badan kesatuan bangsa dan politik · bab i - pendahuluan 3 b. koordinasi penetapan kebijakan...
TRANSCRIPT
-
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JALAN MOH. HATTA NOMOR .... KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 Email : [email protected] Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id
RAK
2020
PK
2020
RKT
2020
IKU
2020
LKjIP
2019
PDF Compressor Free Version
mailto:[email protected]
-
KATA PENGANTAR
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
DAFTAR ISI
PDF Compressor Free Version
-
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2020
iii
DAFTAR ISI
Uraian Halaman
Halaman Judul ......................................................................................... i
Kata Pengantar .......................................................................................... ii
Daftar Isi.................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................. 1
1.2. Struktur Organisasi .......................................................... 4
1.3. Dasar Hukum .................................................................... 6
BAB II SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN IKU ...................................... 9
BAB III TABEL KEPUTUSAN PENETAPAN IKU ....................................... 14
BAB IV TABEL CASCADING IKU ............................................................ 16
BAB V PENETAPAN IKU ESELON II ...................................................... 19
BAB VI PENETAPAN IKU ESELON III .................................................... 20
BAB VII PENETAPAN IKU ESELON IV ..................................................... 25
BAB VIII PENUTUP .................................................................................... 37
Lampiran I : Surat Keputusan Penetapan Rencana Strategis
(RENSTRA) Perangkat Daerah (salinan/fotocopy)
Lampiran II : Tabel IKU Rencana Strategis (salinan/fotocopy)
PDF Compressor Free Version
-
BAB I
PENDAHULUAN
PDF Compressor Free Version
-
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja
program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja Program adalah
ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang
dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran
atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator
Kinerja Program. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi
dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan
Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan
pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus
sebagai komitmen dalam pelaksanaannya.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk
penyusunan :
a. Perencanaan jangka menengah SOPD;
b. Perencanaan tahunan;
c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan-kegiatan.
Secara umum tujuan dan sasaran dari penyusunan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk memperoleh
informasi kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta
untuk memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan
PDF Compressor Free Version
-
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 2
dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dengan mengacu pada
prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
Sebagai dasar hukum terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 seri D). Terbitnya Peraturan
Daerah tersebut sebagai tindak lanjut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsinya
sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun
2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan.
Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan,
yaitu : “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri”.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
menyelenggarakan fungsi, yaitu :
a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa
dan politik;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan
politik;
e. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai kewenangan, yaitu :
a. Penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan ketahanan
ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah;
PDF Compressor Free Version
-
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 3
b. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta
pembinaan penyelenggaraan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina
masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah;
c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan serta
pembinaan penyelenggaraan ketahanan di bidang seni, budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan kulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,
penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah;
d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan
serta pengawasan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai, budaya dan pendidikan politik, fasilitas
pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah; dan
e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan
serta pengawasan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan,
investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan
lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan kebijakan ormas
perekonomian skala daerah.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 telah menyusun
perencanaan kinerja yang akan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK)
Perangkat Daerah Tahun 2020 yang disusun ini.
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
PDF Compressor Free Version
-
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 4
1.2. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan, bahwa struktur organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan terdiri dari :
1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Ketahanan Idiologi Bangsa, membawahi :
a. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Idiologi Bangsa;
b. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa
4. Bidang Kewaspadaan, membawahi :
a. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;
b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
5. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahi :
a. Sub Bidang Politik dan Pemilu;
b. Sub Bidang Ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat.
6. Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi, membawahi :
a. Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya;
b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.
PDF Compressor Free Version
-
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 5
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
5
PDF Compressor Free Version
-
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 6
1.3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
PDF Compressor Free Version
-
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 7
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun
2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun
2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun
2008 Nomor 30 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
PDF Compressor Free Version
-
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
Bab I - Pendahuluan 8
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 –2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);
21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 45);
22. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun
2018-2023;
23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023.
24. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023.
PDF Compressor Free Version
-
BAB II
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN IKU
PDF Compressor Free Version
-
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JALAN MOH HATTA NOMOR KUALA PEMBUANG (74212) KALIMANTAN TENGAH
TELEPON / FACSIMILE (0538) 2022310 ; email : [email protected]
Website : www.kesbangpol.seruyankab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019-2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati
Seruyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023, perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan;
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a di
atas, dipandang perlu melakukan penyesuaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) terhadap RENSTRA KESBANGPOL
Seruyan Periode 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Seruyan
Periode 2018-2023;
c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan
b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
PDF Compressor Free Version
mailto:[email protected]
-
2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);
PDF Compressor Free Version
-
3
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor
30 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 06 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
PDF Compressor Free Version
-
4
Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2016 Nomor 31 seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2018 –2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);
21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan (Berita Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 45);
22. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun
2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020
Nomor 7).
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2019-2023.
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2023, dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan dalam
menetapkan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja
tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan
kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja, melakukan evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah
serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023.
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dalam
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
BAB III
TABEL KEPUTUSAN PENETAPAN IKU
PDF Compressor Free Version
-
Definisi Operasional
(Rumus Perhitungan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan Kerukunan,
Keamanan, Kedamaian dan
Ketentraman
Angka Konflik yang
ditangani.
Program Pembinaan
Wawasan Kebangsaan
dan Pembauran
Program Bela Negara
dan Ketahanan
Ideologi Bangsa
Persentase Konflik
Sosial yang
diselesaikan.
Jumlah Konflik Sosial
yang diselesaikan
tahun n dibagi Jumlah
Konflik Sosial yang
ditangani tahun n
dikalikan 100%.
Laporan Hasil
Pelaksanaan
Kegiatan
Kepala Bidang
Kewaspadaan
Program Penanganan
Konflik dan
Kewaspadaan Dini
Laju Pertumbuhan
Pembinaan Politik.
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n
dikurangi Jumlah
Masyarakat yang
dibina tahun n-1
dibagi Jumlah
Masyarakat yang
dibina tahun n-1
dikalikan 100%.
Laporan Hasil
Pelaksanaan
Kegiatan
Kepala Bidang
Politik dan
Kemasyarakatan
Program pembinaan
politik dan
kemasyarakatan
Peningkatan ketahanan
ideologi bangsa,
kewaspadaan dini,
politik kemasyarakatan
dan ketahanan sosial
budaya dan ekonomi.
Laju Pertumbuhan
Pembinaan dan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan.
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n
dikurangi Jumlah
Masyarakat yang
dibina tahun n-1
dibagi Jumlah
Masyarakat yang
dibina tahun n-1
dikalikan 100%.
Laporan Hasil
Pelaksanaan
Kegiatan
Kepala Bidang
Ketahanan
Ideologi Bangsa
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SERUYAN
No. Tujuan IKU TujuanSasaran Strategis
Perangkat Daerah
IKU Perangkat
DaerahSumber Data
Penanggung
jawabProgram
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tugas : Merumuskan dan Melaksanakan Kebijakan dan Standarisasi Teknis di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;5. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
PDF Compressor Free Version
-
Definisi Operasional
(Rumus Perhitungan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
No. Tujuan IKU TujuanSasaran Strategis
Perangkat Daerah
IKU Perangkat
DaerahSumber Data
Penanggung
jawabProgram
Laju Pertumbuhan
Pembinaan
Ketahanan Sosial
Budaya dan
Ekonomi.
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n
dikurangi Jumlah
Masyarakat yang
dibina tahun n-1
dibagi Jumlah
Masyarakat yang
dibina tahun n-1
dikalikan 100%.
Laporan Hasil
Pelaksanaan
Kegiatan
Kepala Bidang
Ketahanan Sosial
Budaya dan
Ekonomi
Program peningkatan
ketahanan di bidang
Ekonomi, Sosial dan
Budaya
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Perencanaan
dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Laporan Hasil
Pelaksanaan
Kegiatan
Sekretaris BadanMeningkatnya Tata
Kelola dan Kinerja
Perangkat Daerah
Nilai SAKIP
Perangkat Daerah.
Hasil Evaluasi SAKIP
PD dari Inspektorat.
Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada Tanggal 3 Februari 2020.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Seruyan,
HARTA SIMA, M.Pd
Pembina Utama Madya, (IV/c)
NIP. 19650228 198812 1 001
PDF Compressor Free Version
-
BAB IV
TABEL CASCADING IKU
PDF Compressor Free Version
-
Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
No. Tujuan IKU TujuanDefinisi Operasional
(Rumus Perhitungan)
Sasaran Renstra
Perangkat Daerah
IKU Perangkat
Daerah
Definisi Operasional
(Rumus Perhitungan)Program Sasaran Program IKU Program
Definisi Operasional
(Rumus Perhitungan)Kegiatan Sasaran Krgiatan IKU Kegiatan
Definisi Operasional
(Rumus Perhitungan)Hasil Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1. Angka Konflik
yang ditangani.
Kegiatan Peningkatan
Kesadaran Masyarakat
akan Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa
Terlaksananya
Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat akan
Nilai-nilai Luhur
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Nilai-
nilai Luhur Budaya
Bangsa
Jumlah Kegiatan per
Tahun
Jumlah Masyarakat
yang dibina
Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Jumlah Kegiatan
Pembinaan dan
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Jumlah Kegiatan per
Tahun
Jumlah Masyarakat
yang dibina
Kegiatan Pembinaan
Forum Bela Negara
(FBN)
Terlaksananya
Pembinaan Forum
Bela Negara (FBN)
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Forum Bela
Negara (FBN)
Jumlah Kegiatan per
Tahun
FBN yang dibina
Kegiatan Pembinaan
Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK)
Terlaksananya
Pembinaan Forum
Pembauran
Kebangsaan (FPK)
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Forum
Pembauran
kebangsaan (FPK)
Jumlah Kegiatan per
Tahun
FPK yang dibina
Kegiatan Pembinaan
dan Pemantauan Orang
Asing
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pemantauan Orang
Asing
Jumlah Warga Negara
Asing yang berada di
Kab. Seruyan
Jumlah Orang Asing
yang terinventarisir per
Tahun
Jumlah WNA
dibina / terpantau
Kegiatan Penanganan
Konflik Sosial
Terlaksananya
Penanganan Konflik
Sosial
Jumlah Konflik Sosial
yang ditangani
Jumlah Konflik Sosial
yang tertangani per
Tahun
Jumlah Konflik Sosial
yang ditangani
Kegiatan Kewaspadaan
Dini Pemerintah
Daerah
Terlaksananya
Kewaspadaan Dini
Pemerintah Daerah
Jumlah Kegiatan
Kewaspadaan Dini
Pemerintah Daerah
Jumlah Kegiatan per
Tahun
Dokumen Laporan
Bulanan/Triwulan/Se
msteran/Tahunan
Kegiatan Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
Terlaksananya
Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
Kegiatan pembinaan
forum kewaspadaan
dini masyarakat
(FKDM)
Jumlah Kegiatan
Pembinaan per Tahun
FKDM yang dibina
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Politik Daerah
Terlaksananya
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan Politik
Daerah
Jumlah Data dan
Informasi Situasi
Perkembangan Politik
Daerah
Jumlah Dokumen
Pelaporan per Tahun
Dokumen Laporan
Bulanan/Triwulan/Se
msteran/Tahunan
Kegiatan Inventarisasi
dan Pembinaan Partai
Politik
Terlaksananya
Inventarisasi dan
Pembinaan
Partai Politik
Jumlah Kegiatan
Inventarisasi dan
Pembinaan Partai
Politik
Jumlah Kegiatan yang
dilaksankan per Tahun
Data Base Parpol
Kegiatan Verifikasi
Bantuan Keuangan
Partai Politik
Terlaksananya
Kegiatan Verifikasi
Bantuan Keuangan
Partai Politik
Jumlah Kegiatan
Verifikasi Bantuan
Keuangan Partai Politik
Jumlah Kegiatan yang
dilaksankan per Tahun
Laporan Hasil
Verifikasi Bankeu
Parpol
Kegiatan Penyuluhan
kepada Masyarakat
Terlaksananya
Penyuluhan kepada
Masyarakat
Jumlah Kegiatan
Penyuluhan kepada
Masyarakat
Jumlah Kegiatan
Penyuluhan kepada
Masyarakat per Tahun
Jumah Masyarakat
yang dibina
Kegiatan Inventarisasi
dan Pembinaan Ormas
dan LSM
Terlaksananya
Inventarisasi dan
Pembinaan Ormas
dan LSM
Jumah Kegiatan
Inventarisasi dan
Pembinaan Ormas dan
LSM
Jumlah Kegiatan yang
dilaksankan per Tahun
Data Base
ORMAS/LSM
Laju Pertumbuhan
Pembinaan
Ketahanan Sosial
Budaya dan
Ekonomi
Program
Peningkatan
Ketahanan Sosial
Budaya dan
Ekonomi Daerah
Meningkatnya
Ketahanan di
Bidang Ekonomi,
Sosial dan Budaya
Kegiatan Ketahanan
Sosial dan Pelestarian/
Pengembangan Seni
Budaya Daerah
Terlaksananya
Ketahanan Sosial
dan Pelestarian/
Pengembangan Seni
Budaya Daerah
Jumlah Data dan
Informasi Ketahanan
Sosial dan Pelestarian/
Pengembangan Seni
Budaya Daerah
Jumlah Dokumen
Pelaporan per Tahun
Dokumen Pelaporan
Tahunan
Kegiatan Pembinaan
Kerukunan Umat
Beragama dan Aliran
Kepercayaan
Terlaksananya
Pembinaan
Kerukunan Umat
Beragama dan
Aliran Kepercayaan
Jumlah Kegiatan
Pembinaan Kerukunan
Umat Beragama dan
Aliran Kepercayaan
Jumlah Kegiatan yang
dilaksankan per Tahun
Nilai IKUB
CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN
Meningkatkan
Kerukunan,
Keamanan,
Kedamaian
dan
Ketentraman
Jumlah Konflik yang
ditangani Tahun n
dibagi dengan Jumlah
Penduduk Tahun n
dikalikan 10.000.
Peningkatan
ketahanan ideologi
bangsa, kewaspadaan
dini, politik
kemasyarakatan dan
ketahanan sosial
budaya dan ekonomi.
Laju pertumbuhan
pembinaan dan
pengembangan
wawasan
kebangsaan.
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n
dikurangi Jumlah
Masyarakat yang dibina
tahun n-1 dibagi
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n-1
dikalikan 100%.
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya
pembinaan
pengembangan
wawasan
kebangsaan dan
pembauran
terhadap
masyarakat
Rasio masyarakat
yang mendapat
pembinaan
wawasan
kebangsaan dan
pembauran per
10.000 penduduk.
(Jumlah masyarakat
yang mendapat
pembinaan wawasan
kebangsaan dan
Pembauran / Jumlah
Penduduk) x 10.000.
Program Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya
pembinaan
kemitraan
pengambangan
wawasan
kebangsaan
Persentase
pembinaan
kemitraan
pengembangan
wawasan
kebangsaan.
Jumlah forum
kemitraan
pengembangan
wawasan kebangsaan
yang dibina / Jumlah
forum kemitraan
pengembangan
wawasan kebangsaan
Jumlah Konflik Sosial
yang ditangani /
Jumlah Konflik Sosial
teridentifikasi x 100%.
Laju Pertumbuhan
Pembinaan Politik
(%)
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n
dikurangi Jumlah
Masyarakat yang dibina
tahun n-1 dibagi
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n-1
dikalikan 100%.
Program Pendidikan
Politik Masyarakat
Meningkatnya
Pembinaan Politik
dan
Kemasyarakatan
Rasio masyarakat
yang mendapat
pendidikan politik
per 10.000
penduduk.
(Jumlah masyarakat
yang mendapat
pendidikan politik /
jumlah penduduk) x
10.000.
Persentase Ormas
dan LSM yang ber-
SKT.
Jumlah Ormas dan
LSM yang ber-SKT /
Jumlah Ormas dan
LSM Terdaftar x 100%.
Persentase Konflik
Sosial yang
diselesaikan.
Jumlah Konflik Sosial
yang diselesaikan tahun
n dibagi Jumlah Konflik
Sosial yang ditangani
tahun n dikalikan
100%.
Program
Penanganan Konflik
dan Kewaspadaan
Dini
Meningkatnya
Penanganan Konflik
dan Kewaspadaan
Dini
Persentase Konflik
Sosial yang
ditangani
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n
dikurangi Jumlah
Masyarakat yang dibina
tahun n-1 dibagi
Jumlah Masyarakat
yang dibina tahun n-1
dikalikan 100%.
Rasio masyarakat
yang mendapat
pembinaan
peningkatan
pengembangan
Ketahanan Sosial
Budaya dan
Ekonomi per
10.000 penduduk.
(Jumlah masyarakat
yang mendapat
pembinaan peningkatan
pengembangan
ketahanan sosial
budaya dan ekonomi /
jumlah penduduk) x
10.000.
PDF Compressor Free Version
-
No. Tujuan IKU TujuanDefinisi Operasional
(Rumus Perhitungan)
Sasaran Renstra
Perangkat Daerah
IKU Perangkat
Daerah
Definisi Operasional
(Rumus Perhitungan)Program Sasaran Program IKU Program
Definisi Operasional
(Rumus Perhitungan)Kegiatan Sasaran Krgiatan IKU Kegiatan
Definisi Operasional
(Rumus Perhitungan)Hasil Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi
Daerah
Terlaksananya
Pembinaan dan
Pengembangan
Ketahanan
Ekonomi Daerah
Jumlah Kegiatan
Ketahanan Ekonomi
Daerah
Jumlah Kegiatan yang
dilaksankan per Tahun
Dokumen Pelaporan
Tahunan
Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Ketahanan Ekonomi
Daerah
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi Ketahanan
Ekonomi Daerah
Jumlah Data dan
Informasi Ketahanan
dan Perkembangan
Ekomoni Daerah
Jumlah Dokumen
Pelaporan per Tahun
Dokumen Pelaporan
Tahunan
Nilai SAKIP
Perangkat Daerah
Hasil Evaluasi SAKIP
PD dari Inspektorat.
Kegiatan Penyediaan
jasa surat menyurat
Tersedianya Jasa
Surat Menyurat
Jumlah surat yang
dikirim
Jumlah surat per tahun Surat Terkirim
Kegiatan Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Jumlah bulan
penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumkah waktu
penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Listrik, Air,
Telp/Internet
Kegiatan Penyediaan
jasa administrasi
keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
Jumlah bulan
penyediaan
administrasi jasa
keuangan
Jumkah waktu
penyediaan jasa
administrasi jasa
keuangan yang
ditetapkan dengan SK
per tahun
Honorarium dan Gaji
Tenaga Kontrak
Kegiatan Penyediaan
alat tulis kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
Jumlah bulan
penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah waktu
penyediaan alat tulis
kantor
ATK 1 Tahun
Kegiatan Penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah bulan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumkah waktu
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan yang
disediakan per tahun
Barang Cetakan/
Penggandaan
Kegiatan Penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
disediakan
Jumlah dan jenis
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor yg
disediakan per tahun
Komponen Listrik
Kegiatan Penyediaan
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
yang disediakan
Jumlah dan jenis
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor yg disediakan
per tahun
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor
Kegiatan Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Tersedianya
Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah peralatan
rumah tanggayang
disediakan
Jumlah dan jenis
peralatan rumah tangga
yang disediakan per
tahun
Peralatan Rumah
Tangga
Kegiatan Penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Tersediaanya
Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
yang disediakan
Jumlah dan jenis
bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undanganyang
disediakan per tahun
Bahan Bacaan Media
Cetak / Online
Kegiatan Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersediaanya
Makanan dan
Minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang
disediakan
Jumlah makanan dan
minuman yang
disediakan per tahun
Makanan dan
Minuman Pegawai
1 Tahun
Kegiatan Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar dan
dalam daerah
Terlaksannya Rapat-
rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke
Luar dan Dalam
Daerah
Jumlah rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar dan
Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar dan
ke dalam daerah per
tahun
Jumlah Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi luar dan
dalam daerah yang
diikuti dalam 1 Thn
Kegiatan Pembangunan
Gedung Kantor
Tersedianya
Bangunan Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor
yang dibangun
Jumlah gedung kantor
yang dibangun per
tahun
Bangunan Gedung
Kantor
Kegiatan Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Tersediaanya
Perlengkapan
Gedung Kantor
Penunjang Kinerja
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan per tahun
Perlengkapan Gedung
Kantor
Kegiatan Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Tersedianya
Peralatan Gedung
Kantor Penunjang
Kinerja
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
diadakan
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
diadakan per tahun
Peralatan Gedung
Kantor
Kegiatan Pengadaan
mebeleur
Tersedianya
Mebeleur
Penunjang Kinerja
Jumlah dan jenis
mebeleur yang
diadakan
Jumlah mebeleur
kantor yang diadakan
per tahun
Mebeleur
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase unit
kerja yang
mendapatkan
pelayanan
administrasi
perkantoran.
Jumlah unit kerja yang
mendapatkan
pelayanan administrasi
perkantoran dibagi
jumlah unit kerja x
100%.
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya
Layanan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana
aparatur dalam
kondisi baik.
Jumlah unit kerja
internal yang
mendapatkan layanan
sarana dan prasarana
aparatur / unit kerja
yang ada x100%
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
BAB V
PENETAPAN IKU ESELON II
PDF Compressor Free Version
-
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II
1. Unit SOPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan. 2. Tugas : Merumuskan dan Melaksanakan Kebijakan dan Standarisasi Teknis di
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
kesatuan bangsa dan politik; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa
dan politik; e. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.
No SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA DEFINISI OPERASIONAL (CARA PENGHITUNGAN)
SUMBER DATA
1 2 3 4 5
1. Peningkatan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dini, politik kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi.
1. Laju pertumbuhan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan
Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n dikurangi Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n-1 dibagi Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n-1 dikalikan 100%
Bidang Ketahanan Idologi Bangsa
2. Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan
Jumlah Konflik Sosial yang diselesaikan tahun n dibagi Jumlah Konflik Sosial yang ditangani tahun n dikalikan 100%
Bidang Kewaspadaan
3. Laju Pertumbuhan Pembinaan Politik
Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n dikurangi Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n-1 dibagi Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n-1 dikalikan 100%
Bidang Politik dan Kemasyarakatan
4. Laju Pertumbuhan Pembinaan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi
Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n dikurangi Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n-1 dibagi Jumlah Masyarakat yang dibina tahun n-1 dikalikan 100%
Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi
2. Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Perangkat Daerah
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat.
Sekretariat
Kuala Pembuang, 3 Februari 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI SERUYAN,
YULHAIDIR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan,
HARTA SIMA, M.Pd Pembina Utama Madya, (IV/c) NIP. 19650228 198812 1 001
PDF Compressor Free Version
-
BAB VI
PENETAPAN IKU ESELON III
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
BAB VII
PENETAPAN IKU ESELON IV
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV
1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 2. Tugas : Penyiapan administrasi urusan surat menyurat dan melaksanakan
pengelolaan administrasi kepegawaian. 3. Fungsi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dibagian tata usaha
dan kepegawaian; b. Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan operasional
dibidang pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan; c. Penyiapan pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor untuk
penyerahan SKRD dan izin; e. Penyimpanan, penataan dan pemeliharaan arsip dan dokumen;
dan f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL (CARA PENGHITUNGAN)
SUMBER DATA
1 2 3 4 5
1. Tersedianya Sumber Daya Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Tahun n
Sekretariat Badan
2. Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang diadakan
Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang diadakan Tahun n
Sekretariat Badan
3. Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya yang diadakan
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya yang diadakan Tahun n
Sekretariat Badan
4. Tersedianya Anggaran untuk Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Tahun n
Sekretariat Badan
5. Tersediaanya Makanan dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan
Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan Tahun n
Sekretariat Badan
6. Tersediaanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Tahun n
Sekretariat Badan
7. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Tahun n
Sekretariat Badan
8. Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Tahun n
Sekretariat Badan
9. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Tahun n
Sekretariat Badan
10. Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun n
Sekretariat Badan
keperluan pelaksanaan tugas; d. Penyiapan administrasi surat menyurat, penomoran dan
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
BAB VIII
PENUTUP
PDF Compressor Free Version
-
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2020
37
Bab V – Penutup
BAB VIII
PENUTUP
Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu
pekerjaan atau apa yang keluar (outcome). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun ini
merupakan upaya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean
government) sebagaimana yang diharapkan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun dalam rangka penyesuaian terhadap
RENSTRA KESBANGPOL Seruyan Periode 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Seruyan
Periode 2018-2023 serta merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan hingga tahun 2023 dalam menetapkan
rencana strategis, penyusunan rencana kinerja tahunan dan anggaran, penyusunan
dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja, melakukan evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah serta pemantauan dan
pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2018-2023
Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat dijadikan acuan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Seruyan dalam kurun waktu 2020-2023.
Kuala Pembuang, 3 Februari 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Seruyan,
HARTA SIMA, M.Pd. Pembina Utama Muda, (IV/c) NIP. 19650228 198812 1 001
PDF Compressor Free Version
-
PDF Compressor Free Version
-
LAMPIRAN I
Surat Keputusan Penetapan Rencana Startegis
PDF Compressor Free Version
-
Menimbang
Mengingat
BUPATI SERTIYAIIIPROVI$SI I{ALIMANTAN TEISGAII
PERATURAIIT BUPATI SERTIYIIJInoMoR /) TAHUr{ 2AL9
TEITTAIIG
RTI{CANA STRATEGIS PERAIYGKAT DAERA}IDI LINGKUITGAN PTMTRIIYTAH KABUPATEII s}ERIryA}5
TAHUIT 2018-2023
DEIYGAII RAHITIAT TUHAI{ YANG MAIIA ESA
BUPATI SERUYAII,
: a. bahw,a berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) dana3,-at {2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah {RpJpDi danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah{RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RpJpD, RRIMD,dan RKPD, disebutkan bahrva penetapan RencanaStrategis Perangkat Daerah dengan peraturan KepalaDaerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturanDaerah tentang RPJMD ditetapkan;
b. bahr,va berdasarkan pertimbangan sebagairnanadimaksud dalam huruf a, periu menetapkan peraturaflBupati tentang Rencana strategis perangkat Daerah clilingkungan Pemerintah Kabr.lpaten Seruyan Tahun ZAfi-2423.
: 1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2OO2 tentangPembentr.rkan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, KabupatenGunung Mas, Kabupaten Puiang pisau, KabupatenMurung Ra5ra, Kabupaten Barito Timur Di provinsiKaiimantan Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a180);
2. undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistemPerencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran NegaraRepuLrlik Indonesia Tahun zaa4 Nomor 104, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
PDF Compressor Free Version
-
2
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danFemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor aa38);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20CI7 tentang RencanaPembangunan Jangka Par5'ang Nasional Tahun 2005-2A25 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OAZNomor 33, Tambahan Lemtraran Negara RepuLtlikIndonesia Nomor aTOO);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AOT tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2AO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor aT251;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 523fl;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAV tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlkindonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kaii. terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 Tal:u*2A1.4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 56791;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Al4 tentangAdministrasi Pemerintahan {Lembaran Negara ReputllikIndonesia Tahun 2CIi4 Nomor 292. Tambahan LernbaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20O8 tentangRencana Tata Ruang Wila3,ah Nasional sebagaimanatelaLi diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2A17 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2017 Nomor 77 , Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6Aa\;
lO.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyeienggaraan Penataan Ruang {Lembaran NegaraRepubrlik Indonesia Tahun 2AlA Nomor 21, TamLrahanl,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
PDF Compressor Free Version
-
?.,
ll.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah {Lernharan Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Afi tentangPembinaan dan Pengawasan Pen-velenggaraanPemerintahan Daerah {Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 2OL7 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6091);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaratt Negara RepuLrlikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LemLraranNegara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik indonesia Nomor 6322J;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka I\4enengah NasionalTahun 2OI5-2O19 {Lembaran Negara Repubrlik IndonesiaTahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 20A6tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah breberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2A11tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2Al7 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor B0 Tahun 20i5tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 2036isebagaimana telah diubah dengan Peratu::an MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2A18 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2A17tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Caratrerubahan Rencana Pembangufian Jangka PanjangDaerah, Rencana Pernbangunan Jangka MenengahDaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah iBeritaNegara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13i2);
PDF Compressor Free Version
-
4
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian LingkunganHidup Strategis Dalam Penl'usunan RencanaPembangunan Jangka Menengah ilaerah {Berita i$egaraRepulriik indonesia Tahun 201I Nomo:'a59);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 98 Tahun 2018tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah {BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahnn 2018tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15a0);
ZZ.Peraturan Daerah Provinsi Kaiimantan Tengah Nomor 4Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun2OA5-2A25 {Lembaran Daerah Provinsi KalimantanTengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang WiiayahProvinsi Kalimantan Tengah {Lembaran Daerah ProvinsiKalimantan Tengah Tahun 2A15 Nomor 5, TambahanLembaran Daerah Provinsi Kaiimantan TengahNomor Bli;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun20rc-2A21 (LemLraran Daerah Provinsi KaiimantanTengah Tahun 2Ol7 Nomor 1, Tambahan LembaranDaerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun2OA9 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah KaLrupaten Seruyan Tahun 2AA5-2O25 (LembaranDaerah Kabupaten Seruyan Tahun 2OAg Nomor 33);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Seru-van {l,embaran DaerahKabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
27 . Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenSeruyan Tahun 2A19-2039 (Lembaran Daerah KabupatenSeruyan Tahun 2Ol9 Nomor 47, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Seruyan Nomor 76i;
PDF Compressor Free Version
-
5
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kabupaten Seruyan Tahun 2Ol8-2A23{LemLraran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 20lgNomor 48, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenSeruy-an Nornor:77).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAII BUPATI TENTAIIG REI{CANA STRATEGIISPTRAITGKAT DAERAH DI LIIYGKUI{GAIY PEMERIIY?AIIKABITPATEN SERTIYAI{ TAHUN 2O!A.2A23.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusanPemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurutasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipotonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik lndonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsurpen5relenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan unsur pemerintahan -yang menjadikervenangan daerah otonnm:
3. Urusan Pemerintahan adalah kei
-
6
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau-yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsidan Perda Kabupaten/ Kota;
9 " Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan;
1 1. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
12. Rencana PembangLtnan Jangka Panjang Daerah yangselanjutnya disingkat RPJPD adalah RencanaPembangllnan Jangka Panjang Daerah KabupatenKabupaten Seruyan Tahun 2OA5-2425:
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yengselanjutnya disingkat RPJMD adalah RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenSeruyan Tahun 2A|B-2O23;
14. Rencana Pembangunan Tahuuan Daerah yangselanjutnS,-a disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerahdisingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerahuntuk periode 1 isatu) iahr-in;
15. Rencana Strategis Ferangkat Daerah -yang selanjr"rtn-1.-aelisingkat Renstra Ferangkat taerah adalah dekumenpereneanaan Pe::angkat Daerah untuk perio,rle 5 itimaitahun;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah ]'ang selanjutn"\.adisingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumenperencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 {satuitahun.
BAB IIKEDUDUKAN RENSTRA PERANGI(AT DAERAH
Pasal 2
Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun2A8-2A23 merupakan penjabaran dari RPJMDKabupaten Seruyan.
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (li digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerahdalam menyusun Renja Perangkat Daerah dandigunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
Pasal 3
{ii Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun2O18-2423 ditetapkan oleh Bupati Seruyan;
i1)
{2}
PDF Compressor Free Version
-
7
{2i Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerahsesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
t3i Perangkat Daerah yang menyusun Renstra sebagaimanerdimaksud pada aSrat (2) terdiri dari:a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelalranan Dasar,
meliputi:1. Dinas Pendidikan;2. Dinas Kesehatan;3. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang;4. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;7. Satuan Poiisi Pamong Praja dan Kebakaran;8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;9. Dinas Sosial.
b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar.meliputi:1. Dinas Tenaga Keq'a dan Transmigrasi;2.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungar:
Anak, Pengendalian Penduduk dan KeluargaBer*rrcana;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:4" Di*as Lingkr-rngan Hidup;5. Dinas kependudr.rkan dan eatatan Sipii;6. Dinas Femberdal,aan fuIasvarakat dan llesa;7. Dinas Perhui:ungan;L Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengal:,
Perindustrian dan Perdagangan;i 0. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaCu
Satu Pintu;11. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Parirtisata dan
Kebudal,'aan;12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:1. Dinas Perikanan.
d. Urusan Penunjang Pemerintahan dan Urusanlainnya, meliputi:1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;3. Badan Pengelola Pepajakan dan RetriLrusi Daerahl4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Da1,'a Manusia;5. Sekretariat DPRD;6. Sekretariat Daerah;7. lnspektorat;B. Badan Fenairggulangan Ber:cana Daerair;L Keeamatan Seru3;'an Hili;':
10. Kecamatan Seruyan Hitrir Timur;11. Kecamatar: Danau Sembuluh;12. Keeamatan Seruvan Rava;
PDF Compressor Free Version
-
B
13. Kecamatan Danau Seluluk;14. Kecamatan Hanau;15. Kecamatan Batu Ampar;16. Kecamatan Seruyan Tengah;I7. Kecamatan Seruyan Hulu;18. Kecamatan Suling Tambun.
Pasal 4
Renstra Perangkat Daerah memuat kegiatan pemtrangunandalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wa3ibdanlatau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengantugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Pasal 5
i1i Renstra Perangkat Daerah disajikan dengansistematika:BAB IBAB II
BAB III
BAB iVBAB VBAB VI
BAB VII
BAB VIII
PENDAHULUAN;GAMBARAN PELAYANAN PERANGKATDAERAH;PERMASALAHAN DAN ISU STRATECISPERANGKAT DAERAH;TUJUAN DAN SASARAN;STRATEGI DAN ARAH KEBIJAI(AN;RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN;KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANGURUSAN;PENUTUP,
{21 Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan denganPeraturan Bupati ini.
BAB IIIPEilGEITDALIAIT DAN EIIAT"UASI
Pasal 6
{1) Kepala Perangkat Daerah rvajib melakukanpengendalian dan evaluasi terhadap kebijakanperencanaan strategis Perangkat Daerah.
{2} Kepala Perangkat Daerah men-yampaikan laporan hasiievaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategisPerangkat Daerah kepada Bupati melalui KepalaBappeda.
PDF Compressor Free Version
-
q
BAB TVKETEilTUAI{ PERALII{AH
Pasal 7
Apabita dalam hal pelaksanaan, RPJMD Kabupaten Seruyan
rai:un 2A1B-2A23 mengalami perubahan, maka RenstraPerangkat Daerah Kabupaten Seru-va-n Tahun 2*18-?023
Juga ha-rus mengikuti perubahan tersebut dan akanditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB VKETE!{TUAN PTNUTUP
Pasal 8
Feraturan Errpati ini r::ulai beriaku pada tanggaltiiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.
ditetapkan di Kuala Pembuang7? Ap"\ 2o1q
AI\I,
drundangkan di Kuala Pembuangpada tanggal fi.2, AynL 2019
*ftu-{+x't^j
DA.ERAHSERTIYAN,
DAERAH KABUPATEN SERIIYAN TAHUN 2()19 ITOMOR .T.4
(
PDF Compressor Free Version
-
LAMPIRAN II
Tabel IKU Rencana Startegis
PDF Compressor Free Version
-
Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2018–2023
Bab VII – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Page VII-4
Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Tahun
2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Hasil Survei, data diolah. Poin n/a n/a 3,75 3,85 3,95 4,05 4,15 4,15 IKU RPJMD (Inpact) /
IKU OPD
2. Angka Kriminalitas. Jumlah Tindak Kriminal yang
Tertangani Tahun n dibagi
dengan Jumlah Penduduk
Tahun n dikalikan 10.000.
Poin 8,95 8,80 8,65 8,35 8,05 7,75 7,45 7,45 IKU RPJMD (Inpact) /
IKU OPD
3. Angka Konflik yang ditangani. Jumlah Konflik yang ditangani
Tahun n dibagi dengan Jumlah
Penduduk Tahun n dikalikan
10.000.
Poin 0,56 0,27 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 0,38 Indikator Kinerja
Tujuan Renstra-PD
(Inpact)
4. Laju Pertumbuhan Pembinaan dan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Jumlah Masyarakat yang
dibina tahun n dikurangi
Jumlah Masyarakat yang
dibina tahun n-1 dibagi Jumlah
Masyarakat yang dibina tahun
n-1 dikalikan 100%.
Persen 3,23 4,38 4,50 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00 Indikator Kinerja
Sasaran Renstra-PD
(Inpact)
5. Persentase Konflik Sosial yang
diselesaikan.
Jumlah Konflik Sosial yang
diselesaikan tahun n dibagi
Jumlah Konflik Sosial yang
ditangani tahun n dikalikan
100%.
Persen 66,67 70 80 80 90 90 100 100 Indikator Kinerja
Sasaran Renstra-PD
(Inpact)
6. Laju Pertumbuhan Pembinaan Politik. Jumlah Masyarakat yang
dibina tahun n dikurangi
Jumlah Masyarakat yang
dibina tahun n-1 dibagi Jumlah
Masyarakat yang dibina tahun
n-1 dikalikan 100%.
Persen 3,16 4,29 4,50 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00 Indikator Kinerja
Sasaran Renstra-PD
(Inpact)
7. Laju Pertumbuhan Pembinaan Ketahanan
Sosial Budaya dan Ekonomi.
Jumlah Masyarakat yang
dibina tahun n dikurangi
Jumlah Masyarakat yang
dibina tahun n-1 dibagi Jumlah
Masyarakat yang dibina tahun
n-1 dikalikan 100%.
Persen n/a n/a 4,50 4,60 4,75 4,90 5,00 5,00 Indikator Kinerja
Sasaran Renstra-PD
(Inpact)
8. Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Hasil Evaluasi SAKIP PD dari
Inspektorat.
Nilai C C C CC CC B B B Indikator Kinerja
Sasaran Renstra-PD
(Inpact)
9. Rasio masyarakat yang mendapat
pembinaan wawasan kebangsaan per
10.000 penduduk.
(Jumlah masyarakat yang
mendapat pembinaan wawasan
kebangsaan / Jumlah
Penduduk) x 10.000.
Rasio 44,51 53,17 51,23 53,53 55,83 58,13 60,43 60,43 Indikator Kinerja
Program Renstra-PD
(Outcome)
10. Persentase pembinaan kemitraan
pengembangan wawasan kebangsaan.
Jumlah forum kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan yang dibina /
Jumlah forum kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan.
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Indikator Kinerja
Program Renstra-PD
(Outcome)
11. Rasio masyarakat yang mendapat
pendidikan politik per 10.000 penduduk.
(Jumlah masyarakat yang
mendapat pendidikan politik /
jumlah penduduk) x 10.000.
Rasio 16,05 22,14 25,14 28,14 31,14 34,14 37,14 37,14 Indikator Kinerja
Program Renstra-PD
(Outcome)
12. Persentase Ormas dan LSM yang ber-SKT. Jumlah Ormas dan LSM yang
ber-SKT / Jumlah Ormas dan
LSM terdaftar x 100%.
Persen 51,28 55,56 59,83 64,10 68,37 72,64 76,91 76,91 Indikator Kinerja
Program Renstra-PD
(Outcome)
13. Persentase Konflik Sosial yang ditangani. Jumlah konflik sosial yang
ditangani / jumlah konflik
sosial yang teridentifikasi x
100%.
Persen 66,67 70 80 80 90 90 100 100 Indikator Kinerja
Program Renstra-PD
(Outcome)
14. Rasio masyarakat yang mendapat
pembinaan peningkatan pengembangan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi
per 10.000 penduduk.
(Jumlah masyarakat yang
mendapat pembinaan
peningkatan pengembangan
ketahanan sosial budaya dan
ekonomi / jumlah penduduk) x
10.000.
Rasio n/a n/a 30,19 32,70 35,22 37,74 40,25 40,25 Indikator Kinerja
Program Renstra-PD
(Outcome)
15. Persentase unit kerja yang mendapatkan
pelayanan administrasi perkantoran.
Jumlah unit kerja yang
mendapatkan pelayanan
administrasi perkantoran
dibagi jumlah unit kerja x
100%.
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Indikator Kinerja
Program Renstra-PD
(Outcome)
No.
Indikator
(Tujuan/Sasaran (impact) dan Program
(outcome))
Definisi Operasional Keterangan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
Satuan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMDTarget Capaian Setiap Tahun
Lanjutan Tabel 7.1.
PDF Compressor Free Version
-
Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
Tahun 2018–2023
Bab VII – Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Page VII-5
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2022
Tahun
2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
16. Persentase sarana dan prasarana aparatur
dalam kondisi baik.
Jumlah sarana dan prasarana
aparatur dalam kondisi baik
dibagi jumlah sarana dan
prasarana aparatur yang ada x
100%.
Persen 21,39 23,59 26 30 35 40 45 45 Indikator Kinerja
Program Renstra-PD
(Outcome)
17. Presentase aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya.
Jumlah aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya
dibagi jumlah aparatur x 100%.
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Indikator Kinerja
Program Renstra-PD
(Outcome)
18. Persentase laporan kinerja dan keuangan
yang disusun dan dilaporkan tepat waktu.
Jumlah laporan kinerja dan
keuangan yang disusun dan
dilaporkan tepat waktu dibagi
jumlah laporan kinerja dan
keuangan yang disusun dan
dilaporkan x 100%.
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Indikator Kinerja
Program Renstra-PD
(Outcome)
Keterangan
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
Satuan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMDTarget Capaian Setiap Tahun
No.
Indikator
(Tujuan/Sasaran (impact) dan Program
(outcome))
Definisi Operasional
PDF Compressor Free Version