bab viii kinerja pembangunan a. indeks pembangunan …

Profil Kabupaten Sambas 2011 153

BAB VIII KINERJA PEMBANGUNAN

A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) ATAU HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesuangguhnya, Oleh karena itu manusia selalu menjadi sasaran dari pembangunan suatu bangsa. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, BPS dan Bappenas; Laporan Pembangunan Manusia 2004). Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan bukan alat dari pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar masyarakat dapat teratasi. Permasalahan tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran, gizi buruk dan buta huruf. Untuk itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (Human Development Report). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Selain itu data IPM digunakan sebagai salah satu komponen dasar dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU) selain jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB per kapita dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Kinerja Pembangunan


Menurut UNDP, IPM didefenisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choices of people).

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah wilayah dalam 3 dasar dimensi pembangunan manusia yaitu : umur panjang dan sehat (longevity) yang diukur dengan angka harapan hidup saat lahir (eₒ); pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (means years of schoolings), serta standar hidup layak (decent living standart) yang diukur dengan kemampuan daya beli (purchasing power parity).

Secara umum perkembangan IPM di Indonesia (2004-2009) terus mengalami peningkatan. Perkembangan IPM menunjukkan peningkatan capaian kualitas pembangunan manusia seiring dengan membaniknya perekonomian negara. Hal ini terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM dalam periode tersebut. Perubahan dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran dari komponen IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita.

Saat ini Pemerintah menunjukkan perhatian lebih terhadap isu pembangunan manusia. Analisis IPM tidak dapat dilepaskan dari indikator-indikator komponen penyusun IPM. Setiap perubahan pada indikator tersebut memberikan pengaruh terhadap pembangunan manusia secara keseluruhan. Oleh sebab itu analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IPM menjadi penting karena hal ini secara tidak langsung mempengaruhi angka IPM. Sebagai contoh mengukur angka harapan hidup maka terlebih dahulu harus ditentukan tingkat kematian penduduk. Tingkat kematian ditentukan oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan pangan, kemiskinan, keadaan gizi, penyakit

Kinerja Pembangunan


menular, keadaan fasiltas kesehatan, kecelakaan, bencana, kelaparan masal dan lain-lain.

IPM/HDI Indonesia pada tahun 2011 (data per tanggal 2 Nopember 2011) menduduki ranking ke 124 dari 187 negara (termasuk dalam kategori Medium Human Development). Pada tahun 2010 Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat 28 (data IPM Prov Kalbar Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2011, Angka Sementara) dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, secara umum perkembangan IPM di Kabupaten Sambas (2006-2010) terus mengalami peningkatan dalam komponen IPM walaupun masih pada peringkat 14 (terendah) dari seluruh kabupaten/kota yang ada.

Kinerja Pembangunan


B. PERKEMBANGAN KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2005 – 2010

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Grafik 8.1 AHH Menurut Kabupaten Tahun 2010

Grafik 1.1.2 AHH Kabupaten Sambas dan Provinsi Tahun 2005 - 2010

Sumber : Data IPM Prov Kalbar Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2011, Angka Sementara

56

58

60

62

64

66

68

70

Sam

bas

Ben

gkay

ang

Lan

dak

Po

nti

anak

San

ggau

Ket

apan

g

Sin

tan

g

Kap

uas

Hu

lu

Seka

dau

Mel

awi

Kay

on

g U

tara

Ku

bu

Ray

a

Ko

ta P

on

tian

ak

Ko

ta S

ingk

awan

g

61

,11

68

,84

65

,46

67

,24

68

,49

67

,45

68

,32

66

,58

67

,34

67

,76

65

,67

66

,3

67

,22

67

,21

AH

H P

rov

Kal

bar

6

6,6

0 T

ahu

n

Kinerja Pembangunan


Grafik 8.2 AHH Kabupaten Sambas dan Provinsi Tahun 2005 - 2010

Sumber : Data IPM Prov Kalbar Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2011,

AHH Tahun 2010 Angka Sementara

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Sambas adalah yang terendah di antara 14 kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat. Menurut publikasi BPS 2010, AHH penduduk Kabupaten Sambas adalah 61,11 tahun. Rendahnya IPM Kabupaten Sambas (64,48) lebih disebabkan faktor kesehatan yang tercermin dari usia harapan hidup.

Persentase balita yang tergolong berstatus gizi buruk meskipun semakin berkurang namun masih tergolong tinggi, menurun dari 5,01% tahun 2006 menjadi 0,40% tahun 2010.

60,10 60,30 60,48 60,70 60,91

Kab Sambas

61,11

65,266 66,1 66,3 66,45

Prov Kalbar

66,6

56

58

60

62

64

66

68

2005 2006 2007 2008 2009 2010AHH(Tahun)

Kinerja Pembangunan


Tabel 8.1 PERKEMBANGAN STATUS GIZI BURUK

Status Gizi 2006 2007 2008 2009 2010

Lebih 3,46 1, 90 1,83 1, 94 20,56

Baik 0,81 72, 76 70, 77 72,12 74,45

Kurang 20, 72 20,66 22,41 21,55 4,59

Buruk 5,01 4,69 4, 99 4,40 0,40

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab. Sambas 2011

Berdasarkan data buku Profil Kesehatan Tahun 2010 dilaporakan 87 orang balita gizi buruk di Kabupaten Sambas. Dari kasus balita gizi buruk tersebut yang meninggal sebanyak 6 orang (6,8%). Dengan demikian terjadi peningkatan jumlah balita gizi buruk dari tahun sebelumnya dimana tahun 2009 jumlahnya hanya 54 orang. Akan tetapi semua kasus gizi buruk dilakukan perawatan. Kasus balita gizi buruk yang ditemukan terbanyak berturut turut berada di wilayah Puskesmas Sekura 15 orang, Tebas 14 orang dan Semberang 13 orang.

Upaya penanganan kasus balita gizi buruk dilakukan di puskesmas perawatan, pusat pemulihan gizi kabupaten dan rumah sakit umum daerah yang ada di Kabupaten Sambas. Adanya kasus gizi buruk yang meninggal dunia diduga disebabkan oleh pola asuh anak di rumah tangga yang masih kurang. Oleh karena itu promosi gizi harus digalakkan pada perubahan pola asuh anak di rumah tangga. Selain itu upaya peran serta masyarakat dalam pemantauan pola asuh anak di rumah tangga perlu ditingkatkan.

Kinerja Pembangunan


Jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Sambas yang ditangani dan meninggal dunia beberapa tahun terkahir dapat dilihat dibawah ini :

Grafik 8.3

Kasus Gizi buruk Yang Ditangani dan Meninggal (Orang)

0

50

100

150

2007 20082009

2010

110 113

54 87

3 11

6

6

Meninggal

Ditangani

Kinerja Pembangunan


2. Angka Melek Huruf (AMH)

Grafik 8.4 AMH Menurut Kabupaten Tahun 2010


84

86

88

90

92

94

96

Sam

bas

Ben

gkay

ang

Lan

dak

Po

nti

anak

San

ggau

Ket

apan

g

Sin

tan

g

Kap

uas

Hu

lu

Seka

dau

Mel

awi

Kay

on

g U

tara

Ku

bu

Ray

a

Ko

ta P

on

tian

ak

Ko

ta S

ingk

awan

g

90,55

88,71

91,48

89,91

89,96

90,2

90,46

92,61

89,17

92,37

88,28

87,8

94,97

89,66

AM

H P

rov K

albar 9

0,2

6%

Kinerja Pembangunan


Grafik 8.5 AMH Kabupaten Sambas dan Provinsi Tahun 2005 – 2010


AMH Tahun 2010 Angka Sementara

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Sambas terbilang sukses. Pada tahun 2005 - 2010 AMH Kabupaten Sambas diatas AMH Provinsi Kalimantan Barat. Ini terbukti dari peningkatan capaian indikator-indikator pendidikan. Angka Melek Huruf (AMH) semakin meningkat. AMH tahun 2005 tercatat sebesar 89,5 % kemudian meningkat menjadi 90,55 tahun 2010. Ini berarti pembangunan

89,5 89,5 89,5 89,5

90

Kabupaten Sambas; 90,55 %

89 89

89,4 89,4

Prov Kal Bar 89,7 %

90,26

88

88,5

89

89,5

90

90,5

91

2005 2006 2007 2008 2009 2010

AM

H (

%)

Kinerja Pembangunan


pendidikan di Kabupaten Sambas hingga sekarang ini, masih terbebani 9,50% penduduk yang tidak bisa baca-tulis alias buta huruf.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Grafik 8.6 Rata-Rata Lama sekolah Menurut Kabupaten Tahun 2010


0 2 4 6 8 10

Sambas

Bengkayang

Landak

Pontianak

Sanggau

Ketapang

Sintang

Kapuas Hulu

Sekadau

Melawi

Kayong Utara

Kubu Raya

Kota Pontianak

Kota Singkawang

5,946,32

7,07

6,53

6,49

6,3

6,59

7,16

6,32

7,22

5,7

6,57

9,36

7,4

Rata-Rata Lama Sekolah Prov Kalbar 6,82 Tahun

Kinerja Pembangunan


Grafik 8.7 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sambas dan Propinsi

Tahun 2005-2010


Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010 Angka Sementara

Sementara itu pada tahun 2010 Kabupaten dengan rata-rata

lama sekolah terendah adalah Kayong Utara 5,7 tahun, kemudian diikuti oleh Sambas pada peringkat kedua terendah yaitu sebesar 5,94, sedangkan untuk peringkat ketiga terendah ditempati oleh Ketapang yang memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 6,3 tahun.

Selama periode 2005-2010 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sambas maupun pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan relatif lambat. Rata-rata lama sekolah untuk

6,6 6,6 6,7 6,7 6,75

Prov Kalbar6,82

5,9 5,9 5,9 5,9 5,94 Kab. Sambas5,94

0

3

6

9

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kinerja Pembangunan


Provinsi naik dari 6,6 tahun pada tahun 2005 menjadi 6,82 tahun pada tahun 2010. Begitu pula rata-rata lama sekolah untuk Kabupaten naik dari 5,9 tahun pada tahun 2005 menjadi 5,94 tahun pada tahun 2010. Selama 5 tahun kenaikan rata-rata lama sekolah hanya sebesar 0,04 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk.

Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidika dasar, sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk usia muda sudah sedemikian rupa dipacu peningkatannya namun belum terasa hasilnya secara nyata. Program pendidikan dasar 9 tahun diupayakan lebih serius bagi penduduk putus sekolah yang belum mengenyam pendidikan dasar maupun menengah pertama meskipun usianya telah beranjak dewasa. Hal ini diupayakan dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan pendidikan luar sekolah (PLS) seperti program Paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional.

Apabila capaian rata-rata lama sekolah dikaitkan dengan target yang di usulkan UNDP, maka rata-rata pendidikan penduduk Propinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sambas relatif tertinggal. Masih perlu kerja keras untuk mengejar ketertingalan sampai batas minimal pendidikan yang diusulkan UNDP yaitu 15 tahun. Komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah perlu terus digalakkan dan disosialisasikan agar dalam jangka panjang dapat terwujud SDM yang berkualitas.

Kinerja Pembangunan


4. Pengeluaran Perkapita Riil yang di Sesuaikan atau Daya Beli Masyarakat (PPP)

Grafik 8.8 Daya Beli Masyarakat

Menurut Kabupaten Tahun 2010


580600

620640

Sambas

Landak

Sanggau

Sintang

Sekadau

Kayong Utara

Kota Pontianak

623,02

604,11

613,22625,75

614,37

614,43

609,98

633,25606,31

607,26

606,32

621,3

638,64

619,65

PPP Prov Kalbar Rp. 631.650,-

Kinerja Pembangunan


Grafik 8.9 Daya Beli Masyarakat

Kabupaten Kabupaten Sambas dan Provinsi Tahun 2005 - 2010


Tahun 2010 Angka Sementara

Kemampuan daya beli seperti yang ditunjukkan pada grafik 1.4.1. dan grafik 1.4.3 di Kabupaten Sambas terbilang tinggi peringkat ke 4 dari 14 kabupaten/kota, Angka pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan semakin meningkat, atau adanya perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Tahun 2005 tercatat sebesar Rp. 596.200,- kemudian meningkat menjadi Rp. 623.020,- tahun 2010. Ini berarti bahwa tingkat kemakmuran ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas sedikit di bawah rata-rata Kabupaten Pontianak sebesar Rp. 625.750,-

609,6613,9

617,9

624,74630,34 631,65

596,2 597

607,2

614,92621,09 623,02

570

580

590

600

610

620

630

640

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Prov Kalbar (ribu Rp PPP)

Kab. Sambas (ribu Rp PPP)

Kinerja Pembangunan


C. CAPAIAN IPM

Grafik 8.10 IPM Kabupaten Menurut Peringkat Tahun 2008 – 2010


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

149 10

5 6 8 72

12

4

13 11

1 3

14

10 9

56

87

2

12

4

13

11

1

3

14

10 9

4

6

87

2

12

5

13

11

1

3

Peringkat Tahun 2010Peringkat Tahun 2009Peringkat Tahun 2008

Kinerja Pembangunan


Secara umum, gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatu kabupaten dapat dilihat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatu kabupaten dapat dilihat dari angka IPM Kabupaten. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi terjadinya peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Capaian angka IPM akan menentukan urutan atau ranking antar daerah. Meskipun demikian, untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan posisi atau ranking, akan tetapi dapat juga berdasarkan besaran dari urutan posisi atau ranking, akan tetapi dapat juga berdasarkan nilai reduksi shortfall. Berdasarkan ukuran itu terlihat besar akselerasi capaian pembangunan manusia dalam satu tahun.

Capaian pembangunan manusia yang diukur dengan IPM menunjukkan peningkatan. Capaian IPM untuk Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2008 sebesar 68,17 sedangkan pada tahun 2010 menjadi 69,15. Pada tingkat Kabupaten angka IPM cukup bervariasi. IPM tertinggi tahun 2010 diraih oleh Kota Pontianak dengan nilai 72,96 dan IPM terendah sebesar 64,48 untuk Kabupaten Sambas. Perbedaan pencapaian IPM tertinggi dengan IPM terendah sebesar 8,48 poin. Dibandingkan dengan perbedaan pencapaian tahun 2008 yang sebesar 4,44 poin (tertinggi 72,08 untuk Kota Pontianak dan terendah 63,3 Kabupaten Sambas), maka perbedaan tahun 2010 relatif lebih rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa disparitas pembangunan manusia di tingkat kabupaten relatif menurun.

Kinerja Pembangunan


Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2010 Kota Pontianak tercatat sebagai Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi yaitu mencapai 72,96 kemudian disusul oleh Kabupaten Kapuas Hulu 70,3, Kota Singkawang 68,86, Kabupaten Pontianak 68,75 dan Kabupaten Melawi 68,67. Selama tiga tahun terakhir kabupaten-kabupaten ini selalu menduduki peringkat lima terbaik dalam pembangunan manusia. Kabupaten dengan IPM tinggi cukup sulit untuk meningkatkan angka IPM (hardcore), sebaliknya lebih mudah bagi Kabupaten yang masih memiliki IPM tergolong rendah untuk meningkatkan kecepatan peningkatan IPM (softcore).

Kinerja Pembangunan


D. REDUKSI SHORTFALL

Grafik 8.11 IPM dengan Reduksi Shortfall Tinggi

Tahun 2009 - 2010



67,45

72,96

67,8968,86

67,55

2,05

1,97

1,491,24

1,12

62

64

66

68

70

72

74

76

Kubu RayaKota PontianakKetapang SingkawangBengkayang

Reduksi shordfall Tinggi 2009-2010 IPM

Kinerja Pembangunan


Grafik 8.12 IPM dengan Reduksi Shortfall Terendah

Tahun 2009 - 2010



Salah satu kabupaten yang masuk ke dalam kelompok hardcore adalah Kota Pontianak. Selama lima tahun terakhir Kota Pontianak menduduki peringkat pertama IPM, tetapi memiliki kecepatan peningkatan IPM yang rendah. Pada tahun 2009 reduksi shortfall Kota Pontianak relatif rendah sekitar 1,21. Hal ini menggambarkan kecepata pembangunan di Kota Pontianak sudah semakin melambat karena nilai komponen-komponen IPM Kota Pontianak sudah relatif tinggi sehingga sulit untuk ditingkatkan lagi, sedangkan untuk kelompok softcore, kecepatan peningkatan IPMnya relatif tinggi mencapai 2,00.

68,6770,03

68,31

65,41

67,35

0,7

0,8

0,95

0,97

1,03

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Melawi Kapuas Hulu Sintang Kayong Utara Landak

Reduksi shortfall 2009-2010 IPM

Kinerja Pembangunan


Namun demikian, ada beberapa pengecualian dimana kabupaten dengan IPM tinggi masih mampu memiliki kecepatan pembangunan yang tinggi atau sebaliknya Kabupaten dengan IPM rendah memiliki kecepatan pembangunan yang rendah. Sebagai contoh, Kota Pontianak yang meskipun capaian IPMnya sudah cukup tinggi tetapi reduksi softcore nya justru tertinggi ke 2 diantara kabupaten lainnya, yaitu sebesar 1,97. Jika dilihat lebih dalam, kecepatan pembangunan di Kota tersebut lebih dipengaruhi oleh tingginya kenaikan daya beli. Sementara itu Kabupaten Sambas , meskipun capaian IPMnya paling rendah, tetapi reduksi shortfallnya juga relatif rendah, yaitu sebesar 1,08. Hal ini menggambarkan bahwa capaian dan kecepatan pembangunan di Kabupaten Sambas relatif lebih lambat dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan menjadi empat yaitu kategori Tinggi IPM ≥ 80, kategori Menegah Keatas 66 ≤ IPM < 80, kategori Menegah Kebawah 50 ≤ IPM < 66 dan kategori Rendah IPM < 50.

Berdasarkan skala internasional, hampir semua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kategori IPM Menengah keatas selama tahun 2009 – 2010, dimana 12 dari 14 kabupaten/kota masuk dalam kelompok ini. Dibandingkan dengan IPM Kabupaten 2009, komposisi IPM tahun 2010 tidak mengalami perubahan.

Pembangunan manusia di semua kabupaten/kota mengalami kemajuan. Namun demikian kemajuan pembangunan manusia antar kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota lainnya sangat bervariasi. Kemajuan ini sangat tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Kinerja Pembangunan


Grafik 8.13 Kabupaten/Kota Dengan IPM Menengah Keatas

Tahun 2009 - 2010



6364656667686970717273

69,79

72,41

70,03

72,96

2009

2010

Kinerja Pembangunan


Grafik 8.14 Kabupaten Dengan IPM Menengah Kebawah

Tahun 2009 - 2010

Sumber : Data IPM Prov Kalbar Tahun 2010 tanggal

5 Oktober 2011, Tahun 2010 Angka Sementara

63,5

64

64,5

65

65,5

Sambas Kayong Utara

64,46

65,07

64,84

65,41

2009 2010

bab viii kinerja pembangunan a. indeks pembangunan …

Documents