bab v kesimpulan dan rekomendasi - · pdf fileb a b bab v kesimpulan dan ... model perencanaan...

Laporan Hasil Kajian Penyusunan Model Perencanaan Lintas Wilayah dan Lintas Sektor

BAB V B A B

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berbagai upaya ditempuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah. Dalam konteks pembanguan saat ini, model perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah sangat diperlukan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan pembangunan tersebut. Tidak ada model perencanaan yang terbaik, tetapi model perencanaan berguna untuk memandu perumusan alternatif kebijakan yang rasional, tepat dan efektif. Dengan kata lain, model perencanaan sangat diperlukan bagi keseluruhan proses perencanaan pembangunan.

Secara garis besar terdapat tiga kelompok model perencanaan, yaitu model konsistensi, model optimasi dan model simulasi. Kajian ini menggunakan model ekonometrika untuk menganalisis konsistensi berbagai tujuan pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan penghapusan kemiskinan secara simultan. Model simulasi digunakan untuk melakukan serangkaian ujicoba terhadap berbagai pilihan kebijakan yang paling layak, rasional, dan sesuai dengan sistem ekonomi yang diinginkan. Dalam kajian ini, model keseimbangan umum (model CGE) digunakan untuk melakukan simulasi berbagai alternatif kebijakan. Meskipun sedikit disinggung dalam model ekonometrika, kajian ini belum memanfaatkan model optimasi secara utuh dan lengkap dalam menentukan nilai optimum pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisi dari model ekonometrika dan model CGE, studi ini merumuskan temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

5.1.1 Temuan dan Kesimpulan Berdasarkan Model Ekonometrika

Hasil analisis dengan menggunakan model ekonometrika memberikan temuan sebagai berikut. Pertama, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan belanja modal akan berdampak pada perbaikan kinerja ekonomi makro baik di tingkat nasional maupun regional. Perbaikan kinerja ekonomi ditunjukkan oleh kenaikan PDB nasional sebesar 2,32 persen. Selain itu, peningkatan belanja modal juga berdampak

Direktorat Kewilayahan I, Bappenas 126


positif terhadap peningkatan PDRB provinsi. Peningkatan PDRB yang terbesar terjadi di Provinsi Papua dan Kalimantan Barat. Dampak peningkatan belanja modal terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara ternyata tidak terlalu signifikan. Kenaikan PDRB berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang selanjutnya akan menurunkan jumlah pengangguran baik di perdesaan maupun perkotaan. Di samping itu, jumlah kemiskinan juga mengalami penurunan baik di perdesaan maupun di perkotaan.

Kedua, kenaikan belanja barang dan jasa memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi nasional dan provinsi. Peningkatan belanja barang dan jasa juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dari segi wilayah, dampak dari kenaikan belanja barang dan jasa tersebut bervariasi antarprovinsi. Dampak kenaikan belanja barang dan jasa di beberapa provinsi ternyata tidak signifikan khususnya sektor industri di Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantar Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Ketiga, peningkatan belanja pegawai akan menyebabkan kenaikan produksi yang diukur dengan PDB dan PDRB. Provinsi yang mengalami peningkatan PDRB sebagai akibat kenaikan belanja pegawai adalah Papua dan DKI Jakarta. Kenaikan belanja pegawai tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Kebijakan peningkatan belanja pegawai juga berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan dan penerimaan daerah di setiap provinsi dengan besaran yang berbeda.

Kempat, target pertumbuhan sebesar 5,0 persen selama periode 200-2005 dapat dicapai dengan meningkatkan belanja modal sebesar sebesar 5,67 persen, belanja barang dan jasa 5,0 persen dan belanja pegawai 5,0 persen. Namun, skenario kebijakan fiskal tersebut mempunyai dampak berbeda terhadap kenaikan PDRB untuk setiap provinsi. Skenario pertumbuhan dan kebijakan fiskal tersebut tidak memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam pengembangan ekonomi provinsi tersebut.

Kelima, target pertumbuhan PDRB sebesar 5,0 persen selama periode 2006-2010 dapat ditempuh dengan kombinasi kebijakan peningkatan belanja modal sebesar 5,0 persen, belanja barang dan jasa sebesar 3,5 persen, dan belanja pegawai sebesar 2,0 persen. Skenario kebijakan tersebut selain akan meningkatkan PDRB juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja hampir seluruh sektor, kecuali sektor industri di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Kalimantan



Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Hal ini terjadi sebagai akibat pemusatan pengembangan industri di Jawa sehingga pengembangan industri di provinsi tersebut belum optimal. Secara nasional, skenario kebijakan tersebut dapat menurunkan pengangguran dan kemiskinan; serta meningkatkan kinerja fiskal daerah.

Dari hasil analisis dan simulasi kebijakan yang disusun berdasarkan data historis dan peramalan, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pengurangan pengangguran dan kemiskinan sangat ditentukan oleh besaran dan jenis belanja pemerintah, prioritas alokasi sektor dan prioritas wilayah.

5.1.2 Temuan dan Kesimpulan Berdasarkan Model CGE-IR

Temuan dari analisis model keseimbangan umum (CGE-IR) dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, investasi pemerintah dan swasta akan meningkatkan kinerja ekonomi makro baik di tingkat nasional maupun provinsi. Di tingkat provinsi, respon peningkatan investasi pemerintah dan swasta terhadap pertumbuhan PDRB masing-masing provinsi ternyata berbeda. Investasi pemerintah akan mendorong peningkatan PDRB terbesar yang terjadi di Sulawesi Selatan dan terkecil di Kalimantan Timur. Sedangkan, dampak peningkatan investasi swasta terhadap peningkatan PDRB terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat dan dampak terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Utara.

Kedua, meningkatnya produktivitas sebagai akibat kenaikan investasi swasta dan pemerintah akan menurunkan tingkat harga baik harga barang modal maupun harga barang jadi. Turunnya harga-harga tersebut ternyata diikuti juga oleh penurunan upah riil. Namun, penurunan upah riil lebih kecil dibanding penurunan harga sehingga penurunan upah riil tersebut tidak menyebabkan turunnya pendapatan riil dan daya beli pada semua golongan pendapatan. Dengan pola perubahan seperit ini, konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan terbesar terjadi pada rumah tangga golongan rendah baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Ketiga, turunnya tingkat harga produk mengakibatkan peningkatan daya saing industri dalam negeri di pasar internasional. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan volume ekspor, penurunan volume impor dan neraca perdagangan yang positif.

Keempat, peningkatan investasi pemerintah dan investasi swasta akan mendorong peningkatan output di sebagian besar sektor ekonomi. Peningkatan output terbesar terjadi pada sektor tanaman perkebunan, angkutan udara, dan perikanan. Peningkatan output terbesar sebagai dampak kenaikan investasi swasta saja terjadi pada sektor



industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki, industri pupuk, kimia, barang dari karet dan mineral bukan logam.

Kelima, kenaikan investasi pemerintah dan swasta selain berdampak pada peningkatan output yang terjadi di sebagian besar sektor ekonomi juga mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi. Peningkatan investasi swasta dan pemerintah secara umum juga mengakibatkan penurunan harga di seluruh sektor dengan besaran yang bervariasi. Hal ini akan mempengaruhi peurunan indeks harga konsumen di tingkat nasional.

Dengan memperhatikan berbagai temuan tersebut, kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. Pertama, kenaikan investasi pemerintah dan investasi swasta berdampak positif terhadap kinerja perekomian nasional dan wilayah. Kedua, efektivitas investasi pemerintah dan investasi swasta selain ditentukan oleh pemilihan sektor yang bersifat strategis juga ditentukan oleh pemilihan wilayah. Ketiga, dampak invetasi pemerintah dan swasta terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan di wilayah sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi wilayah dan respon pelaku ekonomi di daerah.

5.2 Rekomendasi

Berdasarakan hasil simulasi model ekonometrika dan model CGE, keterkaitan investasi pemerintah dan investasi swasta dalam perekonomian wilayah yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, kajian ini merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai berikut.

Pertama, perlu adanya peningkatan efektivitas kebijakan fiskal terutama alokasi pengeluaran pemerintah. Langkah yang perlu dilakukan antara lain adalah penyempurnaan terhadap penyusunan prioritas kebijakan dan program kementerian/lembaga dengan mendasarkan pada indikator kinerja yang terukur dan lokasi provinsi dan kabupaten/kota dari kebijakan, prorgam dan kegiatan yang tepat.

Kedua, perlu penajaman pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal, dan belanja barang dan jasa terutama menyangkut pemilihan sektor dan wilayah. Dengan penajaman pengeluaran pemerintah tersebut diharapkan belanja modal, dan belanja barang dan jasa memberi dampak positif terhadap perekonomian wilayah yang diukur dari peningkatan PDRB, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Ketiga, perlu adanya dukungan iklim yang kondusif untuk meningkatkan investasi di daerah. Iklim yang kondusif tersebut dapat dicapai antara lain dengan menguragi berbagai hambatan investasi, menghapuskan pungutan baik resmi maupun dan tidak



resmi yang tidak berkaitan dengan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan ketertiban dan keamanan.

Keempat, dampak peningkatan investasi yang berbeda di setiap daerah terpilih di Indonesia disebabkan oleh perbedaan pangsa output, investasi, konsumsi dan ekspor di setiap daerah. Dengan demikian, perubahan kebijakan yang mendukung iklim investasi di setiap daerah harus spesifik daerah dan bukan kebijakan yang dipaksakan di tingkat nasional. Kelima, perlu pemutakhiran model keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah sebagai instrumen analisis kuantitatif untuk merumuskan investasi pemerintah yang paling optimum untuk masing-masing wilayah (provinsi) dan sektor-sektor utama sehinggga mampu meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan.



Kebijakan Fiskal

Pengeluaran Pemerintah Pusat

Departerman “1…n”

Penerimaan Daerah

Provinsi Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa

NAD . . .

Papua

Rp ….. . . .

Rp …..

Rp ….. . . .

Rp …..

Rp ….. . . .

Rp …..

RPJM Pusat

RPJM Daerah Pengeluaran Daerah

Analisis Model Perencanaan

Otonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi Daerah

6. Sektor Perdagangan 7. Sektor Transporatasi 8. Sektor Lembaga Keuangan 9. Sektor Jasa

1. Sektor Pertanian 2. Sektor Pertambangan 3. Sektor Industri Pengolahan 4. Sektor Listrik, Gas, Air 5. Sektor Bangunan

Investasi Swasta

4. Kemiskinan

1. PDRB 2. Penyerapan Tenaga Kerja 3. Pengangguran

Investasi Pemerintah

Gambar 5.1. Konsep Perencanaan Lintas Wilayah dan Lintas Sektor



5.3 Agenda Riset

Setiap model perencanaan dan kerangka simulasi yang dipilih, serta tingkat disagregasi informasi yang digunakan harus secara terus menerus disesuaikan dengan perkembangan kondisi faktual. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan berbagai batasan terutama menyangkut ketersediaan dan kualitas data yang digunakan dalam kajian ini, maka agenda riset di masa depan yang sangat diperlukan adalah sebagai berikut.

Pertama, dengan pertimbangan bahwa keterkaitan antardaerah merupakan faktor positif bagi wilayah dalam mengoptimalkan berbagai potensi dan integrasi ekonomi nasional, maka perlu adanya riset tentang arus perdagangan barang dan jasa antardaerah, dan arus pendapatan antardaerah secara komprehensif, rinci dan kontinu.

Kedua, perlu adanya updating dan modifikasi secara terus menerus terhadap model perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah yang telah disusun. Modifikasi ini diperlukan dengan memperhatikan wilayah pulau-pulau besar sebagai suatu kesatuan sosial, ekonomi dan budaya, serta keterkaitan antarprovinsi dalam wilayah pulau-pulau tersebut.

Ketiga, perlu riset lanjutan untuk melakukan pemutakhiran model keterkaitan lintas sektor dan lintas daerah dengan memperhitungkan data dan informasi mikro berupa data rumah tangga dan data perusahaan sebagai proxi terhadap perubahan perilaku dari para pelaku ekonomi.


bab v kesimpulan dan rekomendasi - · pdf fileb a b bab v kesimpulan dan ... model perencanaan...

Documents