bab2 rtrwpnad

RTRW PROVINSI NAD

II - 1

BAB II

PROVINSI NAD DALAM RTRW NASIONAL Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menurut PP 26/2008 yang secara eksplisit terkait dengan wilayah Provinsi NAD meliputi: (i) rencana struktur ruang wilayah nasional, (ii) rencana pola ruang wilayah nasional, dan (iii) penetapan kawasan strategis nasional. Dengan demikian, untuk melihat penetapan RTRWN yang terkait dengan wilayah Provinsi NAD adalah berdasarkan ketiga komponen rencana tersebut.

2.1 Provinsi NAD Dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional

Rencana struktur ruang wilayah nasional (SRWN) meliputi:

a. sistem perkotaan nasional; b. sistem jaringan transportasi nasional; c. sistem jaringan energi nasional; d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan e. sistem jaringan sumber daya air.

Pada Gambar 2.1.1 ditunjukkan Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional yang berkenaan

dengan wilayah Provinsi NAD, yaitu berdasarkan Lampiran I (Peta Struktur Ruang Wilayah Nasional) dalam RTRWN.

2.1.1 Provinsi NAD dalam Sistem Perkotaan Nasional

Berdasarkan PP 26/2008 Pasal 11 sistem perkotaan nasional terdiri atas PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Untuk PKN dan PKW telah ditetapkan dalam PP 26/2008 tersebut, sementara untuk PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Qanun) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

Selain sistem perkotaan nasional tersebut di atas, dalam PP 26/2008 Pasal 13 ditetapkan pula PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional). Pengembangan PKSN ini untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara.

Penetapan sistem perkotaan nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi NAD, selain dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.1, juga dikemukakan pada Tabel II.1.1. Ada 3 catatan penting dalam konteks sistem perkotaan tersebut, yaitu:

- Sabang, selain ditetapkan sebagai PKW juga ditetapkan sebagai PKSN. Konteks

pengembangan Sabang ini selain berkenaan dengan revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional, juga berkenaan dengan percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan perbatasan.

- Banda Aceh dan Meulaboh, yang keduanya ditetapkan sebagai PKW, dalam konteks

pengembangannya selain berkenaan dengan revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional, juga berkenaan dengan pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.

- Pusat-pusat lainnya: Lhokseumawe (PKN), Langsa dan Takengon (PKW), dikembangkan dalam konteks pengembangan/peningkatan fungsi dan revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi.

RTRW PROVINSI NAD

II - 2

Gambar 2.1.1 Provinsi NAD Dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional

PKN 1. LHOKSEUMAWE I/C/1

(Pusat Kegiatan Nasional)

PKW 1. SABANG I/C/1

(Pusat Kegiatan Wilayah) 2. BANDA ACEH I/C/1, I/D/1

3. LANGSA II/C/3

4. TAKENGON II/C/1

5. MEULABOH I/D/1, II/C/3

PKSN 1. SABANG I/A/1

(Pusat Kegiatan Strategis Nasional)

D/1 : Rehabilitasi kota akibat bencana alam

Sumber: Lampiran I & II, PP 26/2008 tentang RTRWN

C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional

C/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi

C/3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

TABEL II.1.1

SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

DI WILAYAH PROVINSI NAD

D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana

Keterangan:

I - IV : Tahapan Pengembangan

A : Percepatan Pengembangan kota-kota utama kawasan perbatasan

A/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi

RTRW PROVINSI NAD

II - 3

2.1.2 Provinsi NAD dalam Sistem Jaringan Transportasi Nasional

Dalam rencana jaringan transportasi nasional yang terletak di wilayah Provinsi NAD terdapat rencana-rencana: jalan bebas hambatan, jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jaringan jalur kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara. Pada Tabel II.1.2

dikemukakan rencana sistem jaringan transportasi nasional tersebut.

A. Jalan Bebas Hambatan / Tol 1. (Binjai/Sumut) - Langsa

(Lamp. III & XI - PP26/2008) 2. Langsa - Lhokseumawe

3. Lhokseumawe - Sigli

4. Sigli - Banda Aceh

B. Jalan Arteri Primer 1. Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera:

(Lamp. I & XI - PP26/2008) (Medan/Sumut) - Langsa - Lhokseumawe -

Sigli - Banda Aceh

2. Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera:

Banda Aceh - Jantho - Tangse - Takengon -

Kutacane - (Sidikalang/Sumut)

3. Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera:

Banda Aceh - Meulaboh - Tapaktuan -

Subulussalam - (Sibolga/Sumut)

C. Jalan Kolektor Primer 1. Bireuen - Takengon

(Lamp. I & XI - PP26/2008) 2. Meulaboh - Takengon

3. Peureulak - Blangkejeren

4. Keliling Pulau Simeulue

D. Jaringan Jalur Kereta Api 1. Lintas Timur Pulau Sumatera bagian utara:

(Lamp. I & XI - PP26/2008) (Medan/Sumut) - Langsa - Lhokseumawe -

Sigli - Banda Aceh (Revitalisasi)

2. Lintas Barat Pulau Sumatera bagian utara:

Banda Aceh - Meulaboh - Tapaktuan - Subu-

lussalam - (Sibolga/Sumut) (Pengembangan)

E. Pelabuhan Penyeberangan 1. Sabuk Utara Nasional:

(Lamp. I & XI - PP26/2008) Banda Aceh - Sabang

2. Intra-regional (dalam Provinsi):

Meulaboh - Sinabang (Simeulue)

F. Pelabuhan Laut 1. Pelabuhan Laut Internasional:

(Lamp. IV & XI - PP26/2008) - Sabang I/2 (Pengembangan)

2. Pelabuhan Laut Nasional:

- Lhokseumawe I/3 (Pemantapan)

- Meulaboh I/4 (Pengembangan)

G. Bandar Udara 1. Pusat Penyebaran Tersier:

(Lamp. V & XI - PP26/2008) - Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh) III/5 (Pemantapan)

TABEL II.1.2

RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI NASIONAL


I (Pemantapan)

I (Pemantapan)

I,II,III (Pengembangan)

II,III,IV (Pengembangan)

Sumber: PP 26/2008 - RTRWN

III/6 (Pengembangan)

I (Pemantapan)

I (Revitalisasi)

I (Pengembangan)

RTRW PROVINSI NAD

II - 4

2.1.3 Provinsi NAD dalam Sistem Jaringan Energi Nasional

Baik pada Lampiran I (Peta Struktur Ruang Wilayah Nasional) maupun pada Lampiran XI (Indikasi Program Utama Lima Tahunan) dalam RTRWN tidak ada penetapan secara eksplisit mengenai sistem jaringan energi nasional yang berkenaan dengan wilayah Provinsi NAD. Dengan asumsi bahwa petunjuk lokasi dalam Indikasi Program yang diidentifikasikan sebagai Sumatera Utara tercakup juga Provinsi NAD, maka dapat diindikasikan rencana untuk sistem jaringan energi nasional, yaitu:

1. Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional, yang meliputi : (a) optimalisasi dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi nasional, serta (b) pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pasokan gas bumi di Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara (LNG Receiving Terminal).

2. Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik (jaringan Sumatera Timur).

3. Pengembangan jaringan transmisi tenaga istrik (jaringan transmisi di pulau-pulau pantai barat Sumatera.

2.1.4 Provinsi NAD dalam Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

Berdasarkan Lampiran I (Peta Struktur Ruang Wilayah Nasional) dan Lampiran XI (Indikasi Program Utama Lima Tahunan) dalam RTRWN, rencana untuk sistem jaringan telekomunikasi nasional yang berkenaan dengan wilayah Provinsi NAD adalah:

1. Rehabilitasi jaringan terestrial (jaringan pelayanan pusat pertumbuhan di pantai timur Sumatera).

2. Pengembangan jaringan terestrial (jaringan pelayanan pusat pertumbuhan di pantai barat Sumatera).

3. Jaringan pelayanan feeder dan pulau-pulau (pulau-pulau di barat Sumatera).

2.1.5 Provinsi NAD dalam Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Berdasarkan Lampiran VI (Wilayah Sungai) dalam RTRWN, di wilayah Provinsi NAD ditetapkan pada wilayah sungai (WS):

a. Meureudu – Baro (I-IV/A/1), yang merupakan WS strategis nasional;

b. Jambo Aye (I-IV/A/1), yang merupakan WS strategis nasonal;

c. Woyla – Seunagan (I-IV/A/1), yang merupakan WS strategis nasional;

d. Tripa – Bateue (I-IV/A/1), yang merupakan WS strategis nasional); dan

e. Alas – Singkil (I-IV/A/1), yang merupakan WS lintas provinsi (NAD dan Sumatera Utara).

Catatan untuk (I-IV/A/1) berarti:

- dikembangkan pada tahapan lima tahunan I s/d IV (atau selama 20 tahun);

- konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.

RTRW PROVINSI NAD

II - 5

2.2 Provinsi NAD Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional

Pada Gambar 2.2.1 digambarkan Rencana Pola Ruang Nasional yang berkenaan dengan

wilayah Provinsi NAD, yaitu berdasarkan Lampiran VII (Peta Pola Ruang Wilayah Nasional) dalam RTRWN.

Gambar 2.2.1 Provinsi NAD Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional

2.2.1 Kawasan Lindung Nasional di Wilayah Provinsi NAD

Berdasarkan Lampiran VII, yaitu seperti Gambar 2.2.1 di atas, dapat diidentifikasikan kawasan lindung nasional yang terletak di wilayah Provinsi NAD meliputi: Hutan Lindung dan Hutan Konservasi (Suaka Alam, Pelestarian Alam).

Dari Gambar 2.2.1 tersebut, untuk hutan lindung diidentifikasikan terdapat di bagian tengah wilayah Provinsi NAD dan pulau-pulau di bagian barat wilayah (Simeulue dan Kepulauan Banyak).

Khusus untuk Hutan Konservasi, diidentifikasikan pada Gambar 2.2.1 di atas dan dari Lampiran VIII (Kawasan Lindung Nasional) dalam RTRWN yang mempunyai luas lebih dari 1.000 (seribu) Ha, seperti ditunjukkan pada Tabel II.2.1.

RTRW PROVINSI NAD

II - 6

1. Suaka Margasatwa (SM) 1. SM Rawa Singkil I/B/2: Pengembangan Pengelolaan SM

2. Cagar Alam (CA) 1. CA Hutan Pinus Jantho I/B/3: Pengembangan Pengelolaan CA

3. Taman Nasional (TN) 1. TN Gunung Leuser I/A/4: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi TN

4. Taman Hutan Raya (Tahura) 1. Tahura Cut Nyak Dhien (Pocut II/B/5: Pengembangan Pengelolaan Tahura

Muerah Intan)

6. Taman Wisata Alam Laut 1. TWAL Pulau Weh I/A/6: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi TWAL

(TWAL) 2. TWAL Kepulauan Banyak II/A/6: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi TWAL

3. TWAL Perairan Pulau Pinang, Siumat, I/A/6: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi TWAL

dan Simanaha (Pisisi)

7. Taman Buru (TB) 1. TB Lingga Isaq I/F: Pengembangan & Pengelolaan TB

Usulan Program Utama*)

TABEL II.2.1

PENETAPAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL (KLN)


Sumber: PP 26/2008 tentang RTRWN, LAMPIRAN VII & VIII.

Jenis Kawasan LindungPenetapan Kawasan Lindung Nasional

Di Wilayah Provinsi NAD

Keterangan: *) Angka I dan II dalam Usulan Program Utama adalah Tahap Lima Tahunan I dan II dalam Indikasi Program Utama.

2.2.2 Kawasan Budidaya Nasional (Kawasan Andalan)

Berdasarkan Gambar 2.2.1, dapat diindikasikan Kawasan Lindung di wilayah Provinsi NAD, dengan sebaran utamanya adalah di bagian timur wilayah, di bagian barat wilayah, dan di bagian tengah wilayah (yang dilingkungi oleh kawasan lindung).

Untuk pengembangan kawasan budidaya ini ditetapkan Kawasan Andalan, yang terdiri atas Kawasan Andalan darat dan Kawasan Andalan laut, seperti ditetapkan dalam Lampiran IX (Kawasan Andalan) dalam RTRWN. Kawasan Andalan Nasional yang berkenaan dengan wilayah Provinsi NAD dikemukakan dalam Tabel II.2.2. Dalam penetapan kawasan andalan

tersebut, ternyata terdapat 3 kawasan andalan di daratan dan 1 kawasan andalan laut. Kawasan Andalan darat meliputi:

- Kawasan Banda Aceh dan sekitarnya;

- Kawasan Lhokseumawe dan sekitarnya;

- Kawasan Pantai Barat Selatan.

Sementara Kawasan Andalan Laut adalah:

- Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe – Medan dan sekitarnya.

RTRW PROVINSI NAD

II - 7

1. Kawasan Banda Aceh dsk.

- pertanian I/A/1: Pengendalian KA untuk pertanian pangan abadi.

- pariwisata II/E/1: Rehabilitasi KA untuk pariwisata.

- industri II/D/1: Rehabilitasi KA untuk industri pengolahan.

- perikanan laut I/G/1: Rehabilitasi Ka untuk kelautan.

2. Kawasan Lhokseumawe dsk.

- industri I/D/1: Rehabilitasi KA untuk industri pengolahan.

- pertanian III/A/2: Pengembangan KA untuk pertanian.

- pertambangan I/C/1: Rehabilitasi KA untuk industri pertambangan.

- perikanan I/F/2: Pengembangan KA untuk perikanan.

- perkebunan II/B/2: Pengembangan KA untuk perkebunan.

3. Kawasan Pantai Barat Selatan

- pertanian IV/A/2: Pengembangan KA untuk pertanian.

- perikanan II/F/2: Pengembangan KA untuk perikanan.

- pertambangan III/C/2: Pengembangan KA untuk pertambangan.

- perkebunan I/B/2: Pengembangan KA untuk perkebunan.

4. KA Laut Lhokseumawe -

Medan dsk.

- perikanan I/F/2: Pengembangan KA untuk perikanan.

- pertambangan I/C/2: Pengembangan KA untuk pertambangan.

Sumber: PP 26/2008 tentang RTRWN, LAMPIRAN IX.

Tahunan I, II, III, dan IV dalam Indikasi Program Utama.

Keterangan: *) Angka I, II, III dan II dalam Usulan Program Utama adalah Tahap Lima

Sektor UnggulanUsulan Program Utama*)

TABEL II.2.2

PENETAPAN KAWASAN ANDALAN NASIONAL


Kawasan Andalan (KA)

2.3 Provinsi NAD Dalam Penetapan Kawasan Strategis Nasional

Dalam Lampiran X RTRWN diidentifikasikan Penetapan Kawasan Strategis Nasional. Kawasan Strategis Nasional yang terletak di wilayah Provinsi NAD ditunjukkan pada Tabel II.3.1.

Kawasan strategis nasional yang ditetapkan yang berkenaan dengan wilayah Provinsi NAD berdasarkan sudut kepentingannya terdiri atas:

- sudut kepentingan pertahanan keamanan;

- sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

- sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

RTRW PROVINSI NAD

II - 8

1

.P

ert

ah

an

an

ke

am

an

an

1.

Ka

wa

sa

n p

erb

ata

sa

n la

ut

RI

de

ng

an

ne

ga

ra I

nd

ia/

I/E

/2:

Pengem

bangan/P

enin

gkata

n K

ualit

as K

SN

dari

Th

aila

nd

/Ma

laysia

, te

rma

su

k 2

pu

lau

ke

cil t

erl

ua

r,sudut

kepentingan H

ankam

.

ya

itu

Pu

lau

Ro

nd

o (

NA

D),

Pu

lau

Be

rha

la (

Su

mu

t).

2.

Ka

wa

sa

n p

erb

ata

sa

n n

eg

ara

te

rma

su

k 1

9 p

ula

uI/E

/2:

Pengem

bangan/P

enin

gkata

n K

ualit

as K

SN

dari

ke

cil t

erl

ua

r. P

ula

u-p

ula

u k

ecil

terl

ua

r ya

ng

te

rle

-sudut

kepentingan H

ankam

.

tak d

i P

rovin

si N

AD

: P

.Sim

eu

lue

cu

t, P

.Sa

lau

t

Be

sa

r, d

an

P.R

aya

.

2.

Pe

rtu

mb

uh

an

eko

no

mi

1.

Ka

wa

sa

n I

nd

ustr

i L

ho

kse

um

aw

e.

I/A

/2:

Pengem

bangan/P

enin

gkata

n K

ualit

as K

SN

dari

sudut

kepentingan e

konom

i.

2.

Ka

wa

sa

n P

erd

ag

an

ga

n B

eb

as d

an

Pe

lab

uh

an

I/A

/2:

Pengem

bangan/P

enin

gkata

n K

ualit

as K

SN

dari

Be

ba

s S

ab

an

g.

sudut

kepentingan e

konom

i.

3.

Ka

wa

sa

n P

en

ge

mb

an

ga

n E

ko

no

mi T

erp

ad

uI/A

/2:

Pengem

bangan/P

enin

gkata

n K

ualit

as K

SN

dari

(KA

PE

T)

Ba

nd

a A

ce

h D

aru

ssa

lam

.sudut

kepentingan e

konom

i.

3.

So

sia

l b

ud

aya

-

4.

Pe

nd

aya

gu

na

an

su

mb

er

da

ya

ala

m d

an

/-

ata

u t

ekn

olo

gi tin

gg

i

5.

Fu

ng

si d

an

da

ya

du

ku

ng

lin

gku

ng

an

1.

Ka

wa

sa

n E

ko

sis

tem

Le

use

r.I/B

/1:

Rehabili

tasi/R

evitalis

asi K

SN

dari s

udut

kepen-

tingan lin

gkungan h

idup.

Us

ula

n P

rog

ram

Uta

ma

*)

Kete

rangan:

*) A

ngka I d

ala

m U

sula

n P

rogra

m U

tam

a a

dala

h T

ahap L

ima T

ahunan I d

ala

m Indik

asi P

rogra

m U

tam

a.

TA

BE

L I

I.3.1

PE

NE

TA

PA

N K

AW

AS

AN

ST

RA

TE

GIS

NA

SIO

NA

L (

KS

N)

DI

WIL

AY

AH

PR

OV

INS

I N

AD

Sum

ber:

PP

26/2

008 t

enta

ng R

TR

WN

, LA

MP

IRA

N X

.

Su

du

t K

ep

en

tin

ga

n K

aw

as

an

Str

ate

gis

Ka

wa

sa

n S

tra

teg

is N

as

ion

al

di

Pro

v.N

AD

bab2 rtrwpnad

Documents