bab iv pengolahan dan analisis data - · pdf filepetunjuk pelaksanaan pengadaan ... kemampuan...

BAB IV

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 4.1 UMUM Bagian ini akan menjelaskan hasil pengolahan data yang didapat melalui survey kuisioner

maupun survey wawancara, beserta analisis perbandingan hasil pengolahan data dengan contoh

yang terdapat dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

No.339/KPTS/M/2003. Untuk mendapatkan hasil terhadap metode penilaian kualifikasi

penyedia jasa konstruksi yang telah disusun berdasarkan hierarki kualifikasi, maka disusunlah

perancangan kuisioner untuk kemudian disebarkan kepada para praktisi maupun ahli sehingga

didapatkan data primer.

Survey kuisioner dilakukan sekaligus dengan survey wawancara sehingga responden dapat

memahami dengan baik tujuan dan arti yang terkandung dalam pertanyaan kuisioner tersebut.

Bentuk kuisioner pada penelitian ini dapat dilihat pada lembar lampiran, yang merupakan

penjelmaan dari struktur hierarki yang telah disusun. Data berdasarkan kuisioner ini

dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu bagian (A) merupakan daftar pertanyaan yang

mencari latar belakang ahli yang ditunjuk sebagai responden dan bagian (B) adalah penilaian

dari para responden tersebut sehingga diperoleh data yang kemudian disusun dalam matriks

perbandingan berpasangan untuk mengetahui tingkat kepentingan (bobot) antar elemen dalam

satu tingkatan hierarki.

4.2 REKAPITULASI DATA

4.2.1 Data Responden

Responden sebagian besar berasal dari berbagai instansi Pemerintah yang ada di Jawa Barat,

khususnya Bandung. Kode Responden dan Instansi asal responden ditunjukkan dalam tabel

4.1.

Kode

RespondenINSTANSI

R1 SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa BaratR2 SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Jawa BaratR3 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Jawa BaratR4 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Jawa BaratR6 Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Jawa BaratR5 Pusli tbang Sumber Daya Air Jawa BaratR7 Universitas Padjajaran BandungR8 Universitas Diponegoro SemarangR9 Universitas Diponegoro SemarangR10 Dinas Pengembangan Sumber Daya Air Jawa BaratR11 Insti tut Teknologi Bandung

Tabel 4.1 Data Responden

4.2.2 Survey Pendahuluan

Sebelum semua kuisioner disebarkan dilakukan terlebih dahulu uji pertanyaan yang ada pada

kuisioner. Uji ini disebut sebagai survey pendahuluan kuisioner yang bertujuan untuk

melihat pertanyaan yang valid dan yang tidak. Yang dimaksud dengan pertanyaan tidak

valid adalah pertanyaan yang membingungkan responden untuk menjawab karena

pertanyaan tidak jelas maksudnya atau pertanyaan mengandung kata yang ambigu. Dalam

penelitian ini pertanyaan yang tidak valid dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian akan

dibuang atau diganti dengan pertanyaan baru, setelah itu baru kuisioner disebarkan kembali

untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Survey pendahuluan dilakukan dengan

menyebarkan tiga (3) buah kuisioner kepada responden. Pada survey pendahuluan didapatkan bahwa responden belum mengerti dengan baik maksud

dan tujuan penelitian sehingga perlu dijelaskan secara langsung dengan tatap muka.

Responden dalam mengisi kuisioner masih terpaku pada regulasi yang berlaku yaitu

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah sehingga

jawaban yang diberikan umumnya berpedoman kepada regulasi tersebut. Hal ini

mengakibatkan responden menjadi bingung dalam menentukan tingkat kepentingan yang

dibandingkan.

Masalah yang muncul selama survey pendahuluan yaitu:

1. Responden tidak memahami cara mengisi lembar pertanyaan dalam kuisioner, sehingga

data yang diperoleh tidak dapat diolah dan dianalisis.

R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 1 0 R 1 1

0 % - 2 5 %

26 % - 5 0 %

51 % - 7 5 %

76 % - 1 0 0 %

PEMAHAMAN RESPONDEN TERHADAP KEPRES

0%0%

82%

18%50 % - 75 %

76 % - 100 %

2. Responden kesulitan dalam mendefinisikan perbedaan tingkat kepentingan antar hal

yang dibandingkan ke bentuk angka yang digunakan dalam kuisioner.

3. Responden merasa bahwa dalam peraturan tidak biasanya membandingkan dua hal,

karena semua yang ada dalam peraturan adalah mutlak dan tidak bisa diubah.

4. Responden menjumpai adanya aspek maupun kriteria yang tidak bisa dibandingkan

karena berbeda tujuannya.

4.2.3 Data Bagian (A) Pertanyaan kuisioner bagian (A) ini disusun untuk mengetahui latang belakang responden,

yang mencerminkan tingkat kepakaran responden dalam penilaian kualifikasi penyedia

barang dan jasa pemerintah. Pertanyaan kuisioner bagian (A) yang pertama:

“ Sejauh mana responden memahami Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 beserta

perubahannya tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah? “ ditujukan untuk mengetahui pemahaman responden, sehingga dapat diketahui kepakaran

responden di mana jika pemahaman responden dibawah angka 50% maka data yang

disampaikan responden dianggap tidak valid. Data yang diberikan digambarkan seperti

berikut:

Tabel 4.2 Pemahaman responden terhadap KepPres no 80 tahun 2003

Gambar 4.1 Komposisi tingkat pemahaman responden terhadap Kepres

PEMAHAMAN RESPONDEN TERHADAP KEPMEN

0%0%18%

82%50 % - 75 %

76 % - 100 %

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

0 % - 25 %

26 % - 50 %

51 % - 75 %

76 % - 100 %

Pertanyaan kuisioner bagian (A) yang kedua:

“Sejauh mana responden memahami Keputusan Menteri Permukiman dan

Prasarana Wilayah no. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah atau Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum no. 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan

Jasa Konstruksi? “

ditujukan untuk mengetahui pemahaman responden, sehingga dapat diketahui kepakaran

responden di mana jika pemahaman responden dibawah angka 50% maka data yang

disampaikan responden dianggap tidak valid. Data yang diberikan digambarkan seperti

berikut:

Tabel 4.3 Pemahaman responden terhadap KepMen no 339/KPTS/M/2003

Gambar 4.2 Komposisi tingkat pemahaman responden terhadap Kepmen

Pertanyaan kuisioner bagian (A) yang ketiga:

“ Sejak kapankah responden terlibat dalam proses penilaian kualifikasi pengadaan

jasa pelaksana konstruksi pemerintah baik sebagai panitia pengadaan maupun

sebagai peneliti? “

ditujukan untuk mengetahui lamanya keterlibatan responden dalam proses penilaian

kualifikasi jasa pelaksana konstruksi pemerintah, sehingga dapat dinilai pengalaman

responden, ditunjukkan seperti gambar berikut:

28%

27%18%

27%

PENGALAMAN RESPONDEN DALAM KUALIFIKASI

0 - 3 tahun

4 - 7 tahun

8 - 11 tahun

= 12 tahun

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

0-3 Tahun

4-7 Tahun

8-11 Tahun

12 Tahun atau lebih

R2 R4 R5 R6 R7 R8 R10 R11

Keuangan - Pengalaman 0.333 0.200 0.250 0.250 0.200 2.000 0.111 0.167

Keuangan - Kemampuan Teknis 2.000 0.250 0.333 0.333 0.200 1.000 1.000 0.143

Keuangan - Inovasi 2.000 4.000 1.000 0.250 0.333 7.000 3.000 0.200

Pengalaman - Kemampuan Teknis 3.000 2.000 3.000 1.000 1.000 2.000 9.000 2.000

Pengalaman - Inovasi 3.000 9.000 3.000 0.500 2.000 9.000 9.000 4.000

Kemampuan Teknis - Inovasi 3.000 7.000 5.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000

Perbandingan antar Aspek

Tabel 4.4 Pengalaman Responden dalam penilaian kualilifikasi

Gambar 4.3 Komposisi pengalaman responden dalam penilaian kualifikasi

4.2.4 Data Bagian (B)

Pertanyaan kuisioner bagian (B) ini disusun untuk mengetahui ragam pembobotan dari

perbandingan berpasangan tiap-tiap kriteria penilaian yang telah disebutkan sebelumnya.

Data yang didapat akan diolah menggunakan metode AHP (Analitycal Hierachy Process)

sehingga akan didapatkan bobot dari tiap aspek maupun kriteria aspek dalam proses

penilaian kualifikasi pengadaan jasa pelaksana konstruksi.

Dibawah ini disajikan contoh hasil survey kuisioner yang telah disebarkan:

Tabel 4.5 Contoh tampilan hasil kuisioner

Adapun hasil dari pengisian dan pengolahan data yang didapat dalam survey kuisioner

disajikan dalam lampiran.

Keuangan PengalamanKemampuan

TeknisInovasi

Keuangan 1 0,500 3,000 3,000

Pengalaman 2,000 1 1,000 3,000

Kemampuan Teknis 0,333 1,000 1 2,000

Inovasi 0,333 0,333 0,500 1

Total 3,667 2,833 5,500 9,000


TeknisInovasi

Keuangan 0,2727 0,1765 0,5455 0,3333

Pengalaman 0,5455 0,3529 0,1818 0,3333

Kemampuan Teknis 0,0909 0,3529 0,1818 0,2222

Inovasi 0,0909 0,1176 0,0909 0,1111

Total 1 1 1 1

4.2.5 Proses Pembobotan

Hasil penilaian kuisioner dapat diterjemahkan kedalam bentuk matriks perbandingan dan

selanjutnya dapat dilakukan proses pembobotan. Untuk mendapatkan bobot penilaian dari

pertanyaan kuisioner digunakan alat bantu berupa Microsoft Office Excel yang hasil

keseluruhan pengolahan data dapat dilihat dalam lampiran. Berikut ditampilkan contoh

perhitungan untuk mendapatkan bobot dari satu orang responden:

4.2.5.1 Proses Pembobotan ASPEK

1. Membuat Matriks perbandingan berpasangan dari hasil kuisioner kemudian

menjumlahkan nilai dalam satu kolom untuk mendapatkan matriks normalisasi

Tabel 4.6 Matriks A1 perbandingan antar aspek

2. Membagi tiap-tiap nilai dalam kolom dengan penjumlahan masing-masing kolom,

perhitungan ini akan menghasilkan matriks bobot prioritas lokal yang disebut dengan

matriks A2.

Tabel 4.7 Matriks A2 terhadap aspek penilaian kualifikasi

3. Matriks yang didapatkan selanjutnya di uji konsistensinya dengan tahapan sebagai

berikut:

R2 R4 R5 R6 R7 R8 R10 R11 RtGAB

Keuangan 0.2262 0.1180 0.1038 0.0816 0.0693 0.2617 0.1092 0.0509 0.128

Pengalaman 0.4768 0.5145 0.4820 0.2637 0.3595 0.4639 0.7184 0.4654 0.468

Kemampuan Teknis 0.1895 0.3236 0.3070 0.3429 0.3990 0.2260 0.1239 0.3397 0.281

Inovasi 0.1076 0.0439 0.1073 0.3118 0.1722 0.0484 0.0484 0.1440 0.123

a. Mengalikan setiap baris elemen pada matriks A2 dengan bobot prioritas lokal yang

saling bersesuaian dan kemudian menjumlahkan hasil perkalian tersebut dengan

jumlah elemen yang sama.

b. Menjumlahkan hasil perkalian tersebut

c. Menghitung maksλ dengan cara merata-rata yang diperoleh dari langkah sebelumnya

(b)

d. Menghitung ( )1−−=

n

nCI maksλ

e. Menghitung ( )nRI

CICR =

f. Membandingkan nilai CR yang didapat, dimana jika nilai rasio konsistensi (CR)

lebih kecil dari 10 % maka hasil penilaian menggunakan AHP dapat diterima.

Tabel 4.8 Matriks A3 uji konsistensi aspek penilaian kualifikasi


TeknisInovasi Bobot Eigen

Keuangan 0.2727 0.1765 0.5455 0.3333 0.3320 4.375

Pengalaman 0.5455 0.3529 0.1818 0.3333 0.3534 4.350

Kemampuan Teknis 0.0909 0.3529 0.1818 0.2222 0.2120 4.158

Inovasi 0.0909 0.1176 0.0909 0.1111 0.1026 4.258

Total 17.141

Π maks 4.285

CI 0.095

n = 4 RI(n) 0.900

CR 0.106

CR = 10,06 % > 10 % ; Responden TIDAK KONSISTEN

Dalam perhitungan bobot aspek, yang diambil adalah nilai bobot dari responden yang

konsisten dimana nilai ini adalah rata-rata dari perhitungan setiap aspek yang konsisten

seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9 Bobot ASPEK gabungan berdasarkan persepsi responden yang konsisten

SDB SKK

SDB 1 0,333

SKK 3,000 1

Total 4,000 1,333

SDB = Surat Dukungan Bank

SKK = Surat Jaminan Keuangan

SDB SKK Total Rata-Rata

SDB 0,2500 0,2500 0,5000 0,2500

SKK 0,7500 0,7500 1,5000 0,7500

Total 1 1

4.2.5.2 Proses Pembobotan KRITERIA KEUANGAN



Tabel 4.10 matriks A1 perbandingan antar Kriteria Keuangan



matriks A2.

Tabel 4.11 Matriks A2 terhadap Kriteria Keuangan


berikut:






(b)


n

nCI maksλ


CICR =



SDB SKK Bobot Eigen

SDB 0,25 0,25 0,25 2SKK 0,75 0,75 0,75 2

Total 4,000

� maks 2,000

CI 0,000

n = 2 RI(n) 0,000

CR 0,000

CR = 0 % < 10 % ; Responden KONSISTEN

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 RtGAB

SDB 0,250 0,750 0,500 0,667 0,500 0,200 0,833 0,833 0,250 0,125 0,750 0,5144

SKK 0,750 0,250 0,500 0,333 0,500 0,800 0,167 0,167 0,750 0,875 0,250 0,4856

Karena pada kriteria ini kriteria yang dibandingkan hanya dua maka apapun

perbandingannya akan selalu konsisten karena nilai RI(n) adalah 0,00

Tabel 4.12 Matriks A3 uji konsistensi kriteria keuangan

Dalam perhitungan bobot kriteria keuangan, yang diambil adalah nilai bobot dari responden

yang konsisten dimana nilai ini adalah rata-rata dari perhitungan setiap kriteria keuangan

yang konsisten seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13 Bobot KRITERIA KEUANGAN gabungan berdasarkan persepsi responden yang konsisten

4.2.5.3 Proses Pembobotan KRITERIA PENGALAMAN



Tabel 4.14 Matriks A1 perbandingan antar Kriteria Pengalaman

PS NK KP PG

PS 1 3.000 3.000 0.500

NK 0.333 1 0.333 0.200

KP 0.333 3.000 1 0.333

PG 2.000 5.000 3.000 1

Total 3.667 12.000 7.333 2.033

PS = Pekerjaan Sejenis

NK = Nilai Kontrak 7 Tahun Terakhir

KP = Kerjasama Dengan Pemerintah 4 Tahun Terakhir

PG = Banyaknya Proyek Yang Gagal



matriks A2.

Tabel 4.15 Matriks A2 terhadap Kriteria Pengalaman

PS NK KP PG

PS 0.273 0.250 0.409 0.246

NK 0.091 0.083 0.045 0.098

KP 0.091 0.250 0.136 0.164

PG 0.545 0.417 0.409 0.492

Total 1 1 1 1


berikut:






(b)


n

nCI maksλ


CICR =



R2 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 RtGAB

PS 0.1124 0.5822 0.4792 0.4850 0.6153 0.5960 0.2973 0.3075 0.5456 0.4467

NK 0.1942 0.1690 0.2347 0.2889 0.2033 0.0906 0.1095 0.4302 0.2667 0.2208

KP 0.1387 0.1185 0.1847 0.1404 0.1028 0.0879 0.1095 0.2281 0.1295 0.1378

PG 0.5547 0.1304 0.1013 0.0856 0.0785 0.2255 0.4836 0.0342 0.0582 0.1947

TA KD KP PM

TA 1 0.200 3.000 0.200

KD 5.000 1 5.000 0.500

KP 0.333 0.200 1 0.200

PM 5.000 2.000 5.000 1

Total 11.333 3.400 14.000 1.900

TA = Tenaga Ahli

KD = Kemampuan Dasar

KP = Kemampuan Paket

PM = Peralatan beserta bukti kepemilikan

Tabel 4.16 Matriks A3 uji konsistensi Kriteria Pengalaman

PS NK KP PG Bobot Eigen

PS 0.273 0.250 0.409 0.246 0.294 4.234

NK 0.091 0.083 0.045 0.098 0.080 4.078

KP 0.091 0.250 0.136 0.164 0.160 4.069

PG 0.545 0.417 0.409 0.492 0.466 4.150

Total 16.532

� maks 4.133

CI 0.044

n = 4 RI(n) 0.900

CR 0.049

CR = 4,9 % < 10 % ; Responden KONSISTEN




Tabel 4.17 Bobot KRITERIA PENGALAMAN gabungan berdasarkan persepsi responden yang konsisten

4.2.5.4 Proses Pembobotan KRITERIA KEMAMPUAN TEKNIS



Tabel 4.18 Matriks A1 perbandingan antar Kriteria Kemampuan Teknis



matriks A2.

Tabel 4.19 matriks A2 terhadap Kriteria Kemampuan Teknis

TA KD KP PM Total Rata-Rata

TA 0.088 0.059 0.214 0.105 0.4666 0.1167

KD 0.441 0.294 0.357 0.263 1.3556 0.3389

KP 0.029 0.059 0.071 0.105 0.2649 0.0662

PM 0.441 0.588 0.357 0.526 1.9129 0.4782

Total 1 1 1 1


berikut:






(b)


n

nCI maksλ


CICR =



Tabel 4.20 matriks A3 uji konsistensi Kriteria Kemampuan Teknis

TA KD KP PM Bobot EigenTA 0.088 0.059 0.214 0.105 0.120 4.104KD 0.441 0.294 0.357 0.263 0.364 4.404KP 0.029 0.059 0.071 0.105 0.053 4.055PM 0.441 0.588 0.357 0.526 0.462 4.329

Total 16.892

� maks 4.223

CI 0.074

n = 4 RI(n) 0.900

CR 0.083

CR = 8,3 % < 10 % ; Responden KONSISTEN




Tabel 4.21 Bobot KRITERIA KEMAMPUAN TEKNIS gabungan berdasarkan persepsi responden yang konsisten R1 R2 R3 R4 R5 R6 R8 R9 R1 0 RtGAB

TA 0.1167 0.4977 0.4118 0.4214 0.0970 0.4448 0.4098 0.4654 0.2107 0.341 7

KD 0.3389 0.1096 0.1112 0.0863 0.2381 0.2644 0.0834 0.1718 0.2464 0.1 834

KP 0.0662 0.0769 0.1207 0.0898 0.1931 0.1062 0.0809 0.1718 0.2464 0.1 280

PM 0.4782 0.3158 0.3563 0.4025 0.4717 0.1846 0.4259 0.1910 0.2964 0.3469

4.2.5.5 Proses Pembobotan KRITERIA INOVASI



Tabel 4.22 matriks A1 perbandingan antar Kriteria Inovasi

MM K3 PT

MM 1 1.000 3.000

K3 1.000 1 3.000

PT 0.333 0.333 1

Total 2.333 2.333 7.000



matriks A2.

Tabel 4.23 matriks A2 terhadap Kriteria Inovasi

MM K3 PT

MM 0.429 0.429 0.429

K3 0.429 0.429 0.429

PT 0.143 0.143 0.143

Total 1.000 1 1


berikut:






(b)


n

nCI maksλ


CICR =



Tabel 4.24 matriks A3 uji konsistensi Kriteria Inovasi

MM K3 PT Bobot Rata-Rata

MM 0.429 0.429 0.429 0.429 1.000

K3 0.429 0.429 0.429 0.429 1.000

PT 0.143 0.143 0.143 0.143 1.000

Total 9.000

� maks 3.000

CI 0.000

n = 3 RI(n) 0.580

CR 0.000

CR = 0 % < 10 % ; Responden KONSISTEN




Tabel 4.25 Bobot KRITERIA INOVASI gabungan berdasarkan persepsi responden yang konsisten

R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9 R10 R11 RtGAB

MM 0.4286 0.3333 0.3333 0.1698 0.3119 0.1374 0.3278 0.7778 0.5438 0.3737

K3 0.4286 0.3333 0.3333 0.4429 0.1976 0.0828 0.2611 0.1111 0.1103 0.2557

PT 0.1429 0.3333 0.3333 0.3873 0.4905 0.7798 0.4111 0.1111 0.3460 0.3706

Dari hasil pengolahan data diatas, maka diperoleh bobot tiap-tiap aspek maupun kriteria.

Hierarki Aspek dan Kriteria penilaian kualifikasi beserta bobotnya dapat dilihat pada Gambar

4.4

4.3 ANALISIS DATA

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berupa Analisis Deskriptif di mana data hasil

olahan tersebut kemudian harus dianalisis, data deskriptif kualitatif sering hanya dianalisis

menurut isinya dan karenanya analisis seperti ini juga disebut analisis isi (content analysis).

Dalam analisis deskriptif, data disajikan dalam bentuk tabel data yang berisi frekuensi, dan

kemudian dihitung mean, median, modus, persentase, standar deviasi atau lainnya. Untuk

analisis statistik, model analisis yang digunakan harus sesuai dengan rancangan penelitiannya.

Apabila penelitian yang dilakukan hanya berhenti pada penjelasan masalah dan upaya

pemecahan masalah yang telah dilakukan, maka setelah disajikan data hasil wawancara, angket,

pengamatan atau dokumentasi, maka selanjutnya dianalisis atau dibahas dan diberi makna atas

data yang disajikan tersebut. Tetapi apabila penelitian juga dimaksudkan untuk mengetahui

tingkat hubungan maka harus dilakukan pengujian hipotesis sebagaimana hipotesis yang telah

ditetapkan untuk diuji (Sugiono, 2006). Misalnya uji statistik yang dilakukan adalah uji

hubungan, maka akan diperoleh hasil uji dalam dua kemungkinan, yaitu hubungan antar

variabel-variabel penelitian atau perbedaan antara sampel-sampel yang diteliti, dengan taraf

signifikansi tertentu, misalnya 5% atau 10%., atau dapat terjadi hubungan antar variabel

penelitian atau perbedaan antara sampel yang diteliti tidak signifikan.

Dalam penelitian ini, Saaty menegaskan bahwa simpangan dari uji yang dilakukan harus berada

pada rasio 0 % - 10 %. Apabila ternyata dari hasil pengujian diketahui bahwa hipotesis

alternatif diterima (hipotesis nol ditolak) berarti menyatakan bahwa dugaan tentang adanya

saling hubungan atau adanya perbedaan diterima sebagai hal yang benar, karena telah terbukti

demikian.

4.3.1 Analisis Latar Belakang Responden

Berdasarkan kuisioner yang telah disebarkan, mayoritas Responden (82%) memahami isi dari

Keputusan Presiden no. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, dan hanya dua responden

(18%) yang tingkat pemahamannya antara 51%-75%. Untuk pengalaman responden dalam hal

penilaian kualifikasi, baik sebagai peneliti maupun panitia pengadaan, sebanyak 27%

responden sudah berpengalaman lebih dari 12 tahun, dan 27% memiliki pengalaman selama 0-3

tahun. Dari pernyataan tersebut, maka semua responden diasumsikan dapat mengisi pertanyaan

bagian B, mengenai perbandingan berpasangan antar aspek, dan kriteria dalam tiap aspek,

karena semua responden dianggap merupakan pakar dalam penilaian kualifikasi, dan data

kuisioner yang diambil dianggap valid.

4.3.2 Analisis Perbandingan Berpasangan dan Pembobotan

Perbandingan berpasangan adalah proses untuk membuat pilihan mengenai kepentingan relatif

dari aspek atau kriteria di setiap tingkatan dengan memperhatikan tingkat hierarki diatasnya

menggunakan AHP. Sebagai contoh dalam penelitian ini tiap-tiap aspek (keuangan,

pengalaman, kemampuan teknis, inovasi) di susun dalam bentuk matriks, dan pembuat

keputusan membuat penilaian mengenai seberapa penting aspek tersebut agar tujuan tercapai,

meggunakan skala perbandingan berpasangan.

4.3.2.1 Analisis ASPEK

Dari pengolahan data di atas didapatkan bobot untuk tiap ASPEK yang dinilai dalam proses

penilaian kualifikasi, seperti ditunjukkan pada tabel di bawah:

Tabel 4.26 Bobot perbandingan antara AHP dan contoh Kepmen

BOBOT

BERDASARKAN

AHP

CONTOH

PEMBOBOTAN

KEPMEN

KEUANGAN 15 10

PENGALAMAN 45 60

KEMAMPUAN 30 30

TEKNIS

INOVASI 10 N/A

ASPEK

1. ASPEK KEUANGAN

Berdasarkan sudut pandang dari responden didapatkan bobot ASPEK KEUANGAN

merupakan bobot terbesar ketiga dibanding aspek lainnya yaitu sebesar 15 %. Hal tersebut

disebabkan karena penyedia jasa pelaksana perlu untuk menyiapkan sejumlah uang agar

dapat menyelesaikan pekerjaan yang diterimanya dan sebagai jaminan agar pihak penyedia

jasa pelaksana bertanggung jawab terhadap penyelesaian proyek. Status keuangan yang

tidak baik dapat mengarah kepada terlambatnya pekerjaan, kurangnya mutu pekerjaan dari

yang disyaratkan, maupun keselamatan dan keamanan pekerjaan. Akan tetapi sejumlah

responden juga menganggap bahwa faktor ini tidak bisa menjadi jaminan selesainya proyek

tepat waktu karena status keuangan penyedia jasa yang mengikuti proses kualifikasi belum

semuanya di audit oleh akuntan publik.

Dalam penilaiannya status keuangan penyedia jasa harus dilihat dari status keuangan

pekerjaan sebelumnya, yang menyangkut hutang maupun aset calon penyedia jasa. Bobot

yang didapatkan dari penelitian ini lebih besar dari yang dicontohkan dalam Keputusan

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah yang memberikan nilai

maksimum dari kemampuan keuangan adalah sebesar 10 %.

2. ASPEK PENGALAMAN

Berdasarkan sudut pandang dari responden didapatkan bobot ASPEK PENGALAMAN

merupakan bobot terbesar dibanding aspek lainnya yaitu sebesar 45 %. Hal tersebut

disebabkan karena aspek pengalaman merupakan panduan yang menuntun untuk mengukur

kemampuan penyedia jasa pelaksana konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan yang

dilelangkan tersebut.

Responden juga menganggap bahwa pengalaman adalah aspek terpenting dalam menilai

penyedia jasa pelaksana konstruksi, karena hampir disetiap penilaian kualifikasi, meskipun

biaya penawaran penyedia jasa pelaksana konstruksi merupakan yang terendah tetapi jika

performa mereka tidak baik berdasarkan pengalaman pada pekerjaan sebelumnya,

kemungkinan besar penyedia jasa tersebut akan memiliki kecenderungan yang tinggi untuk

gagal dalam melaksanakan pekerjaan. Bobot yang didapatkan dari penelitian ini lebih kecil

dari yang dicontohkan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh

Instansi Pemerintah yang memberikan contoh bobot dari kemampuan keuangan adalah

sebesar 60 %. Akan tetapi, bobot pengalaman masih tetap merupakan bobot tertinggi,

berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan.

3. ASPEK KEMAMPUAN TEKNIS

Berdasarkan sudut pandang dari responden didapatkan bobot ASPEK KEMAMPUAN

TEKNIS merupakan bobot terbesar kedua dibanding aspek lainnya yaitu sebesar 30 %. Hal

tersebut disebabkan karena aspek kemampuan teknis menentukan efektifitas penyedia jasa

pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan dalam kontrak jika terpilih

nantinya. Umumnya responden juga berpendapat bahwa penyedia jasa harus mampu

memenuhi persyaratan yang diminta dalam pekerjaan baik dari macam peralatan dan tenaga

ahli maupun dari spesifikasi teknis. Persyaratan ini bersifat mutlak dalam menentukan nilai

akhir yang diperoleh oleh penyedia jasa nantinya. Dalam Keputusan Menteri Permukiman

dan Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan

Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, Aspek Kemampuan Teknis mempunyai bobot

sebesar 30 %. Berdasarkan perbandingan antara hasil pengolahan dan contoh bobot

kemampuan teknis dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum, didapatkan bobot yang

sama.

4. ASPEK INOVASI

Berdasarkan sudut pandang dari responden didapatkan bobot ASPEK INOVASI merupakan

bobot terkecil dibanding aspek lainnya yaitu sebesar 10%. Hal tersebut disebabkan karena

faktor-faktor inovasi belumlah dianggap cukup penting dalam proses penilaian kualifikasi

penyedia jasa pelaksana konstruksi karena responden umumnya berpandangan bahwa

pengguna jasa tidaklah terlalu bermasalah dengan inovasi penyedia selama ketentuan dan

persyaratan didalam perjanjian pekerjaan dipenuhi semuanya.

4.3.2.2 Analisis KRITERIA

Kriteria yang disusun didasarkan pada studi pustaka mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam

menilai perusahaan penyedia jasa pelaksana konstruksi. Perbandingan antara bobot kriteria

yang didapatkan dari hasil pengolahan data dan bobot kriteria yang dicontohkan dalam

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

BO BO T

B ERD A SA RKA N

A H P

C O N TO H

P EM BO BO TA N

K EPM ENS isa K em am p ua n 7 ,5% 7 ,5%

Ke ua n ga n

D u ku ng a n Ba n k 7 ,5% 2 ,5%

Pe ke r ja a n 2 0 ,2 5% 25%

Se je n is

N ila i k o n t ra k 9% 25%

7 ta h un te ra kh ir

S ta tu s b a d a n u sa h a N A 10%

Ke rja sam a d e n g a n 6 ,7 5% N A

Pem e rin ta h a ta u

sw a sta 4 ta h un

Ba n ya kn ya P ro ye k 9% N A

ya ng g a ga l

Te na g a A h li 1 0 ,5% 10%

Kem am p ua n D a sa r 6% ta n p a b o b o t

Pe ra la ta n d a n b u k t i 1 0 ,5% 15%

kep em ilika n

Kem am p ua n P a ke t 3% ta n p a b o b o t

M a n a jem e n M u tu 3 ,5% 5%

(ISO )

Se rt if ik a t K e se lam a ta n 3% N A

da n Ke se h a ta n

Ke rja

Pe ne ra p a n Te kn o lo g i 3 ,5% N A

Bo b o t d ia ta s d id a sa rka n p a d a ke se lu ru h a n b o b o t

p e n ila ia n ku a lif ik a s i a d a la h 1 0 0 %

K R ITER IA

Tabel 4.27 Bobot perbandingan antara AHP dan contoh Kepmen

1. Kriteria Sisa Kemampuan Keuangan

Kriteria Sisa Kemampuan Keuangan, berdasarkan pengolahan data diperoleh bobot

sebesar 7,5%, dan berdasarkan contoh dalam Keputusan Menteri Permukiman dan

Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa

Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, dicontohkan bahwa bobot untuk Sisa Kemampuan

Keuangan sebesar 7,5%. Bobot yang sama antara hasil pengolahan data dengan hasil

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003 terjadi

karena responden menganggap bahwa:

a. Pada kondisi sebenarnya, SKK dibuat oleh penyedia jasa dan belum tentu diaudit oleh

akuntan publik karena belum ada peraturan yang mengharuskan hal tersebut, sehingga

bobot yang diberikan oleh responden masih tidak cukup signifikan.

b. Dalam satu kepanitiaan yang mengurusi pengadaan jasa konstruksi instansi

pemerintah, terkadang tidak terdapat orang yang mengerti neraca keuangan

perusahaan.

2. Kriteria Surat Dukungan Bank

Kriteria Surat Dukungan Bank, berdasarkan pengolahan data diperoleh bobot sebesar

7,5%, dan berdasarkan contoh dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana

Wilayah No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa


Keuangan sebesar 2,5%. Bobot yang didapat dari hasil pengolahan data jauh lebih besar

jika dibandingkan dengan hasil bobot yang dicontohkan dalam Keputusan Menteri

Permukiman dan Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003, menurut responden bahwa

SDB lebih riil untuk menjadi salah satu faktor penilaian keuangan karena untuk

memperoleh SDB penyedia jasa harus menyimpan sejumlah uang di bank tersebut.

3. Kriteria Pekerjaan sejenis

Kriteria Pekerjaan sejenis, berdasarkan pengolahan data diperoleh bobot sebesar 20,25%,

dan berdasarkan contoh dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah


Instansi Pemerintah, dicontohkan bahwa bobot untuk Sisa Kemampuan Keuangan sebesar

25%.

Bobot yang didapat dari hasil pengolahan data lebih kecil jika dibandingkan dengan hasil

bobot yang dicontohkan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

No.339/KPTS/M/2003, hal ini karena dalam penilaian aspek pengalaman , kriteria yang

disusun dalam hierarki dibagi menjadi 4 (empat) kriteria dan lebih banyak daripada

kriteria yang dituliskan dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum . Bobot kriteria

pekerjaan sejenis menjadi bobot terbesar jika dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam

penilaian aspek pengalaman hal ini dikarenakan menurut responden dalam penilaian

kualifikasi penyedia jasa pelaksana konstruksi faktor kesesuaian antara jenis pekerjaan

yang telah dilakukan oleh pihak penyedia dengan pekerjaan yang dilelangkan menjadi

pertimbangan utama untuk melihat kompetensi penyedia jasa dalam melakukan pekerjaan

yang akan dilelangkan.

4. Kriteria Nilai Kontrak 7 Tahun Terakhir

Kriteria Nilai Kontrak 7 Tahun Terakhir, berdasarkan pengolahan data diperoleh bobot

sebesar 9%, dan berdasarkan contoh dalam Keputusan Menteri Permukiman dan



Keuangan sebesar 25%.

Bobot yang didapat dari hasil pengolahan data jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan

hasil bobot yang dicontohkan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana

Wilayah No.339/KPTS/M/2003, hal ini berakibat bahwa nilai kontrak yang dilakukan

oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi dalam 7 (tujuh) tahun terakhir kurang untuk

melihat pengalaman dari penyedia jasa karena seperti dijelaskan sebelumnya bahwa

pengguna jasa lebih melihat pengalaman penyedia jasa dari banyaknya pekerjaan yang

sejenis dengan pekerjaan yang akan dilelangkan.

5. Kriteria Kerja sama dengan Pemerintah atau swasta 4 tahun terakhir

Kriteria Kerja sama dengan Pemerintah atau swasta 4 tahun terakhir, berdasarkan

pengolahan data diperoleh bobot sebesar 6,75%. Berdasarkan contoh dalam Keputusan


Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, kriteria tersebut

dimasukkan kedalam persyaratan administrasi sebagai syarat lulus atau gugurnya peserta

dalam penilaian kualifikasi.

Bobot yang didapat dari pengolahan data menjadikan kriteria ini sebagai pertimbangan

terakhir untuk menilai aspek pengalaman penyedia jasa pelaksana konstruksi. Menurut

responden kriteria ini tidak terlalu penting karena dari faktor kerja sama selama 4 tahun

terakhir tidak bisa dilihat jenis pengalaman penyedia.

6. Kriteria Banyaknya kegagalan proyek

Kriteria Banyaknya kegagalan proyek, berdasarkan pengolahan data diperoleh bobot

sebesar 9%, dan berdasarkan contoh dalam Keputusan Menteri Permukiman dan


Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, tidak terdapat kriteria yang mencantumkan

mengenai bobot dari kriteria tersebut.

Kriteria mengenai banyaknya proyek yang gagal erat kaitannya dengan masuk atau

tidaknya penyedia jasa kedalam daftar hitam. Dalam Keputusan Presiden No. 80 tahun

2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 11 butir (h)

bahwa persyaratan penyedia barang/jasa adalah tidak masuk dalam daftar hitam. Dalam

bagian penjelasan dituliskan bahwa merupakan kewajiban panitia/pejabat pengadaan

untuk mencari informasi dalam rangka untuk meyakini atau memastikan suatu badan

usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun dengan cara

menghubungi pengguna barang/jasa sebelumnya. Untuk mempercepat kerja

panitia/pejabat pengadaan, cukup penyedia membuat pernyataan bahwa penyedia

barang/jasa tidak masuk dalam daftar hitam. Kepada seluruh penyedia jasa juga tidak

diwajibkan mempunyai surat keterangan tidak masuk dalam daftar hitam dari

instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta.

7. Kriteria Tenaga Ahli

Kriteria Tenaga Ahli, berdasarkan pengolahan data diperoleh bobot sebesar 10,5%, dan

berdasarkan contoh dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah


Instansi Pemerintah, dicontohkan bahwa bobot untuk Kriteria Tenaga Ahli atau Personil

sebesar 10%.

Bobot yang didapat dari hasil pengolahan data tidak jauh berbeda jika dibandingkan

dengan hasil bobot yang dicontohkan dalam Keputusan Menteri Permukiman dan

Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003. Bobot kriteria Tenaga Ahli menjadi salah satu

bobot yang terbesar jika dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam penilaian aspek

kemampuan teknis hal ini dikarenakan menurut responden dalam penilaian kualifikasi

penyedia jasa pelaksana konstruksi faktor kinerja dan kemampuan tenaga ahli menjadi

pertimbangan utama untuk melihat kompetensi penyedia jasa dalam melakukan pekerjaan

yang akan dilelangkan, walaupun kriteria ini bergantung pada tingkat kompleksitas

pekerjaan.

8. Kriteria Kemampuan Dasar

Kriteria Kemampuan Dasar, berdasarkan pengolahan data diperoleh bobot sebesar 6%,



Instansi Pemerintah, kriteria Kemampuan Dasar tidak mempunyai bobot. Kriteria

kemampuan dasar dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tercantum dalam

persyaratan administrasi dimana penyedia jasa harus memiliki kemampuan dasar sebesar

2 (dua) kali dari nilai pengalaman tertingginya dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.

Kriteria kemampuan dasar sangat berkaitan dengan pengalaman penyedia jasa dalam 7

(tujuh) tahun terakhir, sehingga jika bobot dua kriteria ini maka jika digabungkan kedua

kriteria ini akan memiliki bobot sebesar 15%.

9. Kriteria Peralatan yang Dimiliki

Kriteria Peralatan yang Dimiliki, berdasarkan pengolahan data diperoleh bobot sebesar


Wilayah No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

oleh Instansi Pemerintah, dicontohkan bahwa bobot untuk Kriteria Tenaga Ahli atau

Personil sebesar 15%.



No.339/KPTS/M/2003. Dalam kondisi sebenarnya sulit bagi pengguna jasa untuk melihat

kebenaran dari kepemilikan peralatan tersebut, karena panitia pengadaan hanya melihat

bukti tertulis dari surat-surat kepemilikan peralatan penyedia jasa. Bobot kriteria peralatan

yang dimiliki juga menjadi yang terbesar jika dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam

penilaian aspek kemampuan teknis, dan sama dengan bobot tenaga ahli, hal ini

dikarenakan menurut responden dalam penilaian kualifikasi penyedia jasa pelaksana

konstruksi peralatan yang dimiliki penyedia jasa menjadi pertimbangan utama untuk

melihat kompetensi penyedia jasa dalam melakukan pekerjaan yang akan dilelangkan.

10. Kriteria Kemampuan Paket

Kriteria Kemampuan Paket, berdasarkan pengolahan data diperoleh bobot sebesar 3%,



Instansi Pemerintah, tidak terdapat kriteria yang mencantumkan mengenai bobot dari

kriteria tersebut.

Kriteria kemampuan paket merupakan ukuran berapa banyak paket pekerjaan yang dapat

dikerjakan penyedia jasa dalam waktu yang bersamaan, menjadi batasan bagi penyedia

jasa untuk menawar paket pekerjaan yang dilelangkan.

11. Kriteria Manajemen Mutu (ISO)

Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum kriteria manajemen mutu dimasukkan

kedalam aspek kemampuan teknis. Kriteria Manajemen Mutu (ISO), berdasarkan

pengolahan data diperoleh bobot sebesar 3,5%, dan berdasarkan contoh dalam Keputusan


Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, dicontohkan bahwa

bobot untuk Manajemen Mutu (ISO) sebesar 5%.



No.339/KPTS/M/2003, hal tersebut karena pada aspek inovasi dibagi menjadi 3 (tiga)

kriteria dan hanya dibutuhkan jika pekerjaan yang dilakukan termasuk kedalam pekerjaan

kompleks. Bobot kriteria ini juga karena pada umumnya dalam persepsi responden

kriteria mengenai manajemen mutu sebaiknya harus diterapkan dalam pekerjaan dan tidak

hanya sebatas pada sertifikasi.

12. Kriteria Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kriteria Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berdasarkan pengolahan data

diperoleh bobot sebesar 3%, dan berdasarkan contoh dalam Keputusan Menteri

Permukiman dan Prasarana Wilayah No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, tidak dicantumkan bobot untuk

menilai Kriteria Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam persepsi responden kriteria ini hanya sebatas tambahan dalam penilaian kualifikasi

sehingga tingkat kepentingannya lebih kecil jika dibandingkan dengan dua kriteria

lainnya dalam aspek inovasi.

13. Kriteria Penerapan Teknologi

Kriteria Penerapan Teknologi, berdasarkan pengolahan data diperoleh bobot sebesar


Wilayah No.339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

oleh Instansi Pemerintah, tidak dicantumkan bobot untuk menilai Kriteria Penerapan

Teknologi.

Kriteria penerapan teknologi berkaitan dengan metoda pelaksanaan dan kemampuan

penyedia jasa dalam menerapkan teknologi terbaru seperti perangkat lunak. Dalam

persepsi responden kriteria ini bukanlah hal yang terlalu penting karena selama syarat

yang ditetapkan dalam perjanjian kerja dipenuhi oleh pihak penyedia jasa maka metoda

pelaksanaan tidak menjadi perhatian yang utama.

Untuk lebih jelasnya, hierarki bobot fungsional hasil pengolahan data dapat dilihat pada gambar

4.4, dan hierarki contoh bobot penilaian berdasarkan KepMen KimPrasWil no.

339/KPTS/M/2003 dapat dilihat pada gambar 4.5.

Gambar 4.4 Bobot Fungsional Gabungan dari pengolahan data

12,29%

PENILAIAN KUALIFIKASI

1 KEUANGAN

3 KEMAMPUAN TEKNIS

4 INOVASI

1.A Dukungan Bank

1.B Sisa kemampuan keuangan

2.A Pekerjaan Sejenis

2.B Nilai kontrak 7 tahun terakhir

2.C Kerjasama dengan pemerintah 4 tahun terakhir

2.D. Banyaknya kegagalan pelaksanaan proyek

3.A Tenaga Ahli

3.B Kemampuan Dasar

3.C. Peralatan beserta bukti kepemilikan

3.D Kemampuan paket

4.A Manajemen Mutu (ISO)

4.B Sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

4.C Penerapan teknologi

2 PENGALAMAN

12,76%

46,80%

28,15%

51,44%

48,56%

44,67%

22,08%

13,78%

19,47%

34,17%

18,34%

34,69%

12,80%

37,37%

25,57%

37,06%

Gambar 4.5 Bobot Fungsional Gabungan hasil analisis

10%

PENILAIAN KUALIFIKASI

1 KEUANGAN

3 KEMAMPUAN TEKNIS

4 INOVASI

1.A Dukungan Bank

1.B Sisa kemampuan keuangan

2.A Pekerjaan Sejenis

2.B Nilai kontrak 7 tahun terakhir

2.C Kerjasama dengan pemerintah 4 tahun terakhir

2.D. Banyaknya kegagalan pelaksanaan proyek

3.A Tenaga Ahli

3.B Kemampuan Dasar

3.C. Peralatan beserta bukti kepemilikan

3.D Kemampuan paket

4.A Manajemen Mutu (ISO)

4.B Sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

4.C Penerapan teknologi

2 PENGALAMAN

15 %

45%

30%

50%

50%

45%

20%

15%

20%

35%

20%

35%

10%

35%

30%

35%

Gambar 4.6 Contoh penilaian Kepmen Kimpraswil no.339/KPTS/M/2003

Gambar 4.7 Contoh penilaian Permen PU no.43/KPTS/M/2007

Tabel 4.26 Perbandingan Bobot dan Kriteria antara pengolahan data dengan contoh dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Hasil AHPContoh dalam

KepMen

Keuangan 15 10Ο Dukungan Bank 50 25

Ο Sisa Kemampuan Keuangan 50 75

Pengalaman 45 60Ο Pekerjaan Sejenis 45 42

Ο Nilai Kontrak 7 tahun terakhir 20 42

Ο Kerjasama dengan pemerintah 15 -

4 tahun terakhir

Ο Banyaknya Kegagalan 20 -

Pelaksanaan Proyek

Ο Status Badan Usaha - 16

Kemampuan Teknis 30 30Ο Tenaga Ahli 35 33

Ο Kemampuan Dasar 20 -

Ο Peralatan Beserta Bukti 35 50

Kepemilikan

Ο Kemampuan Paket 10 -

Ο Inovasi - 17

Inovasi 10 -Ο Manajemen Mutu (ISO) 35 -

Ο Sertifikat Keselamatan dan 30 -

Kesehatan Kerja (K3)

Ο Penerapan Teknologi 35 -

Bobot (%)Aspek Kriteria

bab iv pengolahan dan analisis data - · pdf filepetunjuk pelaksanaan pengadaan ... kemampuan...

Documents