak ketiga atas hasil audit yang dilakukan BPKP, dan tersebar pada beberapa provinsi.

Status perkara saat ini adalah 2 kasus proses Banding, 5 kasus proses Kasasi, 5 kasus proses Peninjauan Kembali dan 2 kasus proses persidangan. Rekapitulasi Risiko Tuntutan Hukum Terhadap BPKP dapat dilihat pada Lampiran 4-M.

Revaluasi Aset F.3. Revaluasi Aset TetapTetap

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, telah dilakukan Revaluasi terhadap sebagian


Pengungkapan Penting Lainnya

Laporan Keuangan BPKP Tahun 2017 (Audited)

objek revaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Revaluasi atas Tanah dilaksanakan pada Semester II Tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi Rp3.127.052.289.502,00.

2. Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp22.374.233.735,00.

3. Revaluasi atas Jalan, Jaringan, Irigasi dilaksanakan pada Semester II Tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp978.944.095,00.

Rincian selisih nilai Revaluasi atas Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, Irigasi dapat dilihat pada Lampiran 4-K.

Pengungkapan Penting Lainnya

NOTA K E SE P A K A T A N A N G K A ASEHSI F IN A L

L A P O R A N K E U A N G A N BPKP

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 4BA 039)

TAHUN 2017YANG DIMASUKKAN DALAM

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2017 [ A t J D i T E O )

N om or: NKF .̂O. .6/2018

Pada hari Ini JUMAT tanggal 20 April 201 B. para pihak yang berlanda tangan di bauvan Ini te;eh menyepakati dan menyetujui angka-angka dalam Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BA 089) Tahun 2017H sebagaimana Lampiran Nda Kesepakatan yang mePupakajfi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ¡m. sebagai benhik asersl final ates Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BA 0B9) Tahun 2017 dan untuk dikonsolidasikan dalam L KP P Tahun 2017 (Auctifec/),

Nota Kasepakaian in dibuat dalam rangka penetapan asersi final Laporan Keuangan Kementahan Ncgara/Lembaga {LKKt) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN/. dan Laporan Keuangan Pama.-imah Pusat (LKPP). Penyesuaian angka-angka pada LKKLVLK BA BUN [U n a u d lie d ) dilakukan seiua hasil rekonsekasi dengar. Kementeriao Keuangan yang diwakili oleh Ditjen Perbendaharaan (dhi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dar. Ditjen Kekayaan Negera (dhi Jirektcnat Barang Milik Negara). I i asi: mkonsiliasi juga lelah memasukkan usulan koreksi audit T.m Pemeriksa Baaan Pemeriksa Ko-j angan

Berdasarkan Nota Kesepakatan ini maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyetuiui akar menyusur dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 ( A u d i t e d ) beserta rinciannya saca-a lengkap sesuai dengan angkn dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini «.e pada Ditjen Perbendaharaan (dhi Direktorat Akuntansi den Pelaporan Keuangan) den menyampaikan Laporan EMN kepada Ditjen Kekayaan Negara t dhi Direktorat Pinrang Milik Negara) saling lambat tangga! 23 April 2018

PARA PiHAK YANG MENYEPAKATI

Badai. Pengawasan Keuangan d&n Pembangunan {BA 0813}/ f /

Prit: Piaîiwi BakUNIP 10580526 1B64QÏ2 001

Kenrflenterieh Keuangan R|, Ditjen Kekayaan Negara Selaku T m Penyusun LBMN

062* '99502 1 00K

Kenen'enan Keuangan RI, Ditjen Perbendaharasn Selaku Tim Penyusun LKPP

Dur-ny Pebriano Singawiria i

NIP ï 0G5D2Î6 Î086Ü 3 1 D(J1

MENGETAHUI Tim Audio - BPK

I Made Dwi Sadnyana NIP 10620707 2007081 001

K i L : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BA : 089

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA • LKPP 2017PER 31 DESEMBER 2017

AKUN UNAUdlTEDKOREKSI

ASERSi FINALDEBET KREDIT

ASET

ASET tANCAR

Kasdi Bendahara Pangauaran *Kas d. B enda ra °<inrr nisan - -

Kas- .arinya asn Sel w a k « 4-5 644 'MO 45 644 ¡HBK » tiada BLU

Irvastasi Jangfua Pendek BLU - -

Investasi JangfLa pgnd». .ainnya -

BElarjs Gbaysr Dknuka i nrgparfi 1237.612.5« 65525 000 29.541.672 1.236.635376Uang MiAsBeand ¡piepaymcn^ - -

Pencapaian yang Masih Harus Dteiiina 2'762.659 21 702 053Au-ang Pfl|ak - -

Raiy jihad 3 iTang Tak Tertagh ■ T'ulnng Fniah

Fiulang Fs|sk | ‘detln | - - -

Piulatg Bukan P^a-1 * ■Pfir risku)n P1uLar>g Tak Tertagih - Piutang &jkan

PijakPulang Bukan Pajak (NiWj) - - -Bagian Lantai TPA -

=anytsiliar. Pulang T.* Tetagh - Bacian La>uai T PA

Bagan Lartar TPA iSetKil - -

Bagan Lancar TP/TGR 114.411250 114.411.250Peryishan Piutang Tak Tertagih • Bagian Uncar

TP,fTGR (572056) (577 056)Bagian pancar TPilGP ¡Nellol 113838.194 - 113.83&.194Pulang dari Kega:an Cperaainnal HLU -

Penyisihan Pulang T, :■ Tertagih ■ Phitarg u j i

<eqialan Operasional BLURuang (Jsi Kagiatii Operasnna SLU ■ Nelloj - -

Piutang ca i Kegiatan Non Operasional BlU - -

Penyisnan RLsang Tak Terlsyh Rulanpdar

Kaganan Ncn Operasnna &.UPiutang -dari «jeglalsi' Ncr. Opurasnnd B.U (Natlo) - -

FmsikJiaan 6.357.1 K-.95E 1622 500 5 170.KB 0.683,616+56Persediaan Belum HegsH' ■ -

JUMLAH ASET LANCAR «.336224.557 90.2+7.500 34711.672 0.441 560 365

INVESTASI JANGKA PANJANG

Dana Beroulf -

□era Bengjir Diragukan Tedagin

Investasi Nh i Penianon BLU -

ViwsiasiNcn Raimanen annya

ires-a i Nor Permanen Lainnya Diraguaun

RealisasinyaIrlvesias Permata n &LU - -

JUML AH INVESTASI JANGKA PANJANG * • • ■

LAMPIRAN NOTA KFSEPAKATANNw*»r : iP B .n 'a iaTanggal: April i t r t f l

K/L; BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BA; 069

NERACA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LKPP 2017PER 31 DESEMBER 2017

AKUN UNAUWTEDKOREKSI

ASEftSI FINALDEBET KREDIT

ASET TETAP

Tarah 4154 655.713.332 2-512.120.0QQ 3.127.062 209.502 1.040 110 546 630

flaralstao dan Mesin 329 1O5.0O9.W1 9.471,750 173624 700 326936.SS7.D11Gedung dai B ^ u n s n 923.1125.667.104 199,477,000 22.550,356 735 3C6 603.737.449

Jalar Irigasi, nan jaringan 13.403.313.043 1.110.661.562 131707 457 17.332 563.CÎSr>5El T era j Lainnya 2.492 311432 2.492.311.462

Koottrufcs Oalarr Pengerjaan 7.266 562.500 7.265.552 5C0Akurrtdaai Penyusuian Rsraaran dan Meski (273.592007,238) 173.624 700 i.eoaiTo ¡273 420200 814)

Akumulasi Par.yLSLian Gedung dan Bangunan i;2Du008J282.140) 5680.44B.04fi 161.B70.E14.171 (1762S9 447.474)Akumulasi Penyusutan Jalar. Iripas dnr

Jarinpr (3.773.2506121 1042.033.761 5*1631-297 ¡6.392 713.146)

AhL/nulas Penyusutan Aset Tewp Lainnya (352.306256) 1352.300.255}JUMLAH ASET TETAP 9.15D.22D.B6O.1B0 10.72fi.B32.609 J,317.552022.14Q 1 843.395.67B.629

«UTANG JANGKA PANJANG

Tfigïtau Penualan Argsyrpn - -Panyiahari Pi.ilarg Tak Tertagih ■ TPA -

Tag ban F'erjuaan Angsuran (Neto) - - - -Taghan T-R'Tu'riulan Ganti Rugi 30.241.642.834 20.24i.S42.fiGi

P'ùnyisihan PL<anu Tak Tcrlaph -TPiTGR |'29.922.736 304) (29.922.73fi.384|Tagihan TPilurtJlsn Ganti Rugi |Nettü| 319.1 » 4 5 0 - - 319,106.450Tagih,-r TPTTunfcitan Gaili Rugi BLU

Penylshafi Fuiarg r ak Timayih - Tp T-SR ÈUJ . .

Tayhan “ P.'Tjnli.r.n Gsrn Rug o .L (Metld) - - - -Piutang Jangka Fan|srg Lainnya

PaijMfiian Piutang Tak TErtsah Pn.nang

Joi'ijia ^antanp .ainnyaPiutang .angka Parang ..jnnya iTvatlDi - -

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG 319 1(10.450 - ■ 319.1 D6.45»

ASET LAINNYA

Kemitraan Dorysr, P nak Ketiga - -Aser T an ôe'v.u uü 2B.975.6S5.947 68625030 26890.233.947

Aset Tak Serwuyj aalarn Perqârfaan • 91.B48.7C0 31 8-43.750

A$« >g DiJalasi Penggunaannya -Pans Fienpiunan

Dana Kelclsen BLL1 - -ARfil L#n-lain 3660 924 57 ■ 173.624.7flO 3.634.449.277

Akum Pery-jsulsr. Kemitraan Cg Phk Ke3 - -Akum. Penyusutan A&e1 Lanlain |2 529154 625: 173.624,700 i;2.7C3.0?9S2h;i

AJwm. Penyusutan Asari Lan-lain 6LU -ASnm AircrliaasiA&al Tak 6erw.i|uu' (17.886.090,243} 1 ■ 071.125 ¡17877 016.118)

Akum. Amüllsasi ATS yg TDK digunakan - -JUMtLAH ASET LAINNYA 12.222.129.456 276,551,575 262.249.7D0 12236.431,331

JUMLAH ASET 5.171,140,120.623 11.093.511.654 Î .317 845963 512 1.B64.392.76B.735

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATANNomor : .'Pe.çiîCIÎTinggal : April 2018

NERACA KEMENTERIAN NEGARAÍLEMBAGA ■ LKPP 2017PER 31 DESEMBER 2Q17

UNCIRAN NOTA KESEPAKATANIfomcr .'PB.fi'Sl-liT if t f lg j i ; t y n l » 1 3

W L: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN B A ; 039

AKUN UNAUCUTEDKOREKSI

ASERSI FINALDEBET KREDIT

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Ularg ' epate ñhsk H::iigg 3*214.411.201 J214 411.201

LHang Baya Prtanar

Bagian l sreir Ulang JaO jki Panjang

Ularg Kelsbinan Pe-nbaifarert PErdap-aian -

Ulang Jangka PendeK L irnya

Hbah Varg Belum Disahkan -

Uang- Mató Jan KPPN - - -

Perdapaftan Diterima Omuka E42 32051B Btt.S30.eiBJUMLAH KEWAJIBAN JGK PENDEK 3.857.341.-519 - - 3.Í 57,341.810

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Liang JEngka Panjarg D iam Negeri Lannya - -

ütang Jancfca 3an¡arg Luar Nagari L im ya -

Utang Jangka -'.injsng BLL kepada BUN - -JUMLAH KEWAJIBAN JflKPANJANG ■ - - -

JUMLAH KEWAJIBAN M57.J41.Í19 - - S.8S7.341.G19

EKUITAS 5.187.200.778.304 11.D93.ÍJT&B4 3.317.848.963.012 1.aso.535 428 976JUMLAH KEWAJIBAN DAU EKUITAS DANA H 71,148,129.823 11.D93.63l.AG4 3.3 17.844.983,012 1.864.392.758 795

20 Aprl 201B

- iFsíkJsm Pengawasan Keuangan dan Rentanganan ^

f o k i

Pril: íVsIim BaftNIP ■ £5305261M-4ÍI3 Í M 1

Bacan Paineriksa Keuansafl

i Wact: Dwi -Sírin/ana

NIP 1® »707 21X1706 1 SOI

L't]eri Peibendangfaan

/

Danny Fabiano Singawna

N'P ISÍ5É02-ÍÉ 136603 1 00'

LPE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA • LKPP 2017

PER 31 DESEMBER 2017

K/L: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BA: 089

AKUN UNAUDITED KOREKSI ASERSI FINALDEBET KREDIT

EKUITAS AWAL 1.876.503.363.643 1.876.503.363.643

SURPLUS/DEFISIT LO (1.294.525.899.456) (32.389.335) (6.902.902.232) (1.287.655.386.559)

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITASPenyesuaian Nilai Aset - -

Penyesuaian Nilai Kewajiban - -

Koreksi Nilai Persediaan - -

Selisih Revaluasi Aset Tetap 3.312.623.180.865 3.316.076.286.725 3.453.105.860 -

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 4.570.486.879 1.127.108.860 3.443.378.019

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 10.991.667 10.991.667Lain-lain - -

JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 3.317.204.659.411 3.317.203.395.585 3.453.105.860 3.454.369.686

TRANSAKSI ANTAR ENTITASDitagihkan ke Entitas Lain 1.300.598.134.028 1.300.598.134.028Diterima Dari Entitas Lain (34.962.139.577) (34.962.139.577)Transfer Keluar (473.600.848) 4.814.040 (468.786.808)

Transfer Masuk 473.600.848 4.814.040 468.786.808Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU -

Pengesahan Hibah Langsung 2.472.660.755 124.425.000 2.597.085.755Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung -

Setoran Surplus BLU - -

JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 1.268.108.655.206 4.814.040 129.239.040 1.268.233.080.206

KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS 3.290.787.415.161 3.317.175.820.290 (3.320.557.332) (15.967.936.667)

EKUITAS AKHIR 5.167.290.778.804 3.317.175.820.290 (3.320.557.332) 1.860.535.426.976

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATANNomor : /PB.6/2018Tanggal: April 2018

Jakarta, 20 April 2018

Badan Pengawasan Keuangan dan

Priti Pratlwl Bakti

NIP 19580526 1984032 001

Pembangunan^/ Badan Pemeriksa Keuangan

I Made Dwi Sadnyana

NIP 19820707 200708 1 001

LAPQRAN GFERAECINAL

TAHL,W ANGGAHAK 7QM

O ù ilam r.£Ja ~ i

*H Ik.Lu ¿ lY n ïT T Ilh l ll 'J 1 rpiiik-'-. I !iÇi! «ni Jül

( H U H U U n iu d b a dK > * t ¡

Ä i ld l lKT im M i

B r£ a n L u a rE u s a -

» m m t S I p i F W n D JÍfB P Ü 5 L J A f i E * E A - - ______ *

S L J f iP .U K 'IE R F IE iïL D n î w E î f . B S * k ;i ( J î J lü . J S J t ( i j i r j t f l U t s K l

■i-i f e i i - P e n ^T M Q jr K e in m a l dar- F irn b a lu r a n

ÿ ikPnL B^. i

Np:=45aiKiö:03M:

hfinuiteiiai Keuäiqän Bäitn FtrlWikJd HÏMâflQfln

badan pengawasan keuangan dan pembanmnffsnj - … lk audited... · kara psnganiar. laporan keuangan...

Documents