bab iv visi dan misi daerah

BUPATI MINAHASA TENGGARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagiatas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itudibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiapProvinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyaiPemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang;

b. bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkanPeraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lainuntuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

c. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi danmensinergikan perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalamkurun waktu 20 (dua puluh) tahun perlu menyusunRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun2025;

d. bahwa perencanaan pembangunan daerah disusunoleh pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya yang memuat visi, misi dan arahpembangunan daerah yang mengacu kepada RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) danRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara;

e. bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai daerahotonom dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2007 tentang Pembentukan KabupatenMinahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara, makasemua Peraturan Perundang-undangan yangberkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerahdisesuaikan dengan berlakunya Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa TenggaraTahun 2005-2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara diProvinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 11, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005–2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4959);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5589);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan StandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelanggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional2009-2014;

19. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentangMasterplan Percepatan dan Perluasan PembangunanEkonomi Indonesia 2011-2025;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun2013 tentang Pedoman Pembangunan WilayahTerpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 1563);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi UtaraTahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa TenggaraNomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten MinahasaTenggara Tahun 2013 Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA

dan

BUPATI MINAHASA TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2005–2025.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanPemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten MinahasaTenggara.

5. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MinahasaTenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanPemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusanPemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan.

9. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumenperencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh)tahun, dan khusus untuk Kabupaten Minahasa Tenggaraterhitung sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara diProvinsi Sulawesi Utara, sampai dengan tahun 2025;

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenMinahasa Tenggara, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalahdokumen perencanaan pembangunan daerah KabupatenMinahasa Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun;

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumenperencanaan pembangunan daerah Kabupaten MinahasaTenggara untuk periode 1 (satu) tahun;

13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah KabupatenMinahasa Tenggara, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD,adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;

14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnyadisingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untukperiode 1 (satu) tahun;

15. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan olehPemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur danmengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.

16. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan olehPemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ataukepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

17. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepadadaerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepadaKabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah KabupatenKota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

18. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebutdesa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul danadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan PemerintahDaerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawabdalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, denganmempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sertabesaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugaspembantuan.

BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian KesatuPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 2

(1) Penyusunan RPJPD mengacu pada Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara sertaberpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Minahasa Tenggara.

(2) Proses penyusunan RPJPD dilakukan dengan menggunakanpendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta top-down danbottom-up yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sertaberpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

(3) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : Pendahuluan;b. bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;c. bab III : Analisis Isu-Isu Strategis;d. bab IV : Visi dan Misi Daerah;e. bab V : Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan

Jangka Panjang Daerah; danf. bab VI : Kaidah Pelaksanaan.

(4) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantumdalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Daerah ini.

Bagian KeduaVisi dan Misi Daerah

Pasal 3

(1) Visi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 adalahTerwujudnya Kabupaten Minahasa Tenggara yang Maju, Adil,Sejahtera dan Beretika.

(2) Misi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 adalah:a. mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang

berahlak mulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafahPancasila;

b. menciptakan sumber daya manusia Kabupaten MinahasaTenggara yang berkualitas;

c. meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggarayang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya;

d. menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatanperekonomian; dan

e. meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten MinahasaTenggara secara merata dengan terpenuhinya seluruhkebutuhan dasar hidup secara layak.

Bagian KetigaProgram Pembangunan Daerah

Pasal 4

(1) Program pembangunan daerah 2005-2025 dilaksanakan sesuaidengan RPJPD dan RTRW.

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedomandalam penyusunan RPJMD.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakanpenjabaran dari visi, misi dan program Bupati.

(4) Untuk melaksanakan RPJPD dan RPJMD, SKPD wajib menyusunRenstra-SKPD dan Renja-SKPD.

BAB IIIPENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasipelaksanaan RPJPD.

(2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

BAB IVKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten MinahasaTenggara disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB VPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam LembaranDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di RatahanPada tanggal 2014


JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahanpada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

B. A. TINUNGKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2014 NOMOR ....

PENJELASANATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR TAHUN 2014TENTANG


I. UMUM.Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai

tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD yang merupakandokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20(dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunandaerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional (RPJPN).

Upaya pengembangan dan penerapan sistempertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehinggapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapatberlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih danbertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktorsumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan,pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender,ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPDditetapkan dengan peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)cukup jelas.

Ayat (3)Huruf a.

PENDAHULUAN memuat latar belakang, dasar hukumpenyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengandokumen rencana pembangunan daerah lainnya,sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Huruf b.GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH menyajikansecara logis dasar-dasar analisis, gambaran umumkondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan

demografi serta indikator kinerja penyelenggaraanpemerintah daerah.

Huruf c.ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS memaparkan tentangpermasalahan pembangunan dan isu strategis.

Huruf d.VISI DAN MISI DAERAH memuat tentang Visi dan MisiKabupaten Minahasa Tenggara dalam kurun waktu 20(duapuluh) tahun.

Huruf e.SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH menjelaskan arahkebijakan pembangunan jangka panjang untukmenjelaskan keterhubungan antara sasaran dengansasaran pokok dan bagaimana pentahapanpembangunan dilakukan pada tiap lima tahunanselama 4 (empat) periode

Huruf f.KAIDAH PELAKSANAAN menguraikan langkah-langkahpelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan yangtelah disusun dalam dokumen RPJPD.


Pasal 3Ayat (1)

Ukuran “MAJU” ditunjukkan oleh kemampuan KabupatenMinahasa Tenggara untuk menentukan nasibnya sendiridan menentukan apa yang terbaik bagi daerah.

Ukuran “ADIL” ditunjukkan oleh adanya keseimbangan dankesetaraan dalam semua aspek pembangunan.

Ukuran “SEJAHTERA” ditunjukkan oleh terpenuhinyakebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan dasar dankebutuhan lainnya dalam rangka peningkatan kualitashidup.

Ukuran “BERETIKA” ditunjukkan oleh cara hidupmasyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara dalam jangkapanjang, berdasarkan nilai-nilai budaya yang dilandasifalsafah Pancasila.


Pasal 4cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6cukup jelas.

Pasal 7cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASATENGGARA NOMOR ......

BUPATI MINAHASA TENGGARAPROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARAPROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG


TAHUN 2014

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG


TAHUN 2014

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2005-2025

RPJPD | DAFTAR ISI i

DAFTAR ISI

Daftar Isi …..……………………………………………………………………………..

BAB I. PENDAHULUAN………………………………………………………………

1.1. Latar Belakang ………………………………………………………..

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ………………………………………….

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana

Pembangunan Daerah Lainnya ……………………………………...

1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………………..

1.5. Maksud dan Tujuan …………………………………………………..

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH …………………………………

2.1. Aspek Geografis dan demografis ……………………………………

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat …………………………………..

2.3. Aspek Pelayanan Umum ……………………………………………..

2.4. Aspek Daya Saing Daerah ……………………………………………

2.5. Tinjauan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033………………...

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS ……………………………………………

3.1. Permasalahan Pembangunan ……………………………………….

3.2. Analisis Isu Strategis ………………………………………………….

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH …………………………………………………….

4.1. Visi ………………………………………………………………………

4.2. Misi …………………………………………………………………….

BAB V. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH ……………………………………………….

5.1. Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005-2025 ……………………………………………………..

5.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan ………………………………

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN ……………………………………………………..

i

I.1

I.1

I.3

I.5

I.7

I.8

II.1

II.26

II.34

II.39

II.48

III.1

III.1

III.11

IV.1

IV.1

IV.6

V.1

V.5

V.9

VI.1


RPJPD | PENDAHULUAN I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANGPembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks

pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu

proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka

waktu tertentu.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang

disusun secara terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Nasional.

Pembangunan harus dilakukan sebagai upaya perubahan yang terencana

dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Perencanaan memiliki dimensi waktu berdasarkan prioritas. Dalam

pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam dimensi jangka

panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan berdimensi

waktu jangka panjang atau 20 tahun perencanaan.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan merupakan pelaksanaan amanat

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17

tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang

menyatakan bahwa sebuah kabupaten harus memiliki Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan masa berlaku 20

tahun yakni periode 2005-2025.

Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten, harus mengacu pada RPJPD

Provinsi dan RPJPD Provinsi mengacu pada RPJP Nasional (RPJPN).

Dengan rumusan tersebut, diharapkan akan terbangun sebuah sistem

pembangunan jangka panjang yang saling terkait mulai dari tingkat

Kabupaten hingga tingkat Nasional, sehingga perubahan yang didorong

dapat lebih efektif mewujudkan visi daerah sekaligus visi nasional. RPJP

Nasional akan memayungi arahan jangka panjang daerah sedangkan RPJP

daerah berkontribusi terhadap pencapaian arahan jangka panjang nasional

tersebut.

Tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Upaya mewujudkan tujuan tersebut harus dilaksanakan dengan

rencana pembangunan yang dituangkan dalam RPJPD. Sebagai Kabupaten

otonom, Minahasa Tenggara membutuhkan suatu perencanaan yang dapat

mengakomodasi semua kebutuhan masyarakatnya dan melakukan pembangunan

yang cukup cepat agar dapat menyejajarkan bahkan mendahului pembangunan di

kabupaten lain yang sudah berkembang lebih awal.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) akan digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam konteks

Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dokumen RPJPD ini direncanakan

untuk jangka waktu 2005-2025. Dokumen perencanaan RPJPD ini bersifat

makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang

Kabupaten Minahasa Tenggara serta tahapan-tahapan pencapaian setiap

lima tahunnya. Bupati sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa

Tenggara bersama DPRD dan seluruh unsur masyarakat sebagai pemangku

kepentingan pembangunan secara berasama-sama terlibat dalam penyusunan

RPJPD melalui proses politik, teknokratik, partisipatif, topdown dan bottom up.



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437). Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelanggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4815);

15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelengaaraan

Penataan Ruang;

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;

18. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan

dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pembangunan Wilayah Terpadu.

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara (RPJPD)

Tahun 2005-2025

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Utara

(RPJMD) Tahun 2010-2015

25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun 2013-2033.



1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANAPEMBANGUNAN DAERAH LAINNYAPenyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan

berdasarkan kondisi eksisting dan data-data yang tersedia. Data-data dianalisis

untuk menjelaskan secara konsep dan teori kondisi pembangunan Kabupaten

Minahasa Tenggara selang beberapa tahun. Dokumen penataan ruang yakni

RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara digunakan sebagai

acuan dalam penetapan pemanfaatan ruang untuk pembangunan jangka panjang

di kabupaten Minahasa Tenggara. Dokumen yang harus diacu dalam

penyusunan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara ini adalah RPJPD Provinsi

Sulawesi Utara, RPJP Nasional, Target Millenium Development Goals (MDG’s)

sebagai target kuantitatif dan dokumen perencanaan terkait di daerah (a.l

Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketahanan Pangan dan RAD Perubahan Iklim)

Dokumen perencanaan nasional bidang ekonomi yang digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan RPJPD adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Cetak Biru Sistem Logistik

Nasional.

RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara akan digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

selama 4 periode kepemimpinan Bupati terpilih. RPJPD akan dijabarkan dalam

Visi Misi setiap periode RPJMD (5 tahunan pertama hingga keempat).

Selanjutnya, RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Strategi Daerah dan

Satuan Kerja Perangkat Daerah secara teknis untuk realisasi program dan

kegiatan. Gambar 1.1. menyajikan keterkaitan dokumen perencanaan dengan

RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu, Gambar 1.1. juga menyajikan

tahapan penyusunan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara 2005-2025 dilakukan

berdasarkan tahapan yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun

2010. Dalam menjaring kebutuhan masyarakat, diadakan dialog secara sektoral

dan dialog umum dengan melakukan musrenbang yang melibatkan berbagai

pemangku kepentingan dari pihak pemerintah provinsi, pemerintah daerah



kabupaten, akademisi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan

masyarakat.

RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 akan menjadi acuan

bagi RPJMD Tahun 2014-2018, yang selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan

menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD,

Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Dari RKP Daerah dan Renja SKPD ini yang selanjutnya disusun RAPBD.

Gambar 1.1. Diagram Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana

Pembangunan Daerah Lainnya serta Tatacara Penyususnan RPJPD

PPEERRSSIIAAPPAANN PPEENNYYUUSSUUNNAANN RRPPJJPPDDKKAABB.. MMIITTRRAA

PPeellaakkssaannaaaann FFoorruummKKoonnssuullttaassii PPuubblliikk

PPeerruummuussaannvviissii ddaann mmiissiiddaaeerraahh

PPeerruummuussaannssaassaarraann ppookkookkddaann aarraahhkkeebbiijjaakkaann

AAnnaalliissiiss iissuu--iissuussttrraatteeggiiss

PPeennyyeellaarraassaann vviissii,, mmiissiiddaann aarraahh kkeebbiijjaakkaannRRPPJJPPDD PPrroovv

PPeerruummuussaannPPeerrmmaassaallaahhaannPPeemmbbaanngguunnaannDDaaeerraahh

PPeenneellaaaahhaann RRPPJJPPNN &&RRPPJJPPDD ddaaeerraahh llaaiinnnnyyaa

PPeemmbbaahhaassaannddaann

ppeenneettaappaannPPeerrddaa RRPPJJPPDD

RRaannccaannggaannAAwwaall RRPPJJPPDD

MMuussrreennbbaannggRRPPJJPPDD

KKoonnssuullttaassiirraannccaannggaannaakkhhiirr RRPPJJPPDDddeennggaannMMEENNDDAAGGRRII

RRaannccaannggaannAAkkhhiirr RRPPJJPPDD

AAnnaalliissiiss GGaammbbaarraannuummuumm kkoonnddiissiiddaaeerraahh

PPeenneellaaaahhaann RRTTRRWWPPrroovviinnssii && DDaaeerraahh

LLaaiinnnnyyaa

PPeennggoollaahhaann ddaattaaddaann iinnffoorrmmaassii

RRTTRRWW KKaabb.. MMiittrraa

MMDDGGss

MMaassuukkaann ddaarrii SSKKPPDD



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUANBagian ini menjelaskan gambaran umum sebagai materi rancangan awal

RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan

baik. Bab Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen

rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan, serta

maksud dan tujuan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar

analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi

dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah

daerah. Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah ini terdiri dari aspek

geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek

pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan

dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun

mendatang . Bab Analisis Isu-Isu Strategis ini terdiri dari permasalahan

pembangunan daerah dan isu strategis

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Penyajian visi dan misi dalam dokumen RPJPD sangat penting karena

keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah

selama 20 (dua puluh) tahun mendatang akan tergambar. Bab Visi dan

Misi Daerah ini terdiri dari visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka

panjang.

BAB V.SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang

untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran

pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap



lima tahunan selama 4 (empat) periode. Bab Sasaran dan Arah

Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini terdiri dari sasaran

pembangunan jangka panjang,arah pembangunan daerah dan sasaran

pokok.

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJPD merupakan penjabaran dari visi,, misi dan arah kebijakan

daerah. Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari

visi, misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen

RPJPD.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

2005–2025 disusun dengan maksud untuk memberi arah bagi semua pemangku

kepentingan yang berkontribusi pada pembangunan jangka panjang di

Kabupaten Minahasa Tenggara. Penyusunan RPJPD Kabupaten Minahasa

Tenggara yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan Nasional, bermaksud untuk

sinkronisasi agar Kabupaten Minahasa Tenggara dapat mencapai visi, misinya,

dan mampu memberi kontribusi terhadap pencapaian visi misi RPJPD Provinsi

dan RPJP Nasional.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara bertujuan untuk

memfokuskan arah pembangunan jangka panjang terkait kondisi yang hendak

diwujudkan atau visi daerah dan langkah untuk mewujudkan kondisi tersebut

yang dijabarkan dalam misi dan arah pembangunan daerah. Selain itu, dokumen

RPJPD bertujuan untuk meningkatkan kordinasi penyelenggaraan pembangunan

secara sektoral dan wilayah dalam tahapan lima tahunan selama 20 tahun serta

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, penyusunan RPJPD selain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi

dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah,

juga diharapkan dapat mengotimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, maju, berkeadilan

dan beretika.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

a. Karakteristik lokasi dan wilayah

1). Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Minahasa Tenggara secara administratif telah di tetapkan sebagai

daerah otonom dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2007 TentangPembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 2 Januari 2007.

Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 710,83 Km2 atau 71.083

Ha yang terdiri dari 12 kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan

Ratatotok dengan luas 10.418 Ha yang kemudian diikuti oleh Kecamatan

Touluaan Selatan dengan luas 10.180 Ha, sedangkan Kecamatan Tombatu

Timur sebagai kecamatan yang terkecil dengan luas 1.881 Ha. Rincian luas

masing-masing kecamatan disajikan pada tabel 2.1. Adapun 12 kecamatan

yang masuk dalam Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi :

1.Kecamatan Ratahan

2.Kecamatan Ratahan Timur

3.Kecamatan Pasan

4.Kecamatan Belang

5.Kecamatan Tombatu

6.Kecamatan Tombatu Timur

7.Kecamatan Tombatu Utara

8.Kecamatan Silian Raya

9.Kecamatan Touluaan

10. Kecamatan Touluaan Selatan

11. Kecamatan Ratatotok

12. Kecamatan Pusomaen

TABEL 2.1.

LUAS WILAYAH ADMINISTRATIF KECAMATAN

DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

No Kecamatan Luas Wilayah(Ha)

1. Belang 7.5172. Pasan 4.9793. Pusomaen 5.3624. Ratahan 6.1635. Ratahan Timur 6.3996. Ratatotok 8.4397. Silian Raya 4.3758. Tombatu 6.7959. Tombatu Timur 1.881

10. Tombatu Utara 3.71711. Touluaan 5.276

12. TouluaanSelatan 10.180

Luas Total 71.083Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033

Adapun batas Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan

Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Langowan Kabupaten

Minahasa dan Laut Maluku

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan

Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan

Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan.

2). Letak dan Kondisi GeografisSecara Geografis, Kabupaten Minahasa Tenggara terletak antara :

1240 30’24” - 1240 56’24” Bujur Timur

10 08’19” - 00 50’46” Lintang Utara

Peta 2.1.Peta Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033

Gambar 2.2Kedudukan Geografis Kabupaten Minahasa Tenggara Terhadap

Provinsi Sulawesi Utara

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara 2011-2031

3). Topografi1. Gunung-gunung

Topografi sebagaian besar wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah

bergunung-gunung dan berbukit-bukit yang membentang dari Utara sampai ke selatan.

Diantaranya terdapat beberapa gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang, salah

satu gunung yang masih aktif tersebut adalah gunung api Soputan dengan tinggi 1780

m yang terletak di antara perbatasan Kab. Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan

serta Kab. Minahasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 2.3. dan tabel 2.2.

dibawah ini.

Untuk ketinggian, wilayah Minahasa Tenggara memiliki ketinggian antara 0 m (Pantai

Kec. Ratatotok, Belang, Pusomaen) hingga ketinggian 1750 m (lereng G. Soputan di

Kec. Ratahan dan Kec.Touluaan).

2. LerengLereng wilayah Minahasa Tenggara sebagain besar adalah antara 15 – 25 % yakni

sebanyak 35 % dari luas Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang meliputi hampir

di seluruh Kecamatan yang ada di Minahasa Tenggara. Juga lereng antara 25 – 40 %

yakni sebanyak 31 % .

Untuk lereng antara 0 – 2 % yang relatif datar hanya terdapat di sepanjang pantai

selatan yang meliputi Kec. Ratatotok, Belang dan Pusomaen. Juga terdapat di Sekitar

daerah Rasi, Tosuraya, Wawali, Pasan di Kec. Ratahan, Molompar dan Tombatu di

Kec. Tombatu . Lereng antara 0 – 2 % juga terdapat disekitar Ranoketang Atas, Lobu

Kec. Touluaan dan Silian di Kecamatan Silian Raya.

Untuk data Kelerangan bisa diliat dalam tabel 2.3 dibawah ini:

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara 2011-2031

NoKELAS

KETINGGIAN

Kec. Belang Kec. PusomaenKec. Ratahan,Kec. Ratahan Timur,Kec. Pasan

Kec. Ratatotok

Kec. Tombatu,Kec. Tombatu Utara,

Kec Tombatu TimurKec. Silian Raya

Kec. Touluaan,Kec. TouluaanSelatan

Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) % Luas (Ha) %

1 0-25 mdpl 80.438 0.96 - - - - 49.372 0.6 - - - -

2 25-50 mdpl 890.363 10.62 1440.532 25.18 - - 395.37 4.8 - - - -

3 50-100 mdpl 1586.160 18.91 1841.16 32.19 13.904 0.08 738.464 9.1 - - - -

4 100-200 mdpl 2361.272 28.16 2256.200 39.44 1854.962 10.20 1051.155 12.9 - - - -

5 200-500 mdpl 2785.448 33.21 182.210 3.19 10565.762 58.08 4245.787 52.1 5538.740 40.9 11379.976 66.6

6 500-750 mdpl 682.719 8.14 - - 3134.708 17.23 1525.492 18.7 6140.998 45.3 3551.114 20.8

7 750-1000 mdpl - - - - 1790.980 9.85 150.260 1.8 1487.561 11.0 1946.983 11.4

8 1000-1500 mdpl - - - - 830.490 4.57 - - 327.120 2.4 201.327 1.2

9 > 1500 mdpl - - - - - - - - 52.829 0.4 - -

TOTALLUAS WILAYAH

8,386.4 100 5,720.1 100 18,190.8 100 8,155.9 100 13,547.2 100 17,079.4 100

71.080 Ha

PETA 2.4PETA KETINGGIAN WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Sumber : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2012

Tabel 2.5

Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng

No KeteranganKec. Belang Kec. Pusomaen

Kec. Ratahan,Kec. RatahanTimur,Kec. Pasan

Kec. Ratatotok

Kec. Tombatu,Kec. TombatuUtara,Kec TombatuTimurKec. Silian Raya

Kec. Touluaan,Kec. TouluaanSelatan

Luas % Luas % Luas % Luas % Luas % Luas %1 Lereng 0 - 2 % 866.2 10.4 1,144.8 20.0 - - 825.3 10.1 80.9 0.6 147.8 0.87

2 Lereng 15 - 25 % 2,153.8 25.8 1,818.3 31.8 10,794. 59.4 2,547.9 31.0 2,967.8 21.9 5,404 31.7

3 Lereng 2 - 15 % 2,391.6 28.6 2,520.6 44.1 1,631.4 9.0 587.1 7.2 1,811.1 13.3 1,836.0 10.7

4 Lereng 25 - 40 % 1,836.5 22.0 227.0 4.0 4,068.7 22.4 2,167.9 26.4 7,394.1 54.4 6,470 37.9

5 Lereng > 40 % 1,112.3 13.3 - - 1,677.5 9.2 2,080.7 25.3 1,328.3 9.8 3,187 18.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.

Luas Lereng 8360.4 5710.7 18171.7 8208.8 13582.2 17046

Sumber : Analisis dari Peta RBI skala 1 : 50.000

PETA 2.6PETA LERENG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA


4). GeologiFormasi BatuanDari Peta Geologi dan Potensi Bahan Galian Sulawesi Utara (Departement

Pertambangan dan Energi, Tahun 1995) berdasarkan formasi batuan wilayah

Minahasa Tenggara terdiri dari :

Formasi Aluvium dan endapan pantai (Qa)

Formasi Batuan Gunung Api Muda (Tmv, Qv)

Formasi Batuan Gunung api Bilungala (Tmbv)

Formasi Batuan Gunung Api Pinogu (TQpv)

Batuan Gunung api (Tmv)

Formasi Batu gamping Ratatotok (Tml)

Formasi Endapan danau dan sungai (Qs)

Formasi Tufa Tondano (QTv)

5). HidrologiRencana sistem jaringan sumber daya air dapat meliputi: (1) Jaringan sumber daya air

lintas negara, lintas provinsi, dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah

kabupaten; (2) Wilayah sungai kabupaten, termasuk waduk, situ, dan embung pada

wilayah kabupaten; (3)jaringan irigasi yang berfungsi mendukung produktivitas usaha

tani terdiri atas bangunan, bangunan pelengkapnya, dan saluran yang merupakan satu

kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan,

dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri atas jaringan irigasi primer,

sekunder, dan tersier, serta jaringan irigasi air tanah; (4) jaringan air baku untuk air

bersih; (5) jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan (6) sistem pengendalian

banjir di wilayah kabupaten.

Wilayah sungai di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas:

1. Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional Tondano – Likupang, yang diantaranya

meliputi wilayah DAS Ratahan Pantai, terdiri atas: Sungai Kayuwatu, Sungai

Kinamang, Sungai Molompar, dan Sub DAS Ratatotok, yang merupakan

kewenangan pemerintah.

2. Wilayah Sungai (WS) Kabupaten, terdiri atas: DAS Sosoan, DAS Ranoako, DAS

Kayuuling, DAS Kalait, DAS Ranoyapo, DAS Suhuyon, DAS Sasano, DAS

Lamangi, DAS Lowatag, DAS Surat Kedong, DAS Limbole, DAS Sue, DAS

Pangasu, DAS Mamaya, DAS Kalewaha, DAS Limbale, DAS Tutua, DAS Tiwalako,

DAS Malebu, DAS Yarorongan, DAS Katawae, DAS Pinamangkulan, DAS Lahaus,

DAS Konga, DAS Waasu, DAS Pantuah, DAS Palaus, DAS Kawira, DAS Puta,

DAS Makalu, DAS Konde, DAS Nipung, DAS Kosal, DAS Tawang, DAS Abuang,

DAS Hais, DAS Nunuk, DAS Kawiwi, DAS Poniki, DAS Minanga, DAS Paderen,

DAS Tuolunik, DAS Palaus, DAS Wawesan, DAS Kaanon, DAS Binuang, DAS

Koker, DAS Tonsawang, DAS Totok, DAS Matuahtuah, DAS Koserangan, DAS

Tembaga, DAS Limpoda, DAS Ropada, DAS Lahendung, DAS Wongangaan, DAS

Mongawo, DAS Wawesen II, DAS Mopsalkaw, DAS Mopsaleleng, DAS Basaan,

dan DAS Morea.

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki beberapa jaringan irigasi yang terdiri atas: (1)

Bendungan yang berupa Bendungan Ranombolay di Minahasa Tenggara untuk

pelayanan kurang lebih 1.157 ha; (2) Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas: DI Buyat

yang diantaranya meliputi wilayah Kecamatan Ratatotok di Kabupaten Minahasa

Tenggara; DI Belang di Kecamatan Belang; DI Touluaan di Kecamatan Touluaan; DI

Ratahan di Kecamatan Ratahan; DI Pusomaen di Kecamatan Pusomaen; dan DI

Tombatu di Kecamatan Tombatu; (3) Saluran irigasi primer yang meliputi saluran irigasi

Ranombolay di Minahasa Tenggara, sepanjang kurang lebih 1,45 km, serta saluran

irigasi sekunder yang meliputi saluran irigasi Ranombolay di Minahasa Tenggara

sepanjang kurang lebih 19,08 km.

Sistem jaringan air minum/bersih di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri

atas:

Jaringan Air Bersih Desa Wioi Kecamatan Ratahan Timur;

Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur;

Jaringan Air Bersih Desa Kalait Kecamatan Touluaan Selatan;

Jaringan Air Bersih Desa Tombatu II Kecamatan Tombatu Utara;

Jaringan Air Bersih Desa Kuyanga Kecamatan Tombatu Utara;

Jaringan Air Bersih Desa Bentenan Kecamatan Posumaen;

Jaringan Air Bersih Desa Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan;

Jaringan Air Bersih Desa Permukiman Trasmigrasi Tombatu Kecamatan Tombatu;

Jaringan Air Bersih Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur;

Jaringan Air Bersih Desa Tonsawang Kecamatan Tombatu;

Jaringan Air Bersih Desa Mundung Kecamatan Tombatu Timur;

Jaringan Air Bersih Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur;

Jaringan Air Bersih Desa Tolombukan Kecamatan Pasan;

Jaringan Air Bersih Desa Rasi Kecamatan Ratahan;

Jaringan Air Bersih Desa Minanga Kecamatan Posumaen;

Jaringan Air Bersih Desa Wiau Kecamatan Ratahan Timur;

Jaringan Air Bersih Desa Tababo Kecamatan Belang;

Jaringan Air Bersih Desa Soyowan Kecamatan Ratatotok;

Jaringan Air Bersih Desa Morea Kecamatan Ratatotok;

Jaringan Air Bersih di Silian dan Silian Raya;

Jaringan Air Bersih IKK Ratatotok;

Jaringan Air Bersih IKK Belang;

Jaringan Air Bersih Desa Belang Kecamatan Belang;

Jaringan Air Bersih Molompar-Belang; dan

Jaringan Air Bersih IKK Posumaen;

6). KlimatologiData iklim Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara diambil dari

Stasiun Klimatologi Bandara Sam Ratulangi Manado Propinsi Sulawesi Utara tahun

1998 – 2002.

Curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 3.839.60 mm, dengan penyebaran

curah hujan rata-rata bulanan 319.97 mm yaitu berkisar antara 107.32 – 604.86 mm

dan jumlah hari hujan rata-rata bulanan sebanyak 19 hari hujan yaitu berkisar antara

11 – 26 hari hujan. Untuk mengetahui curah hujan dan hari hujan tiap bulannya di

Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat dilihat pada tabel 2.4. di bawah ini.

TABEL 2.7CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN RATA-RATA BULANAN

DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

No Bulan Curah Hujan (mm) Jumlah Hari Hujan (Hari)

1 Januari 604.66 25.8

2 Februari 305.02 17.4

3 Maret 407.24 20.2

4 April 328.46 21.4

5 Mei 254.50 19.4

No Bulan Curah Hujan (mm) Jumlah Hari Hujan (Hari)

6 Juni 326.26 21.6

7 Juli 141.64 14.2

8 Agustus 107.32 10.6

9 September 194.36 14

10 Oktober 355.14 18.6

11 Nopember 488.04 24

12 Desember 326.96 22.4

Jumlah 3,839.60 229.60

Rata-rata 319.97 19.13

Bulan Basah 9

Bulan Kering 0

Sumber : Stasiun Klimatologi Samratulangi, Prop. Sulawesi Utara (1998 –

2002)

7). Penggunaan Lahana. Jenis Tanah

Berdasarkan peta sistem lahan yang diambil dari peta repprott tahun 1997, jenis

tanah yang ada di Minahasa Tenggara secara umum dapat diklasifikasikan menjadi

13 Jenis, untuk lebih rinci mengenai luasan jenis tanah di Minahasa Tenggara

dapat dilihat pada tabel 2.5. di bawah ini.

TABEL 2.8

LUAS WILAYAH MENURUT JENIS TANAH

NO. JENIS TANAH HEKTAR Km2 %

1Dystropepts; Dystrandepts;

Tropaquepts1,765.51 17.66 2.48

2Dystropepts; Humitropepts;

Tropohumults22,590.33 225.90 31.78

3 Dystropepts; Humitropepts; 2,860.07 28.60 4.02

NO. JENIS TANAH HEKTAR Km2 %

Tropudalfs

4Dystropepts; Tropudults;

Troperthents13,758.10 137.58 19.36

5 Euntrandepts; Eutropepts 769.63 7.70 1.08

6 Eutropepts 600.00 6.00 0.84

7 Eutropepts; Dystrandept 18,684.13 186.84 26.29

8 Eutropepts; Eutrandepts 257.67 2.58 0.36

9Humitropepts; Dystrandepts;

Hydrandepts4,763.66 47.64 6.70

10 Rendolls; Eutropepts 3,715.68 37.16 5.23

11 Sulfaquents; Hydraquents 145.68 1.46 0.20

12Tropopsamments;

Tropaquents178.25 1.78 0.25

13Tropudults; Dystropepts;

Eutropepts990.84 9.91 1.39

JUMLAH 71,079.54 710.80 100.00

Sumber : Analisis dari Peta Repprott skala 1 : 250.000

b. Penggunaan Tanah / Tutupan Lahan

Pendataan kondisi tutupan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa

Tenggara dilaksanakan dengan melakukan interpretasi terhadap citra landsat

2006 (ETM 7) serta survei lapang tahun 2008. Dari hasil interpretasi tersebut,

tutupan lahan di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dikelompokkan

menurut jenisnya dan luasannya, dapat dilihat pada tabel 2.6. dibawah ini.

TABEL 2.9

TUTUPAN LAHAN

NO. JENIS TUTUPAN LAHAN HEKTAR Km2 %

1 alang-alang 53.61 0.54 0.08

2 hutan belukar 14,375.68 143.76 20.22

3 hutan lebat 9,121.32 91.21 12.83

4 hutan sejenis alami 421.88 4.22 0.59

5 padang rumput 54.57 0.55 0.08

6 pemakaman umum/kuburan 4.07 0.04 0.01

7 Perkampungan 759.17 7.59 1.07

8 perkebunan rakyat 35,379.02 353.79 49.77

9 Rawa 54.09 0.54 0.08

10 sawah 2x padi/thn 2,343.53 23.44 3.30

11 Semak 2,315.36 23.15 3.26

12 sungai/danau 45.29 0.45 0.06

13 Tambak 22.44 0.22 0.03

14 Tegalan 6,129.56 61.30 8.62

JUMLAH 71,079.57 710.80 100.00

Sumber : Analisis dari Peta Repprott skala 1 : 250.000

Sedangkan untuk mengetahui sebaran penggunaan lahan di daerah-daerah di

Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada peta 2.10. dibawah ini.

PETA 2.10PETA PENGGUNAAN LAHAN


8). Kondisi Geografi LainnyaPotensi Pengembangan WilayahBerdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat didefinisikan wilayah yang memiliki

potensi untuk dikembangkan:

a. Kawasan PermukimanUntuk penggunaan tanah permukiman eksisiting, umumnya pusat-pusat permukiman

terdistribusi pada wilayah-wilayah datar dan permukiman nelayan di pesisir selatan

Kabupaten Minahasa Tenggara seperti : Tosuraya, Wawali, Pasan, Rasi, Liwutung

(Kec. Ratahan) dan Pangu (Kec. Ratahan Timur); Minanga, Kuala Makalu, Tatengesan

, Sompini (Kec. Pusomaen) ; Kuala Binuang, Buku, Kuala Kaanon, Malompar, Tababo

(Kec. Belang), Basaan, Ratatotok, Morea (Kec. Ratatotok), Tonsawang, Banga, Bunag,

Tambelang, Tombatu (Kec. Tombatu) ; Ranoketang, Lobu, Silian (Kec. Touluaan).

Dari survey lapangan, perkembangan permukiman juga terlihat di sepanjang jalur jalan

utama lintas tengah yang menghubungkan Manado – Tomohon – Ratahan – Amurang.

Dari hasil perhitungan luas penggunaan tanah, luas permukiman adalah 759,17 Ha.

atau 1,07 % dari total luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.

b. Kawasan PariwisataMinahasa Tenggara sebagai Kabupaten baru di Sulawesi Utara, gencar

mempromosikan daerahnya, khususnya dalam sektor wisata. Walupun infrastruktur

yang menunjang sektor wisata di Minahasa Tenggara masih sangat minim, namun

promosi obyek-obyek wisata yang terdapat di Minahasa Tenggara gencar dilakukan.

Obyek-obyek wisata yang terdapat di Minahasa Tenggara terutama adalah wisata laut

seperti : Jembatan Karang di Teluk Buyat (Kec. Ratatotok), Pantai Bentenan (Kec.

Pusomaen), Pantai Hais (Kec. Belang). Disamping itu ada obyek wisata lain adalah :

Danau Bulilin (Kec. Tombatu), Gunung Soputan (Kec. Touluaan)

Untuk kegiatan pariwisata luasan yang saat ini digunakan belum dapat diidentifikasi

karena kegiatan yang dilakukan masih bersifat kunjungan singkat yang tidak

memerlukan sarana pendukung.

c. Kawasan PertambanganMinahasa Tenggara kaya akan bahan tambang seperti emas, pasir besi, tembaga.

Bahakan terdapat Perusahaan besar yang menambang emas di Kecamatan Ratatotok

Kabupaten Minahasa Tenggara. Walaupun sejak tahun 2004 pertambangan Emas

tersebut telah ditutup, namun kekayaan bahan mineral di Minahasa Tenggara masih

berpotensi untuk di eksploetasi.

Terakhir menurut data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa

Tenggara, di Pesisir selatan terdapat kandungan pasir besi yang besar.

d. Kawasan PertanianKawasan Pertanian dan perkebunan di Minahasa Tenggara meliputi lahan seluas

43.852,1 Ha. hampir 62 % dari keseluruhan luas wilayah Minahasa Tenggara (Hasil

analisa dari peta Penggunaan Tanah).

Hasil pertanian yang utama adalah Padi, jagung dan Kacang-kacangan , sayur-

sayuran serta buah-buahan seperti Salak, Nenas. Sedangkan hasil utama perkebunan

adalah : Cengkeh, Kopi , Kelapa dan Vanili.

Daerah utama pertanian misalnya di Kecamatan Ratahan, dan Touluaan. Sedangkan

sentra utama perkebunan Cengkeh dan Kopi misalnya : Salingguat , Soyoan, Morea

(Kec. Ratatotok), Basaan, Belang (Kec. Belang).

e. Kawasan Industri

Minahasa Tenggara sebagai Kabupaten Baru, belum memiliki kawasan khusus

industri. Namun untuk mengantisipasi perkembangan wilayah, telah diwacanakan

beberapa alternatif lokasi sebagai kawasan industri, misalnya di Kec. Belang dan Kec.

Tombatu. Industri yang akan dikembangkan adalah industri-industri yang mendukung

sektor Perikanan dan Perkebunan.

Wilayah Rawan Bencana

a. Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi Dan Gempa Bumi

Kabupaten Minahasa Tenggara terletak dekat dengan Gunung berapi Soputan (1783

m). Gunung soputan adalah salah satu Gunung berapi Aktif Tipe A dari 10 Gunung

Api aktif di Provinsi Sulawesi Utara. Terakhir kali Gunung Soputan meletus tahun

2004 dan 2007. Walaupun tidak terjadi erupsi magmatik yang besar, namun pada

tahun 2007 letusan G. Soputan mengeluarkan hawa panas dan menyemburkan debu

yang mencapai radius 6 Km. Letusan tahun 2007 juga menimbulkan gempa bumi

vulkanik serta guguran lava. Daerah-daerah yang rawan terkena dampak jika terjadi

letusan Gunung Soputan adalah Kec. Ratahan dan Kec. Touluaan.

b. Rawan Bencana Banjir

Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang tidak bisa dilihat dari satu sisi

penyebab. Banjir merupakan akumulasi dari surface run off yang ada di hulu akibat

dari penyebab multi faktor. Penyebab multi faktor ini memberikan kontribusi banjir

yang berbeda satu sama lain.

Terdapat berbagai faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya banjir, yaitu :

curah hujan harian yang tinggi, perubahan penggunaan lahan di hulu dari hutan

menjadi non hutan, adanya perambahan hutan dan penebangan hutan secara liar.

Di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara juga terdapat daerah-daerah rawan banjir.

Diantaranya di Daerah Aliran sungai Molompar (Kec. Belang) dan Daerah Aliran

Sungai Ratatotok (Kec. Ratatotok). Kejadian banjir terjadi bulan juli 2007 yang terjadi

di Molompar, Buku, Borgo, Belang (Kec. Belang) dan di Ratatotok (Kec. Ratatotok).

c. Rawan Bencana Pesisir

Pesisir selatan Kabupaten Minahasa Tenggara, yang mencakup Kec. Ratatotok,

Belang dan Pusomaen, memang rawan terhadap bencana gelombang pasang.

Karena pesisir pantai tersebut langsung menghadap laut lepas (Laut Maluku), tidak

ada bentang alam penghalang dan pemukiman nelayan yang ada di 3 kecamatan

tersebut umumnya dekat dengan garis pantai.

Pada bulan Juni 2007 telah terjadi gelombang pasang yang merusak beberapa rumah

di Desa Molompar dan Desa Buku (Kec. Belang). Gelombang setinggi 3 – 4 meter

tersebut disertai angin kencang dan badai, terjadi dua hari berturut-turut.

Gelombang pasang akibat kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang-surut

disamping itu juga diakibatkan oleh faktor-faktor lain atau eksternal force seperti

dorongan air, swell (gelombang yang ditimbulkan dari jarak jauh), badai dan badai

tropis yang merupakan fenomena yang sering terjadi di laut.

Letak daerah yang rawan terkena bencana banjir dan longsor di Kabupaten Minahasa

Tenggara dapat di lihat pada peta 2.11. di bawah ini.

PETA 2.11.

PETA BANJIR DAN LONGSOR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033

Demografia. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara hingga akhir tahun 2012

berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak

101.761 jiwa. Jumlah ini mencakup penduduk bertempat tinggal tetap maupun

penduduk tidak bertempat tinggal tetap.

Rasio Jenis Kelamin penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan angka

di atas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Minahasa

Tenggara lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Gambar 2.12

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012

Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Selatan, 2013

Tabel 2.13Jumlah Penduduk per Kecamatan

Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010-2012


b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara rata-rata menunjukkan

angka yang kecil yaitu 139 Jiwa/Ha, karena rata-rata perkotaan di Indonesia

kepadatannya 200-250 Jiwa/Ha.

Tabel 2.14Luas dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012


Dan untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kegiatan

utamanya dapat dilihat pada tabel 2.15. dibawah ini

TABEL 2.15DISTRIBUSI PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS MENURUT

JENIS KELAMIN DAN KEGIATAN UTAMA 2011

Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan Total

A Angkatan Kerja 31.502 15.077 46.579

Bekerja 30.394 12.942 43.336

Pengangguran Terbuka 1.108 2.135 3.243

Sumber : Mitra dalam angka 2012

Sosial BudayaMasyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang dominan menganut budaya

Minahasa, cenderung bergerak ke arah pelemahan dan degradasi budaya dan

norma sosial dominan akibat tuntutan kehidupan ekonomi yang semakin kuat,

berlangsungnya penganut alkulturasi sosial dari etnik lain, berlangsungnya

penetrasi informasi nasional dan global melalui media – media elektronik yang

semakin canggih.

Efek yang paling nyata adalah semakin berkurangnya kepatuhan masyarakat

terhadap nilai dan norma agama, aturan adat dan hukum positif yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan Minahasa sangat bergantung kepada

kondisi ekonomi dalam masyarakat. Tidak menjamin bahwa semakin tinggi

kesejahteran ekonomi akan membuat kebudayaan menjadi lestari. Masyarakat

Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya orang Minahasa dewasa ini secara

perlahan telah mulai berubah kepribadiannya, khususnya integritas mereka

dengan kebudayaan dan kepatuhan terhadap agama.

Sebagai masyarakat mayoritas Suku Minahasa beragama Protestan yang sangat

kaya dengan kebudayaan khususnya kesenian seperti kerajinan dan tari-tarian,

maka didalam pengembangan kawasan khususnya untuk pengembangan sektor

perekonomian kegiatan ini dapat dikembangkan sebagai kegiatan bisnis untuk

menunjang pengembangan pariwisata, di resor-resort , hotel, pusat perdagangan

dan tempat hiburan.

B Bukan Angkatan Kerja 6.556 19.261 25.817

Sekolah 3.337 2.538 5.875

Mengurus Rumah Tangga 1.202 15.813 17.015

Lainnya 2.017 910 2.927

Jumlah Penduduk 15+ 38.058 34.338 72.396

Tingkat Kesempatan Kerja 96.48 85.84 93.04

Tingkat Pengangguran Terbuka 3.52 14.16 6.96

TPAK (%) 82.77 43.91 64.34

Di Kabupaten Minahasa Tenggara, rumah-rumah adat berusia lebih dari 100

tahun hingga 300 tahun lampau mendominasi perkampungan. Tatanan dalam

rumah adat terkesan lapang dan sirkulasi udara terjaga dengan adanya atap-atap

tingkap yang sekaligus memungkinkan sinar matahari menerobos masuk untuk

mengusir kelembaban. Khazanah budaya nenek moyang ini yang semestinya

harus dilirik untuk bisa diterapkan sekarang. Cuma bedanya harus diformulasi

ulang. Ini juga seharusnya bisa menjadi referensi tambahan para arsitektur

modern. Ketangguhan arsitektur cipta karya warisan lelulur masyarakat

Kabupaten Minahasa Tenggara ini harus diakui lebih hebat dari rancangan

modern. Sebab, sudah dirancang berdasarkan karakteristik alam dan lingkungan

mereka. Rumah adat kini menjadi salah satu andalan objek wisata di Kabupaten

Minahasa Tenggara

Politik dan Pemerintahan

Kabupaten Minahasa Tenggara terbentuk atas aspirasi masyarakat yang di

tuangkan secara formal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan

nomor: 7 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Persetujuan Pembentukan

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Bupati Minahasa Selatan nomor:

127/VI/VII-2004 TANGGAL 1 Juli 2004 perihal Usul Pembentukan Kabupaten

Minahasa Tenggara di Propinsi; Keputusan DPRD Sulawesi Utara Nomor: 6

Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Persetujuan Terhadap

Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Gubernur Sulawesi Utara

Nomor 135/i/403 tanggal 25 Agustus 2004 perihal Rekomendasi Atas

Persetujuan Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi

Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan nomor: 29

Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon

Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kabupaten Minahasa Tenggara terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor: 9

Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi

Sulawesi Utara dengan Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara terletak di

Ratahan. Tanggal 23 Mei 2007 Kabupaten Minahasa Tenggara diresmikan,

sekaligus pelantikan Penjabat Bupati Drs. Albert Pontoh, MM. Dan sejak tanggal

24 September 2008 – 24 September 2013 Kabupaten Minahasa Tenggara

dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan langsung, yakni: Telly

Tjanggulung dan Djeremia Damongilala. Sejak tanggal 24 September 2013

hingga saat ini Kabupaten Minahasa Tenggara dipimpin oleh Bupati James

Sumendap, SH dan Wakil Bupati Ronald Kandoli dengan Visi Mitra yang

berdaulat, berdikari dan berkepribadian

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat2.1 Fokus Kesejahateraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai data ekonomi makro berupa

nilai tambah bruto yang diperoleh dari berbagai aktivitas yang mencakup seluruh

sektor perekonomian yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu

menyajikan nilai kuantitatif tentang pembangunan ekonomi yang berdimensi

waktu capaian lalu dan sekarang. PDRB ini dapat dijadikan acuan untuk

memprediksi sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Data

PDRB juga dapat digunakan untuk menelusuri struktur ekonomi, pertumbuhan

ekonomi, PDRB per kapita dan Produk Domestik Regional Netto (PDRN).

PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara menurut Lapangan Usaha atas dasar

harga konstan saat ini (kondisi eksisting 2007/2008) setelah dianalisis adalah

sebesar Rp 1.066.058.061.015,00 dengan pendapatan per kapita sebesar Rp

10.621.811,00 yang komposisinya seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.16Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRBTahun 2007 s.d 2011

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000Provinsi/Kabupaten Minahasa Tenggara

NO Sektor2007 2008 2009 2010 2011

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 357.334,93 271.795,59 35,11 283.545,14 34,66 317.456,45 35,90 310.922,01 33,30

2Pertambangan

& Penggalian79.724,17 82.365,58 10,64 86.041,11 10,52 89.049,40 10,07 97.057,23 10,39

3Industri

Pengolahan56.512,60 59.578,41 7,70 63.373,56 7,75 67.949,13 7,68 73.065,70 7,82

4Listrik,Gas &

Air bersih5.427.08 5.564,21 0,72 5.731,35 0,70 5.856,19 0,66 6.228,42 0,67

5 Konstruksi 138.806,55 147.479,93 19,05 156.306,42 19,11 165.762,95 18,75 183.549,32 19,66

NO Sektor2007 2008 2009 2010 2011

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

6

Perdagangan,

Hotel &

Restoran

61.062,42 64.403,72 8,32 69.074,16 8,44 74.617,96 8,44 85.406,19 9,15

7Pengangkutan

& Komunikasi45.809,68 49.134,56 6,35 53.337,44 6,52 56.582,33 6,40 61.667,88 6,60

8

Keuangan,

sewa,& Js.

Perusahaan

20.221,80 21.488,63 2,78 23.163,87 2,83 24.977,31 2,82 26.837,76 2,87

9 Jasa-jasa 68.015,36 72.419,59 9,35 77.466,78 9,25 82.049,97 9,28 89.057,33 9,54

PDRB 732.924,,58 774.230,22 818.079,82 884.301,70 933.791,84

Sumber : Mitra Dalam Angka, 2012

Tabel 2.17Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2011

Atas Dasar Harga BerlakuProvinsi/KabupatenMinahasa Tenggara

NO Sektor2007 2008 2009 2010 2011

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 332.726,27 361.353,37 27,29 408.485,92 26,87 495.762,97 28,99 593.752,60 30,03

2Pertambangan

& Penggalian115.454,12 128.011,40 9,67 141.804,77 9,33 148.894,97 8,71 161.288,29 8,21

3Industri

Pengolahan127.887,77 151.515,31 11,44 181.215,99 11,92 203.887,68 11,92 222.178.24 11,24

4Listrik,Gas &

Air bersih8.973,38 9.885,92 0,75 10.800,38 0,71 11.275,33 0,66 12.372,07 0,63

5 Konstruksi 213.019,12 239.619,65 18,10 268.487,13 17,66 291.685,79 17,06 339.811,12 17,19

6

Perdagangan,

Hotel &

Restoran

102.703,45 116.990,11 8,84 135.633,13 8,92 153.525,02 8,98 180.158,63 9,11

7

Pengangkutan

& Komunikasi

angangkutan

& Komunikasi

124.396,93 151.951,78 11,48 175.020,19 11,51 183.380,24 10,72 212.183,53 10,73

8

Keuangan,

sewa,& Js.

Perusahaan

26.005,94 28.090,90 2,12 31.229,31 2,05 34.295,34 2,01 38.096,05 1,93

9 Jasa-jasa 120.726,41 136.601,63 10,32 167.723,90 11,03 187.547,27 10,97 646.623,76 10,93

PDRB 1.171.893,40 1.324.020,06 1.520.400,71 1.710.254,62 1.977.026,09


Tabel 2.18Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007s.d 2011

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk)Kabupaten Minahasa Tenggara

NO Sektor 2007 2008 2009 2010 2011

1 Pertanian 4,68 5,62 4,32 11,96 (5,38)

2Pertambangan &

Penggalian5,29 3,31 4,46 3,50 8,99

3 Industri Pengolahan 1,20 5,43 6,37 7,22 7,53

4 Listrik,Gas & Air bersih 2,52 2,53 3,00 2,18 4,15

5 Konstruksi 5,81 6,25 5,98 6,05 10,73

6Perdagangan, Hotel &

Restoran5,92 5,47 7,25 8,03 13,77

7Pengangkutan &

Komunikasi7,02 7,26 8,64 6,00 8,38

8Keuangan, sewa,& Js.

Perusahaan6,04 6,26 7,80 7,83 7,45

9 Jasa-jasa 5,25 6,48 6,97 5,92 8,09

Sumber: Mitra Dalam Angka 2012

Tabel 2.19Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRBAtas Dasar Harga Berlaku (Hb)

dan harga Konstan (Hk) Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011Kabupaten Minahasa Tenggara

NO Sektor

Pertumbuhan

Hb Hk

% %

1 Pertanian 3 -7

2 Pertambangan & Penggalian -5 3

3 Industri Pengolahan -5 1

4 Listrik,Gas & Air bersih -4 1

5 Konstruksi 0,7 4

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 1 8,4

7 Pengangkutan & Komunikasi 0,9 3

8 Keuangan, sewa,& Jasa Perusahaan -3 1

9 Jasa-jasa -0,3 2

PDRB

Sumber: Mitra Dalam Angka 2012

b. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan

harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan

daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang

dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup

283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya

hidup (SBH).

Sedangkan kondisi sebaliknya, dimana harga-harga pada umumnya turun, disebut

deflasi.

Tabel 2.20Nilai inflasi rata-rata Tahun 2009 s.d 2011

Provinsi Sulawesi Utara

Uraian 2009 2010 2011 2012 Rata-ratapertumbuhan

Inflasi 2,31 6,28 0,96 5,23

Sumber : RPJPD Provinsi Sulawesi Utara 2005-2025

a. Sektor Pertanian

Sektor pertanian Minahasa Tenggara dapat dideskripsikan menjadi 5 (lima) sub

sektor, yakni (1)sub sektor tanaman pangan, (2) sub sektor perkebunan, (3) sub

sektor kehutanan, (4) sub sektor peternakan, (5) sub sektor perikanan.

1. Sub sektor tanaman panganSub sektor tanaman pangan mencakup padi dan palawija serta hortikultura. Padi

dan palawija meliputi tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi

kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai. Hampir semua kecamatan di

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki potensi di sektor pertanian, terkhusus

untuk sub sektor tanaman pangan padi dan palawija. Berikut adalah data potensi

Kabupaten Minahasa Tenggara untuk sub sektor tanaman pangan padi dan

palawija.

Berdasarkan penggunaan lahan di Kabupaten Minahasa Tenggara, ternyata

sektor pertanian masih mendominasi penggunaan lahan tersebut. Dan

perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara pun masih didominasi oleh sektor

pertanian dengan besar kontribusi pada tahun 2007/2008 sebesar 31 persen dan

di Tahun 2012 sebesar 35 persen.

Untuk tanaman hortikultura yang terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan,

hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara

mempunyai potensi untuk dikembangkan.

2. Sub sektor perkebunan

Sub sektor perkebunan yang menjadi andalan Kabupaten Minahasa Tenggara

adalah tanaman kelapa, pala, kakao, kopi, dan aren.

3. Sub sektor kehutananKawasan hutan di Kabupaten Minahasa Tenggara dibagi berdasarkan fungsinya,

yakni hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Hutan lindung yang ada yakni

Hutan Lindung Bentenan di Kecamatan Pusomaen dengan luas area 482,50

hektar, Hutan Lindung Gunung Kawatak di Kecamatan Ratahan dengan luas

area 418,00 hektar, dan Hutan Lindung Gunung Soputan di Kecamatan Tombatu

dan Ratahan dengan luas area 10.650,00 hektar. Hutan produksi terbatas adalah

Gunung Surat yang wilayah 3 kecamatan di Minahasa Tenggara, yakni Tombatu,

Touluaan, dan Ratatotok dengan luas 24.006,00 hektar. Kawasan hutan tersebut

mempunyai potensi sebagai obyek pariwisata, wilayah resapan air, dan tentu

saja fungsi ekonomis dengan hasil produksinya.

4. Sub sektor peternakan

Potensi sub sektor peternakan Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari ternak

sapi, kuda, kambing, babi, ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras, dan itik.

b. Sektor Perikanan

Sumber daya perikanan yang merupakan salah satu penyokong pertumbuhan

ekonomi, sumber devisa dan penyedia bahan pangan protein hewani bagi

masyarakat, menghadapi berbagai permasalahan, antara lain (1) kondisi nelayan

yang pada umumnya miskin dan masih merupakan nelayan tradisional; (2) masih

tingginya ketidakseimbangan pemanfaatan stok perikanan tangkap antar

kawasan/wilayah dan antar spesies; (3) banyaknya praktik ilegal Unreported and

Unregulated (IUU) Fishing yang menyebabkan kerugian negara; dan (4)

pengusahaan perikanan budi daya yang masih belum efisien. Di samping itu,

masalah-masalah lain yang menyertai adalah sarana dan prasarana perikanan

yang belum memadai, dan input-input lain, seperti masalah benih, pakan,

kesehatan ikan, dukungan permodalan, riset, dan iptek perikanan.

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki garis pantai sepanjang 102 Km

(sumber: hasil analisis peta administrasi Minahasa Tenggara), memiliki sumber

daya kelautan dan pesisir yang sangat potensial untuk dimanfaatkan.

Pantai selatan Kab. Minahasa Tenggara bagian selatan (Kec. Ratatotok, Belang

dan Pusomaen) yang menghadap Laut Maluku merupakan kawasan perikanan

yang kaya. Terdapat juga 25 pulau-pulau kecil antara lain : P. Dakokayu, P.

Putus-putus, P. Babi, P. Hogouw (Kec. Ratatotok), P. Salimburung, P. Dohoi

Besar, P. Dohoi kecil (Kec. Belang), P. Punten dan P. Bentenan (Kec.

Pusomaen).

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki beberapa pelabuhan perikanan dan

perkampungan nelayan yakni : Ratatotok, Basaan (Kec. Ratatotok), Belang dan

Malompar (Kec. Belang) dan Tumbak serta Minanga (Kec. Pusomaen).

2.2. Fokus Kesejahteraan SosialPembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia bila

pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka dapat meningkatkan

kesejahteraan rakyat secara langsung, selain itu pembangunan kesehatan juga

memuat dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan

fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang

didukung oleh sumber daya yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas,

tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) dan ketersediaan obat.

Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan bidang kesehatan di suatu

daerah, dapat dilihat dari tingkat angka harapan hidup penduduknya. Di

kabupaten Minahasa Tenggara, menurut data Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) tahun 2005-2006, angka harapan hidup penduduknya adalah 69,5 tahun.

a. Angka Melek HurufTabel 2.21

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009 s.d 2013Kabupaten Minahasa Tenggara

NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah penduduk usia diatas15 tahun yang bisa membacadan menulis

68.262 69.057 69.858 70.813 71.821

2 Jumlah penduduk usia 15tahun keatas 68.619 69.417 70.225 71.042 71.845

3 Angka melek huruf 99,48 99,48 99,48 99,68 99,97Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2013

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tabel 2.22Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2009 s.d 2013

Kabupaten Minahasa Tenggara

Rata-Rata Lama Sekolah2009 2010 2011 2012 20138,09 8,39 8,39 8,50 8,60

Sumber: RKPD tahun 2014

Tabel 2.23Rata-rata Lama Sekolah Per Kecamatan


No Kecamatan2009 2010 2011 2012 2013

L P L P L P L P L P1 Ratatotok 7,4 7,9 7,8 8,2 7,8 8,2 7,9 8,3 8,0 8,42 Pusomaen 6,9 7,6 7,2 7,9 7,2 7,9 7,3 8,0 7,3 8,03 Belang 7,3 7,8 7,6 8,1 7,6 8,1 7,7 8,2 7,8 8,34 Ratahan 8,5 8,9 8,7 9,2 8,7 9,2 8,8 9,4 8,9 9,65 Pasan 8,2 8,7 8,4 9,0 8,4 9,0 8,5 9,2 8,6 9,4

6 Ratahan Timur 8,1 8,4 8,3 8,7 8,3 8,7 8,4 8,9 8,5 9,17 Tombatu 8,1 8,8 8,5 9,1 8,5 9,1 8,6 9,3 8,7 9,48 Tombatu Timur 8,2 8,5 8,6 8,8 8,6 8,8 8,7 8,9 8,8 9,09 Tombatu Utara 8,4 8,9 8,6 9,2 8,6 9,2 8,7 9,3 8,8 9,310 Touluaan 8 8,4 8,2 8,7 8,2 8,7 8,3 8,8 8,4 8,911 Touluaan Selatan 7,1 7,8 7,6 8,1 7,6 8,1 7,7 8,2 7,8 8,312 Silian Raya 8,1 8,2 8,3 8,5 8,3 8,5 8,4 8,6 8,5 8,7

Jumlah 7,86 8,33 8,15 8,63 8,15 8,63 8,25 8,76 8,34 8,87

Sumber: dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, 2013

2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Tabel. 2.24Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Tahun 2009 – 2012


Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2013

Tabel 2.25Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013

Menurut KecamatanKabupaten Minahasa Tenggara

No KecamatanJumlah grupkesenian per10.000 penduduk

Jumlah gedungkesenian per10.000 penduduk

Jumlah klubolahraga per10.000 penduduk

Jumlah gedungolahraga per10.000 penduduk

1 Ratatotok 3 12 Pusomaen 2 13 Belang 4 14 Ratahan 3 25 Pasan 2 2

6 Ratahan Timur 2 17 Tombatu 4 28 Tombatu Timur 2 19 Tombatu Utara 2 110 Touluaan 3 111 Touluaan Selatan 2 -12 Silian Raya 3 1

Jumlah 31 14Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

3. Aspek Pelayanan Umum

3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya

manusia, salah satu upaya pemerintah dalam ra ngka mengembangkan dan

meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Yaitu dengan

mencanangkan berbagai program seperti program wajib belajar. Dengan

program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia tangguh yang siap

bersaing pada era globalisasi mendatang.

Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan bidang pendidikan di suatu

daerah, dapat dilihat dari tingkat angka prosentase melek hurufnya. Di kabupaten

Minahasa Tenggara, menurut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun

2005-2006, angka melek huruf sebesar 99%. Indikator lain adalah lamanya

sekolah. Dari sumber yang sama dinyatakan bahwa lamanya sekolah rata-rata di

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 8 tahun.

a. Angka Partisipasi SekolahTabel 2.26

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2009 s.d 2013


No. Jenjang Pendidikan Tahun2009

Tahun2010

Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013

1 SD/MI

1.1. jumlah murid usia 7-12thn 8.685 8.953 9.230 9.516 9.810

1.2.jumlah pendudukkelompok usia 7-12 tahundalam Kelompok umur 7-

10.004 10.293 10.589 10.861 11.139

No. Jenjang Pendidikan Tahun2009

Tahun2010

Tahun2011

Tahun2012

Tahun2013

24 Tahun1.3. APS SD/MI 86,81 86,99 87,17 87,62 88,07

2 SMP/MTs

2.1. jumlah murid usia 13-15thn 3.640 3.753 3.869 3.989 4.112

2.2.

jumlah pendudukkelompok usia 13-15tahun dalam Kelompokumur 7-24 Tahun

5.709 5.874 6.043 6.198 6.357

2.3. APS SMP/MTs 63,76 63.89 64.02 64,35 64,68Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2014

Tabel 2.27Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013


No Kecamatan

SD/MI SMP/MTs

jumlahmuridusia 7-12 thn

jumlahpendudukusia 7-12th

APS

jumlahmuridusia13-15thn

jumlahpendudukusia 13-15 th

APS

1 Ratatotok 538 1.777 30,28 329 952 34,562 Pusomaen 956 1110 86,13 274 556 49,283 Belang 1.878 2.307 81,40 923 1.077 85,704 Ratahan 1.068 1.425 74,95 478 754 63,405 Pasan 822 849 96,82 132 402 32,846 Ratahan Timur 673 674 99,85 305 306 99,677 Tombatu 1.226 1.497 81,90 376 773 48,648 Tombatu Timur 1129 1171 96,41 547 569 95,789 Tombatu Utara 814 1224 66,50 320 597 53,6010 Touluaan 680 960 70,83 314 420 74,7611 Touluaan Selatan 493 697 70,73 319 329 96,9612 Silian Raya 369 834 44,24 173 395 43,80

Jumlah 10.646 14.525 73,29 4.488 7.130 62,95Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2013

b. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/penduduk usia sekolah

Tabel 2.28Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2009 s.d 2013Kabupaten Minahasa Tenggara

No. Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012* 2013*1 SD/MI

1.1. Jumlah gedung sekolah 91 93 93 96 96

1.2.jumlah penduduk kelompok usia7-12 tahun dalam Kelompokumur 7-24 Tahun

12.859 13.257 13.667 14.089 14.525

1.3. Rasio 1 : 141 1: 142 1 : 147 1 : 147 1 : 1512 SMP/MTs

2.1. Jumlah gedung sekolah 30 39 40 40 40

2.2.jumlah penduduk kelompok usia13-15 tahun dalam Kelompokumur 7-24 Tahun

6.312 6.507 6.709 6.916 7.130

2.3. Rasio 1 : 210 1 : 167 1 : 168 1 : 173 1 : 179Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2014

Tabel 2.29Ketersediaan sekolah dan penduduk

usia sekolah menurut kecamatanKabupaten Minahasa Tenggara

NO KECAMATAN

SD/MI SMP/MTs

Jumlahgedungsekolah

jumlahpendudukusia 5-9

th

RasioJumlahgedungsekolah

jumlahpendudukusia 10-

14 th

Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7)

1 Ratatotok 9 1.049 1 : 117 4 783 1 : 196

2 Pusomaen 9 734 1 : 82 5 697 1 : 139

3 Belang 12 1.252 1 : 104 5 898 1 : 180

4 Ratahan 8 770 1 : 96 3 870 1 : 290

5 Pasan 7 579 1 : 83 2 579 1 : 290

6 Ratahan Timur 6 568 1 : 95 3 481 1 : 160

7 Tombatu 11 847 1 : 77 3 747 1 : 249

8 Tombatu Timur 7 692 1 : 99 2 615 1 : 308

9 Tombatu Utara 7 881 1 : 126 3 661 1 : 220

10 Touluaan 7 687 1 : 98 2 587 1 : 294

11Touluaan

Selatan9 697 1 : 77 6 557 1 : 93

12 Silian raya 4 709 1 : 177 6 549 1 : 92

Jumlah 96 9.465 1 : 99 40 8.024 1 : 201

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2013

c. Rasio guru/muridTabel 2.30

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan DasarTahun 2009 s.d 2013


NO Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

1SD/MI

1.1.Jumlah Guru 491 505 555 537 533

1.2.Jumlah Murid 13.531 13.649 14.451 14.648 13.964

1.3.Rasio 1 : 28 1:27 1:25 1:27 1:26

2SMP/MTs

2.1.Jumlah Guru 432 449 449 401 421

2.2.Jumlah Murid 5.414 5.523 5.420 5.478 5.359

2.3. Rasio 1 : 13 1:12 1:12 1:13 1:13

Sumber: BPS Minahasa Selatan 2013, Diolah

Tabel 2.31Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar


NO KECAMATAN

SD/MI SMP/MTs

JumlahGuru

JumlahMurid

RasioJumlah

GuruJumlahMurid

Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=3/4) (6) (7) (8=6/7)

1 Ratatotok 29 1.470 0,019 21 628 0,033

2 Pusomaen 57 1.117 0,051 49 449 0,109

3 Belang 65 2.331 0,027 48 551 0,087

4 Ratahan 54 1.497 0,036 50 649 0,077

5 Pasan 44 819 0,053 34 340 0,100

6 Ratahan Timur 46 657 0,070 37 241 0,153

7 Tombatu 53 1.632 0,032 47 585 0,080

8 Tombatu Timur 51 1.155 0,044 39 467 0,083

9 Tombatu Utara 38 1.033 0,036 30 478 0,062

10 Touluaan 21 1.002 0,020 10 372 0,026

11Touluaan

Selatan45 825 0,054 16 274 0,058

12 Silian raya 23 867 0,026 20 349 0,057

Jumlah 526 14.405 0,036 386 5.383 0,071

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2013

3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihana. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.32Jumlah Investor Tahun 2011 s/d 2013 Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun Uraian PMDN PMA Total

2011 Jumlah Investor 1 0 1



Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu PintuKabupaten Minahasa Tenggara 2013

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.33

Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2013Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun Persetujuan RealisasiJumlah Proyek Nilai Investasi JumlahProyek Nilai Investasi

2011 1 4.000.000.000 1 4.000.000.000

2012 6 141.250.000.000 2 14.150.000.000

2013 7 242.992.230.400 6 64.650.000.000Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu PintuKabupaten Minahasa Tenggara 2013

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.34Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2012


No. Uraian 2011 2012

1Jumlah tenaga kerja yangberkerja pada perusahaanPMA/PMDN

20 300

2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 1 6

3 Rasio daya serap tenaga kerja 20 50

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu PintuKabupaten Minahasa Tenggara 2013

4. Aspek Daya Saing Daerah4.1. Fokus Kemampuan Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita (Angka konsumsi

RT per Kapita)

Peningkatan daya beli masyakat menghadapi permasalahan dan

tantangan pada pencapiannya. Beberapa hal masih perlu mendapat

perhatian sebagai bagian dari upaya menjaga konsumsi masyarakat

sebagai faktor penunjang daya beli tetap terjaga.

Tabel. 2.35

Angka Konsumsi RT per KapitaTahun 2009 s.d 2013


No. Uraian 2009 2010 2011 2012 20131. Total Pengeluaran RT 610,08 611,42 615,62. Jumlah RT 23.762 25.390 23.762 27.7263. Rasio (1./2.) 0,025 0,024 0,025

Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2013, diolah

b. Nilai Tukar Petani

Fluktuasi harga dan rasio harga antar wilayah utamanya bahan pokok

harus dijaga pada tingkat yang terjangkau serta peningktan kualitas

barang di pasar domestik.

Tabel 2.36Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2009 – 2013

Kabupaten Minahasa TenggaraNo Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1.Jumlahyangditerima(Rp)

64.312.500 69.187.500 79.125.000 91.375.000 101.341.750

2.Jumlahyangdibayar(Rp)

64.722.500 69.400.000 78.963.000 91.232.500 101.141.750

3. Ratio 99,4 99,6 100,2 100,2 100,2

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan 2013

Tabel 2.37Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013


No Kecamatan Indeks yang diterimaPetani

Indeks yang dibayarPetani

Rasio

1. Ratatotok 5.375.000 5.365.000 100,2

2. Pusomaen 9.312.500 9.200.500 100,1

3. Belang 8.625.500 8.600.000 100,3

4. Ratahan 9.312.500 9.301.500 100,1

5. Pasan 8.625.000 8.614.000 100,1

6. Ratahan Timur 8.625.000 9.287.000 100,3

7. Tombatu 9.312.000 9.287.000 100,3

8. Tombatu Timur 9.312.000 9.289.000 100,2

9. Tombatu Utara 9.312.000 9.289.000 100,2

10. Touluaan 9.312.000 9.290.000 100,2

11. Touluaan Selatan 5.718.750 5.710.750 100,1

12 Silian Raya 8.500.000 8.480.000 100,2

Jumlah 101.341.750 101.141.750 100,2

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan 2013

c. Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita (Persentase konsumsi

RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita lebih rendah

dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi pangan perkapita, seperti

dapat dilihat dalam tabel 2.38 dan tabel 2.39.

Tabel 2.38

Persentase Konsumsi RT Pangan dan non-PanganTahun 2009 s.d 2013


No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1. Total Pengeluaran RT Pangan 55,90 64,2 63,43 55.90 -

2. Total Pengeluaran RT nonPangan 44,10 35,38 36,57 44.10 -

Sumber: RKPD 2014

Tabel 2.39Perbandingan Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita per bulan

dan pengeluaran konsumsi pangan perkapita per bulan

No Uraian Tahun 2011

1 Pengeluaran konsumsi

non pangan perkapita

Rp. 277.700,-

2 pengeluaran konsumsi

pangan perkapita

Rp. 219.074,-

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan, SUSENAS 2011

4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kabupaten Minahasa Tenggara yang berhawa sejuk ini sangat

miskin jalan-jalan alternatif. Distribusi hasil pertanian seringkali terhambat

oleh minimnya akses transportasi. Sementara proses pemasaran hasil

bumi harus cepat. Kondisi geografis yang terdiri dari pegunungan,

membuat jalan-jalan rawan longsor. Hal ini menjadi alasan untuk

membangun jalan alternatif. Ketersediaan jaringan jalan akan sangat

ditentukan oleh besaran kegiatan yang melayaninya. Dengan tipologi

kabupaten seperti Kabupaten Minahasa Tenggara maka jaringan jalan

yang ada pada saat ini masih bisa melayani sirkulasi kendaraan. Namun

upaya peningkatan tetap merupakan suatu kebutuhan.

Sistem jaringan jalan Kabupaten Minahasa Tenggara dipengaruhi

oleh sistem jaringan wilayah sekitarnya. Bagaimanapun juga sistem

transportasi Kabupaten Minahasa Tenggara sebaiknya mengikuti atau

sejalan dengan perencanaan wilayah sekitarnya. Hal ini penting

diperlukan untuk menganalisis peran prasarana transportasi dalam

konsep yang lebih luas. Pengembangan sistem jaringan jalan juga tidak

terlepas dari pengembangan sistem transportasi laut dan udara yang

rencana pengembangannya harus saling terintegrasi, sehingga

memudahkan dalam pergantian antar moda.

Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan

pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat

nasional, yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi. Sistem

jaringan jalan untuk pekerjaan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara ini

terdiri dari :

1) Jalan Arteri Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang

kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota

jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

2) Jalan Kolektor Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang

kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang

kedua dengan kota jenjang ketiga.

3) Jalan Lokal Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang

kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua

dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota

jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan jenjang di bawahnya, kota

jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah jenjang ketiga sampai

persil.

a. Jaringan Jalan Nasional

Jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten

Minahasa Tenggara, terdiri atas: pengembangan dan peningkatan fungsi

jalan lintas timur sulawesi (Rencana Jalan Trans Sulawesi) meliputi ruas

jalan Buyat – Rumbia yang melewati wilayah Kecamatan Ratatotok,

Belang, dan Pusomaen;

b. Jaringan Jalan Provinsi


Minahasa Tenggara, terdiri atas pengembangan dan peningkatan fungsi

ruas jalan Amurang – Ratahan yang melewati wilayah Kecamatan

Touluaan, Tombatu, Tombatu Utara, Tombatu Timur, Pasan, dan

Ratahan.

c. Jaringan Jalan Kabupaten


Minahasa Tenggara, terdiri atas pengembangan dan peningkatan fungsi

ruas jalan Silian – Tombatu.

d. Rencana Jalan dan Jembatan

Rencana jalan dan jembatan baru meliputi pembangunan

jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi, untuk

meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi, serta untuk

meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya lainnya;

Adapun jalan-jalan baru yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten

Minahasa Tenggara adalah:

1) Rencana pembangunan dan pengembangan jalan Kolektor

Sekunder, yang terdiri atas:

2) Jalan yang menghubungkan antara Desa Wongkai (Kecamatan

Ratahan Timur) dan Desa Atep (Kec Langowan di Kab Minahasa);

3) Jalan yang menghubungkan antara Desa Wiau (Kec Pusomaen) dan

Desa Atep (Kec Langowan di Kab Minahasa);

4) Jalan yang menghubungkan antara Desa Silian (Kec Silian Raya)

dan Kec Amurang di Kab Minahasa Selatan.

5) Pembangunan jalan-jalan baru yang menghubungkan antara pusat-

pusat kegiatan di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara, seperti

dari:

a) Dari Belang ke Tombatu;

b) Dari Ratatotok keTouluaan dan Tombatu;

c) Dari Pusomaen ke Ratahan Timur;

d) Dari Belang ke Pasan;

e) Dari Silian ke Tombatu, dll

f) Pembangunan jalan-jalan alternatif seperti jalan lingkar di

wilayah Kecamatan Ratahan untuk mengurangi kepadatan dan

kemacetan di wilayah kota, demikian juga hal yang sama

diberlakukan di wilayah kota lainnya yang dianggap sangat layak

untuk dibuatkan jalan alternatifnya seperti di Kecamatan Ratahan

Timur, Pasan, Belang, Pusomaen, Ratatotok, Tombatu Utara,

Tombatu, Tombatu Timur, Silian Raya, Touluaan dan Touluaan

Selatan.

g) Pembangunan jalan-jalan perkebunan baru untuk membuka

akses ke wilayah-wilayah produktif dalam rangka membuka

akses dan memberikan peluang bagi pembangunan ekonomi

masyarakat seperti jalan Bunag-Banga-Kali serta ruas jalan Kali-

Surat-Mokowatak-Banga-Pisa untuk menunjang kawasan

agropolitan di Kecamatan Touluaan Selatan.

h) Pembangunan jalan-jalan baru yang membuka akses ke

kawasan-kawasan wisata.

i) Pembangunan jembatan baru akan menyesuaikan dengan

pembangunan jalan-jalan baru tersebut di atas.

Tabel. 2.40Rasio Ketaatan terhadap RTRW


No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1. Jumlah Perda(Realisasi) RTRW - - - - 1

2.

Jumlah Perda RDTRdan RTR KSK(RencanaPeruntukan RTRW)

- - - - -

3. Rasio (1./2.) - - - - -Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

Tabel. 2.41Persentase luas Wilayah Produktif


No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Luas wilayah produktif 44.596,90 42.596,90 40.596,90 46.596,90 47.596,90

2. Luas seluruh wil.Budidaya 58.726,70 58.726,70 58.726,70 58.726,70 59.512,00

3. Rasio (1./2.) 75,94% 72,53% 69,13% 79,35% 79,98%Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2013

Tabel. 2.42Persentase Luas Wilayah Produktif

Menurut menurut Kecamatan Tahun 2012Kabupaten Minahasa Tenggara

No. Kecamatan Luas WilayahProduktif

Luas SeluruhWil. Budidaya Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=3/4)1 Ratatotok 3.546,50 6.612,70 53,63%2 Pusomaen 4.764,20 4.920,50 96,82%3 Belang 7.294,80 7.444,50 97,99%4 Ratahan 4.157,40 4.444,50 93,58%5 Pasan 4.228,70 4.319,90 98,09%7 Ratahan Timur 5.227,00 5.621,80 92,98%8 Tombatu 3.670,10 5.211,40 70,42%9 Tombatu Timur 1.768,80 1.880,60 94,06%10 Tombatu Utara 2.938,40 2.979,00 98,64%11 Touluaan 5.183,10 5.220,90 99,28%12 Touluaan Selata 1.170,40 6.764,70 17,35%

Silian Raya 3.647,50 4.118,70 88,56%

Jumlah 47.596,90 59.512 79,98%Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2013

Tabel. 2.43Panjang Jalan ProduksiTahun 2008 s.d 2012


No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Panjang JalanProduksi (m) - 12.000 5.000 11.250 12.000

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2013

4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Tabel 2.44Jumlah Kriminalitas dan Kriminalitas TertanganiKabupaten Minahasa Tenggara, 2009 s.d 2012

Jenis Kriminalitas Kasus2009

Tertangani2009

Kasus2010

Tertangani2010

Kasus2011

Tertangani2011

Kasus2012

Tertangani2012

Kasus narkoba

Kasus pembunuhan

Kejahatan seksual(Cabul,zinah,kasa,sopan).

Kasus penganiyaan

Kasus pencurian

Kasus penipuan

Kasus pemalsuan uang

Tindak kriminal selama 1tahun

b. Jumlah Demonstrasi

Tabel 2.45Jumlah Demo Tahun 2009-2013Kabupaten Minahasa Tenggara

No Uraian 2009 2010 2011 2012 20131 Bidang politik 1 3 3 32 Ekonomi3 Kasus pemogokan kerja4 Jumlah unjuk rasa 1 3 3 3

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

4.4. Fokus Sumberdaya Manusiaa. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Tabel 2.46Rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2009 s.d. 2013

NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1. Jumlah lulusan S1 2.432 2.560 2.695 2.837 2.986

2. Jumlah lulusan S2 120 126 133 140 147

3. Jumlah lulusan S3 13 14 14 15 16

4. Jumlah lulusan S1/S2/S3 2.565 2.700 2.842 2.992 3.149

5. Jumlah penduduk 97.430 100.443 101.575 101.761 101.776

6. Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) 0,026 0,027 0,028 0,029 0,031Sumber: BPS Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013, diolah

b. Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tabel. 2.47Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s.d 2013


No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1. Jumlah penduduk usia < 15 tahun 31,198 27,220 31.8542. Jumlah penduduk usia > 64 tahun 2.866 7,322 4.124

3. Jumlah penduduk usia tidakproduktif (1) & (2) 34,064 34,542 35.978

4. Jumlah penduduk usia 15-64 tahun 61.461 65,901 65,5975. Rasio ketergantungan (3) / (4) 55,42 52,41 55

Sumber: RKPD Tahun 2014

5. TINJAUAN TERHADAP RTRW KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 2013-2033

A. RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana struktur ruang Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi:

Rencana Pusat-Pusat Kegiatan;

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama;

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Rencana penetapan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Minahasa

Tenggara untuk membentuk struktur ruang wilayah kabupaten dilakukan dengan

memperhatikan arahan yang tertuang dalam RTRW Nasional, arahan dari

rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam RTRW

Provinsi, serta kondisi karakteristik wilayah kabupaten dan ruang lingkup

pengaruh dari tiap-tiap pusat pertumbuhan yang ada di Kabupaten Minahasa

Tenggara.

Tabel 2.48

Rencana Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Minahasa Tenggara

KAWASAN/KOTA

SISTIM

PUSAT

PELAYANANKETERANGAN

RATAHAN PKWpDitetapkan dalam RTRW Prov

SULUT

BELANG PKLDitetapkan dalam RTRW Prov

SULUT

TOMBATU PKLDiusulkan dalam RTW Kab

MITRA

RATATOTOK PPKDiusulkan dalam RTW Kab

MITRA

PUSOMAEN PPKDiusulkan dalam RTW Kab

MITRA

TOULUAAN PPKDiusulkan dalam RTW Kab

MITRA

RATAHAN

TIMURPPK

Diusulkan dalam RTW Kab

MITRA

TOMBATU

UTARAPPL


MITRA

TOMBATU

TIMURPPL


MITRA

SILIAN RAYA PPLDiusulkan dalam RTW Kab

MITRA

PASAN PPLDiusulkan dalam RTW Kab

MITRA

TOULUAAN

SELATANPPL


MITRA

Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara 2013 - 2033

Keterangan:

PKWp : Pusat Kegiatan Wilayah promosi

PKL : Pusat Kegiatan Lingkungan

PPK : Pusat Pelayanan Kawasan

PPL : Pusat Pelayanan Lingkungan

Beberapa pertimbangan terpilihnya kawasan-kawasan tersebut sebagai

pusat pelayanan adalah, yaitu :

Peluang tumbuh dan berkembang kawasan;

Posisi strategis ditinjau dari beberapa aspek dan kebijakan perkembangan

kota;

Aksesibilitas tinggi;

Jumlah penduduk dan kepadatan;

Kemampuan melayani wilayah sekitar;

Daya dukung lahan dan lingkungan.

Sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas:

Sistem jaringan transportasi darat;

Sistem jaringan transportasi laut;

Sistem jaringan perkeretaapian; dan

Sistem jaringan transportasi udara.

Sedangkan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:

Sistem jaringan energi;

Sistem jaringan telekomunikasi;

Sistem jaringan sumberdaya air; dan

Sistem sarana pengelolaan lingkungan

B. RENCANA POLA RUANG

Rencana pola ruang Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas kawasan lindung

dan kawasan budidaya.

Untuk kawasan lindung terdiri atas:

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan perlindungan setempat

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan rawan bencana alam, dan

Kawasan lindung geologi.

Sedangkan untuk kawasan budidaya terdiri atas:

Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)

Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan permukiman, dan

Kawasan peruntukan lainnya

C. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Kawasan strategis di Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri atas Kawasan

Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:

Kawasan Koridor Pantai Selatan (PANSELA), merupakan kawasan

strategis ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi, dan

Kawasan DAS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, merupakan

kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup.

Sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri dari:

1) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:

a. kawasan strategis pusat pemerintahan dan pendidikan di Kecamatan

Ratahan;

b. kawasan pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kecamatan

Ratahan yang ditetapkan sebagai PKW;

c. kawasan pusat pengembangan industri perikanan untuk menunjang

pengembangan Minapolitan di kawasan pesisir pantai Pusomaen,

Belang, dan Ratatotok; dan

d. kawasan pusat pengembangan industri pertanian dan agropolitan di

Kecamatan Ratahan Timur, Pasan, Tombatu, Tombatu Timur,

Tombatu Utara, Silian Raya, Touluaan, dan Touluaan Selatan, sesuai

dengan potensi unggulan dari masing-masing wilayah.

2) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut kepentingan sosial budaya terdiri

dari:a. Kawasan Budaya Batulesung, Ratu Oki, Kali, di Tombatu;

b. Kawasan Kubur Raja Bantik Kecamatan Ratahan;

c. Kawasan Budaya Pesta Adat Labuang Bentenan Kecamatan Pusomaen;

d. Kawasan Sport Centre di Kecamatan Ratahan, Pasan, Belang dan

Ratatotok; dan

e. Kawasan strategis pariwisata bahari yang berlokasi di Bentenan,

Hais, Lakban; pariwisata tirta yang berlokasi di Air Konde, Danau

Lumpias.

3) Kawasan Strategis ditinjau dari sudut kepentingan pendayagunaan

sumberdaya alam, terdiri atas:

a. Kawasan strategis DAS Molompar sebagai sumber energi listrik bagi

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di

Desa Poniki;

b. Kawasan strategis bendungan dan Daerah Irigasi Ranombolay yang

berfungsi sebagai penyedia kebutuhan air bagi kegiatan pertanian

yang mampu melayani area seluas kurang lebih 1.157 Hektar;

c. Kawasan strategis pengembangan Sumber Mata Air yang terletak di

Kalatin-Ratahan dengan debit kurang lebih 60 liter per detik serta di

Kecamatan Tombatu Timur, Kecamatan Tombatu Utara, Kecamatan

Belang, Kecamatan Touluaan dan Kecamatan Ratatotok; dan

d. Kawasan strategis Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Sungai

Makalu dengan debit air kurang lebih 250 liter per detik dan di Sungai

Belang dengan debit air kurang lebih 200 liter per detik;

4) Kawasan strategis ditinjau dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup terdiri atas:

a. kawasan strategis konservasi kepulauan di Kecamatan Ratatotok,

Belang dan kawasan strategis konservasi bawah laut di Pulau

Batutoli di Ratatotok, Taman Laut Tumbak, dan Pantai Bentenan di

Kecamatan Pusomaen;

b. kawasan Pantai Lakban dan Teluk Buyat di Kecamatan Ratatotok;

c. kawasan strategis konservasi pulau Kepulauan di Kecamatan

Ratatotok, Belang dan Pusomaen;

d. kawasan strategis gunung berapi Soputan di Kecamatan Ratahan,

Pasan, Ratahan Timur, Silian Raya, Tombatu, Tombatu Timur,

Tombatu Utara dan kecamatan Touluaan;

e. Kawasan strategis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan

Instalasi Pengolahan Lumput Tinja (IPLT) kabupaten yang berlokasi

di Kecamatan Ratahan, Kecamatan Belang dan kecamatan lainnya

sesuai kebutuhan.

f. kawasan strategis sungai di Tababo dan Kalait (pemanfaatan sumber

daya air untuk situ atau danau buatan sebagai sumber air irigasi dan

perikanan darat); dan

g. kawasan Danau Bulilin di wilayah Kecamatan Tombatu.

Disamping kawasan-kawasan yang telah disebutkan di atas, masih

terdapat beberapa kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai

dengan potensi yang dimilikinya, seperti Danau Nanauan dan Danau

Kinawakan di Desa Poniki.

Hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.49Hasil Telaahan Struktur dan Pola Ruang pada RTRW

Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2033

NoRencanaStrukturRuang

Rencana pentahapan pemanfaatan struktur ruang sesuai RTRWArah

pemanfaatanRuang/Indikasi

Programlokasi

Waktu pelaksanaan

lima tahunke-I

limatahunke-II

limatahunke-III

limatahunke-IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)I. Rencana pusat permukiman

I.1

PengembanganKawasanPermukimandengan konsepLisibba BS

KecamatanRatahan danKecamatanTombatu

20% 40% 40%

I.2

Pengembanganpermukimandengan konsepKASIBA

KecamatanBelang danKecamatanRatatotok

50% 50%

I.3

Perbaikan danPeningkatanpermukimankumuh dan tidaklayak huni

Tersebar diseluruh wilayahKabupatenberdasarkan hasilkajian khusus

20% 40% 40%

II. Rencana jaringan transportasi

II.1

PeningkatanKondisi Fisikjalan kolektorPrimer K1 yangmeliputi ruasjalan Buyat –Rumbia

KecamatanPusomaen,KecamatanBelang danKecamatanRatatotok

40% 30% 30%

II.2

Peningkatankondisi fisikjalan kolektorPrimer K2 yangmeliputi ruasjalan Amurang -Ratahan

KecamatanTouluaan,KecamatanTombatu,KecamatanTombatu Utara,KecamatanTombatu Timur,KecamatanPasan danKecamatanRatahan

40% 30% 30%

II.3

Peningkatankondisi fisikjalan kolektorPrimer K3 yangmeliputi ruasjalan Silian -Tombatu

Kecamatan SilianRaya danKecamatanTombatu

50% 50%

II.4

Rencanapembangunandanpengembanganjalan kolektorSekunder

KecamatanRatahan Timur,KecamatanPusomaen dankecamatan SilianRaya

50% 50%

II.5

Pembangunanjalan – jalanbaru yangmenghubungkanantara pusat –pusat kegiatandi wilayahkabupatenMinahasaTenggara

KecamatanBelang,KecamatanTombatu,KecamatanRatatotok,kecamatanPusomaen dankecamatanRatahan Timur

40% 30% 30%

II.6

Pengembanganjalan lingkar diwilayah IbukotaKabupaten

KecamatanRatahan 50% 50%

II.7

Pembangunanjalan – jalanalternatif dikawasan –kawasan yangpadat aktivitasperkotaanya

KecamatanTombatu,Kecamatan SilianRaya,KecamatanBelang,KecamatanTombatu Utaradan kecamatanTombatu Timur

40% 30% 30%

II.8

Pembangunanjalan –jalanperkebunanbaru untukmembuka akseske wilayah-wilayah produktifdalam rangkamembuka aksesdan memberikanpeluang bagipembangunanekonomimasyarakat

Tersebar diSeluruhKabupatenMinahasaTenggara

50% 50%

II.9

Pembangunanjalan-jalan baruyang membukaakses kekawasan –kawasan wisata

Tersebar diseluruh wilayah

kabupaten50% 50%

II.10

Pembangunanjembatan-jembatan baruberdasarkanrencanapembangunanjalan-jalan baru

Tersebar diseluruh wilayahkabupaten

40% 30% 30%

II.11

Pembangunanterminalpenumpang tipeA terdapat diBelang

KecamatanBelang 100%

II.12

Pembangunanterminalpenumpang tipeB di Ratahandan Tombatu

KecamatanRatahan danKecamatanBelang

50% 50%

II.13

PembangunanTerminal Tipe Cdi Ratatotok,Pusomaen,Ratahan Timur,Pasan, SilianRaya, TombatuUtara, TombatuTimur, Touluaandan TouluaanSelatan

KecamatanRatatotok,KecamatanPusomaen,KecamatanRatahanTimur,KecamatanPasan,Kecamatan SilianRaya,KecamatanTombatu Utara,KecamatanTombatu Timur,KecamatanTouluaan danKecamatanTouluaan Selatan

50% 50%

II.14

Pembangunandanpengembangantrayek angkutankota/pedesaandan pesisirpantai denganpengadaansarana angkutanumum masal

Seluruh wilayahKabupaten 50% 50%

NoRencanaStrukturRuang

Rencana pentahapan pemanfaatan struktur ruang sesuai RTRWArah

pemanfaatanRuang/Indikasi

Programlokasi

Waktu pelaksanaan

lima tahunke-I

limatahunke-II

limatahunke-III

limatahunke-IV

II.15

Rencanapembangunandanpengembanganjaringan jalurkereta api umum

Seluruh wilayahKabupaten 20% 40% 20%

II.16

Rencana stasiunkereta apiterdapat diBelang danRatahan

KecamatanBelang danKecamatan

Ratahan

20% 40% 20%

II.17

PembangunandanPengembanganpelabuhanpengumpul

KecamatanBelang 20% 40% 40%

II.18

PembangunanPelabuhanPengumpanBaru

Desa Bentenandan Ratatotok 20% 40% 40%

II.19Pembangunanpelabuahperikanan

Desa Bentenan 20% 40% 40%

II.20

Pembangunandanpengembanganterminal wisatadi KecamatanRatatotok

KecamatanRatatotok 20% 40% 40%

II.21

Studi kelayakandanKLHS/AMDALmengenairencanapembangunanbandar udara diDesa Minanga-Tababao


III. Rencana jaringan energi

III.1

RencanapembangunandanpengembanganPembangkitListrik TenagaMikro Hidro(PLTMH) padabeberapa sungaibesar yang adadi wilayahKabupatenMinahasaTenggara

Sungai – sungaibesarberdasarkan hasilkajian

20% 40% 40%

III.2

RencanaPengembanganPembangkitListrik TenagaSurya (PLTS)beru dibeberapa lokasiwilayahkabupatenMinahasaTenggaraberdasarkanhasil kajian

Lokasiberdasarkan hasilkajian khusus

20% 40% 40%

III.3

RencanaPembangunandanpengembanganPembangkitListrik TenagaBayu (PLTB)

Lokasi berdarkanhasil kajiankhusus

20% 40% 40%

III.4

Rencanapembangunandanpengembangangardu induk diKabupatenMinahasaTenggara

KecamatanRatahan,KecamatanBelang danKecamatanTombatu

100%

III.5

Rencanapembangunandanpengembanganjaringanprasaranaenergi yangberupa SaluranUdaraTeganganMenengah(SUTM),Saluran UdaraTeganganRendah (SUTR),Saluran UdaraTeganganTinggi (SUTT)dan SaluranUdaraTegangan ExtraTinggi (SUTET)

Tersebar diseluruh wilayahKabupatenMinahasaTenggara

20% 40% 40%

III.6

Rencanajaringan energiyangmenghubungkanantara sumber-sumber energidengan gardu –gardu indukyang ada diwilayahKabupatenMinahasaTenggara

Tersebar diseluruh wilayahKabupatenMinahasaTenggara

50% 50%

IV. Rencana jaringan telekomunikasi

IV.1

Sistem jaringankabel, terdiriatas jaringankabel yangmenghubungkanseluruh wilayahdi KabupatenMinahasaTenggara

Tersebar diseluruh wilayahKabupaten

70% 30%

IV.2

Pengembangansistemtelekomunikasidi wilayahpulau/kepulauandiarahkan padapenggunaankabel bawahlaut

Seluruh wilayahpulau diKabupatenMinahasaTenggara

100%

IV.3

Sistem jaringannirkabel, terdiriatas jaringanmikro digital dikawasanperkotaanRatahan dansekitarnya

KecamatanRatahan danBelang

100%

IV.4

Pengembangansistem jaringansatelitdirencanakanakandikembangkandi wilayahpulau/kepulauanterutama padasistemtelekomunikasisatelit di sistemutama

Tersebar diwilayahKabupatenberdasarkan hasilkajian khusus

50% 50%

V. Rencana sistem jaringan sumber daya air

V.1

Perlindunganterhadapwilayah sungaistrategisNasionalTondano-Likupang

Wilayah DASRatahan Pantai 20% 30% 50%

V.2

Perlindunganterhadapwilayah sungaiKabupaten

Tersebar diseluruh wilayahsungai yang adadi kabupatenMinahasaTenggara

20 50% 30%

V.3

PembangunandanpengembanganBendunganRanombolay

KecamatanTombatu Timur 100%

V.4

PembangunandanpengembanganDaerah Irigasi(DI) Buyat yangmeliputi wilayahKecamatanRatatotok

KecamatanRatatotok 100%

V.5 Daerah IrigasiBelang


V.6 Daerah IrigasiTouluaan

KecamatanTouluaan 100%

V.7 Daerah IrigasiRatahan

KecamatanRatahan 100%

V.8 Daerah IrigasiPusomaen

KecamatanPusomaen 100%

V.9 Daerah IrigasiTombatu

KecamatanTombatu 100%

V.10 Daerah IrigasiSilian Kecamatan Silian 100%

V.11 Daerah IrigasiTombatu Utara

KecamatanTombatu Utara 100%

V.12 Daerah IrigasiPoniki

KecamatanPasan 100%

V.13 Daerah IrigasiWioi

KecamatanRatahan Timur 100%

V.14 Daerah IrigiasiKalait

KecamatanToululaanSelatan

100%

V.15

RencanaPembangunandanpengembangansaluran irigasiprimer

KecamatanTombatu Timur 100%

V.16

Rencanapengembangansumber mata air(SPMA) diKalatin


V.17

Rencanapengembangansumber airsungai dandanau

KecamatanBelang 20% 30% 50%

V.18

Rencanapengembanganinstalasipengolahan air

KecamatanBelang 50% 50%

VI

RencanaSistemPengendalianBanjir

VI.1Perlindungandaerahtangkapan air

Lokasiberdasarkan hasil

kajian khusus50% 50%

VI.2 Normalisasisungai


kajian khusus100%

VI.3

Perbaikandrainase danpenyusunanMaster PlanDrainase


kajian khusus100%

VI.4

PembanguLokasiberdasarkanhasil kajiankhusus nantanggul padasungai yangrawan banjir

50% 50%

VI.5 PengamananPantai 100%

VI.6

Pembangunanrehabilitasi sertaoperasi danpemeliharaanbangunan –bangunanpengendalibanjir danpengamananpantai

50% 50%

VII Rencana Sistem jaringan persampahan

VII.1

RencanapembangunanTPS yangtersebar di 4lokasi

KecamatanBelang,

KecamatanRatatotok,Kecamatan

Tombatu danKecamatanTouluaan

100%

VII.2RencanapembangunanTPA


VIII Rencana Sistem jaringan air minum

VIII.1

RencanaPembangunandanpengembangansistem jaringanair minum/bersihdi wilayahkabupatenMinahasaTEnggara

100%

IX Rencana sistem jaringan drainase

IX.1

Rencanapembangunanjaringandrainase pasasepanjang


Kabupaten50% 50%

IX.2Rencanapengembanganjaringan sungai


Kabupaten50% 50%

IX.3

Rencanapengembangankawasancekungan sbgkawasanresapan air


100%

IX.4

Rencanapembangunandanpengembangansumur-sumurresapan danlubang-lubangbiopori sertaupaya teknislainnya untukmempercepatprosesperesapan air


Kabupaten100%

X

RencanaJalur

EvakuasiBencana

X.1

Rencanapembangunanjalur evakuasidan ruangevakuasi padakawasan pesisirpantai

KecamatanRatatotok,KecamatanBelang danKecamatanPusomaen

100%

X.2

Perlindungandanpengendalianpembangunanpada kawasanyang rawanterhadapbahaya bencana

KecamatanRatahan Timur,KecamatanRatahan,KecamatanPasan,KecamatanTombatu Utaradan KecamatanSilian Raya

100%

X.3

Perlindungandanpengendalianpembangunanpada kawasanyang rawanbanjir dan tanahlongsor


100%

XI Rencana Sistem Prasarana Air limbah

XI.1

Rencanapembangunandanpengembanganinstalasipengolahan airlimbah


XI.2

RencanaPembangunandanpengembanganinstalasipengolahanlumpur tinja


Tabel 1.3Hasil Telaahan Pola Ruang


NoRencana

PolaRuang

Rencana pentahapan pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW

Arah pemanfaatanRuang/Indikasi Program lokasi

Waktu pelaksanaan

lima tahunke-I

limatahunke-II

limatahunke-III

limatahunke-IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)I. Rencana kawasan lindung

I.1

Rencana preservasi dankonservasi terhadapkawasan hutan lindunggunung soputan

KecamatanSilian Raya,KecamatanTombatuUtara,KecamatanPasan,KecamatanRatahan danKecamatanRatahanTImur

50% 30% 20%

I.2

Rencanna preservasi dankonservasi terhadap hutanlindung gunung kawatak Kecamatan

Ratahan Tiur 30% 50% 20%

II.Rencana Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

II.1

Rencana penetapan danpengelolaan Kawasansekitar DAS (daerah aliransungai) dan kawasanperbukitan/pegunungansebagai kawasan resapanair

Tersebar diseluruhwilayahkabupaten

100%

II.2

Rencana penetapan danpengelolaan kawasan ataudaerah yang memilikikemiringan lahan diatas30º ditetapkan sebagaikawasan resapan air


100%

III Rencana Kawasan Perlindungan Setempat

III.1

Perlindungan danpengelolaan Kawasansempadan pantai diKabupaten MinahasaTenggara ditetapkanberdasarkan penetapandengan memperhatikanlebar 200 meter daripasang muka air lauttertinggi, mencakupseluruh garis pantai,terutama yang berpotensiabrasi di seluruh wilayahpesisir kab

KecamatanRatatotok,KecamatanPusomaendanKecamatanBelang

100%

III.2

Perlindungan danpengelolaan Kawasansempadan sungaiditetapkan denganmemperhatikan kondisifisik sungai, dimana untuksungai besar di luarwilayah permukimanadalah minimal 50 meterdari tepi sungai

Berdasarkanhasil kajiankhusus dantersebar diseluruhwilayahKabupaten

50% 50%

III.3

Perlindungan danpengelolaan Sempadansungai kecil dan anaksungai lebar sempadanadalah 50 meter dikawasan permukiman dan50 meter di luar kawasanpermukiman dari tepisungai

Tersebar diseluruhwilayahKabupaten

50% 50%

III.4

Perlindungan danpengelolaan Kawasansempadan danau yaknitepian selebar antara 50meter hingga 100 meteryang ditetapkanberdasarkan bentuk dankondisi fisik tepian danau

KecamatanTombatu danKecamatanTouluaan

20% 40% 40%

Perlindungan danpengelolaan Kawasansekitar mata air ditetapkandengan memperhatikanlebar 200 meter dari pusatmata air


50% 50%

IV Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

IV.1

Melestarikan bangunantua, bangunan bernilaisejarah dan/ atau bernilaiarsitektur tinggi, sertapotensi sosial budayamasyarakat yang memilikinilai sejarah

Tersebar diseluruhwilayahKabupatenberdasarkankajiankhusus

50% 50%

IV.2Peletarian, perlindungan,dan pengelolaan kawasanpantai berhutan bakau

KecamatanPusomaen,KecamatanRatatotokdanKecamatanBelang

50% 50%

V Rencana Kawasan Rawan Bencana Alam

V.1

Perlindungan danpengelolaan padaKawasan rawanGelombang pasang dipesisir pantai kab Mitra

KecamatanPusomaen,KecamatanRatatotokdanKecamatanBelang

100%

V.2

Perlindungan danpengelolaan padaKawasan rawan Gempadan pada kawasan sekitarsesar/patahan

Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkankajiankhsusus

100%

V.3Perlindungan danpengelolaan padaKawasan rawan longsor


20% 30% 50%

V.4Perlindungan danpengelolaan padaKawasan rawan banjir


20% 30% 50%

V.5

Perlindungan danpengelolaan padaKawasan rawan gunungberapi

KecamatanRatahanTimur,Ratahan,Pasan,TombatuUtara, danSilian Raya

20% 30% 50%

VI Rencana Kawasan Budidaya

VI.1

Pemanfaatan danPengelolaan Kawasanhutan produksi terbatas(HPT) Gunung Suratdengan luas sekitar13.632 ha

KecamatanRatatotok,TouluaanSelatan,Tombatu danBelang

50% 50%

VI.2

Pemanfaatan danPengelolaan Kawasanhutan produksi tetap (HP)terdapat dengan luassekitar 2.215 ha

KecamatanTouluaanSelatan danTouluaan

50% 50%

VI.3

Pemanfaatan danPengelolaan Hutan rakyatdi Kecamatan Ratahandengan luas kurang lebih323 Ha Kecamatan

Ratahan 100%

VI.4

Pemanfaatan danPengelolaan Hutan rakyatdi Kecamatan Tombatudengan luas kurang lebih1.222 Ha Kecamatan

Tombatu 100%

VI.5

Pemanfaatan danPengelolaan Hutan rakyatdi Kecamatan Touluaandengan luas kurang lebih3.626 Ha

KecamatanTouluaan 100%

VII Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian

VII.1

Penetapan lahanpertanian pangan lahanbasah berkelanjutan dikabupaten MinahasaTenggara

Tersebar diseluruhwilayahkabupatenberdasarkanhasil kajiankhusus

50% 50%

VII.2Pemeliharaan, rehabilitasidan pengembanganprasarana irigasi


50% 50%

VII.3

Perluasan arealpersawahan baru(ekstensifikasi) denganmemperhatikankesesuaian lahan


50% 50%

VII.4

Produktivitas pertanianlahan basah yangberkelanjutan tanpamengabaikan aspekpelestarian sumber dayaalam dan lingkungan hidup


100%

VII.5

Pengembangan budidayapertanian lahan basahmelalui intensifikasi yangberkualitas, rehabilitasidan ekstensifikasipercetakan sawah yangditunjang olehpengembangan irigasiguna menunjangkomoditas ekspor nonmigas


50% 50%

VII.6

Perlindungan daerahtangkapan air untukmenjaga kelangsungansuplai air untuk irigasi


50% 50%

VII.7

Peningkatan kualitassumber daya manusiamelalui pemberdayaankelompok tani


100%

VII.8

Penerapan sisitem usahatani minapadi danpenerapan pola tanam.Sistem Pola Tanam:monokultur, tumpangsari,campuran tumpang gilir


100%

VII.9Tindakan konservasi padakawasan pertanian lahanbasah


100%

VIII Rencana Kawasan Pertanian Lahan Kering

VIII.1

Mengembangkan sentra-sentra produksi dengankoordinasi antar sektordan antar daerahkewenangan yang terkaitdengan pengembangankawasan AgropolitanTouluaan Selatan

KecamatanTouluaan 50% 50%

VIII.2

Memperkuat sinkronisasidan koordinasipembangunan antar sektordan antar daerahkewenangan yang terkaitdengan pengembangankawasan pertanian lahankering


100%

VIII.3

Penetapan lahanpertanian pangan lahankering sebagai LahanPertanian PanganBerkelanjutan untukdilindungi


50% 50%

VIII.6

Kursus/penyuluhanpeningkatan terhadapkomoditas pertaniandengan pendekatanagrobisnis


50% 50%

VIII.7 Peningkatan kualitaskelompok tani


50% 50%

VIII.8

Kursus/penyuluhanpeningkatan teknik-teknikkonservasi untukpengelolaan tanah dan airlahan-lahan usaha tani


100%

VIII.9

Upaya pengalihan fungsilahan dari kawasanpertanian lahan keringtidak produktif (tingkatkesuburan rendah)menjadi peruntukan laindilakukan tanpamengurangi kesejahteraanmasyarakat


100%

IX Rencana Kawasan Peruntukan Hortikultura

IX.1

Ekstensifikasi, Diversifikasidan Intensifikasi tanamansayur-sayuran dan buah-buahan


50% 50%

IX.2

Meningkatkanproduktivitas pertanianhortikultura sayur-sayurandan buah-buahan melaluipemanfaatan bibit yangunggul, pupuk yang tepat,dan teknologi tepat-gunayang didukung olehpengembangan kelompokdan kelembagaan usaha-tani untuk meningkatkankesejahteraan petanisecara keseluruhan yangdidukung sistempengolahan produksi danjaringan pemasaran


20% 40% 40%

IX.3

Kursus/penyuluhanpeningkatan terhadapkomoditas pertanianhortikultura sayur-sayurandan buah-buahan denganpendekatan agrobisnis


20% 40% 40%

IX.4

Peningkatan kualitaskelompok tani dengankursus/penyuluhan teknikbudidaya sertapeningkatan teknik-teknikkonservasi untukpengelolaan tanah dan airdi lahan-lahan usaha tani


50% 50%

IX.5

Upaya pengalihan fungsilahan dari kawasanpertanian lahan keringtidak produktif (tingkatkesuburan rendah)


100%

IX.6

Promosi potensi, peluanginvestasi sektor pertanianhortikultura sayur-sayurandan buah-buahan


20% 40% 40%

IX.7

Pemerintah KabupatenMinahasa Tenggaramelakukan pengawasanterhadap pengelolaanKawasan PertanianHortikultura danmelakukan penertibankepada pihak-pihak yangmelanggarpemanfaatannya


20% 40% 40%

X Rencana Kawasan Peruntukan Perkebunan

X.1

Pengembangan pasardomestik regional,nasional bahkaninternasional untukpemasaran tanamantahunan/ perkebunan


20% 40% 40%

X.2

Mengembangkan kawasanperkebunan/ tanamantahunan yang memilikinilai ekonomis dan jugadapat berfungsi sebagaikawasan konservasi


50% 50%

X.3

Menghindarkan konflikpenggunaan lahan antaraperkebunan rakyat denganperkebunan besar


100%

X.4

Menghindarkan konflikpenggunaan lahan antaraperkebunan denganpenggunaan lain sepertikawasan lindung,pertambangan, industridan permukiman


100%

X.5

Memperkuat sinkronisasidan koordinasipembangunan antar sektordan antar daerahkewenangan yang terkaitdengan pengembangankawasan pekebunan


100%

X.6Rehabilitasi/peremajaantanaman perkebunan yangtelah tua dan rusak


100%

X.7

Intensifikasi tanamanperkebunan danDiversifikasi tanamanperkebunan Kelapa danCoklat, atau dengantanaman pangan/palawijadan buah-buahan


100%

X.8

Meningkatkanproduktivitas perkebunanmelalui pemanfaatan bibityang unggul, pupuk yangtepat, dan teknologi tepat-guna yang didukung olehpengembangan sistemjaringan pemasaranproduksi perkebunanmelalui pembangunansentra pengumpulan disekitar kawasanperkebunan


100%

X.9

Peningkatan kualitaskelompok tani denganKursus/penyuluhan/arahandari Pemerintah kepadamasyarakat tentangpengelolaan KawasanTananamTahunan/Perkebunan,peningkatan teknik-teknikkonservasi untukpengelolaan tanah dan airdi lahan-lahan produksi


100%

X.10

Upaya pengalihan fungsilahan dari kawasanperkebunan tidak produktif(tingkat kesuburan rendah)menjadi peruntukan laindilakukan tanpamengurangi kesejahteraanmasyarakat


100%

X.11Promosi potensi, peluanginvestasi di sektorperkebunan


100%

X.12

Pemerintah KabupatenMinahasa Tenggaramelakukan pengawasanterhadap pengelolaanKawasan TananamTahunan/Perkebunan danmelakukan penertibankepada pihak-pihak yangmelanggarpemanfaatannya


100%

XI Rencana Kawasan peruntukan peternakan

XI.1

Mendorongpengembangan sentra-sentra produksipeternakan dengandukungan teknologi dansarana prasaranapendukung


20% 40% 40%

XI.2Mendorongpengembangan industripengolahan pakan


50% 50%

XI.3

Memperkuat sinkronisasidan koordinasipembangunan antar sektordan antar daerahkewenangan yang terkaitdengan pengembangankawasan perternakan


100%

XI.4

Menjalin integrasipengembangan kegiatanpeternakan denganperikanan, perkebunandan pertanian tanamanpangan


20% 40% 40%

XI.5

Pengembangan budidayapeternakan melaluiperbaikan mutupenggembalaan denganpemberian rumput yangberkualitas tinggi,perbaikan teknik beternakserta melakukan vaksinasisecara berkala


100%

XI.6

Mengoptimalkanpemanfaatan lahanpeternakan yangmerupakan basis ekologipendukung pakan danlingkungan budidaya.Optimalisasi lahan itudapat dimulai denganmengkaji kesesuaianlahan, agroklimat dandaya tampung kawasanyang mendukungkeunggulan lokasi tersebut


20% 40% 40%

XI.7

Meningkatkanpemberdayaan peternakanmelalui peningkatanpengetahuan danpembentukankelembagaan peternakyang diarahkan menujuterbentuknya suatukoperasi usaha sehinggapeternak sebagai subjekpembangunan dapatmeningkatkan pendapatandan kesejahteraannya


20% 40% 40%

XI.8

Meningkatkan produksidan produktivitas ternaksebagai objekpembangunan melaluipenentuan jenis ternakyang dapat menghasilkankeuntungan dengan skalausaha yang ekonomis danpotensi pemasarannya,dapat diterima olehmasyarakat setempatserta selaras dengankebijakan pembangunandaerah tersebut


100%

XI.9

Upaya meningkatkanproduktivitas, makaaplikasi teknologi tepatguna harus dioptimalkanguna menghasilkanproduk yang berdayasaing, baik dari sisikualitas maupunkuantitasnya


100%

XI.10

Kegiatan peternakan baikyang menggunakan lahanluas, ataupun teknologiintensif harus terlebihdahulu memiliki kajianlingkungan (studiAMDAL/UKL-UPL), danselama kegiatanberoperasi dilakukanpemantauan lingkunganhidup secara periodik


100%

XI.11

Penanganan limbahpeternakan terpadu(kotoran ternak, bangkaiternak, kulit ternak, buluunggas, dan sebagainya)dan polusi (udara-bau,limbah cair)


100%

XI.12

Penyerapan tenaga kerjalokal untuk kegiatanpeternakan harusdiupayakan agar dapatmenyerap tenaga kerjalokal yang banyak


100%

XI.13

Pemeriksaan danpengawasan rutin olehDinas Peternakanterhadap ternak unggasyaitu Jarak antara usahapeternakan danpemukiman minimalberjarak 1 (satu) km


100%

XI.14

Peningkatan pemanfaatanlimbah peternakan untukpupuk organik jugasebagai biostarter padapengomposan


100%

XI.15Promosi potensi, peluanginvestasi sektorpeternakan


20% 40% 40%

XII Rencana Kawasan Peruntukan Perikanan

XII.1 Merangsang investasi disektor perikanan tangkap


50% 50%

XII.2

Pengembangan saranadan prasaranapenangkapan ikan secaraterpadu


50% 50%

XII.13Pengembangan saranapenyimpanan (coldstorage)


50% 50%

XII.14Penguatan kelembagaannelayan/ masyarakatpesisir


50% 50%

XII.15Pengembangan sentralpemasaran danpengolahan hasil laut


50% 50%

XII.16Peningkatan fasilitasarmada tangkap, danfasilitas penunjang lainnya


20% 40% 40%

XII.17Peningkatan fasilitas daninfrastrruktur budidayaperikanan


50% 50%

XII.18 Penetapan kawasanindustri perikanan


50% 50%

XIII Rencana Kawasan Peruntukan Pertambangan

XIII.1

Mengevaluasi kebijakanpemanfaatan ruang padakawasan lindung untukkegiatan budidayakhususnya pertambangan


50% 50%

XIII.2

Memperkuat sinkronisasidan koordinasipembangunan antar sektordan antar daerahkewenangan yang terkaitdengan pengembanganlokasi pertambanganterutama pada kawasanlindung (Dinas ESDM,Dinas Kehutanan, BLH,Dinas Tata Ruang danLingkungan)


50% 50%

XIII.3

Mengembangkanpembinaan, pengawasandan bimbingan teknisterhadap tambang rakyatdalam rangkameningkatkankesejahteraan rakyatpenambang dengan tetapmenjaga kelestarianlingkungan hidup


50% 50%

XIII.4

Melakukanpenanggulangan danpenertiban terhadapkegiatan usahapertambangan tanpa izin(PETI)


100%

XIV Rencana Kawasan Peruntukan Industri

XIV.1Identifikasi danpengembangan kelompokindustri


100%

XIV.2penanganan produk-produk industri berbasisbahan baku lokal


100%

XIV.3mendorong masuknyainvestasi melalui regulasidan perizinan


100%

XIV.4pengembangan jaringanpemasaran produk-produkindustri


100%

XIV.5

mengarahkanpengembangan kegiatanindustri di lokasi kawasanindustri (industrial estate)


100%

XIV.6

Mengembangkanketerkaitan industridengan pertanian dalambentuk agroindustri


100%

XIV.7

Pengembangan industridilakukan denganmekanisme pengendaliandampak lingkungan untukmenjaga kelestarianlingkungan hidup


100%

XIV.8

Menyediakan prasaranadan sarana pendukungdalam mendorongkegiatan industri


100%

XV Rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata

XV.1

Melakukanpengembangan yangterkoordinasi antar instansidan antar daerah untukmencapai sinergi yangoptimal dalampengembangan kawasanpariwisata sebagai satukesatuan dalamperwilayahanpengembangan pariwisata


100%

XV.2

Memberi kesempatanyang luas kepada setiapPemerintah KabupatenMinahasa Tenggara agarkreatif dan inovatif dalammengembangkan kegiatandan kawasan pariwisata diwilayahnya


100%

XV.3Memberi dukungan saranadan prasana pendukungpada kawasan pariwisata


100%

XV.4 Pengembangan kawasanwisata alam


100%

XV.5 Penataan ruang kawasanpariwisata alam


100%

XV.6 Pengembangan obyek danfasilitas pariwisata alam


100%

XV.7Peningkatan infrastrukturjalan dan fasilitasinfrastruktur lainnya


25% 25% 25% 25%

XV.8 Pengembangan kawasanwisata budaya


100%

XV.9 Penataan ruang kawasanpariwisata budaya


100%

XV.10 Pengembangan obyek danfasilitas pariwisata budaya


100%

XVI Rencana Kawasan Peruntukan Lainnya

XVI.1

Pengembangan danpeningkatan fungsikawasan pelatihan TNI ADyang berlokasi di GunungPotong

KecamatanRatahanTimur 50% 50%

XVI.2

Pembangunan MarkasKodim di IbukotaKabupaten dan Koramil disetiap ibukota kecamatan

KecamatanRatahanserta diseluruhkecamatan

50% 50%

XVI.3

Pembangunan kawasanuntuk Pos TNI AL padakawasan pesisir yangterdapat di wilayah

KecamatanBelang,Ratatotok,danPusomaen

100%

XVI.4

kawasan Markas PolresKabupaten MinahasaTenggara dan MarkasPolsek

KecamatanRatahan(Mapolres)dan seluruhkecamatan(Mapolsek)

100%

XVI.5

Kawasan Markas SubDetasemen (Subden)Brigade Mobil (Brimob)Polda Sulut


XVI.6

Kawasan Polsek Bandara,Polsek KP3 dan Pos-PosPolisi pada tempat-tempatstrategis

BandarUdara(PolsekBandara),PelabuhanBelang(KP3), sertapadakawasanobjek vitallainnyasepertiterminal(pospol)

50% 50%

XVI.7 kawasan pusat olahraga

KecamatanRatahan,Pasan,Belang danTombatu

100%

XVI.8 Kawasan LembagaPemasyarakatan


XVI.9

kawasan pusatpengembangan olahragaair dan juga merupakanbagian daripengembangan wisatabahari

KecamatanRatatotokdan Belang

100%

XVI.10

kawasan pusatpengembangan kesehatanyang berupa Rumah Sakitberstandard internasional


XVI.11kawasan pusatpengembanganpendidikan tinggi


XVI.12

kawasan/lokasipembangunan danpengembangan menara-menara/tower penangkalpetir yang tersebardiseluruh wilayahkabupaten yang rawanterhadap petir


100%

XVI.13 Kawasan SekolahPelayaran

KecamatanBelang

XVI.14 Kawasan SekolahPertambangan

KecamatanRatatotok

XVI.15 Pengembangan KawasanRSUP Ratatotok

KecamatanRatatotok

XVI.16 Pembangunan KawasanRSUD

KecamatanTombatuTimur

XVI.17 Kawasan LaboratoriumKesehatan

KecamatanRatahan

XVI.18Kawasan PusatPengembanganKesehatan

KecamatanRatahan,Pasan danTombatuTimur

XVI.19 Kawasan PusatPemerintahan Kabupaten

KecamatanRatahan

XVI.20

Kawasan PusatPengembanganPendidikan Dasar,Sekolah MenengahPertama, SekolahMenengah Atas atausederajat

Tersebar diseluruhwilayahkecamatan

XVI.21lokasi pengembanganpusat penangananpemadam kebakaran

KecamatanRatahan,Belang, danTombatu

100%

XVI.22

Kawasan TempatPemakaman Umum (TPU)akan dikembangkan disetiap wilayah kecamatanyang akan dipadukandengan pengembanganRTH


50% 50%

XVI.23 Kawasan pengembanganpentas budaya/teater

KecamatanRatahan

XVI.24 Tempat Pelelangan Ikan(TPI)

KecamatanPusomaen,Belang danRatatotok

XVI.25Kawasan KantorKesehatan Pelabuhan klasIII Bitung

KecamatanBelang

XVI.26 Pembangunan SPBU,SPBBG dan SPDN

Di seluruhwilayahkecamatankecualiKecamatanRatahan danBelang(SPBU), dilokasitertentusesuaidengankebutuhanmelaluikajiankhusus(SPBBG danSPDN)

XVII Rencana KAWASAN STRATEGIS

XVII.1Kawasan pusatpemerintahan danpendidikan


XVII.2

Kawasa Kawasan pusatperdagangan dan jasayang ditetapkan sebagaiPKW n pusatperdagangan dan jasayang ditetapkan sebagaiPKW


XVII.3Kawasan pusatpengembangan industriperikanan

kawasanpesisir pantaiPusomaen,Belang, danRatatotok

100%

XVII.4

Kawasan Pusatpengembangan industripertanian sesuai denganpotensi unggulan darimasing-masing wilayah

KecamatanRatahanTimur,Pasan,Tombatu,TombatuTimur,TombatuUtara, SilianRaya,Touluaan,danTouluaanSelatan

50% 50%

XVII.5 Kawasan BudayaBatulesung, Ratuoki, Kali.

KecamatanTombatu 100%

XVII.6 Kawasan Kubur RajaBantik


XVII.7 Kawasan Budaya PestaAdat Labuang Bentenan

KecamatanPusomaen 100%

XVII.8 Kawasan Sport Centre

KecamatanRatahan,Pasan,Belang danRatatotok

20% 30% 50%

XVII.9

Kawasan strategispariwisata bahari yangberlokasi di Bentenan,Hais, Lakban; pariwisatatirta yang berlokasi di AirKonde Danau Lumpias

kawasanpesisir pantaiPusomaen,Belang, danRatatotok

50% 50%

XVII.10

Kawasan strategisKonservasi bawah laut diPulau Batutoli diRatatotok, Taman LautTumbak, danPantai Bentenan

KecamatanPusomaen 50% 50%

XVII.11 Kawasan Pantai Lakbandan Teluk Buyat


XVII.12Kawasan StrategisKonsevasi pulauKepulauan

KecamatanRatatotok,Belang danPusomaen

100%

XVII.13 Kawasan strategis gunungberapi Soputan

KecamatanRatahanTimur,Ratahan,Pasan, danSilian Raya

100%

XVII.14

Kawasan strategis DASMolompar sebagai sumberenergi listrik sistemmikrohidro (PLTM) di DesaPoniki


XVII.15 Kawasan strategis sungaidi Tababo dan Kalait)

KecamatanBelang danTouluaanselatan

100%

XVII.16 Kawasan Danau Bulilin KecamatanTombatu 100%

XVII.17 Kawasan Danau Nanauandan Kinawakan

KecamatanPasan 50% 50%

XVII.18Penyusunan RTR UntukKawasan StrategisKabupaten

Berdasarkantingkatkestrategisankawasan

20% 40% 40%


RPJPD |ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS III-1

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi isu yang tepat dan

strategis berdasarkan prioritas pembangunan, yang dapat dioperasionalkan dan

dipertanggungjawabkan. Dalam RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara, isu strategis

diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting dan mendasar dan berjangka panjang.

Isu strategis di kabupaten Minahasa Tenggara diidentifikasi berdasarkan

permasalahan pembangunan dan prioritas permasalahan.

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN3.1.1. SOSIAL BUDAYA3.1.1.1. Pendidikan dan Keterampilan

1. Rendahnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni

(APM) SD/MI

Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Sulut 2012

2. Belum adanya perguruan tinggi (kalaupun ada masih dalam bentuk

kelas jauh).



3. Program beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang berpendapatan

rendah masih terbatas.

4. Kompetensi pendidikan pegawai masih banyak yang belum sesuai.

5. Kurangnya sarana kursus keterampilan seperti Bahasa Inggris

3.1.1.2. Kesehatan dan Gizi1. Tingginya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu

sebesar 34,2 % jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara yang

memiliki nilai 34,1.

Sumber : SPKD, Sulut 2012

2. Belum ada Rumah Sakit Pratama.

3. Belum semua Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap.

4. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin masih belum optimal.

5. Kurangnya Tenaga Medis (khususnya bidan).

6. Masih banyak masyarakat yang belum memahami cara hidup sehat.

7. Belum berkembangnya program peningkatan gizi masyarakat.

8. Bahan pangan lokal yang bergizi belum dimanfaatkan secara optimal.

9. Pemanfaatan obat-obat tradisional mulai berkurang, padahal kearifan lokal

penting sebagai alternative pengobatan.

3.1.1.3. Kebudayaan1. Terbatasnya pengetahuan generasi muda tentang kebudayaan lokal

yang ada karena belum terakomodasi secara memadai dan merata

dalam kurikulum belajar di sekolah-sekolah.

2. Budaya mapalus yang mulai berkurang.

3. Meluasnya pengaruh perekonomian kota ke desa.



3.1.1.4. Ketenagakerjaan dan Pengangguran1. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan belum berkompeten.

2. Jiwa dan semangat kewirausahaan masih kurang.

3. Adanya peralihan mata pencaharian penduduk.

3.1.1.5. Pemuda dan Olahraga1. Organisasi kepemudaan yang masih belum berkembang dengan baik.

2. Kurangnya pemuda-pemuda yang terampil.

3. Kurangnya sarana dan fasilitas olahraga.

3.1.1.6. KemiskinanPersentase jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Minahasa

Tenggara lebih tinggi dibandingkan di Provinsi Sulawesi Utara


3.1.1.7. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Terdapat masyarakat transmigrasi yang belum tertata dengan baik

(lokasi dan fasilitas).

2. Masalah urbanisasi.

3.1.1.8. Pemberdayaan Perempuan1. Kurangnya pemberdayaan pada kelompok wanita tani.

2. Kurang aktifnya organisasi perempuan.

3. Anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak belum memadai.

4. Pemilahan data belum dilakukan dalam rangka evaluasi.

5. Kualitas hidup perempuan masih perlu ditingkatkan.



3.1.1.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1. Belum optimalnya program-program pembangunan desa yang telah

dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Minimnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pemerintah untuk

menunjang kelancaran pembangunan desa.

3. Minimnya kegiatan pembangunan berbasis desa yang telah dilakukan.

4. Belum optimalnya perencanaan desa dalam mempersiapkan

pengelolaan sumber daya pedesaan.

5. Permintaan kebutuhan desa dalam musrembang belum semua

terpenuhi.

6. Pemberdayaan masyarakat di desa harus ditingkatkan.

7. Akses sumberdaya publik belum merata ke wilayah pedesaan seperti air

besih, listrik, sanitasi dan jalan usahatani masih terbatas.

3.1.1.10. Komunikasi dan Informatika1. Belum semua daerah memiliki jaringan layanan telekomunikasi kabel,

nirkabel, dan jaringan telekomunikasi satelit untuk daerah terpencil.

2. Infrastruktur dan aplikasi dasar belum mencapai semua wilayah,

terutama di wilayah pelosok.

3. Aplikasi e-government yang government to government (G2G),

Government to Business (G2B) dan Government to Customers belum

tersedia.

4. Jaringan dan fasilitas internet masih minim.

5. Asimetry informasi dalam pasar masih terjadi.

3.1.1.11. Pemerintahan Umum1. Kualitas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih relatif

rendah.

2. Sarana dan Prasarana Kantor pemerintahan yang masih belum

memadai.

3. Adanya wacana dan peluang pemekaran Kecamatan dan Desa.

3.1.2. EKONOMI

3.1.2.1. Pertanian1. Masih ada petani yang berusaha tani dengan sistem monokultur.



2. Kurangnya pemahaman petani terhadap teknik pasca panen yang baik

dan benar.

3. Usia Tanaman Perkebunan yang sudah tua.

4. Lahan pertanian yang semakin berkurang/mengecil karena warisan dan

alih fungsi lahan.

5. Produksi dan Produktivitas pertanian teridentifikasi mengalami

peningkatan yang semakin menurun.

6. Belum ditetapkan lahan pertanian yang tidak bisa dikonversi.

7. Belum ada peta kesesuaian lahan berdasarkan indikator usahatani per

kecamatan.

8. Belum adanya asuransi produk pertanian.

9. Program Hilirisasi dalam konsep pembangunan MP3EI belum

dikembangkan di Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya untuk

komoditi lokal.

10. Belum adanya rencana induk (masterplan) pembangunan ekonomi

berbasis pertanian dan perkebunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

11. Belum tergarapnya potensi kawasan berbasis pertanian untuk

dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dan agrobisnis.

3.1.2.2. Kehutanan1. Terdapatnya pemukiman di sekitar dan di dalam kawasan hutan

lindung.

2. Masih kurangnya pemahaman tentang hutan sosial dan hutan

komunitas.

3. Masih terdapat kerusakan hutan.

4. Belum adanya identifikasi pemanfaatan pohon.

5. Masalah pemasaran hasil hutan.

6. Gerakan penanaman pohon perlu dioptimalkan.

7. Program reboisasi dan preservasi kawasan hutan belum optimal

3.1.2.3. Kelautan dan Perikanan1. Pengolahan produk turunan perikanan yang terbatas.

2. Akses nelayan terhadap sumber-sumber permodalan masih sulit.

3. Kurangnya sarana melaut bagi nelayan.

4. Belum berkembangnya pelabuhan perikanan.



3.1.2.4. Perdagangan1. Pembangunan pasar yang tidak strategis sehingga belum di

manfaatkan.

2. Pasar yang ada saat ini sudah tidak bisa memadai.

3. Perdagangan komoditas perkebunan yang belum optimal, masih ada

sistem ijon yang berpengaruh pada harga.

3.1.2.5. Perindustrian/Agroindustri1. Belum berkembangnya agroindustri unggulan di Daerah.

2. Industri makanan belum optimal terutama dalam kemasan dan

penampilan produk yang dihasilkan.

3. Pengusaha UMKM masih banyak yang belum memahami Cara

Pengolahan Produk Yang Baik dan Benar.

4. Industri pengolahan berbahan baku komoditi perkebunan masih kurang.

5. Belum tersedianya industri perikanan untuk pengolahan hasil perikanan

daerah.

3.1.2.6. Pariwisata1. Belum optimal pengembangan Objek wisata yang potensial.

2. Belum terpetakan revitalisasi pengembangan pariwisata yang unik di


3. Belum memadai sarana dan prasarana di kawasan wisata.

4. Belum tersusun dokumen rencana induk pariwisata daerah.

5. Minimnya promosi daerah wisata secara bersama dalam satu paket

dengan kabupaten/kota lainnya.

6. Belum tertata manajemen pengelolaan objek wisata.

3.1.2.7. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah1. Masih belum berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah.

2. Masih kurangnya wirausaha muda.

3. UMKM agroindustri belum berkembang.

4. Belum ada koperasi khusus pertanian/agroindustri.

5. Kurangnya inovasi dalam mengembangkan UMKM dan Koperasi.

3.1.2.8. Penanaman Modal/Investasi1. Kurangnya investasi swasta di daerah.



2. Belum optimalnya promosi investasi daerah.

3. Masih kurangnya insentif pemerintah terhadap investor.

3.1.2.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)1. Pengelolaan keuangan daerah yang harus ditingkatkan.

2. Belum optimalnya potensi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan

Retribusi.

3. Angka pertumbuhan ekonomi daerah yang masih fluktuatif.

3.1.2.10. Produksi dan Indikator Makro dan Mikro Ekonomi Daerah1. PDRB per kapita Kabupaten Minahasa Tenggara masih relatif rendah

dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi.

2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara masih lebih

rendah dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara.

3. Tingkat penganguran masih tinggi.

4. Tingkat kemiskinan masih tinggi.

5. Produksi daerah cenderung meningkat dengan kuantitas yang

semakin berkurang (PDRB atas dasar harga konstan cenderung

menurun)

6. Jumlah Produksi dipengaruhi oleh harga produk, menurunnya harga

akan berpengaruh terhadap nilai produk (PDRB atas dasar harga

berlaku)


3.1.2.11. Pertambangan dan Penggalian1. Masih terdapat potensi pertambangan yang belum dimanfaatkan.



2. Terdapat Penambang tanpa izin yang bisa berpotensi terhadap

degradasi lingkungan.

3. Belum terdapat pengusaha pertambangan lokal yang mampu

melakukan dengan teknologi tinggi sehingga meminimalkan dampak

terhadap lingkungan.

4. Kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian masih relatif

rendah .

3.1.3. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI1. Kurangnya SDM peneliti yang profesional dan kompeten untuk kegiatan

penelitian dan pengembangan masih terbatas.

2. Aplikasi Iptek masih kurang dalam pembangunan daerah .

3.1.4. INFRASTRUKTUR3.1.4.1. Infrastruktur Ke-PU-an

1. Rendahnya Infrastruktur yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.


2. Kurangnya infrastruktur pertanian, irigasi dan jalan usahatani.

3. Drainase masih kurang baik.

4. Prasarana jalan, jembatan dan tanggul-tanggul masih banyak yang

belum diperbaiki.

5. Belum tersedianya tempat pembuangan akhir sampah.

6. Belum tersedianya jalan-jalan penghubung yang menghubungkan

daerah terisolir dengan pusat kegiatan kawasan maupun yang

menghubungkan sentra-sentra produksi hasil pertanian dan perkebunan

serta perikanan, terutama di Kecamatan Tombatu, Touluaan Selatan,

Belang dan Ratatotok.



3.1.4.2. Perhubungan1. Belum tersedianya perencanaan tatanan transportasi lokal.

2. Belum tersedianya terminal tipe A, tipe B dan tipe C.

3. Perhubungan laut belum dimanfaatkan antar daerah.

4. Belum ada pelabuhan laut yang memadai untuk angkutan penumpang

dan barang.

5. Jalan dan jembatan masih ada yang belum diperbaiki.

6. Minimnya jalan-jalan alternatif.

7. Terdapat beberapa jalan yang rawan longsor.

8. Lambatnya peningkatan dan perbaikan ruas jalan baik jalan kolektor

primer k1, k2, k3, jalan kolektor sekunder dan jalan yang

menghubungkan pusat pertumbuhan, perkebunan dan ke lokasi wisata.

9. Kurangnya sosialisasi rencana jaringan transportasi kereta api yang

melalui Kabupaten Minahasa Tenggara dan pembangunan stasiun

kereta api.

3.1.4.3. Energi1. Pasokan daya listrik masih kurang.

2. Belum memanfaatkan energi alternatif, seperti tenaga hidro, tenaga

surya dan energi terbarukan lainnya.

3.1.4.4. Air Bersih1. Belum optimalnya pelayanan PDAM.

2. Masih ada masyarakat yang belum menikmati fasilitas PDAM.

3. Belum optimalnya pemanfaatan sumber air baku.

3.1.5. GEOMORFOLOGIS, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP1. Masih terdapat perbedaan kemajuan antar daerah di pegunungan dan

dipesisir pantai.

2. Belum optimal pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi struktur dan pola

ruang.

3. Masih ada kasus-kasus ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam,

sehingga lingkungan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara

merupakan lingkungan yang nyaman.

4. Belum terkelolanya limbah domestik dengan baik.

5. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian alam dan



lingkungan dalam rangka pencapaian pembangunan ekonomi yang selaras

dengan upaya pelestarian lingkungan.

6. Belum optimalnya pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS)

7. Sistem jaringan persampahan yang belum memadai.

8. Belum tersedianya jalur evakuasi bencana.

9. Belum tersosialisasi dampak dari pemanasan global terhadap lingkungan

hidup.

10. Daerah-daerah rawan bencana belum terpetakan dengan baik.

3.1.6. POLITIK1. Belum tertibnya organisasi kemasyarakatan yang ada.

2. Rendahnya wawasan politik masyarakat.

3. Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal belum baik.

3.1.7. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA1. Kurangnya pemahaman masyrakat tentang hukum dan hak asasi manusia,

sehingga menjadi korban maupun pelanggar hukum.

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di masyarakat yang masih

sangat kurang.

3.1.8. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Kebiasaan masyarakat yang sering mengkonsumsi minuman berakohol

secara berlebihan yang sering mengganggu ketertiban dan keamanan.

2. Kebudayaan yang tertib dikalangan masyarakat dalam penggunaan fasilitas

umum belum membudaya.

3.1.9. APARATUR1. Kualitas SDM aparatur daerah masih relatif rendah.

2. Distribusi PNS belum merata sesuai dengan kebutuhan tiap satuan kerja.

3.1.10. PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH3.1.10.1. Penataan Ruang

1. Belum tersedianya pemanfaatan lahan pertanian yang memadai.

2. Rendahnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan

ruang.

3. Rendahnya ketaatan dalam pemanfaatan ruang terhadap RTRW.



4. Belum adanya Rencana Rinci Tata Ruang, baik itu berupa Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR) maupun RTR Kawasan Strategis

Kabupaten (KSK).

3.1.10.2. Wilayah Rawan Bencana1. Banyak terdapat wilayah yang rawan banjir dan longsor.

2. Terdapat daerah/wilayah yang dekat dengan gunung berapi, yang

berbahaya bagi kesehatan dan lahan pertanian.

3.1.10.3. Pertanahan1. Masih terdapat tanah yang belum disertifikasi.

2. Masih terdapat sengketa atas tanah dan adanya sertifikat ganda

3.1.10.4. Wilayah Perbatasan1. Belum terkoordinasi pemanfaatan lahan di wilayah perbatasan.

2. Sinkronisasi kegiatan di wilayah perbatasan belum dilakukan

3. Masih belum selesainya permasalahan tapal batas dengan daerah

tetangga, khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan

Kabupaten Minahasa

3.1.10.5. Perencanaan Pembangunan1. Belum ada roadmap yang terintegrasi untuk pengembangan sektor-

sektor unggulan.

2. Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan

untuk masing-masing stakeholder pembangunan.

3.1.10.6. Pengembangan Wilayah1. Belum adanya masterplan pengembangan wilayah, terutama daerah-

daerah yang potensial untuk dikembangkan atau yang berpotensi

tumbuh cepat.

2. Belum tersusunnya pedoman pembangunan wilayah terpadu sesuai

ketentuan perundang-undangan

3.2. ANALISIS ISU STRATEGISBerdasarkan permasalahan pembangunan jangka panjang yang

teridentifikasi, isu strategis yang paling prioritas akan dijadikan dasar bagi

proses penyusunan visi dan misi. Isu strategis di Kabupaten Minahasa



Tenggara, mengacu pada target-target dalam beberapa dokumen

perencanaan nasional dan dokumen perencanaan provinsi Sulawesi Utara.

Dokumen nasional yang menjadi acuan adalah Dokumen Perencanaan

RPJPN 2005-2025, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025 dan Dokumen Sistem Logistik

Nasional, yang dalam perencanaan disesuaikan dengan dokumen

perencanaan wilayah yakni RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Minahasa

Tenggara.

Isu strategis yang telah diprioritaskan akan dilakukan secara bertahap dan

berkesinambungan selama dua puluh tahun. Isu strategis di Kabupaten

Minahasa Tenggara dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan (good governance) serta menciptakan pemerintahan yang

bersih, berwibawa, efektif, terpercaya dan demokratis yang bebas dari

praktek Kolusi, Korupsi dan nepotisme (Clean Government).

2. Pemerataan pembangunan untuk meminimalisir kesenjangan

pembangunan desa-kota (rural-urban development gap) serta mempekuat

daerah terpencil dan daerah perbatasan.

3. Memperkuat posisi desa dengan melakukan pembangunan berbasis

perdesaan serta meningkatkan dana pembangunan untuk desa.

4. Penegakan hukum dengan menjunjung tinggi supremasi hukum serta

menjunjung tinggi keadilan dan keberpihakan pada masyarakat yang

lemah.

5. Pembangunan kualitas hidup masyarakat.

6. Peningkatan daya saing dan produktivitas daerah dan masyarakat.

7. Peningkatan kemandirian daerah dengan mendorong tumbuhnya sektor-

sektor ekonomi produktif sesuai potensi masing-masing wilayah.

8. Peningkatan rasa cinta dan bangga terhadap daerah melalui pelestarian

kebudayaan dan kearifan lokal, serta menjaga keamanan dan kedamaian.

9. Peningkatan kapasitas desa serta kapabilitas aparatur pemerintah desa.

10. Peningkatan kualitas pembangunan karakter masyarakat (increasing

quality of society’s character building).

11. Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan terpadu (sustainable

development).



12. Perwujudan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai daerah sentra

Pengembangan Agriindustri, Perikanan dan Pariwasata yang unggul untuk

kesejahteraan masyarakat.

Selain itu berdasarkan dokumen MP3EI dimana telah menetapkan penguatan

konektivitas nasional, yang merupakan integrasi dari empat elemen kebijakan

nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional, Sistem Transportasi

Nasional, pengembangan wilayah dengan RPJMN/RTRWN serta Teknologi

Informasi dan Komunikasi, menjadi kekuatan dalam isu strategis

pembangunan system transportasi yang ada, dimana Minahasa Tenggara

merupakan daerah pembangunan jalur rel kereta api yang akan menjadi

penguatan konektivitas nasional khususnya yang ada di Sulawesi Utara.

Posisi Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki peran strategis dan signifikan

dalam MP3EI koridor Sulawesi karena:

1. Berada dekat dengan Pelabuhan Bitung yang telah ditetapkan sebagai

International Hub Port;

2. Memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang relatif besar

3. Memiliki potensi perikanan yang cukup besar

4. Berada di Koridor Pantai Selatan yang memiliki fokus pengembangan

ekonomi di sektor perikanan dan pariwisata

5. Memiliki objek wisata bahari yang potensial untuk dikembangkan.

Menilik dari potensi yang ada, Rencana Pembangunan Kabupaten Minahasa

Tenggara difokuskan pada pengembangan sektor-sektor industri pengolahan

hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang bertujuan untuk memperkuat

peran KAPET Manado-Bitung dan KEK Bitung sebagai Kawasan Strategis

Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Utara. Disamping itu,

pengembangan Pelabuhan Belang perlu mendapat perhatian mengingat

fungsi Pelabuhan Belang ke depannya merupakan Pelabuhan Pengumpul

sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara dan

Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Pembangunan wilayah di Kabupaten Minahasa Tenggara perlu dilaksanakan

dengan memperhatikan potensi unggulan masing-masing wilayah serta

keterkaitan antarpusat kegiatan sebagaimana termuat dalam RTRW

Kabupaten Minahasa Tenggara. Pengembangan Kecamatan Ratahan

sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, Kecamatan Belang sebagai



pusat kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan Kecamatan Tombatu

sebagai pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan

merupakan prioritas utama dalam pembangunan wilayah, disamping

pengembangan beberapa daerah seperti Kecamatan Ratatotok dan

Kecamatan Pusomaen sebagai pusat kegiatan pariwisata bahari serta

pengembangan kecamatan lainnya sesuai dengan potensi masing-masing

wilayah untuk memberikan daya dukung terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Untuk itu pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara ke depannya perlu

memperhatikan beberapa hal yakni :

1. Melakukan revitalisasi lingkungan dan meningkatkan pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi utama di lingkup regional Pulau Sulawesi maupun

lingkup Provinsi Sulawesi Utara serta meningkatkan konektivitas simpul-

simpul ekonomi utama di kabupaten Minahasa Tenggara melalui

penyediaan jaringan infrastruktur yang memadai untuk memaksimalkan

pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, keseimbangan dan

interdependensi;

2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dan

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland);

3. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui pertumbuhan

yang inklusif dan berkeadilan guna meningkatkan konektivitas dan

pelayanan dasar dalam rangka pemerataan kesejahteraan serta

kecerdasan.

4. Memperkuat peran desa dalam pelaksanaan pembangunan daerah

melalui peningkatan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN dan

APBD serta sumber pembiayaan lainnya bagi kesejahteraan masyarakat

perdesaan atau kelurahan menuju kemandirian lokal.

5. Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta

meletakkan pilar-pilar perekonomian desa yang berbasis produktifitas

rakyat menuju Kabupaten Minahasa Tenggara sehat dan hebat.


RPJPD | VISI DAN MISI DAERAH IV-1

BAB IV

VISI dan MISI daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

yang berisi Visi, Misi, dan arah pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan

pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan

Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025.

RPJP Provinsi Sulawesi Utara akan menjadi acuan RPJPD Kabupaten Minahasa

Tenggara dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara

serta menjadi pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Visi, Misi, dan

program prioritas yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan Jangka

Menengah lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

4.1. VISIVisi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional

tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat Kemandirian, Kemajuan,

Keadilan dan Kemakmuran yang ingin dicapai.

Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi

Utara Tahun 2005-2025 adalah Sulawesi Utara yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman

dan Sejahtera sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Berdasarkan kondisi eksisting dan tantangan kedepan, dengan

mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, dan mengacu pada Visi RPJPN dan

RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, maka Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:



“Terwujudnya Kabupaten Minahasa Tenggara yang MAJU, ADIL,SEJAHTERA Dan BERETIKA”

MAJU adalah ukuran kemampuan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk

menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik sebagai daerah

otonom serta berkompetisi dalam melaksanakan pembangunan sebagai usaha

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju kemandirian.

Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa

kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik

konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan

mempengaruhinya. Membangun kemandirian, mutlak harus dibangun agar

tercipta kedaulatan ekonomi daerah. Namun kemandirian daerah tidak hanya

dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang

lebih luas yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam

kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari seluruh aspek

maupun sendi-sendi kehidupan rakyat sehingga mampu tumbuh cepat dalam

upaya mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kabupaten Minahasa Tenggara yang maju tercermin antara lain, pada

ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi

tuntutan kebutuhan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur

pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;

ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam daerah

yang makin kokoh sehingga ketergantungan kepada sumber dari luar negeri

menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila

sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, maka kelemahan itu diimbangi

dengan keunggulan lain agar tidak membuat ketergantungan dan kerawanan

serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak

ekonomi. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan

sikap seseorang atau suatu daerah mengenai dirinya, masyarakatnya, serta

semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Sikap kemandirian harus

dicerminkan dalam pelbagai aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik,

sosial, religius, budaya, ketertiban, keamanan dan ketentraman daerah bersama

seluruh warga Minahasa Tenggara.



ADIL ditunjukkan oleh adanya keseimbangan dan kesetaraan dalam

semua aspek pembangunan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama

dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan;

mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan

pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan

daerah dan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan

hukum. Keadilan tidak berpihak, tapi diperoleh semua masyarakat berdasarkan

hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawab dalam bermasyarakat dan

dalam berkontribusi dalam pembangunan. Keadilan juga ditunjukkan dalam

pemerataan implementasi program pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten

Minahasa Tenggara, sehingga secara adil, ketersediaan sarana publik di semua

daerah dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum dan kemudian terus

ditingkatkan menuju pelayanan yang prima (satisfactory service).

SEJAHTERA ditunjukkan oleh terpenuhinya kebutuhan masyarakat mulai

dari kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas

hidup. Kemajuan suatu daerah dapat diukur berdasarkan indikator

kependudukan seperti adanya keseimbangan antara laju pertumbuhan

penduduk dan laju peningkatan perekonomian daerah serta meningkatnya

derajat pendidikan dan kesehatan. Kehidupan masyarakat yang sejahtera dapat

di ukur dari kemajuan daerah di segala bidang. Korelasi kehidupan ekonomi

dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber sosial-ekonomi agar

tercapai kehidupan yang layak, sejajar dan sederajat, menjadi tolok ukurnya.

Hal ini ditunjang pula dengan menurunnya tingkat pengangguran dan

tingkat kemiskinan, meningkatnya pendapatan per kapita, meningkatnya derajat

kesehatan dan pendidikan dan semua aspek pembangunan daerah tercapai

sesuai target. Kebijakan/revitalisasi pembangunan daerah dan pembangunan

sumberdaya manusia yang sejahtera ditunjukkan dari penataan kawasan yang

sehat dan bersih dengan tingkat keamanan lingkungan terjaga dan kondusif,

perumahan yang layak dan sehat serta sanitasi lingkungan yang standar.

Masyarakat pada posisi ini telah mapan dalam ekonomi keluarga untuk

pemenuhan kebutuhan pokok, bahkan mampu memenuhi kebutuhan sekunder

dan tersier lainnya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial

keluarga pada skala kelas menengah dan kontribusi dalam pembangunan



semakin meningkat. Kontribusi ditunjukkan dengan semakin tingginya kemajuan

sektor ekonomi dan produktifitas masyarakat lokal.

BERETIKA ditunjukkan dari nilai-nilai kepribadian segenap warga

Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pembangunan jangka panjang,

berdasarkan nilai-nilai budaya yang dilandasi falsafah Pancasila. Kabupaten

Minahasa Tenggara yang telah maju dan sejahtera dengan sumber daya

manusianya yang memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan kualitas pendidikan

penduduknya akan ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah

serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta

profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Kondisi tersebut merupakan

salah satu ukuran terjadinya kondisi pembangunan etika dan sumberdaya

manusia di Kabupaten Minahasa Tenggara. Perekonomian yang telah mapan

dalam jangka panjang, akan dicapai tanpa merusak lingkungan, supaya

berkelanjutan, sehingga pembangunan yang dirasakan oleh generasi kini dan

generasi yang akan datang, bahkan generasi selanjutnya, akan menerima

manfaat yang sama, mendapatkan hasil yang sama dengan yang diterima saat

ini. Pembangunan berkelanjutan ditunjukkan dari Konsep Zero Waste dengan

optimalisasi pemanfaatan bahan baku, agar tidak ada yang menjadi limbah

lingkungan. Unsur berkelanjutan juga ditunjukkan dari berkurangnya kerusakan

lingkungan akibat kelalaian masyarakat. Keberlanjutan ditunjukkan juga oleh

pemanfaatan kawasan secara benar dan patuh berdasarkan peruntukan

Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya sesuai dengan yang ditetapkan dalam

RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara, arahan dalam RTRW Provinsi dan

RTRW Nasional. Keberlanjutan ditunjukkan dengan patuhnya pelaksanaan

RTRW berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun untuk

melengkapi pelaksanaan RTRW di Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga

manfaat dan hasil pembangunan yang berkelanjutan dapat dinikmati sehingga

generasi yang akan datang menjadi cerdas, sehat dan berbobot tinggi.

Kabupaten Minahasa Tenggara yang Adil ditandai dengan pembangunan

yang merata di semua sektor dan hasilnya dapat dirasakan oleh semua lapisan

masyarakat di seluruh wilayah. Hal tersebut ditunjukkan dengan :

a. Terwujudnya Tata kelola pemerintah yang baik dan pemerintahan yang

bersih, bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;



b. Terwujudnya profesionalisme dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat

berdasarkan standar pelayanan minimum;

c. Tersedianya sarana prasarana dasar yang memadai diseluruh wilayah dan

menjangkau semua masyarakat;

d. Terwujudnya budaya disiplin melalui penerapan reward and punishment di

lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dititikberatkan pada disiplin di

segala bidang;

e. Adanya kepastian hukum bagi para pekerja dan pelaku usaha dalam

menjalankan kegiatannya;

f. Terciptanya lingkungan yang kondusif dan aman di semua aspek kehidupan

masyakarat.

Kabupaten Minahasa Tenggara yang Sejahtera ditandai dengan peningkatan

taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara dengan terpenuhinya

seluruh kebutuhan dasar hidup secara layak. Hal tersebut ditunjukkan dengan :

a. Meningkatnya sarana dan prasarana kualitas kesehatan penduduk

Kabupaten Minahasa Tenggara;

b. Meningkatnya sarana dan prasarana kualitas pendidikan penduduk

Kabupaten Minahasa Tenggara;

c. Adanya jaminan ketersediaan pekerjaan terutama bagi penduduk lokal;

d. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang

dititikberatkan pada sektor riil;

e. Terwujudnya sinergi pembangunan antar kecamatan dan antar sektor;

f. Terbangunnya agriindustri, optimalisasi pemanfaatan hasil komoditi pertanian

dan perikanan serta berkembangnya industri pariwisata dan Kabupaten

Minahasa Tenggara sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi

Utara.

Terciptanya pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan daya dukung

lingkungan;



4.2. MISI

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Minahasa

Tenggara akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang tahun 2005-

2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

Mewujudkan Masyarakat Yang Berahlak Mulia, Beretika dan Beradab melalui :

1. Mendorong nilai-nilai kejuangan dan semangat gotong royong serta

menjaga kelestarian rasa persaudaraan di antara berbagai perbedaan

yang dijamin oleh Bhineka Tunggal Ika.

2. Pembangunan Sumberdaya manusia dengan dasar moral, memperkuat jati

diri serta karakter masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara;

3. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan

internal dan antar umat beragama, dan mempunyai kepedulian sosial yang

tinggi.

2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas dan berkepribadian kebangsaan dalam kemajemukan Indonesia.

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar;

2. Penerapan budaya disiplin sehingga memiliki etos kerja dan produktivitas

yang tinggi;

3. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;

4. Peningkatan tingkat pendidikan dan ketrampilan.

3. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya

Misi ini mencerminkan target pembangunan untuk mencapai visi kemandirian

daerah. Kabupaten Minahasa Tenggara yang Mandiri ditandai dengan

perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapat mandiri dalam

memenuhi kebutuhan penduduknya. Hal itu ditunjukkan dengan:

a. Meningkatnya PDRB Kabupaten Minahasa Tenggara dengan rata-rata

peningkatan 8,5 % tiap tahunnya;



b. Meningkatnya hasil dan kualitas produksi sektor pertanian tanaman pangan

dan perkebunan serta peternakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan

internal penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara;

c. Meningkatnya kontribusi produksi pertanian dan perkebunan dalam

pemasaran intra regional Provinsi Sulawesi Utara;

d. Mencapai ketahanan pangan dengan kemampuan berswasembada beras

dan surplus beras;

e. Terwujudnya kemandirian energy dengan memanfaatkan sumberdaya lokal

daerah;

f. Mempertahankan kearifan local sebagai upaya kemandirian daerah

dengan upaya :

1. Pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan

perekonomian;

2. Peningkatkan nilai tambah serta peningkatan kualitas produk

unggulan pertanian dan perikanan;

3. Peningkatan daya saing daerah dengan agroindustri;

4. Penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana Pariwisata;

5. Pemberian insentive terhadap kegiatan penanaman modal (PMA,

PMDN) untuk pengelolaan sumber daya alam yang tersedia;

6. Pengembangan perekonomian daerah yang tangguh, berdaya saing

yang sehat untuk menghadapi persaingan bebas dan pasar

internasional

4. Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian, melalui

upaya:

a. Penciptaan lingkungan investasi yang aman dan nyaman;

b. Penerapan profesionalisme dalam pelayanan prima dan non diskriminatif;

c. Menjaga dan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasai

pembangunan antar daerah dan antar sektor;

d. Menjamin kepastian hukum pekerja dan pelaku usaha untuk kepentingan

investasi;

e. Pemberian insentif bagi pengusaha;

f. Penciptaan entrepreneur local;

g. Penetapan pajak dan retribusi berdasarkan undang-undang;

h. Penerapan Good Governance dan Clean Government.



5. “Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggarasecara merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secaralayak”, hal ini dapat dicapai melalui upaya:

a. Peningkatan kompetensi dan ketrampilan masyarakat;

b. Fasilitasi penyiapan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesempatan

kerja terutama pada tenaga kerja lokal;

c. Peningkatan bantuan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan

secara merata ke semua kecamatan dan untuk semua lapisan masyarakat;

d. Pembangunan berwawasan lingkungan untuk menjaga daya dukung

lingkungan.

Tabel 4.1.Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara

VISI MISI

“TerwujudnyaKabupaten MinahasaTenggara yang MAJU,ADIL, SEJAHTERA dan

BERETIKA”

Misi 1 :

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa

Tenggara yang berahlak mulia, beretika dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila

Misi 2 :

Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten

Minahasa Tenggara yang berkualitas

Misi 3 :

Meningkatkan perekonomian Kabupaten

Minahasa Tenggara yang dapat memenuhi

kebutuhan penduduknya

Misi 4 :

Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan

perekonomian

Misi 5 :

Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten

Minahasa Tenggara secara merata dengan

terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup

secara layak



Tabel. 4.2Persandingan Visi Misi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Minahasa Tenggara

URAIAN NASIONAL SULAWESIUTARA

MINAHASATENGGARA

VISI

INDONESIA YANGMAJU DANMANDIRI, ADILDANDEMOKRATIS,SERTA AMAN DANBERSATU DALAMWADAH NEGARAKESATUANREPUBLIKINDONESIA

Sulawesi Utarayang Berbudaya,Berdaya Saing,Aman, danSejahterasebagai PintuGerbangIndonesia keKawasan AsiaTimur dan Pasifik

Kabupaten MinahasaTenggara yang MAJU,ADIL, SEJAHTERADan BERETIKA

MISI

1 MewujudkanIndonesia YangMaju dan Mandiriadalah mendorongpembangunanyang menjaminpemerataan yangseluas-luasnyadidukung olehsumber dayamanusiayang berkualitas,infrastruktur yangmaju, penerapanilmu pengetahuandan teknologi,dan berwawasanlingkungan; sertadidukung olehpelaksanaan politikluar negeri yangbebas dan aktif

Mewujudkanpembangunanyang berkualitasdan berdayasaing di SulawesiUtara

Mewujudkanmasyarakat KabupatenMinahasa Tenggarayang berahlak mulia,beretika dan beradabberdasarkan falsafahPancasila



URAIAN NASIONAL SULAWESIUTARA

MINAHASATENGGARA

2 Menciptakan sumberdaya manusiaKabupaten MinahasaTenggara yangberkualitas danberkepribadiankebangsaan dalamkemajemukanIndonesia.

3 MewujudkanIndonesia YangAman dan Bersatuadalah mendorongpembangunanyang mampumewujudkan rasaaman dan damai,mampumenampungaspirasimasyarakat yangdinamis,menegakkankedaulatan negaradan keutuhanwilayah NegaraKesatuan RepublikIndonesia, sertamelindungi segenapbangsa dari setiapancaman

MewujudkanSulawesi Utarayang mandiri dandemokratis

MeningkatkanperekonomianKabupaten MinahasaTenggara yang dapatmemenuhi kebutuhanpenduduknya



URAIAN NASIONALSULAWESIUTARA

MINAHASATENGGARA

4 MewujudkanSulawesi Utarayang adil danberpihak padamasyarakat yanglemah

Menciptakanlingkungan kondusifbagi kegiatanperekonomian

5 MelaksanakanPembangunanyangBerkelanjutan

Meningkatkan tarafhidup pendudukKabupaten MinahasaTenggara secaramerata denganterpenuhinya seluruhkebutuhan dasar hidupsecara layak

6 MewujudkanSULUT sebagaiberanda depan diUtara NKRI yangsejahtera danaman



5.2. TUJUAN DAN SASARANTabel 4.3

Tujuan, Sasaran sesuai Visi dan Misi Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara

VISI :“Kabupaten Minahasa Tenggara yang MANDIRI, ADIL dan SEJAHTERA

Berkelanjutan”

MISI TUJUAN SASARAN

1) MewujudkanmasyarakatKabupatenMinahasaTenggara yangberahlak mulia,beretika danberadabberdasarkanfalsafahPancasila

2) Mewujudkan

masyarakat Kabupaten

Minahasa Tenggara

yang berahlak mulia

berdasarkan falsafah

Pancasila”.

3) Mewujudkan


Minahasa Tenggara

yang beretika


Pancasila”.

4) Mewujudkan


Minahasa Tenggara

yang beradab


Pancasila”.

1) Terwujudnya


Minahasa Tenggara

yang berahlak mulia


Pancasila”.

2) Terwujudnya


Minahasa Tenggara

yang beretika


Pancasila”.

3) Terwujudnya


Minahasa Tenggara

yang beradab


Pancasila”

2) Menciptakansumber dayamanusiaKabupatenMinahasaTenggara yangberkualitas danberkepribadiankebangsaandalamkemajemukanIndonesia.

1) Menciptakan sumber

daya manusia

Kabupaten Minahasa

Tenggara yang

berkompeten.

2) Menciptakan sumber

daya manusia

Kabupaten Minahasa

Tenggara yang

produktif.

1) Terwujudnya sumber

daya manusia

Kabupaten Minahasa

Tenggara yang

berkompeten.

2) Terwujudnya sumber

daya manusia

Kabupaten Minahasa

Tenggara yang

produktif.



3) MeningkatkanperekonomianKabupatenMinahasaTenggara yangdapat memenuhikebutuhanpenduduknya

1) Mewujudkan

pembangunan

Kabupaten Minahasa

Tenggara yang

berkualitas.

2) Mewujudkan

pembangunan

Kabupaten Minahasa

Tenggara yang

berdaya saing.

1) Terwujudnya

pembangunan

Kabupaten Minahasa

Tenggara yang

berkualitas.

2) Terwujudnya

pembangunan

Kabupaten Minahasa

Tenggara yang

berdaya saing.

4) Menciptakanlingkungankondusif bagikegiatanperekonomian

1) Mewujudkan


Minahasa Tenggara

yang berdisiplin tinggi,

penuh toleransi, dan

tenggang rasa.

2) Mewujudkan

kesadaran budaya


Minahasa Tenggara

yang bernilai luhur.

3) Mewujudkan kondisi

Kabupaten Minahasa

Tenggara yang aman

dan damai.

1) Terwujudnya


Minahasa Tenggara

yang berdisiplin tinggi,

penuh toleransi, dan

tenggang rasa.

2) Terwujudnya

kesadaran budaya


Minahasa Tenggara

yang bernilai luhur.

3) Terwujudnya kondisi

Kabupaten Minahasa

Tenggara yang aman

dan damai.

5) Meningkatkantaraf hiduppendudukKabupatenMinahasaTenggara secaramerata denganterpenuhinyaseluruhkebutuhan dasarhidup secara

1) Mewujudkan

Kabupaten Minahasa

Tenggara bebas

kemiskinan dan

pengangguran.

2) Meningkatkan

kesejahteraan sosial

5.2.1.1. Terwujudnya

Kabupaten Minahasa

Tenggara bebas

kemiskinan dan

pengangguran.

5.2.1.2. Meningkatnya

kesejahteraan sosial



layak melalui pemberian

perharian yang lebih

besar kepada

masyarakat yang

kurang beruntung.

3) Menjamin

pembangunan

infrastruktur dlm rangka

pemerataan sosial,

keterkaitan &

keterpaduan antar

wilayah, antar sektor, &

antar kel masyarakat.

melalui pemberian

perharian yang lebih

besar kepada

masyarakat yang

kurang beruntung.

5.2.1.3. Terjaminnya

pembangunan

infrastruktur dalam

rangka pemerataan

sosial, keterkaitan &

keterpaduan antar

wilayah, antar sektor, &

antar kel masyarakat.


RPJPD | SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKAPANJANG DAERAH

V-1

BAB V

Sasaran dan ARAH KEBIJAKANPEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

DAERAHPerkembangan ekonomi dan kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat

kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan perkapita. Tingginya

pendapatan rata-rata harus diimbangi dengan pemerataan pembagian ekonomi daerah.

Daerah yang maju adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya telah

berkembang. Peran sektor industri sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin

meningkat, baik dalam segi pengasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan

nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi

berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan

sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada

pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang

kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata

ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung

perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, suatu daerah

yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik. Lembaga politik dan

kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang

ditetapkan oleh rakyatnya. Daerah yang maju, ditandai oleh adanya peran serta rakyat

secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik,

maupun pertahanan dan keamanan. Selain aspek politik, daerah yang maju juga harus

didukung dengan infrastruktur yang maju.

Pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, akan mengakselerasi

pembangunannya menuju pada visi yang mandiri dan menjadi daerah yang

masyarakatnya merasa ada keadilan dalam pembangunan, sejahtera dan pembangunan

daerah yang berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan konsep green economy

dan blue economy. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek



V-2

pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan dari

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri

yang menonjol pula dalam pembangunan daerah.

Sebagai ukuran tercapainya Minahasa Tenggara yang mandiri, maju, sejahtera

dan beretika , pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada

pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

A. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila ditandai oleh hal-

hal berikut:1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlak

mulia dengan meningkatnya disiplin dalam semua aspek kehidupan.

2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang beretika

dengan kesadaran berbudaya masyarakat yang bernilai luhur tinggi

3. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang beradab,

saling toleransi, tenggang rasa, dan menghormati sehingga terwujud kondisi

aman di daerah.

B. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yang

berkompeten dan berkualitas dibidangnya lebih khusus untuk

pengembangan sek tor unggulan pertanian dan perikanan serta pariwisata

2. Terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara dengan

tingkat produktifitas tinggi dalam segala bidang yang dibutuhkan.

3. Terbangunnya sistem kaderisasi kepemimpinan daerah yang handal sebagai

modal dasar sumberdaya manusia yang berkualitas dan siap bersaing

menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015.

C. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terwujudnya pembangunan publik Kabupaten Minahasa Tenggara

berdasarkan standar pelayanan minimum;

2. Terwujudnya pembangunan pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara untuk

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan menjaga ketahanan pangan

daerah;



V-3

3. Terwujudnya pembangunan sektor unggulan pertanian, perikanan dan

pariwisata dengan penciptaan lapangan kerja dalam upaya mengurangi

pegangguran dan tingkat kemiskinan ;

4. Terwujudnya pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdaya

saing, aman dan nyaman dalam berusaha untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat dengan optimalisasi pemanfaatan local content;

5. Program hilirisasi dengan konsep zero waste dalam memenuhi kebutuhan

penduduk mulai dari pemenuhan ketahanan pangan dan kebutuhan rumah

tangga .

D. Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian ditandai oleh

hal-hal berikut:

1. Terwujudnya kondisi Kabupaten Minahasa Tenggara yang aman dan nyaman

untuk berinvestasi;

2. Terbangunnya komitmen pemangku kepentingan pembangunan untuk

menciptakan kondusivitas di daerah;

3. Terwujudnya kesadaran budaya saling menghargai diantara masyarakat

Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjalankan aktivitas ekonomi daerah;

4. Tercipta kerjasama pengusaha lokal dengan pengusaha dari luar daerah

untuk membangun industry pengolahan akhir, produk berbahan baku lokal

seperti kelapa dan perikanan di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya

implementasi program hilirisasi dalam MP3EI;

5. Terbangun komitmen pemerintah dalam memfasiliasi investor untuk industry

pengolahan hasil pertanian dan perkanan serta industry pariwisata yang akan

berkembang bersama dengan daerah tujuan wisata di Kabupaten Minahasa

Tenggara.

E. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secara layakditandai oleh hal-hal berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Minahasa Tenggara yang laju pertumbuhan

penduduk terkendali dengan memperhatikan piramida penduduk dalam

menetapkan kebijakan demografi;

2. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran;

3. Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui pemberian perhatian yang lebih

besar kepada masyarakat yang membutuhkan;



V-4

4. Menjamin pembangunan infrastruktur dalam rangka pemerataan sosial,

keterkaitan dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar kelompok

masyarakat;

5. Merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan

dengan green economy dan blue economy.

Untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup penduduk di Kabupaten Minahasa

Tenggara secara merata maka pembangunan diarahkan untuk mengatur

keseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan ekonomi,

sehingga pendapatan perkapita penduduk semakin meningkat. Laju

pertumbuhan jumlah penduduk harus lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi,

selain itu pembangunan diarahkan untuk meningkatkan angka harapan hidup

yang lebih tinggi secara bersamaan ditingkatkan kualitas pelayanan sosial

menjadi lebih baik dan kualitas lingkungan pemukiman ditata untuk mendapatkan

kenyamanan bertempat tinggal. Secara keseluruhan kualitas sumber daya

manusia akan makin baik yang tercermin dalam produktivitas tenaga kerja yang

makin tinggi.

Salah satu bentuk konsep pembangunan yang dapat dilaksanakan untuk

menyelaraskan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah

konsep pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang merupakan salah

satu fokus pembangunan nasional sekarang ini. Sehingga diharapkan dalam 20

tahun kedepan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat menyelesaikan berbagai

permasalahan yang menjadi kelemahan dalam lingkungan hidup, yaitu:

1. Terselesaikannya kasus-kasus ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam,

sehingga lingkungan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara

merupakan lingkungan yang nyaman;

2. Terkelolanya limbah domestik dengan baik sehingga nantinya diharapkan

dapat menjadi salah satu faktor yang menguntungkan bagi Kabupaten

Minahasa Tenggara;

3. Semakin tingginya kesadaran para pelaku usaha terhadap kelestarian alam

dan lingkungan agar pembangunan ekonomi yang selaras dengan upaya

pelestarian lingkungan dapat tercapai;

4. Pembenahan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini dirasakan masih

belum optimal.



V-5

5.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

5.1.I.1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

Terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, beretika dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila, sangat penting bagi terciptanya suatu

kondisi kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tentram dan nyaman. Selain

itu, pentingnya menjaga nilai-nilai luhur budaya dan memberikan arah bagi

perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai budaya serta

menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan

mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-

nilai Pancasila.

1. Memantapkan toleransi antar umat beragama dengan mengedepankan

semangat Bhineka Tunggal Ika.

2. Membangun kesadaran berbudaya masyarakat yang bernilai luhur tinggi

dengan berlandaskan pada semangat Mapalus.

3. Meningkatkan Pendidikan formal dan informal.

4. Meningkatkan sumber daya pendidik melalui peningkatan ketrampilan dan

strata pendidikan bagi pendidik

5. Meningkatkan sumberdaya Pembina rohani serta kesejahteraannya

6. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana/fasilitas pendidikan

7. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana/fasilitas keagamaan

8. Meningkatkan peranan pemerintah dalam proses belajar mengajar

9. Melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bahari

5.1.1.2 Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas

Kemampuan suatu daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi

tercapainya kemajuan dan kemakmuran suatu daerah. Daya saing yang tinggi,

akan menjadikan MInahasa Tenggara siap untuk menghadapi tantangan-

tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk

memperkuat daya saing daerah maka pembangunan daerah diarahkan untuk

mengedapankan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing.

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dengan ketrampilan dan pendidikan

yang memadai;



V-6

2. Mendirikan sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi di Kabupaten Minahasa

Tenggara;

3. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;

4. Membangun sarana olahraga sebagai wahana peningkatan kualitas generasi

muda.

5. Membantu siswa yang pintar dan berpotensi yang ingin melanjutkan sekolah

ke jenjang lebih tinggi tapi tidak memiliki biaya;

6. Meningkatkan pelatihan dan workshop utnuk menghasilkan tenaga kerja

berkualitas dan berdaya saing.

5.1.1.3 Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya

Peningkatan perekonomian daerah merupakan tujuan penting pembangunan

suatu daerah. Kemajuan suatu daerah dilihat dari tingkat pertumbuhan

ekonominya terutama mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Untuk

peningkatan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya alam yang ada

diikuti dengan peningkatan kompetensi dasar sumberdaya manusia serta peranan

agribisnis yang ada di daerah.

1. Peningkatan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan berdaya

saing melalui penciptaan nilai tambah di daerah dengan program hilirisasi.

2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai operator yang

berkompeten dalam optimalisasi hilirisasi pada sektor-sektor unggulan dalam

mempersiapkan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai penunjang

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3. Pengembangan agribisnis, agriindustri dan kawasan agropolitan serta

minapolitan sebagai upaya optimalisasi produksi dan produktivitas untuk

memanfaatkan Pelabuhan Bitung sebagai Pelabuhan Internasional Hub dan

simpul konektivitas nasional.

4. Pengembangan konsep pariwisata berbasis pertanian dan wisata bahari.

5. Membangun sumber daya perempuan dalam perekonomian daerah.

6. Pembangunan infrastruktur akses ke tiga sektor utama dengan berkualitas.

7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas budidaya komoditi unggulan dengan

konsep One Village One Product untuk ketahanan pangan.

8. Mengembangkan hilirisasi produk unggulan berdasarkan permintaan pasar

dengan Konsep One Village One Product.



V-7

9. Mendorong ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan system resi gudang

dan Pasar Lelang Komoditi Agro untuk meningkatkan akses pasar dan upaya

meningkatkan penerimaan petani.

10. Meningkatkan modernisasi dan teknologi di bidang perdagangan, pariwisata

dan investasi dengan konsep trade tourism and investment (TTI) dan MICE.

11. Memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana untuk tujuan pembangunan

berkelanjutan dan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan untuk

mendukung rencana aksi daerah mengurangi Pemanasan Global (Global

Warming) yang berdampak terhadap terjadinya Perubahan Iklim yang ekstrim

(Climate change)

5.1.1.4 Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomianTerciptanya suatu lingkungan kondusif bagi perekonomian merupakan cara

untuk meningkatkan suatu kegiatan perekonomian yang baik di suatu daerah.

Adanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan perekonomian diarahkan pada

terciptanya iklim investasi yang baik dengan etos kerja masyarakat yang baik

diikuti oleh kualitas kerja yang terampil dan kreatif.

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan meningkatkan keamanan

dan kenyamanan berinvestasi di Minahasa Tenggara

2. Meningkatkan etos kerja masyarakat dan ketrampilan supaya dapat terserap

dalam industry pengolahan hasil

3. Meningkatkan kualitas kerja dengan meningkatkan produktivitas kerja melalui

upaya pelatihan ketrampilan dan kemampuan manajerial.

4. Memperkuat kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di tengah

masyarakat

5. Menciptakan iklim kondusif dan harmonis untuk nilai-nilai kearifan lokal agar

mampu menyesuaikan secara positif modernisasi global

6. Meningkatkan tenggang rasa di tengah masyarakat

7. Meningkatkan sikap loyal, rajin dan bertanggung jawab

8. Meningkatkan stabilitas keamanan di tengah masyarakat

9. Meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparatur keamanan

10. Menciptakan iklim ekonomi politik yang sehat dan kondusif di masyarakat.

11. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang menghubungkan

antarpusat kegiatan maupun antara pusat kegiatan dengan kawasan

produksi, terutama antara pusat kegiatan dengan wilayah Touluaan Selatan



V-8

yang telah diusulkan menjadi kawasan agropolitan hortikultura namun masih

minim sarana jalan.

5.1.1.5 Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secara layak

Peningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara secara

merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secara layak, maka

kebijakan pembangunan derah diarahkan pada :

1. Terjaminnya hak-hak masyarakat dengan hak yang sama untuk semua

program yang diperuntukkan bagi masyarakat;

2. Peningkatan pemberian pelayanan kesehatan gratis melalui program

Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal kepada masyarakat sesuai target

program;

3. Pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pendidikan dan

pelatihan/magang, bantuan permodalan dan peralatan kerja;

4. Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan

keterampilan produktif seperti tata boga, jahit-menjahit, serta kerajinan tangan

lainnya;

5. Peningkatan akses air bersih dan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat;

6. Peningkatan pelayanan pendidikan di segala jenjang dengan bantuan

beasiswa bagi yang wajar menerima;

7. Pemberian bantuan bibit dan pupuk untuk kebutuhan sector pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan;

8. Perbaikan dan penyediaan akses ke daerah tujuan wisata di Kabupaten

Minahasa Tenggara;

9. Mendorong kegiatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan sector Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi terutama di desa-desa;

10. Perbaikan sarana perumahan agar memenuhi syarat kesehatan melalui

program bantuan stimulant perumahan swadaya, bedah rumah, subsidi

perumahan maupun pemberian fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Murah

untuk masyarakat ekonomi lemah;

11. Perbaikan sanitasi lingkungan yang berbasis masyarakat;

12. Pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu untuk semua

jenjang/tingkat pendidikan.



V-9

5.2 TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Untuk mencapai sasaran pembangunan maka telah ditetapkan arah

pembangunan daerah yang akan menjadi kompas dalam penetapan tahapan dan prioritas

pembangunan jangka panjang. Keterbatasan sumberdaya dan dana, menyebabkan

dalam dokumen perencanaan jangka panjang ini, kita perlu menetapkan tahapan dan

skala prioritas yang mencerminkan urgensi dalam setiap tahapan untuk merealisasian visi

dan misi hingga dua puluh tahun yang akan datang. Tahapan dan skala prioritas,

didasarkan atas permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan dimensi waktu dan

kebutuhan mendesak di daerah. Tahapan dan Prioritas pembangunan di Kabupaten

Minahasa Tenggara, di bagi dalam 4 Tahapan Lima Tahunan yakni Tahap Peletakan

Dasar, Tahap Pemantapan, Tahap Akselerasi dan Tahap Industrialisasi dan Sektor Jasa.

Pada Tahap ini, ditargetkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara telah berada

pada tingkat yang matang dalam upaya meningkatkan daya saing daerah dengan konsep

hilirisasi pada tahap akselerasi, sehingga tahap industrialisasi dan sektor jasa merupakan

tahap akhir pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 dengan terwujudnya visi

Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Kabupaten yang MAJU, ADIL, SEJAHTERADan BERETIKA”

5.2.1 Pembangunan Daerah Lima Tahun ke-I (2005-2010) yaitu Tahap PELETAKANDASAR. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, maka prioritas

pembangunan pada RPJPD lima tahun pertama adalah sebagai berikut.

5.2.1.1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

1. Membangun hubungan kerjasama antar umat beragama sehingga

persatuan dan kesatuan antar agama terjalin dengan baik dan indah;

2. Memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, social keagamaan

dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan

mengoreksi ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial, sebagai

upaya membangun masyarakat yang kokoh;

3. Memprioritaskan upaya-upaya untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup

antar umat beragama;

4. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat

Minahasa Tenggara, yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas

pembangunan kebudayaan tersebut, dengan mengidentifikasi nilai-nilai



V-10

budaya dan kearifan local sebagai landasan pembangunan Minahasa

Tenggara;

5. Membangun ketentraman dan ketertiban umum yang diarahkan pada

upaya mewujudkan rasa tentram dan suasana tertib dengan tertanganinya

berbagai masalah-masalah social yang ada;

6. Mengoptimalkan peran lembaga kepemudaan, dalam upaya pemahaman

mengenai nilai-nilai budaya dan menciptakan generasi muda yang

berakhlak dan memahami kearifan lokal yang ada.

5.2.1.2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lewat pemenuhan

kebutuhan sarana, prasarana dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang

berbasis peluang kerja dan potensi local;

2. Meningkatkan penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Upaya-upaya

yang dilakukan untuk mendukung target tersebut yaitu melalui pembagian

peran pendanaan anatar pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka

rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru SD/MI, SMP/MTs serta

bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;

3. Meningkatkan ketersediaan pendidik dalam jumlah dan kualitas yang

memadai untuk dapat melayani kebutuhan pendidikan bagi masyarakat

khususnya masyarakat miskin;

4. Menyelenggrakan pendidikan nonformal yang bermutu untuk memberikan

pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin

terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi

masyarakat yang tidak pernah sekolah;

5. Mempersiapkan Sumberdaya Manusia di Minahasa Tenggara yang

merupakan bagian dari Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia

ke kawasan Asia Timur dan Pasifik;

6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan obat

yang bermutu, tenaga medis yang berkualitas serta fasilitas dan

infrastruktur kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum;

7. Mengembangkan fasilitas dan infrastruktur wilayah yang diarahkan pada

peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas

peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan fasilitas dan infrastruktur

wilayah;



V-11

8. Meningkatkan kualitas hidup manusia Minahasa Tenggara yang ditandai

dengan angka kematian bayi sebesar rerata 29 per 1000 kelahiran hidup,

angka kematian ibu rerata 53 per 100.000 kelahiran dan rerata usia

harapan hidup mencapai 75 tahun;

9. Menekan angka kemiskinan menjadi 17 persen pada tahun 2010.

5.2.1.3. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya

1. Mengembangkan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(KUMKM) melalui tahap penyiapan pranata, peningkatan kapasitas SDM,

penguatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan

IPTEK serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM

pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam

tahapan pelaksanaan implementasinya;

2. Melaksanakan revitalisasi, konsolisasi dan restrukturisasi yang ditandai

dengan pengembangan struktur industry, peningkatan kesempatan kerja

disektor industri, pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang

potensial dan menumbuhkembangkan industri kecil menengah sebagai

pendukung industri besar;

3. Mengembangkan pertanian sebagai salah satu core business Minahasa

Tenggara yang ditandai dengan beberapa penguatan yaitu penguatan

subsistem agribisnis. Strategi penguatan subsistem agribisnis di Minahasa

Tenggara didasarkan pada kondisi permasalahan factual pada system

agribisnis serta adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat

terjadinya perubahan lingkungan;

4. Mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai angka pertumbuhan sebesar

7 persen pada tahun 2010;

5. Mendorong pencapaian PDRB riil (tahun dasar 2000) menjadi 0.8 trilyun

dan PDRB harga berlaku sebesar 1.7 trilyun Pada Tahun 2010;

6. Mendorong peningkatan kinerja ekonomi sehingga PDRB riil (tahun dasar

2000) per kapita dapat mencapai Rp. 8.80 juta per tahun dan Rp. 16 juta

per tahun untuk nilai berlaku pada tahun 2010;

7. Mendorong peningkatan pendapatan pemerintah daerah secara

keseluruhan di Minahasa Tenggara menjadi 282 milyar pada tahun 2010.



V-12

5.2.1.4. Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian1. Menyiapkan sarana dan prasarana investasi, inventarisasi potensi investasi

serta promosi investasi Minahasa Tenggara. Dengan membangun iklim

investasi yang kondusif diawal tahapan ini maka dapat menjadikan

Minahasa Tenggara sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan;

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

melalui peraturan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada

masyarakat wajib pajak dan retribusi, serta optimalisasi kinerja organisasi

perangkat daerah;

3. Memantapkan sinergitas penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara

yang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan daya dukung sumberdaya

alam dan daya dukung lingkungan dengan memerhatikan arahan rencana

tata ruang wilayaj secara umum dan secara khusus dengan berpedoman

pada peta zonasi pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan,

perikanan-kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata;

4. Mendorong persiapan pembangunan jalur rel kereta api dimana Minahasa

Tenggara termasuk dalam wilayah pembangunan jalur kereta api; dan

5. Mempersiapkan rencana pembangunan sarana transportasi lainnya seperti

terminal, bandar udara dan pelabuhan laut yang memadai.

5.2.1.5. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggarasecara merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidupsecara layak

1. Menyediakan dan Meningkatkan sarana prasarana sosial dasar kesehatan

lingkungan seperti kebutuhan air bersih, puskesmas, puskesmas

pembantu, puskesmas keliling, puskesmas terapung, pos pelayanan

terpadu, poliklinik desa, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya

hingga ke pelosok daerah;

2. Menyediakan dan Meningkatkan laboratorium dasar, perumahan guru,

fasilitas olahraga, fasilitas kesenian, fasilitas pramuka dalam meningkatkan

kompetensi pendidikan di daerah;

3. Menetapkan standar kebutuhan minimum dalam setiap aspek pelayanan

masyarakat, sehingga terdapat standard operasional dan prosedur yang

jelas dalam pelayanan masyarakat.

4. Menyiapkan dokumen penataan ruang yang berbasis pengembangan

wilayah



V-13

5.2.2. Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun ke – II (2011 – 2015) yaitu Tahap

PEMANTAPAN.

Pada periode ini, beberapa dokumen perencanaan nasional harus dipenuhi

targetnya pada akhir periode tahap pemantapan. Misalnya saja MDGs, target

capaiannya adalah pada Tahun 2015. Indikator-indikator dalam MDGs, harus

diupayakan untuk tercapai targetnya pada tahun 2015, yang merupakan tahap

perencanaan lima tahun kedua dalam RPJPD. Sebagai Tahap Pemantapan, arah

pembangunan ditujukan pada terpenuhinya target-target tersebut.

Pada Tahun 2015 akan di berlakukan Masyarakat Ekonomi Asean atau Asean

Economic Community. Pada tahapan pelaksanaan, diperlukan persiapan

sumberdaya manusia yang kompeten menghadapi kondisi tersebut. Tahap

Pemantapan ini, juga dalam rangka mendukung kesiapan Provinsi Sulawesi Utara

sebagai pintu gerbang di Asia Timur dan Pasifik

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, maka prioritas pembangunan

pada RPJPD lima tahun kedua adalah sebagai berikut.

5.2.2.1 Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

1. Memperkuat hubungan kerjasama antar umat beragama sehingga

persatuan dan kesatuan antar agama terjalin dengan baik dan indah;

2. Mempertahankan organisasi-organisasi kemasyarakatan, social

keagamaan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah

terbentuk;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan,

keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat terutama masyarakat

miskin, masyarakat yang tinggal jauh dari kota kabupaten serta

peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah

kesejahteraan social (PMKS).

5.2.2.2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas



V-14

1. Memperkuat kompetensi dan daya saing tenaga kerja lewat pemenuhan



2. Menuntaskan wajib belajar Sembilan tahun. Upaya-upaya yang dilakukan

untuk mendukung target tersebut yaitu melalui pembagian peran

pendanaan anatar pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka






4. Meningkatkan pendidikan nonformal yang bermutu untuk memberikan




5. Merealisasikan Minahasa Tenggara yang merupakan bagian dari

Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke kawasan Asia

Timur dan Pasifik;








8. Menekan angka kemiskinan menjadi 15 persen pada tahun 2015.

5.2.2.3. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya1. Memperkuat peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah




pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam

tahapan pelaksanaan implementasinya;



V-15


dengan pengembangan struktur industry, peningkatan kesempatam kerja




3. Memperkuat pertanian sebagai salah satu core business Minahasa



Tenggara didasarkan pada kondisi permasalahan faktual pada system




rerata 7 % pada tahun 2015;

5. Mendorong pencapaian PDRB riil (tahun dasar 2000) menjadi 1 trilyun dan

PDRB harga berlaku sebesar 2 trilyun pada tahun 2015;


2000) per kapita dapat mencapai Rp. 11 juta per tahun dan Rp. 24 juta



keseluruhan di Minahasa Tenggara menjadi 2 trilyun pada tahun 2015.

5.2.2.4. Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian1. Meningkatkan sarana dan prasarana investasi, inventarisasi potensi

investasi serta promosi investasi Minahasa Tenggara. Dengan membangun

iklim investasi yang kondusif di awal tahapan ini maka dapat menjadikan





perangkat daerah;

3. Menata dan mengevaluasi kenyamanan berinvestasi di daerah;

4. Mendorong dan berperan dalam meningkatkan penguasaan teknologi

inovatif bagi petani, nelayan, dan pegawai untuk meningkatkan

produktivitas kerja dan kesejahteraan mereka serta mendorong

peningkatan ekonomi daerah;



V-16

5. Mendorong peningkatan akses pemasaran produk-produk pertanian,

perkebunan, dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan kaum petani

dan nelayan serta mengakselerasi pemerataan pendapatan masyarakat;

6. Mendorong penetapan UMR Provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi

perekonomian;



alam dan daya dukung lingkungan dengan memperhatikan arahan rencana

tata ruang wilayah secara umum dan secara khusus dengan berpedoman

pada peta zonasi peruntukan berdasarkan struktur dan pola ruang dalam

RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara;

8. Mempersiapkan Produksi dan dukungan daerah Kabupaten Minahasa

Tenggara terhadap penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan

kawasan-kawasan pendukung KEK;

9. Mengembangkan upaya untuk melibatkan berbagai pihak untuk melakukan

promosi UMKM agar memperkuat pasar para pelaku UMKM tersebut;

10. Mendorong pengembangan koperasi yang berkualitas untuk menjadi

sokoguru yang solid bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan

anggotanya;

11. Mengembangkan ekonomi kreatif lokal bercirikan produk unggulan daerah;

12. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan

kabupaten/kota untuk meningkatkan akses jalan ke sentra-sentra produksi

pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk memudahkan

penjualan hasil-hasil produksi serta mengurangi disparitas harga hasil-hasil

produksi tersebut antara kota dan desa;

13. Memantapkan rencana pembangunan jalur rel kereta api dimana Minahasa

Tenggara termasuk dalam wilayah pembangunan jalur kereta api.

14. Memantapkan rencana pembangunan fasilitas transportasi lainnya seperti

terminal, bandar udara dan pelabuhan laut yang memadai.

5.2.2.5. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggarasecara merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidupsecara layak

1. Meningkatkan sarana prasarana social dasar (kebutuhan air bersih,

puskesmas/puskesmas pembantu/ puskesmas keliling/ puskesmas

terapung/pos pelayanan terpadu/poliklinik desa, laboratorium



V-17

dasar/perumahan guru/fasilitas olahraga/fasilitas kesenian/fasilitas

pramuka);

2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk

memperoleh akses pendidikan dan merealisasikan wajib belajar pendidikan

menengah 12 tahun;

3. Mengembangkan program-program yang dibutuhkan untuk mempercepat

penuntasan buta aksara;

4. Mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara

fasilitas sekolah sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif untuk

pencapaian prestasi peserta didik yang lebih baik serta pembentukan sikap

dan perilaku mereka;

5. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk pendidikan non formal yang

lebih berkualitas;

6. Memberikan insentif yang lebih baik bagi para guru di daerah terpencil dan

kawasan perbatasan;

7. Mengembangkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang

berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan dalam rangka

pemerataan pendidikan yang berkualitas;

8. Mendorong dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk

menambah dan memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi serta

mendorong masyarakat untuk ikut serta memelihara fasilitas kebersihan

dan sanitasi;

9. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana umum

penunjang aktivitas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta penyusunan

RDTR dan Peraturan Zonasinya;

10. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana umum

penunjang aktivitas Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) serta penyusunan

RDTR dan Peraturan Zonasinya;

11. Pemantapan penyusunan program kewilayahan yang akan dijadikan dasar

pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah terpadu; dan

12. Membangun infrastruktur dan fasilitas daerah perbatasan.

5.2.3. Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun Ke-III (2016-2020) yaitu Tahap

AKSELERASI. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, maka prioritas

pembangunan pada RPJPD lima tahun ketiga adalah sebagai berikut.



V-18

5.2.3.1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

1. Menjamin kebebasan penuh suatu masyarakat untuk menjalankan

hidup rukun antar umat beragama ditandai dengan tidak ada konflik

antar umat Bergama;

2. Memperkuat peran organisasi-organisasi kemasyarakatan, social


terbentuk serta mempertebal rasa memiliki akan kebudayaan yang

ada dan junjungan tinggi terhadap pancasila;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social

peresorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat

terutama masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal jauh dari kota

kabupaten serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan

penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS).

5.2.3.2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggarayang berkualitas

1. Mempertajam kompetensi dan daya saing tenaga kerja lewat pemenuhan




untuk mendukung target tersebut yaitu melalui pembagian peran

pendanaan antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka






4. Menyediakan fasilitas dan saran pendidikan khususnya pendidikan

perguruan tinggi atau politeknik;







V-19

6. Menjaga kesinambungan Minahasa Tenggara yang merupakan bagian dari

Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur

dan Pasifik;








9. Menekan angka kemiskinan menjadi 12 persen tahun 2020.

5.2.3.3. Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya

1. Memperkuat peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah




pada masa otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus

dalam tahapan pelaksanaan implementasinya;










agribisnis serta adanya peluang dan tantangan yang muncul sebagai

akibat terjadinya perubahan lingkungan;


rerata 7.25 % pada tahun 2020;

5. Mendorong pencapaian PDRB riil (tahun dasar 2000) menjadi 3 trilyun

dan PDRB harga berlaku sebesar 6 trilyun pada tahun 2020;



V-20


2000) per kapita dapat mencapai Rp. 15 juta per tahun dan Rp. 45 juta



keseluruhan di Minahasa Tenggara menjadi 4 trilyun pada tahun 2020.

5.2.3.4 Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian

1. Meningkatkan sarana dan prasarana investasi, inventarisasi potensi

investasi serta promosi investasi Minahasa Tenggara. Dengan

membangun iklim investasi yang kondusif diawal tahapan ini maka dapat

menjadikan Minahasa Tenggara sebagai daerah tujuan investasi yang

menguntungkan;




perangkat daerah;




tata ruang wilayah secara umum dan secara khusus dengan berpedoman

pada peta zonasi pertambangan, pertanian, perkebunanm kehutanan,


4. Mendorong percepatan pembangunan jalur rel kereta api dimana

Minahasa Tenggara termasuk dalam wilayah pembangunan jalur kereta

api;

5. Mempercepat pembangunan fasilitas transportasi lainnya seperti terminal,

bandar udara dan pelabuhan laut yang memadai.

6. Terwujudnya system perdagangan di Kabupaten Minahasa Tenggara

melalui penataan system pemasaran dan saran distribusi barang didukung

oleh hak kepemilikan dan hak atas kekayaan intelektual yang jelas.

5.2.3.5. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup secara layak1. Meningkatkan sarana prasarana social dasar (kebutuhan air bersih,

puskesmas/puskesmas pembantu/ puskesmas keliling/ puskesmas



V-21

terapung/pos pelayanan terpadu/poloklinik desa, laboratorium

dasar/perumahan guru/fasilitas olahraga/fasilitas kesenian/fasilitas pramuka);

2. Pembangunan jalan-jalan baru yang menghubungkan antara pusat-pusat

kegiatan di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara;

3. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana umum penunjang

aktivitas Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta penyusunan RDTR dan

Peraturan Zonasinya;

4. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana umum penunjang

aktivitas Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) serta penyusunan RDTR dan

Peraturan Zonasinya; dan

5. Percepatan penyusunan program kewilayahan untuk melaksanakan kegiatan

pembangunan wilayah terpadu.

Tahap Akselerasi pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara pada

periode ini, diarahkan untuk terus mendorong pembangunan yang semakin

berdaya saing berdasarkan konsep MP3EI. Konsep koridor diakselerasi dengan

hilirisasi komoditi unggulan daerah. Pemerintah akan memfasilitasi kemudahan

berinvestasi bagi industri-industri pengolahan berbahan baku komoditi pertanian

(agriindustri) dan pengembangan bisnis berbasis pertanian (agribisnis).


5.2.4. Arah Pembangunan Daerah Lima Tahun ke-IV (2021-2025) yaitu Tahap

Industrialisasi dan Pengembangan Sektor JasaUntuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, maka prioritas pembangunan pada

RPJPD lima tahun keempat adalah sebagai berikut.

5.2.4.1.Mewujudkan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila1. Memperkuat hubungan kerjasama antar umat beragama sehingga persatuan

dan kesatuan antar agama terjalin dengan baik dan indah;

2. Memperkuat peran organisasi-organisasi kemasyarakatan, social


terbentuk;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social peresorangan,

keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat terutama masyarakat miskin,

masyarakat yang tinggal jauh dari kota kabupaten serta peningkatan



V-22

penggalian potensi sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan

social (PMKS).

5.2.4.2. Menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Minahasa Tenggara yangberkualitas1. Mempertajam kompetensi dan daya saing tenaga kerja lewat pemenuhan




untuk mendukung target tersebut yaitu melalui pembagian peran pendanaan

anatar pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan

penambahan ruang kelas baru SD/MI, SMP/MTs serta bantuan beasiswa bagi

siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;




4. Menyediakan fasilitas dan saran pendidikan khususnya pendidikan perguruan

tinggi atau politeknik;





6. Merealisasikan Minahasa Tenggara yang merupakan bagian dari Sulawesi

Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik;


yang bermutu, tenaga medis yang berkualitas serta fasilitas dan infrastruktur

kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum;


dengan angka kematian bayi turun sebesar rerata 15 per 1000 kelahiran

hidup, angka kematian ibu rerata 20 per 100.000 kelahiran dan rerata usia


9. Menekan angka kemiskinan menjadi 9 persen sedangkan angka

pengangguran terbuka menjadi 6 persen pada tahun 2025.

5.2.4.3.Meningkatkan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapatmemenuhi kebutuhan penduduknya.



V-23

1. Memperkuat peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah


penguatan kelembagaan, peningkatan akses pasar, pembiayaan dan IPTEK

serta mewujudkan persamaan persepsi pemberdayaan KUMKM pada masa

otonomi daerah yang harus mendapat perhatian khusus dalam tahapan

pelaksanaan implementasinya;













rerata 7,5 % pada tahun 2025;

5. Mendorong pencapaian PDRB riil (tahun dasar 2000) menjadi 4 trilyun dan

PDRB harga berlaku sebesar 8 trilyun pada tahun 2025;


2000) per kapita dapat mencapai Rp. 25 juta per tahun dan Rp. 80 juta per

tahun untuk nilai berlaku pada tahun 2025;

7. Mendorong peningkatan pendapatan pemerintah daerah secara keseluruhan

di Minahasa Tenggara menjadi 6 trilyun pada tahun 2025.

5.2.4.4.Menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan perekonomian1. Meningkatkan sarana dan prasarana investasi, inventarisasi potensi

investasi serta promosi investasi Minahasa Tenggara. Dengan membangun

iklim investasi kondusif diawal tahapan ini maka dapat menjadikan





perangkat daerah;



V-24




tata ruang wilayaj secara umum dan secara khusus dengan berpedoman

pada peta zonasi pertambangan, pertanian, perkebunanm kehutanan,


4. Terbangunnya jalur rel kereta api dimana Minahasa Tenggara; dan

5. Terbangunnnya sarana dan prasarana transportasi lainnya seperti terminal,

bandar udara dan pelabuhan yang memadai.

5.2.4.5. Meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Minahasa Tenggarasecara merata dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidupsecara layak1. Meningkatkan sarana prasarana sosial dasar (kebutuhan air bersih,

puskesmas / puskesmas pembantu / puskesmas keliling / puskesmas

terapung / pos pelayanan terpadu / poliklinik desa, laboratorium dasar /

perumahan guru / fasilitas olahraga / fasilitas kesenian / fasilitas pramuka);

2. Tersedianya jalan-jalan alternatif yang ada di Kabupaten Minahasa

Tenggara yang bisa menjangkau kegiatan-kegiatan guna terpenuhinya

seluruh kebutuhan dasar hidup manusia.

3. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen

penataan ruang sebagai pijakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada tahap ini, pembangunan tetap selaras dengan RPJPN dimana Kabupaten Minahasa

Tenggara diarahkan menjadi daerah agribisnis yang berkembang agroindustrinya sebagai

manifestasi dari program hilirisasi dalam konsep MP3EI dengan basis tanaman

perkebunan dan perikanan. Secara bersamaan, sektor jasa berkembang untuk

memenuhi pasar dan untuk kepentingan pembangunan pariwisata yang dilakukan secara

terpadu dengan Provinsi Sulawesi Utara.

Pada tahap ini, dengan konsep Indonesia Incorporated yang diacu dalam rangka bangun

industri di daerah, diarahkan telah tercipta spin off dengan munculnya berbagai industri

baru yang saling terkait dengan membentuk Klaster Industri produk berbahan baku lokal.

Pengembangan sektor jasa dan kepariwisataan akan semakin meningkat yang ditunjang

dengan aksesibilitas perhubungan darat, laut dan udara yang telah dirancang sesuai

dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara, termasuk



V-25

pembangunan jalan kereta api sebagai bagian dari konektivitas antar kabupaten/kota

untuk memperlancar akses industri dan sektor jasa.

Pada tahap ini, perkembangan industri telah berada pada tahap mature dan telah siap

bersaing, apalagi dengan ditunjang tersedianya Pelabuhan Bitung sebagai International

Hub Port (Pelabuhan Internasional) yang akan memberikan efek daya saing logistik yang

mantap untuk distribusi produk industri ke negara-negara eksportir di Asia Timur dan

Pasifik.

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi Misi /Submisi

Sasaran Pokok Arah KebijakanPembangunanUraian Indikator dan

Target

“KabupatenMinahasaTenggara yangMANDIRI,ADIL danSEJAHTERABerkelanjutan”

MewujudkanmasyarakatKabupatenMinahasaTenggarayang berahlakmulia,beretika danberadabberdasarkanfalsafahPancasila

Pembangunansumber dayamanusia yang

bermoral,memperkuatjatidiri serta

karakter yangbertakwa

kepada Tuhanyang Maha

Esa

Sumber DayaManusia yangtaat hukum

Meningkatkan mutupendidikan danpendidikan informalyang berkwalitasmengenai masalahhukum, kerukunanberagama dankepedulian sosial

Sumber dayamanusia yangmemeliharakerukunaninternal danumat beragamaSumber dayamanusia yangmempunyaikepeduliansosial yangtinggi

Menciptakansumber dayamanusiaKabupatenMinahasaTenggarayangberkualitas

Mewujudkansumber dayamanusia yang

berkwalitas

Peningkatankwalitas saranadan prasaranadasar

Meningkatkan mutupendidikan baikformal dan informal

Peningkatanbudaya disiplindan kompetensiPeningkatantingkatpendidikan danketerampilan

MeningkatkanperekonomianKabupatenMinahasaTenggarayang dapatmemenuhikebutuhanpenduduknya

Meningkatkankemandirian

dalammemenuhikebutuhanpenduduk

PeningkatanPDRB

Meningkatkanpengetahuanpetani tentangpertanian danperkebunan

Penigkatan hasilpertanian danperkebunanKetahanananpangan,kemandirianenergi denganmempetahankan



V-26

kearifan lokal

Menciptakanlingkungankondusif bagikegiatanperekonomian

Menciptkanlinngkungan

yang bakdalam

peningkatanperekonomian

Lingkunganinvestasi yangaman dannyaman,penerapanprofesionalismedalampelayanan prima, harmonisasipembangunan,serta penerapangoodgovernance dancleangovernment

Menerbitkan Perdatentang investasidan acuan yangjelas kepadainvestor

Meningkatkantaraf hiduppendudukKabupatenMinahasaTenggarasecarameratadenganterpenuhinyaseluruhkebutuhandasar hidupsecara layak

Peningkatantaraf hidupmasyarakat

Peningkatanketerampilanmasyarakat,fasilitaslapanganpekerjaan danpemerataankesempatankerja,peningkatansarana danprasaranakesehatan danpendidikan

Pelatihan danpendidikan baikformal dan informal

Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang

Sasaran Pokok dan ArahKebijakan Pembangunan Indikator

Kondisi AwalKinerja

Pembangunan

Target Kondisi AkhirKinerja

PembangunanTahap

ITahap

IITahap

IIITahap

IVPeletakan Dasar (2005 – 2010)1. Mewujudkan Kabupaten

Minahasa Tenggara yangberakhlak mulia, beretikadan beradab berdasarkanfalsalfah Pancasila:

a. Membangun hubungankerjasama antar umatberagama

b. Memberdayakanorganisasikemasyarakatan

c. Mewujudkan kerukunanhidup antarumatberagama

d. Mengembangkan nilaibudaya dan keariifan

Sumber dayamanusia yangtaat hukumyang bisamenjalinkerjasamaantarumatberagamadenganmenjagakearifan lokal

Belumoptimalnyaperas sertalembaga –lembagakepemudaanyang ada sertamasih adamasyarakatyang belum taathukum dalammembangunketentramandan ketertianumum

20% 30% 30% 20%

TerwujudnyaKabupatenMinahasaTenggara yangberahlak mulia,beretika danberadalberdasarkanfalsafahPancasila



V-27

lokal

e. Membangunketentraman danketertiban umum

f. Mengoptimalkan peranlembaga kepemudaan

2. Menciptakan sumber daya

Manusia KabupatenMinahasa Tenggara yangberkwalitas:

a. Meningkatkankompetensi dan dayasaing tenaga kerja

b. Meningkatkanpenuntasan wajib belajarsembilan tahun

c. Meningkatkanketersediaan pendidikdalam jumlah dankwalitas

d. Menyelenggarakanpendidikan non formalyang bermutu

e. Mempersiapkan sumberdaya manusia

f. Meningkatkan pelayanankesehatan

g. Mengembangkan fasilitasdan infrastruktur wilayah

h. Meningkatkan kwalitashidup

i. Menekan angkakemiskinan

3. MeningkatkanPerekonomian KabupatenMinahasa Tenggara yangdapat memenuhi kebutuhanpenduduknya:

a. MengembangkanKUMKM

b. Melaksanakanrevitalisasi, konsolidasidan restrukturisasi

c. Mengembangkanpertanian

d. Mendorong pertumbuhanekonomi

e. Mendorong pencapaianPDRB RiilPDRB ADHBPDRB Riil PerkapitaPDRB ADHB Perkapita

f. Mendorong peningkatan

Sumber dayamanusia yangberdaya saingyang tinggi

PembangunanKabupatenMinahasaTenggarayangBerkwalitasdan mandiriyang bisamemenuhikebutuhanpenduduknya

Ketersediaanpendidik dalamjumlah dankwalitas yangkurangmemadai,sumber dayamasnusia yangbelum memadaiyangberpengaruhpada kwalitaskehidupanmasyarakat

BelumberkembangnyaKUMKM yangbelum optimal,pengembanganpertanian yangbelummaksimal

20%

17%

20%

6,5%

0,8 T1,7 T8,8 Jt16 Jt

30%

30%

30%

30%

20%

20%

Terciptanyasumber dayamanusiaKabupatenMinahasaTenggara yangberkwalitas

PeningkatanperekonomiankabupatenMinahasaTenggara yangdapatmemenuhikebutuhanpenduduknya



V-28

kinerja ekonomi

g. Mendorong peningkatanpemerintah daerah

4. Menciptakan lingkunganKondusif bagi kegiatanperekonomian:

a. Menyiapkan sarana danprasarana investasi

b. Meningkatkan efektivitasdan efisiensi pengelolaankeuanga daerah

c. Memantapkan sinergitaspenataan ruang

d. Mendorong persiapanpembangunan jalur relkereta api

e. Menyiapkan rencanapembangunan saranadan prasaranatransportasi lainnya

5. Peningkatan taraf hidup

Penduduk KabupatenMinahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinyaseluruh kebutuhan dasarhidup secara layak:

a. Menyediakan danmeniingkatkan saranaprasarana sosial dasarkesehatan

b. Menyediakan danmeningkatkanlaboratorium dasar,perumahan guru, fasilitasolahraga, fasilitaskesenian, fasilitaspramuka

c. Menetapkan standarkebutuhan minimumdalam setiap aspekpelayanan masyarakat

d. Menyiapkan dokumenpenataan ruang yangberbasis pengembanganwilayah

MasyarakatMinahasaTenggarayangberdisiplinyang tinggi,penuhtoleransi danberbudipekertiyang luhur

MasyarakatMinahasaTenggarayangterpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak

Masih adanyamasyarakat dankondisiKabupatenMinahasaTenggara padaumumnya yangbelum mengertisehingga tidakmenciptakanlingkunganyang kondusifbagiperekonomian

Masih adamasyrakatMinahasatenggara yangbelum terpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak

20%

20%

30%

30%

30%

30%

20%

20%

Terciptanyalingkunganyang kondsusifbagi kegiatanperekonomian

Meningkatnyatarfa hiduppendudukKabupatenMinahasaTenggarasecara meratadenganterpenuhinyaseluruhkebutuhandasar hidupsecara layak

PEMANTAPAN (2011 – 2015)1. Mewujudkan Kabupaten

Minahasa Tenggara yangberakhlak mulia, beretika danberadab berdasarkanfalsalfah Pancasila:

a. Memperkuat hubungankerjasama antar umatberagama

b. Mempertahankanorganisasi


Belumoptimalnyaperas sertalembaga –lembagakepemudaanyang ada sertamasih adamasyarakatyang belum taathukum dalam

20% 30% 30% 20%TerwujudnyaKabupatenMinahasaTenggara yangberahlak mulia,beretika danberadabberdasarkanfalsafahPancasial



V-29

kemasyarakatan

c. Meningkatkan kwantitasdan kwalitaskesejahteraan sosial

2. Menciptakan sumber dayaManusia KabupatenMinahasa Tenggara yangberkwalitas:

a. Memperkuat kompetensidan daya saing tenagakerja

b. Menuntaskan wajibbelajar 9 tahun


d. Meningkatkan pendidikannonformal yanb bermutu

e. Merealisasikan MinahasaTenggara yangmerupakan bagian dariSulawesi Utara sebagaiPintu gerbang Indonesiake Kawasan Asia timurdan Pasifik

f. Meningkatkan pelayanankesehatan masyarakat

g. Meningkatkan kwalitashidup manusia

h. Menekan angkakemiskinan

3 Meningkatkan perekonomiankabupaten MinahasaTenggara yang dapatmemenuhi kebutuhanpenduduknya:

a. Memperkuat peranKUMKM


c. Memperkuat pertanian

d. Mendorong pertumbuhanekonomi

e. Mendororong pencapaianPDRB RiilPDRB ADHBPDRB Riil PerkapitaPDRB ADHB Perkapita

f. Mendorong peningkatankinerja ekonomi

g. Mendorong peningkatanpendapatan pemerintah



membangunketentramandan ketertianumum



20%

20%

30%

15%

30%

7%

1 T2 T11 Jt24 Jt

30%

30%

20%

20%

Terciptanyasumber dayamanusiakabupatenMinahasaTenggara yangberkwalitas

TerjadinyapeningkatanPereekonomianMinahasaTenggara yangdapatmemenuhikebutuhanpenduduknya



V-30

daerah

4. Menciptakan lingkungankondusif bagi kegiatanperekonomian:

a. Meningkatkan saranadan prasarana investasi

b. Meningkatkanefektivitas dan efisiensipengelolaan keuangandaerah

c. Menata danmengevaluasikenyamananberinvestasi

d. Mendorong danberperan dalammeningkatkanpenguasaan teknologiinovatif

e. Mendorongpeningkatan aksespemasaran

f. Mendorong penetapanUMR Provinsi sesuaidengan situasi dankondisi perekonomian

g. Memantapkansinergitas penataanruang

h. Mempersiapkanproduksi dan dukungandaerah terhadap KEKdan kawasanpendukung KEK

i. Mengembangkan upayauntuk melakukanpromossi UMKM

j. Mendorongpengembangankoperasi

k. Mengembangkaneknomi kreatif lokal

l. Mendorong dan bekerjasama denganPemerintah pusat

m. Mendorongpemantapanpembangunan jalur relkereta api

n. Memantapkan rencanapembangunan saranadan prasaranatransportasi lainnya

5. Meningkatkan taraf hiduppenduduk KabupatenMinahasa Tenggara secara


MasyarakatMinahasaTenggarayang


Masih adamasyrakatMinahasatenggara yang

20%

20%

30%

30%

30%

30%

20%

20%

Terciptanyalingkunganyang kondusifbagi kegiatanperekonomian

Meningkatnyataraf hiduppendudukKabupaten



V-31

merata dengan terpenuhinyaseluruh kebutuhan dasarhidup secara layak:

a. Meningkatkan saranaprasarana sosial dasar

b. Memberikankesempatan yang seluasluasnya bagi masyarakatuntuk memperolehakses pendidikan

c. Mengembangkanprogram untukmempercepatpenuntasan buta aksara

d. Mengembangkan upayauntuk meningkatkan danmemelihara fasilitassekolah

e. Mengembangkan saranadan prasarana untukpendidikan non formal

f. Memberikan insentifyang lebih baik bagiguru di daerah terpencil

g. Mengembangkan upayauntuk meningkatkanakses pendidikan yangberkwalitas

h. Mendorong danbekerjasama denganpemerintah untukmenambah danmemelihara fasilitaskebersihan dan sanitasi

i. Pembangunan danpengembangan saranadan prasarana umumpenunjang aktivitaspusat kegiatanlingkungan (PKL)

j. Pembangunan danpengembangan saranadan prasarana umumpenunjang aktivitasPusat Kegiatan Wilayah(PKW) sertapenyusunan RDTR danPeraturan Zonasinya

k. Pembangunan danpengembangan saranadan prasarana umumpenunjang aktivitasPusat KegiatanLingkungan (PKL) sertapenyusunan RDTR danPeraturan Zonasinya

l. Pemantapanpenyusunan programkewilayahan yang akan

terpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak

belum terpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak

MinahasaTenggarasecara meratadenganterpenuhinyaseluruhkebutuhandasar hidupsecara layak



V-32

dijadikan dasarpelaksanaan kegiatanpembangunan wilayahterpadu

m. Membanguninfrastruktur dan fasilitasdaerah perbatasan

AKSELERASI (2016 – 2020)1. Mewujudkan masyrakat

Kabupaten MinahasaTenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradabberdasarkan falsafahpancasila:

a. Menjamin kebebasanpenuh masyarakat untukmenjalankan hiduprukun antar umatberagama

b. Memperkuat peran sertaorganisasikemasyarakatan

c. Meningkatkan kwalitasdan kwantitaskesejahteraan sosial

2. Menciptakan sumber dayamanusia KabupatenMinahasa Tenggara yangberkwalitas:

a. Mempertajamkompetensi dan dayasaing tenaga kerja



d. Menyediakan fasilitasdan sarana pendidikan

e. Meningkatkanpendidikan nonformalyang bermutu

f. MenjagakesinambunganKabupaten MinahasaTenggara yangmerupakan bagian dariSulawesi Utara sebagaiPintu Gerbang Indonesiake Kawasan Asia timurdan pasifik

g. Meningkatkan pelayanankesehatan masyarakat

h. Meningkatkan kwalitashidup manusia


Sumber dayamanusia yangberdaya saingyang tinggidanberkwalitas


Ketersediaanpendidik dalamjumlah dankwalitas yangkurangmemadai,sumber dayamasnusia yangbelum memadaiyangberpengaruhpada kwalitaskehidupanmasyarakat;sarana danprasaranapendidikanyang belummemadai

20%

20%

30%

30%

30%

30%

20%

20%

TerwujudnyamasyarakatKabupatenMinahasaTenggara yangberahlak mulia,beretika danberadabberdasarkanpancasila




V-33

i. Menekan angkakemiskinan

3. Meningkatkan perekonomianKabupaten MinahasaTenggara yang dapatmemenuhi kebutuhanpenduduknya:




d. Mendorongpertumbuhan ekonomi


f. Mendorongpeningkatan kinerjaekonomi

g. Mendorongpeningkatanpendapatanpemerintah daerah

4. Menciptakan lingkunganyang kondusif bagi kegiatanperekonomian:

a. Meningkatkan saranaprasarana investasi

b. Meningkatkanefektifitas dan efisiensipengelolaan keuangandaerah

c. Memantapkansinergitas penataanruang

d. Mendorongpembangunan jalur relkereta api

e. Mempercepatpembangunan fasilitastransportasi lainnyaseperti terminal,bandar udara danpelabuhan laut yangmemadai

f. Terwujudnya sistemperdagangan

5. meningkatkan taraf hiduppenduduk kabupatenminahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinyaseluruh kebutuhan dasar



MasyarakatMinahasaTenggarayangterpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak



Masih adamasyrakatMinahasatenggara yangbelum terpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak

20%

20%

20%

30%

30%

30%

12%

30%

7,25%

3 T6 T15 Jt45 Jt

30%

30%

20%

20%

20%

AdanyaPeningkatanperekonomianKabupatenMinahasaTenggara yangdapatmemenuhikebutuhanpenduduknya


Adanyapeningkatantaraf hiduppendudukkabupatenminahasatenggarasecara meratadenganterpenuhinyaseluruh



V-34

hidup secara layak:

a. Meningkatkan saranaprasarana sosial dasar

b. Pembangunan jalan-jalanbaru yangmenghubungkan antarpusat kegiatan

c. Pembangunan danpengembangan saranadan prasarana umumpenunjang aktivitas PusatPelayanan Kawasan(PPK)

d. Pembangunan danPengembangan saranadan prasarana umumpenunjang aktivitas PusatPelayanan Lingkungan(PPL)

e. Percepatan penyusunanprogram kewilayahanuntuk melaksanakankegiatan pembangunanwilayah terpadu

kebutuhanhidup secaralayak

TAHAN INDUSTRIALISASI (2021 – 2025)1. Mewujudkan masyarakat

Kabupaten MinahasaTenggara yang berahlakmulia, beretika dan beradabberdasarkan falsafahpancasila:

a. Memperkuat hubungankerjasama antar umatberagama

b. Memperkuat peranorganisasikemasyarakatan

c. Meningkatkan kwalitasdan komunitasmasyarakat

2. Menciptakan sumber dayamanusia KabupatenMinahasa Tenggara yangberkwalitas:

a. Mempertajamkompetensi dan dayasain tenaga kerja



d. Menyediakan fasilitasdan sarana pendidikan

e. Meningkatkan





20%

20%

30%

30%

30%

30%

20%

20%

TerwujudnyamasyarakatKabupatenMinahasaTenggara yangberahlak mulia,beretika danberadabberdasarkanfalsafahpancasila




V-35

pendidikan non formalyang bermutu

f. MerealisasikanMinahasa Tenggarayang merupakan bagiandari Sulawesi Utarasebagai Pintu GerbangIndonesia

g. Meningkatkan kwalitashidup manusia

h. Menekan angkakemiskinan

3. Meningkatkan perekonomiankabupaten MinahasaTenggara yang dapatmemenuhi kebutuhanpenduduknya:


b. Melaksanakanrevitalisasi, konsolidasi,dan restrukturisasi


d. Mendorongpertumbuhan ekonomi


f. Mendorong peningkatankinerja ekonomi

g. Mendorong peningkatanpendapatan pemerintahdaerah

4. Menciptakan lingkunganyang kondusif bagi kegiatanperekonomian:

a. Meningkatan sarana danprasarana investasi

b. Meningkatkan efektivitasdan efisiensipengelolaan keuangan

c. Memantapkan sinergitaspenataan ruang

d. Terbangunnnya jalur relkereta api

e. Terbangunnya saranadan prasaranatransportasi lainnyaseperti terminal, bandarudara dan pelabuhanlaut yang memadai.

5. Meningkatkan taraf hiduppenduduk kabupaten



MasyarakatMinahasaTenggara



Masih adamasyrakatMinahasa

20%

20%

20%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

9%

20%

7,5%

4 T8 T25 Jt80 Jt

20%

20%

AdanyapeningkatanperekonomianKabupatenMinahasaTenggara yangdapatmemenuhikebutuhanpenduduknya


AdanyaPeningkatan



V-36

Minahasa Tenggara secaramerata dengan terpenuhinyaseluruh Kebutuhan dasarhidup secara layak:

a. Meningkatkan saranadan prasarana sosialdasar

b. Tersedianya jalan – jalanalternative yang ada

c. Tersusunnya dokumenperencanaanpembangunan daerahdan dokumen penataanruang sebagai pijakandalam pelaksanaanpembangunan

yangterpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak

tenggara yangbelum terpenuhiseluruhkebutuhandasar secaralayak

taraf hiduppendudukkabupatenMinahasaTenggarasecara meratadenganterpenuhinyasemuakebutuhandasar hidupsecara layak


RPJPD | KAIDAH PELAKSANAAN VI-1

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 adalah visi dan misi seluruh masyarakat

Kabupaten Minahasa Tenggara bersama segenap pemangku kepentingan. RPJPD ini

adalah bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Nasional Tahun 2005-2025.

6.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeah (RPJPD) Kabupaten Minahasa

Tenggara sampai tahun 2025 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam menyusun Rencana Strategi (Renstra) SKPD, Renca Kerja (Renja) SKPD,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut,

maka diterapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 sebagai berikut:

1. Untuk Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa

Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara, Pelaksanaan RPJPD Kabupaten

Minahasa Tenggara dimulai sejak terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara,

yakni tahun 2007.

2. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah

berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025

dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa

Tenggara wajib dipakai sebagai acuan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati

dan calon anggota Legislatif pada setiap proses pemilihan umum Kepala

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasi pelaksanaan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa

Tenggara sesuai waktu yang ditentukan serta menjabarkan setiap kebijakan ke

dalam RPJMD yang merupakan rencana pembangunan lima tahunan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara

dengan didukung oleh seluruh stakeholders termasuk dunia usaha,

berkewajiban untuk menjabarkan strategi dan kebijakan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan sebaik-baiknya; Seluruh satuan

kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa

Tenggara berkewajiban menyusun visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,program

dan kegiatan pokok pembangunan, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Rencana tersebut memiliki

peran strategis untuk menjamin kinsistensi dan kontinuitas program, kegiatan

beserta pendanaan secara tahun multiyears. Rencana strategis tersebut harus

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah

selama 5 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten

Minahasa Tenggara sampai tahun 2025.

5. Unit Satuan Kerja Vertikal Setingkat, maupun lembaga-lembaga local non

pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang

melakukan kagiatan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara serta berbagai

komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mensinergikan dan menjamin

konsistens terhadap RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun

2025.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara,dan seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara

bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten

Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 dan menjabarkannya ke dalam RPJMD

untuk setiap lima tahunan.

7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun

2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) KabupatenMinahasa Tenggara berkewajiban untuk memastikan jalannya prosesperencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadappenjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini ke dalamRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa



Tenggara, serta membangun komunikasi dengan masyarakat secara

berkesinambungan tentang pelaksanaan RPJPD, Pengawasan pelaksanaan

RPJPD, serta evaluasi pelaksanaan RPJPD.

8. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 berpedoman kepada

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Tenggara agar

terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

Untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Minahasa Tenggara sampai tahun 2025 yang penuh

tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 3 (tiga) prinsip utama,

yaitu :

a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang

cerad (SMART Planning), yaitu kebijakan pembangunan harus dituangkan

dalam program kegiatan yang secara argumentative memiliki kekhususan

(Specific), terukur (Measurable), ketercapaian (Achievable), ketersediaan

sumber daya (Resources Availabilty), dan waktu (Time). Pemilihan program

dan kegiatan pembangunan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk

pada rencana capaian kinerja pada setiap misi pembangunan, merupakan

tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD,

antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat.

b. Prinsip administrasi pembangunan yang menerapkan pembangunan

pendekatan good governance dan clean government memiliki 4 (empat)

aspek yaitu :

1) Taat dan sesuai aturan (compliance with regulation);

2) Sesuai dengan norma profesionalisme (Adherence with Norm

Professionalism);

3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (Quality Result Driven);

4) Dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih

(Money Follow Program Selected Policy);

c. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan

melaksanakan :

1) Monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian

kualitas implementasi kegiatan dan keadaan waktu serta output;

2) Akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan

terhadap implementasi program dan kegiatan termasuk didalamnya



ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.

3) Evaluasi Mid Term Review dan Final Assesment pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dilakukan

pada Tahun 2020 dan pada akhir pelaksanaan RPJPD yaitu pada

Tahun 2025. Evaluasi Mid Term Review dan Final Assesment

dilakukan terhadap indikator kinerja misi pembangunan, sedangkan

evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan

data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang

dilakukan oleh Bappeda kabupaten Minahasa Tenggara secara sendiri

(evaluasi diri) untuk menguur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan

misi dalam kerangka clean government dan good governance (Dunia

Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

Terwujudnya pembangunan daerah yang dirumuskan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tergantung pada beberapa

faktor berikut ini.

1. Komitmen kepemimpinan nasional yang kuat dan mau memberi peluang

pada daerah untuk maju.

2. Upaya yang optimal dari pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk

mewujudkan sasaran-sasaran jangka panjang sesuai Visi dan Misi RPJPD

ini; serta

3. Konsistensi kebijakan pemerintah yang berpihak pada publik/rakyat. RPJPD

Kabupaten Minahasa Tenggara 2005-2025 disamping sebagai penjabaran

visi, misi daerah untuk dua puluh tahun didasarkan kepada RPJPN 2005-

2025 yang diatur dengan UU No.17 Tahun 2007 menjadi pedoman bagi

Dinas/Badan/Biro/Kantor dilingkup Pemerintahan Kabupaten Minahasa

Tenggara, serta masyarakat termasuk dunia usaha, dan lembaga swadaya

masyarakat dalam menyusun penjabaran perencanaan pembangunan. Tiap

stakeholder berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi serta program-

program prioritas dalam RPJPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun

2005-2025.

Disamping itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjamin

suksesnya pelaksanaan RPJPD ini antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah

(RPJMD) serta dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) di



Kabupaten Minahasa Tenggara harus berpedoman pada dokumen RPJPD

ini.

2. Penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara harus

berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten

Minahasa Tenggara.

3. Mengawal komitmen pengembangan wilayah yang meliputi:

Rencana pemekaran kecamatan menjadi 17 kecamatan pada tahun

2025;

Rencana pemekaran desa menjadi 170 desa pada tahun 2025; dan

Rencana pembentukan daerah otonom baru kabupaten/kota untuk

wilayah Tonsawang pada tahun 2020.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kabupaten Minahasa Tenggara berkewajiban untuk melakukan

pemantauan terhadap penjabarannya dalam setiap perumusan RPJMD, RKPD,

Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara akan sangat

bergantung dan ditentukan oleh beberapa hal:

1. Perwujudan kepribadian masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara

melalui pembangunan karakter (Character Building) yang berlandaskan

semangat Gotong Royong atau Mapalus;

2. Perwujudan Kabupaten Minahasa Tenggara yang aman, berakhlak dan

beretika dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika;

3. Ketepatan dan kecepatan dalam berpikir dan bertindak (Karya dan daya

guna).

4. Kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional maupun dukungan seluruh

elemen masyarakat.

Diharapkan, dengan disusunnya dokumen RPJPD ini dapat memberikan

arah bagi segenap masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan

kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten

Minahasa Tenggara. Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, yang

ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index

(IPM/HDI) yang semakin meningkat, penurunan angka kemiskinan dan



pengangguran serta peningkatan PDRB serta pendapatan perkapita masyarakat

setiap tahun merupakan fokus utama di bidang ekonomi.

Selanjutnya dalam bidang sosial dan budaya, suksesnya pengentasan

wajib belajar 9 tahun, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta

pelaksanaan pendidikan karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD

1945 merupakan faktor utama dalam menilai pelaksanaan pembanguan jangka

panjang daerah.

Di bidang infrastruktur, pembangunan jaringan jalan dan jembatan,

jaringan kereta api, pelabuhan dan bandar udara terutama dalam menunjang

rencana pembangunan yang telah diatur dalam RTRW Nasional, RTR Pulau

Sulawesi, RTRW Provinsi Sulawesi Utara maupun RTRW Kabupaten Minahasa

Tenggara serta Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia 2025 (MP3EI) menjadi fokus dalam pembangunan fisik, sarana dan

prasarana. Pembangunan infrastruktur daerah tertinggal dan daerah perbatasan

harus menjadi perhatian penting terutama dalam membuka akses-akses ekonomi

kawasan-kawasan tersebut, seperti pembangunan jaringan jalan di Kecamatan

Touluaan Selatan yang sampai saat ini masih jauh tertinggal dari wilayah

kecamatan lainnya.

Diharapkan komitmen pemerintah bersama-sama dengan seluruh elemen

masyarakat dapat mewujudkan cita-cita Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi

Kabupaten Minahasa yang MAJU, ADIL, SEJAHTERA dan BERETIKA dapat

terwujud.

Akhirnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2005-2025 ini telah secara resmi dijadikan Peraturan

Daerah sebagai persembahan kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara

yang kita cintai dan banggakan.

Ratahan, Agustus 2014


JAMES SUMENDAP

bab iv visi dan misi daerah

Documents