bab iv praktik demokrasi menurut imam khomeinirepository.radenfatah.ac.id/7880/4/skripsi bab...
TRANSCRIPT
-
80
BAB IV
PRAKTIK DEMOKRASI MENURUT IMAM KHOMEINI
Demokrasi Islam merupakan sistem yang menerapkan kedaulatan
rakyat yang dibatasi oleh kedaulatan Tuhan, ini bisa dilihat pada masa
sekarang sesuai dengan prinsip undang-undang Republik Islam Iran yakni
akidah yang dianut oleh rakyat Iran yang menjunjung tinggi kebenaran Dan
Hukum Qur’an.1 Dan menyebutkan bahwa Tuhan memilki kekuasaan yang
tertinggi untuk memerintah, namun juga suara mayoritas diperlukan untuk
menjalankannya, dan di praktikkan dengan adanya lembaga-lembaga yang
dipilih dengan melibatkan partisipasi masyarakat lewat pemilihan umum.2
Selanjutnya makna kata “Praktik”, memiliki arti pelaksanaan secara nyata apa
yang disebut dalam teori. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki
arti pelaksanaan atau pekerjaan yang dilakukan secara nyata atas dasar teori
yang disepakati oleh para ilmuan.
A.Implementasi Pemerintahan Republik Iran Menurut Imam Khomeini
Republik Islam Iran buatan Imam Khomeini merupakan
penggabungan antara demokrasi dan teokrasi, hal ini tidak terlepas dari peran
Syi’ah yang merupakan mazhab resmi negara khususnya Syi’ah Imam
Duabelas. Doktrin Syi’ah mengajarkan: jika tidak ada penguasa yang adil
1Undang-Undang dasar Republik Islam Iran, Alhoda International Publication and
Distribution, Jakarta. 2010. Hal. 27 2Irnaningsih, Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-
2005, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, hal 25
-
(Imam ke Duabelas) maka masyarakat muslim dibimbing oleh hukum Islam.
Imam, demikian nama yang dipakai kaum Syia’ah untuk kepala negara,
mempunyai sifat kedudukan yang diwarisi Nabi. Perbuatan dan ucapan Imam
tidak bisa bertentangan dengan syariat. Imam Khomeini mengubah sistem
monarki Iran ke Republik dan menyatakan pemimimpin agama ulama juga
sebagai pemimpin politik. Imam Khomeini menegaskan bahwa selama
kegaiban Imam al-Mahdi, Imamah dilanjutkan oleh kepemimpinan Faqih
yang telah memenuhi syarat. Jadi, seorang Faqih mempunyai hak untuk
memerintah dalam urusan agama dan sosial politik.3 Prinsip demokrasi rakyat
dalam Republik Islam Iran adalah penggabungan antara kedaulatan di tangan
presiden dan kedaulatan Tuhan di tangan Faqih.4
Dalam peta dunia Islam, Iran merupakan representasi kawasan
Persia dengan penduduk mayoritas menganut paham Syiah Imamiyah. Paham
Syiah Imamiyah mendapat tempat yang istimewa sebagai mazhab resmi
negara sejak berdirinya dinasti Shafawi (tahun 1501).2 Sejak itu, ajaran Syiah
Imamiyah memberikan pengaruh secara dominant dalam struktur sosial dan
kehidupan masyarakat Iran. Mazhab Syiah Imamiyah semakin
memperlihatkan pengaruhnya pada bangsa Iran, khususnya pasca terajdinya
Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Imam Khomeini dan
3Didin Saefuddin. Biografi Intelektual 17 Tokoh Pemikiran Modern dan Postmodern,
PT Grasindo, Jakarta. 2003. Hal. 123 4Irnaningsih, Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-
2005, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, diakses dari
repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstrea/IRNANINGSIH-FUF.pdf, hal. 3
-
berhasil menggulingkan dinasti Pahlevi dan menggantinya dengan bentuk
Republik Islam dan sistem Wilayat al-Faqih (Vilayate el-Faqeh) sebagai
sistem pemerintannya yang diadopsi dari sistem Imamah dalam keyakinan
Syiah Imamiyah.5 Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh ayatullah Uzma
Ruhullah Imam Khomeini, merupakan salah satu revolusi terbesar dalam
peristiwa bersejarah. Selain revolusi Islam Iran, dunia juga mengenal istilah
Revolusi lainnya seperti Revolusi Kuba (1952-1958), Revolusi Amerika
(1775-1783), Revolusi Perancis serta Revolusi lainnya yang terjadi dibelahan
dunia, yang tentunya revolusi tersebut memiliki kekhasan tersendiri dengan
maksud dan tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem pemerintahan yang
baru. Beda halnya dengan Revolusi yang terjadi di pelbagai belahan dunia,
revolusi Islam Iran lebih menekakan kepemimpinan negara yang di pimpin
oleh ulama yang fakih dalam agama dan memiliki penguasaan ilmu
pengetahuan multidisipliner. Sehingga, untuk menjadi “rahbar” di Republik
Islam Iran, seorang rahbar membutuhkan waktu dan umur yang cukup lama
sehingga mampu menguasai perlbagai disiplin ilmu.6
Adapun prinsip demokrasi dalam Republik Islam Iran buatan Imam Khomeini
terdapat pada perintah Allah di dalam al-Qur’an QS Al- Maidah ayat 48-50:
5Icro. Iran the Cradle of Civilazation. Jakarta: Kedaulatan Besar Republik Iran Islam.
2009. Hal. 16
6 Kiki Mikail. Iran di Tengah Hegemoni Barat: Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi Iran 1979. Vol. 13 No. 2, Tamaddun 2013. Hal. 2
-
48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran,
membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan
sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah
-
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang
telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan
aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.
hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya
kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,
49. dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang
diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan
kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka
berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa
Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada
mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya
kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
50. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang
lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?
Isi kandungan QS. Al Maidah ayat 48-50 yakni jika terjadi perselisihan
tentang suatu masalah, maka Tuhan memerintahkan untuk menyeselaikan
masalah berdasarkan apa yang telah diwahyukan Tuhan melalui kitabnya
-
masing-masing. Tuhan mengingatkan agar umat beriman jangan mengikuti
penafsiran orang-orang yang berusaha menyimpangkan hukum Tuhan, yang
artinya akan selalu ada oknum-oknum yang berusaha melakukan manipulasi
dalam menafsirkan hukum-hukumNya. Sehingga kita perlu seorang yang ahli
dalam menjalanklan perintah Tuhan.
1.Bentuk Kepemimpinan Iran Pada Masa Imam Khomeini
Membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang anggota-
anggotanya terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, Menteri Pertahanan,
KSAB, Kepala Pasdaran, dan dua orang penasehat yang diangkat oleh Faqih.
Selanjutnya, pemegang kekuasaan terbesar kedua dibawah
seorang Faqih adalah Presiden yang dipilih setiap empat tahun. Tugas-tugas
pokoknya diantaranya adalah sebagai berikut:
1.Menjalankan konstitusi Negara
2.Menjadi Kepala Pemerintahan
3.Mengkoordinasikan Ketiga Lembaga Negara (Eksekutif, Legislatif, dan
Yudikatif)
Kewajiban-kewajiban pemegang kekuasaan dapat sesuai dengan ajaran
agama Islam ialah menegakan agama serta menjelaskan hukum dan pengajarannya
kepada seluruh umat. Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutannya
sehingga membawa kebaikan bagi individu maupun umat. Menurut Imam Khomeini
Iran merupakan negara Islam yang mengikuti segala kaidah-kaidah ajaran agama
-
Islam. Namun, pemerintahan Islam merupakan pemerintahan konstitusional.
Singkatnya didalam pemerintahan Islam, jika kekuasaan eksekutif, legislatif dan
yudikatif ada pada fuqaha yang menjalankan tugas selaku wakil para imam maka
kekuasan sepenuhnya berasal dari Hukum Tuhan. Berikut ini akan dijelaskan bentuk
kekuasaan konstitusional menurut lembaga Republik Islam Iran.
1)Legislatif
Legislatif di Iran terdiri dari tiga lembaga. Majelis Syura Islami
(parlemen), Dewan Perwalian (Dewan wali) dan Dewan Ahli. Penjelasannya sebagai
berikut:
Pertama, Majelis Syura Islami adalah perwakilan rakyat yang dipilih
secara langsung dan rahasia oleh rakyat. Masa jabatan anggota majelis adalah empat
tahun. Pemilihan anggota majelis harus dilaksanakan sebelum berkahirnya masa
jabatan sehingga negara tisak pernah kosong dari pihak majelis. Tugasnya tidak
membuat undang-undang melainkan mengusulkan rancangan undang-undang.
Sumber legislasinya menurut penafsiran pemimpin revolusi adalah jiwa syariat.7
Kedua, Dewan Perwalian terdiri dari 12 anggota dan 6 orang dipilih oleh
rabhar8 dan enam ahli hukum lainnya yang ditunjuk oleh kepala yudikatif dengan
persetujuan Majelis Syura Islami. Masa jabatannya enam tahun tetapi setelah tiga
tahun pertama setengah dari setiap kelompok diganti oleh anggota kelompok baru.
7 Undang-undang Dasar Republik Islam Iran Bab IV 8 Rabhar adalah pemimpin yang tertinggi ini termasuk dalam Undang-undang Dasar
Republik Islam Iran pasal 107
-
Dewan ini bertanggung jawab dalam pengesahan rancangan undang-undang yang
diusulkan oleh parlemen.9
Ketiga, Dewan Ahli dalam struktur negara Iran lembaga ini terdiri dari 83
ulama yang dipilih secara langsung melalui sistem distrik, tugas rabhar adalah
mengawasi jalannya pemerintahan dibawah undang-undang.
2)Eksekutif
Kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi negara dalam sistem
Wilayat al-Faqih ialah presiden yang masih berada di bawah garis kekuasaan
rahbar. Mengenai syarat-syarat seorang presiden, ialah mesti orang Iran
ditinjau dari asal-usul maupun kebangsaannya, taat beribadah, serta mengikuti
mazhab pemikiran resmi negara. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam
sebuah pemilihan umum untukm masa jabatan 4 tahun, dan hanya bias dipilih
kembali hanya untuk satu periode berikutnya, meskipun presiden memegang
kekuasaan eksekutif, tapi kebijakan-kebijakannya dapat ditolak oleh rahbar,
jika rahbar memandang bahwa kebijakan presiden tersebut bertentangan
dengan ajaran Islam dan konstitusi.10
3)Yudikatif
Kekuasaan yudikatif tertinggi berada dipegang oleh Dewan
Kehakiman Tertinggi Nasional atau Mahkamah Agung yang diangkat oleh
9 Undang-undang Dasar Republik Islam Iran Pasal 92 10 Noor Afif Maulana, Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayat al-Faqih,
Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002, hlm 174
-
rahbar sesuai dengan pasal 110 Konstitusi Republik Islam Iran. Dibawah
Mahkamah Agung ada Pengadilan Tinggi untuk wilayah provinsi dan
Pengadilan rendah untuk wilayah kota atau distrik tertentu. Untuk jaksa
penuntut umum, hakim, dan kepala-kepala pengadilan harus berasal dari ahli-
ahli hukum Syiah. Kecuali pada lembaga-lembaga hukum yang dikhususkan
penduduk non Syiah atau non Muslim maka jaksa dan hakimnya berasal dari
ahli-ahli hukum dari mazhab atau agama masing-masing.11
Iran merupakan sebuah Negara Republik Teokratis dan pusat
Islam Syi’ah. Sistem Republik Islam yang diterapkan di Iran ini berlandaskan
wilayah al-Faqih yaitu kekuasaan tertinggi ditangan para ulama yang takwa,
adil, mampu memimpin serta memahami dan disetujui oleh mayoritas umat di
Iran. Republik Islam Iran pada kekuasaan Imam Khomeini menganut bentuk
sistem pemerintahan yang berlandaskan ketuhanan.
Bentuk pemerintahan ketuhanan ini adalah sebuah model atau
sistem politik yang berlandaskan pada aturan agama Islam yang berlaku
sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur’an serta riwayat-riwayat yang telah
disampaikan oleh Rasulullah mengenai bentuk kekuasaan yang sesuai dengan
aturan agama Islam. Maka dari itu, menilik dari pemilihan kekuasaan tertinggi
pun harus memenuhi syarat salah satunya taat dan mengetahui aturan Islam
11 Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 181
-
sesuai pedoman kitab suci Al-Quran dan merupakan orang-orang pilihan
ulama dan masyarakat dalam hal ini disebut fuqaha.
Berlandaskan pada partisipasi kaum fuqaha pada pemerintahan
Republik Islam Iran maka sistem yang menjunjung tinggi ajaran agama ini
membentuk sebuah demokrasi yang berpengaruh pada tatanan sosial politik
dan membangun sistem demokrasi dengan asas ketuhanan yakni demokrasi
teorikratik.
2.Bentuk Pemerintahan Iran Menurut Imam Khomeini
Bentuk pemerintahan Imam Khomeini adalah bentuk pemerintahan Islam
yaitu pemerintah yang bersifat tidak tirani dan juga tidak absolute kekuasaannya,
melainkan bersifat kontitusional yaitu berdasarkan persetujuan yang disahkan oleh
hukum dengan berdasarkan mayoritas.12
Kemudian, disisi lain diterimanya Konstitusi Iran melalui
referendum tanggal 2 dan 3 Desember 1979, Iran kemudian melangkah ke
arah normalisasi kehidupan politik. Konstitusi yang terdiri dari 175 artikel
dibuat berdasarkan hukum Islam yang ditafsirkan oleh sebuah Dewan Ahli
dan telah mendapat persetujuan dari Imam Khomeini. Ada lima lembaga
penting di dalamnya, yakni.
a)Faqih
12 Imam Khomeini. Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan: Konsep Waliyatul
Faqih sebagai Epistimologi Pemerintahan Islam. Jakarta: Shadra Press. Hlm. 65
-
Salah satu gagasan yang paling menonjol dalam pemikiran politik
Imam Khomeini adalah idenya tentang waliyatul faqih (pemerintahan para
Faqih) yang menghendaki kepemimpinan termasuk politik harus ada pada
tangan terpercaya. Pemikiran ini merupakan menjadi bagian terpenting dalam
sistem politik Republik Islam Iran ini memberikan tekanan pada imamah yang
diartika sebagai kepemimpinan agama dan politik sekaligus disandang oleh
kaum faqih (ahli hukum agama).13
b)Presiden
suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan
suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya,
istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau
rapat (ketua); tetapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk
seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah
"Presiden" terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik
dipilih secara langsung, ataupun tak langsung.14
c) Perdana Menteri
Perdana Menteri merupakan seseorang yang mengepalai
sebuah kabinet pada sebuah negara dengan sistem parlementer. Biasanya
13 Akhmad Satori, Sistem Pemerintahan Iran Modern, Yogyakarta: Rausyanfikr
Institute,2012 Hlm. 151
14 Kamus Bahasa Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasihttps://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggihttps://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttps://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabinethttps://id.wikipedia.org/wiki/Negarahttps://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer
-
dijabat oleh seorang politikus, walau di beberapa negara, perdana menteri
dijabat oleh militer. Dalam banyak sistem, perdana menteri berhak memilih
dan memberhentikan anggota kabinetnya, dan memberikan alokasi jabatan
tersebut ke orang yang dipilihnya, baik itu karena
kesamaan partai maupun faksi politik.
d)Parlemen
Parlemen merupakan sebuah badan legislatif, khususnya di
negara-negara sistem pemerintahannya Makna ini berkembang dari waktu ke
waktu, awalnya mengacu pada setiap diskusi, percakapan, atau negosiasi
melalui berbagai jenis kelompok yudisial, sering kali dipanggil oleh seorang
raja atau kepala badan legislatif. Badan legislatif yang disebut parlemen
dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan sistem
parlementer dimana eksekutif secara konstitusional bertanggungjawab kepada
parlemen. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem presidensial di mana
legislatif tidak dapat memilih atau memecat kepala pemerintahan dan
sebaliknya eksekutif tidak dapat membubarkan parlemen.
Beberapa negara mengembangkan sistem semipresidensial yang
menggabungkan seorang Presiden yang kuat dan seorang eksekutif yang
bertanggungjawab kepada parlemen. Parlemen dapat terdiri atas beberapa
kamar atau majelis, dan biasanya
https://id.wikipedia.org/wiki/Politikushttps://id.wikipedia.org/wiki/Militerhttps://id.wikipedia.org/wiki/Menterihttps://id.wikipedia.org/wiki/Partaihttps://id.wikipedia.org/wiki/Faksihttps://id.wikipedia.org/wiki/Politikhttps://id.wikipedia.org/wiki/Badan_legislatifhttps://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementerhttps://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementerhttps://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutifhttps://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusionalhttps://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensialhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_pemerintahanhttps://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_semipresidensialhttps://id.wikipedia.org/wiki/Presiden
-
berbentuk unikameral atau bikameral meskipun terdapat beberapa model yang
lebih rumit.
e) Dewan Pelindung Konstitusi.
Kekuasaan terbesar dipegang oleh Faqih yang dipilih oleh Dewan
Ahli dengan mengikuti syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut,
diantaranya adalah ‘adalah (keutamaan dalam hal iman dan akhlak yang
memampukan ia menjauhkan diri dari dosa-dosa, faqaha (penguasaan atas
hukum fiqh islam), dan kafa’ah (keterampilan kepemimpinan). Apabila
syarat-syarat yang telah ditentukan tidak memenuhi syarat, maka wewenang
Faqih akan dipegang oleh sebuah dewan yang beranggotakan 2 sampai 5
orang Fuqaha.
Adapun wewenang seorang Faqih, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1)Mengangkat Ketua Pengadilan Tertinggi Iran
2)Mengangkat dan memberhentikan seluruh Pimpinan Angkatan Bersenjata Iran
3) Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Pengawal Revolusi (Pasdaran)
4)Mengangkat anggota Dewan Pelindung Konstitusi
Negara, menurut Imam Khomeini adalah instrumen bagi pelaksanaan
undang-undang Tuhan di muka bumi. Imam Khomeini secara bertahap mampu
mengembangkan demokrasi di negara Iran dengan mengubah bentuk negara monarki
menjadi Republik Islam Iran menurut konsep Wilayatul Faqih. Sistem Republik
https://id.wikipedia.org/wiki/Unikameralhttps://id.wikipedia.org/wiki/Bikameral
-
Islam yang diterapkan di Iran berlandaskan konsep Wilayatul Faqih sesuai Konstitusi
Iran melalui referendum tanggal 2 dan 3 Desember 1979. Konstitusi yang terdiri dari
14 bab dan 177 pasal artikel ini dibuat berdasarkan hukum Islam, yang ditafsirkan
oleh sebuah Dewan Ahli dan telah disetujui oleh Imam Khomeini. Ada lima lembaga
penting di dalamnya: Faqih, Presiden, Perdana Menteri, Parlemen, dan Dewan
Pelindung Konstitusi.15
Kekuasaan terbesar dipegang oleh Faqih, yang dipilih oleh Dewan
Ahli dengan syarat-syarat tertentu. Di jelaskan dalam pasal 5 undang-undang
dasar Republik Islam Iran yang berbunyi,
”Di zaman selama ghaibnya wali al asr (‘ajjala allahu taala farjahu, Imam
Mahdi, Imam ke Duabelas) di Republik Islam Iran, yang memimpin wilayat al amr dan imamah umat adalah seorang Faqih yang adil dan takwa, peka
terhadap zaman, pemberani, memiliki kemampuan manajerial dan pemecahan masalah, yang pertanggungjawabannya diatur pada pasal 107 Undang-Undang Dasar”.16
Selanjutnya dalam pasal 107 disebutkan antara lain,
“Jika seseorang ahli agama memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal
5 ... sebagaimana halnya otoritas keagamaan yang menonjol (marja’i) dan Pemimpin Revolusi Ayatullah al-‘Uzma Imam Khomeini, Pemimpin ini
berkedudukan Wilayatul Faqih ... apabila tidak demikian halnya maka tiga atau lima marja’i yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan akan dipilih untuk jabatan anggota dewan pimpinan dan akan diperkenalkan kepada
rakyat.”
3.Sistem Demokrasi Republik Islam Iran Masa Kepemimpinan Imam Khomeini
15 Imam Khomeini.Sistem Pemerintahan Islam, hal. 30 16Undang-Undang dasar Republik Islam Iran, Alhoda International Publication and
Distribution, Jakarta. 2010. Hal. 51
-
Republik Islam Iran buatan Imam Khomeini merupakan
penggabungan antara demokrasi dan teokrasi, hal ini tidak terlepas dari peran
Syi’ah yang merupakan mazhab resmi negara khususnya Syi’ah Imam
Duabelas. Doktrin Syi’ah mengajarkan: jika tidak ada penguasa yang adil
(Imam ke Duabelas) maka masyarakat muslim dibimbing oleh hukum Islam.
Demokrasi teokratik merupakan sebuah model dari sebuah sistem
politik yang digagasi oleh kombinasi dari teokrasi dan pemerintahan rakyat.
Hal ini berarti menerima setiap hak individu untuk ikut campur tangan dan
berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berskala makro dalam
bidang sosial politik. Dalam distribusi kekuasaan politik sistem ini juga
menjunjung tinggi supremasi agama dalam bidang sosial politik.
Demokrasi merupakan sebuah sistem yang didambakan oleh
hampir setiap insan politik. Hampir tidak ada satu rezim pun di dunia ini baik
di negara-negara kapitalis maupun komunis, maju maupun berkembang yang
enggan mencantumkan baik secara eksplisit maupun implisit, kata
“demokrasi” pada sistem politik yang dianut negaranya. Kendati dengan
berbagai macam tambahan di belakangnya, “demokrasi” dianut oleh sebagian
besar Negara di dunia ini. Definisi umum ini tidak memperlihatkan sesuatu
yang diasumsikan dan kerangka kerja yang memungkinkan kombinasi ini
cocok dengan demokrasi teokratik. Dengan kata lain, demokrasi dalam
kerangka teokratik adalah konsep yang menyeluruh dan berada pada tingkatan
-
konseptualisasi politik juga mungkin untuk mempresentasikan berbagai model
sebagai kapasitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama.17
Dalam hal struktur tersebut mengambil jalan tengah (moderat) dan
menyebutnya struktur pemerintahan “Teo-Demokrasi”. Yaitu suatu struktur
pemerintahan demokrasi Ilahi, suatu struktur kedaulatan rakyat yang dibatasi
kedaulatan Tuhan lewat hukum-hukumnya. Khomeini mempunyai pandangan
lain terhadap demokrasi, menurutnya demokrasi Islam berbeda dengan
demokrasi liberal, Ia meyakini bahwa kebebasan mesti dibatasi dengan
hukum, dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-
batas hukum Islam dan konstitusi, dengan sebaik-baiknya. Konstitusi
Republik Islam Iran yang didasarkan pada wilayatul faqih mencerminkan
bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada hukum
agama, namun di sisi lain Iran merupakan sebuah negara yang secara prinsipil
menganut struktur demokrasi.18
Teokrasi model wilayat al-faqih yang didominasi oleh kelompok
agamawan konservatif yang mengendalikan seluruh kekuasaan. Kaum
reformis memandang bahwa sistem wilayat al-faqih sebagai sebentuk
17 Mohammad Bagher Khorramshad, Demokrasi Religius, Yogyakarta: Rausyanfikr
Instiute, 2013, Hlm. 23 18 Maududi, Hukum dan Konstitusi Struktur Politik Islam, terj. Asep Hikmat dari The
Islamic Law and Government, Bandung: Mizan, 1990, hlm. 160-161
-
persekutuan antara kekuasaan/politik dan agama. Para ayatullah dan mullah
menjadi pusat otoritas politik tertinggi yang melampaui kedaulatan rakyat19
Wilayatul faqih adalah pemerintahan oleh faqih, konsep ini
merupakan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini, yang kemudian
diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran, gagasan ini
sebenarnya sudah lama ada namun dipopulerkan oleh Imam Khomeini
terutama semenjak revolusi Iran tahun 1979. Istilah tersebut berarti "perwalian
hakim". Ketika hakim Khomeini mulai berkuasa pada 1979 serta menjadi
hakim tertinggi untuk seluruh aspek pemerintahan di Iran, Istilah tersebut
menjadi jelas bagi dunia Islam sebagai konsep utuh bahwa perwalian
semacam ini merupakan sebuah rute menuju ideal yang didambakan kaum
Muslim kontemporer, yakni pemerintahan Islam. Sekalipun tidak dikenal
sebagai seorang teoritikus di bidang filsafat politik, namun Imam Khomeini
mampu mempraktekkan gagasan pemerintahan Islam yang menempatkan
kaum ulama sebagai pemegang kekuasaan di bidang politik maupun agama.
Dalam gagasan ini Khomeini menekankan akan perlunya seorang faqih
(ulama) untuk memegang kendali pemerintahan sebagaimana halnya
Rasullulah memimpin generasi awal umat Islam.20
19 Jurnal. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , Vol. 12, No. 2,
Desember 2012: 259-272 20 Jurnal ditulis oleh M. Heri Fadoil al-Daulah Vol. 3, No.2, Oktober 2013
-
Penerapan demokrasi oleh Imam Khomeini di Republik Islam Iran
memiliki tiga lembaga; legislatif (diatur dalam Bab enam UUD RII), eksekutif
(diatur dalam Bab sembilan UUD RII), dan yudikatif (diatur dalam Bab
sebelas UUD RII). Ketiga kekuasaan ini independen satu sama lainnya.
Namun pelaksanaannya di bawah pengawasan pemimpin atau Rahbar (diatur
dalam Bab delapan UUD RII). Rahbar sendiri tidak bisa seenaknya dalam
mengawasi pemerintahan, karena ia tetap di bawah undang-undang serta tidak
kebal hukum. Karena yang memilih Rahbar merupakan orang-orang yang
dipilih lewat pemilu secara langsung.21
4.Demokrasi Republik Islam Iran Pada Masa Kepemimpinan Imam Khomeini
Sistem demokrasi juga mendukung perekonomian dengan
membuka akses informasi seluas-luasnya bagi setiap individu. Adanya
penyebaran informasi yang merata akan mendukung kegiatan ekonomi.
Pembeli dan penjual di pasar akan memiliki informasi yang sama mengenai
barang dan jasa sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan lebih efisien.
Dengan begitu, produktivitasnya juga semakin meningkat. Meskipun
diberikan kebebasan, setiap orang pasti akan bersikap rasional. Maka dari itu,
tiap individu dalam negara demokrasi diyakini tidak akan melanggar
kebebasan individu lainnya, berkompromi sebelum bertindak, dan tidak saling
menyerang. Pada akhirnya, kebebasan yang dimiliki akan dipakai untuk
21Irnaningsih, Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pasca Revolusi 1979-
2005, hal. 42
-
mengembangkan potensi, kreativitas, dan sisi positif lainnya dalam diri
mereka sehingga akan memajukan negara tersebut. Salah satu contohnya,
adanya sisi entrepreneurship dalam diri seseorang akan menghasilkan usaha-
usaha baru dan lapangan kerja bagi masyarakat lainnya.
Syiah dipahami orang sebagai suatu aliran yang mengikuti ali dan
mengutamakannya atas sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. Syiah adalah
kelompok yang percaya bahwa hak untuk menjadi penerus Nabi hanya
dimiliki oleh keluarganya, mengikuti keluarga Nabi (ahl al-bayt) sebagai
sumber inspirasi, dan bimbingan untuk memahami petunjuk Alquran yang
dibawa oleh Nabi itu. Keluarga Nabi adalah saluran melalui mana ajaran dan
barakah wahyu mencapai kaum Syiah.22
Syiah pertama kali timbul setelah terjadinya perang antara Ali bin
Abi Thalib dengan Mu’awiyah bin Abi Sufyan yang berakhir dengan
diadakannya tahkim antara kedua belah pihak. Harun Nasution mengatakan
bahwa pada waktu itu telah timbul tiga golongan politik, golongan Ali yang
kemudian dikenal dengan nama Syiah, golongan yang keluar dari barisan Ali
kaum Khawarij, dan golongan Mu’awiyah.23
Dari uraian di atas jelas bahwa masalah yang menjadi sebab
timbulnya Syiah adalah masalah politik, tegasnya khilafah atau dalam istilah
Syiah masalah imamah. Syiah menganggap bahwa jabatan kepala negara
22Akhmad Satori. Sistem Pemerintahan Iran Modern , hal. 103 23Ris’an Rusli. Imamah Kajian Doktrin Syiah dan Perdebatan Pemikiran Islam Klasik .
Hal. 14
-
bukanlah hak tiap orang Islam, bahkan pula bukan merupakan hak tiap orang
Quraisy. Menurut mereka jabatan tersebut adalah hak monopoli Ali bin Abi
Thalib dan keturunnya.24
Iran sebagai negara dengan penganut Syiah terbesar di dunia,
bukan hanya menjadikan Islam dengan mazhab Syiah sebagai anutan teologis
dan ritual, tapi ajaran Syiah cukup mendominasi dalam kehidupan sosial dan
pemerintahan bangsa Iran. Awalnya bangsa Iran adalah penganut Sunni
mazhab Hanafi dan Syafi’i, dan selama beberapa waktu penganut keduanya
mengalami pertikaian yang sengit. Mazhab Syiah mulai dianut secara massif
ketika masa penguasaan bangsa Mongol di Iran sekitar tahun 1219-1353 M.
Awalnya dari penguasa kedua bangsa Mongol di Iran yaitu Oijeitu yang
awalnya menganut agama Shamanisme namun kemudian masuk Islam
(Sunni). Ketika melihat pertikaian sengit antara penganut Hanafi dan Syafi’I,
membuat Oijeitu marah dan mempertimbangkan untuk kembali pada agama
Shamanisme, namun karena pengaruh salah seorang teolog Syiah, yaitu Ibnu
Muthahhar Hilli, ia kemudian memutukan untuk mennganut mazhab Syiah
dan menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Keputusan ini
menuai kontroversi bahkan konflik termasuk dengan putranya sendiri yang
kemudian menjadi penerusnya, yaitu Abu Sa’id. Pada masa selanjutnya
24 Ris’an Rusli. Imamah Kajian Doktrin Syiah dan Perdebatan Pemikiran Islam
Klasik . Hal 14
-
hingga masa pemerintahan Shafawi pergolakan terus terjadi, meski kaisar-
kaisar setelahnya pada umumnya menganut mazhab Sunni.25
Mazhab Syiah memperlihatkan pengaruhnya dengan menjadi
basis ideologi dan perangkat sistem sosial dan politik negara Iran. Sistem
Wilayat al-Faqih merupakan sistem politik negara Iran yang berbenntuk
Republik Islam. Kekuasaan tertinggi berada ditangan ulama sebagai
pemimpin spiritual yang disebut dengan rahbar. Struktur pemerintahan
Wilayat al-Faqih terpusat di tangan rahbar namun dalam pelaksanaannya
berbentuk trias politica yang terdiri atas 3 badan legislatif (Parlemen, Dewan
Ahli, dan Majelis Ahli), kekuasaan eksekutif di tangan presiden, dan
kekuasaan yudikatif di tangan mahkamah Agung atau Dewan Tertinggi
Peradilan Nasional. Selain itu ada Dewan Revolusi, Dewan politik dan
ekonomi Revolusi, dan Pemimpin Agama yang berfungsi sebagai
administrator lokal.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas kekuasaan tertinggi di
Republik Islam Iran berada di tangan Faqih. Kekuasaan Faqih atau pemimpin
tidak diperoleh melalui suatu pemilihan umum, tetapi melalui suatu aklamasi
dari rakyat. Ini berdasarkan mazhab Syi’ah, bahwa Imamah merupakan bagian
25 Icro. Iran the Cradle of Civilazation . Jakarta: Kedaulatan Besar Republik Iran Islam.
2009. Hal. 17
-
dari perintah agama yang harus dilaksanakan. Tidak sempurna keimanan
seseorang tanpa mengetahui siapa Imam atau pemimpinnya.26
a.Pemilihan Umum
Menurut Imam Khomeini pemerintahan Islam harus
konstitusional, sudah tentu tidak dalam arti umum dari istilah itu, yang di
dalamnya hukum disetujui. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan,
penanggungjawab pelaksanaan hukum dan pengelolaan masyarakat harus
komitmen menjaga dan menjalankan hukum-hukum agama. Maka dari itu,
pemerintahan Islam ialah pemerintahan hukum tuhan atas rakyat.48 Namun
demikian, Khomeini berpandangan meskipun kekuasaan yang ideal
menurutnya dipegang oleh kaum filusuf fuqaha, namun ia sangat menolak jika
menggunakan cara-cara pemaksaan. Sebab menurutnya
"Kita tidak hendak membenarkan cara itu sehingga kita jadi diktator.
Tuhan dan Nabi Tidak pernah memberikan hak demikian itu kepada kita".27
Dalam kesempatan lain Imam Khomeini menegaskan bahwa
kedaulatan ada di tangan rakyat, dan menolak konsep bahwa kedaulatan ada di
tangan sekelompok orang tertentu (elit) dalam masyarakat. Pemilihan umum
tidaklah dibatasi pada sekelompok tertentu dalam masyarakat – entah itu
26Mushtafa Rafi’i. Islam Kita: Titik Temu Sunni-Syiah, Trj. Kadarisma Ahmad dan
Falahuddi Qudsi, Fitrah, Banten. 2013. Hal. 243. 27 Ammar Fauzi Heryadi, ”Catatan Kaki Untuk Pemimpin Ideal: dalam Filsafat Politik
Plato dan Imam Khomeini” dalam Islam Alternatif: Jurnal Kajian Keislaman Himpunan
Pelajar Indonesia – Iran, HPI (Himpunan Pelajar Indonesia-Iran), Divisi Media dan
Penerbitan, Vol.1, No.1, Summer, 48
-
kelompok ulama, partai politik, atau yang lain-tetapi berlaku untuk seluruh
rakyat. Nasib rakyat ada di tangan mereka sendiri. Dewasa ini hak pilih ada di
tangan rakyat. Dalam pemilihan umum, semua warga negara adalah setara
satu sama lain, entah itu presiden, perdana menteri, petani, pemilik tanah, atau
pedagang. Dengan kata lain, setiap orang tanpa kecuali berhak atas satu
suara.28
Dalam banyak kesempatan Imam Khomeini menekankan perlunya
partisipasi rakyat dalam memilih para pemimpin. Dalam wasiat terakhirnya
untuk rakyat Iran, Last Will and Testment, dia mengingatkan bahwa
merupakan "tanggungjawab yang berat bagi rakyat" untuk memilih "para ahli
dan wakil yang akan duduk sebagai pemimpin atau Dewan Kepemimpinan.
Khomeini menasehati rakyat Iran agar, dalam semua pemilihan, yaitu
pemilihan Presiden, Majelis Perwakilan, atau anggota Dewan Ahli, bahwa: 29
"Kalian harus berpartisipasi…Kalian semua, kaum marja', ulama, kaum bazzari, para petani, pekerja, dan pegawai negeri, bertanggungjawab
terhadap nasib negara Islam".
Pada titik ini Imam Khomeini memilih demokrasi bukan sebagai
doktrin atau ideologi, tetapi sebatas cara dan sistem bagaimana hukum Tuhan
dan pelaksanaannya dapat berkuasa serta efektif secara damai, seiring
kebebasan karuniawi manusia. Sebab menurut Imam Khomeini, nasib selamat
atas celaka suatu bangsa ada di tangan mereka, mereka bebas. Akan tetapi
28 Esposito, Demokrasi, 29; Yamani, Filsafat, hlm. 135 29 Yamani, Filsafat., 137; dikutip dari tulisan dan pidato Imam Khomeini, The Center
for cultural document if Islamic Revolution, Ministry of Islamic Guidence , jil 5, 238
-
manakala mereka memilih hukum Islam dan wali faqihnya mereka harus
komitmen pada pilihan ini, yakni patuh dan menerima kebebasannya diatur
oleh hukum dan wali faqihnya. Hal ini ia lakukan melalui referendum di awal
kemenangan revolusi Iran dan pemilihan umum Majelis Ahli (Mejlis
Khubreghan).30
5.Peran Imam Khomeini Pada Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran
Imam Khomeini sebagai lambang “pemersatu”, serta tokoh
intelektual awam seperti Ali Syari'ati sebagai strukturator akar Ideologi
revolusi, Mehdi Bargazan, Bani Sadr, dan tokoh-tokoh lainnya. Hal ini
dimungkinkan oleh tradisi dan ideologi Syi'ah yang sangat berakar kuat di
kalangan rakyat Iran. Ideologi Syi’ah tersebut yang kemudian menjadi salah
satu pemantik terjadinya revolusi Iran. tokoh intelektual awam seperti Ali
Syari'ati sebagai strukturator akar Ideologi revolusi, Mehdi Bargazan, Bani
Sadr, dan tokoh-tokoh lainnya. Hal ini dimungkinkan oleh tradisi dan ideologi
Syi'ah yang sangat berakar kuat di kalangan rakyat Iran.31 Ideologi Syi’ah
tersebut yang kemudian menjadi salah satu pemantik terjadinya revolusi Iran.
Revolusi Islam Iran ini melahirkan konfigurasi yang khas antara negara Iran
dan Institusi Islam, bahkan revolusi ini merupakan sebuah peristiwa terbesar
30Esposito, Demokrasi, 29; Yamani, Filsafat, Hlm. 135 31 Sihbudi, Revolusi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000 hlm.114.
-
dalam sejarah masyarakat Iran. Revolusi tersebut menandai puncak
pergolakan politik antara penguasa Iran dan kelompok ulama yang telah
berlangsung lama, akibatnya terjadi perubahan yang fundamental dalam
sistem ketatanegaraan Iran yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan
Iran sekarang. Struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar-
besaran sejak berakhirnya kekuasaan Syah. Bentuk negara berubah dari
monarki-absolut di mana Syah berkuasa, menjadi sebuah republik yang
berdasarkan pada ajaran agama Islam mazhab Syi’ah. Perubahan
konstitusional dan institusional yang secara substantif dilakukan melalui
pemilihan.32
Majelis Ahli yang didominasi para ulama dipilih untuk membuat
rancangan konstitusi, masih menyisakan krisis identitas Iran yang tercermin
dalam perdebatan konstitusional mengenai hakikat kepemimpinan negara.
Perdebatan-perdebatan terjadi tidak hanya antara pihak yang lebih
menginginkan pemerintahan sekuler daripada pemerintahan islami, tetapi juga
di antara pihak yang menginginkan Pemerintah Islam namun menolak doktrin
wilayatul faqih dari Imam Majelis Ahli yang didominasi para ulama dipilih
untuk membuat rancangan konstitusi, masih menyisakan krisis identitas Iran
yang tercermin dalam perdebatan konstitusional mengenai hakikat
kepemimpinan negara. Perdebatan-perdebatan terjadi tidak hanya antara pihak
32 Sihbudi, Biografi Politik Imam Khomeini, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996,
Hlm. 80
-
yang lebih menginginkan pemerintahan sekuler daripada pemerintahan islami,
tetapi juga di antara pihak yang menginginkan Pemerintah Islam namun
menolak doktrin Wilayatul Faqih dari Imam Khomeini yang menjadikannya
sebagai seorang marja taqlid (ahli otoritas tertinggi). Bagi masyarakat dunia
Islam, Revolusi Islam Iran merupakan kejadian yang secara simbolis penting.
Revolusi Iran memperlihatkan bahwa rezim sekuler yang dipengaruhi oleh
Barat dapat ditumbangkan dengan kekuatan oposisi yang di organisasi oleh
para pembaharu Islam. Karena kaum revivalis mendengungkan perubahan itu
sejak akhir abad ke-19, namun dengan sukses, revolusi Islam ini mampu
memberikan daya dorong baru bagi perjuangan mereka dan memicu
munculnya aktivitas fundamentalis di dunia Islam lain.33
B.Kekurangan Serta Keunggulan Sistem Demokrasi Pada Masa Khomeini
Aktifitas politik Imam Khomeini baru dimulai setelah meninggal
Ayatollah Sayyed Husayn Boroujerdi pada tahun 1961. para ulama aktivis
Feyziyeh secara terbuka mulai menentang kebijakan Muhammad Reza Shah
Pahlevi tentang kerja-samanya dengan negara-negara barat, adanya
sekulerisme pada tatanan kehidupan bernegara di Iran, dan adanya sistem
sentralisasi yang diberlakukan di Iran. Pada masa kepemimpinan Imam
Khomeini terdapat banyak kemajuan yang diterapkan melalui sistem
demokrasi yang dianut. Namun, tak hanya itu terdapat dampak kesenjangan
33 Zulkarnaen, Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran, Jurnal Al-Azhar
Indonesia Seri Humaniora, Vol .3, No. 1, Maret 2015
-
dari corak pemikiran Imam Khomeini. Oleh karena itu, berikut dijelaskan
beberapa kelemahan dan kekuatan Imam Khomeini pada masa
kepempinannya di Republik Islam Iran.
1.Keunggulan Kepemimpinan Masa Pemerintahan Imam Khomeini
Revolusi terhadap pemerintah Shah Iran dan pemogokan rakyat
terjadi setelah Imam Khomeini mengeluarkan statement fatwanya pada tahun
1978 tentang larangan penyelenggaraan perayaan Nowruz dan 15 Sya’ban.
Sementara itu, dalam rangka menyambut bulan ramadhan di tahun yang sama,
Imam Khomeini mengeluarkan fatwa wajib bagi para da’i mengkampanyekan
di setiap kesempatan ceramah di atas mimbar untuk membongkar berbagai
tindak kejahatan Shah Iran. Bahasa politik para mullah sanggup menghipnotis
masyarakat muslim untuk menjungkirkan kekuasaan monarkhi Reza Pahlevi.
Selain itu, dalam upaya menggulingkan rezim Shah Iran, Ayatollah Ruhullah
Khomeini memanfaatkan isu-isu keislaman untuk memperoleh legitimasi
sekaligus membangkitkan rasa anti-Amerika di kalangan masyarakat muslim
Iran. Beberapa statemen sang Imam diupayakan se-ideologis mungkin dalam
rangka menentang imperialisme Amerika.34
Sistem Wilayat al-Faqih merupakan sistem politik negara Iran
yang berbentuk Republik Islam. Kekuasaan tertinggi berada ditangan ulama
sebagai pemimpin spiritual yang disebut dengan rahbar. Struktur 34Jurnal, Al Husaini M Daud, Kebangkitan Revolusi Islam Iran, Prosiding SNYuBe 2013
-
pemerintahan Wilayat al-Faqih terpusat di tangan rahbar namun dalam
pelaksanaannya berbentuk Trias Politica yang terdiri atas 3 badan legislatif
(Parlemen, Dewan Ahli, dan Majelis Ahli), kekuasaan eksekutif di tangan
presiden, dan kekuasaan yudikatif di tangan mahkamah Agung atau Dewan
Tertinggi Peradilan Nasional. Selain itu ada Dewan Revolusi, Dewan politik
dan ekonomi Revolusi, dan Pemimpin Agama yang berfungsi sebagai
administrator lokal.35
Imam Khomeini adalah seorang ulama yang menginterpretasikan
Islam sebagai agama yang memiliki komitmen terhadap perkembangan sosial
dan politik, Bagi Imam Khomeini, masalah yang harus mendapatkan perhatian
serius adalah perlunya Islam dan Iran merdeka dari kolonialisme Barat dan
Timur, serta perlunya kaum ulama bertanggung jawab untuk kemanusiaan,
tidak hanya di Iran tetapi juga terhadap orang-orang lapar dan tertindas
dimanapun mereka berada. Imam Khomeini yakin bahwa Islam itu bersifat
politis, kalau tidak maka agama hanyalah "omong kosong" belaka. Menurut
Khomeini, "al-Qur'an memuat seratus kali lebih banyak, ayat-ayat yang
berkenaan dengan masalah-masalah sosial daripada masalah-masalah ibadah.
2.Kekurangan Kepemimpinan Masa Pemerintahan Imam Khomeini
Menurut Khomeini, pemerintahan Islam tidak sama dengan
pemerintahan yang ada sekarang ini. Ia mencontohkan pemerintahan Islam bukan
35 Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol .3, No. 1, Maret 2015, Hlm. 13
-
merupakan pemerintahan yang bersifat tirani, di mana para pemimpin negara dengan
pemerintahan semacam ini dapat bertindak sewenang-wenang atas harta dan
kehidupan rakyat mereka, memperlakukan orang sekehendak mereka dan membunuh
orang yang mereka inginkan serta memperkaya seseorang yang mereka kehendaki
dengan memberikan tanah dan harta milik orang lain. Atas dasar itu, pada masa
kepemimpinan Imam Khomeini terjadi kesenjangan berikut ini adalah hal-hal yang
menjadi problema pada masa kepempimpinan Imam Khomeini.
1.Hak Wanita dan Minoritas
Pada awal revolusi wanita banyak terikat oleh nilai-nilai Islam termasuk kewajiban
mengenakan cadar. Namun, dengan berjalannya waktu dan keinginan sebagian
masyarakat akhirnya peraturan itu dicabut. Kenyataannya dapat dilihat dimasa itu,
kewajiban mengenakan jilbab dan menutup aurat tidak lagi menjadi kewajiban
bahkan tampil modis tidak menjadi sebuah larangan. Hal ini akan berujung pada nilai
Islam yang pada masa revolusi saat awal kepemimpinan Imam Khomeini akan
memudar. Begitu pula dengan kaum minoritas pada awalnya, Imam Khomeini
menginginkan Yahudi di Iran dihapuskan. Namun, Yahudi di Iran semakin marak
serta perayaan hari besar kaum minoritas diperbolehkan.36
2.Pengaruh Kolonial Barat Terhadap Republik Islam Iran
Serangan kolonialisme dan imperalisme Barat ke dunia Islam dari segala arah
pada abad ke-19 dan abad ke-20 melalui dimensi pemikiran, politik ekonomi,
militer dan juga dimensi sosial kebudayaan dengan memperlihatkan dasar-
36 Ali Pahlevi Rad, Wanita Iran 29 Tahun Pasca Revolusi Islam Iran ,
-
dasar ketidakmampuan dan ketertinggalan pemikiran, peradaban, politik, dan
ekonomi kaum muslim yang menyebabkan munculnya ide pembenahan,
perubahan dan modernisasi serta perlawanan terhadap pengaruh barat pada
masyarakat Islam.37
3.Dampak Syiah Pada Pemikiran Imam Khomeini
Iran sebagai negara dengan penganut Syiah terbesar di dunia, bukan hanya
menjadikan Islam dengan mazhab Syiah sebagai anutan teologis dan ritual,
tapi ajaran Syiah cukup mendominasi dalam kehidupan sosial dan
pemerintahan bangsa Iran. Awalnya bangsa Iran adalah penganut Sunni
mazhab Hanafi dan Syafi’i, dan selama beberapa waktu penganut keduanya
mengalami pertikaian yang sengit. Hal ini berdampak pada pemikiran Imam
Khomeini yang menganut mazhab Syiah yang menjadikan beberapa
pertikaian dan menggerus ajaran agama Islam murni secara perlahan sehingga
aturan Islam yang diterapkan semakin memudar.
Kritik-kritik yang datang dari para penentang terhadap wilayatul
faqih kebanyakan menganggap bahwa kunci utama wilayatul faqih terlalu
menjustifikasikan keutamaan para wali untuk memerintah berdasarkan
pengetahuan mereka. Para pengkritik ini meragukan kredibilitas dan
pengetahuan religius ini, tidak cukup untuk meyakinkan bahwa kekuasaan
37 Akhmad Saotri. Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayatul Faqih Imam Khomeini
Sebagai Teolagi dalam Relasi Agama dan Demokrasi . Yogyakarta: Budi Utama. 2018. Hlm.
20
-
harus dipercayakan kepada seorang faqih untuk melindungi dan memajukan
kesejahteraan publik.
Masa kepemimpinan Imam Khomeini merupakan titik awal
revolusi Republik Islam Iran, namun kemampuan berpikir Imam Khomeini
juga memiliki pengaruh pada corak pemerintahan Iran yang pada masa itu
dipimpin olehnya. Termasuk pada pengaruh syiah terhadap pemikiran Imam
Khomeini yang berdampak pada memudarnya nilai-nilai Islam yang
dahulunya diterapkan pada peraturan hukum Negara Republik Islam Iran.
-
104