bab iv penyelenggaraan urusan pemerintahan … jatim ata 2015 - bab iv.pdfpemberantasan buta...
TRANSCRIPT
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
URUSAN WAJIB
1. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN 1.1 DINAS PENDIDIKAN
a. Tujuan 1) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan di
semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
2) Meningkatkan kompetensi dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.
b. Sasaran dan program tahun 2015 Tabel
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) 1. Meningkatnya
ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD)
79,54 79.58 100.05
2. Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Nonformal
Angka Melek Huruf 15 - 59 th (AMH)
94,59
96,06
101,55
3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pelayanan Pendidikan Tinggi
Terjalinnya kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga penyelenggaran Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun
2.000 1.950 97.5
4. Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan Dasar (jenjang SD dan SMP) yang berkualitas
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (APK DIKDAS) Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (APM DIKDAS) Angka Melanjutkan SMP
109,47
94,76
98,99
109,47
94,76
98,99
100
100
100
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 1
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%) 5. Meningkatnya
ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah (APK DIKMEN) Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah (APM DIKMEN) Rasio Siswa SMK:SMA Jumlah siswa lulusan SMK yang memiliki sertifikasi keahlian Angka Melanjutkan SM
80,05
61,3
62,00 : 38,00
3.000
88,56
79.14
65.83
62,02 : 37,98
3.000
88,56
98.86
107.39
100.08
100
100
6. Tersedianya layanan
pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di seluruh kabupaten/kota
Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi)
28.95
31,57 109.05
7. Meningkatnya jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi minimal D4/S1
Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1 Persentase Pendidik berkualifikasi Minimal D4/S1
577.890
83,89
609.720
88,51
105.51
105.51
Program PAUD bertujuan agar semua anak usia dini, laki laki maupun
perempuan, terutama yang berasal dari keluarga miskin, memiliki kesempatan
tumbuh dan berkembang optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap
perkembangan atau tingkat usia mereka, sebagai persiapan mengikuti pendidikan
jenjang sekolah dasar. Program ini dititikberatkan pada peningkatan akses dan
pelayanan pendidikan melalui jalur formal, seperti Taman Kanak-Kanak (TK),
Raudhatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat; juga jalur pendidikan non-
formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain
yang sederajat; serta informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang
diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan
BAB IV - 2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan
memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
Pada tabel di atas terlihat bahwa di tahun 2015 APK PAUD mencatat
pencapaian yang menggembirakan yaitu sebesar 79.58% dan melebihi target
sebesar 79,54% sehingga tingkat kemajuannya adalah sebesar 100.05%.
Pencapaian APK PAUD pada tahun 2015 yang melampaui target menunjukkan
bahwa semakin banyak anak usia 3 – 6 tahun yang terlayani oleh PAUD melalui
jenjang formal (TK) maupun nonformal (KB, TPA, SPS).
Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional diselenggarakan
untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara Latin dan Angka, Buta Bahasa Indonesia,
dan buta pendidikan dasar). Program ini berkontribusi pada keberhasilan Jawa
Timur melebihi target Angka Melek Huruf yang telah dicanangkan sebesar 94,59
menjadi 96,06 dengan tingkat kemajuan sebesar 101,55%.
Sebagai tindak lanjut Rintisan Wajib Belajar 15 Tahun, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan bantuan untuk 2.000 mahasiswa
Community College/Akademi Komunitas/Pendidikan Vokasi Berkelanjutan dan
terealisasi sebesar 1.950 siswa dengan tingkat kemajuan sebesar 97,5%.
Sementara itu, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar
yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non formal yang
mencakup SD termasuk SDLB, MI dan Paket A serta SMP, MTs dan Paket B. Selain
itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu sarana prasarana sebagai
tempat pembelajaran yang kondusif bagi siswa dan guru. Program ini dimaksudkan
untuk menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,
dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan pemerataan
pendidikan dasar SMP/MTs, termasuk Paket B. Program ini juga dititikberatkan
untuk meningkatkan angka lulusan SD/MI/Paket A untuk melanjutkan ke jenjang
SMP/MTs/Paket B, disertai upaya menurunkan angka putus sekolah dan mengulang
kelas di kalangan peserta didik SMP/MTs/Paket B, sehingga seluruh penduduk usia
13-15 tahun dapat menyelesaikan, setidaknya, pendidikan pada jenjang menengah
pertama.
Pada tahun 2015, partisipasi orang tua untuk menyekolahkan anak usia 7 -
15 tahun ke jenjang SD/MI dan SMP/MTs cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan
dengan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar (APK DIKDAS) yang mencapai
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 3
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
109.47%, Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (APM DIKDAS) yang mencapai
94.76% dan Angka Melanjutkan SMP yang mencapai 98.99%. Keseluruhan capaian
ini menunjukkan bahwa Jawa Timur telah berhasil mencapai tingkat kemajuan
100%. Data tersebut menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
9 Tahun Jawa Timur sangat efektif dan signifikan terhadap kenaikan angka
melanjutkan dari SD ke SMP. Diharapkan program sharing bantuan operasional
sekolah dari pemerintah Jawa Timur sebagai pendamping Bantuan Operasional
(BOS) Nasional tetap dipertahankan kelanjutannya demi penuntasan wajib belajar 9
tahun.
Adapun Program Pendidikan Menengah bertujuan untuk meningkatkan
akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan
terjangkau bagi penduduk laki – laki dan perempuan melalui jalur formal maupun
nonformal, yang mencakup SMA, SMK, MA dan Paket C serta penguatan
pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuruan dan
pendidikan non formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke
jenjang pendidikan tinggi untuk masuk dunia kerja. Selain itu, tujuan program ini
adalah untuk meningkatkan mutu sarana prasarana sebagai tempat pembelajaran
yang kondusif bagi siswa dan guru. Sasaran program ini adalah lulusan sekolah
menengah pertama yang meningkat secara signifikan sebagai dampak positif
pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun. Indikator keberhasilan program ini mencakup
APK DIKMEN, APM DIKMEN, Rasio Siswa SMK : SMA, jumlah siswa lulusan SMK
yang memiliki sertifikasi keahlian, dan Angka Melanjutkan SM.
APK DIKMEN pada tahun 2015 sebesar 79.14%, hal ini menunjukkan pada
tahun 2015 Jawa Timur belum mencapai target sebesar 80.05% dikarenakan masih
rendahnya tingkat pendapatan ekonomi masyarakat di daerah tapal kuda dan
masih adanya anggapan bahwa manfaat sekolah lebih kecil dibandingkan biaya
yang harus dikeluarkan sehingga banyak anak – anak mereka yang tidak dapat
melanjutkan pendidikan menengah dan memilih untuk bekerja. Selain itu, masih
ada anak – anak yang tidak melanjutkan pendidikan menengah dikarenakan
pengaruh lingkungan yang tidak baik misalnya, narkoba. Tidak dipungkiri pula
bahwa masih ada orang tua yang menikahkan anak – anaknya di usia dini. Hal ini
menunjukkan bahwa masih ada hambatan sosial budaya yang lebih mementingkan
anak laki – laki untuk mendapatkan pendidikan.
BAB IV - 4 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Berbeda dengan APK DIKMEN, APM DIKMEN melebihi target sebesar
61.3% dan terealisasi sebesar 65.83% dengan tingkat kemajuan sebesar 107.39%
karena semakin banyak orang tua yang memiliki kesadaran untuk menyekolahkan
anak – anak mereka yang berusia 16 – 18 tahun. Begitu pula halnya dengan Angka
Melanjutkan SM yang ditargetkan sebesar 88.56% juga telah tercapai di tahun
2015.
Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja terampil dan
memperhatikan kemampuan serta kondisi ekonomi masyarakat, pengembangan
pendidikan di Jawa Timur harus diimbangi dengan SMK yang berbasis keunggulan
lokal. Jumlah SMK harus ditingkatkan. Namun demikian, dengan pertimbangan
bahwa pendirian dan pembiayaan SMK lebih mahal daripada SMA, pemerintah
daerah harus mengalokasikan sumber dana untuk menopang SMK. Hal itu
membutuhkan komitmen para Kepala Daerah dalam mengalokasikan sumber dana.
Adapun pencapaian di tahun 2015, rasio siswa SMK: SMA adalah sebesar 62,02 :
37,98 yang artinya melebihi target semula yakni 62,00 : 38,00 dengan tingkat
kemajuan sebesar 100.08%. Adapun jumlah siswa lulusan SMK yang memiliki
sertifikasi keahlian telah mencapai target 100% yakni sebanyak 3.000 siswa.
Pelaksanaan Pergub No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif di Jawa Timur pada tahun 2015 telah membuahkan hasil yang
sangat memuaskan. Terdapat 1.836 lembaga yang menyelenggarakan pendidikan
inklusif dengan jumlah siswa sebanyak 5.908 siswa berkebutuhan khusus. Pada
tahun 2015, persentase Kabupaten/Kota penyelenggara pendidikan inklusif
melebihi target sebesar 28.95 dan terealisasi sebesar 31,57% di mana 12 kab/kota
sudah mendeklarasikan sebagai kab/kota penyelenggara pendidikan Inklusif dan
mendapatkan anugerah Inclusion Education Awards dari Mendikbud.
Adapun Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan berorientasi pada
tercapainya 100% kualifikasi guru dan 75% sertifikasi guru. Peningkatan
profesionalisme PTK melalui Peningkatan kualifikasi akademik melalui pemberian
beasiswa S1 (744 guru setiap tahun) dan S2 (183 guru setiap tahun) bekerja sama
dengan Filipina, Thailand, dan Cina. Pada tahun 2015, realisasi jumlah guru yang
memiliki kualifikasi D4/S1 mampu melebihi target sebanyak 577.890 orang menjadi
609.720 orang dengan tingkat kemajuan sebesar 105.51%. Dengan demikian,
persentase pendidik berkualifikasi minimal D4/S1 juga berhasil melebihi target
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 5
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
yakni 88,51% dari sebelumnya 83.89% sehingga tingkat kemajuannya sebesar
105.51%.
Sasaran 1 :
Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) didukung oleh 1 program yaitu:
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran Rp 17.878.320.550,- Realisasi sebesar Rp 14.856.191.584,- dengan target indikator kinerja Angka
Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) sebanyak 79,54% dan
telah terealisasi sebanyak 79.58%.
Sasaran 2 :
Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan
Nonformal didukung oleh 1 program yaitu:
1) Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran Rp 22.039.280.500,- Realisasi sebesar Rp 16.499.183.334,- dengan target indikator kinerja Angka
Melek Huruf 15-59 th (AMH) sebanyak 94.59% dan telah terealisasi sebanyak
96.06%.
Sasaran 3 :
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pelayanan Pendidikan
Tinggi didukung oleh 1 program yaitu:
1) Program Pendidikan Tinggi dengan anggaran Rp 2.134.575.000,- Realisasi sebesar Rp 2.072.481.000,- dengan target indikator kinerja terjalinnya
kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga
penyelenggaran Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun sebanyak 2.000 orang dan
telah terealisasi sebanyak 1.950 orang.
Sasaran 4 :
Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan Dasar yang
berkualitas didukung oleh 1 program yaitu:
1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan anggaran Rp 64.202.089.200,- Realisasi sebesar Rp 57.469.863.816,- dengan target indikator
BAB IV - 6 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) sebanyak 94,76% dan telah terealisasi
sebanyak 94,76%.
Sasaran 5 :
Meningkatnya ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan Pendidikan
Menengah didukung oleh 1 program yaitu:
1) Program Pendidikan Menengah dengan anggaran Rp 124.817.556.200,- Realisasi sebesar Rp 114.691.839.702,- dengan target indikator kinerja Angka
Partisipasi Kasar (APK) sebanyak 80,05% dan telah terealisasi sebanyak 79.14%.
Sasaran 6:
Tersedianya layanan pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di seluruh
kabupaten/kota didukung oleh 1 program yaitu: 1) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) dengan
anggaran Rp 11.625.646.850,- Realisasi sebesar Rp 10.202.297.269,- dengan target indikator Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusi) Kabupaten/Kota sebanyak 28.95% dan telah
terealisasi sebanyak 31,57% (12 kab/kota).
Sasaran 7 :
Meningkatnya jumlah pendidik yang memiliki kualifikasi minimal D4/S1 didukung oleh 1 program yaitu: 1) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan dengan anggaran
Rp 77.520.000.000,- Realisasi sebesar Rp 72.410.363.532,- dengan target indikator kinerja jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1 sebanyak
577.890 orang dan telah terealisasi sebanyak 609.720 orang.
c. Program dan Kegiatan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
a) Perluasan dan Peningkatan Mutu TK/RA dengan anggaran Rp 3.230.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.877.830.925,- dengan target kinerja
jumlah lomba kompetensi dan kreatifitas anak TK/RA yang diselenggarakan
sebanyak 6 lomba dan terealisasi sebanyak 6 lomba yang meliputi Lomba
Bina Kreatifitas Anak TK, Guru/Kepala TK dalam rangka HAN untuk
mengasah keterampilan peserta didik dan tenaga pendidik.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 7
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
b) Manajemen Pendidikan TK/RA dengan anggaran Rp. 1.967.601.050,- Realisasi sebesar Rp. 1.765.166.268,- dengan target kinerja terlaksananya
rapat koordinasi dan sosialisasi hibah rehab TK/RA sebanyak 6 kegiatan dan
terealisasi sebanyak 6 kegiatan melalui lokakarya tiga komponen pendidikan
TK bersama Dinas Pendidikan, GOPTKI, IGTKI se-Jawa Timur, peningkatan
manajemen penyelenggaraan Pendidikan di TK bagi kepala TK dan yayasan
penyelenggara TK sebanyak 760 orang dan 20 lembaga yang mengikuti
sosialisasi hibah, dalam penerimaan bantuan hibah rehab ruang kelas TK.
c) Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD dengan anggaran Rp 8.380.719.500,- Realisasi sebesar Rp 6.203.366.021,-dengan target kinerja
jumlah masyarakat yang paham akan pentingnya PAUD sebanyak 5.000
orang dan terealisasi sebanyak 3.643 orang
d) Pengembangan Manajemen PAUD dengan anggaran Rp 4.300.000.000,- Realisasi sebesar Rp 4.009.828.370,-dengan target kinerja jumlah guru PAUD yang menerima bantuan sebanyak 1.700 orang dan terealisasi
sebanyak 1.615 orang.
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdiri dari 11 kegiatan yaitu: a) Penyediaan Biaya Operasional Madrasah dengan anggaran Rp.
862.300.000,- realisasi sebesar Rp. 760.583.540,- dengan target kinerja
terlaksananya sosialisasi, pendataan pelaksanaan BOSDA Madin sebanyak 6 keg dan terealisasi sebanyak 6 keg.
b) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar dengan anggaran Rp 1.795.500.000,- realisasi sebesar Rp 1.588.447.000,- Dengan
target kinerja Buku Statistik, Buku Data Pokok Pendidikan, Profil Dikdasmen, Profil PAUDNI, Leaflet Pendidikan sebanyak 5 dokumen dan terealisasi
sebanyak 5 dokumen serta terlaksananya sosialisasi dan koordinasi bidang
pendidikan 38 kab/kotadan terealisasi sebanyak 38 kab/kota. c) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar dengan anggaran Rp
500.000.000,- realisasi sebesar Rp. 406.639.150,- dengan target kinerja
jumlah Asesor/petugas Akreditasi sekolah dasar yang dilatih sebanyak 163 orang dan terealisasi sebanyak 163 orang.
BAB IV - 8 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
d) Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI dengan anggaran Rp. 20.659.621.200,- realisasi sebesar Rp. 18.394.418.349,- dengan target
kinerja Terselenggaranya kegiatan lomba bagi siswa SD/MI dan Workshop
bagi kepala, guru dan pengawas SD sebanyak 31 kegiatan dan terealisasi
sebanyak 29 kegiatan.
e) Perluasan kesempatan belajar SMP/MTs di Jawa Timur dengan anggaran Rp 3.730.250.000,- realisasi sebesar Rp 3.294.857.820,-dengan target kinerja
terlaksananya kegiatan meningkatkan aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran sebanyak 20 kegiatan dan terealisasi sebanyak 20 kegiatan.
f) Peningkatan Manajemen Pendidikan SMP/MTs di Jawa Timur dengan anggaran Rp 5.932.500.000,- realisasi sebesar Rp 5.025.142.185,-dengan
target kinerja terselenggaranya kegiatan untuk peningkatan pembelajaran
di sekolah dalam mengimplementasikan MPMBS sebanyak 8 keg dan terealisasi sebanyak 8 kegiatan.
g) Peningkatan Mutu Pendidikan SD/SMP melalui Pendidikan Jarak Jauh dengan anggaran Rp 3.504.183.000,- realisasi sebesar Rp 3.203.815.930,- dengan target kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan guru SD/SMP dengan sistem jarak jauh sebanyak 9 keg
dan terealisasi sebanyak 9 kegiatan. h) Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/MTs dengan anggaran Rp
12.000.000.000,- realisasi sebesar Rp 10.344.104.980,-dengan target kinerja
terlaksananya kegiatan pengembangan kecakapan vokasional dan pemberdayaan sekolah bagi guru dan siswa pendidikan SMP/MTs sebanyak 5 kegiatan dan terealisasi sebanyak 5 kegiatan.
i) Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian Pendidikan Dasar dengan anggaran Rp. 8.141.335.000,- Realisasi sebesar Rp 7.853.099.372,- dengan target indikator kinerja jumlah guru dan siswa jenjang SD dan SMP yang
telah mengikuti kegiatan pendidikan kesenian (sosialisasi,
pergelaran/festival, pelatihan) sebanyak 9.842 orang dan terealisasi 9.842 orang.
j) Peningkatan Pengelolaan BOS Pendidikan Dasar dengan anggaran Rp.6.788.000.000,- realisasi sebesar Rp. 6.341.619.490,- Dengan target kinerja jumlah bendahara sekolah yang dilatih dalam pengelolaan dana BOS
sebanyak 2.880 orang dan terealisasi sebanyak 2.783 orang serta
terlaksananya lomba kinerja dalam pengelolaan dana BOS sebanyak 38
kab/kota dan terealisasi sebanyak 38 kab/kota.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 9
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
k) Peningkatan Pemberdayaan orangtua siswa, masyarakat, dan komite sekolah SD/SMP dengan anggaran Rp 288.400.000,- realisasi sebesar Rp.
257.136.000,- Dengan target kinerja terlaksananya pembinaan dan
pemantapan peran komite sekolah jenjang pendidikan dasar di 38 kab/kota
dan terealisasi sebanyak 38 kab/kota.
Dalam mengatasi kesenjangan/perbedaan pendidikan dasar Jawa Timur
dilakukan Proses penyetaraan pendidikan Pondok Pesantren dengan
pendidikan umum. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah
Kabupaten/Kota seJawa Timur melaksanakan program prioritas berupa
BOSDA Madrasah Diniyah (Madin) sejak tahun 2010 dalam rangka untuk
menyediakan pendanaan pendidikan berupa biaya operasional
penyelenggaraan pendidikan non personalia sesuai dengan kebutuhan
mendasar dan pokok bagi santri/siswa/warga belajar serta memberikan honorarium kepada para ustadz/guru dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja dan kesejahteraan ustadz/guru.Madrasah Diniyah belum tersentuh
program BOS Nasional, sehingga dengan program BOSDA Madrasah Diniyah (Madin) diharapkan dapat memperpendek tingkat kesenjangan antara pendidikan formal dan Madrasah Diniyah (non formal).
Adapun Satuan Biaya BOSDA Madin yang disalurkan pada tahun 2015adalah sebagai berikut:
• Sebanyak 677.597 Santri/Warga Belajar/Siswa Diniyah Ula, Paket A dan Paket A Pondok Pesantren menerima dana sebesar Rp
15.000,/siswa/bulan;
• Sebanyak 170.118 Santri/Warga Belajar/Siswa Diniyah Wustho, Paket B dan Paket B Pondok Pesantren menerima dana sebesar Rp 25.000,-/siswa/bulan;
• Sebanyak 38.008 Ustadz/Guru Diniyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/ MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho Swasta
dan guru SMP Satu Atap sebesar Rp 300.000,-/ guru/bulan.
Berbagai kegiatan untuk menunjang kompetensi guru dan siswa untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran di jenjang SD/MI juga
diselenggarakan.Di antaranya adalah peningkatan mutu dan daya saing
pendidikan SD melalui Bimbingan Teknis Kurikulum dan Workshop atau lokakarya bagi guru, kepala, pengawas SD se-Jawa Timur sebanyak 990
orang. Pelaksanaan ujian sekolah (SD/MI) tahun pelajaran 2014/2015 mulai
BAB IV - 10 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan bekerjasama dengan
Pemerintah Kab/kota se-Jawa Timur dan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa
Timur, yang ujiannya diikuti oleh 634.148 siswa SD dari 25.986 lembaga
SD/MI, Negeri dan Swasta.
Pengembangan kreatifitas siswa SD juga gencar dilaksanakan melalui
berbagai macam lomba ditingkat Provinsi, Nasional dan Internasional
diantaranya (O2SN, OSN, FLS2N, Lomba Kader Tiwisada, Pemilihan Siswa
Teladan, Lomba Club Olahraga Usia Dini).
Untuk peningkatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan
pendidikan SD, yaitu melalui Lomba Budaya Mutu ditingkat Provinsi bagi
lembaga SD Negeri sejumlah 73 lembaga, SD Swasta sejumlah 65 lembaga,
dan SD Pembina sejumlah 28 lembaga. Sementara itu, untuk Lomba Budaya
Mutu di tingkat Nasional diikuti SD Negeri sejumlah 5 lembaga dan SD Swasta 4 lembaga. Selain itu juga dilaksanakan Lokakarya Diseminasi Sekolah Ramah Anak yang diikuti Dinas Pendidikan Kab/Kota, Bapeda
Kab/Kota, Kepala Sekolah, Guru dan pengawas sejumlah 114 orang. Untuk jenjang SMP/MTs, dalam rangka mendukung suksesnya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun kegiatan yang dilaksanakan
di antaranya adalah Kegiatan Pembinaan MOS SMP, Kegiatan Pembinaan Kepemimpinan, Kegiatan UKS, Pembinaan Pendidikan Lalu Lintas, Pembinaan Penanggulangan Narkoba, Pembinaan dan Pengembangan MBS,
Peningkatan Mutu Guru Mapel SMP, Monitoring Hibah, Sosialisasi Pendataan Calon Peserta UN SMP/MTs, Sosialisasi Ujian Nasional, Sosialisasi dan aplikasi software ujian sekolah (Pengenalan software), Pengolahan hasil
UN, Workshop Manajemen SSN, Workshop Pembinaan SSN, Workshop
Pendataan Calon Peserta UN SMP/MTs, Kegiatan Pelaksanaan O2SN SMP Tingkat Provinsi dan Pembinaan 02SN Tingkat Nasional, Kegiatan FLS2N
SMP, Keg. Siswa Berprestasi, Pembinaan dan pelaksanaan Lomba OSN,
Lomba Motivasi Belajar Mandiri. Di bidang Kesenian, kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar antara lain sosialisasi Manajemen
Pendidikan Seni, Koordinasi Manajemen Pendidikan Seni, Fasilitasi Potensi Seni Jenjang Pendidikan Dasar, Pendataan dan Inventarisasi Aset
Seni/Kesenian, Sosialisasi Modul PTEBT Jenjang Pendidikan Dasar,
Peningkatan Pelayan Perkantoran, Gelar Seni Pertunjukan Padang
Rembulan, Lokakarya dan Workshop Seni Bagi Guru Jenjang Pendidikan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 11
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dasar, Bimbingan Teknis Bagi Guru Jenjang Pendidikan Dasar, Pekan Seni
Pelajar Jenjang Pendidikan Dasar, Lomba Karya Seni Bagi Peserta Didik,
Festival / Lomba Seni Hari Anak Nasional.
3) Program Pendidikan Menengah terdiri dari 21 kegiatan yaitu: a) Pengembangan metode belajar dan mengajar menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi dengan anggaran Rp 4.839.360.000,- realisasi
sebesar Rp 4.436.070.585,-Dengan target kinerja meningkatnya
penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam proses
pembelajaran sebanyak 2.452 orang dan terealisasi sebanyak 2.552 orang..
b) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah dengan anggaran Rp 6.959.282.800,- realisasi sebesar Rp 5.868.755.629,-
Dengan target kinerja tersebarnya berbagai informasi regulasi pendidikankhususnya regulasi tentang implementasi UU 23 th. 2014 tentang pemerintahan daerah dan terlaksananya workshop persiapan
penyusunan bahan ajar pembelajaran muatan lokal sebanyak 1.200 orang dan terealisasi sebanyak 1200 orang. Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri no. 120/5035/SJ tgl 16 Oktober 2015
terkait percepatan pelaksanaan pengalihan urusan berdasarkan UU 23 Th. 2014, diharapkan dapat terjalin koordinasi dan komunikasi dengan Kab/Kota terkait dengan urusan daerah dan provinsi setelah
diberlakukannya UU 23 th. 2014, terlaksananya pengelolaan inventarisasi pendataan P3D SMA/SMK dan PK Negeri (prasarana, personalia, pembiayaan dan dokumen), tersusunnya Standart Operasional Prosedur
(SOP) perizinan SMA/SMK dan SLB serta tersusunnya revisi Perda no. 9 th
2014 tentang penyelenggaraan pendidikan. c) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah dengan anggaran Rp
500.000.000,- realisasi sebesar Rp 463.283.000,- Dengan target kinerja
tersedianya data sekolah yang telah diakreditasi dan jumlah asesor yang telah dilatihsebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen
d) Peningkatan sarana dan prasarana dengan anggaran Rp 9.292.169.500,- realisasi sebesar Rp 8.967.360.643,- Dengan target kinerja tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas sebanyak 10 bidang/UPT
dan terealisasi sebanyak 10 bidang/UPT
BAB IV - 12 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
e) Peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan dan pelatihan dengan anggaran Rp 2.770.215.000,- realisasi sebesar Rp 2.744.490.564,- Dengan
target kinerja terlaksananya kegiatan peningkatan mutu pengelola
manajamen sarana dan prasarana sebanyak 2 kegiatan dan terealisasi
sebanyak 2 kegiatan. Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan kelayakan
dalam segi pengadministrasian yang berstandarkan ISO sehingga
menghasilkan peralatan bengkel yang terawat rutin sehingga memperlancar
kegiatan pelatihan dan uji kompetensi.Diharapkan kualitas peralatan
terbaru dapat semakin meningkat untuk menunjang setiap kegiatan
pelatihan serta pemeliharaan sarana prasarana di UPT PPPK seperti gedung,
kamar mandi, saluran pembuangan air, dan kolam penampungan air hujan.
f) Peningkatan dan Pengembangan Operasional SMA Olahraga Sidoarjo dengan anggaran Rp 17.287.857.350,- realisasi sebesar Rp 15.716.856.982,-dengan target kinerja menciptakan siswa berprestasi olahraga sampai dengan tingkat Internasional sebanyak 140 siswa dan terealisasi sebanyak
140 siswa. SMA Negeri Olahraga (SMANOR) didirikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewadahi potensi siswa yang berbakat dan minat khusus misalnya
olahraga atau memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi. Pada tahun 2015 terdapat 140 siswa berprestasi dari masing–masing cabang olahraga. Terselenggaranya pembinaan dan pembibitan atlit berprestasi
membuahkan berbagai medali penghargaan, di antaranya cabang olahraga gulat sebanyak 15 medali, judo sebanyak 10 medali, pencak silat sebanyak 4 medali, atletik sebanyak 31 medali, renang/selam sebanyak 12 medali,
sepak takraw 28 medali, panjat tebing sebanyak 10 medali, karate sebanyak
46 medali, sepatu roda sebanyak 7 medali dan voli pantai sebanyak 8 medali, melalui penjaringan atlit masing–masing cabang olahraga dan
pelaksanaan try out.
g) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA dengan anggaran Rp 670.500.000,- realisasi sebesar Rp 409.481.025,-dengan target kinerja
menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebanyak 38
kab/kota dan terealisasi sebanyak 38 kab/kota. Melalui kegiatan ini informasi terkait dengan perubahan urusan kewenangan pendidikan
menengah dan pendidikan khusus dari kab/kota ke provinsi setelah
diberlakukannya UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
disosialisasikan ke 38 kab/kota.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 13
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
h) Perluasan Kesempatan Belajar di SMK dengan anggaran Rp 8.882.530.000,- realisasi sebesar Rp 8.491.903.996,-dengan target kinerja jumlah guru dan
siswa SMK dalam peningkatan mutu dan kompetensi sebanyak 1.664 orang
dan terealisasi sebanyak 1.580 orang..
i) Peningkatan Manajemen Pendidikan SMK dengan anggaran Rp 7.197.588.000,- realisasi sebesar Rp 7.009.124.842,-dengan target kinerja
terlaksananya kegiatan sosialisasi dan koordinasi pengembangan
pendidikan SMK yang mandiri sebanyak 8 kegiatan.
j) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMK dengan anggaran Rp 10.412.620.000,- realisasi sebesar Rp 9.886.876.940,-dengan target kinerja
bertambahnya guru SMK yang adaptif, normatif dan produktif sebanyak
2.907 orang dan terealisasi sebanyak 2.732 orang.
k) Penunjang Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Balai Teknologi Komunikasi dengan anggaran Rp 3.863.957.000,-realisasi sebesar Rp 3.613.944.275,-dengan target kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan
dan peningkatan mutu pendidikan melalui Balai Teknologi dan Komunikasi sebanyak 7 keg dan terealisasi sebanyak 7 kegiatan.
l) Peningkatan Sarana Penunjang SMK dengan anggaran Rp 1.183.382.000,- realisasi sebesar Rp 1.083.387.200,-dengan target kinerja bertambahnya SMK yang memiliki sarana penunjang KBM sebanyak 300 lembaga dan terealisasi sebanyak 300 lembaga.
m) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan SMA serta Sekolah Berwawasan Lingkungan di Jatim dengan anggaran Rp 7.600.000.000,- realisasi sebesar Rp 6.449.061.530,- Dengan target kinerja terselenggaranya
kegiatan peningkatan bakat dan minat serta menciptakan siswa pendidikan
SMA berprestasi sebanyak 5 kegiatan dan terealisasi sebanyak 5 kegiatan. n) Pengembangan dan Peningkatan Mutu Kesenian Pendidikan Menengah
dengan anggaran Rp 11.941.152.500,- realisasi sebesar Rp 11.476.019.654,-
Dengan target kinerja jumlah guru dan siswa jenjang SMA/SMK yang telah mengikuti kegiatan pendidikan kesenian (sosialisasi, pergelaran/festival,
pelatihan)sebanyak 10.891 orang dan terealisasi sebanyak 10.891 orang.
o) Peningkatan Manajemen Pendidikan SMA dengan anggaran Rp 9.794.903.050,- realisasi sebesar Rp 8.627.448.369,- Dengan target kinerja
terselenggaranya kegiatan peningkatan guru SMA dalam memotivasi dan
mengembangkan pembelajaran sebanyak 17 keg dan terealisasi sebanyak
17 kegiatan.
BAB IV - 14 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
p) Pengembangan Wajib Belajar Pendidikan 15 tahun dengan anggaran Rp 475.305.000,- realisasi sebesar Rp 399.213.650,- Dengan target kinerja
terlaksananya workshop dan sosialisasi Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun
sebanyak 2 kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 kegiatan.
q) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang berkualitas, termasuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB),
laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga
pendidikan, disertai penyediaan tenaga pendidik secara lebih merata,
bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil,
dan kepulauan dengan anggaran Rp 4.789.099.000,- realisasi sebesar Rp
3.130.897.668,- Dengan target kinerja jumlah bantuan hibah dan bantuan
keuangan sebanyak 38 kab/kota dan terealisasi sebanyak 38 kab/kota
r) Peningkatan Pengelolaan BOS Pendidikan Menengah (Jenjang SLTA/BKSM) dengan anggaran Rp 513.650.000,- realisasi sebesar Rp 341.795.100,- Dengan target kinerja terlaksananya kegiatan peningkatan pengelolaan BOS
Pendidikan Menengah sebanyak 3 keg dan terealisasi sebanyak 3 keg. Adapun jumlah siswa yang ditargetkan menerima dana BOS SLTA (BKSM) sebanyak 61.000 Siswa dan terealisasi sebanyak 59.103 siswa.
s) Peningkatan pemberdayaan orangtua siswa, masyarakat, dan komite sekolah SMA/SMK dengan anggaran Rp 564.200.000,- realisasi sebesar Rp 494.081.800,- Dengan target kinerja terlaksananya pembinaan dan
pemantapan peran komite sekolah jenjang pendidikan menengah di 38 kab/kota dan terealisasi sebanyak 38 kab/kota.
t) Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Melalui UPT PPPK dengan anggaran Rp 2.715.935.000,- realisasi sebesar Rp 2.704.324.700,-
dengan target kinerja jumlah guru dan siswa SMK yang dilatih untuk peningkatan keterampilan dan kreatifitas sebanyak 12.900 orang dan
terealisasi sebanyak 12.743 orang.
u) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru/Siswa SMK dengan anggaran Rp 12.563.850.000,- realisasi sebesar Rp 12.377.461.550,-dengan target kinerja
Jumlah guru dan siswa SMK yang dilatih untuk peningkatan kompetensi
sebanyak 5.200 orang dan terealisasi sebanyak 5.200 Orang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 15
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4) Program Pendidikan Non Formal terdiri dari 3 kegiatan yaitu: a) Peningkatan Mutu Pendidikan Keaksaraan dengan anggaran Rp
10.370.068.000,- realisasi sebesar Rp 7.747.572.098,- Dengan target kinerja
jumlah penyelenggara/pengelola program buta aksara yang dilatih sebanyak
4.050 kelompok belajar dan terealisasi sebanyak 4.050 kelompok belajar.
Jumlah peserta Ujian Sekolah Pendidikan Kesetaraan (USPK) 10.500 orang
b) Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dengan anggaran Rp 5.742.000.000,- realisasi sebesar Rp 4.033.023.369,- Dengan target
kinerja terselenggaranya Program Pendidikan Non Formal Informal
sebanyak 5.400 orang dan terealisasi sebanyak 5.022 orang.
c) Pengembangan dan Peningkatan Pendidikan Karakter Melalui Kesenian Pendidikan Non Formal dengan anggaran Rp 5.927.212.500,- realisasi
sebesar Rp 4.718.587.867,- Dengan target kinerja Jumlah guru PAUD, guru TK, Tutor keaksaraan, Pendidikan kursus dan penyelenggara PNFI yang dilatih untuk peningkatan pembelajaran kesenian dan pendidikan karakter
sebanyak 1.090 orang dan terealisasi sebanyak 1.090 orang.
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan terdiri dari 5 kegiatan yaitu: a) Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk
memenuhi standar kualifikasi dengan anggaran Rp 13.290.000.000,-
realisasi sebesar Rp 13.230.000.000,- Dengan target kinerja jumlah pendidik yang berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan sebanyak 953 org dan terealisasi sebanyak 952 orang.
b) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan dengan anggaran Rp 11.130.800.000,- realisasi sebesar Rp 8.976.943.912,- Dengan target kinerja Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti
sosialisasi, pembinaan dan pelatihan sebanyak 3.800 orang dan terealisasi
sebanyak 3.251 orang. c) Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
dengan anggaran Rp 9.162.500.000,- realisasi sebesar Rp 7.363.218.176,-
Dengan target kinerja jumlah pendidik, tenaga kependidikan dan PTK PAUDNI berprestasi dan berdedikasi sebanyak 156 orang dan terealisasi
sebanyak 147 orang.
BAB IV - 16 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
d) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp 3.380.000.000,- realisasi sebesar Rp 2.295.201.444,- Dengan target
kinerja jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengembangan
profesi berkelanjutan sebanyak 1.561 orang dan terealisasi sebanyak 1.476
orang
e) Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran Rp 40.556.700.000,- realisasi sebesar Rp 40.545.000.000,- Dengan
target kinerja jumlah guru Non PNS, Kepala Sekolah/Guru TK/PAUD Non
PNS yang mendapatkan honorarium kinerja sebanyak 10.863 orang dan
terealisasi sebanyak 10.863 orang
6) Program Pendidikan Tinggi terdiri dari 2 kegiatan yaitu: a) Pengembangan dan Peningkatan Mutu Prestasi Mahasiswa Perguruan
Tinggi di Jawa Timur dengan anggaran Rp 2.000.000.000,- realisasi sebesar Rp 1.959.129.500,- Dengan target kinerja Jumlah lembaga dalam upaya
meningkatkan mutu dan kapasitas Perguruan Tinggi sebanyak 100 lembaga dan terealisasi sebanyak 100 lembaga melalui Pameran Pendidikan dan Workshop Penelitian Ilmiah PT.
b) Pengembangan dan Peningkatan Mutu Politeknik dan Akademi Komunitas di Jawa Timur dengan anggaran Rp 134.575.000,- realisasi sebesar Rp 113.351.500,- Dengan target kinerja Jumlah pendidikan SMK dalam
peningkatan mutu Politeknik dan Akademi Komunitas sebanyak 80 lembaga dan terealisasi sebanyak 80 lembaga.
7) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)terdiri dari 2 kegiatan yaitu: a) Perluasan dan Peningkatan Mutu PK-PLK dengan anggaran Rp.
11.000.577.850,- realisasi sebesar Rp. 9.758.000.224,- Dengan target kinerja
Jumlah Kab/Kota yang memiliki lembaga penyelenggara pendidikan khusus (Inklusi) sebanyak 38 Kab/Kota dan terealisasi sebanyak 12 kab/kota sudah
mendeklarasikan sebagai kab/kota penyelenggara pendidikan Inklusif dan
mendapatkan anugerah Inclusion Education Awards dari Mendikbud. b) Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Sekolah PK-PLK dengan
anggaran Rp. 625.069.000,- realisasi sebesar Rp. 444.297.045,- Dengan
target kinerja pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah tingkat PK-PLK
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 17
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang pelaksanaan
ujiannya diikuti oleh siswa PK-PLK sejumlah 2.628 org.
8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 1 kegiatan yaitu: a) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp.
18.931.549.000,- realisasi sebesar Rp. 17.698.055.930,- Dengan target
kinerja terwujudnya database SKPD sebagai penunjang pusat data
administrasi perkantoran sebanyak 10 bidang/UPT dan terealisasi sebanyak
10 bidang/UPT.
9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
a) Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan anggaran Rp. 6.514.341.000,- realisasi sebesar Rp. 6.429.067.117,- dengan target kinerja terlaksananya penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana
aparatur sebanyak 10 bidang/UPT dan terealisasi sebanyak 10 bidang/UPT. b) Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan
anggaran Rp. 3.263.809.500,- realisasi sebesar Rp. 2.930.070.032,- dengan
target kinerja jumlah sarana dan prasarana kantor yang mendapat pemeliharaan sebanyak 10 bidang/UPT dan terealisasi sebanyak 10 bidang/UPT.
10) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah terdiri dari
2 kegiatan yaitu:
a) Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 425.500.000,- realisasi sebesar Rp. 298.069.700,- dengan target kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi
kelembagaan pemerintah daerah sebanyak 10 bidang/UPT dan terealisasi
sebanyak 10 bidang/UPT. b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran Rp.
5.241.054.850,- realisasi sebesar Rp. 4.423.810.459,- dengan target kinerja
jumlah aparatur pelayanan pendidikan yang dilatih sebanyak 10 bidang/UPT dan terealisasi sebanyak 10 bidang/UPT.
BAB IV - 18 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
11) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran Rp. 1.559.600.000,- realisasi sebesar Rp. 1.495.091.356,- dengan target kinerja terlaksananya
kegiatan sinkronisasi dan sosialisasi program pembangunan bidang
pendidikan yang bermutu sebanyak 17 kegiatan dan terealisasi sebanyak 17
kegiatan.
b) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran Rp. 461.420.000,- realisasi sebesar Rp. 335.692.575,-
dengan target kinerja jumlah laporan pelaksanaan program pembangunan
bidang pendidikan sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5
dokumen.
c) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran dengan anggaran Rp. 444.380.000,- realisasi sebesar Rp. 268.584.850,- dengan target kinerja terlaksananya kegiatan pelayanan informasi
pendidikan yang berbasis pendataan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen.
d. Permasalahan dan solusi Permasalahan: 1) Program PAUD:
− Data dari Kabupaten/Kota kurang lengkap . − Kurangnya fasilitas belajar. − Terbatasnya waktu dan seringnya pergantian pejabat/petugas pelaksanaan
di daerah, menimbulkan kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi
dengan daerah, sehingga informasi kegiatan kadang-kadang dirasakan
terlalu mendesak bagi daerah-daerah tertentu.
− Program pembinaanPAUD yang dilakukan oleh provinsi tidak sepenuhnya selaras dengan program pembinaan dan mengimplementasikannya dengan Kabupaten/Kota karena program yang dilaksanakan oleh Provinsi mengacu
kepada pusat dan kebijakan provinsi, sementara Kabupaten/Kota memiliki
agenda tersendiri dalam pengembangannya.
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun: − Program pembinaan SD dan SMP yang dilakukan oleh provinsi tidak
sepenuhnya selaras dengan program pembinaan dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 19
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
mengimplementasikannya dengan Kabupaten/Kota karena program yang
dilaksanakan oleh Provinsi mengacu kepada pusat dan kebijakan provinsi,
sementara Kabupaten/Kota memiliki agenda tersendiri dalam
pengembangannya.
− Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Multimedia pada sekolah-sekolah.
− Minimnya sarana penunjang di sekolah–sekolah. − Perbedaan struktur organisasi yang ada di kabupaten dan kota dengan
provinsi sehingga mempersulit koordinasi serta penyusunan program
prioritas peningkatan mutu pendidikan.
− Keterbatasan anggaran kabupaten dan kota dalam peningkatan dan pengembangan pendidikan kesenian mengakibatkan terbatasnya fasilitas
seni di sekolah –sekolah/sanggar seni peserta didik.
3) Program Pendidikan Menengah: − Program pembinaan SMA dan SMK yang dilakukan oleh provinsi tidak
sepenuhnya selaras dengan program pembinaan dan mengimplementasikannya dengan Kabupaten/Kota karena program yang dilaksanakan oleh Provinsi mengacu kepada pusat dan kebijakan provinsi,
sementara Kabupaten/Kota memiliki agenda tersendiri dalam pengembangannya
− Minimnya sarana penunjang di sekolah –sekolah. − Minimnya SDM guru terutama di SMK Pondok Pesantren − Kurangnya kegiatan Try Out / Uji tanding siswa SMANOR ke luar provinsi
dan luar negeri.
− Belum tersebarluasnya informasi ke masyarakat tentang adanya kegiatan
pelatihan mobil keliling yang ditangani oleh UPT PPPK
4) Program Pendidikan Non Formal − Koordinasi antar lintas sektoral terkadang kurang berjalan dengan baik. − Kebijakan yang ada di Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkadang tidak
sinkron.
− Tidak semua warga buta aksara terdata oleh petugas instansi setempat. − Kurangnya tenaga tutor.
BAB IV - 20 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan − Permasalahan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan DIKMEN,
DIKDAS dan PAUDNI tentang juknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
dengan pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan
Berdedikasi serta Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi tidak sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi terkait pelaksanaan
kegiatan tersebut. − Pemberian honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS hanya
sebesar Rp.200.000/bulan dan lebih kecil bila dibandingkan dengan
Tunjangan Fungsional Guru Non PNS dari Pusat sebesar Rp. 300.000/bulan.
6) Program Pendidikan Tinggi − Data lembaga perguruan tinggi kurang akurat dikarenakan kurang
koordinasi antara kopertis dan perguruan tinggi negeri dengan Dinas Pendidikan.
− Data lembaga Politeknik dan CC belum akurat. 7) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)
− Belum semua guru dari sekolah layanan inklusif mendapat kesempatan mengikuti pelatihan penanganan ABK.
− Belum semua sarana prasarana SLB/SDLB/SMPLB/SMALB memenuhi standar nasional.
− Data penduduk penyandang ketunaan di Jawa Timur belum dapat diketahui secara detail dikarenakan belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama informasi dengan pihak – pihak yang berwenang terutama di daerah.
Solusi :
1) Program PAUD: − Data dari Kabupaten/Kota lebih dilengkapi. − Menambah fasilitas belajar. − Perlu dilakukan perencanaan kegiatan yang matang agar komunikasi dan
koordinasi dengan daerah dapat berjalan dengan baik. − Perlu sinkronisasi antara program/kegiatan pembinaan TK antara pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota. 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun:
− Perlu sinkronisasi antara program/kegiatan pembinaan SD dan SMP antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 21
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Perlu koordinasi dalam menyusun RPJM dan Renstra sehingga ada keselarasan program antara Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.
− Meningkatkan kompetensi SDM agar semakin menguasai TIK dan multimedia.
− Perlu menambah fasilitas penunjang yang ada di sekolah-sekolah. − Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota secara
berkesinambungan agar bisa mendapatkan berbagai informasi yang ada di
Kabupaten/Kota serta mempermudah penyusunan program prioritas
peningkatan mutu pendidikan.
− Mendorong peningkatan peran serta dan partisipasi daerah dalam peningkatan dan pengembangan pendidikan kesenian serta memfasilitasi
sekolah–sekolah/ sanggar seni peserta didik dengan alat – alat kesenian
maupun ruangan/tempat berlatih sehingga program yang akan dilaksanakan mendapatkan dukungan daerah
3) Program Pendidikan Menengah:
− Perlu koordinasi dalam menyusun RPJM dan Renstra sehingga ada keselarasan program antara Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.
− Perlu menambah sarana penunjang di sekolah-sekolah. − Meningkatkan SDM guru terutama guru SMK Pondok Pesantren. − Menambah kegiatan try out/uji tanding ke luar provinsi dan luar negeri. − Perlu adanya program khusus untuk memberikan informasi kepada
masyarakat tentang pelatihan mobil keliling
4) Program Pendidikan Non Formal
− Koordinasi dengan lintas Sektoral lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya.
− Mengadakan Sosialisasi, Sinkronisasi dan Rapat Program PNFI akan lebih diinsentifkan di tahun berikutnya, sehingga antara Provinsi dengan Kab/Kota ada sinkronisasi dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan.
− Pendataan dilakukan per Kepala Keluarga mulai dari desa setempat sehingga datanya dapat terinci keseluruhan.
− Merekrut lebih banyak tenaga kependidikan (tutor) yang memenuhi kualifikasi
BAB IV - 22 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan − Dinas Pendidikan Prov Jatim meningkatkan koordinasi dengan Direktorat
masing-masing jenjang terkait pelaksanaan kegiatan pemilihan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi serta Apresiasi PTK
PAUDNI Berprestasi.
− Pada tahun 2015 Dinas pendidikan Prov Jatim meningkatkan Pemberian honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS sebesar Rp.
200.000/bulan menjadi Rp. 250.000/bulan bagi 10.000 guru se Jawa Timur.
6) Program Pendidikan Tinggi − Meningkatkan koordinasi dengan kopertis wilayah VII dan perguruan tinggi
negeri Jawa Timur.
− Meningkatkan koordinasi dengan Politeknik dan CC di Kabupaten/Kota.
7) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) − Menambah jumlah pelatihan guru tentang penanganan ABK. − Usulan bantuan sosial peningkatan sarana prasarana SLB dari pemerintah
pusat melalui Kemendikbud.
− Upaya pengembangan jejaring informasi penduduk penyandang ketunaan antar instansi lebih ditingkatkan terutama dengan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur
e. Penghargaan nasional yang diterima 1. Juara Umum Tingkat Nasional
− Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD − Lomba Budaya Mutu SD − Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa PK-PLK – Dikmen − Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa PK-PLK Dikdas
2. Juara I Tingkat Nasional − Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD
• Atletik 1 emas
• Bulu Tangkis 1 emas
• Tenis Meja 1 emas
• Senam 2 emas
• Renang 3 emas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 23
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Lomba Budaya Mutu SD • Club Olahraga Usia Dini 1 emas
• MBS Negeri 1 emas
• MBS Swasta 1 emas
• Whole School 1 emas
− Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa PK-PLK – Dikmen • Merias wajah 1 emas
• Desain Grafis 1 emas
− Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Siswa PK-PLK • Bulu Tangkis Tunggal Putra 1 emas
− Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa SD • Gambar bercerita 1 emas
− Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SD • Matematika 2 emas
• IPA 1 emas
− Lomba UKS SD 1 emas − Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa SD
• Gambar bercerita 1 emas
− Juara I Tingkat Nasional, Lomba Keberaksaraan tahun 2015 − Juara I Tingkat Nasional, Lomba Apresiasi LKP Tahun 2015 − Juara III Tingkat Nasional, Lomba Peserta Didik Kursus Tahun 2015 − Juara Umum Parade Busana Daerah Tingkat Nasional Ke – 7 di TMII Jakarta
16 April 2015
− Juara Umum Lomba Parade Teater Tradisi ke 4 di TMII Jakarta 14 Juni 2015 − Festival Nasional Teater Anak – Anak di TMII Jakarta 31/08 s.d 3/09 2015 − Festival Nasional Musik Daerah di TMII Jakarta 16 s.d 19 September 2015 − Anugrah Kebudayaan Kategori Anak-Anak Dan Remaja(Bidang Budaya
Paramadharma)
− Karnaval Prajurit Nusantara 14 s.d 15 November 2015 − Juara I Tingkat Nasional Lomba Karya Nyata (LKN) dan Lomba Karya Tulis
(LKT) Jenis PTK PAUDNI Penilik
− Juara I Tingkat Nasional Lomba Karya Nyata (LKN) dan Lomba Karya Tulis (LKT) Jenis PTK PAUDNI Tutor Pendidikan Keaksaraan
BAB IV - 24 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Juara I lomba Lompat Galah pada kejuaraan Asian School Athletics Championship
− Juara I lomba Lompat Galah pada kejuaraan Kejurnas Yunior − Juara I lomba Gulat pada kejuaraan Kejurnas Yunior kelas 120 K bebas − Juara I lomba Gulat pada kejuaraan POPNAS kelas Bebas 60 Kg − Juara I lomba Pencak Silat kelas B pada kejuaraan POPNAS − Juara I lomba Pencak Silat kelas C Putri pada kejuaraan Kejurnas PD Antar
Pelajar
− Juara I lomba Panjat Tebing kelas Boulder pada Kejurnas Open MAPAK ALAM
− Juara I lomba Panjat Tebing kelas Boulder pada Kejurnas Kejurnas Yunior − Juara I lomba Panjat Tebing kelas Boulder pada Kejurnas Open Jalawira
Clembing
− Juara I lomba karate kelas 68 Kumite pada Kejurnas Lemkari − Juara I lomba karate kelas Kumite Beregu pada Popnas − Juara I lomba Voli pantai pada PON Remaja Ke 1 − Juara I lomba Renang kelas 400 M Gg.Bebas pada kejuaraan POPNAS − Juara I lomba Renang kelas 800 M Gg.Bebas pada kejuaraan POPNAS − Juara I lomba Renang kelas Gy Bebas 400 m pada kejuaraan Kejurnas − Juara I lomba Renang kelas Gy, Kupu - Kupu 50 m pada kejuaraan Kejurnas − Juara I lomba Renang kelas Gy Ganti 400 m pada kejuaraan Kejurnas − Juara I lomba Judo kelas 90 kg pada kejuaraan Kartika Cup − Juara I lomba Sepatu Roda Kelas 500 M pada kejuaraan Solo Open
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 25
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. BIDANG URUSAN KESEHATAN 2.1. DINAS KESEHATAN
a. Tujuan Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Bidang Kesehatan,
tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut
1) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 2) Optimalisasi upaya kesehatan secara sinergis, menyeluruh, terpadu,
berkelanjutan, terjangkau dan bermutu bagi masyarakat
3) Melaksanakan upaya penanggulangan masalah gizi 4) Optimalisasi upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat
bencana
5) Mewujudkan mutu lingkungan yang lebih sehat 6) Optimalisasi ketersediaan, mutu, manfaat, dan keamanan sediaan farmasi,
alkes, dan makan 7) Meningkatkan jumlah, jenis, mutu, pemerataan dan pengambangan sumber
daya kesehatan 8) Optimalisasi tata kelola kesehatan untuk menunjang program kesehatan
b. Sasaran Tabel Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 1. Masyarakat yang
mandiri dan hidup sehat
1. Persentase Posyandu Purnama Mandiri (PURI)
64% 70.23% 136%
2. Persentase rumah tangga sehat
50% 50.62% 101.24
3. Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu
41% 37.93% 92.51
2. Meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
1. Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar
144 pkm (15%x960 pkms)
30 pkm
20.83%
2. Cakupan Ponkesdes sesuai standar
46% 45% 100
3. Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja
65% (dalam proses
input) %
49.03
4. Cakupan pelayanan kesehatan lansia
50% 47% 94
BAB IV - 26 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 5. Cakupan Peserta KB
Aktif 65% 68.38% 102
6. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes
94% 95.81 102
7. Cakupan Pelayanan Bayi 95% 96.98 102 8. Persentase Kasus
Pasung ditangani 100 100 100
9. Persentase Rumah Sakit terakreditasi
65% 65% 100%
10. Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan PONEK
50% 50% 100%
11. Persentase RS yang menyelenggarakan Pelayanan IGD level 1 sesuai standar
75% 75 100
3. Meningkatnya Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal
1. Persentase Balita Kurang Gizi
11,7 17.8 152.14
2. Pesentase Balita Stunting
28.2 26 92.20
4. Meningkatnya Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal
1. Persentase Balita Kurang Gizi
11,7 17.8
2. Pesentase Balita Stunting
28.2 26 92.20
5. Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana
1. Persentase Penderita penyakit tidak menular tidak terjadi komplikasi
20
19.6
2. Persentase KLB Pasca Bencana
0 0
3. Persentase RFT Rate 90 91.2 101.3 4. Persentase ODHA
dengan ARV 75 75 100
5. Persentase penderita Malaria mendapatkan ACT
95 100 105
6. Persentase penderita suspect pes yang tertangani
100 100 100
7. Insiden rate DBD
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) 8. Persentase penyakit
menular wabah dilakukan PE
100 100 100
9. Persentase cakupan diare
75% 60.46% 80.61
10. Persentase penurunan KLB penyakit bersumber binatang
10 10 100
6. Meningkatnya
akses pada lingkungan yang sehat
1. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindung;
81.5
82.32
101.01
2. Persentase rumah
tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar/jamban sehat
73 78.01 106.86
7. Meningkatnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan bermutu, bermanfaat, dan aman
1. Persentase Ketersediaan obat dan Vaksin
96%
96 %
109.7 %
2. Persentase produk alat
kesehatan yang memenuhi syarat
67 65 97
3. Persentase produk makanan yang memenuhi syarat
68 70 102.93
4. Persentase produk obat tradisionalyang memenuhi syarat
62 60 96.77
8. Terwujudnya sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal
1. Rasio dokter spesialis, dokter umum dan bidan terhadap jumlah penduduk (Rasio x jumlah penduduk/100.000)
SpA : 1 (253 dr
SP.A Dr : 17
(6.632 dr) Bdn : 46 (17.652 bidan)
SpA : 1 (317 dr SP.A)
Dr : 17 (6.660 dr) Bdn : 46 (17.652 bidan)
Pwt : 81 (30.699
Pwt : 81 (33.155
Ntr : 5 ( 1.961 nutrisionis)
Ntr : 5 ( 1.961
nutrisionis) Sumber : Data Program Kesehatan Jatim Dinkes Prov, 2015 Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
BAB IV - 28 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran 1 :
Masyarakat yang mandiri dan hidup sehat, didukung 1 (satu) program yaitu :
1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran Rp. 4.997.528.450,00 Realisasi sebesar Rp. 4.271.998.195,00 atau sebesar
85.48%. Dengan target indikator:
− Persentase posyandu (PURI) sebesar 64% (29.312 posyandu) dan terealisasi sebesar 70,23 % atau sejumlah 32.165 posyandu purnama mandiri.
− Persentase rumah tangga sehat sebesar 50% (1.166.977 rumah tangga) dan terealisasi sebesar 50,62 % atau sejumlah 1.181.387
− Persentase posyandu PURI yang menjadi taman posyandu sebesar 41% (13.187 posyandu PURI) dan terealisasi sebesar 37,93 % atau sejumlah
12.203 posyandu PURI yang menjadi taman Posyandu.
Sasaran 2 :
Meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat didukung oleh 2 (dua) program yaitu:
1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp. 7.132.445.740,00 Realisasi sebesar Rp. 5.303.638.540,00 atau sebesar 74.36%. Dengan target indikator kinerja:
− Cakupan Puskesmas dan Jaringannya sesuai standar dengan target 144 puskesmas dan tercapai 30 puskesmas.
− Cakupan Ponkesdes sesuai standar dengan target 46% , capaian sebesar 46%.
− Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja dengan target 65% , capaian belum bisa diberikan data karena masi dalam tahap proses input
− Cakupan pelayanan kesehatan lansia dengan target 50% , capaian sebesar 47%.
− Cakupan Peserta KB Aktif dengan target 65% capaian sebesar 68.38% . − Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes dari target 94% capaian
sebesar 95.81%
− Cakupan Pelayanan Bayi dari target 95% capaian sebesar 96.98% − Persentase Kasus Pasung ditangani dengan target 100% capaian sebesar
100%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 29
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2) Program Upaya Kesehatan Perorangan dengan anggaran Rp. 3.900.046.500,00 Realisasi sebesar Rp. 2.046.131.045,00 atau sebesar 52.46%. Dengan target
indikator kinerja:
− Persentase Rumah Sakit terakreditasi sebesar 65% dan terealisasi sebesar 65%.
− Persentase Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan PONEK dengan target 50% dan terealisasi sebesar 50%.
− Persentase RS yang menyelenggarakan Pelayanan IGD level 1 sesuai standar sebesar 75% dan terealisasi sebesar 75%
Sasaran 3 :
Meningkatnya Upaya Penanggulangan masalah gizi yang optimal didukung oleh 1
(satu) program yaitu: 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan anggaran Rp. 2.483.921.900,00
Realisasi sebesar Rp. 2.208.703.840,00 atau sebesar 88.92% . Dengan target
indikator kinerja:
− Persentase Balita Kurang Gizi sebesar 11.7% (1356 balita kurang gizi) dan terealisasi sebesar 17,8% atau sejumlah 2064 balita kurang gizi. Kenaikan persentase balita kurang gizi, dikarenakan membaiknya balita stunting
menjadi balita kurang gizi.
− Pesentase Balita Stunting sebesar 28.2% (3268 balita stunting) dan terealisasi sebesar 26% atau sejumlah 3018 balita stunting.
Sasaran 4 :
Meningkatnya Upaya Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan akibat bencana didukung oleh 1 (satu) program yaitu:
1) Program Pengendalian Penyakit dengan anggaran Rp. 6.732.902.446,00 Realisasi sebesar Rp. 5.333.685.155,00 atau sebesar 79.72. Dengan target indikator kinerja:
− Persentase Penderita penyakit tidak menular tidak terjadi komplikasi sebesar 20% dan terealisasi sebesar 19.6%.
− Persentase KLB Pasca Bencana dengan target 0% dan realisasinya 0% − Persentase RFT Rate sebesar 90% dan terealisasi sebesar 91.2%. − Persentase ODHA dengan ARV dengan target 75 % dan tercapai sebesar
75%.
BAB IV - 30 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Persentase penderita Malaria mendapatkan ACT sebesar 95% dan terealisasi sebesar 100%
− Persentase penderita suspect pes yang tertangani sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.
− Insiden rate DBD
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran 7 :
Terwujudnya sumber daya kesehatan yang memadai, proporsional, dan handal
didukung oleh 1 (satu) program yaitu
1) Program pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan. Dengan target indikator kinerja:
Rasio dokter spesialis, dokter umum dan bidan terhadap jumlah penduduk
(Rasio x jumlah penduduk/100.000), secara rinci sebagai berikut:
− Sp OG dengan target SpOG : 1 (355 dr.SpOG) capaian SpOG : 1 (441 dr.SpOG)
− SpA dengan target SpA : 1 (317 dr SP.A) capaian SpA : 1 (317 dr SP.A) − Dokter Umum dengan target Dr : 17 (6.632 dr), capaian Dr : 17 (6.660 dr) − Bidan dengan target 46 (17.652 bidan), capaian Bdn : 46(17.652 bidan) − Perawat dengan target Pwt : 81 (30.699 perawat), capaian Pwt : 81 (33.155
perawat
− Nutrisionis dengan target Ntr : 5 ( 1.961 nutrisionis), capaian Ntr : 5 ( 1.886 nutrisionis)
c. Program dan Kegiatan
1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 3 kegiatan yaitu: a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat anggaran
Rp. 1.708.410.050,00. Realisasi sebesar Rp 1.460.604.750,00 (85.49%). Dengan target kinerja:
− Jumlah jenis media promosi program prioritas yang di hasilkan dengan target 9 media promosi dan dengan capaian 100%.
− Persentase program prioritas yang disosialisasikan melalui media dengan target 100% dan realisasinya 100%
b) Pengembangan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat) anggaran Rp. 616.996.000,00. Realisasi sebesar Rp. 443.880.150,00 ((71.94%). Dengan
target kinerja:
− Jumlah UKBM yang dibina dengan target 111 UKBM, dan terealisasi sebanyak 105 UKBM yang dibina.
− Persentase UKBM yang dibina dengan target 1% dan terealisasi sebanyak 0.95%.
BAB IV - 32 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
c) Pengembangan posyandu dan Desa Siaga anggaran Rp. 2.672.122.400,00. Realisasi sebesar Rp 2.367.513.295,00 (88.60%). Dengan target kinerja:
− Jumlah posyandu PURI yang yang dibina dengan target 12.404 posyandu, dan terealisasi sebanyak 13913.
− Jumlah desa siaga aktif madya yang dibina dengan target 101 desa, dan terealisasi sebanyak 61 desa siaga aktif madya.
− Persentase posyandu PURI yang dibina dengan target 41% dan terealisasi sebanyak 34.30%
− Persentase Desa Siaga aktif Madya yang dibina dengan target 4% dan terealisasi sebanyak 2.41%
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 8 kegiatan yaitu: a) Peningkatan kesehatan anak, remaja dan usila dengan anggaran Rp.
6.87.157.520,00. Realisasi sebesar Rp.567.808.812,00 (82.63%). Dengan target kinerja:
− Jumlah Tim Pembina UKS yang aktif dengan target 16% dan realisasi sebesar 16%
− Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dengan target 30% dan realisasi sebesar 30%.
− Persentase sekolah yang melaksanakan program UKS dengan target 85% dan realisasi sebesar 85%
− Persentase Puskesmas santun lansia dengan target 6% dan realisasi sebesar 10%.
b) Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya dengan anggaran Rp. 1.024.274.500,00. Realisasi
sebesar R p.860.418.673,00 (84.00%) Dengan target kinerja:
− Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target 200 pusk dan realisasi sebesar
20 puskesmas.
− Jumlah Puskesmas PONED yang aktif dengan target 125 Pusk dan realisasi sebesar 125 Pusk (100%)
− Jumlah Puskesmas dengan pelayanan gawat darurat sesuai standar dengan target 200 Pusk dan realisasi sebesar 116
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 33
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Persentase Puskesmas dan jaringannya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target 15% (144 Pusk) dan realisasi
sebesar 30 Puskesmas.
c) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak pra sekolah dengan anggaran Rp. 1.720.016.720,00. Realisasi sebesar Rp.
1.325.317.520,00 (77.05%). Dengan target kinerja:
− Jumlah data kesehatan ibu, bayi, balita dan anak prasekolah yang tervalidasi 7 jenis dan realisasi 7 jenis data.
− Jumlah forum PENAKIB yang terbentuk tk kab/kota dengan target 3 dan realisasi sebesar 3 forum PENAKIB.
− Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC berkualitas dengan target 87% dan realisasi sebesar 91.24%.
− Persentase neonatus yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan target 97% dan realisasi sebesar 97.81%
d) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana dengan anggaran Rp. 394.099.000,00. Realisasi sebesar Rp. 288.601.950,00 (73.23%)
e) Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes), dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang juga melayani kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis
dengan anggaran Rp. 400.000.000,00. Realisasi Rp. 337.312.001,00 (84.33%) Dengan target kinerja:
− Jumlah Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target 400 ponkesdes dan realisasi sebesar 400
ponkesdes.
− Persentase Ponkesdes yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target 46% dan realisasi sebesar 46%.
f) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Indra, Jiwa, Olahraga, Batra dan Kesehatan Kerja dengan anggaran Rp. 2.479.648.000,00. Realisasi sebesar
Rp 1.547.978.775,00 (62,43%). Dengan target kinerja:
− Jumlah Koordinasi dalam rangka meningkatkan Puskesmas mempunyai unggulan minimal 1 program khusus/seluruh Puskesmas dengan target
40 kali dan realisasi sebesar 34 kali (85%).
BAB IV - 34 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan Program Kesehatan Khusus dengan target 40 orang dan
realisasi sebesar 60 orang.
− Persentase Puskesmas mempunyai unggulan minimal 1 program khusus/seluruh Puskesmas dengan target 10% orang dan realisasi
sebesar 7%.
g) Peningkatan Mutu Pelayanan dan Jangkauan Kesehatan Penunjang (Laboratorium, Darah, Radiomedik, Bengkel Alkes) dengan anggaran Rp.
265.700.000,00. Realisasi sebesar Rp. 230.055.164,00 (86.58%). Dengan
target kinerja:
− Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih Laboratorium sederhana di Puskesmas sesuai dengan target 200 puskesmas dan realisasi sebesar
76 puskesmas.
− Persentase tenaga kesehatan yang terlatih Laboratorium sederhana puskesmas sesuai dengan target 15% dan realisasi sebesar 7.9%
h) Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin, Daerah Terpencil dan Tertinggal di Puskesmas dan Jaringannya dengan anggaran Rp. 161.550.000,00. Realisasi sebesar Rp. 146.145.645 (90.46%) Dengan target kinerja:
− Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan kriteria terpencil dengan target 10% dan realisasi
sebesar 10%. 3) Program Upaya Kesehatan Perorangan terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
a) Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS dengan anggaran Rp. 1.961.296.500,00 Realisasi sebesar Rp. 875.660.227,00 (44.65%). Dengan
target kinerja:
− Jumlah dokumen analisa kinerja pelayanan RS di Jawa Timur dengan target 1 buah, dan realisasi sebesar 1 buah.
− Jumlah RS yang melaksanakan On The Job Training PONEK dengan target 30 RS, dan realisasi sebesar 11 RS
− Prosentase RS yang mempunyai SOP sesuai standar dengan target 10%, dan realisasi sebesar 15%
b) Peningkatan pelayanan kesehatan penunjang dan kegawatdaruratan di RSU dan RS khusus dengan anggaran Rp. 1.938.750.000,00. Realisasi sebesar
Rp 1.170.470.818,00 (60.37%). Dengan target kinerja:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 35
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Jumlah Bimbingan Teknis dalam rangka pengembangan sistem kegawatdaruratan pelayanan penunjang di RSU dan RS Khusus dengan
target 6 kali, dan realisasi sebesar 26 kali
− Jumlah tenaga RS terlatih sistem informasi kegawatdaruratan dengan target 20 orang, dan realisasi sebesar 90 orang
− Jumlah sarkes melaksanakan uji coba juknis sistem rujukan dengan target 2 sarkes, realisasi 2 sarkes.
− Jumlah Pengobatan dan rapat koordinasi pada P3K dengan target 257 kali, realisasi 261 kali
− Persentase rujukan fasilitas primer ke RS Tersier dengan target 75%, realisasi 30%.
4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri dari 3 kegiatan yaitu:
a) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya dengan anggaran Rp. 1.598.340.100,00. Realisasi sebesar Rp. 1.449.892.540,00 (90,71) Dengan target kinerja:
− Jumlah kemitraan yang mendukung penanggulangan masalah Kurang Gizi dengan target 8 mitra, dan realisasi sebesar 5 mitra
− Tersedianya data status gizi balita melalui survey Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan target 1 kali, dan realisasi sebesar 0 kali (sudah masuk dalam anggaran dana dekosentrasi APBN )
− Jumlah Pengadaan MP-ASI dalam rangka Intervensi Gizi bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK), buffer stock MP-ASI bagi balita dalam rangka antisipasi keadaan bencana, dan kegiatan momentum dengan target 1
kali, dan realisasi sebesar 1 kali
− Persentase balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan dengan target 100%, dan realisasi sebesar 100%
b) Pemberdayaan masyarakat Untuk pencapaian keluarga sadar gizi dengan anggaran Rp. 562.780.800,00. Realisasi sebesar Rp.518.129.300 (92.07%)
Dengan target kinerja:
− Jumlah survey dalam rangka pemetaan situasi Kadarzi dengan target 1 kali, dan realisasi sebesar 1 kali
BAB IV - 36 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Jumlah pertemuan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dengan target 4 kali, dan
realisasi sebesar 3 kali.
− Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S) dengan target 81 %, dan realisasi sebesar 76,7%.
c) Penyelidikan surveillans untuk kewaspadaan pangan dan Rp. 322.801.000,00. Realisasi sebesar Rp. 240.682.000 (74.56%) Dengan target
kinerja:
− Jumlah indikator yang disepakati untuk pelaksanaan surveilans gizi dengan target 4 kali dan realisasi sebesar 3 kali
− Persentase pelaksanaan surveilans gizi dengan target 100% kali, dan realisasi sebesar 100%
5) Program Program Pengendalian Penyakit terdiri dari kegiatan yaitu: a) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Tata Laksana Penderita
dengan anggaran Rp. 391.262.636,00. Realisasi sebesar Rp. 367.204.893,00
(93.85%) Dengan target kinerja:
− Jumlah kegiatan fasilitasi PTM yang dilakukan dengan target 38 fasilitasi, dan realisasi sebesar 100%
− Jumlah kelompok populasi yang dilakukan pelayanan screening faktor risiko PTM dengan target 5 kelompok, dan realisasi sebesar 5
kelompok. b) Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Pengamatan Penyakit serta
Penanggulangan KLB dengan anggaran Rp. 670627232,00. Realisasi sebesar
Rp.231.153,00 (86,22%). Dengan target kinerja:
− Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans PD3I yang dilakukan dengan target 38 kegiatan fasilitasi dan realisasi sebesar 100%
− Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Difteri yang dilakukan dengan target 38 kegiatan fasilitasi , dan realisasi sebesar 100%
− Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Matra/Haji yang dilakukan dengan target 38 kegiatan fasilitasi, dan realisasi sebesar 100%
− Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans sentinel yang dilakukan dengan target 38 kegiatan fasilitasi, dan realisasi sebesar 100%
− Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans SKD-KLB yang dilakukan dengan target 38 kegiatan fasilitasi , dan realisasi sebesar 100%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 37
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Jumlah kegiatan fasilitasi surveilans Terpadu Penyakit (STP) yang dilakukan dengan target 38 buah, dan realisasi sebesar 100%
− Jumlah KLB skala provinsi yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dengan target 100, dan realisasi sebesar 100%
− Persentase KLB skala provinsi yang ditanggulangi dalam waktu 2x 24 Jam dengan target 80%, dan realisasi sebesar 93%.
c) Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia dengan anggaran Rp. 372.606.200,00. Realisasi sebesar Rp. 338.402.448,00 (90.82%) Dengan
target kinerja:
− Persentase penderita kusta ditemukan dengan target 100%, dan realisasi sebesar 67.9%
− Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit kusta dan frambusia yang dilakukan dengan target 76%, dan realisasi sebesar 71
− Jumlah penderita kusta ditemukan dengan target 4100, dan realisasi sebesar 2892
d) Pengendalian Penyakit TBC (Tuberkulosis) dengan anggaran Rp.
778.066.866,00. Realisasi sebesar Rp. 674.893.545,00 (86.74%). Dengan
target kinerja:
− Persentase RS Rujukan atau sub rujukan TB MDR terbentuk dengan target 100% dan realisasi sebesar 71.40%
− Persentase laboratorium TB yang tidak memiliki angka kesalahan baca besar dengan target 100% dan realisasi sebesar 67%
− Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit TB yang dilakukan dengan target 76% dan realisasi sebesar 42%
− Jumlah layanan rujukan TB MDR dengan target 7, dan realisasi sebesar 5
− Jumlah laboratorium diagnosis TB yang bermutu dengan target 19, dan realisasi sebesar 20
e) Pengendalian HIV/AIDs dengan anggaran Rp. 1.293.793.000,00 Realisasi sebesar Rp .873.111.472,00 (67.48). Dengan target kinerja:
− Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit HIV/AIDS dan IMS yang dilakukan dengan target 76, dan realisasi sebesar 100 kali
− Jumlah kegiatan sero survey dengan target 10, dan realisasi sebesar 6
BAB IV - 38 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Jumlah layanan CST yang aktif dengan target 45, dan realisasi sebesar 46
− Jumlah layanan VCT yang aktif dengan target 103, dan realisasi sebesar 520
− Persentase layanan CST yang aktif dengan target 100%, dan realisasi sebesar 100%
− Persentase layanan VCT yang aktif aktif dengan target 100%, dan realisasi sebesar 98%
f) Pengendalian Penyakit Malaria dengan anggaran Rp. 653.342.500,00. Realisasi sebesar Rp. 402.835.114,00 (61.66%). Dengan target kinerja:
− Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit malaria yang dilakukan dengan target 76, dan realisasi sebesar 33
− Jumlah spot check vektor malaria dengan target 19, dan realisasi sebesar 50%.
− Jumlah kasus malaria yang dilakukan pelacakan dengan target 30%, dan realisasi sebesar 20%
− Jumlah spot check vektor malaria dengan target 19 dan realisasi sebesar 15
− Jumlah kasus malaria yang dilakukan pelacakan dengan target 30%, dan realisasi sebesar 15%.
g) Pengendalian Penyakit PES dengan anggaran Rp 200 000.000,00. Realisasi sebesar Rp. 47.447.760,00 (23.72%). Dengan target kinerja:
− Persentase dusun fokus yang dilakukan surveilans rodent dengan target 100%, dan realisasi sebesar 100
− Persentase Puskesmas yang melakukan surveilans humans dengan target 100%, dan realisasi sebesar 100
− Jumlah fasilitasi pengendalian penyakit pes yang dilakukan dengan target 60, dan realisasi sebesar 11
− Jumlah dusun fokus yang dilakukan surveilans rodent dengan target 18, dan realisasi sebesar 18
− Jumlah Puskesmas yang melakukan surveilans humans dengan target 5, dan realisasi sebesar 5
h) Pencegahan DBD (Demam Berdarah) dengan anggaran Rp. 490.971.000,00. Realisasi sebesar Rp. 437.089.173,00 (89.03%). Dengan target kinerja:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 39
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Jumlah fasilitasi pengendalian DBD yang dilakukan dengan target 76, dan realisasi sebesar 93 fasilitasi
− Jumlah penderita DBD meninggal yang dilacak dengan target 15, dan realisasi sebesar 267 kasus
− Jumlah desa dengan jumantik terlatih dengan target 40, dan realisasi sebesar 30 desa
− Persentase penderita DBD meninggal yang dilacak dengan target 100%, dan realisasi sebesar 100%
− Persentase penderita DBD meninggal yang dilacak dengan target 100%, dan realisasi sebesar 100%
i) Penyelenggaraan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah dengan anggaran Rp. 95.249.508,00. Realisasi Rp. 85.402.297,00 (89.66%). Dengan
target kinerja:
− Jumlah fasilitasi penyakit menular wabah yang dilakukan dengan target 76, dan realisasi sebesar 49.
− Jumlah penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dengan target 10, dan realisasi sebesar 34.
− Persentase penyakit menular wabah yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dengan target 100%, dan realisasi sebesar 100%
j) Peningkatan Imunisasi dengan anggaran Rp. 804.648.610,00 Realisasi sebesar Rp. 661.448.496,00 (82.20%). Dengan target kinerja:
− Jumlah kegiatan fasilitasi imunisasi yang dilakukan dengan target 22 kab/k/kota, dan realisasi sebesar 100%
− Jumlah kegiatan Rapid Convinience Self Assessment (RCA) dengan target 50 Desa/kel, dan realisasi sebesar 100%
− Jumlah kegiatan Data Qualty Self Assessment (DQS) dengan target 80 Pusk Dan 80 Desa/kel, dan realisasi sebesar 100%
− Persentase Desa/ Kelurahan yang mencapai UCI dengan target 90%, dan realisasi sebesar 77%
k) Pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML) dengan anggaran Rp.200.000.000,00. Realisasi sebesar Rp 167.708.693,00 (83.85%) Dengan target kinerja:
− Persentase kematian karena pneumonia yang dilakukan dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%.
BAB IV - 40 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Persentase kematian diare yang dilakukan yang dilakukan dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%
− Jumlah fasilitasi penyakit Pnemonia yang dilakukan dengan target 76 dan realisasi sebesar 35
− Jumlah fasilitasi penyakit diare yang dilakukan dengan target 76 dan realisasi sebesar 27
l) Pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) dengan anggaran Rp. 200.000.000,00. Realisasi sebesar Rp. 200.000.000,00 (95.50%). Dengan
target kinerja:
− Persentase survey longitudinal malaria yang dilakukan dengan 100% dan realisasi sebesar 100%
− Persentase survey longitudinal DBD yang dilakukan dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%
− Persentase kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani dengan target 100%, dan realisasi sebesar 52%
− Persentase pasien filariais yang ditemukan dengan target 100%, dan realisasi sebesar 13%
− Jumlah survey longitudinal malaria yang dilakukan dengan target 12 survey, dan realisasi sebesar 16 survey
− Jumlah survey longitudinal DBD yang dilakukan dengan target 12 survey, dan realisasi sebesar 16 survey
− Jumlah uji resistensi vektor yang dilakukan dengan target 23 , dan realisasi 31
− Jumlah pasien filariasis yang ditemukan dengan target 10 , dan realisasi 16
m) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah bencana dengan anggaran Rp. 582.334.894,00. Realisasi sebesar Rp. 508.911.313,00
(87.39%) Dengan target kinerja:
− Jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan bencana yang dilakukan dengan target 25 kab kota dan realisasi sebesar 100%
− jumlah kejadian bencana yang mendapatkan dukungan logistik bencana dengan target 30 kejadian dan realisasi sebesar 100%
− Jumlah dokumen rencana kontingensi (RENKON) yang di Update dengan target 10 dok dan realisasi sebesar 100%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 BAB IV - 41
-
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
− Jumlah kejadian bencana yang dilakukan rapid health assessment (RHA) dengan target 3 kegiatan keg dan realisasi sebesar 100%
− Persentase Bencana yang dilaksanakan pelayanan kesehatan dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri dari 4 kegiatan yaitu: a) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar dengan anggaran Rp.
435.010.000,00. Realisasi sebesar Rp 407.024.590,00 (93,57%) Dengan
target kinerja:
− Jumlah Sarana Air Minum Yang di Inspeksi Sanitasi, dengan target 4560 SAB, dan realisasi sebesar 100%
− Persentase Sarana Air Minum Yang memenuhi Syarat Kesehatan dengan target 81.5, dan realisasi sebesar 85.32
b) Penyehatan Lingkungan dengan anggaran Rp. 798.890.000,00. Realisasi sebesar Rp 781.549.239 (97.83%) Dengan target kinerja:
− Jumlah Forum Kota Sehat yang terbentuk di tingkat Kabupaten/Kota, dengan target 2 kb/kt dan realisasi sebesar 4 kab kota
− Jumlah Tempat Tempat Umum (TTU) & Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang dibina dengan target 76.5 dan realisasi 77.2
− Jumlah Kab/Kota potensi yang melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim dengan target 2 kab kota dan 2 kab kota
− % Forum Kab./Kota yang terbentuk dengan target 80% dan realisasi 100%
− % rumah memenuhi syarat dengan target 73.5% dan realisasi 74% − % Tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi
syarat kesehatan dengan target 76.5% dan realisasi 77.2%
− % Kab/Kota yg melaksanakan Strategi Adaptasi dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim dengan target 31% dan realisasi 31%
− % TP Pestisida yang memenuhi syarat dengan target 55% dan realisasi 60%
c) Peningkatan upaya pengamanan limbah cair dan padat dengan anggaran Rp. 280.807.500,00. Realisasi sebesar Rp 210.331.763,00 (74.90%).
Dengan target kinerja:
− Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina, dengan target 15 dan realisasi sebesar 15 faskes yang di