badan penanggulangan bencana aceh bpba · 1.1. latar belakang kondisi geografis, geologi,...
TRANSCRIPT
2013BADANPENANGGULANGANBENCANA ACEH
BPBA
PERENCANAANSTRATEGIS
PERIODE 2012 - 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat,taufik dan hidayah-Nya, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) telah dapatmenyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2012-2017. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah mewajibkan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untukmenyusun Renstra yang memuat visi, misi, program, kegiatan dan strategi untuk mencapainyadalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,Prioritas Pembangunan Nasional periode 2010-2014 tentang Lingkungan Hidup danPengelolaan Bencana, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Aceh(RPJM) periode 2012-2017, maka Renstra BPBA disusun sebagai wujud komitmen untukmendukung tercapainya tujuan dan sasaran dengan memuat indikator kinerja (PerformanceIndicator), sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaanprogram dan kegiatan Penanganan Mitigasi Bencana, baik yang berskala tahunan maupunlima tahunan.
Dengan diterbitkannya Qanun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh, BPBA sebagai perwujudankomitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan di Aceh diperlukan integritas dankapabilitas serta akuntabilitas yang tinggi. Mudah-mudahan Renstra ini dapat menjadi alatbantu bagi para penyelenggara layanan penanggulangan bencana dilingkungan BPBA dalammelaksanakan pelayanan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun mendatang.
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak atas segala konstribusi yang telahdiberikan dalam penyusunan Renstra BPBA periode 2012-2017, semoga Yang Maha Kuasamemberi balasan yang setimpal. Amin
Terima kasih.
Banda Aceh, Novembr 2012
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEHKEPALA PELAKSANA,
JARWANSAH, S.Pd, MAP, MMPEMBINA TINGKAT I
NIP: 19700830 199512 1 003
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................... i
DAFTAR ISI..................................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ iii
DAFTAR GRAFIK ......................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................................ 11.2 Landasan Hukum ....................................................................................................... 21.3 Maksud dan Tujuan..................................................................................................... 41.4 Sistematika Penulisan ................................................................................................ 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBA .............................................................................. 6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBA............................................................ 62.2 Sumberdaya BPBA ..................................................................................................... 132.3 Kinerja Pelayanan BPBA............................................................................................ 192.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBA ......................................... 22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI BPBA ...................... 25
3.1 Identifikasi Permasalahan ........................................................................................... 253.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ................... 413.3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra Provinsi Aceh.................................................. 423.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis............................................................................................................ 443.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ......................................................................................... 45
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKANDAN KEBIJAKAN.......................................................................................................... 46
4.1 Visi dan Misi BPBA ................................................................................................... 464.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBA............................................................ 474.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................................................... 55
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ...................................... 57
BAB VI INDIKATOR KINERJA BPBA MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJM ACEH............................................................................................ 68
BAB VII PENUTUP .................................................................................................................... 76
iii
DAFTAR TABEL
No. Judul Tabel Hal
1. Sebaran Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Aceh Berdasarkan StatusKepegawaian dan Jenis Kelamin
13
2. Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Aceh BerdasarkanGolongan/Kepangkatan
14
3. Jumlah Pegawai BBPA Berdasarkan Pendidikan 14
4. Ketersediaan Mesin dan Peralatan Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokokdan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Aceh
16
5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Aceh TahunAnggaran 2011
20
6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan PenanggulanganBencana Aceh Tahun Anggaran 2011
21
7. Profil BBPA/BPBD Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Ada Tidaknya AturanPelaksana Teknis Tugas Pokok dan Fungsinya.
26
8. Distribusi Pertumbuhan Penduduk Per Kabupaten. 27
9. Review Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah (RPJM) Aceh Periode Tahun 2012 – 2017.
41
10. Review Renstra, Realisasi Pendanaan Program Penanggulangan BencanaBadan Nasional Penanggulangan Bencana Periode 2010 – 2012.
43
11. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Aceh 47
12. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan BencanaAceh.
55
13. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, DanPendanaan Indikatif dan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2013-2017.
57
14. Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh Mengacu PadaTujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Periode2013-2017.
68
iv
DAFTAR GRAFIK
No. Judul Grafik Hal
1. Perbandingan Luas Daerah dan Populasi per Kabupaten 28
2. Distribusi Kejadian Bencana 29
3. Frekuensi Bencana di Daerah Survei 29
4. Distribusi Kejadian Bencana Berdasarkan Persepsi Pejabat Pemerintah danPara Pemangku Kepentingan Lainnya
30
5. Bencana Yang Terakhir Terjadi Di Daerah Survey Versi Masyarakat 30
6. Pentingnya Suara Perempuan Versus Pertimbangan Suara Perempuan 31
7. Penyertaan Kaum Perempuan Dalam Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana 32
8. Pemahaman Perempuan Tentang Tanda-Tanda Bencana 33
9. Tindakan Kaum Perempuan Pada Fase Sebelum Terjadi Bencana 34
10. Inisiatif masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana 34
11. Ketersediaan fasilitas untuk Pengurangan Risiko Bencana 35
12. Fasilitas yang tersedia untuk Pengurangan Risiko Bencana 35
13. Pertimbangan Struktur Bangunan Rumah dan Lokasi Yang Aman DariBencana
36
14. Kesiapan Keluarga Versus Kesiapan Gampong 36
15. Ketersediaan Pusat Informasi Desa dalam Merespon Bencana 37
16. Penyediaan Pendidikan/Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Pada TingkatGampong
37
17. Frekuensi Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana 38
18. Penyediaan Latihan Evakuasi 38
19. Aksi Yang Diambil Ketika Bencana Terakhir Terjadi 39
20. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Yang Dilakukan Pemerintah 39
21. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Rekonstruksi-Rehabilitasi
Pascabencana
40
22. Pendapat Masyarakat Tentang Respon Pemerintah Terhadap Bencana 40
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Aceh memilikitingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana. Kondisi alam yangkompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah berpotensi tinggiterhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam dan non alam. Selain ituseiring dengan berjalanya waktu dan munculnya globalisasi telah mengakibatkanterkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Aceh, yang bermuara padalahirnya kondisi sosial politik yang dinamis dan unik. Kondisi sistem sosial yangsemakin labil telah menggiring Aceh menjadi sebagai salah satu daerah yangmemiliki sesitifitas tinggi/rawan terhadap terjadinya bencana sosial (konfliksosial).
Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempabumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunungapi), bencana akibat kondisihidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibatfaktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalanteknologi (kecelakaan industri, kecelakaan tranportasi, radiasi nuklir, dan pencemaranbahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusiaakibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alasan ideologi,agama, dan politik.
Setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 diAceh telah memberikan pengalaman dalam penanganan bencana. Keterlibatanmasyarakat dalam penanggulangan bencana mulai terlihat dalam pengelolaan bantuanbencana pada saat tanggap darurat, pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi denganadanya program-program berbasis masyarakat baik yang dilakukan oleh pihak asingmaupun pemerintah.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh saat ini telah bergerakmengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandangpenanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat ke arah penguranganrisiko bencana telah mulai berjalan. Hal ini ditandai dengan masuknya Penanganandan Pengurangan Resiko Bencana sebagai salah satu agenda pembangunan AcehTahun 2007 -2012 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMAceh) periode yang sama, meskipun implementasinya belum berjalan sesuai dengankerangka aksi Hyogo Framework for Action/HFA 2005-2015.
Dalam rangka implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinkitanggal 15 Agustus 2005, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh khususnya pasal 10 dan pasal 100, dan Undang-Undang Nomor24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu pasal 18, pasal 19 dan pasal25, serta didukung oleh Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang PenanggulanganBencana dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Pemerintah Acehtelah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Sedangkan seluruhkabupaten/kota yang ada dalam wilayah Aceh teleh membentuk Badan
2
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (BPBD Kabupaten/Kota).Demikian juga halnya pada tingkat Gampong masyarakat mulai menyadari pentingnyadibentuk Gampong siaga bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Aceh dengan segala keterbatasankapasitasnya, mulai sejak terbentuk pada tanggal 22 Juni 2010, telah berupayasecara maksimal untuk melakukan tugas pokok dan fungsi dalammenyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana. Namun demikian, atasdasar masukan dan saran dari berbagai mitra kerja, pelayanan penanggulanganmasih harus lebih ditingkatkan kualitasnya, masih banyak hal yang harus menjadiperhatian untuk menuju perbaikan serta penyempurnaannya.
Ke depan BPBA akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja sehinggaterwujud upaya penanggulangan yang efektif dan efisien yang antara laindilaksanakan melalui: (1). Peningkatan dan pengembangan kepemimpinan; (2)Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penanggulangan bencana dalam rangkamendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, (3) Penambahan danpeningkatan mutu sumber daya manusia penyelenggaran pelayananpenanggulangan bencana dalam memenuhi standar minimal pelaksanaanpenanggulangan bencana; (4) Sebagai lembaga yang relatif baru, BPBA dituntutuntuk terus mensosialisasikan keberadaannya sehingga tidak terjadi tumpangtindih fungsi dan peran kelambagaan dengan lembaga yang telah ada terlebihdahulu ada; (5) Meningkatkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan yangdiarahkan kepada peran fasilitasi bagi seluruh pemangku kepentingan yangterlibat dalam upaya-upaya pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana, baikdi tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota; dan yang terakhir adalah (6)Terus berupaya melaksanakan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan upayapelayanan penanggulangan bencana dalam rangka perubahan dan perbaikanbersama.
Berkaitan dengan implementasi manajemen risiko bencana, maka arahpenanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan danpengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukungoleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak. Sehingga mampumensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga lapisan-lapisan masyarakat ditingkat gampong. Dengan demikian diharapkan terwujudnya upayapenanggulangan bencanan yang substantif, sistematis, komprehensif melalui suatuRencana Strategis (RENSTRA). Sehingga kebijakan, strategi, program, dankegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis gunamenjadi patokan penjabaran kebijakan penanganan mitigasi bencana Aceh 5(lima) tahun mendatang.
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) periode2012-2017 mengacu pada:
1.2. Landasan Hukum
Dasar-dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunandokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Aceh tersebut,yaitu:
3
1. Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PembendaharaanKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemerikasaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan danPengelolaan Bencana.
14. Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
15. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.
16. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2010 tentang Pembentukan SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 tahun 2011 tentang Rincian TugasPokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan BadanPenanggulangan Bencana Aceh.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
4
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran SertaLembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalamPenanggulangan Bencana.
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 tahun 2010 tentang RencanaNasional Penanggulangan Bencana
25. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud
a. Memberi dasar pijakan dalam rangka menjalankan kebijakanPemerintah Aceh tentang Penanganan Mitigasi Bencana.
b. Mengarahkan BPBA dalam rangka merealisasikan misinya.
c. Meningkatkan kualitas dan efektifitas program pemerintah Aceh yangterkait dengan Penanganan Mitigasi Bencana.
d. Merumuskan langkah-langkah yang harus segera diambil dalam rangkapelaksanaan program Penanganan Mitigasi Bencana dan PenguranganResiko Bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saattanggap darurat, dan pascabencana.
e. Sebagai dokumen perencanaan untuk dijadikan pedoman dalammenyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPBA.
f. Sebagai refrensi dan tolok ukur penilaian kinerja.
Tujuan
a. Sebagai acuan kerja untuk menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.
b. Sebagai acuan kerja dalam merumuskan kebijakan dan sasaran.
1.4. Sistematika Penulisan
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1 .1. Latar Belakang
5
1 .2. Landasan Hukum
1 .3. Maksud dan Tujuan
1 .4. Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPBA
2 .1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBA
2 .2. Sumberdaya BPBA
2 .3. Kinerja Pelayanan BPBA
2 .4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan BPBA
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI
3. 1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan BPBA
3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan WakilGubernur Aceh
3. 3 Telaahan Renstra BNPB dan Renstra Provinsi Aceh
3. 4. Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkunganhidup Strategis
3. 5. Penentuan isu-isu strategis
BAB IV. VISI, MISI TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DANKEBIJAKAN
4. 1. Visi dan Misi BPBA
4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBA
4. 3. Strategi dan Kebijakan
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR,KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAANINDIKATIF.
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJM ACEH
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPBA
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBA
2.1.1 Tugas
Tugas Unsur Pelaksana pada BPBA mempunyai tugas melaksanakanpenanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:
a. Pra bencana
i. Pada situasi tidak terjadi bencana, bertugas:
1. Melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
2. Melakukan upaya pengurangan dan pencegahan risiko bencana;
3. Melakukan penerapan rencana tata ruang;
4. Melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidangpenanggulangan bencana;
7. Menyusun persyaratan analisis risiko bencana; dan
8. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
ii. Pada situasi terdapat potensi bencana, bertugas melakukan:
1. Mitigasi;
2. Kesiapsiagaan; dan
3. Peringatan Dini
b. Tanggap Darurat
Saat tanggap darurat, bertugas:
i Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
1. Pencarian dan penyelamatan korban;
2. Pertolongan darurat; dan
3. Evakuasi korban dan harta benda.
ii Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
2. Pangan;
7
3. Sandang;
4. Pelayanan kesehatan;
5. Pelayanan psikososial; dan
6. Penampungan dan tempat hunian.
iii Melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
1. Penyuluhan agama;
2. Penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
3. Bimbingan dan konseling keagamaan; dan
4. Pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.
iv Melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
1. Pendataan;
2. Penempatan pada lokasi yang aman;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
5. Pemberian bantuan santunan duka cita.
v Melakukan pemulihan sarana dan prasarana.
1. Memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
2. Mengganti kerusakan akibat bencana.
c. Pasca Bencana
Pasca bencana tugas BPBA meliputi;
i Rehabilitasi;
1. Peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
2. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
3. Perbaikan prasana dan sarana umum;
4. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
5. Pemulihan sosial psikologis;
6. Pelayanan kesehatan;
7. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
8. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
9. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
10. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
8
11. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
ii Rekonstruksi
1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yanglebih baik dan tahan bencana;
5. Peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasikemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayananutama dalam masyarakat.
2.1.2 Fungsi
Fungsi Unsur Pelaksana BPBA meliputi;
a. Pengkoordinasian, yang merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakanmelalui kegiatan koordinasi dengan SKPA dan instansi vertikal terkait,lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencanadan pascabencana.
b. Pengkomandoan, yang merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melaluikegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dariSKPA dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain sertalangkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
c. Pelaksana, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasidan terintegrasi dengan SKPA dan instansi vertikal terkait yang ada di daerahdengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencanadan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.1.3 Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan BencanaAceh berazaskan pada Qanun Nomor 6 Tahun 2010, tentang Pembentukan SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), danPeraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan FungsiPemangku Jabatan Struktural pada BPBA. Struktur Organisasi BPBA sebagaiberikut:
a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
1. Kepala Sekretariat, terdiri dari:
a) Sub Bagian Umum;
9
b) Sub Bagian Keuangan;
c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
a) Seksi Pencegahan;
b) Seksi Kesiapsiagaan;
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
a) Seksi Kedaruratan;
b) Seksi Logistik;
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
a) Seksi Rehabilitasi;
b) Seksi Rekonstruksi.
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kepala BPBA bertanggung jawablangsung kepada Gubernur Aceh. Dalam menjalankan fungsinya kepala BPBAatas nama Gubernur Aceh mengangkat seorang Kepala Pelaksana BPBA yangbertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBA. Dalam menjalankan tugas danfungsinya Kepala Pelaksana BPBA dibantu oleh satu kepala bagian dan tiga kepalabidang. Masing-masing bagian dan bidang tersebut, dipimpin oleh seorang KepalaBagian/Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaPelaksana BPBA sesuai dengan bidang tugasnya.
1. Kepala Sekretariat
Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalammengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadapprogram, administrasi, dan sumberdaya serta kerjasama. Dalam melaksanakantugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksanadalam:
a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, danperumusan kebijakan di lingkungan BPBA;
b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum danperaturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatankapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumahtangga;
c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulanganbencana;
e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah; dan
f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
10
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat di bantu oleh 3 (tiga) orangsubbagian, yaitu Subbagian Umum, Subbagian Keuangan, Subbagian Programdan pelaporan. Masing-masing subbagian tersebut dipimpin oleh kepalasubbagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat sesuaidengan bidang tugasnya.
Subbagian umum mempunyai tugas sebagai berikut:
Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat,aset, perlengkapan dan rumah tangga.
Subbagian keuangan
Mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangansesuai ketentuan yang berlaku;
Subbagian program dan pelaporan mempunyai tugas:
Melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah
dann jangka panjang;
Menyusun rencana strategis;
Menyusun anggaran;
Melakukan monitoring, evaluasi dan analisis data dalam rangka
pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan resiko
bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
Menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur ;
Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta
penyajian data dan informasi.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bidang kesiapsiagaan dan pencegahan adalah unsur pelaksana teknis di bidangkesiapsiagaan dan pencegahan bencana yang membawahi seksi pencegahandan seksi kesiapsiagaan. Bidang ini mempunyai tugas membantu kepalapelaksana dalam mengkoordinasilan dan melaksanakan kebijakan di bidangpencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaanmasyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya bidang ini mempunyai fungsimembantu kepala pelaksana dalam:
a. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaanpada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian dan pelaksana kebijakan di bidang pencegahan, mitigasidan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
11
c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana sertapemberdayaan masyarakat; dan
d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaankebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan padaprabencana serta pemberdayaan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh 2 (dua) seksi, yaitu seksi pencegahan dan seksi kesiapsiagaan.Masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuaidengan bidang tugasnya.
Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala BidangPencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulanganbencana melalui kegiatan pencegahan pada tahapan prabencana danpemberdayaan masyarakat.
Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala BidangPencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulanganbencana melalui kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan prabencana danpemberdayaan masyarakat.
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis di bidangkedaruratan dan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugasmembantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakankebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukunganlogistik. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan dan Logistikmempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam:
a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saattanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
b. Pengkoordinasiaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulanganbencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukunganlogistik;
c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggapdarurat;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembagaterkait lainnya pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dandukungan logistik; dan
e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaankebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,penanganan pengungsi, dan dukungan logistik.
Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan dan Logistik di bantu oleh2 (dua) seksi yaitu seksi kedaruratan dan seksi logistik. Masing-masing seksi
12
sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala seksi yangberada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratandan Logistik, sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Kedaruratan mempunyai tugas koordinasi dalam mengumpulkandata dan informasi lokasi kebencanaan, jumlah pengungsi, menganalisiskebutuhan dasar pengungsi;
Seksi logistik mempunyai tugas pengkoordinasian penghitungankebutuhan dasar korban bencana dan mendistribusikannya kepada korbanbencana.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh kepala bidang yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang rehabilitasidan rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalammengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulanganbencana pada pascabencana. Dalam melaksanakan tugas rehabilitasi danrekonstruksi mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam:
a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pascabencana.
b. Pengkooridinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulanganbencana pada pascabencana.
c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana padapascabencana.
d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaankebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
Dalam melaksanakan tugasnya bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dibantuoleh 2 (dua) seksi, yaitu seksi rehabilitasi dan seksi rekonstruksi. Masing-masing seksi tersebut, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradadibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala BidangRehabilitasi dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi pasca bencanaseperti melakukan inventarisasi, verifikasi dan validasi data kerusakanakibat bencana.
Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala BidangRekonstruksi dalam melaksanakan kegiatan rekonstruksi pasca bencanaseperti:
Melakukan perbaikan sarana dan prasarana umum akibat bencana;
Pemulihan sosial psikologis masyarakat korban bencana;
Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat korban bencana;
Pemulihan fungsi pelayanan publik dalam wilayah terjadinya bencana.
13
2.2 Sumberdaya BPBA
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBA sebagaimana tersebut diatas, faktor kunci yang menjadi penentu adalah dukungan sumberdaya manusiadan perlengkapan peralatan kerja. Secara keseluruhan jumlah tenaga/pegawaiBPBA periode Desember 2011, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenagakontrak adalah 74 orang. Sebaran pegawai BPBA berdasarkan jenis kelamin78,4% (58 orang) laki-laki dan 11,6% (16 orang) perempuan (lihat Tabel dibawah ini.
Tabel 2.1
SEBARAN PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEHBERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN DAN JENIS KELAMIN
No. PEGAWAIJenis Kelamin
JumlahLaki-Laki Perempuan
A. Pegawai Negeri Sipil1. Kepala Pelaksana 1 - 12. Sekretariat 13 7 203. Bidang Kesiapsiagaan 9 3 124. Bidang Kedaruratan dan Logistik 8 1 95. Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi9 1 10
B. Pegawai Kontrak6 Tenaga Kontrak 18 4 22
T o t a l 58 16 74
Laki-laki mendominasi jumlah pegawai pada BPBA, diasumsikan bahwakarakteristik pekerjaan pelayanan penanggulangan bencana yang sedikit berbedadengan pelayanan lainnya berpengaruh pada ketertarikan kaum hawa untukbekerja pada sektor pelayanan ini.
Sebaran pegawai BPBA dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskansebagai berukut: 63,5% (33 orang) terkonsentrasi pada golongan III. Dari jumlahtersebut proporsi terbesar ditemukan pada lingkup sekretariat yaitu 15 orang, danproporsi terkecil pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu 3 orang. JumlahPNS golongan/pangkat II pada BPBA adalah 10 orang (19,2%) yang tersebarsecara merata pada bagian sekretariat, bidang rehabilitasi, rekonstruksi,kesiapsiagaan, dan 1 (satu) orang ditemukan pada bidang kedaruratan dan logistik.Jumlah PNS golongan IV pada BPBA yaitu 17,3% (9 orang), dengan proporsiterbesar terjadi pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi (lihat tabel di bawah).
14
Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEHBERDASARKAN GOLONGAN/KEPANGKATAN
No. PEGAWAIP A N G K A T
JUMLAHII III IV
1. Kepala Pelaksana - - 1 12. Sekretariat 3 15 2 203. Bidang Kesiapsiagaan 2 9 1 124. Bidang Kedaruratan
dan Logistik1 6 2 9
5. Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi
4 3 3 10
TOTAL 10 33 9 52
Pegawai BPBA baik PNS maupun tenaga kontrak sebahagian (50,0%)berpendidikan sarjana (S-1). Selanjutnya diikuti dengan pegawai yangberpendidikan SMA/SMU dengan jumlah 18 orang (24,3%). Sedangkankaryawan yang berpendidikan pasca sarjana (S-2) berjumlah 11 orang (14,9%).Karakteristik pelayanan penanggulangan bencana tergolong relatif berat dan harussiap siaga setiap saat. Dengan jumlah PNS sebesar 52 orang dapat dipastikanproses penyelenggaraannya menjadi kurang lancar. Guna menutupi kekurangantersebut dan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan penanggulangan yangberkualitas dan efisien, maka Pemerintah Aceh mengontrak dan menempatkan 22orang (29,73%) tenaga kontrak pada BPBA (lihat tabel di bawah).
Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI BPBA BERDASARKAN PENDIDIKAN
No. PEGAWAIP E N D I D I K A N
S M U S-1 S-2 JUMLAH1. Kepala Pelaksana 1 12. Sekretariat 4 13 3 203. Bidang Kesiapsiagaan 1 8 3 124. Bidang Kedaruratan dan
Logistik1 4 4 9
5. Bidang Rehabilitasi danRekonstruksi
2 7 1 10
6. Tenaga Kontrak 18 4 0 22T O T A L 26 37 11 74
Disamping pendidikan formal sebagaimana disajikan pada tabel di atas,pegawai BPBA juga mengikuti pendidikan/pelatihan non formal gunameningkatkan kompetensi dasar dalam melaksanakan pelayanan penanggulanganbencana. Pendidikan non formal tersebut diantaranya adalah pelatihan untuk TimReaksi Cepat (TRC), Pelatihan Train of Trainer (TOT), pelatihan manajemenlogistic dan komunikasi yang secara khusus diselenggarakan oleh World FoodProgram (WFP), dan berbagai jenis pelatihan lainnya.
15
2.2.2 Asset/Modal
Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancamdan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan olehfaktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkantimbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampakpsikologis lainnya.
2.2.2.1 Mesin Peralatan
BPBA sebagai lembaga yang diberi kewenangan untukmeminimalisir segala potensi risiko dari bencana dalam menjalankankewenangan, tugas pokok dan fungsinya patut untuk didukung olehsumber daya manusia dan sumberdaya peralatan dan mesin yanglengkap. Sumberdaya manusia yang handal akan menjadi sia-sia jikatanpa didukung oleh sumber daya peralatan dan mesin yang memadai.Pada akhirnya, situasi yang demikian akan berdampak tidak baikterhadap kualitas pelayanan penanggulangan bencana. Kondisi eksistingsaat ini dukungan peralatan dan mesin yang dimiliki BPBA masih sangatterbatas. Lihat pada tabel di bawah ini.
16
Tabel 2.4
KETERSEDIAAN MESIN DAN PERALATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIBADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
TAHUN 2011
No. MESIN & PERALATAN TYPE/MEREKJUMLAH KONDISI SUMBER ANGGARAN
Satuan Unit Baik Rusak APBN APBA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Pendukung Operasional Pelayanan Penanggulangan Bencana1 Kenderaan Roda 6 - Dapur Umum Lapangan 1 Unit X X
- Water Treatment 1 Unit X X2 Kenderaan Roda 4 - Mobil Operasional Dable Cabin 1 Unit X X3 Kenderaan Roda 2 - Motor trail 2 Unit X X4 Perahu Karet - Kapasitas 8 orang 1 Unit X X
- Kapasitas 10 orang 1 Unit X X- Kapasitas 12 orang 1 Unit X X
5 Mesin Perahu Karet - 30 PK 1 Unit X X6 Tenda - Posko 1 Unit X X
- Peleton 2 Unit X X- Keluarga 5 Unit X X- Gulung 247 Unit X X
7 Alat Komunikasi - Rig Antena Lengkap 1 Unit X X8 Mesin Pompa Air - Mesin Pompa Air 1 Unit X X9 Rompi Pelampung - Rompi Pelampung 15 Unit X X
10 Velbet - Velbet 8 Unit X X11 Kompor Serba Guna - Kompor Serba Guna 142 Unit X X12 Peralatan Dapur - Peralatan Dapur 157 Unit X X13 Lampu Badai - Lampu Badai 10 Buah X X14 Lampu Seter - Lampu Senter 10 Buah X X15 Masker - Masker 517 Paket X X16 Matras - Matras 92 Paket X X17 Kantong Mayat - Kantong Mayat 14 Paket X X18 Rak Penyimpanan Barang - Rak Penyimpanan Barang 1 Unit X X
Bersambung….
17
Sambungan…..No. MESIN & PERALATAN TYPE/MEREK
JUMLAH KONDISI SUMBER ANGGARANSatuan Unit Baik Rusak APBN APBA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
B. Pendukung Pelayanan Administrasi Kantor1 Tabung Api - Kapasitas 5 Kg 5 Unit X X2 AC - Kapasitas 1 Pk 1 X X
- Kapasitas 1,5 PK 2 X X- Kapasitas 2 PK 17 X X
3 Layar Proyektor - Ukuran 250 ANSI 1 X X- Ukuran 400 ANSI 1 X X
4 Infocus - Kecil 2 X X- Besar 1 X X
5 Mesin Fax - Mesin Fax 1 X X6 GPS - GPS 1 X X7 Lemari - Lemari Arsip Bahan kayu 8 X X
- Lemari Arsip Bahan Logam/Plat 4 X X- Lemari Serbaguna 1 X X
8 Filling Cabinet - Filling Cabimnet 4 X X9 Meja - Meja Biro 14 X X
- Meja 1/2 Biro 46 X X- Meja Komputer 7 X X- Meja Rapat 3 X X- Meja Rapat Aula 1 X X- Meja dan Kursi Rapat Konfrensi 1 X X
10 Handy Talky - Handy Talky 20 X X11 Brankas - Brankas 180 Kg 1 X X12 Voice Recorder - Voice Recorder 2 X X13 White Board - Whiet Board 6 X X14 Kursi - Putar/Sandaran Tinggi 21 X X
- Putar Sandaran Sedang 33 X X- Kursi lipat/rapat 62 X X- Putar Sandaran Rendah 30 X X- Sofa 1 X X
15 Komputer dan Asesoris - PC 13 X X
Bersambung….
18
Sambungan….
No. MESIN & PERALATAN TYPE/MEREKJUMLAH KONDISI SUMBER ANGGARAN
Satuan Unit Baik Rusak APBN APBA
1 2 3 4 5 6 7 8 9- Laptop/Not book 5 X X- UPS 11 X X
16 Printer - Epson Ukuran A3 1 X X- Epson Ukuran A4 2 X X- Printer Warna Ukuran A3 2 X X- Printer Lasser Jet Ukuran A4 8 X X
17 Kamera - Pocket/Digital 3 X X- Portable 1 X X
18 Mesin Ketiik Manual - Mesin Ketik Manual 2 X X19 Rak Buku - Rak Buku 5 X X
19
BPBA memiliki mesin dan peralatan pendukung operasional pelayananpenanggulangan bencana yang sebagian besar bersumber dari dana APBN, sertamesin dan peralatan pendukung pelayanan administrasi kantor yang bersumberpada anggaran APBA.
Pada peralatan pendukung operasional pelayanan penanggulangan bencanaBPBA memiliki kendaraan roda 6 untuk dapur umum lapangan 1 unit, mobilwater treatment 1 unit, perahu karet 3 unit, tenda posko, tenda peleton, tendakeluarga masing-masing 1 unit, serta 247 unit tenda gulung. BPBA juga memilikialat komunikasi, rompi pelampung sebanyak 15 unit, velbet sebanyak 8 unit,kompor serbaguna 142 unit, peralatan dapur 157 unit, kantong mayat 14 paket,serta peralatan pendukung operasional pelayanan penanggunalangan bencanalainnya seperti lampu, matras dan masker.
Untuk mesin dan peralatan pendukung layanan administrasi kantor, BPBAmemiliki peralatan yang cukup memadai seperti Mesin fax, AC, lemari, meja,kursi, infocus, GPS, dll seperti terlihat pada tabel di atas.
2.2.2.2 Tanah, Gedung, Bangunan dan Gudang
BPBA menempati gedung eks Kejaksaaan Tinggi Aceh di JalanT. Daud Beureuh, Banda Aceh. Gedung BPBA terdiri dari 2 lantaidengan luas bangunan sekitar 650 m2 dengan luas lahan diperkirakansekitar 1200 m2. Status kepemilikan gedung dan tanah yang ditempatiBPBA saat ini masih dalam proses pengalihan dari milik KejaksaanTinggi Aceh menjadi milik Pemerintah Daerah Aceh. Prosesnya sendirisampai dengan saat penulisan naskah draft Renstra BPBA tahun 2012-2017 ini masih berlangsung dan memasuki fase pengkajian hukum diBiro Hukum dan Hubungan Masyarakat Setda Aceh serta prosespenghitungan nilai asset di Dinas Pengelolaan Kekayaan dan KeuanganAceh.
2.3 Kinerja Pelayanan BPBA
Pemerintah Aceh membentuk BPBA tanggal 26 Juni 2010, dimana pada saattersebut merupakan tahun ke tiga masa berlakunya Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) Pemerintah Aceh. Implikasi dari fenomena tersebut adalah belumtercantumnya BPBA sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) atau lembagapelaksana program prioritas ke-7 pembangunan Pemerintah Aceh yaitu ProgramPenanganan dan Pengurangan Risiko Bencana dalam dokumen rencana pembangunanAceh tersebut. Selanjutnya, pada tingkat nasional (Badan Nasional PenanggulanganBencana/BNPB) sampai dengan akhir tahun 2011 belum mengeluarkan StandarPelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian Indek Kinerja Khusus (IKK) dan IndekKinerja Utama (IKU) menjadi sulit untuk ditetapkan.
Dampak lebih lanjut dari belum masuknya program spesifik yang menjadi tugaspokok dan fungsi serta kewenangan BPBA adalah sulitnya menyusun rencana kerja yangterstruktur, sehingga analisis capaian kinerja pelayanan tidak memungkinkan untukdilakukan.
20
Tabel 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANANBADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2011
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)A.
1Penyusunan Kebijakan Penanganan dan PenguranganRisiko Bencana
2Berfungsinya Pusat Kendali Operasi PenanggulanganBencana
3Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pananganan danPengurangan Risiko Bencana
4Fasilitasi Pembentukan Unit Penanganan danPengurangan Risiko Bencana
B.1 Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas (PRBBK)
2Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan DalamPenanggulangan Bencana
C.
1Pengembangan Data, Akses Komunikasi, dan InformasiKebencanaan
2Sosialisasi Kebijakan Penanganan dan PenguranganRisiko Bencana
3 Penilaian Cepat Kerusakan Akibat Bencana
D.
1Inventarisasi, Verifikasi, dan Validasi Kerusakan AkibatBencana
Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan
Kesiapsiagaan, Pencegahan Dini, dan Tanggap Darurat Bencana
Kemitraan Pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Sektor Swasta Dalam Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Banda Aceh, 31 Desember 2011BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
KEPALA PELAKSANA
Drs. Asmadi SyamNIP: 010 094 668/Pembina Utama Muda
Target Renstra SKPDTahun Ke-
Realisasi Capaian Tahun Ke-Rasio Capaian pada Tahun
Ke-NO.INDIKATOR KINERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCAN ACEHTargetSPM
TargetIKK
TargetIndikatorLainnya
21
Tabel 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANANBADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH TAHUN ANGGARAN 2011
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggararan Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A.
1
Penyusunan Kebijakan Penanganan dan PenguranganRisiko Bencana - - - - 237,000,000 - - - - 230,058,000 - - - - 0.971
2Fungsionalisasi Pusat Kendali Operasi PenanggulanganBencana - - - - 74,280,000 - - - - 73,792,000 - - - - 0.993
3Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pananganan danPengurangan Risiko Bencana - - - - 255,100,000 - - - - 150,265,000 - - - - 0.589
4Fasilitasi Pembentukan Unit Penanganan danPengurangan Risiko Bencana - - - - 103,300,000 - - - - 102,745,500 - - - - 0.995
B.
1 Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas (PRBBK) - - - - 85,300,000 - - - - 75,600,000 - - - - 0.886
2Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial PerusahaanDalam Penanggulangan Bencana - - - - 51,000,000 - - - - 51,000,000 - - - - 1.000
C.
1Pengembangan Data, Akses Komunikasi dan InformasiKebencanaan - - - - 400,670,000 - - - - 379,680,000 - - - - 0.948
2Sosialisasi Kebijakan Penanganan dan PenguranganRisiko Bencana - - - - 242,999,000 - - - - 238,729,600 - - - - 0.982
3 Penilaian Cepat Kerusakan Akibat Bencana - - - - 342,000,000 - - - - 340,332,000 - - - - 0.995
D. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - - - - - - - - - - - -
1Inventarisasi, Verifikasi, dan Validasi KerusakanAkibat Bencana - - - - 169,000,000 - - - - 160,172,550 - - - - 0.948
Banda Aceh, 31 Desember 2011
Drs. Asmadi SyamNIP: 010 094 668/Pembina Utama Muda
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEHKEPALA PELAKSANA
Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan
Kemitraan Pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Sektor Swasta Dalam Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana
Kesiapsiagaan, Pencegahan Dini, dan Tanggap Darurat Bencana
ANGGARAN PADATAHUN KE-
REALISASI ANGGARANPADA TAHUN KE-
RASIO ANTARAREALISASI &
ANGGARAN TAHUN KE-
RATA-RATAPERTUMBUHANNO.
PROGRAM DAN KEGIATAN BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH
TAHUN 2011
22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan PenanggulanganBencana Aceh
Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dansistematis, namun utuk mewujudkannya masih ditemukan tantangan terutama (1) Belummemadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahkesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaandalam menghadapi bencana.
2.4.1 Tantangan
Indentifikasi Tantangan Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi danKewenangan BPBA dalam memberi pelayanan penanggulangan bencana kepadamasyarakat:
1. Tantangan Terkait Dengan Pengembangan Kelembagaan.
Secara kelembagaan tantangan klasik yang dihadapi oleh sebuah badanpelayanan publik yang baru terbentuk adalah belum tersedianya secaralengkap aturan teknis yang merupakan turunan dari Qanun Aceh Nomor 5tentang Penanggulangan Bencana (PB) dan aturan teknis yang merupakanturunan dari Qanun Aceh Nomor 6 tentang Pembentukan SusunanOrganisasi dan Tata Kerja BPBA. Aturan teknis dimaksud dapat berupaAnalisis Jabatan, Prosedur Tetap (PROTAP) atau Standar OperasionalProsedur (SOP) untuk berbagai macam kepentingan pelaksanaan pelayananpenanggulanan bencana.
2. Tantangan Terkait Dengan Program dan Kegiatan Pencegahan danKesiapsiagaan.
Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan, hal tersebut terkaitdengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan kesiapsiagaan, tanggapdarurat dan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan kesiapsiagaan tantanganyang lazim ditemukan adalah: (1) Masih rendahnya kesadaran aparatur dilingkungan BPBA dan masyarakat terhadap risiko bencana dan masihrendahnya pemahaman tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencanaserta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci tantangan yangdihadapi terkait dengan kesadaran terhadap masyarakat dan aparat dalamupaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringaninformasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasikebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya penguranganrisiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dankomperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakanpembangunan Pemerintah Aceh yang belum terkoordinir. Dalam halkesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masihterkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah;serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yangbersumber pada alokasi pemerintah daerah, dan (4) Pemahaman aparatdilingkungan BPBA tentang konsep kesiapsiagaan bencana yang masihterbatas. Sehingga kompetensi dasar untuk melaksanakan fungsi pelayanankesiapsiagaan sering berbeda satu dengan yang lainnya.
23
3. Tantangan Terkait Dengan Penyelenggaraan Program dan KegiatanKedaruratan dan Logistik.
Tantangan yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum berfungsinya secaramaksimal sistem Kendali Operasi (DALOPS) penanggulangan bencana; (2)Belum lengkapnya aturan pelaksana teknis penanggulangan kedaruratanbencana yang merupakan turunan dari Qanun Aceh Nomor 5 tentangPenanggulangan Bencana; dan (3) Belum berfungsinya secara optimalBadan Penanggulangan Bencana (BPB) baik di tingkat provinsi maupunKabupaten/Kota seperti yang diamanatkan UU Nomor 24 Tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana. Hal tersebut terukur secara akurat daribelum terintegrasinya program spesifik penangulangan bencana dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Kabupaten/; (4)Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat danbantuan kemanusiaan lainnya kepada pemerintah provinsi bagi pemerintahkabupaten/kota, dan kepada pemerintah pusat bagi pemerintah provinsi.
4. Tantangan Terkait Dengan Pelaksanaaan Program dan Kegiatan Rehabilitasidan Rekonstruksi.
Tantangan terkait bidang ini antara lain adalah: (1) Basis data yang tidaktermutakhirkan dan teradministrasi secara regular; (2) Penilaian kerusakandan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Pemahaman aparaturpelaksana penilaian kerusakan akibat bencana yang masih terpaku tentangteknik penilaian kerusakan yang masih terpaku pada kerusakan fisik dansering abai terhadap kerusakan atau kerugian ekonomi, psikologis korbanbencana. Hal demikian bepengaruh besar pada grand design rencanaintervensi pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Lebih lanjut tidakberlebihan jika dikatakan bahwa pemahaman aparatur dilingkungan BPBAtentang kerusakan terdampak akibat bencana terjebak pada kerusakan yangtangible serta abai terhadap kerusakan yang intangible; (4) Keterbatasankemampuan personil dalam membaca dan menginterpretasi peta wilayahyang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spactal; (5)Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasidan rekonstruksi yang belum berjalan secara baik, karena masing-masingpihak terperangkap dalam pusaran ego sektoral; serta (5) Keterbatasanalokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).
2.4.2 Peluang
Indentifikasi peluang berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenanganBPBA dalam memberi pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat:
1) Pemerintah Aceh menempatkan Kebijakan Penanggulangan Bencana sebagaisalah satu prioritas dalam agenda pembanhgunan lima tahunan 2012 sampai2017.
2) Perkembangan teknologi yang terkait denagn mitigasi dan adaptasikebencanaan yang sangat pesat. Hal ini dipercaya dapat menunjangpelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana baik untukkepentingan peningkatan kesadaran para pihak terkait dengan pencegahandan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi sertarekonstruksi pasca bencana;
24
3) Seiring terjadinya perubahan iklim global yang berdampak pada kehidupan dibumi, telah membuat pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi maupunkabupaten/kota untuk segera menyelesaikan regulasi tentang Rencana TataRuang dan Wilayah Aceh. Hal ini akan sangat kondusif bagi perencanaandan pelaksanaan pembangunan yang sensitif kebencanaan.
4) Tingginya kepedulian dan partisipasi pihak swasta dan LSM baik lokal,nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.
25
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSIBADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
Baseline yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengidentifikasi isu-isu terkaitPenanggulangan Bencana di Aceh, adalah hasil Survey Disaster Risk Reduction PublicAwareness yang dilakukan oleh UNDP-DRRA tahun 2010 (akhir tahun 2010). Baseline iniberisi data tentang pengetahuan, sikap, dan praktek kesadaran publik dalam penguranganrisiko bencana yang mencakup masyarakat, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentinganlainnya. Survey ini melibatkan Kota Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara,Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan AcehSelatan. Diasumsikan hasil survey ini merepresentasikan kondisi sesungguhnya mengenaipermasalahan penanggulangan bencana di Aceh.
Isu-isu lainnya terkait dengan kapasitas kelembagaan, baik yang terkait dengankualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas regulasi penanggulangan bencana, digunakaninformasi hasil rapid assessment yang dilakukan secara mandiri di internal BPBA.
3. 1. Identifikasi Permasalahan
3.1.1 Isu Terkait Penataan Kelembagaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana (PB) dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh menyebutkan lembagautama yang khusus menangani PB di tingkat provinsi adalah Badan PenanggulanganBencana Aceh (BPBA), dan di tingkat kabupaten/kota adalah Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota. Masing-masing lembaga ini bertugasmerumuskan dan mengusulkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota kebijakan PBuntuk ditetapkan menjadi kebijakan daerah, serta melakukan koordinasi pelaksanaankegiatan PB.
Dalam penyelenggaraan PB, BPB Aceh dan BPBD kabupaten/Kota tidakbekerja secara tersendiri, tetapi bekerjasama dengan berbagai SKPD lainnya yang ada dilingkup pemerintahannya masing-masing. Untuk pencarian dan penyelamatan korbanbencana BPBA/BPBD kabupaten/kota bekerja sama dengan TNI, POLRI, BASARNAS,PMI, dan Organisasi Non Pemerintah lainnya. Untuk penanganan pengungsiBPBA/BPBD kabupaten/kota bekerjasama dengan Dinas Sosial. Untuk pemetaan daerahrawan bencana BPBA/BPBD kabupaten/kota bekerjasama dengan Unit Pelaksana TeknisBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Pusat Data Geospatial Aceh), danlembaga-lembaga lainnya yang secara khusus menangani ancaman tertentu.
Hal sebagaimana tersebut di atas akan dapat diwujudkan jika kelembagaanBPBA dan BPBD kabupaten/kota sudah tertata rapi dengan dipayungi oleh dasar hukumyang kuat, berupa Rencana Strategis (Renstra) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yangjelas, terukur dan terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunandaerah lainnya, dan didukung oleh aturan pelaksana teknis tugas pokok dan fungsi secaramemadai. Gambaran sederhana profil BPBA dan BPBD kabupaten/kota se-Aceh dapatdilihat pada tabel di bawah.
Fakta dari tabel tersebut, menjelaskan bahwa lembaga PB baik yang ada diprovinsi maupun kabupaten/kota hampir seluruhnya didukung oleh landasan regulasi
26
yang masih sederhana dan belum terbangun dalam serangkaian sistem yang memadai.Oleh karena itu kebijakan penguatan kelembagaan PB menjadi salah satu prioritas utamaselama periode 2013-2017 mendatang.
Tabel 3.1
Profil BPBA/BPBD Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Ada Tidaknya Aturan PelaksanaTeknis Tugas Pokok dan Fungsinya
No. LEMBAGA DASAR HUKUMPEMBENTUKAN RENSTRA
ATURAN TEKNIS PELAKSANAAN TUPOKSI
PERBUP/WALIKOTA
RINCIANTUPOKSI
PERBUB/WAL-KOT ANJAB
PERBUB SOPPB
1. BPBD Kabupaten Simeulue Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
2. BPBD Kabupaten Aceh Singkil Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
3. BPBD Kabupaten Aceh Selatan Qanun Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
4. BPBD Kabupaten Aceh Tenggara Qanun Tidak Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
5. BPBD Kabupaten Aceh Timur Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
6. BPBD Kabupaten Aceh Tengah Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
7. BPBD Kabupaten Aceh Barat Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
8. BPBD Kabupaten Aceh Besar Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
9. BPBD Kabupaten Pidie Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
10. BPBD Kabupaten Bireun Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
11. BPBD Kabupaten Aceh Utara Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
12. BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
13. BPBD Kabupaten Gayo Lues Qanun Ada Ada (draft) Tidak Ada Tidak Ada
14. BPBD Kabupaten Aceh Tamiang Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
15. BPBD Kabupaten Nagan Raya Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
16. BPBD Kabupaten Aceh Jaya Qanun Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada
17. BPBD Kabupaten Benrer Meriah Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
18. BPBD Kabupaten Pidie Jaya Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
19. BPBD Kota Banda Aceh Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
20. BPBD Kota Sabang Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
21. BPBD Kota Langsa Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
22. BPBD Kota Lhok Seumawe Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
23. BPBD Kota Subulussalam Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
24. BPB Aceh Qanun Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Sumber: Hasil survey seluruh BPBD kabupaten/kota Tahun 2011-2012.
27
3.1.2.Kependudukan
Sensus nasional tahun 2010 mencatat jumlah penduduk Provinsi Aceh4.486.570, dimana 2.242.992 diantaranya adalah perempuan. Pertumbuhan pendudukadalah 2,23 persen, yang berada di atas pertumbuhan nasional sebesar 1,49 persenselama sepuluh tahun terakhir (2000-2010). Penyebaran penduduk tidak merata antarasatu kabupaten dan lainnya, yang tersebar di 23 kabupaten / kota. Distribusi pendudukAceh di beberapa kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.2Distribusi Pertumbuhan Penduduk per Kabupaten
Kabupaten/Kota 2005 2010 Peningkatan* Rata-ratapertumbuhan
Sex Ratio
1 Banda Aceh 177,881 224,209 46,328 5.08 105.862 Pidie 352,932 378,278 25,346 1.50 94.383 Pidie Jaya - 132,858 - 1.95 95.674 Bireuen 351,835 389,024 37,189 2.17 96.465 Aceh Utara 493,670 529,746 36,076 1.52 97.936 Aceh Tamiang 235,314 250,992 15,678 1.39 101.987 Bener Meriah 106,148 121,870 15,722 3.00 103.128 Aceh Tengah 160,549 175,329 14,780 1.90 102.659 Aceh Barat 150,450 172,896 22,446 3.02 102.9010 Aceh Barat Daya 115,676 125,991 10,315 1.85 98.8611 Aceh Selatan 191,539 202,003 10,464 1.15 97.29
Jumlah 2,475,421 2,705,206 229,785Jumlah Total Provinsi 4,486,570Rata-rata pertumbuhanprovinsi
1.35
Rata-rata pertumbuhannasional
1.49
Sumber: BPS Aceh*Sudah dikalkulasi
Dengan membandingkan data penduduk tahun 2005 dan 2010 seperti terlihatpada Tabel 3.1 di atas, ada peningkatan penduduk di wilayah survei sekitar 229.785orang. Kenaikan tertinggi terjadi di Banda Aceh dan Aceh Barat yaitu lebih dari 5persen dan 3 persen. Kenaikan terendah terjadi di Aceh Selatan dengan lajupertumbuhan 1,15 persen.
Berdasarkan data penduduk di atas, Aceh Utara merupakan kabupaten denganpenduduk tertinggi di Aceh, dengan populasi 529.746 orang pada tahun 2010 diikuti olehBireuen (389.024) dan Pidie (378.278). Persentase penduduk Aceh Utara adalah 11,81 %dari total populasi penduduk Aceh. Diikuti Kabupaten Bireuen dan Pidie yang masing-masing merangkul 8,67% dan 8,43%. Ketiga kabupaten tersebut berada di sepanjangpantai utara yang mencakup sebagian besar dataran rendah. Tiga kabupaten tersebutmerupakan kabupaten yang berpenduduk paling padat dan memiliki tekanan untukpenggunaan lahan dan akuisisi lahan untuk berbagai kepentingan, terutama untukkegiatan pertanian, perkebunan dan lain-lain. Selain itu, akan menciptakanketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam lainnya seperti hutan dan daerahaliran sungai untuk bahan bangunan dan keperluan lainnya. Lihat Grafik 3.1.
28
Grafik 3.1Perbandingan Luas Daerah dan Populasi per Kabupaten
224,
209
378,
278
132,
858
389,
024
529,
746
250,
992
121,
870 17
5,32
9
172,
896
125,
991
202,
003
61.36
2,856.54
574.44
1,901.22
3,236.86
1,939.72
1,457.34
4,315.14
2,927.95
2,334.01
3,851.69
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Populasi
Luas area perKm2
3.1.3 Karakteristik Bencana
Gambar 3.2 di bawah ini menunjukkan persentase tanggapan dari masyarakat,pejabat pemerintah dan para pemangku kepentingan tentang jenis bahaya yang seringterjadi. Dengan membandingkan respon masyarakat terhadap pejabat pemerintah danpara pemangku kepentingan, ada konsistensi pendapat tentang kejadian banjir di Aceh.Hal ini dikuatkan dengan data tentang bencana di Aceh, yang mencatat banjir merupakanbencana alam yang sangat sering terjadi. Hampir seluruh kabupaten di provinsi inimengalami banjir setiap tahun karena curah hujan yang tinggi. Data tiga tahun terakhir(2006-2009) menunjukkan kejadian banjir sebanyak 106 kali di 22 dari 23kabupaten/kota yang ada di Aceh.
29
Grafik 3.2Distribusi Kejadian Bencana
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Banjir
Erosi Pantai
Kemarau
Gelombang pasang
Longsor
Gempa Bumi
Tsunami
Gunung berapi
Putting beliung
Kebakaran hutan
Masyarakat Pemerintah/Stakeholder
Grafik di atas memperlihatkan angka kejadian bencana banjir yang merupakanbencana yang paling sering terjadi, sehingga menjadi ancaman bencana utama di Aceh.Hampir 40 persen masyarakat Aceh menyebutkan banjir sangat sering terjadi.Perbandingan angka kejadian banjir dan gempa bumi 45% lebih masyarakat Acehmenyatakan kejadian bencana gempa yang kadang-kadang terjadi, lebih tinggi darifrekuensi banjir. Kekeringan merupakan bencana yang menduduki peringkat ketigapaling sering terjadi dan kemudian disusul oleh tanah longsor.
Grafik 3.3Frekuensi Bencana di Daerah Survey
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Banj
ir
Eros
i pan
tai
Kem
arau
Gelo
mba
ngpa
sang
Long
sor
Gem
pa b
umi
Tsun
ami
Gunu
ng b
erap
i
Putti
ng b
eliu
ng
Keba
kara
nhu
tan
Kadang-kadang
Sering
Sangat sering
Tidak pernah
30
Situasi yang dijelaskan pada grafik di atas sejalan dengan grafik di bawah yangmenggambarkan tanggapan pejabat pemerintah dan para pemangku kepentingan ketikaditanya apa bencana yang paling mengancam di daerah mereka sehingga pemerintah danmasyarakat harus selalu waspada. Hampir 30 persen menyebutkan banjir merupakanbencana yang paling mengancam. Selanjutnya bencana yang paling mengancam lainnyaadalah tanah longsor (sekitar 13 persen) diikuti oleh angin topan dan gempa bumi (11,37persen dan 8,43 persen).
Grafik 3.4Distribusi Kejadian Bencana Berdasarkan Persepsi Pejabat Pemerintah dan Para
Pemangku Kepentingan Lainnya
0 5 10 15 20 25 30
Banjir
Erosi pantai
Kemarau
Gelombang…
Longsor
Gempa bumi
Tsunami
Gunung…
Putting…
Kebakaran…
Grafik di bawah ini menampilkan persentase tanggapan dari masyarakat ketikaditanya apa bahaya yang terakhir terjadi di wilayah domisili mereka. Secara konsisten,mayoritas masyarakat (sekitar 45%) menyebutkan banjir sebagai bahaya terakhir yangterjadi, diikuti oleh sekitar 24% Masyarakat menyebutkan gempa, dan sekitar 10%masyarakat menyebutkan kekeringan dan tsunami.
Grafik 3.5Bencana Yang Terakhir Terjadi Di Daerah Survey Versi Masyarakat
0 10 20 30 40 50
BanjirErosi pantai
KemarauGelombang…
LongsorGempa bumi
TsunamiGunung berapiPutting beliung
31
3.1.4 Kapasitas Manajemen Bencana
Untuk mengidentifikasi isu kapasitas pemerintah baik pada tingkat provinsimaupun kabupaten atau kota dalam pengelolaan bencana, digunakan, yaitu ketersediaanproduk hukum atau peraturan, rencana aksi dan alokasi anggaran tahunan untukpenanggulangan bencana. Lebih dari 45% masyarakat Aceh menyebutkan bahwapemerintah daerah sudah memiliki dasar hukum untuk manajemen bencana diikuti 27 %lebih menyebutkan dasar hukum belum ada. Sekitar 9% masyarakat menyebutkan dasarhukum untuk manajemen bencana dalam proses penyusunan oleh pihak pemerintah.
Terkait Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, baik berupa RencanaPenanggulangan Bencana maupun Rencana Aksi Daerah, Rencana OperasionalPenanggulangan Bencana, dan Rencana Kontigensi, fakta menunjukan lebih 72%masyarakat Aceh menyatakan bahwa pemerintah kabupaten sudah punya rencana aksiuntuk pengelolaan bencana, hampir 9% rencana aksi yang disebutkan masih dalam prosespenyusunan dan sekitar 7% masyarakat menyatakan pemerintah kabupaten/kota tidakmemiliki rencana aksi untuk penanggulangan bencana.
Mayoritas masyarakat Aceh (60%) menyebutkan pemerintah kabupaten/kotamenyediakan anggaran yang dialokasikan dalam APBK untuk kegiatan penguranganrisiko bencana, 19% menyebutkan tidak ada anggaran yang dialokasikan dalam APBKuntuk tujuan pengurangan risiko bencana..
Meskipun 60% responden menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten memilikianggaran dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan bencana, tidak selalu berarti bahwapemerintah kabupaten/kota telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatanpengurangan risiko bencana.
3.1.5 Aspek Gender
Fakta tentang pandangan atau persepsi para pejabat pemerintah/ para pemangkukepentingan tentang pentingnya penyertaan perempuan dalam perencanaan danpelaksanaan manajemen bencana, menunjukan bahwa hampir 100% pejabat pemerintahdi kabupaten/kota di Aceh menganggap perempuan penting untuk diperhitungkan dalamperencanaan dan pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan risikobencana. Kurang dari 60% pejabat pemerintah kabupaten/kota menyebutkan suara/kepentingan perempuan telah dipertimbangkan dan kurang 40% menyatakan belumdipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan yang terkait denganpengurangan risiko bencana.
Grafik 3.6Pentingnya Suara Perempuan Versus Pertimbangan Suara Perempuan
0102030405060708090
100
Penting Tidak penting Tidak tahu
32
0102030405060708090
100
Dipertimbangkan Tidak dipertimbangkan Tidak tahu
Persepsi masyarakat mengenai inklusi perempuan dalam penanggulangan bencanalebih kritis dibandingkan persepsi pejabat kabupaten/kota. Hampir 100% dari masyarakatmengatakan tidak tahu mengenai pelibatan perempuan sebagai kelompok rentan dalampelatihan kesiapsiagaan bencana atau pelatihan evakuasi di desa mereka. Persentasetinggi ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya jumlah desa yang belum menerimapelatihan atau latihan evakuasi yang terkait dengan kesiapan bencana.
Grafik 3.7Penyertaan Kaum Perempuan Dalam Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
0102030405060708090
100
Dilibatkan Tidak dilibatkan Tidak tahu
0
20
40
60
80
100
Dilibatkan Tidak dilibatkan Tidak tahu
33
Selain persepsi pemerintah/stakeholders dan pendapat masyarakat tentangpenyertaan perempuan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, sangat penting jugauntuk dijelaskan di sini tingkat pemahaman kelompok perempuan tentang penguranganrisiko bencana. Grafik 3.8 di bawah ini menunjukkan pemahaman perempuan tentanggejala-gejala bencana. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan (lebih dari80%) tidak tahu tentang tanda-tanda akan terjadinya bencana. Kurang dari 10% kaumperempuan Aceh yang memahami tanda-tanda bencana melalui tanda-tanda perubahanalam. Sangat kecil persentase kaum perempuan Aceh yang memahami tanda-tandabencana dengan suara, perilaku binatang, perilaku orang, peringatan dini tradisional danpengetahuan tradisional.
Grafik 3.8Pemahaman Perempuan Tentang Tanda-Tanda Bencana
0 20 40 60 80 100
Perilaku hewan
Suara
Periraku manusia
Pengetahuan tradisional
Ilmu tradisional
Perubahan alam
Tidak tahu
Lebih 50 persen dari kasus-kasus kebencanaan yang pernah terjadi menunjukkanbahwa kaum perempuan tidak melakukan tindakan apapun pada masa sebelum terjadibencana. Hal ini menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat rendah kaum perempuantentang tindakan yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi. Kurang 40%menyebutkan mereka mempersiapkan barang-barang untuk keperluan darurat danmempersiapkan anggota keluarga untuk waspada. Hanya sekitar 14% yang menyebutkanpentingnya menyiapkan rute evakuasi dan kurang dari 10% yang menyebutkanpentingnya menghindari tindakan yang dapat membahayakan diri, seperti ditunjukkanpada Grafik 3.9 di bawah ini.
34
Grafik 3.9Tindakan Kaum Perempuan Pada Fase Sebelum Terjadi Bencana
0 20 40 60
Menyiapkan barang untuk keadaandarurat
Menyiapkan anggota keluarga untuk siaga
Menyiapkan rute penyelamatan
Menginformasikan keadaan bahayakepada tetangga
Menghindari tindakan yang mengundangbahaya
Tidak melakukan apa-apa
Lain-lain
3.1.6. Pengetahuan, Sikap, Praktek dan Kesadaran Masyarakat DalamPengurangan Risiko Bencana
Masyarakat Aceh (40%) menyebutkan bahwa menjaga lingkungan merupakanupaya penting untuk mengurang risiko bencana. Selanjutnya, sekitar 33% menyebutkanmembangun tanggul/drainase, dan diikuti dengan menanam pohon sekitar 28% yanglainnya menganggap bencana merupakan takdir dan tidak ada tindakan yang dapatdilakukan oleh manusia. Sangat kecil persentase masyarakat Aceh (13%) yangmenganggap pentingnya tindakan melakukan upaya untuk memperbaiki atau memperkuatstruktur bangunan (lihat grafik di bawah).
Grafik 3.10Inisiatif Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Menanam pohonRelokasi permukiman
Membentuk komite siaga bencanaPusat informasi
Menjaga lingkunganMemperbaiki stuktur bangunan
Membangun drainase/saluranMenyiapkan rute penyelamatan
Bangunan penyelamatanMenjaga Hutan
Sistim peringatan diniSimulasi / pelatihan
Tidak berbuat apa-apaLain-lain
Ketersediaan fasilitas desa untuk pengurangan risiko bencana kelihatannya dapatdigunakan untuk menghindari dampak negatif dari bencana, ditemukan sekitar 19 %
35
masyarakat merasakan bahwa desa tempat tinggalnya memiliki fasilitas untukpengurangan risiko bencana, sedangkan sebahagian besar lainnya (75 %) menganggapdesa mereka tidak memiliki fasilitas yang memadai yang dapat dijadikan fasilitas untukpengurangan risiko bencana (Lihat Grafik 3.11 di bawah).
Grafik 3.11Ketersediaan Fasilitas Untuk Pengurangan Risiko Bencana
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Tersedia
Tidak tersedia
Tidak tahu
Jenis fasilitas desa yang tersedia untuk kepentingan pengurangan risiko bencanadapat dilihat pada grafik di bawah ini. Kurang dari 10% masyarakat menganggap desatempat tinggal mereka memiliki rute evakuasi, sekitar 3% menyebutkan desanyamemiliki pusat informasi, dan hanya 2% masyarakat merasakan bahwa desa merekamemiliki sarana peralatan untuk peringatan dini (lihat grafik di bawah).
Grafik 3.12Fasilitas Yang Tersedia Untuk Pengurangan Risiko Bencana
0 10 20 30 40 50
Puasat informasi desa
Rute evakuasi
Sirene peringatan dini
Gedung penyelamatan
Lain-lain
Tingkat pemahaman masyarakat dalam mitigasi risiko bencana tampaknya masihrendah. Ketika ditanya apakah mereka mempertimbangkan struktur bangunan dan lokasiyang aman dari bencana alam ketika membangun rumah mereka, sebagian besarmasyarakat (46 %), memberikan tanggapan negatif. Namun, persentase yang signifikansekitar 40% sudah mempertimbangkan struktur bangunan dan lokasi yang aman untukmembangun rumah mereka. Selanjutnya sekitar 14 % masyarakat mengatakan tidak tahu.Lihat grafik di bawah.
36
Grafik 3.13Pertimbangan Struktur Bangunan Rumah dan Lokasi Yang Aman Dari Bencana
0 20 40 60 80 100
Ada pertimbangan
Tidak ada pertimbangan
Tidak tahu
Jika dilihat dari kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, dapatdijelaskan melalui dua indikator, yaitu kesiapan keluarga dan kesiapan desa. Sekitar 54%keluarga masyarakat dapat dikatakan siap menghadapi bencana sekalipun kapasitasnyamasih sangat terbatas. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa persentase keluargamasyarakat yang tidak siap menghadapi bencana sekitar 36%. Tingkat kesiapan institusipemerintah desa atau gampong dalam menghadapi bencana menunjukan gambaran yangsangat mencemaskan. Hanya sekitar 29 % institusi desa atau gampong yang ada di Acehsiap atau siaga bencana dan lebih dari 54% lainnya tidak siap siaga bencana.
Grafik 3.14Kesiapan Keluarga Versus Kesiapan Gampong
0 10 20 30 40 50 60
Kesiapankeluarga
Kesiapan desa
Sudah siap
Tidak siap
Tidak tahu
Beberapa indikator kesiapan bagi masyarakat, seperti ditampilkan di bawah ini,menunjukkan rendahnya tingkat kesiapan dalam masyarakat. Grafik 3.15 di bawah inimenunjukkan sekitar 84% dari total masyarakat menyebutkan desa mereka tidakmemiliki informasi dan pusat penanganan bencana yang dapat digunakan untukmemberikan informasi yang berguna bagi penduduknya. Hanya sebagian kecilmasyarakat (5%), menyatakan pusat informasi dan pusat penanganan bencana tersedia ditingkat gampong yang mereka tempati. Masyarakat yang menjawab tidak tahu mengenaiketersediaan pusat informasi gampong dan pusat penanganan bencana adalah 10%.
37
Grafik 3.15Ketersediaan Pusat Informasi Desa Dalam Merespon Bencana
6%
84%
10%
Tersedia
Tidak tersedia
Tidak tahu
Kapasitas masyarakat terkait dengan pendidikan atau pelatihan tentangkesiapsiagaan bencana yang rendah. Ketika ditanya pernahkah desa mereka diberikanpenyuluhan atau pelatihan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana, 86% menjawabmereka sama sekali belum pernah mendapat pendidikan atau pelatihan yang berkaitandengan kesiapsiagaan bencana baik yang diberikan oleh pemerintah gampong maupunpemerintah kabupaten atau Pemerintah Aceh (BPBA). Sangat sedikit sekitar 9 %,masyarakat mengatakan bahwa mereka telah pernah mendapatkan pendidikan kesiapanbencana dan 5 % masyarakat menjawab tidak tahu. Lihat Grafik tersebut. 3.16 di bawahini.
Grafik 3.16Penyediaan Pendidikan/Pelatihan
Kesiapsiagaan Bencana Pada Tingkat Gampong
9%
86%
5%
Ya
Tidak
Tidak tahu
Grafik 3.17 di bawah ini menunjukkan frekuensi rendah pendidikan atau pelatihankesiapsiagaan bencana dilakukan di tingkat gampong, hanya 5 % masyarakat menyatakandi gampong tempat mereka berdomisili pernah dilakukan pelatihan untuk kesiapanbencana sekali dalam setahun, dan 4% mengatakan lebih dari sekali setahun. Selebihnya(91%) mengatakan mereka tidak tahu apakah di gampongnya pernah atau tidakdiselenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapibencana. Lihat Grafik. 3.16 di atas.
38
Grafik 3.17Frekuensi Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
0 20 40 60 80 100
Sekali dalam setahun
Lebih dari sekali dalam setahun
Tidak tahu
Fakta di atas menjelaskan bahwa isu pendidikan atau pelatihan kesiapsiagaanbencana masih sangat terbatas dipahami oleh masyarakat gampong. Padahal kapasitasmasyarakat dalam menghadapi bencana merupakan hal penting untuk mereduksi risikoyang mungkin dihadapi di kemudian hari.
Grafik 3.18Penyediaan Latihan Evakuasi
0 20 40 60 80 100
Pernah diberikan
Tidak pernah diberikan
Tidak tahu
Bencana merupakan peristiwa yang dapat terjadi secara mendadak dan tidakterduga. Ketika terjadi bencana siap atau tidak masyarakat harus menghadapinya. Salahsatu hal yang memungkinkan untuk membuat masyarakat siap menghadapi bencanaadalah diberi penyadaran melalui berbagai latihan termasuk latihan evakuasi. Grafik diatas memperlihatkan hanya sekitar 5% masyarakat merasa pernah mendapat pelatihanevekuasi bencana dari pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 90% lebihmasyarakat merasa tidak pernah mendapat pelatihan evakuasi bencana. Masyarakat Acehsecara umum ( 50%) memilih melarikan diri ketika terjadi bencana, dan hampir 30%mengatakan bingung ketika menghadapi bencana serta tidak tahu apa yang harusdilakukan. Lihat grafik di bawah.
39
Gambar 3.19Aksi Yang Dilakukan Ketika Bencana Terakhir Terjadi
0 10 20 30 40 50 60
Melarikan diri
Bergantung pada pohon tinggi
Lari ke bangunan tinggi
Diselamatkan oleh orang lain
Lari menggunakan kereta
Tidak tahu berbuat apa
Tidak berada di tempat
Lain-lain
3.1.7 Performance Pelayanan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana
Sebahagian besar masyarakat Aceh merasakan Pemerintah selalumenyelenggarakan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, namun sebagianmasyarakat mengungkapkan tidak ada program rekonstruksi dan rehabilitasi. Lembagayang melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi adalah pemerintah dan LSM, sedikitmasyarakat yang menyebutkan rekonstruksi dan rehabilitasi dilakukan oleh individu,perusahaan/swasta.
Grafik. 3.20Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Yang Dilakukan Pemerintah
Pada grafik 3.20, terlihat bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telahdilakukan pemerintah sebanyak 33 persen merupakan perumahan, dan 30 persennyaadalah pembangunan fasilitas publik. Dua kegiatan lain yaitu mata pencaharian/modalkerja dan lain-lain persentasenya sekitar 15 persen. Kegiatan yang berkaitan dengankesadaran publik, seperti pelatihan kesadaran public dan penyediaan dan penyebaran
40
informasi publik tentang kebencanaan, serta penyediaan tenaga alternative persentasenyasangat kecil yakni dibawah 5 persen.
Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat Aceh terhadap pelaksanaan programrehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah, lebih dari 20 persen masyarakatmerasa puas namun pada presentase yang sama, masyarakat juga kurang puas. Di bawah10 persen menyatakan tidak puas namun yang menyatakan tidak tahu lebih dari 40 persenyang artinya menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen masyarakat merasa tidak adakegiatan rehabilitasi dan rekontruksi di daerah mereka, seperti yang dijelaskan padagrafik dibawah ini.
Grafik 3.21
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Rekonstruksi-RehabilitasiPasca Bencana
Grafik 3.22 di bawah ini menggambarkan pendapat masyarakat Aceh tentangtanggapan pemerintah ketika terjadi bencana. Sebagian besar masyarakat (hampir 50persen) menganggap respon pemerintah lambat dan lebih dari 30 persen merasapemerintah kurang tanggap. Hanya lebih dari 10 persen mengungkapkan pemerintahsangat tanggap terhadap bencana.
Grafik 3.22
Pendapat Masyarakat Tentang Respon Pemerintah Terhadap Bencana
Dari beberapa gambaran di atas jelas bahwa selama ini program rehabilitasi danrekonstruksi pascabencana hanya terkonsentrasi pada pembangunan kembali infrasruktur,sedangkan program pemulihan sosial, ekonomi dan budaya belum tersentuh bahkanterabaikan.
41
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode2012-2017.
Visi Pemerintah Aceh periode tahun 2012-2017 adalah Aceh Yangbermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-UndangPemerintah Aceh Sebagai Wujud Memorandum of Understanding Helsinki. Dalamhubungannya dengan Penanggulangan Bencana (PB), visi tersebut tertuang secara nyatadalam misi ke 4 (empat) yaitu Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional,terintegrasi dan berkelanjutan adalah terwujudnya pembangunan daerah yang berbasiskebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus, dan tuntas.Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerahmelalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana,perbaikan sistem dan jaringan dan prasarana transportasi dalam mendukungpertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.
Visi dan misi tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam programpembangunan Aceh periode 2012-2017 berupa Peningkatan Kualitas Lingkungan danPengurangan Risiko Bencana. Penjabaran selanjutnya dari program pembagunan Acehtersebut adalah sebagai berikut (lihat Tabel 3.3 di bawah):
Kebijakan Umum : Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaanrisiko bencana.
- Meningkatkan kesiapsiagaan aparaturpemerintah dan masyarakat dalam menghadapibencana sesuai dengan standar internasional.
Program Pembangunan Aceh : Peningkatan kualitas lingkungan dan penguranganrisiko bencana:
- Peningkatan kesipasiagaan kebencanaan bagiaparatur pemerintah dan masyarakat.
Tabel 3.3
REVIEW PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) ACEHPERIODE TAHUN 2012-2017
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)
1. ProgramPencegahan DinidanPenaggulanganKorban Bencana
1. Pengurangan risikobencana
a.b.
c.
d.e.
f.
Data jumlah gampong siaga bencana.Jumlah gampong siaga bencana yang ibina/dilatihPRBBK.Jumlah gampong siaga bencana yang mengikuti lombagampong siaga bencana.Frekuensi simulasi/drill gempa, tsunami, gunungmeletus, banjir, banjir bandang, angin puting beliung,yang dilaksanakan.Jumlah petunjuk teknis pelayanan penanggulanganbencana yang disusun
2. Penyusunan RencanaKontigensi MitigasiBencana
a.b.c.
Jumlah rencana kontigensi yang disusun.Jumlah SOP yang disusun.Jumlah peraturan pelaksana teknis PB yang disusun.
2. ProgramPenguatanKelembagaan danRegulasiKebencanaan
1. KoordinasiPenanggulanganBencana
a. Frekuensi Pelaksanaan Rapat Kerja TeknisPenanggulangan Bencana.
bersambung…
42
sambungan…PROGRAMPRIORITAS
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)
2. Pembangunan danpenyediaan sarana danprasarana penanganankebencanaan
a.
b.
c.d.e.f.g.h.i.j.k.
Jumlah gudang penyimpanan peralatan PB provinsi.Jumlah gudang penyimpanan peralatan PB regionalpantai timur Aceh, pantai barat selatan Aceh, danregional daratan tinggi Aceh bagian tengah-tenggara.Jumlah gudang penyimpanan peralatan PBkabupaten/kota (Sumber dana Otsus/TDBH MigasKabupaten-Kota)Jumalah Tenda pleton, keluarga, dan regu.Jumlah Perahu karet dan mesin.Jumlah Genset.Jumlah mobil dapur umumJumlah mobil Double CabinJumlah motor Traill.Jumlah alat berat.Jumlah mobil pemadam kebakaran.Jumlah perlatan PB lainnya.
3. Pendidikan danPelatihanPenanggulanganBencana
a.b.c.
Jumlah paratur dan masyarakat yang dilatih.Jumlah dan jenis pelatihan yang diselenggarakan.Jumlah para pihak lainnya yang terkait dengan PByang dilatih.
4. Monitoring danEvaluasiPenanggulanganBencana
a.b.
Jumlah dan jenis data yang dikumpulkan.Jumlah dan jenis laporan yang disusun.
5. Fasilitasi program dankegiatan unsurpengarah
a.b.
Jumlah laporan kajian teknis status bencana.Jumlah rekomnendasi yang disampaikan kepadaKepala, Kepala Pelaksana dan Gubernur
3. ProgramRehabilitasi danRekonstruksiPasca Bencana
1. Koordinasi PelaksanaanRehabilitasi danRekonstruksi Bencana.
a. Frekuensi pelaksansaan rapat koordinasi pemulihandan perbaikan daerah landaan bencana.
2. Koordinasi PemulihanKondisi Sosial,Ekonomi dan BudayaKorban Bencana
a. Frekuensi koordinasi perbaikan kondisi sosial ekonomidan budaya masyarakat korban bencana.
3. Koordinasi PenilaianKerusakan Bencana
a. Jumlah dokumen rencana induk rebahilitasi danrekonstruksi daerah landaan bencana
4. ProgramKedaruratan danLogistik Bencana
1. Pencarian danPenyelamatan Korbanbencana
a.b.c.
Data jumlah korban selamat.Data jumlah korban meninggal.Data jumlah rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umumbaik milik pemerintah maupun milik masyarakat yangrusak.
2. KegiatanOperasionalisasi SistemPUSDALOP
a.
b.
c.
Jumlah rapat pengendalian PB fase siaga darurat, fasetanggap darurat, fase transisi darurat yangdilaksanakan.Frekuensi pemantauan situasi bencana pada fase tidakterjadi bencana.Jumlah laporan pemantauan siatuasi bencana pada fasetidak terjadi bencana
3. Koordinasi PemberianBantuan DaruratKorban Bencana.
a.
b.
c.
Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi pemberianbantuan darurat untuk korban bencana.Jumlah dan jenis bantuan darurat (sandang danpangan) yang diberikan kepada masayarakat korbanbencana.Jumlah masyarakat yang diberikan bantuan (KK, JenisKelamin, Umur, Siklus daur kehidupan).
3.3 Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Periode2010-2014
Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana periode 2010-2014yang dijabarkan dalam kelompok prioritas bidang lingkungan hidup dan pengelolaanbencana diarahkan kepada pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagaiprioritas nasional dan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusatdan daerah, optimalisasi instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspekpengurangan risiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalamupaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan
43
bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampakbencana.
Selanjutnya kebijakan tersebut diterjemahkan dalam kegiatan penanggulanganbencana dalam kurun waktu 2010 – 2014 sebagai berikut:a. Terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu,
dan menyeluruh.b. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana.c. Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah
pascabencana secara cepat, tepat, dan efektif serta terkoordinir/terpadu.d. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah
pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.Operasionalisasi arah kebijakan dan strategi dan dengan memperhatikan skala
prioritas yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dicanangkanmaka BNPB menyiapkan Program Penanggulangan Bencana. Program tersebutdijabarkan dalam dua kelompok besar yaitu:
a. Program Generik yang meliputi: Dukungan manajemen dan pelaksana teknis lainnya BNPB; Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB; Pengawasan, Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara BNPB.
b. Program Teknis Penanggulangan Bencana meliputi: Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan; Penanganan Darurat; Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Logistik dan Peralatan; Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk
pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam.
Tabel 3.4Review Renstra, Realisasi Pendanaan Program Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Periode 2010 – 2012
2010 2011 2012 2013 2014
1. Pencegahan danKesiapsiagaan 29,327.53 193,176.94 166,680.00 960,640.36 1,059,306.50
2. Penanganan DaruratBencana 31,460.40 52,798.80 64,810.00 468,112.50 567,409.10
3. Rehabilitasi danRekonstruksi 66,362.60 409,860.40 26,260.00 7,150,000.00 8,050,000.00
4. Logistik dan peralatan 112,380.10 308,910.00 140,070.00 9,890,585.94 11,875,000.005. Pusat data dan informasi
dan hubungan masyarakat 13,986.00 28,760.00 32,140.00 200,619.64 234,175.32
1. Program pengawasan danPeningkatan AkuntabilitasAparatur BNPB
3,296.13 3,360.00 3,700.00 4,500.00 4,500.00
2. Dukungan manajemenpelaksanaan teknislainnya
5,001.76 8,474.11 10.474.00 74,303.57 90,064.93
3. Peningkatan sarana danprasana aparatur BNPB
39,847.55 201,540.14 218,546.00 602,780.30 730,642.79
301,662.07 1,206,880.39 652,206.00 19,351,542.31 22,611,098.64
Program Generik:
JUMLAH
PROGRAM
Program Teknis: Penanggulangan Bencana
Pagu Denitif Berdasarkan DIPA Tahun Pagu Indikatif TahunAlokasi Pendanaan (Dalam Juta Rupiah)
44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis:Indikasi Arahan Peraturan Zonasi (IAPZ) Kawasan Rawan Bencana Alam
Visi Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yaitu: Terwujudnyamasyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan melalui tataruang yang terintegrasi, harmonis dan berkelanjutan. Misi RTRWA (salah satu) adalahmelaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi danadaptasi bencana. Hal tersebut bertujuan untuk Mewujudkan Penurunan RisikoBencana.
Strategi untuk mewujudkannya adalah: (1) Pengembangan struktur ruang untukpeningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan prasarana transportasi, energi,telekomunikasi, sumber daya air, mitigasi bencana di seluruh wilayah Aceh melaluipengembangan jaringan prasarana untuk mendukung upaya mitigasi bencana; (2)Pengembangan kawasan budidaya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidayaagar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan menerapkanpengembangan berbasis mitigasi bencana pada kawasan budidaya rawan bencana yangmeliputi: (1) Kawasan gelombang pasang yang tersebar di kawasan pantai Banda Aceh,Aceh Besar, Pidei, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Timur,Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Simeuluedan Sabang; (2) Kawasan rawan banjir yang tersebar pada beberapa kawasan dalamkabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, AcehTamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam, Singkil, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, AcehBarat, Aceh Jaya, dan Nagan Raya; (3) Kawasan rawan kekeringan tersebar dibeberapakabupaten/kota yaitu: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Nagan Raya; (4)Kawasan rawan angin badai meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisirUtara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue, dan Pulau Weh serta pulau-pulaukecil terluar lainnya; (5) Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Aceh; (6)Kawasan yang terletak pada zona patahan aktif mencakup kabupaten/kota Banda Aceh,Aceh Besar, Pidie, Lhokseumawe, Gayo Lues, dan Bireun; (7) Kawasan rawan tsunamimeliputi kabupaten/kota yang wilayah geografisnya mengahadap perairan SamuderaHindia di sebelah barat, pantai laut Andaman, dan sebagian kawasan di pesisir SelatMalaka di sebelah Utara dan Timur wilayah Aceh; (8) Kawasan rawan abrasi meliputiBanda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, AcehTimur, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Singkil dan pulau-pulau terluar lainnya; (9) Kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjangaliran sungai besar dan atau sungai berarus deras, dan; (10) Kawasan rawan gas beracunyang meliputi wilayah-wilayah disekitar jangkauan letusan gunung api seperti BenerMeriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Sabang.
Pembangunan inprastruktur yang berhubungan dengan sistem sarana dan prasarana drainase diutamakan pengembangannya pada daerah-daerah yang rawan banjir, airtergenang, curah hujan tinggi dan pemukiman padat penduduk. Rencana pola ruangwilayah Aceh di bagi dalam beberapa kawasan diantaranya kawasan lindung rawanbencana alam seperti longsor adalah wilayah dengan sudut kemiringan lereng yangmelebihi 40% atau kawasan yang dilalui sesar aktif.
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Aceh di gunakan sebagai acuan dalampelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh. Khusus untuk hal-hal yangberkaitan dengan pengendalian kebencanaan di atur dengan penetapan arahan peraturanzonasi kawasan, yang meliputi: (1) kawasan rawan longsor; (2) kawasan rawankebakaran hutan; (3) kawasan dalam jangkauan letusan gunung api dan; (4) kawasan
45
budidaya. Dengan fokus pengarusutamaan penurunan risiko/pengurangan risiko ditujukan ke kawasan budidaya, yang meliputi kawasan arahan peraturan zonasi kawasanpemukiman perkotaan, gampong, perkantoran, perdagangan dan jasa, kawasan greenindustry¸ kawasan wisata, dan kawasan rawan kekeringan.
Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah khususnyayang terkait dengan prasarana jalan, maka penetapan jalur jalan harusmempertimbangkan faktor rawan bencana.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis sebagaimana telah diuraikan panjanglebar di atas, maka ditentukan isu-isu strategis BPBA untuk dijadikan dasar penyusunanprogram dan kegiatan periode 2012-2017 adalah sebagai berikut ini:
1. Mekanisme kerja dan fungsi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana, baikpada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum didukung oleh aturanpelaksana teknis dan peralatan SAR dan evakuasi korban bencana, serta peralatanTRC yang memadai.
2. Rendahnya pemahaman kaum perempuan sebagai kelompok rentan bencana olehmasyarakat.
3. Rendahnya pelibatan kaum perempuan dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana.4. Rendahnya tingkat pemahaman perempuan tentang pengurangan risiko bencana.5. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang upaya-upaya mitigasi bencana.6. Belum terpadu pelaksanaan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana bagi
masyarakat.7. Fokus program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada kegiatan perbaikan
sarana dan prasaran fisik, sedangkan kewenangan BPBA hanya melakukankoordinasi.
8. Lambanya respon kedaruratan dan logistik kebencanaan, karena terbatsanya SDMdan anggaran.
9. Belum tersedianya pengelolaan/manajemen informasi bencana terpusat untukmemudahkan masyarakat mengakses informasi bencana, seperti pendirian PusatInformasi Bencana atau Media Center/Resource Center kebencanaan.
46
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, dan SASARAN STRATEGIS dan KEBIJAKAN
4. 1. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Aceh
4.1.1 VISI
TANGGAP DAN TANGGUH MENGHADAPI BENCANA
4.1.2 PENJELASAN MAKNA VISI
a. Tanggap : Merespon secepat mungkin setiap kejadian bencana di seluruh wilayah Aceh melalui koordinasidengan semua pihak terkait dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
b. Tangguh : Dalam situasi apapun tetap melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana yang terencana danterkoordinir.
c. Menghadapi Bencana : Intergrasi pelayanan penanggulangan bencana pada saat pra bencana, status siaga darurat, statustanggap darurat, status transisi darurat dan pasca bencana. Melalui upaya-upaya mitigasi danadaptasi guna mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancamanmaupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
4.1.3 MISI
1. Membangun kelembagaan penanggulangan bencana yang handal.
2. Menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana yang terkoordinir dan profesional.
47
4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
TABEL 4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENANGGULANGAN BENCAN ACEH
1 21 Jumlah Gampong siaga bencana yang
dibina/dilatih PRBBK - Gp 20 Gp 20 Gp 20 Gp 20 Gp
2 Terlaksananya simulasi/drill gempadan tsunami
3 kali - kali - kali - kali - kali
3 Terlaksananya kajian dan diskusitentang sistem peringatan dinitsunami Aceh
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
4 Terlasananya perbaikan teras dandrainase tebing jalan lintas Kuta Cane -Blang Keujren, Kab. Gayo Lues
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
5 Terlaksananya kegiatan perkuatantebing sungai Kuala Panteu (Kab. Pidie)
560 m3 - m3 - m3 - m3 - m3
6 Terlaksannya kegiatan perkuatantebing sungai Krueng Rukoh (Kab.Pidie)
560 m3 - m3 - m3 - m3 - m3
7 Terlaksananya rehabilitasi kerusakansarana ibadah akibat banjir bandang diKec. Leuser kab. A. Tenggara
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
8 Terlaksanyan rehabiltasi sarana MCKdan sumber air bersih akibat banjirbandang di Kec. Leuser Kab. A.Tenggara
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
91. Mengurangi risiko bencana,
meningkatkan Kesiapsiagaandan kewaspadaan aparaturserta masyarakat dalammenghadapi bencana.
1. Perbaikan sarana dan prasarana publikdan Meningkatnya kualitas ketahanangampong yang berpotensi bencana
3 4 5 6 7 8
2013 2014 2015 2016 2017TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
Bersambung...
48
Sambungan...
1 29 Tersedianya sarana escape
buliding/sarana penyelamatan dirimasyarakat dari ancaman bencanabanjir di kab/kota: A.Utara, A. Timur,dan A. Singkil.
3 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
10 Tersedianya sarana jalan evakuasi(jalan pracetak dan escape buildingbahan kayu) di Kec. Lhong Kab. A.Besar
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
11 Tuntasnya pembangunan rumahmasyarakat korban bencana banjirbandang di Kec. Tangse Kab. Pidie
110 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
12 Tersedianya tempat hunian, perbaikandan normalisasi akibat benjir bandangdi Kec. Leuser Kab. A. Tenggara
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
13 Tersedianya tempat hunian korbanbanjir bandang Kec. Leuser Kab. AcehTenggara
5 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
14 Terlaksananya rehabiltasi ringanrumah masyarakat korban banjirbandang di Kec. Leuser Kab. AcehTenggara.
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
15 Tersedianya sarana escape building diKabupaten Aceh Barat
5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi
16 Tersedianya sarana escape building diKabupaten Nagan Raya
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
2. Bertambahnya gampong-gampong diAceh menjadi Gampong Siaga Bencana
- Gmpng 20 Gmpng 20 Gmpng 20 Gmpng 20 Gmpng
9
jumlah Gampong siaga bencana yangmengikuti perlombaan/ kontes 'GampongSiaga Bencana'
3 4 5 6 7 8
2013 2014 2015 2016 2017TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
Bersambung...
49
Sambungan...
1 23. Meningkatnya kesiapsiagaan
masyarakat terhadap bencanagempa/tsunami
- kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali
4. Meningkatnya kesiapsiagaanmasyarakat terhadap bencana gunungapi
- Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
5. Meningkatnya jumlah rencanakontijensi mitigasi bencana
1 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok
6. Meningkatnya jumlah petunjuk teknismitigasi bencana
- Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok
1. Terjalinnya hubungan kerjasamaantara para pihak dalam transferteknologi penanggulangan bencana 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
2. Meningkatnya koordinasiPenanggulangan Bencana
1 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
3.
1 Tersedianya peralatan komunikasikebencanaan BPBA
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
2 Jumlah tenda pleton penampungankorban bencana Kota Sabang
4 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
3 Jumlah mesin Chin shaw BPBD KotaSabang
2 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
4 Pengadaam Genset 12 KVA (BPBDKota Sabang)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
2. Mewujudkan pelayananpenanggulangan bencanayang terkoordinir dengandukungan fasilitas yangmemenuhi standar dantenaga yang terampil secaraefektif, efesien dan terukur.
Frekuensi kunjungan pejabat BPBA ke luarnegeri
Frekuensi koordinasi penanggulanganbencana
Meningkatnya kualitas peralatanuntuk mendukung kegiatanPenanggulangan Bencana
Jenis dan jumlah peralatan dasarPenanggulangan Bencana yang fungsional
9frekuensi Simulasi/drill gempa dan tsunami
frekuensi Simulasi/drill gunung meletus
Jumlah Rencana kontijensi yang tersusun
jumlah petunjuk teknis yang tersusun
3 4 5 6 7 8
2013 2014 2015 2016 2017TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
Bersambung...
50
Sambungan...
1 25 Tersedianya pagar keliling gudang
logistik kebencanaan BPBD KotaBanda Aceh (Lokasi Kec. Ulee Kareng)
1 Unit - DED - DED - DED - DED
6 Tersedianya pagar keliling pospemadam wilayah tengah kecamatanKuta Alam (BPBD Kota Banda Aceh)
1 Unit - DED - DED - DED - DED
7 Tersedianya Rumah Penjaga GudangLogistik Kecamatan Ule Kareng (BPBDKota Banda Aceh)
1 Unit - DED - DED - DED - DED
8 Tersedianya peralatan perlengkapoanTRC Kab. A. Timur
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
9 Tersedianya water pum portable(BPBD Aceh Tengah)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
10 Tersedianya peralatan pemadamkebakaran (BPBD Kab. A. Barat)
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
11 Tersedianya gudang mobil pemadamkebakaran Kec. Woyla dan PantonRheu (BPBD Kab. Aceh Barat)
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
12 Tersedianya gudang PeralatanEvakuasi Bencana (BPBD Kab. AcehBarat)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
13 Tersedianya alat komunikasi evakuasi(BPBD Kab. A. Barat)
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
14 Tersedianya gudang Logistikkebencaan (BPBD Kab. Aceh Tenggara)
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
93 4 5 6 7 8
2013 2014 2015 2016 2017TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
Bersambung...
51
Sambungan...
1 215 Tersedianya gudang Logistik
kebencaan (BPBD Kab. Nagan Raya)1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
16 Tersedianya gudang logistikkebencanaan (BPBD Kab. A. Singkil)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
17 Tersedianya peralatan penyelamatandan penanggulangan kebakaran (BPBDKota Langsa)
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
18 Tersedianya pagar BRC gudang logistikkebencanaan BPBD Kab/Kot: PidieJaya, Bireun, Subulussalam,A.Tamiang, A. Singlkil dan A.Tenggara.
6 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
19 Tersedianya gudang parkir mobilDAMKAR (BPBD Kab. A. Tenggara)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
20 Tersedianya Pos DAMKAR Kota BandaAceh (BPBD Kota B. Aceh)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
21 Tersedianya gudang logistikkebencanaan (BPBD Kab. Pidie)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
22 Tersedianya timbunan halamangudang logistik kebencanaan (BPBDKabupaten Pidie Jaya)
2000 m3 - m3 - m3 - m3 - m3
23 Tersedianya Whell Loader daruratbencana (BPBA)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
24 Tersedianya DED Gedung TrainingCentre (Hibah Afrika Selatan)
1 DED - DED - DED - DED - DED
25 Tersedianya pengawasanpembangunan gedung Training Centre(Hibah Afrika Selatan)
1 DED - DED - DED - DED - DED
93 4 5 6 7 8
2013 2014 2015 2016 2017TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
Bersambung...
52
Sambungan...
1 226 Tersedianya DED Pagar dan
Landscaping Gudang Logistikkebencanaan Provinsi Aceh (BPBA)
1 DED - DED - DED - DED - DED
27 Tersedianya DED Gudang LogistikKebencanaan Provinsi Aceh (BPBA)
1 DED - DED - DED - DED - DED
28 Tersedianya pengawasanPembangunan Pagar dan LandscapingGudang Logistik Kebencanaan ProvinsiAceh (BPBA)
1 kali - Kali - Kali - Kali - Kali
29 Tersedianya pagar gudang logistikkebencanaan Provinsi Aceh (BPBA)
1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt
30 Tersedianya timbunan dalam arealkawasan pembangunan Pagar GudangLogistik Kebencanaan Provinsi Aceh(BPBA)
11985 m3 - m3 - m3 - m3 - m3
31 Tersedianya lampu senter pencariandan penyelamatan korban benca alam(BPBA)
3 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
32 Tersedianya gudang logistikkebencanaan wilayah/regional BaratSelatan (BPBA)
1 Unit - Unit 1 Unit - Unit - Unit
33 Tersedianya gudang logistikkebencanaan wilayah/regional Acehbagian Tengah-Tenggara (BPBA).
- Unit - Unit 1 Unit - Unit - Unit
93 4 5 6 7 8
2013 2014 2015 2016 2017TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
Bersambung...
53
Sambungan...
1 234 Tersedianya perahu fiber rescue
beserta perlengkapan lainnya (BPBDKab. Aceh Tamiang)
5 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
35 Tersedinya Bekhoe darurat bencana(BPBD Kab. A. Tamiang)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
36 Tersedianya mobil DAMKAR (BPBDKab. Pidie)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
37 Tersedianya mobil DAMKAR (BPBDKab. Bener Meriah)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
38 Tersedianya mobil DAMKAR (BPBDKab. A. Tengah)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
39 Tersedianya mobil DAMKAR (BPBDKab. Aceh Barat)
2 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
40 Tersedianya kenderaan roda duarescue bencana (BPBD Kota Sabang)
4 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
41 Tersedianya kenedraan roda empatrescue bencana (BPBD Kota Sabang)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
42 Tersedianya kenderaan roda duarescue bencana (BPBD Kab. A.Tamiang)
2 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
43 Tersedianya mobil komandopenanggulangan bencana (BPBD KotaBanda Aceh)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
44 Tersedianya kenderaan roda duarescue bencana (BPBD Kab. A. Timur)
2 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
45 Tersedianya perahu karet bermesinkapasitas 10 org (BPBD Kota Sabang)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
93 4 5 6 7 8
2013 2014 2015 2016 2017TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
Bersambung...
54
Sambungan...
1 246 Tersedianya boat fiber rescue beserta
perlengkapan lainnya (BPBD Kab. A.Tamiang)
1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit
4. Meningkatnya jumlah aparatur danmasyarakat yang terlatih menghadapibencana
180 Org 180 Org 180 Org 180 Org 180 Org
5. Meningkatnya sumber data tentangbencana kegunungapian, tsunami dantanah longsor.
3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
6. Meningkatnya jumlah relawanpenanggulangan bencana yang terlatih
180 Org 180 Org 180 Org 180 Org 180 Org
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerjaserta manajemen pengendalian dansupervisi program
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
3. Mewujudkan koordinasipelaksanaan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksipasca bencana yang harmonis
1. Meningkatnya koordinasi pemulihandan perbaikan daerah bencana
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
2. Meningkatnya koordinasi perbaikankondisi sosial ekonomi dan budayakorban bencana
- kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
3. Meningkatnya kualitas dan akurasipengkajian data kebencanaan
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
1. Meningkatnya jumlah korban yangterselamatkan
- Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
2. Berfungsinya Sistem PUSDALOP 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit3. Meningkatnya koordinasi pemberian
bantuan kebutuhan dasar1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt
frekuensi koordinasi pemulihan danperbaikan daerah bencana
frekuensi koordinasi perbaikan kondisi sosialekonomi dan budaya korban bencana
Data kerusakan per jenis obyek kerugianmasyarakat
4. Mencari dan menyelamatkankorban bencana yangterkoordinir dalam satukesatuan sistem kendalioperasi (DALOP)
data kerusakan dan korban akibat bencana(baik yang terselamatkan maupun tidak)PUSDALOP Penanggulangan Bencanajumlah kepala keluarga yang mendapatbantuan kebutuhan dasar (termasuk huniansementara)
Jumlah aparatur dan masyarakat yangdilatih
jumlah dokumen/laporan hasil penelitianaplikatif tentang bencana bidangkegunungapian, tsunami dan tanah longsor
Jumlah relawan yang terlatih
Laporan data hasil monitoring dan evaluasi
93 4 5 6 7 8
2013 2014 2015 2016 2017TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
55
TABEL 4.2TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH
Kebijakan4
1 Meningkatnya koordinasi Penanggulangan Bencana 1 Terselenggaranya rapat koordinasi secara berkaladengan melibatkan semua pihak terkait.
2 Meningkatnya kualitas peralatan untuk mendukungkegiatan PB
2 Pembangunan gudang dan penyediaan peralatan SARdan Evakuasi Korban Bencana dan Peralatan TimReaksi Cepat
3 Meningkatnya jumlah aparatur dan masyarakat yangterlatih menghadapi bencana
3 Pelatihan teknis penyelenggara pelayananpenanggulangan bencana
4 Meningkatnya sumber data tentang bencanakegunungapian, tsunami dan tanah longsor
4 Penelitian tentang bencana kegunungapian, tsunamidan tanah longsor.
5 Meningkatnya jumlah relawan penanggulanganbencana yang terlatih
5 Pelatihan teknis relawan penanggulangan bencana
6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja serta manajemenpengendalian dan supervisi program
6 Monitoring dan Evaluasi program
1 Meningkatnya ketahanan gampong yang berpotensibencana
1 Pembinaan gampong siaga bencana
2. Bertambahnya gampong-gampong di Aceh menjadiGampong Siaga Bencana
2. Menyelenggarakan lomba gampong siaga bencana
3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadapbencana gempa/tsunami
3. Simulasi/drill gempa, tsunami
4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadapbencana gunung api
4. Simulasi/drill bencana gunung api
5. Meningkatnya jumlah rencana kontijensi mitigasibencana
5. Penyusunan rencana kontigensi dan SOPpenanggulangan bencana
6. meningkatnya jumlah petunjuk teknis mitigasibencana
6. Penyusunan peraturan Gubernur Aceh tentangmekanisme pelayanan penanggulangan bencana.
Mengurangi risiko bencana, meningkatkanKesiapsiagaan dan kewaspadaan aparatur sertamasyarakat dalam menghadapi bencana.
1 Program Pencegahan Dini danPenanggulangan Korban Bencana Alam
Program Peguatan Kelembagaan danRegulasi Kebencanaan
MISI II : 2. Menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana yang terkoordinir dan profesional.Tujuan Sasaran Strategi
1 2 3Mewujudkan pelayanan penanggulangan bencanayang terkoordinir, didukung oleh fasilitas yangmemenuhi standar, dilaksanakan oleh tenagayang terampil secara efisien, efektif dan terukur.
1
VISI : Tanggap dan Tangguh Menghadapi BencanaMISI I : 1. Membangun kelembagaan penanggulangan bencana yang handal.
Tujuan Sasaran Strategi
Bersambung...
56
Sambungan...Kebijakan
42 Mewujudkan koordinasi pelaksanaan kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yangharmonis
1. Meningkatnya koordinasi pemulihan dan perbaikandaerah bencana
1 Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Program Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana
2. Meningkatnya koordinasi perbaikan kondisi sosialekonomi dan budaya korban bencana
2. Melakukan koordinasi pemulihan kondisi sosialekonomi, dan budaya masyarakat korban bencana.
3. Meningkatnya kualitas dan akurasi pengkajian datakebencanaan
3. Melakukan koordinasi penilaian kerusakan akibatbencana.
3 Mencari dan menyelamatkan korban bencanayang terkoordinir dalam satu kesatuan sistemkendali operasi (DALOP)
1. Meningkatnya jumlah korban yang terselamatkan 1. Melakukan operasi pencarian dan penyelamatan Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
2. Berfungsinya Sistem PUSDALOP 2. Melaksanakan kendali operasi penanganan daruratkorban bencana sesuai hirarkhi yang berlaku.
3. Meningkatnya koordinasi pemberian bantuankebutuhan dasar
3. Melaksanakan koordinasi pendistribusian kebutuhandasar, hunian sementara dan pengobatan masyarakatkorban bencana
1 2 3Tujuan Sasaran Strategi
57
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No. 07 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Aceh, mempunyaitugas untuk menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Program dankegiatan BPBA, secara rinci dijabarkan segabaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFBADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH TAHUN 2012-2017
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp
(Juta)1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 0 1 2Jumlah KepalaKeluarga yangmendapat bantuankebutuhan logistik RT
Tersedianyakebutuhan logistikrumah tangga bagimasyarakat korbanbencana
500 KK 550 6.187 - - - - - - - -
Jumlah Gampongsiaga bencana yangdibina/dilatih PRBBK
jumlah Gampongsiaga bencana yangdibina/dilatihPRBBK
Tidak ada data(Kegiatan)
- - 20 1.300 20 1.365 20 1.433 40 1.505
Frekuensisimulasi/drill gempadan tsunami
pelaksanaansimulasi/drill
2 3 651 - - - - - - - -
Frekuensi pelaksanaankajian dan diskusitentang sistemperingatan dini gempadan tsunami
Terlaksananyakajian dan diskusitentang sistemperingatan dinitsunami Aceh
1 1 125 1 131 1 138 1 145 1 152
Volume perbaikanteras dan drainasetebing jalan
Terlasananyaperbaikan teras dandrainase tebingjalan lintas KutaCane - BlangKeujren, Kab. GayoLues
Tidak (Pkt) 1 2.140 - - - - - - - -
Panjang bronjongyang terpasang padatebing sungai
Terlaksananyakegiatan perkuatantebing sungai KualaPanteu dan KruengRukoh (Kab. Pidie)
Tidak ada data(Kegiatan)
1120 m' 2.800 - - - - - - - -
1 2 1. Pengurangan RisikoBencana
Berkurangnya risikobencana baik secarastruktural maupunnon struktural
Mengurangirisiko bencana,meningkatkanKesiapsiagaandankewaspadaanaparatur sertamasyarakatdalammenghadapibencana
1. Perbaikan saranadan prasaranapublik danMeningkatnyakualitas ketahanangampong yangberpotensibencana
1 2 0
2016 2017
2 4 5PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
2013 2014 2015TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
Bersambung.....
58
Sambungan…
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp
(Juta)1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah rumah ibadahyang direhabilitasi
Terlaksananyarehabilitasikerusakan saranaibadah akibat banjirbandang di Kec.Leuser kab. A.Tenggara
Tidak ada(Paket)
1 400 - - - - - - - -
Jumlah sarana MCKdan sumber air bersihyang direhabilitasi
Terlaksanyanrehabiltasi saranaMCK dan sumberair bersih akibatbanjir bandang diKec. Leuser Kab. A.Tenggara
1 Pkt 1 450 - - - - - - - -
Jum sarana escapebuilding yangdibangun
Tersedianya saranaescapebuliding/saranapenyelamatan dirimasyarakat dariancaman bencanabanjir di kab/kota:A.Utara, A. Timur,dan A. Singkil.
Tidak (Pkt) 3 1.610 - - - - - - - -
Panjang jalanevakuasi pra cetakdan jumlah unitsarana escape buildingbahan kayu
Tersedianya saranajalan evakuasi (jalanpracetak danescape buildingbahan kayu) di Kec.Lhong Kab. A. Besar
Tidak (Pkt) 1 178 - - - - - - - -
Jumlah rumahmasyarakat korbanbencana banjirbandang yangfungsional
Tuntasnyapembangunanrumah masyarakatkorban bencanabanjir bandang diKec. Tangse Kab.Pidie
110 Unit 110 1.700 - - - - - - - -
Jumlah tempathunian, berfungsinyaalur sungai akibatbanjir bandang
Tersedianya tempathunian, perbaikandan normalisasiakibat benjirbandang di Kec.Leuser Kab. A.Tenggara
1 Pkt 1 1.300 - - - - - - - -
INDIKATOR KINERJATUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 2017
2 4 5
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
2013 2014 2015
Bersambung…
59
Sambungan ...
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp
(Juta)1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah tempat huniansementara untukmasyarakat korbanbanjir bandang
Tersedianya tempathunian korbanbanjir bandang Kec.Leuser Kab. AcehTenggara
1 Pkt 1 125 - - - - - - - -
Jumlah rumah yangdirehabilitasi ringan
Terlaksananyarehabiltasi ringanrumah masyarakatkorban banjirbandang di Kec.Leuser Kab. AcehTenggara.
1 Pkt 1 634 - - - - - - - -
Jumlah sarana escapebuilding yangdibangun di Kab. AcehBarat
Tersedianya saranaescape building diKabupaten AcehBarat
5 Pkt 5 634 5 666 5 699 5 734 5 771
Jumlah sarana escapebuilding yangdibangun di Kab.Nagan Raya
Tersedianya saranaescape building diKabupaten NaganRaya
Tidak ada(Paket)
1 1.000 1 1.050 1 1.103 1 1.158 1 1.216
2. Bertambahnyagampong-gampong di Acehmenjadi GampongSiaga Bencana
jumlah Gampongsiaga bencana yangmengikutiperlombaan/ kontes'Gampong SiagaBencana'
1 2 0 1 2 2. Lomba GampongSiaga Bencana
Terselenggaranyaperlombaan gampongsiaga bencana
jumlah Gampongsiaga bencana yangmengikutiperlombaan/kontes 'GampongSiaga Bencana'
10 Gampong - - 20 2.500 20 2.663 20 2.836 20 3.020
3. Meningkatnyakesiapsiagaanmasyarakatterhadap bencanagempa/tsunami
frekuensiSimulasi/drill yangdilaksanakan
1 2 0 1 2 3. Simulasi/drillgempa/tsunami
Terwujudnyamanajemenperingatan dinibencana
frekuensiSimulasi/drill yangdilaksanakan
2 Kali - - 3 375 3 394 3 413 3 434
INDIKATOR KINERJATUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 2017
2 4 5
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
2013 2014 2015
Bersambung...
60
Sambungan...
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp
(Juta)1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4. Meningkatnyakesiapsiagaanmasyarakatterhadap bencanagunung api
frekuensiSimulasi/drill yangdilaksanakan
1 2 0 1 2 4. Simulasi/drill gunungapi
Terwujudnyamanajemenperingatan dinibencana
frekuensiSimulasi/drill yangdilaksanakan
2 Kali - - 2 300 2 315 2 331 2 347
5. Meningkatnyajumlah rencanakontijensi mitigasibencana
Jumlah Rencanakontijensi yangtersusun
1 2 0 1 2 5. Penyusunan RencanaKontigensi MitigasiBencana
Tersusunnya RencanaKontigensiKebencanaan (SOP)
Jumlah Rencanakontijensi yangtersusun
1 Dok 3 150 3 450 3 450 3 450 3 450
6. meningkatnyajumlah petunjukteknis mitigasibencana
jumlah petunjukteknis yang tersusun
1 2 0 1 2 6. Penyusunan PetunjukTeknis (Juknis)Mitigasi Bencana
Tersusunnya JuknisMitigasi Bencana
jumlah petunjukteknis yangtersusun
Tidak ada data - - 3 375 3 394 3 413 3 434
1 2 0 1 21. Terjalinnya
hubungankerjasama antarapara pihak dalamtransfer teknologipenanggulanganbencana
Meningkatnyahubungan kerjasamaantara BPBA dengandaerah sasarankunjungan
1 2 0 1 2 1. Kerjasama antarnegara, provinsi, dankabupaten/kotadalam penanganandan penguranganrisiko bencana
Frekuensi kunjunganpejabat BPBA ke luarnegeri
Kunjungan pejabatdan staf BPBA keluar negeri
- 1 136 1 136 1 136 1 136 1 136
2. MeningkatkanKoordinasiPenanggulanganBencana
Frekuensi koordinasipenanggulanganbencana
2. KoordinasiPenanggulanganBencana
Meningkatnya sinergipenanganan danpenanggulanganbencana se-Aceh
Frekuensikoordinasipenanggulanganbencana
4 Kali 4 167 4 178 4 189 4 202 4 215
2014 2015TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
Mewujudkanpelayananpenanggulanganbencana yangterkoordinirdengandukunganfasilitas yangmemenuhistandar dantenaga yangterampil secaraefektif, efesiendan terukur.
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN REGULASI KEBENCANAAN
2016 2017
2 4 5
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
2013
Bersambung...
61
Sambungan...
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp
(Juta)1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 0 1 2 Jumlah peralatankomunikasikebencanaan BPBA
Tersedianyaperalatankomunikasi
1 Pakt 1 86 1 90 1 95 1 100 1 105
Jumlah tenda pletonpenampungan korbanbencana Kota Sabang
Tersedianya tendapleton
Tidak ada (Unit) 4 109 - - - - - - - -
Jumlah mesin Chinshaw BPBD KotaSabang
Tersedianya mesinChin Shaw
Tidak ada (Unit) 2 21 - - - - - - - -
Jumlah Genset 12 KVA(BPBD Kota Sabang)
Tersedianya Genset Tidak ada (Unit) 1 100 - - - - - - - -
Panjang pagar kelilinggudang logistikkebencanaan BPBDKota Banda Aceh(Lokasi Kec. UleeKareng)
Terbangunnyapagar
Tidak ada pagar 1 291 - - - - - - - -
Panjang pagar kelilingpos pemadam wilayahtengah kecamatanKuta Alam (BPBD KotaBanda Aceh)
Terbangunnyapagar
Tidak ada pagar 1 146 - - - - - - - -
Jumlah RumahPenjaga GudangLogistik KecamatanUle Kareng (BPBDKota Banda Aceh)
Terbangunnyarumah penjagagudang
Tidak ada 1 728 - - - - - - - -
Jumlah dan jenisperalatanperlengkapoan TRCKab. A. Timur
Tersedianyaperalatanperlengkapan TRC
Tidak ada 1 171 - - - - - - - -
Jumlah peralatanwater pum portable(BPBD Aceh Tengah)
Tersedianyaperalatan waterpum
Tidak ada 1 250 - - - - - - - -
Peralatan pemadamkebakaran (BPBD Kab.A. Barat)
Tersedianuyaperalatanpemadamkebakaran
1 Paket 1 269 - - - - - - - -
INDIKATOR KINERJATUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
Pengadaan Sarana danPrasaranaPenanggulanganBencana
2016 2017
2 4 5
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
2013 2014 2015
3. Meningkatnyakualitas peralatanuntuk mendukungkegiatanPenanggulanganBencana
Jumlah dan jenissaranaperalatan dasarPenanggulanganBencana yangfungsional
3.
Bersambung...
62
Sambungan...
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp
(Juta)1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Gudang mobilpemadam kebakaranKec. Woyla danPanton Rheu (BPBDKab. Aceh Barat)
Terbangunnyagudang mobilDAMKAR
3 Unit 1 176 - - - - - - - -
Gudang PeralatanEvakuasi Bencana(BPBD Kab. AcehBarat)
Terbangunnyagudang peralatanevakuasi
Tidak ada 1 80 - - - - - - - -
Alat komunikasievakuasi (BPBD Kab.A. Barat)
Tersedianyaperalatan evakuasi
Tidak ada 1 88 - - - - - - - -
Gudang Logistikkebencaan (BPBD Kab.Aceh Tenggara)
Terbangunyagudang logistikkebencanaan
Tidak ada 1 1.770 - - - - - - - -
Gudang Logistikkebencaan (BPBDKab. Nagan Raya)
Terbangunnyagudang logistikkebencanaan
Tidak ada 1 1.750 - - - - - - - -
Gudang logistikkebencanaan (BPBDKab. A. Singkil)
Terbangunyagudang logistikkebencanaan
Tidak ada 1 1.500 - - - - - - - -
Peralatanpenyelamatan danpenanggulangankebakaran (BPBD KotaLangsa)
Tersedianyaperalatanpenyelamatan danpenanggulangankebakaran
Tidak ada 1 500 - - - - - - - -
Panjang pagar BRCgudang logistikkebencanaan BPBDKab/Kot: Pidie Jaya,Bireun, Subulussalam,A.Tamiang, A. Singlkildan A. Tenggara.
Terbangunya pagargudang logistik
Tidak ada(Paket)
1 1.926 - - - - - - - -
INDIKATOR KINERJATUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 2017
2 4 5
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
2013 2014 2015
Bersambung...
63
Sambungan ...
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp
(Juta)1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Gudang parkir mobilDAMKAR (BPBD Kab.A. Tenggara)
Terbangunyagudang parkir mobilDAMKAR
1 Unit 1 546 - - - - - - - -
Pos DAMKAR KotaBanda Aceh (BPBDKota B. Aceh)
Terbangunnya PosDAMKAR
3 Unit 1 535 - - - - - - - -
Gudang logistikkebencanaan (BPBDKab. Pidie)
Terbangunyagudang logistikkebencanaan
Tidak ada 1 1.478 - - - - - - - -
Timbunan halamangudang logistikkebencanaan (BPBDKabupaten Pidie Jaya)
Tersedianya tanahtimbunan
Tidak ada 2000 m3 150 - - - - - - - -
Whell Loader daruratbencana (BPBA)
Tersedianyan WhellLoader
Tidak ada 1 1.650 - - - - - - - -
DED Gedung TrainingCentre (Hibah AfrikaSelatan)
Tersedianya DED Tidak ada 1 328 - - - - - - - -
Pengawasanpembangunan gedungTraining Centre(Hibah Afrika Selatan)
Tersedianya jasapengawasan
Tidak ada 1 246 - - - - - - - -
DED Pagar danLandscaping GudangLogistik kebencanaanProvinsi Aceh (BPBA)
Tersedianya DED Tidak ada 1 170 - - - - - - - -
DED Gudang LogistikKebencanaan ProvinsiAceh (BPBA)
Tersedianya DED Tidak ada 1 200 - - - - - - - -
INDIKATOR KINERJATUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 2017
2 4 5
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
2013 2014 2015
Bersambung...
64
Sambungan...
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp
(Juta)1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PengawasanPembangunan Pagardan LandscapingGudang LogistikKebencanaan ProvinsiAceh (BPBA)
Tersedianya jasapengwasan
Tidak ada 1 47 - - - - - - - -
Pagar gudang logistikkebencanaan ProvinsiAceh (BPBA)
Terbangunnyapagar gudanglogistik
Tidak ada 1 1.150 - - - - - - - -
Timbunan dalam arealkawasanpembangunan PagarGudang LogistikKebencanaan ProvinsiAceh (BPBA)
Terserdianya tanahtimbunan
Tidak ada 12000 m3 959 - - - - - - - -
Lampu senterpencarian danpenyelamatan korbanbenca alam (BPBA)
Tersedianya lampusenter
Tidak ada 3 87 - - - - - - - -
Gudang logistikkebencanaanwilayah/regional BaratSelatan (BPBA)
Terbangunnyagudang logistikkebencanaan
Tidak ada - - - - 1 4.000 - - - -
Gudang logistikkebencanaanwilayah/regional Acehbagian Tengah-Tenggara (BPBA).
Terbangunnyagudang logistikkebencanaan
Tidak ada - - - - - - 1 4.000
Perahu fiber rescuebeserta perlengkapanlainnya (BPBD Kab.Aceh Tamiang)
Tersedianya perahufiber
Tidak ada 5 460 - - - - - - - -
Bekhoe daruratbencana (BPBD Kab.A. Tamiang)
Tersedianya Bekhoe Tidak 1 905 - - - - - - - -
Mobil DAMKAR (BPBDKab. Pidie)
Tersedianya mobilDAMKAR
8 Unit 1 1.200 - - - - - - - -
INDIKATOR KINERJATUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 2017
2 4 5
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
2013 2014 2015
Bersambung...
65
Sambungan...
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp
(Juta)1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mobil DAMKAR (BPBDKab. Bener Meriah)
Tewrsedianyamobil DAMKAR
9 Unit 1 1.250 - - - - - - - -
Mobil DAMKAR (BPBDKab. A. Tengah)
Tewrsedianyamobil DAMKAR
12 Unit 1 1.250 - - - - - - - -
Mobil DAMKAR (BPBDKab. Aceh Barat)
Tewrsedianyamobil DAMKAR
12 Unit 2 2.000 - - - - - - - -
Kenderaan roda duarescue bencana(BPBD Kota Sabang)
Tersedianyakenderaan roda dua
6 Unit 4 140 - - - - - - - -
Kenedraan rodaempat rescue bencana(BPBD Kota Sabang)
Tersedianyakenderaan rodaempat
Tidak ada 1 223 - - - - - - - -
Kenderaan roda duarescue bencana(BPBD Kab. A.Tamiang)
Tersedianyakenderaan roda dua
6 Unit 2 70 - - - - - - - -
Mobil komandopenanggulanganbencana (BPBD KotaBanda Aceh)
Tersedianya mobilkomando
1 Unit 1 400 - - - - - - - -
Kenderaan roda duarescue bencana (BPBDKab. A. Timur)
Tersedianyakenderaan roda dua
5 Unit 2 54 - - - - - - - -
Perahu karetbermesin kapasitas 10org (BPBD KotaSabang)
Tersedianya perahukaret
1 Unit 1 100 - - - - - - - -
Boat fiber rescuebeserta perlengkapanlainnya (BPBD Kab. A.Tamiang)
Tersedianya boatfiber
Tidak ada 1 142 - - - - - - - -
INDIKATOR KINERJATUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 2017
2 4 5
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
2013 2014 2015
Bersambung...
66
Sambungan...
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp
(Juta)1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mobil DAMKAR (BPBDKab. Bener Meriah)
Tewrsedianyamobil DAMKAR
9 Unit 1 1.250 - - - - - - - -
Mobil DAMKAR (BPBDKab. A. Tengah)
Tewrsedianyamobil DAMKAR
12 Unit 1 1.250 - - - - - - - -
Mobil DAMKAR (BPBDKab. Aceh Barat)
Tewrsedianyamobil DAMKAR
12 Unit 2 2.000 - - - - - - - -
Kenderaan roda duarescue bencana(BPBD Kota Sabang)
Tersedianyakenderaan roda dua
6 Unit 4 140 - - - - - - - -
Kenedraan rodaempat rescue bencana(BPBD Kota Sabang)
Tersedianyakenderaan rodaempat
Tidak ada 1 223 - - - - - - - -
Kenderaan roda duarescue bencana(BPBD Kab. A.Tamiang)
Tersedianyakenderaan roda dua
6 Unit 2 70 - - - - - - - -
Mobil komandopenanggulanganbencana (BPBD KotaBanda Aceh)
Tersedianya mobilkomando
1 Unit 1 400 - - - - - - - -
Kenderaan roda duarescue bencana (BPBDKab. A. Timur)
Tersedianyakenderaan roda dua
5 Unit 2 54 - - - - - - - -
Perahu karetbermesin kapasitas 10org (BPBD KotaSabang)
Tersedianya perahukaret
1 Unit 1 100 - - - - - - - -
Boat fiber rescuebeserta perlengkapanlainnya (BPBD Kab. A.Tamiang)
Tersedianya boatfiber
Tidak ada 1 142 - - - - - - - -
INDIKATOR KINERJATUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 2016 2017
2 4 5
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
2013 2014 2015
Bersambung...
67
Sambungan...
PROGRAM (OUTCOME)
KEGIATAN (OUTPUT) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp
(Juta)1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2. Meningkatnyakoordinasiperbaikan kondisisosial ekonomidan budayakorban bencana
frekuensi koordinasiperbaikan kondisisosial ekonomi danbudaya korbanbencana
1 2 0 1 2 2. Koordinasi PemulihanKondisi Sosial,Ekonomi dan BudayaKorban Bencana
Meningkatnya kualitasdan akurasi datakebencanaan
Data serieskerusakan per jenisobyek kerugianmasyarakat
- - - 1 250 1 266 1 284 1 302
3. Meningkatnyakualitas danakurasi penyajiandata kebencanaan
data kerusakan perjenis obyek kerugianmasyarakat
1 2 0 1 2 3. Koordinasi PenilaianKerusakan Bencana
Terinventarisnya datakerusakan akibatbencana yang validdan akurat
Frekuensi rapatkoordinasi dankunjungan lapangan
- 10 182 12 194 14 206 16 220 18 234
1 2 0 1 2 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA1. Meningkatnya
jumlah korbanyangterselamatkan
Data kerusakan dankorban akibatbencana (baik yangterselamatkanmaupun tidak)
1 2 0 1 2 1. Pencarian danPenyelamatan KorbanBencana
Terselenggaranyaevakuasi korbanbencana
Jumlah korbanbencana yangdievakuasi
1 Keg - - 1 250 1 266 1 284 1 302
2. BerfungsinyasistemPUSDALOPS
PusdalopsPenanggulanganBencana yangfungsional
1 2 0 1 2 2. OperasionalisasiSistem Pusat KendaliOperasi (PUSDALOP)PenanggulanganBencana
Terkendalinyapelayananpenanggulanganbencana pada masadarurat dan fasetransisi
Operasionalisasipengendalianpenanggulanganbencana
1 - - 1 - 1 - 1 - 1 -
3. Meningkatnyakoordinasipemberianbantuankebutuhan dasar
Jumlah kepadakeluarga yangmendapat bantuankebutuhan dasar(termasuk huniansementara)
1 2 0 1 2 3. Koordinasi PemberianBantuan DaruratKorban Bencana
Terpenuhinyakebutuhan sandang,pangan dan papanbagi korban bencanasesuai standarkebutuhan minimal
Jumlah kepalakeluarga yangmendapat bantuansandang, pangandan papan padasituasi daruratbencana
3500 KK - - 550.000 6.923 600.000 7.373 650.000 7.852 700.000 8.363
2015TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
Mencari danmenyelamatkankorban bencanayang terkoordinirdalam satukesatuan sistemkendali operasi(DALOP)
2016 2017
2 4 5
DATA CAPAIANPADA TAHUN
AWALPERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANTAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
2013 2014
68
BAB VI
TABEL 6.1INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH PERIODE 2012-2017
A. Program Pencegahan Dini dan Penangagulangan Korban Bencana Alam
1 2 31 Tersedianya kebutuhan logistik
rumah tangga bagi masyarakatkorban bencana
500 KK 750.000 KK - KK - KK - KK - KK 750.000 KK
2 jumlah Gampong siaga bencana yangdibina/dilatih PRBBK
Tidak ada (Kegiatan) - Gmpng 20 Gmpng 20 Gmpng 20 Gmpng 40 Gmpng 100 Gmpng
3 pelaksanaan simulasi/drill 2 Kali 3 Kali - Kali - Kali - Kali - Kali 3 Kali4 Terlaksananya kajian dan diskusi
tentang sistem peringatan dinitsunami Aceh
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5 Kali
5 Terlasananya perbaikan teras dandrainase tebing jalan lintas Kuta Cane -Blang Keujren, Kab. Gayo Lues
Tidak (Pkt) 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
6 Terlaksananya kegiatan perkuatantebing sungai Kuala Panteu danKrueng Rukoh (Kab. Pidie)
Tidak ada data (Kegiatan) 1.120 M2 - M2 - M2 - M2 - M2 1.120 M2
7 Terlaksananya rehabilitasi kerusakansarana ibadah akibat banjir bandangdi Kec. Leuser kab. A. Tenggara
Tidak ada (Paket) 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
8 Terlaksanyan rehabiltasi sarana MCKdan sumber air bersih akibat banjirbandang di Kec. Leuser Kab. A.Tenggara
1 Pkt 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
9 Tersedianya sarana escapebuliding/sarana penyelamatan dirimasyarakat dari ancaman bencana
Tidak (Pkt) 3 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 3 Unit
10 Tersedianya sarana jalan evakuasi(jalan pracetak dan escape buildingbahan kayu) di Kec. Lhong Kab. A.Besar
Tidak (Pkt) 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
11 Tuntasnya pembangunan rumahmasyarakat korban bencana banjirbandang di Kec. Tangse Kab. Pidie
110 Unit 110 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 110 Unit
4 5 6 7 8 9
TAHUN 5
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
No. INDIKATORKONDISI KINERJA PADA AWALPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIRPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4
Bersambung....
69
Sambungan....
1 2 312 Tersedianya tempat hunian,
perbaikan dan normalisasi akibatbenjir bandang di Kec. Leuser Kab. A.Tenggara
1 Pkt 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
13 Tersedianya tempat hunian korbanbanjir bandang Kec. Leuser Kab. AcehTenggara
1 Pkt 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
14 Terlaksananya rehabiltasi ringanrumah masyarakat korban banjirbandang di Kec. Leuser Kab. AcehTenggara.
1 Pkt 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
15 Tersedianya sarana escape building diKabupaten Aceh Barat
5 Pkt 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 25 Unit
16 Tersedianya sarana escape building diKabupaten Nagan Raya
Tidak ada (Paket) 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit
17 jumlah Gampong siaga bencana yangmengikuti perlombaan/ kontes'Gampong Siaga Bencana'
10 Gampong - Gmpng 20 Gmpng 20 Gmpng 20 Gmpng 20 Gmpng 80 Gmpng
18 frekuensi Simulasi/drill yangdilaksanakan
2 Kali - Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 12 Kali
19 frekuensi Simulasi/drill yangdilaksanakan
2 Kali - Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 8 Kali
20 Jumlah Rencana kontijensi yangtersusun
1 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 15 Dok
21 jumlah petunjuk teknis yang tersusun Tidak ada data - Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 3 Dok 12 Dok
4 5 6 7 8 9
TAHUN 5
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
No. INDIKATORKONDISI KINERJA PADA AWALPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIRPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4
70
B. Program Penguatan Kelembagaan dam Regulasi Kebencanaan
1 2 322 Frekuensi kunjungan pejabat BPBA ke
luar negeriTidak ada data
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 5
Kali
23 Frekuensi koordinasi penanggulanganbencana
4 Kali 1 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 17 Kali
24 Tersedianya peralatan komunikasikebencanaan BPBA
1 Pkt 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
25 Jumlah tenda pleton penampungankorban bencana Kota Sabang
Tidak ada (Unit) 4 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 4 Unit
26 Jumlah mesin Chin shaw BPBD KotaSabang
Tidak ada (Unit) 2 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 2 Unit
27 Pengadaam Genset 12 KVA (BPBDKota Sabang)
Tidak ada (Unit) 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
28 Tersedianya pagar keliling gudanglogistik kebencanaan BPBD KotaBanda Aceh (Lokasi Kec. Ulee Kareng)
Tidak ada 1 Unit - DED - DED - DED - DED 1 DED
29 Tersedianya pagar keliling pospemadam wilayah tengah kecamatanKuta Alam (BPBD Kota Banda Aceh)
Tidak ada 1 Unit - DED - DED - DED - DED 1 DED
30 Tersedianya Rumah Penjaga GudangLogistik Kecamatan Ule Kareng (BPBDKota Banda Aceh)
Tidak ada 1 Unit - DED - DED - DED - DED 1 DED
31 Tersedianya peralatan perlengkapoanTRC Kab. A. Timur
Tidak ada 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
32 Tersedianya water pum portable(BPBD Aceh Tengah)
Tidak ada 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
4 5 6 7 8 9
TAHUN 5
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
No. INDIKATORKONDISI KINERJA PADA AWALPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIRPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4
Bersambung...
71
Sambungan...
1 2 333 Tersedianya peralatan pemadam
kebakaran (BPBD Kab. A. Barat) 1 Paket 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
34 Tersedianya gudang mobil pemadamkebakaran Kec. Woyla dan PantonRheu (BPBD Kab. Aceh Barat)
3 Unit 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
35 Tersedianya gudang PeralatanEvakuasi Bencana (BPBD Kab. AcehBarat)
Tidak ada 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
36 Tersedianya alat komunikasi evakuasi(BPBD Kab. A. Barat)
Tidak ada 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
37 Tersedianya gudang Logistikkebencaan (BPBD Kab. AcehTenggara)
Tidak ada 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
38 Tersedianya gudang Logistikkebencaan (BPBD Kab. Nagan Raya)
Tidak ada 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
39 Tersedianya gudang logistikkebencanaan (BPBD Kab. A. Singkil)
Tidak ada 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
40 Tersedianya peralatan penyelamatandan penanggulangan kebakaran(BPBD Kota Langsa)
Tidak ada 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
41 Tersedianya pagar BRC gudanglogistik kebencanaan BPBD Kab/Kot:Pidie Jaya, Bireun, Subulussalam,A.Tamiang, A. Singlkil dan A.Tenggara.
Tidak ada (Paket) 6 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 6 Unit
42 Tersedianya gudang parkir mobilDAMKAR (BPBD Kab. A. Tenggara)
1 Unit 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
43 Tersedianya Pos DAMKAR KotaBanda Aceh (BPBD Kota B. Aceh)
3 Unit 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
4 5 6 7 8 9
TAHUN 5
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
No. INDIKATORKONDISI KINERJA PADA AWALPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIRPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4
Bersambung...
72
Sambungan....
1 2 344 Tersedianya gudang logistik
kebencanaan (BPBD Kab. Pidie) Tidak ada 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
45 Tersedianya timbunan halamangudang logistik kebencanaan (BPBDKabupaten Pidie Jaya)
Tidak ada 2000 m3 - m3 - m3 - m3 - m3 2.000 m3
46 Tersedianya Whell Loader daruratbencana (BPBA)
Tidak ada 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
47 Tersedianya DED Gedung TrainingCentre (Hibah Afrika Selatan)
Tidak ada 1 DED - DED - DED - DED - DED 1 DED
48 Tersedianya pengawasanpembangunan gedung TrainingCentre (Hibah Afrika Selatan)
Tidak ada 1 DED - DED - DED - DED - DED 1 DED
49 Tersedianya DED Pagar danLandscaping Gudang Logistikkebencanaan Provinsi Aceh (BPBA)
Tidak ada 1 DED - DED - DED - DED - DED 1 DED
50 Tersedianya DED Gudang LogistikKebencanaan Provinsi Aceh (BPBA)
Tidak ada 1 DED - DED - DED - DED - DED 1 DED
51 Tersedianya pengawasanPembangunan Pagar dan LandscapingGudang Logistik KebencanaanProvinsi Aceh (BPBA)
Tidak ada 1 kali - Kali - Kali - Kali - Kali 1 Kali
52 Tersedianya pagar gudang logistikkebencanaan Provinsi Aceh (BPBA)
Tidak ada 1 Pkt - Pkt - Pkt - Pkt - Pkt 1 Pkt
53 Tersedianya timbunan dalam arealkawasan pembangunan PagarGudang Logistik KebencanaanProvinsi Aceh (BPBA)
Tidak ada 11985 m3 - m3 - m3 - m3 - m3 11.985 m3
54 Tersedianya lampu senter pencariandan penyelamatan korban bencaalam (BPBA)
Tidak ada 3 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 3 Unit
4 5 6 7 8 9
TAHUN 5
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
No. INDIKATORKONDISI KINERJA PADA AWALPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIRPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4
Bersambung...
73
Sambungan...
1 2 355 Tersedianya gudang logistik
kebencanaan wilayah/regional BaratSelatan (BPBA)
Tidak ada 1 Unit - Unit 1 Unit - Unit - Unit 2 Unit
56 Tersedianya gudang logistikkebencanaan wilayah/regional Acehbagian Tengah-Tenggara (BPBA).
Tidak ada - Unit - Unit 1 Unit - Unit - Unit 1 Unit
57 Tersedianya perahu fiber rescuebeserta perlengkapan lainnya (BPBDKab. Aceh Tamiang)
Tidak ada 5 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 5 Unit
58 Tersedinya Bekhoe darurat bencana(BPBD Kab. A. Tamiang)
Tidak 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
59 Tersedianya mobil DAMKAR (BPBDKab. Pidie)
8 Unit 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
60 Tersedianya mobil DAMKAR (BPBDKab. Bener Meriah)
9 Unit 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
61 Tersedianya mobil DAMKAR (BPBDKab. A. Tengah)
12 Unit 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
62 Tersedianya mobil DAMKAR (BPBDKab. Aceh Barat)
12 Unit 2 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 2 Unit
63 Tersedianya kenderaan roda duarescue bencana (BPBD Kota Sabang)
6 Unit 4 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 4 Unit
64 Tersedianya kenedraan roda empatrescue bencana (BPBD Kota Sabang)
Tidak ada 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
65 Tersedianya kenderaan roda duarescue bencana (BPBD Kab. A.Tamiang)
6 Unit 2 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 2 Unit
4 5 6 7 8 9
TAHUN 5
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
No. INDIKATORKONDISI KINERJA PADA AWALPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIRPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4
Bersambung...
74
Sambungan...
1 2 366 Tersedianya mobil komando
penanggulangan bencana (BPBD KotaBanda Aceh)
1 Unit 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
67 Tersedianya kenderaan roda duarescue bencana (BPBD Kab. A. Timur)
5 Unit 2 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 2 Unit
68 Tersedianya perahu karet bermesinkapasitas 10 org (BPBD Kota Sabang)
1 Unit 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
69 Tersedianya boat fiber rescue besertaperlengkapan lainnya (BPBD Kab. A.Tamiang)
Tidak ada 1 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit 1 Unit
70 Jumlah aparatur dan masyarakatyang dilatih
120 Org 180 Org 180 Org 180 Org 180 Org 180 Org 900 Org
71 jumlah dokumen/laporan hasilpenelitian aplikatif tentang bencanabidang kegunungapian, tsunami dantanah longsor
5 Lap 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 15 Kali
72 Jumlah relawan yang terlatih Tidak ada data 180 Org 180 Org 180 Org 180 Org 180 Org 900 Org
73 Laporan data hasil monitoring danevaluasi
13 Laporan 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 5 Lap
4 5 6 7 8 9
TAHUN 5
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
No. INDIKATORKONDISI KINERJA PADA AWALPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIRPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4
C. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana
1 2 374 Fekuensi koordinasi pemulihan dan
perbaikan daerah bencanaTidak ada data 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 20 Kali
75 Frekuensi koordinasi perbaikankondisi sosial ekonomi dan budayakorban bencana
Tidak ada data - Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 16 Kali
76 Data series kerusakan per jenis obyekkerugian masyarakat
Tidak ada data - Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kali
77 Frekuensi rapat koordinasi dankunjungan lapangan
Tidak ada data 10 Kali 12 Kali 14 Kali 16 Kali 18 Kali 70 Kali
9
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
4 5 6 7 8
No. INDIKATORKONDISI KINERJA PADA AWALPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIRPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
75
D. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
1 2 378 Jumlah korban bencana yang
dievakuasi1 Keg - Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 4 Keg
79 Operasionalisasi pengendalianpenanggulangan bencana 1 Unit
- Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit
80 Jumlah kepala keluarga yangmendapat bantuan sandang, pangandan papan pada situasi daruratbencana
500 KK - KK 550.000 KK 600.000 KK 650.000 KK 700.000 KK 2.500.000 KK
9
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
4 5 6 7 8
No. INDIKATORKONDISI KINERJA PADA AWALPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIRPERIODE RPJM ACEH TAHUN
2013-2017TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
76
BAB VII
P E N U T U P
Strategi untuk melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), maka disusun Rencana Strategis (Renstra) dengan
muatan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja periode 2012 – 2017.
Renstra BPBA merupakan penjabaran terperinci mengenai Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017 khususnya yang terkait dengan program prioritas
bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan. Dalam seluruh tahapan proses penyusunannya
Tim Penyusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Diharapkan Renstra ini dapat menjadi alat bantu bagi para pejabat, staf dan seluruh
mitra kerja BPBA dalam menjalankan amanat Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Penangulangan Bencana, sesuai tugas pokok dan fungsi BPBA berdasarkan Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku
Jabatan Struktural Di Lingkungan BPBA, dalam rangka pelaksanaan pelayanan
Penanggulangan Bencana.
Untuk mewujudkan keberhasilan dari implementasi Renstra ini maka diperlukan
komitmen dan dukungan bersama dari TAPA, pejabat struktural dan staf BPBA, mitra kerja
dan seluruh masyarakat Aceh.