bab v pers warga negara

Waktu : 6 x 45 MenitWaktu : 6 x 45 Menit(Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD)

Standar Standar Kompetensi Kompetensi

::5. Menghargai 5. Menghargai

persamaan persamaan kedudukan kedudukan warga nega-warga nega-ra dalam ra dalam berbagai berbagai aspek kehi-aspek kehi-dupan.dupan.

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :5.1. 5.1. Mendeskripsikan kedudukan Mendeskripsikan kedudukan

warga negara dan warga negara dan pewargane-garaan di pewargane-garaan di Indonesia.Indonesia.

5.2. Menganalis is persamaan 5.2. Menganalis is persamaan kedu-dukan warga negara kedu-dukan warga negara dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.dan bernegara.

5.3. 5.3. Menghargai persamaan Menghargai persamaan kedu-dukan wn tanpa kedu-dukan wn tanpa membedakan ras, agama, membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, gender, golongan, budaya, dan suku.dan suku.

Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit

Standar Standar Kompetensi :Kompetensi :5. Menghargai 5. Menghargai

persamaan persamaan kedudukan kedudukan warga negara warga negara dalam berba-dalam berba-gai aspek gai aspek kehidupan.kehidupan.

Kompetensi Kompetensi Dasar :Dasar :

5.1. M5.1. Mendeskripsi-endeskripsi-kan kedudukan kan kedudukan warga negara warga negara dan pewarga-dan pewarga-negaraan di negaraan di Indonesia.Indonesia.

(Indikator)(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :

Menguraikan pengertian rakyat di dalam Menguraikan pengertian rakyat di dalam suatu negara dan asas kewarganegaraan.suatu negara dan asas kewarganegaraan.

Mendeskripsikan penduduk dan warga Mendeskripsikan penduduk dan warga negara Indonesia.negara Indonesia.

Menganalisis undang-undang kewargane-Menganalisis undang-undang kewargane-garaan Indonesiagaraan Indonesia

Menganalisis kedudukan warga negara dan Menganalisis kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. pewarganegaraan di Indonesia.

Rakyat Dalam Suatu NegaraRakyat Dalam Suatu Negara

Asas KewarganegaraanAsas Kewarganegaraan

Penduduk dan Warga Negara Penduduk dan Warga Negara IndonesiaIndonesia

PendudukPenduduk Bukan PendudukBukan Penduduk Warga NegaraWarga Negara Bukan WNBukan WN

KEDUDUKAN KEDUDUKAN WARGA WARGA

NEGARA & NEGARA & PERWAGA- PERWAGA- NEGARAAN DI NEGARAAN DI

INDONESIAINDONESIAUndang-Undang Kewarganegaraan Undang-Undang Kewarganegaraan

IndonesiaIndonesia

Kedudukan Warga negara dan Kedudukan Warga negara dan Pewarganegaraan di IndonesiaPewarganegaraan di Indonesia

a. Rakyat Dalam Suatu Negaraa. Rakyat Dalam Suatu Negara

Secara sosiologis , rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan, dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah.

Yaitu meliputi semua orang yg bertempat tinggal di dlm wilayah kekuasaan negara & tunduk pada kekusaan negara itu

1. Kewarganegaraan R.I.

Lanjutan ...........

Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dapat dibedakan penduduk & daerah tertentu dapat dibedakan penduduk & bukan penduduk.bukan penduduk.1.1. PendudukPenduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal , adalah mereka yang bertempat tinggal

atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama.(menetap) untuk jangka waktu lama. Penduduk Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan, disebut yang memiliki status kewarganegaraan, disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesia karena Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk.suatu pekerjaan, disebut juga penduduk.

2.2. Bukan PendudukBukan Penduduk, adalah mereka yang berada di , adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis mancanegara.waktu. Contoh : para turis mancanegara.

Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya dapat dibedakan warga pemerintah negaranya dapat dibedakan warga

negara & bukan warga negara.negara & bukan warga negara.


1.1. Warga NegaraWarga Negara , adalah mereka yang , adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu mrp anggota dari berdasarkan hukum tertentu mrp anggota dari suatu negara, dengan status kewarganegaraan suatu negara, dengan status kewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing. WN juga WN asli atau WN keturunan asing. WN juga dapat diperoleh melalui dapat diperoleh melalui proses naturalisasiproses naturalisasi ..

2.2. Bukan Warga NegaraBukan Warga Negara (orang asing), adalah (orang asing), adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada (Duta pemerintah di mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor Asing, dsb).Besar, Kontraktor Asing, dsb).

b. Asas Kewarganegaraanb. Asas Kewarganegaraan

Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan :Penentuan status kewarganegaraan lazim digunakan :

Stelsel aktifStelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan , dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. hukum tertentu secara aktif.

Stelsel pasifStelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan , tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.hukum tertentu.

Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak-hak :hak-hak :

Hak OpsiHak Opsi adalah hak untuk memilih suatu adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif). kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).

Hak RepudiasiHak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)


Penentuan Kewarganegaraan dpt Penentuan Kewarganegaraan dpt dibedakan dibedakan

menurut Asas :menurut Asas : Ius Soli, Ius Soli, penentuan asas kewarganegaraan berdasar-penentuan asas kewarganegaraan berdasar-

kan daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: kan daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara Seseorang yang dilahirkan di negara AA maka ia akan maka ia akan menjadi warga negara menjadi warga negara AA , walaupun orang tuanya adalah , walaupun orang tuanya adalah warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).

Ius Sanguinis, Ius Sanguinis, penentuan asas kewarganegaraan ber-penentuan asas kewarganegaraan ber-dasarkan pertalian darah/keturunan dari orang ybs. dasarkan pertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi Contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap orang tuanya warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC).menjadi warga negara B (dianut oleh negara RRC).

c. Penduduk dan Warga Negara Indonesiac. Penduduk dan Warga Negara Indonesia

Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk :dan Penduduk :• Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Yang menjadi warga negara ialah orang-orang

bangsa Indonesia asl i dan orang-orang bangsa bangsa Indonesia asl i dan orang-orang bangsa lain yanglain yang disahkan dengan undang-undang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.sebagai warga negara.

• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.Indonesia.

• Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undangundangdiatur dengan undangundang ..

Lanjutan .........Penduduk di Indonesia, berdasarkan Penduduk di Indonesia, berdasarkan Indische Indische

StaatsregelingStaatsregeling tahun 1927, terbagi dalam 3 golongan, yaitu :tahun 1927, terbagi dalam 3 golongan, yaitu : Golongan EropaGolongan Eropa , , yang terdir i atas :yang terdir i atas :

1.1. Bangsa Belanda,Bangsa Belanda,2.2. Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Bukan Bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari

EropaEropa3.3. Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan

perdagangan)perdagangan)4.4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum

keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan), dan (Amerika, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan), dan keturunannya.keturunannya.

Golongan Timur Asing, yang terdir atas :Golongan Timur Asing, yang terdir atas :1.1. Golongan Cina (Tionghoa), danGolongan Cina (Tionghoa), dan2.2. Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India,

Pakistan, Mesir, dan lain-lain).Pakistan, Mesir, dan lain-lain). Golongan BumiputeraGolongan Bumiputera (Indonesia), yang meliputi:(Indonesia), yang meliputi:

1.1. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, dantidak memasuki golongan rakyat lain, dan

2.2. Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.golongan Indonesia asli.

Lanjutan .. . . . . . . .

Peraturan Peraturan perundangan perundangan tentang warga tentang warga negara Indo-negara Indo-nesia yang nesia yang

pernah pernah berlaku :berlaku :

1. Undang-Undang RI Nomor 3/1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

2. Undang-Undang No. 2/1958, tentang Penye-lesaian Dwi kewarganegaraan antara Indo-nesia dan RRC,

3. Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 3/Tahun 1946,

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2 Tahun 1958 dan dinyatakan t idak berlaku lagi,

5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958,

6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Lanjutan ........ ...

Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,tentang Keimigrasian,

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 32/1994 Peraturan Pemerintah RI No. 32/1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.Keimigrasian.

Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Isti lah Pribumi dan Non Penggunaan Isti lah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan Program ataupun Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan.Pelaksanaan.

Peraturan perundangan pendukung

pelaksanaan UU tentang Kewarga-negaraan Republik

Indonesia

1.1. Berikan penjelasan mengapa kedudukan sebagai warga Berikan penjelasan mengapa kedudukan sebagai warga negara Indonesia dan warga negara asing harus jelasnegara Indonesia dan warga negara asing harus jelas !!

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Kewarganegaraan Republik Indonesia (Rakyat, Asas Kwn, Penduduk dan WNI, UU Kwn , di lanjutkan Penugasan dng menjawab pertanyaan sbb :

2.2. Dalam perkembangan lebih lanjut asas-asas Dalam perkembangan lebih lanjut asas-asas kewarganegaraan di Indonesia mengalami perubahan. Beri kewarganegaraan di Indonesia mengalami perubahan. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah inipenjelasan singkat pada kolom di bawah ini !! …………………………………………………………….

Asas Kewarganegaraan Asas Kewarganegaraan TunggalAsasTunggalAsas

Kewarganegaraan Ganda Kewarganegaraan Ganda TerbatasTerbatas

……………………………………………. …………………………………………

Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1

a. Warga Negara Indonesia : ..............................................................

b. Warga Negara Asing : ......................................................................

2. Kedudukan WN & Pewarganegaran di 2. Kedudukan WN & Pewarganegaran di IndonesiaIndonesia

Kedudukan warga negara di Kedudukan warga negara di dalam suatu negara, sangat dalam suatu negara, sangat penting statusnya terkait dengan penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki.hak dan kewajiban yang dimiliki.

Perbedaan status/kedudukan Perbedaan status/kedudukan sebagai wn sangat berpengaruh sebagai wn sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya terhadap hak dan kewajibannya baik yang mencakup bidang baik yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial – budaya politik, ekonomi, sosial – budaya maupun hankam.maupun hankam.

a. a. KEDUDUKAKEDUDUKAN WARGA N WARGA NEGARANEGARA

a. Kedudukan Warga Negara

Hak dasar sebagai bangsa yg merdeka dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan (Pembukaan UUD 1945, alinea I), dan hak dasar sebagai warga negara :

• Sebagai warga negara dan penduduk Indonesia (Pasal 26), • Bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal

27 ayat (1)), • Memperoleh pekerjaan & penghidupan yg layak (Pasa 27 ayat

2),• Kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran l isan dan tulisan

(Pasal 28), • Mempertahankan hidup sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A)• Jaminan beragama dan pelaksanaanya (Pasal 29 ayat (2)), • Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30), • Mendapat pendidikan (Pasal 31), • Mengembangkan kebudayaan nasional (Pasal 32), • Mengembangkan usaha di bidang ekonomi (Pasal 33) dan • Jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin (Pasal 34).



b. Kewajiban Dasar Sebagai Warga Negara :

• Menjunjung tinggi nilai-ni lai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan UUD 1945, alinea I),

• Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa (Pembukaan UUD 1945, alinea II),

• Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara (Pembukaan UUD 1945, al inea IV),

• Membayar pajak untuk negara (Pasal 23 ayat 2), • Menjunjung tinggi hukum & pemerintahan (Pasal 27 ayat

1), • Ikut serta dalam usaha hankam negara (Pasal 30 ayat

(1)),• Menghormati bendera negara Indonesia (Pasal 35),• Menghormati bahasa negara bahasa Indonesia (Pasal 36),• Menjunjung tinggi lambang negara (Pasal 36A),• Menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya (Pasal

36B).


a. Hak dibidang polit ik, misalnya hak untuk memilih dipil ih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial polit ik.

b. Hak di bidang pendidikan, misalnya hak untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, dan ikut serta menangani pendidikan.

c. Hak di bidang ekonomi, misalnya hak untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yang layak, dan hak untuk berusaha.

d. Hak di bidang sosial budaya, misalnya hak untuk mendapat pelayanan sosial, kesehatan, mengembangkan budaya daerah masing-masing, dan hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya.

c. Hak Warga Negara Dalam Pelaksanaan

Demokrasi di Indonesia

Bertanggungjawab Terhadap :• Pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila.

b. Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil

c. Hukum dan pemerintahan RI.

d. Usaha pembelaan negara.

e. Pelaksaan hak-hak asasi manusia, memperta-hankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

d. Tanggungjawab Warga Negara Dalam Pelaksanaan Demokrasi Pancasila


e. Pewarganegaraan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia :

a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang /peraturan/ perjanjian yg terlebih dahulu berlaku (berlaku surut),

b. Kelahiran (asas ius soli),c. Adopsi melalui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing

di bawah umur 5 tahun), d. Anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia, e. Pewarganegaraan (naturalisasi), f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia, g. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti

ayah atau ibunya (asas ius sanguinis), h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan

ayah atau ibunya yg orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun/sudah kawin melalui pernyataan.

Bagan Prosedur Cara Memperoleh Bagan Prosedur Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia (UU No. 62/1958)Kewarganegaraan Indonesia (UU No. 62/1958)


P R E S I D E N

SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEHAKIMAN

MENELITI SYARAT-SYARAT JURIDIS & MENERUSKAN

PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN

KEPADA PRESIDEN

PEMOHON

PENGADILAN NEGERI/PERWAKILAN R IDI LUAR NEGERI

SUMPAHPERLENGKAPANLihat tanda x)

xxx)53

21

6

7

4xx)

xxx)5

x)

Keterangan :Keterangan :x) : Syarat-syarat permohonan pewarganegaraanx) : Syarat-syarat permohonan pewarganegaraanxx) : Surat pemberitahuan bhw pemohon dikabulkan xx) : Surat pemberitahuan bhw pemohon dikabulkan permohonannyapermohonannyaxxx) : Salinan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesiaxxx) : Salinan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Syarat – Syarat Dalam Memperoleh Kewarganegaraan Syarat – Syarat Dalam Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Menurut UU No. 12/2006Indonesia Menurut UU No. 12/2006


a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat t inggal di wilayah negara RI paling singkat 5 th berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;

c. Sehat jasmani dan rohani;d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar

negara Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 th/lebih;f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik

Indonesia, t idak menjadi berkewarganegaraan ganda; g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;

danh. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

f. Kehilangan Kewarganegaraan R.I.(UU No.12/2006)

a.a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri ,Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri ,b.b. Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain,Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain,c.c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden

atas permohonannya sendiri , yang bersangkutan sudah atas permohonannya sendiri , yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat t inggal di berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat t inggal di luar negeri,luar negeri,

d.d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden;Presiden;

e.e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, f.f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan

janji setia kepada negara asing, janji setia kepada negara asing, g.g. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat Turut serta dalam pemilihan yang bersifat

ketatanegaraan untuk negara asing; ketatanegaraan untuk negara asing; h.h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari

negara asing,negara asing,i.i . Bertempat t inggal di luar wilayah negara Republik Bertempat t inggal di luar wilayah negara Republik

Indonesia selama 5 (l ima) tahun terus-menerus bukan Indonesia selama 5 (l ima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara.dalam rangka dinas negara.


Langkah-langkah :• Bentuk kelompok dgn anggota antara 3 – 4 orang.• Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik

pembelejaran.• Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan

dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan thd wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.

• Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.

• Buatlah kesimpulan bersama.• Penutup.

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pewarganegaraan di Indonesia dan Hilangnya kewarganegaraan di Indonesia, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated Reading and Composit ion (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.

Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga 5.2. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.berbangsa, dan bernegara. 5.3. 5.3. Menghargai persamaan kedudukan wn tanpa Menghargai persamaan kedudukan wn tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.budaya, dan suku.

Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :5. 5. Menghargai persamaan kedudukan Menghargai persamaan kedudukan warga warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.negara dalam berbagai aspek kehidupan.

(Indikator)(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :

Menguraikan makna persamaan.Menguraikan makna persamaan. Mendeskripsikan jaminan persamaan hidup Mendeskripsikan jaminan persamaan hidup

berdasarkan pendekatan kultural dan berdasarkan pendekatan kultural dan konstitusi negara. konstitusi negara.

Menganalisis jaminan persamaan hidup Menganalisis jaminan persamaan hidup dalam Pembukaan UUD 1945, Sila-sila dalam Pembukaan UUD 1945, Sila-sila Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundangan lainnya.Perundangan lainnya.

Menampilkan sikap menghargai persamaan Menampilkan sikap menghargai persamaan kedudukan warga negara.kedudukan warga negara.

Makna Makna Persamaan Persamaan

PERSAMAAN PERSAMAAN KEDUDUKAN KEDUDUKAN

WARGA NEGARAWARGA NEGARA

Jaminan Jaminan Persamaan HidupPersamaan Hidup

Tidak DiskriminatifTidak Diskriminatif

Pendekatan KulturalPendekatan Kultural

Dalam Konstitusi Dalam Konstitusi NegaraNegara

3.3. Persamaan Kedudukan WN Dlm Kehidupan Persamaan Kedudukan WN Dlm Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan BernegaraBermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

”Persamaan” hidup, merupakan sikap yang mengedepankan nilai-nilai saling

menghormati dan menghargai antar sesama tanpa diskriminasi.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mrp perekat yang melekat dan tertanam kuat dalam jiwa bangsa Indonesia.

a. Makna Persamaana. Makna Persamaan

• Nilai ReligiusNilai Religius ..• Nilai Gotong RoyongNilai Gotong Royong ..• Nilai Ramah Tamah.Nilai Ramah Tamah.• Nilai Kerelaan Berkorban Nilai Kerelaan Berkorban

dan Cinta Tanah Air.dan Cinta Tanah Air.

b. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural)

Nilai kultural yang perlu Nilai kultural yang perlu dilestarikan dalam upaya dilestarikan dalam upaya

memberikan memberikan jaminan persamaan hidup :jaminan persamaan hidup :

c.Jaminan Persamaan Hidup Dalam Konstitusi Negara1)1) Pembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwa Pembukaan UUD 1945, Pada alinea 1, bahwa ....... .......

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...........kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...........2)2) Sila-Sila PancasilaSila-Sila Pancasila,3) UUD 1945 (Pasal 26 s.d. 34) dan

Peraturan Peraturan PerundangaPerundangan Lainnya, al n Lainnya, al

::

1. UU No. 40 Tahun 1999, mengeluarkan pikiran & tulisan melalui “Pers”.

2. UU No. 3 Tahun 2002, membela negara melalui “Pertahanan Negara”.

3. UU No. 31 Tahun 2002, mendirikan “Partai Politik”,

4. UU No. 4 Tahun 2004, hak praduga tak bersalah melalui “Kekuasaan Kehakiman”.


1. Rumuskan kembali makna persamaan dalam kedududkan sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!

2. Berikan penjelasan bahwa di dalam nilai-nilai budaya gotong royong terkandung makna ttg jaminan persaman hidup !

3. Berikan penjelasan kembali bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai citra moral yang mendukung persmaan hak antar bangsa di dunia !

4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (t iga) contoh nilai-nilai Pancasila yang berhubungan erat dengan jaminan persamaan hidup !

5. Identif ikasikan kembali pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang memuat tentang jaminan persaman hidup sebagai wn !

Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, maja-lah, internet, buletin dan sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

4.4. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama, Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan SukuGender, Golongan, Budaya dan Suku

Perlu dilakukan langkah-langkah :Perlu dilakukan langkah-langkah :• Regulasi yang di lakukan oleh lembaga eksekutif Regulasi yang di lakukan oleh lembaga eksekutif

maupun legistlatif, maupun legistlatif, • Implementasi suatu kebijakan atau aturan yang Implementasi suatu kebijakan atau aturan yang

proporsional dan profesional. proporsional dan profesional. • Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan,Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan,• Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” ,Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” ,• Aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang Aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang

tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),• Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan, Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan, • Aparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-Aparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-

potensi konfl ik yang mengarah pada SARA.potensi konfl ik yang mengarah pada SARA.

SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIANJawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !jelas !

1.1. Jelaskan Hak Opsi dengan Stelsel Aktif dalam sistem Jelaskan Hak Opsi dengan Stelsel Aktif dalam sistem pewarganegaraan di Indonesiapewarganegaraan di Indonesia !!

2.2. Uraikanlah Hak dasar Warga Negara menurut UUD 1945 Uraikanlah Hak dasar Warga Negara menurut UUD 1945 !!

3.3. Bagaimanakah kewajiban negara terhadap warga Bagaimanakah kewajiban negara terhadap warga negara yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial. negara yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial. Jelaskan Jawaban anda !Jelaskan Jawaban anda !

4.4. Berikan penjelasan, bagaimana upaya kita dalam Berikan penjelasan, bagaimana upaya kita dalam mewujudkan jaminan persaman hidup di dalam sekolah mewujudkan jaminan persaman hidup di dalam sekolah atau masyarakatatau masyarakat !!

5.5. Sebutkan hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan Sebutkan hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesiaseseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia !!

STUDI KASUSSTUDI KASUS

Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006, ”What Next”?Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006, ”What Next”?Oleh : Benny G. Setiono

Setelah menunggu puluhan tahun, akhirnya DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaan baru untuk menggantikan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini disebut-sebut sebagai undang-undnag yang ”revolusioner”, karena berhasil menyingkarkan dikotomi ”asli” dan ”tidak asli” yang selama ini menghantui warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya.

Terlepas dari itu, lahirnya UU ini mendapat sambutan positif kalau tidak disebut euforia dari kalangan etnis Tionghoa yang selama ini merasakan diskriminasi oleh birokrasi, terutama dalam masalah Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI). Setiap ada urusan dengan instansi-instansi pemerintah harus dapat menunjukkannya dan prosedur yang berbelit-belit dan mahal untuk memperolehnya.

Namun, dengan mulai disosialisasikannya undang-undnag ini, di masyarakat Tionghoa timbul berbagai pertanyaan antara lain, apakah masih ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa akan benar-benar hilang sepenuhnya dan tidak akan menjadi sasaran teror, amuk massa, dan objek pemerasan lagi ? Bagaimana etnis Tionghoa harus menyikapi lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru ini ?

(Sumber : Disarikan dari http://www.google.com/=kewarganegaraan)

Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :1.1. Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa

telah ditulis sesuai dengan persepsi yg ada dibenak telah ditulis sesuai dengan persepsi yg ada dibenak andaanda !

2.2. Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa lahirnya UU Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa lahirnya UU 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang baru 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang baru disahkan dianggap “revolusioner” !disahkan dianggap “revolusioner” !

3.3. Berikan beberapa indikasi tentang kasus selama ini Berikan beberapa indikasi tentang kasus selama ini (sebelum lahirnya UU No.12 Tahun 2006) lahir, bahwa wn (sebelum lahirnya UU No.12 Tahun 2006) lahir, bahwa wn keturunan Tionghoa, Arab, India, dan sebagainya keturunan Tionghoa, Arab, India, dan sebagainya merasakan adanya diskriminasi oleh aparat birokrasi !merasakan adanya diskriminasi oleh aparat birokrasi !

4.4. Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam menghapus diskrimasi yang dirasakan oleh warga negara menghapus diskrimasi yang dirasakan oleh warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya dalam berurusan dengan aparat birokrasi !dalam berurusan dengan aparat birokrasi !

5.5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus kita lakukan agar Berikan usulan konkrit, apa yang harus kita lakukan agar warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda warga negara keturunan Tionghoa, Arab, India, Belanda dan sebagainya mau berbaur dengan masyarakat sekitar !dan sebagainya mau berbaur dengan masyarakat sekitar !

INQUIRIINQUIRI

UU Kewarganegaraan yg lama (Nomor 62/1958), banyak yang menilai dibentuk tanpa adanya pemahaman mengenai konsep fi lsafat hukum kewarganegaraan. Karena muatannya hanya pada bagaimana memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewargane-garaan, dan mempertahankan kewarganegaraan tunggal. Hal ini otomatis menimbulkan diskriminasi dan bias gender. Status kewarganegaraan anak yg dilahirkan dari kawin campur akan lebih ditentukan dari sang Ayah, sehingga menimbulkan subordinasi perempuan terhadap pria, karena wanita t idak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya. Wanita akan kehilangan kewarganegaraannya j ika sang suami meninggal atau bercerai, sehingga akan mengalami kesulitan keadilan hukum jika mereka mengalami kekerasan rumah tangga. Lebih dari itu, juga berpotensi merusak keutuhan keluarga yang dikarenakan permpuan dapat kehilangan hak pengasuhan anak karena perpisahan. Bila suami WNA kehilangan pekerjaanya di Indonesia, maka suami dan anak harus keluar dari Indonesia. (Sumber : Disarikan dari http://www.google.com/=kewarganegaraan

Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :1.1. Menurut anda, dimanakah sis i kelemahan yang Menurut anda, dimanakah sis i kelemahan yang

utama dari Undang-Undang Kewarganegaraan utama dari Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (UU No. 62 Tahun 1958) !yang lama (UU No. 62 Tahun 1958) !

2.2. Dari sudut Hak Asasi Manusia, mengapa disebut Dari sudut Hak Asasi Manusia, mengapa disebut adanya “adanya “diskriminasi dan bias genderdiskriminasi dan bias gender “ terhadap “ terhadap warga yang melakukan perkawinan campuran !warga yang melakukan perkawinan campuran !

3.3. Apa solusi yang terbaik (dengan keluarnya UU Apa solusi yang terbaik (dengan keluarnya UU No.12 Tahun 2006) jika sekarang ini :No.12 Tahun 2006) jika sekarang ini :

a.a. Menjadi salah satu warga keturunanMenjadi salah satu warga keturunan

b.b. Menjadi aparat birokrasiMenjadi aparat birokrasi

c.c. Menjadi salah satu warga negara yang Menjadi salah satu warga negara yang melakukan perkawinan campurmelakukan perkawinan campur

Lanjutan .. . . . . . . . ..

bab v pers warga negara

Documents