Membangun, Menyeimbangkan dan Menyelaraskan Pembangunan Perkotaan dengan Semangat Kebersamaaan

Kerjasama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaanantara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul

KartamantulBuletin

Edisi Bulan Januari - April 2013

14

Rapat KoordinasiPerjanjian Kerjasama Pengelolaan AirLimbah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta

1

HIGHLIGHT

Rapat KoordinasiAntisipasi Berkembangnya KasusDemam Berdarah di Wilayah Perbatasan

2

Rapat KoordinasiPembahasan Sistem PAM Regional DIY 2

Rapat KoordinasiEvaluasi Pengelolaan TPA Piyungan 3

Rapat KoordinasiPembahasan Perubahan Anggaran &Persiapan Studi Banding PengelolaTPA Piyungan

3

3Rapat KoordinasiPengembangan Jaringan dan SRAir Limbah Perkotaan

4

PENERBIT : Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, Bantul (KARTAMANTUL)PENANGGUNG JAWAB : Nasa Ujiarto Aji, S.Si., MT.PENGARAH : Drs. Riyantono, M.Si; Dr. Sunartono, M.Kes.; Dra. Rr, Titik Sulastri; Drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes.; Ir. Aman Yuriadijaya, MM.KONTRIBUTOR : Nasa Ujiarto Aji, S.Si., MT.; Elyana Wiwik Setyanti, SE.; BudiyonoDESIGN & LAYOUT : Achmad Fauzan Iscahyono, Muhammad Adryan Sasongko (Kerja Praktek Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung)ALAMAT : Gedung Eks Dinas Pariwisata Provinsi DIY Lantai 1, Komplek Kepatihan Danurejan, Jalan Malioboro 14 Yogyakarta 55213. Telepon : (0274)557423, Fax : (0274) 557064WEBSITE : www.kartamantul.pemda-diy.go.idEMAIL : kartamantul@gmail.com

Rapat KoordinasiPerjanjian Kerjasama Pengelolaan Air LimbahAglomerasi Perkotaan Yogyakarta

Pada tanggal 9 Januari 2013, dilaksanakan rapat koordinasi perihal lanjutan perumusan perjanjian kerjasama pengelolaan air limbah di Sekretariat Bersama Kartamantul. Menurut pihak Bappeda DIY, dalam dokumen MSMHP (Metropolitan Sanitation Management and Health Project) sudah ada ketentuan bahwa sampai dengan tahun 2014 jumlah SR (sambungan rumah) yang dibangun harus sudah tercapai. Dalam program yang terkait dengan dokumen MSMHP, DIY sudah mendorong melalui Cipta Karya dengan adanya konsep kerjasama MSMIP (MSMHP tahap 2).

Sementara menurut pihak Dinas PU Kabupaten Bantul, surat yang dikirimkan dari Pemerintah Kabupaten Bantul ke DIY diharapkan dapat membantu kabupaten/kota untuk memfasilitasi pembangunan sambungan rumah sesuai target MSMHP. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa jumlah SR yang sudah terbangun sampai dengan saat ini + 2.000 sambungan.

Menurut data Balai IPAL, panjang pipa induk dan pipa lateral sekitar 183 km, dalam KUA ditetapkan sepanjang 52 km yang ditangani, sisanya sepanjang 131 km dikelola oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu dalam dokumen MSMHP, aset yang ada dikelola oleh pemerintah DIY, namun terkait dengan kepemilikan aset merupakan masalah di IPAL dikarenakan aset masih merupakan milik pemerintah pusat. Maka diperlukan adanya penyerahan aset ke Balai IPAL karena selama ini belum ada penyerahan sehingga akan sulit dilakukan pengelolaan.

Selain itu, terdapat kendala teknis berupa peralatan di Balai IPAL sudah berumur 17 tahun dan sangat diperlukan adanya pembaharuan atau reinstalment peralatan yang diperkirakan nilainya mencapai 200 Milyar. Saat ini aerator yang berada di Balai IPAL merupakan satu-satunya yang ada dan tidak ada cadangannya. Selain bentuk sharing kontribusi biaya pengelolaan dan kegiatan, perlu dipikirkan bersama adanya risk sharring.

Menurut Biro Hukum DIY, DIY saat ini Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah disetujui oleh DPRD dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013. Dalam implementasinya terkait dengan Pengelolaan IPAL Sewon perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antar Kabupaten/Kota. -oOo-

PENERBIT : Sekretariat Bersama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul (KARTAMANTUL)PENANGGUNG JAWAB : Nasa Ujiarto Aji, S.Si., MT.PENGARAH : Dra. Rr, Titik Sulastri; dr. Sunartono, M.Kes.; Drs. Riyantono, M.Si; Ir. Edy Muhammad; Drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes.; Drs. Trisaktiyana, M.Si.KONTRIBUTOR : Nasa Ujiarto Aji, S.Si., MT.; Elyana Wiwik Setyanti, SE.; BudiyonoDESIGN & LAYOUT : Achmad Fauzan Iscahyono, Muhammad Adryan Sasongko (Kerja Praktek Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung)ALAMAT : Gedung Eks Dinas Pariwisata DIY Lantai 1, Komplek Kepatihan Danurejan, Jalan Malioboro 14 Yogyakarta 55213. Telepon : (0274) 557423, Fax : (0274) 557064WEBSITE : www.kartamantul.pemda-diy.go.idEMAIL : kartamantul@gmail.com

“The strength of team is eachindividual member.The strength of each member is theteam.” - Phil Jackson -

tidak masalah, untuk fase 2 terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya sehingga persentase pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan.

Sementara untuk jaringan lateral tidak mengalami masalah karena terjadi di fase 3, pembangunan sudah sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil monitoring lapangan, fase 2 baru dilaksanakan 35%, untuk fase 3 sudah dilaksanakan 45%, Hal lain yang pelu dipikirkan bersama terkait dengan alat di IPAL yang sudah lama (17 tahun), apabila terjadi kerusakan maka akan menganggu sistem. Dan diharapkan apabila MSMHP sudah selesai dan memenuhi target dilanjutkan dengan adanya penyerahan aset air limbah.

Berdasarkan data dari Balai IPAL Sewon, pemasangan pipa saat ini menggunakan spek HDPE yang rumit dalam pemasangannya. Dalam pembangunan pipa diharapkan memperhatikan level karena menggunakan gravitasi dalam pendistribusiannya. Sementara menurut Bappeda Kota Yogyakarta perlu ada perhitungan yang lebih jelas terkait dengan teknologi yang diterapkan di IPAL Sewon dari Jepang (4 musim) sedangkan di Indonesia (2 musim). Sehingga menjadi pertanyaan apakah teknologi sudah optimal dilakukan. Menurut Bappeda DIY diharapkan fungsi PMU dan PIU yang tidak berjalan, yang semestinya bisa mensinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan perjanjian. Saat ini progres pembangunan sudah mendapat pelaporan dari Kabupaten/Kota, namun kapasitas fiskal tidak memenuhi target kerjasama. Berdasarkan dokumen MSMHP target sampai dengan 2014 (25.000 SR), di RPJM DIY 20.000 SR pada tahun 2017, kedua fungsi ini perlu dijembatani. Perlu menegosiasikan output akhir di MSMHP dengan Dirjen Cipta Karya dengan kapasitas maksimal yang bisa dipenuhi (pada posisi masing-masing sesuai perjanjian dan kapasitas maksimal ketika DIY masuk membantu target SR untuk Kabupaten/Kota). Dirasakan perlu informasi kapasitas maksimal sebelum masa perjanjian kerjasama berakhir, sehingga bila ada opsi yang lain dapat dipertimbangkan kembali.

Dalam rapat ini dicapai kesepakatan bahwa Sekber diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian Penyusunan PK Air Limbah. Sementara updating data kapasitas terpasang dan kemampuan pembiayaan kabupaten/kota dilakukan oleh PPMU. Dan diharapkan Bappeda DIY dapat memfungsikan kembali PMU dan PIU.

Pengangkatan Pengurus Harian Sekber Kartamantul

‘Kebersamaan adalah permulaan. Menjaga Bersama adalah kemajuan. Bekerja bersama adalah keberhasilan.” - Henry Ford-

Berkaitan dengan adanya perubahan kelembagaan Sekretariat Bersama Pengelolaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Antar Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta Nomor : 09.1 Tahun 2013, 1/SKB-KDH/2013, 2/SKB/KOTAYK/2013 perihal pengangkatan pengarah dan pengurus Sekretariat Bersama Kartamantul.

Dalam SKB tersebut telah disepakati mengenai pengurus harian Sekber Kartamantul periode tahun 2012 – 2014 berada di Kota Yogyajarta. Ketua Sekber Kartamantul dijabat oleh Dra. Rr. Titik Sulastri (Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta), sementara Sekretaris Sekber Kartamantul dijabat oleh Ir. Edy Muhammad (Kepala Bappedda Kota Yogyakarta). Untuk posisi Bendahara Sekber Kartamantul adalah Dra. Sri Marmining Djati (Kepala Bidang Pembendaharaan DPDPK Kota Yogyakarta), sedangkan pejabat verifikator untuk implementasi anggaran operasional kantor Sekber Kartamantul dijabat oleh Erna Susanti, S.E. (Kepala Seksi Pengelolaan Belanja Non Gaji DPDPK Kota Yogyakarta). -oOo-

Pergantian Pengurus Sekber KartamantulPeriode 2012 - 2014

32

Antisipasi Berkembangnya Kasus Demam Berdarah di Wilayah Perbatasan

Pada tanggal 16 dan 23 Januari 2013, Sekretariat Bersama Kartamantul melaksanakan rapat koordinasi terkait merebaknya kasus demam berdarah di wilayah perbatasan. Rapat yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan, Bappeda, Perwakilan Kecamatan, BBTKL PP, dan tim teknis puskesmas ini membahas mengenai tindak lanjut antisipasi dari kecenderungan meningkatnya jumlah penderita DB terutama di bulan Desember setiap tahunnya. Kasus Demam Berdarah di DIY tertinggi ada di perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul.

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, sebagai gambaran jumlah penderita pada bulan November 2012 sejumlah 16 Kasus, Desember 2012 sebanyak 64 kasus, dan sepanjang bulan Januari 2013 tercatat 12 kasus. Namun selama ini kenaikan kasus tidak sampai dengan bulan Februari. Untuk wilayah yang terjangkit di Kabupaten Bantul, antara lain Kecamatan Sewon , Kasihan, dan Banguntapan. Beberapa langkah yang sudah ditempuh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul antara lain

pemantauan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) di masing-masing puskesmas satu bulan satu kali, selain itu pelaksanaan fogging telah dilakukan sebanyak 14 kali di tiap kecamatan.

Sementara menurut Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pada Desember 2012 kasus DB mengalami kenaikan sebanyak 60 kasus, dan bulan Januari 2013 sebanyak 14 kasus. Daerah yang terjangkit di Kota Yogyakarta diantaranya Kecamatan Tegalrejo, Wirobrajan, Mantrijeron, Sorosutan dan Giwangan. Beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta antara lain Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) DBD, pengaktifan kembali kalurahan siaga (community deal) yaitu kawasan bebas jentik nyamuk, pelibatan anak-anak melalui LASKAR BERLIAN (Bersih Lingkungan Anti Nyamuk) pada jenjang pendidikan SD kelas 1 sampai dengan kelas 5 dengan kegiatan berupa pemantauan kebersihan lingkungan sendiri (rumah) dan sekolah. Sebagai contoh dari kesuksesan program ini ialah di Patehan yang sudah mendeklarasikan “Patehan Bebas Nyamuk”. Sementara dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Terjadi Kasus di Kecamatan Gamping 6, Godean 48, per Desember 2012 di perbatasan Sleman dengan Bantul. Dinas Kesehatan Provinsi DIY menyatakan apabila daerah memerlukan kebutuhan logistik dalam menunjang kegiatan PSN dan fogging, Pemerintah DIY siap untuk membantu berupa insektisida dan larvasida.

Dari rapat perdana mengenai “Antisipasi Berkembangnya Kasus Demam Berdarah” ini disepakati mengenai PSN dan fogging perlu dilakukan secara serentak di wilayah endemis DB, yaitu di kecamatan-kecamatan sekitar perbatasan. Mengenai schedule action akan dilakukan di bulan Februari 2013 yaitu perluasan fogging. Selain itu Sekber diharapkan untuk dapat mengirimkan surat ke Gubernur yang berisikan permohonan surat edaran untuk Bupati dan Walikota terkait himbauan untuk melakukan PSN. Selain itu diperlukan pula pendataan data pasien yang dirujuk ke rumah sakit berdasarkan data domisili dari pasien, dan juga perlu adanya tambahan kegiatan terkait edukasi fogging dengan melibatkan pihak universitas (UGM) dan stakeholder terkait.

Pembahasan Sistem Penyediaan Air Minum Regional DIY

Kerjasama pengelolaan air bersih merupakan salah satu dari enam sektor utama yang dilakukan oleh Sekber Kartamantul. Pada tanggal 26 Februari 2013 dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan pembahasan SPAM Regional DIY. Rapat ini dihadiri oleh Bappeda DIY, Bappeda Kabupaten/Kota, serta PDAM dari ketiga wilayah (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul). Pembahasan rapat kali ini perihal data real terkait dengan kebutuhan air untuk masing-masing Kabupaten/Kota, di mana selanjutnya Sekber akan akan menyampaikan ke Dinas PUPESDM DIY terkait data

kebutuhan real air bersih agar dapat ditindaklanjuti.

Menurut data pengguna PDAM Kota Yogyakarta, berdasarkan data proyeksi jumlah pelanggan diperkirakan akan naik cukup pesat dari sejumlah 33600 SR pada tahun 2011, menjadi 51.341 SR pada tahun 2015, dan 53.754 SR pada tahun 2020. Tentunya hal tersebut akan meningkatkan volume kebutuhan seiring dengan meningkatnya cakupan pelayanan jaringan pipa air bersih. Menurut data pengguna PDAM Kabupaten Bantul, berdasarkan hasil proyeksi jumlah pengguna diperkirakan akan naik dari sejumlah 17.386 SR pada tahun 2012 menjadi 49.389 SR pada tahun 2020. Sementara menurut data PDAM Kabupaten Sleman, sampai saat ini jumlah sambungan sejumlah 20.650 SR dengan perhitungan rata-rata kebutuhan air tiap orang adalah 100 liter/orang/hari. Berdasarkan RI-SPAM kebutuhan air sebanyak 633 l/dt dari total keseluruhan penduduk. Namun dalam

pelayanannya saat ini terdapat tingkat kebocoran Selain itu dengan maksimal pemanfaatan Sungai Progo sebesar 700 l/dt, belum cukup memenuhi kebutuhan air, sehingga perlu dibahas bersama terkait dengan kekurangan sumber air dan langkah antisipatifnya. Menurut Bappeda DIY, dari data yang telah dipaparkan di atas perlu dilakukan pencermatan dan validasi data agar lebih akurat. Selain itu perlu untuk disusun mekanisme yang jelas untuk pengguna air tanah yang eksisting saat ini, terutama penggunaan air bersih yang bersumber dari sumur dalam.

sebesar 37%, sehingga dibutuhkan program penurunan kebocoran.

Evaluasi Pengelolaan TPA Piyungan

Pada tanggal 14 Maret 2013 dilaksanakan rapat koordinasi mengenai “Evaluasi Pengelolaan TPST Piyungan” yang membahas beberapa permasalahan yang dihadapi seperti kondisi fisik sarana dan prasarana TPST Piyungan, perlunya peningkatan pengelolaan lindi, seringnya terjadi kerusakan pada jembatan timbang, serta pengurugan dengan tanah urug yang saat ini sudah dilakukan di zona 3 .

Selain itu, dalam rapat ini dibahas pula mengenai selisih sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang rencananya akan dimanfaatkan untuk membayar rekening listrik yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 250.000 per bulan. Terdapat pula masalah kelangkaan solar yang digunakan untuk operasional alat berat, sehingga terpaksa menggunakan solar non subsidi yang harganya lebih mahal. Sementara pembahasan pengelolaan air lindi seputar kegiatan pemantauan kondisi air lindi dan efektifitas instalasi pengelolaan air lindi.

Kesimpulan dari rapat koordinasi TPST Piyungan antara lain selisih adadlah : Silpa akan dimasukkan dalam anggaran perubahan OM TPST Piyungan tahun 2013. Perbaikan dan penertiban timbangan dan armada sampah mendesak dilakukan, serta perubahan SOP dari TPA menjadi TPST perlu segera disiapkan sesuai dengan naskah perjanjian kerjasama yang baru. -oOo-

Perubahan Anggaran & Persiapan Studi Banding Pengelola TPA Piyungan

Pada tanggal 11 April 2013 dilaksanakan rapat yang membahas seputar kelanjutan pembahasan “Evaluasi Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran OM TPST Piyungan 2013”, serta rencana persiapan pelaksanaan studi banding terkait pengelolaan TPST Piyungan. Pada pembahasan perubahan OM, terdapat kelebihan Silpa yang diharapkan dapat dialokasikan untuk pembayaran listrik dengan asumsi perhitungan tiap bulan naik sebesar Rp 250.000. Perubahan anggaran rencananya akan dilakukan di bulan Juli 2013.

Sementara pada pembahasan persiapan pelaksanaan studi banding terdapat usulan lokasi studi banding ke TPA Sumur Batu, karena di sana pengelolaan sampah sudah menghasilkan listrik yang dilakukan bekerjasama dengan Gikoko. Sementara alternatif kedua ialah kunjungan ke Serpong terkait dengan pengelolaan sampah B3. Alternatif ketiga ialah kunjungan ke Bandung terkait dengan pengelolaan TPA yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat, sedangkan alternatif keempat merupakan kunjungan ke Serang, Provinsi Banten terkait dengan pengelolaan sampah dengan konsep composting. Waktu kunjungan direncanakan pada bulan Mei 2013 dengan peserta sekitar 30 orang.

Pada pembahasan evaluasi OM TPST Piyungan tahun anggaran 2013, saat ini TPST sudah mengadakan software dan hardware baru untuk mendukung validasi penimbangan sampah. Selain itu akan dilakukan pendataan ulang dari awal mulai berat kosong truk agar volume muatan lebih valid. Saat ini dirasa perlu adanya draft peraturan yang mengatur untuk truk yang boleh masuk ke TPST Piyungan serta diperlukan data update terkait dengan jumlah armada dari masing-masing kabupaten/kota. -oOo-

Pengembangan Jaringan dan Sambungan Rumah (SR) Air Limbah Perkotaan

sektor kerjasama yang dilaksanakan oleh Sekber Kartamantul. Pengembangan jaringan sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, namun perlu dilaporkan informasi terbaru terkait dengan pembangunan SR di aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Menurut Satker PLP DIY, pemasangan pipa di daerah Panggungharjo sudah dilaksanakan namun ada kendala izin dari Bina Marga menjadi terhambat. Spek galian masuk dalam jalan Nasional saat ini sedang diproses oleh Bina Marga, untuk kelanjutan pembangunan. Sementara untuk penyambungan fase 3... (Bersambung ke halaman 4)

Sektor air limbah merupakan salah satu fokus utama dari