bab v hasil penelitian dan analisis 5.1. direktorat ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/120070-t...

50

Universitas Indonesia

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

5.1. Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah naungan Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Direktorat Jenderal Imigrasi membawahi enam

unit eselon II yaitu : Direktorat Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Dokumen

Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Direktorat Penyidikan dan Penindakan

Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal dan Status

Keimigrasian, serta Direktorat Sistem Informasi Keimigrasian. Dalam melaksanakan

tugasnya Direktorat Jenderal Imigrasi memilki misi yaitu : melaksanakan pelayanan

yang cepat, memberikan kemudahan yang berkualitas dalam pelayanan terhadap

masyarakat serta melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dalam

kerangka mengamankan serta menunjang pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki unit pelaksana tekhnis berupa Kantor

Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Secara operasional peran Direktorat Jenderal Imigrasi dapat diterjemahkan ke

dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Konsep ini menyatakan bahwa sistem

keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum

keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana

dan prasarana hukum keimigrasian dalam operasionalnya harus selalu mengandung

Trifungsi, yaitu:38

a. Fungsi pelayanan masyarakat

b. Fungsi penegakan hukum

38 Direktorat Jenderal Imigrasi, op cit, hlm 14.

Analisis Pelaksanaan..., Rudi Halomoan Tobing, Program Pascasarjana, 2008

51


c. Fungsi keamanan

Trifungsi imigrasi pada saat ini telah berubah. Yusril Ihza Mahendra selaku

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada saat itu dalam sambutan

tertulisnya pada upacara hari Bhakti Imigrasi ke 52 tanggal 26 januari 2002

mempertegas tuntutan perubahan Trifungsi imigrasi dengan menyatakan :39

“... Trifungsi Imigrasi yang merupakan ideology atau pandangan hidup bagi

setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus di ubah karena tuntutan zaman.

Paradigma konsepsi keamanan pada saat ini telah bergeser, semula menggunakan

pendekatan kewilayahan ( territory ) yang hanya meliputi keamanan nasional

( national security ) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain

keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat ( human security ) dengan

menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut saya memberi pesan

agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang

semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat

memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan dapat

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai

tantangan itu sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya

dalam cara pandang ke dalam ( inward looking ) menjadi cara pandang ke luar ( out

ward looking ) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma trifungsi imigrasi

yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan sekuriti. Agar

diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak

hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi ...”

Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif ( selective

policy ) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam

menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya,

39 Yusril Ihza Mahendra, sambutan tertulis hari Bhakti Imigrasi, Jakarta, 26 Januari 2002.


52


maupun kegiatannya di Indonesia. Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang

bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang :40

a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara

Republik Indonesia

b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta

c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia serta diberi izin

tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Undang - undang Nomor 9 Tahun 1992, Tentang Keimigrasian dikenal

adanya istilah Pencegahan dan Penangkalan. Pencegahan41 menurut Pasal 1 angka 12

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian adalah larangan yang

bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia

berdasarkan alasan - alasan yang diatur dalam Penjelasan Undang - undang Nomor 9

Tahun 1992, Tentang Keimigrasian, seperti warganegara Indonesia yang pernah

diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara lain, warga negara Indonesia

yang pada saat di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik

bangsa dan negara Indonesia, warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi

kewajiban - kewajiban terhadap negara atau pemerintah Republik Indonesia,

misalnya belum melunasi pajak sebagai orang asing. Wewenang dan tanggung jawab

pencegahan berdasarkan Pasal 11 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992

Tentang Keimigrasian dilakukan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya meliputi bidang keimigrasian, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Panglima

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap orang yang terkena pencegahan tidak

dizinkan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk meninggalkan

wilayah Indonesia dan tidak diberi Tanda Bertolak.

40 Direktorat Jenderal Imigrasi, op cit., hlm 4. 41 Undang Undang keimigrasian. Op .cit.. Pasal 1 angka 12.


53


Penangkalan42 menurut Pasal 1 angka 13 Undang - undang Nomor 9 Tahun

1992 Tentang Keimigrasian adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang -

orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan - alasan yang

diatur dalam Pasal 17 Undang - undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian,

seperti : Orang asing yang terlibat kegiatan sindikat kejahatan internasional ( seperti

narkoba dan terorisme ), melakukan sikap permusuhan dengan pemerintah Indonesia,

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum,

kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Demikian juga bagi

setiap orang yang terkena penangkalan tidak dizinkan masuk oleh Pejabat Imigrasi di

Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan harus dikembalikan ke negara asalnya,wewenang

dan tanggung jawab untuk melakukan penangkalan menurut Pasal 16 Undang -

undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian dilakukan oleh tim yang

dipimpin oleh Menteri dan anggotanya terdiri dari unsur - unsur, seperti Markas

Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Departemen Luar

Negeri, Departemen Dalam Negeri, Badan Koordinasi Bantuan Penetapan Stabilitas

Nasional dan Badan Koordinasi Intelijen Negara43.

Tindak pidana keimigrasian adalah setiap perbuatan yang melanggar

peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman

pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 Undang - undang Nomor 9 Tahun

1992 tentang Keimigrasian yang menjelaskan ketentuan-ketentuan tindak pidana

keimigrasian yang berupa kejahatan dan tindak pidana keimigrasian yang berupa

pelanggaran, yaitu untuk tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Pasal 48, 49,

50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dan Pasal 59 adalah kejahatan, sedangkan tindak pidana

keimigrasian yang diatur dalam Pasal 51, 60, 61 adalah pelanggaran44.

42 Ibid, pasal 1 angka 13. 43 Ibid, pasal 16. 44 Ibid, pasal 62.


54


5.2. Hasil Penelitian

Sesuai judul daripada tesis maka perlu dilakukan penelitian mengenai

implementasi pelaksanaan pengawasan orang asing di Indonesia. Oleh karena itu,

maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui mengenai penerapan

pelaksanaan pengawasan orang asing pada tingkat pembuat kebijakan yaitu

Direktorat Jenderal Imigrasi, dan juga pada Kantor Imigrasi Bogor sebagai unit

pelaksana tekhnis di lapangan yang langsung melaksanakan pengawasan orang asing

di wilayah kerjanya. Untuk mendapatkan hasil yang menunjang penulisan ini. Maka

penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap para direktur yang

berada di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang tugas pokok dan fungsinya

berkaitan dengan pengawasan terhadap orang asing. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui bagaimana prosedur pengawasan orang asing di wilayah Negara

Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

apakah implementasi dari pengawasan tersebut d ilapangan yang ada sekarang ini

sudah baik atau perlu ada pembenahan. Pada akhirnya dapat disimpulkan apakah

peraturan perundang-undangan yang ada sekarang masih relevan dengan pelaksanaan

tugas pengawasan orang asing.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dapat penulis peroleh selama

mengadakan penelitian mengenai sistem pelaksanaan pengawasan orang asing :

No Faktor yang diamati Jenis data Sumber Data Sistem

Penilaian

1. Bagaimana bentuk Pengawasan orang asing sebagai salah satu fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi? • Aturan jelas • Implementasi mudah • Ekonomis

Data Primer Syaiful

Rahman,S.H,M.M.

Direktur

Penyidikan dan

Penindakkan

Keimigrasian

”... pengawasan

dilaksanakan

dengan

pengawasan

administratif dan

pengawasan


55


lapangan tetapi

ada beberapa

kendala seperti

kurangnya SDM

dan minimnya

anggaran ...”

2. Apakah Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia telah dilaksanakan secara maksimal ?

Data Primer Pandu Nusawan,

S.H.,

Direktur Intelijen

Keimigrasian

”... pengawasan

yang

dilaksanakan

sekarang ini

sebenarnya

belum terlalu

maksimal, oleh

sebab itu akan

dibuat grand

design sebuah

pengawasan

terhadap orang

asing, yang

akan dimulai

dengan adanya e

– office ...”

3. Bagaimana Substansi pengawasan orang asing telah dimulai sebelum orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia ?

Data Primer Bambang Irawan,

S.E,M.M,

Direktur Dokumen

Perjalanan, Visa

dan Fasilitas

Keimigrasian

”... pengawasan

orang asing

sebenarnya telah

dimulai pada

saat orang asing

tersebut


56


memohon visa di

perwakilan kita

di luar negeri.

Pada saat orang

asing tersebut

memohon visa

maka telah

dilaksanakan

pengawasan

administrasi

melalui

pemeriksaan

terhadap

keabsahan

dokumen yang

dimilikinya ...”

4

.

Apakah Peraturan Perundang-undangan yang ada telah secara maksimal mengatur pengawasan orang asing di wilayah Indonesia ?

Data Primer Syaiful

Rahman,S.H,M.M,

Direktur

Penyidikan dan

Penindakkan

Keimigrasian

”... peraturan

yang ada

menurut saya

sudah cukup

maksimal untuk

mengatur tentang

pengawasan

orang asing ...”

5.

Bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi menghadapi banyak kendala dalam melakukan pengawasan orang asing ?


S.H.,

Direktur Intelijen

Keimigrasian

”... didalam

melakukan

pengawasan

orang asing


57


terdapat kendala-

kendala tetapi

kita berusaha

untuk

meminimilisir

kendala yang

ada ...”

6. Apakah terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas antara Direktorat Intelijen Keimigrasian dan Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian ?


S.H.,

Direktur Intelijen

Keimigrasian

”... tidak ada

tumpang tindih

diantara kedua

direktorat

tersebut tetapi

kedua direktorat

tersebut berjalan

saling beriringan

dalam

pelaksanaan

tugas ...”

7.

Apakah Koordinasi pengawasan orang asing dengan Instansi lain telah berjalan dengan baik ?

Data Primer Syaiful Rahman,

S.H,M.M,

Direktur

Penyidikan dan

Penindakkan

Keimigrasian

”... koordinasi

dengan instansi

lain selama ini

berjalan dengan

baik. Koordinasi

yang ada bisa

kita lihat dalam

SIPORA ...”


58


8.

Apakah Orang asing dengan status Pengungsi yang berada pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Bogor merupakan objek pengawasan orang asing ?

Data Primer Suharyanto,

S.Sos,M.M,

Kepala Seksi

Pengawasan dan

Penindakkan

Kantor Imigrasi

Bogor

”... orang asing

dengan status

pengungsi juga

kita awasi,

karena mereka

juga adalah

orang asing ...”

9. Pengawasan orang asing merupakan tindakan administrasi negara ? - Siapa Pelaksananya - Bagaimana sistem

kerjanya - Bagaimana Materi

Data

Sekunder

Studi Dokumen

Undang – Undang

No. 9 tahun 1992

tentang

Keimigrasian;

Peraturan

Pemerintah

Nomor 31 Tahun

1994 tentang

Pengawasan

Orang Asing dan

Tindakan

Keimigrasian;

Peraturan

Pemerintah

Nomor 30 Tahun

1994 tentang

Tata Cara

Pelaksanaan

Pencegahan dan

Penangkalan;

Keputusan


59


Menteri

Kehakiman

Republik

Indonesia No.

M.02-PW.09.02

tahun 1995

tentang Tata

Cara

Pengawasan,

Pengajuan

Keberatan Orang

Asing Dan

Tindakan

Keimigrasian;

Petunjuk

Pelaksanaan

Direktur Jenderal

Imigrasi No. F-

338.IL.01.10

tahun 1995

tentang Tata

Cara

Pengawasan

Orang Asing


60


A. Pengawasan Orang Asing sebelum Masuk ke Wilayah Indonesia

Pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan pada saat sebelum orang

asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Mengenai hal tersebut penulis melakukan

penelitian yang berhubungan dengan proses pemberian visa Republik Indonesia pada

bagi orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia. Penelitian tersebut adalah

dengan cara melakukan wawancara dengan Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan

Fasilitas Keimigrasian. Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei

2008 pukul 07.00 WIB di ruang kerja Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan

Fasilitas Keimigrasian.

“… bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan satu-satunya instansi

pengelola daftar pencegahan dan penangkalan. Hal ini berhubungan dengan

pelayanan pemberian visa pada Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas

Keimigrasian, sehingga setiap orang asing yang memohon visa untuk masuk ke

wilayah Indonesia, baik yang melakukan permohonan pada Direktorat Jenderal

Imigrasi maupun langsung pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, maka

akan dilakukan fungsi filterisasi ( penyaringan ). Semua berkas permohonan visa

memiliki alur berkas yang sebenarnya pada saat alur permohonan berjalan, maka

telah dimulai suatu proses penyaringan yang merupakan bentuk pengawasan

administratif.

Bahwa berdasarkan petikan wawancar di atas telah sesuai dengan peraturan

perundangan yang ada yang mengatur tentang pemberian visa Republik Indonesia,

yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang

Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Seabagi bentuk pengawasan dan fungsi

penyaringan orang asing yang akan diizinkan masuk ke wilayah Indonesia, maka

diatur dalam Pasal 16 angka (1) bahwa permintaan visa disetujui apabila orang asing

telah memnuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan visa Republik

Indonesia dan yang termasuk faktor penting adalah bahwa orang asing tersebut tidak


61


termasuk di dalam daftar penangkalan di wilayah Indonesia. Sedangkan sebaliknya

pada Pasal 16 angka (2) mengatur permintaan visa dapat ditolak apabila orang asing

yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan visa dan atau

namanya tercantum dalam daftar penangkalan.

Filterisasi pada Perwakilan dilakukan dengan cara pengecekan keabsahan

data-data, kemudian apakah orang tersebut bermasalah atau tidak. Kemudian

diteruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini Sub Direktorat Visa untuk

pengecekan daftar cegah tangkal. Pada permohonan visa yang berasal dari negara-

negara rawan dilaksanakan proses “ clearance house ”. Hal ini dilakukan juga

sebagai salah satu bentuk pengawasan orang asing. Hal ini dengan melakukan

pengecekan sponsor dari orang asing tersebut, tuhjuan dating ke Indonesia, dan data-

data pendukung lainnya.

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan orang asing

diantaranya : Belum adanya suatu jaringan pengawasan orang asing di Indonesia,

kurangnya anggaran untuk melaksanakan pengawasan, dan kurangnya sumber daya

manusia untuk melaksanakan pengawasan …”

Dari hasil wawancara di atas maka diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan

orang asing sudah dimulai sebelum orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia.

Hal ini dilakukan pada saat proses permohonan visa sampai saat dikeluarkan visa

Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan alur sebagai berikut :

1. Permohonan visa dapat diajukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri, tempat lain yang di tentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia atau sponsor dari orang asing tersebut dapat mengajukan

permohonan langsung pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta.

2. Pihak perwakilan dan Direktorat Jeneral Imigrasi akan melakukan

pemeriksaan terhadap berkas permohonan tersebut, seperti : keabsahan data -


62


data, maksud dan tujuan berkunjung ke Indonesia, serta apakah orang asing

tersebut masuk ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan.

3. Bagi warga negara asing yang berasal dari negara-negara rawan maka

sebelum disetujui pemberian permohonan negara - negara rawan seperti : Irak,

Pakistan, Bangladesh, Afganisthan dan negara-negara Afrika, akan diadakan

sebuah rapat “ clearance house ” yang dihadiri oleh berbagai instansi yang

memiliki kepentingan dalam masalah orang asing, yaitu : Imigrasi, Kejaksaan,

BAIS, TNI, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri. Hal ini

dilakukan untuk upaya preventif dalam memberikan izin bagi orang asing

yang akan masuk wilayah Indonesia.

4. Penolakan pemberian visa dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal tertentu

diantaranya : tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan tercantum dalam

daftar Penangkalan, atau termasuk orang asing sebagaimana dimaksud dalam

pasal 17 UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu:

a. Diketahui atau diduga telibat dengan kegiatan sindikat kejahatan

internasional, pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara

lain.

b. bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, atau

melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan

Negara Indonesia

c. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan

dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan

masyarakat Indonesia, atas permintaan suatu negara, orang asing

berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman

di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam

pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia

d. Pernah diusir atau di dideportasi dari wilayah Indonesia


63


e. Menderita penyakit jiwa atau penyakit menular lainnya yang dapat

membahayakan masyarakat

f. Berasal dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik

dengan Pemerintah Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman.

Dari hal ini tampak bahwa Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan

Fasilitas Keimigrasian khususnya Sub Direktorat Visa melakukan

pengawasan orang asing. Pengawasan yang dilakukan merupakan suatu

tindakan preventif yang dilakukan dengan cara pengawasan administratif

yaitu berkas-berkas dari orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia.

Dari hal tersebut dapat diketahui keabsahan persyaratan permohonan visa,

tujuan masuk ke wilayah Indonesia. Hukum administrasi mengatur bahwa

pengawasan yang dilakukan Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan

Fasilitas Keimigrasian adalah merupakan pengawasan a-priori, yaitu

pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah ( dalam hal ini Direktorat

Jenderal Imigrasi ) sebelum dikeluarkannya suatu perizinan atau dalam hal ini

visa.

Visa merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan

bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah

Indonesia.45

Sehingga pengawasan a-priori merupakan pengawasan sebelum

diterbitkan visa.

45 Undang Undang keimigrasian. Op .cit.. Pasal 1 angka 7


64


Pengawasan di atas, di dalam prosesnya sebagai syarat bagi

dimungkinkannya dikenakannya sanksi, sekaligus pelaksanaan pengawasan

itu dapat mendukung penegakan hukum ( handhaving ). Pengawasan tersebut

tidak perlu terdapat dugaan terjadinya suatu tindak pidana, namun hanya

memegang fungsi kontrol.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Sub Direktorat Visa juga

mengalami hambatan dan kendala. Kendala yang terjadi yang bersifat intern

diantaranya kurangnya anggaran untuk melakukan suatu sistem pengawasan

yang bersifat terpadu, dan minimnya personil. Sedangkan yang bersifat

ekstern adalah masih belum dicapainya kesepakatan antar instansi mengenai

pengawasan orang asing. Hal ini terjadi karena masih tingginya ego sektoral

dari tiap - tiap intansi.

B. Pengawasan Orang Asing pada saat Masuk ke Wilayah Indonesia

Pengawasan orang asing yang dilakukan berikutnya adalah pengawasan pada

saat orang asing tesebut melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Yang dimaksud

dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah

pelabuhan, bandar udara, atau tempat - tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri

sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia.46

Sebagai pintu gerbang pertama masuk ke wilayah Indonesia, Tempat

Pemeriksaan Imigrasi juga melakukan fungsi penting dari pengawasan terhadap orang

asing. Undang - undang mengatur bahwa setiap orang yang masuk keluar wilayah

Indonesia wajib melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan

46 Undang Undang keimigrasian. loc.cit.. Pasal 1 angka 7


65


Imigrasi dapat berupa bandar udara, pelabuhan laut dan perlintasan batas yang

ditentukan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan keimigrasian berupa,

pemeriksaan dokumen perjalanan, fisik pemegang paspor apakah sama dengan

identitas yang tertera dalam paspor, klasifikasi izin masuk ke dalam wilayah

Indonesia yang dimiliki oleh orang asing tersebut, dan pemeriksaan cegah tangkal.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap semua hal tersebut di atas, maka

apabila tidak terdapat hal - hal yang memberatkan, maka orang asing tersebut dapat

masuk ke wilayah Indonesia. Berhubungan dengan orang asing yang memilki visa,

maka pada paspor yang bersangkutan, visa yang sudah dimiliki dirubah menjadi izin

masuk.

Setiap orang yang masuk ke luar wilayah Indonesia wajib mengisi kartu

imigrasi atau biasa disebut dengan immigration card yang pada pemeriksaan imigrasi

diserahkan kepada Pejabat Imigrasi yang bertugas beserta dengan paspornya. Kartu

yang merupakan bagian kedatangan merupakan data bagi orang asing yang akan

masuk ke wilayah Indonesia, sedangka kartu bagian keluar diserahkan kembali pada

waktu orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia, bagian kartu tersebut

sebagai data orang asing yang akan meninggalkan Indonesia. Dalam kartu tersebut

berisi data nama, tempat dan tanggal lahir, alamat di Indonesia, dan nomor

penerbangan. Hal ini juga merupakan bentuk pengawasan administrasi lain yang

dapat dilakukan untuk secara administrasi adalah dengan pengolahan data tentang

lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Apabila kemudian ternyata diketemukan masalah pada pemeriksaan

keimigrasian maka pejabat imigrasi yang bertugas dapat menolak orang asing

tersebut untuk masuk ke wilayah Indonesia.


66


Jika orang asing ditolak izin masuknya ke dalam wilayah Indonesia, maka

kepada yang bersangkutan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan

kepada penanggung jawab alat angkut ( maskapai penerbangan salah satunya )

diwajibkan untuk mengembalikan orang tersebut baik dengan alat angkut yang

membawanya ke Indonesia, atau alat angkut lain atas jaminan. Penolakan yang

dilakukan oleh Pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tidak dalam bentuk

tertulis, tetapi cukup dengan menerakan cap penolakan pada paspor yang

bersangkutan.

Penolakan izin masuk juga merupakan salah satu bentuk pengawasan agar

tidak dapat masuknya orang asing yang tidak dikehendaki di dalam wilayah

Indonesia.

C. Pengawasan Orang Asing pada saat Berada di Wilayah Indonesia

Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal,

apabila dilihat dari jenis izin keimigrasiannya hal itu akan berguna bagi pengawasan

kegiatan orang asing. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan

melakukan wawancara terhadap Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian,

Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktur Penyidikan dan Penindakkan Keimigrasian,

serta Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Bogor. Hal ini

dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaiman proses izin tinggal orang

asing dan pengawasannya baik pada tingkat pusat maupun unit pelaksana tekhnis..

Wawancara pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Mei pukul 14.30 di

Ruang Rapat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Berikut adalah hasil

wawancara yang dilakukan :

“… Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada dasarnya berfungsi sebagai

pembuat kebijakan atau policy dibidang izin tinggal orang asing. Pengawasan izin

tinggal dilakukan pada Kantor Imigrasi, baik pengawasan lapangan maupun


67


pengawasan administrasinya. Pengawasan tersebut dilakukan di Kantor Imigrasi di

mana orang asing tersebut berdomisili dilakukan agar lebih praktis. Pengawasan

tersebut misalnya dengan melakukan pengecekan terhadap kebenaran kegiatan orang

asing tersebut apakah sesuai dengan izin yang diberikan atau yang diterakan dalam

izin tinggalnya, seperti contohnya apakah benar orang asing tersebut adalah tenaga

ahli di bidang pemasaran, hal seperti itu merupakan tugas dari Kantor Imigrasi.

Direktorat Jenderal hanya memberikan persetujuan bagi izin - izin tinggal tertentu

yang membutuhkan persetujuan dari Direktorat Jenderal. Kendala yang terjadi dalam

pengawasan izin tinggal orang asing adalah Direktorat Jenderal belum memiliki

sebuah data base yang memuat semua keberadaan dan kegiatan orang asing yang

berada di wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan sulitnya mengetahui berapa

jumlah persis berapa banyak orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Akan

tetapi dengan dimulainya e-office diharapkan masalah tersebut dapat diatasi di masa

yang akan datang. Karena tidak akan memungkin kita mengawasi seluruh kegiatan

orang asing tanpa memiliki suatu sumber data yang memuat semua data orang asing

…”

Wawancara kedua dengan Direktur Intelijen Keimigrasian dilakukan pada

hari Kamis tanggal 22 Mei 2008 pukul 09.00, hasil dari wawancara adalah sebagai

berikut :

“… Direktorat Intelijen Keimigrasian akan membuat sarana e-office sebagai grand

design dalam pengawasan orang asing dimana nantinya semua data orang asing akan

terintergrasi di sebuah sitem yang memuat semua mengenai keberadaan orang asing,

sehingga dengan data tersebut dapat kita lihat kecenderungan dari pelanggaran

keimigrasian. Selain dari data yang kita dapat, diperlukan juga pengawasan lapangan.

Pengawasan lapangan diperlukan untuk menunjukkan eksistensi imigrasi dalam

melakukan tugas pengawasan orang asing. Selain itu laporan dari masyarakat juga

dapat menjadi sumber bagi jajaran imigrasi untuk melakukan pengawasan orang


68


asing. Pengawasan orang asing juga ditentukan oleh wilayah, karena terdapat wilayah

- wilayah tertentu dimana orang asing yang berada dan melakukan kegiatan.

Pendataan orang asing merupakan suatu sumber bagi imigrasi dalam

pengawasan orang asing. Direktorat Intelijen Keimigrasian juga melakukan kegiatan

analisa intelijen keimigrasian. Setiap data, laporan, informasi yang diterima akan

dilakukan penelahaan pada Direktorat tersebut. Penegakan hukum juga harus

diperhatikan dalam pengawasan orang asing, tidak semua pelanggaran keimigrasian

hanya diselesaikan dengan tindakan keimigrasian, tetapi juga diselesaikan secara

peradilan atau pro justitia …”

Wawancara ketiga dengan Direktur Penyidikan dan Penindakkan Keimigrsian

yang dilakukan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008 pukul 14.00, hasil dari

wawancara adalah sebagai berikut :

“… pengawasan orang asing di Indonesia dilakukan dengan cara pengawasan

administrasi dan lapangan, yang didasarkan dengan data - data yang ada dan laporan

dari masyarakat. Terhadap hal itu yang kemudian diadakan tindakan selanjutnya

untuk tindakan lanjutan. Kendala pada pengawasan orang asing adalah kurangnya

SDM terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak

pidana imigrasi. Kadang didapatkan penyidik yang baik, namun terjadi mutasi,

sehingga tenaga fungsional kembali berkurang, penyidikan kemudian hanya memakai

tenaga administrasi biasa untuk melakukan hal tersebut. Kendala lain juga adalah

masalahnya minimnya anggaran.

Dalam kerjasama antar Direktorat, Direktorat ini bekerjasama dengan

Direktorat Intelijen Keimigrasian dalam pengawasan orang asing. Direktorat Intelijen

menangani masalah laporan - laporan dan membuat produk intelijen, kemudian

dilanjutkan oleh Direktur Penyidikan dan Penindakkan Keimigrasian.


69


Ke depan diharapkan adanya suatu jaringan pengawasan orang asing, yaitu

dengan dibentuknya e-office sebagai suatu grand design bagi pengawasan orang

asing …“

Wawancara keempat dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakkan

Keimigrasian Kantor Imigrasi Bogor yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 03 Juni

2008 pukul 09.00, hasil dari wawancara adalah sebagai berikut :

“… Kantor Imigrasi Bogor menjalankan fungsinya dalam pengawasan orang

asing untuk melakukan pencegahan dan mengambil tindakan berupa deportasi atau

pro justitia apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang

berada di wilayah Bogor. Pengawasan preventif dilaksanakan terhadap berkas -

berkas orang asing dan pengawasan di lapangan terhadap sponsor orang asing.

Dalam pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Bogor terdapat faktor -

faktor yang menjadi kendala, diantaranya kurangnya SDM untuk pengawasan di

lapangan, serta kurangnya sarana dan prasarana.

Dengan adanya pengungsi yang bermukim di wilayah kerja Kantor Imigrasi

Bogor, maka kinerja Kantor imigrasi Bogor dalam melaksanakan pengawasan

bertambah, akan tetapi pengawasan bagi para pengungsi tidak dibedakan dengan

pengawasan bagi orang asing yang memiliki izin yang sah, dengan kata lain tidak ada

perbedaan antara pengawasan bagi orang asing dengan izin sah dan orang asing yang

berstatus pengungsi, apabila ditemukan oramg asing yang mengakui berstatus

pengungsi, maka dilakukan pengecekan kebenarannya kepada UNHCR ataupun pihak

IOM.

Dalam melakukan pengawasan orang asing, pihak Imigrasi Bogor juga

melakukan koordinasi pengawasan orang asing ( SIPORA ) baik secara langsung

maupun tidak langsung …”


70


Sedikit gambaran mengenai hal - hal yang berhubungan dengan orang asing

adalah sebagai berikut :

Umumnya izin tinggal orang asing di wilayah negara Indonesia dapat dibagi

menjadi empat macam izin keberadaan yang diberikan, yaitu :

1. Izin singgah atau izin transit, yang waktunya sangat singkat hanya untuk meneruskan

perjalanan ke negara lain.

2. Izin kunjungan yang waktunya singkat tetapi cukup dalam melakukan suatu

kunjungan, umumnya paling lama adalah enam bulan.

3. Izin Tinggal Terbatas, yaitu izin yang diberikan dengan jangka waktu agak lama

tetapi tidak dengan tujuan menetap, seperti untuk keperluan belajar atau bekerja di

negara lain. Umumnya paling lama izin tinggal terbatas diberikan sampai dengan

jangka waktu lima tahun. Izin tinggal yang demikian dinamakan izin tinggal semi

permanen.

4. Izin Tinggal Tetap, yaitu izin tinggal yang diberikan dalam rangka menetap di suatu

negara. Izin tinggal tetap diberikan dalam jangka waktu lima tahun.

Kepada setiap orang asing yang berada si wilayah Indonesia perlu diadakan

pengawasan. Hal ini dikarenakan keberadaan orang asing di suatu negar menjadi

tanggung jawab dari negara di mana orang asing tersebut itu berada. Negara di mana

orang asing berada, selain mempunyai kewajiban untuk menjamin kepentingan dan

keamanan orang asing, juga wajib melakukan pengawasan terhadap orang asing yang

berada di wilayah negaranya.

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia keberadaannya dapat ditinjau dari

dua aspek, yaitu :

1. Aspek keberadaannya atau izin tinggalnya


71


2. Aspek kegiatannya selama berada di negara tersebut.

Pengawasan yang dilakukan adalah berkaitan dengan izin tinggal yang dimiliki

oleh orang asing seperti yang disebutkan di atas. Apabila ditinjau dari izin tinggalnya,

maka pengawasan terhadap orang asing dapat dibagi menjadi :

1. Orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku.

2. Orang asing yang memiliki izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak berlaku.

3. Orang asing yang tidak memilki izin tinggal yang sah.

Kegiatan orang asing selama berada di suatu negara lain dapat melakukan

kegiatan yang berupa :

1. Kegiatan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan maksud

kedatangannya di wilayah negara yang didatangi.

2. Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dengan maksud

kedatangannya.

3. Kegiatan yang merugikan atau membahayakan negara yang didatangi.

Seperti yang pernah disebutkan pada bab sebelumyan pengawasan adalah suatu

proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu

yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan

pearturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Undang - undang Keimigrasian pengawasan orang asing di Indonesia

meliputi :

1. Masuk dan keluar wilayah Indonesia dari dan ke wilayah Indonesia

2. Keberadaan serta keberadaan orang aisng di wilayah Indonesia.


72


Dalam Undang - undang Nomor 9 Tahun 1992, pengawasan orang asing diatur

dalam pasal - pasal berikut :

Pasal 38

(1) Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :

a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;

b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

(2) Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan

pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 39

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib :

a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan

atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta

perubahan alamatnya;

b. memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang

dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;

c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 ( sembilan puluh )

hari.

Pasal 40

Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara :

a. pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar

wilayah Indonesia;

b. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;


73


c. pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi

mengenai kegiatan orang asing;

d. penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk

atau ke luar wilayah Indonesia; dan

e. kegiatan lainnya.

Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia

dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang

terkait.

Pasal 42

(1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah

Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan

berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat berupa

a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;

b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah

Indonesia;

c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah

Indonesia;

d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke

wilayah Indonesia.


74


Pasal 43

(1) Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat ( 1 ).

(2) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan

keberatan kepada Menteri.

Pasal 44

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di

Karantina Imigrasi :

a. apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian

yang sah; atau

b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar

wilayah Indonesia.

(2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 )

dapat ditempatkan di tempat lain.

Pasal 45

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak

lebih dari 60 ( enam puluh ) hari dari izin keimigrasian yang diberikan,

dikenakan biaya beban.

(2) Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan biaya beban.

(3) Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dan ( 2 ) diatur

oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.


75


Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian juga pada wawancara terdapat negara - negara yang disebutkan

rawan hingga dalam pemberian visa dan izin masuknya harus melalui suatu proses

clearance house, negara-negara yang dianggap rawan secara ipoleksosbudhankam

adalah :

1. Rawan ideologi

a) Agola

b) Cuba

c) Korea Utara

2. Rawan Politik

a) Israel

3. Rawan Ekonomi

a) Cuba

b) Ethiopia

c) Irak

d) Somalia

4. Rawan Sosbud dan Kemigrasian

a) Albania

b) Afganisthan

c) Bangladesh

d) Kamerun

e) Ethiopia

f) Ghana

g) Iran

h) Nigeria


76


i) Pakistan

j) Somalia

k) Srilanka

l) Tanzania

m) Tonga

5. Rawan Hankam

a) Afghanistan

b) Irak

Pengumpulan data secara adminstratif diatur dalam Keputusan Menteri

Kehakiman RI Nomornya : M.01-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata cara

Pengolahan Data dan Informasi Keimigrasian.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi :

1. Data pemberian Visa;

2. Data Lalu Lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;

3. Data pemberian Izin Keimigrasian;

4. Data pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia;

5. Data Pendaftaran Orang Asing;

6. Data Pencegahan dan Data Penangkalan;

7. Data Surat Perjalanan Republik Indonesia yang hilang; dan

8. Data lainnya dianggap perlu.

Unit Kerja pengumpulan data adalah :

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

2. Kantor Imigrasi;


77


3. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, baik ditunjuk sebagai Pooling Data

maupun tidak;

4. Direktorat Jenderal Imigrasi;

5. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan

6. Badan atau Instansi Pemerintah atau unit kerja lainnya.

Alur data adalah sebagai berikut :

1. Data kegiatan keimigrasian di Kantor Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi

di wilayah kerjanya dihimpun dan diteruskan oleh Kantor Imigrasi ke Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman.

2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator Urusan

Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian baik sebagai Pooling Data atau

bukan, meneruskan data kegiatan keimigrasian ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

3. Data keimigrasian dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dihimpun

dan diteruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

4. Alur pengumpulan data dapat dilakukan secara manual, elektronik, maupun media

lainnya.

Penanggung jawab pengolahan data adalah :

1. Kepala Kantor Imigrasi secara berkala menyampaikan hasil pengolahan data dan

analisa informasi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam

hal ini Koordinator Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian dan

Direktur Jenderal Imigrasi.

2. Hasil perekaman data atau informasi keimigrasian dari Pooling Data atau Tempat

Pemeriksaan Imigrasi secara berkala disampaikan kepada Direktur Jenderal

Imigrasi.


78


Pengolahan Data

1. Pengolahan dilakukan baik secara manual maupun elektronik.

2. Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan dengan cara

pemilahan, pengelompokan, analisa dan evaluasi untuk menghasilkan laporan

kualitatif dan kuantitatif.

3. Data yang telah dihimpun dan diolah oleh masing-masing unit, merupakan

informasi bagi unit tersebut dan sebagai data bagi instansi yang membawahinya.

Penggunaan Informasi

1. Informasi keimigrasian digunakan untuk bahan pertimbangan penetapan

kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pengawasan dan penindakan

keimigrasian serta penggunaan lainnya dalam pelaksanaan tugas Direktorat

Jenderal Imigrasi.

2. Informasi keimigrasian digunakan pada semua tingkat jajaran Direktorat Jenderal

Imigrasi.

3. Informasi keimigrasian dapat disebarluaskan dalam jajaran Direktorat Jenderal

Imigrasi, atau apabila perlu kepada Badan atau Instansi Pemerintah dalam rangka

koordinasi pemerintah dalam rangka Koordinasi Pengawasan Orang Asing atau

kepentingan Pemerintahan lainnya.

Hasil penelitian berupa wawancara di atas apabila dikaitkan dengan teori-teori

dan peraturan perundang-undangan di atas maka dihasilkan pembahasan sebagai

berikut :

1. Pada dasarnya pengwasan orang asing telah dimulai pada saat sebelum masuk ke

wilayah Indonesia, pada saat tiba di wilayah Indonesia, hingga keberadaannya di

wilayah Indonesia, selama melakukan kegiatan hingga keluar meninggalkan

wilayah Indonesia.

2. Kegiatan pengawasan yang dilakukan berbeda-beda pada setiap direktorat

maupun unit pelaksana tekhnis, perbedaan terletak daripada bentuk pengawasan,


79


disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tiap - tiap unit kerja.

Perbedaan itu terlihat sebagai berikut :

No Unit Tugas Fungsi Pengawasan

1.

Perwakilan Republik

Indonesia di luar

negeri

Melakukan pengecekan terhadap keabsahan dari

berkas-berkas orang asing pemohon visa

2.

Direktorat Dokumen

Perjalanan, Visa dan

Failitas Keimigrasian

• Pengecekan daftar cegah tangkal

• Pelaksanaan clearance house bagi orang asing

yang berasal dari negara-negara rawan

• Pembuat kebijakan yang berhubungan dengan

pemberian visa

3. Tempat Pemeriksaan

Imigrasi

• Pemeriksaan keabsahan dokumen perjalanan

• Pemeriksaan izin keimigrasian yang dimiliki

• Pencocokan antar orang asing yang datang

dengan yang tertera pada dokumen perjalanan

• Pemeriksaan daftar cegah tangkal


80


4.

Direktorat Izin Tinggal

dan Status

Keimigrasian

• Pembuat kebijakan yang berhubungan dengan

pemberian izin tinggal

• Pemberi persetujuan bagi perpanjangan izin

tinggal tertentu orang asing yang berada di

wilayah Indonesia

5. Direktorat Intelijen

Keimigrasian

• perencanaan kegiatan intelijen

• pengumpulan informasi

• analisa informasi, produk intelijen dan

distribusi produk intelijen

• networking dengan komunitas intelijen dan

evaluasi kegiatan intelijen

6.

Direktorat Penyidikan

dan Penindakan

Keimigrasian

• Berkoordinasi dengan penemuan yang

dihasilkan oleh intelijen

• Melakukan penyidikan dan penindakan

kepada orang asing yang diduga melakukan

tindak pidana keimigrasian dengan wilayah


81


kerja seluruh Indonesia

7. Kantor Imigrasi

• Pemberian izin tinggal bagi orang asing sesuai

dengan wilayah kerja kantor imigrasi

• Pengecekan kebenaran data-data orang asing

• Pengawasan orang asing yang berada di

wilayah kerja kantor imigrasi

Dari hasil wawacara yang dilakukan maka pengawasan orang asing yang

dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan instrumen hukum yang mengatur

mengenai pengawasan orang asing, terutamanUndang-Undang Nomor 9 Tahun

1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994

tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Namun yang

terjadi pada saat ini instrument hukum tersebut dirasakan udah tidak relevan lagi

dengan perkembangan keimigrasian pada saat ini, hal ini menyebabkan hukum

yang ada kemudian menjadi seolah-olah berada di belakang tindak pidana

keimigrasian dan perkembangan zaman. Hal yang belum tercakup antara lain

mengenai perdagangan manusia, penyelundupan manusia, terorisme. Hal ini perlu

ada aturan jelas mengenai pelanggaran keimigrasian yang dilakukan.

3. Terdapat unsur - unsur penting di dalam melaksanakan pengawasan orang asing,

yaitu :

a) Data orang asing yang diolah oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ( pengawasan

administrasi )


82


b) Informasi yang didapat dari pihak luar atau masyarakat

c) Pengawasan lapangan yang dilakukan oleh petugas Imigrasi

d) Koordinasi pengawasan orang asing dengan instansi lain ( SIPORA )

4. Dalam pengawasan orang asing sering terdapat kendala - kendala yang membuat

pengawasan orang asing belum berjalan maksimal, diataranya :

a) Kurangnya SDM yang dimiliki oleh jajaran Imigrasi dalam melaksanakan

pengawasan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh para praktisi yang

berpendapat bahwa perlu ditambahnya lagi jumlah SDM yang berkompeten

dalam melaksanakan tugas pengawasan, penyidikan terhadap tindak pidana

keimigrasian. Hingga eksistensi jajaran imigrasi dalam melaksanakan tugas

menjaga negara ini dapat berjalan dengan baik

b) Minimnya anggaran yang disediakan untuk biaya pengawasan, sehingga

banyak kegiatan - kegiatan orang sing yang tidak dapat terjangkau oleh pihak

Imigrasi

c) Belum adanya suatu sistem pengawasan orang asing yang terintegrasi dapat

memantau semua kegiatan orang asing yang berada dan melakukan kegiatan

di wilayah Indonesia.

d) Terkadang masih adanya ego sektoral dari instansi yang berbeda dengan

kepentingan masing - masing, hingga terkadang SIPORA tidak berjalan

dengan baik.

5. Khusus di wilayah Kantor Imigrasi Bogor yang merupakan salah satu titik

pengungsi, pengawasan terhadap orang asing bersifat sedikit berbeda dengan

Kantor imigrasi yang tidak terdapat pengungsi. Hal ini disebabkan akan status

dari pengungsi sendiri bukan ditentukan oleh pihak imigrasi, namun ditangani


83


langsung oleh UNHCR dan IOM, sehingga diperlukan koordinasi khusus dengan

kedua organisasi tersebut.

6. Pada saat ini sedang dikembangkan sebuah sistem keimigrasian yang terintegrasi

di seluruh wilayah kerja imigrasi di seluruh Indonesia. Sistem yang di namakna e-

office baru saja diresmikan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008, diharapkan

bahwa sistem ini akan menjadi sebuar perintis dalam terobosan sistem

pengawasan orang asing yang terintergrasi di seluruh Indonesia, bahkan sampai

ke perwakilan RI di luar negeri. Dengan begitu akan mempermudah pengawasan

orang asing dari sebelum masuk ke wilayah Indonesia, dan semua data beserta

kegiatan di wilayah Indonesia.


bab v hasil penelitian dan analisis 5.1. direktorat ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/120070-t...

Documents