BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1 ANALISA PERAN TIM PORA PADA TAHUN 2016-2019 DALAM

MENANGANI PELANGGARAN DINI ORANG ASING DI JAWA

TENGAH

Tim Pengawas Orang Asing merupakan suatu badan atau instansi pemerintah

yang melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah

Indonesia. Tim Pengawas Orang Asing dibentuk berdasarkan dasar hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Dalam pelaksanaannya, keanggotaan Tim Pora meliputi banyak institusi yang

terkait diantaranya dari unsur keamanan dan penegak hukum, yaitu kantor imigrasi,

BIN Daerah, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, dan

Kejaksaan. Dari Pemerintah Daerah, meliputi Pemerintah Kabupaten atau Kota dan

BAKESBANGPOL, lalu terdapat juga instansi yang memberikan rekomendasi Orang

Asing yang terdiri dari, DISNAKER-TRANDUK, Dinas Pariwisata, Dinas

Pendidikan, dan Kementerian Agama. Terdiri juga instansi terkait seperti Ditjen

Pajak, Bea Cukai dan instansi lainnya.

Pembentukan Tim Pora sebagai respon untuk meningkatkan kewaspadaan

akses negatif yang mungkin akan muncul sebagai dampak lain dari Pemberlakuan

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 yang melakukan pembebasan Visa

Kunjungan WNA terhadap 169 negara. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan

jumlah WNA yang ada di Indonesia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan

sebesar lebih dari 5% (Kemenkumham, 2019). Namun dengan meningkatnya jumlah

orang asing yang datang ke Indonesia dapat berpotensi pada bertambahnya isu

pelanggaran keimigrasian maupun tindak kejahatan diberbagai wilayah Indonesia,

sehingga bisa memunculkan konsekuensi terhadap peningkatan pengawasan

keimigrasian. Kasus yang paling menyita perhatian publik adalah kasus pengeboran

yang dilakukan oleh 5 warga negara Tiongkok di Lapangan Halim Perdana Kusuma

yang menjadikan tamparan bagi Pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal

Imigrasi. Hal tersebut menunjukkan masih lemahnya pengawasan orang asing yang

ada di Indonesia, hal yang paling mendasar adalah kurangnya SDM yang terlatih

untuk melakukan pengawasan orang asing. Sebagaimana yang diutarakan oleh

Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny F. Sompie, bahwa hampir 8000 PNS Ditjen

Imigrasi dan jajarannya hanya sekitar 786 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

dibidang keimigrasian. Dari jumlah 786 PPNS tersebut harus mampu untuk

mencangkup sepelaksanaan tugas dan fungsi pada 125 Kantor Imigrasi, 13 Rumah

Detensi Imigrasi, dan 124 Tempat Pemeriksaan Imigrasi di seluruh Indonesia.

Sehingga hal tersebut menjadi kendala utama dalam penegakan hukum keimigrasian,

tidak hanya pada saat pemeriksaan melainkan juga pada proses pengawasan

(Kemenkumham, 2016).

Pada 8 April 2016, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui

Direktorat Jenderal Imigrasi mengukuhkan anggota dan meresmikan Sekretariat Tim

Pengawasan Orang Asing Tim Pora. Tim Pora memiliki tujuan yaitu mensinergikan

instantsi-instansi yang terkait yang berhubungan langsung dengan pengawasan orang

asing sehingga maksud dan tujuan pengawasan atau intelijen keimigrasian dapat

berjalan dengan baik. Dalam pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing tersebut

diharapkan juga mampu menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten

untuk melakukan pengawasan orang asing dalam menegakkan peraturan keimigrasian

atau peraturan lainnya demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Di wilayah Jawa Tengah memiliki potensi pelanggaran WNA, lantaran

wilayah Jawa Tengah cukup menarik bagi para investor, sektor pariwisata khususnya

menjadi daya tarik para WNA. Data WNA pada bulan Januari hingga April 2016 total

dari 6 kantor keimigrasian Jawa Tengah, ada 1710 WNA dengan Izin Kunjungan,

2066 WNA dengan Izin Terbatas, dan 33 WNA dengan Izin Tetap (Kemenkumham

Jateng, 2016), sehingga pada 26 Mei 2016 Tim Pora dikukuhkan bersamaan dengan

Sekretariat Tim Pora oleh Direktur Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Ronny F. Sompie yang didampingi Kepala Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah Bambang Sumardiono (Purbaya,

2016). Dalam peresmian tersebut dibentuk pula 33 sekretariat Tim Pora yang berada

dibawah 6 kantor imigrasi se-Jawa Tengah.

Sampai tahun 2019, jumlah Tim Pora di Jawa Tengah tersebar dalam 6 Kantor

Imigrasi, ada sebanyak 504 tim yang terbagi dalam 32 tim di Kabupaten/Kota dan 472

Tim di Tingkat Kecamatan.

Tabel 4.1

Jumlah Tim Pora di wilayah Jawa Tengah 2019

Dalam menjalankan tugas dan peran untuk mengawasi orang asing, Tim Pora

memiliki pembagian tugas yang ditentukan melalui struktur organisasi. Dalam

pengawasan orang asing, Tim Pora tidak hanya terdiri dari badan keimigrasian saja

tetapi juga terdiri dari banyak instansi yang terkait didalamnya. Struktur organisasi

Tim Pora wilayah Jawa Tengah dapat dilihat melalui tabel dibawah.

NO UPT Kabupaten/Kota Kecamatan

1 Kanim Semarang 7 101

2 Kanim Surakarta 7 124

3 Kanim Cilacap 3 42

4 Kanim Wonosobo 5 63

5 Kanim Pemalang 7 91

6 Kanim Pati 3 51

Sumber : Arsip Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan

HAM Jawa Tengah 2019

Tabel 4.2

Struktur organisasi Tim Pora wilayah Jawa Tengah

Jabatan/ Instansi Kedudukan Dalam Tim

Gubernur Jawa Tengah dan Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Jawa Tengah

Pengarah

Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil

Kemenkumham Jawa Tengah

Ketua

Kepala Badan Intelijen Negara Daerah

Jawa Tengah, Kepala Badan

Kesbangpolinmas Jawa Tengah, Kepala

Biro Hukum Sekretariat Jawa Tengah,

Kepala Badan Kesbangpolinmas Jawa

Tengah, Direktur Intelkam Kepolisian

Jawa Tengah, Komandan Lanal

Semarang, Asintel Kejaksaan Tinggi

Jawa Tengah, Asintel Kodam IV

Dionegoro

Wakil Ketua

Kabid Inteldakinsarkom Keimigrasian

dan Inteldak Keimigrasian,

Dispendukcapil Jateng, Dinas

Pendidikan, Badan Narkotika, Bea

Cukai, Dinas Pariwisata, kementerian

Agama

Sekretaris

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I wilayah

Semarang, Pati, Pemalang, Cilacap,

Wonosobo, Kepala Rumah Detensi

Imigrasi Semarang

Anggota

Sumber : Arsip Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan

HAM Jawa Tengah 2019

Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing Tim Pora memiliki tujuan yaitu

mensinergikan instantsi-instansi yang terkait yang berhubungan langsung dengan

pengawasan orang asing sehingga maksud dan tujuan pengawasan atau intelijen

keimigrasian dapat berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan pengawasannya,

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 Tentang

Tim Pora Dalam Bab IV Pasal yang ke-15 Tim Pora memiliki tugas dan fungsi

sebagai berikut :

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah atau Lembaga

terkait dalam melakukan pengawasan orang asing.

2. Melakukan koordinasi secara menyeluruh dan saling melakukan

pertukaran data dan informasi mengenai keberadaan orang asing secara

berjenjang dari tingkat desa, kelurahan sampai provinsi.

3. Menganalisa dan mengevaluasi data atau informasi yang berkaitan

dengan pelaksanaan pengawasan orang asing.

4. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan dan

kegiatan orang asing.

5. Melaksanakan dan mengatur hubungan serta kerja sama dalam rangka

pengawasan orang asing.

6. Menyusun rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau

insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota

Tim Pora.

7. Dan melaksanakan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora

berkaitan dengan pengawasan orang asing.

Pengawasan orang asing yang dilakukan Tim Pora terdapat rangkaian kegiatan

khusus agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan dapat mencangkup secara

menyeluruh. Kegiatan pengawasan tersebut berupa rapat, pelaporan orang asing dan

operasi bersama. Rapat meliputi rapat koordinasi dan rapat kerja, rapat koordinasi

maupun rapat kerja dilakukan secara berkala dan digunakan untuk membahas

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan krgiatan dan keberdaan orang asing

di wilayah Jawa Tengah. Selain itu juga membahas mengenai perencanaan

pengawasan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Rapat yang dilakukan telah

diinformasikan sebelumnya oleh Sekretariat Tim Pora kemudian disampaikan kepada

anggota Tim Pora yang selanjutnya dapat diadakan rapat.

Gambar 4.1

Prosedur Rapat Tim Pora

Sumber : Buku Panduan Tim Pora Jawa Tengah

Kegiatan pengawasan orang asing yang kedua meliputi pelaporan orang asing.

Laporan intelijen terkait keberadaan orang asing dapat dilakukan dengan media

elektronik maupun non-elektronik. Laporan melalui media elektronik dilakukan oleh

perwakilan instansi anggota Tim Pengawasan Orang Asing melalui aplikasi e-

coordination yang kemudian akan dihubungkan oleh Sekretariat Tim Pengawasan

Orang Asing. Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing kemudian akan

melaporkannya kepada Ketua Tim agar kemudian ditindaklanjuti dan dijadikan bahan

dalam rapat koordinasi.

Informasi dari

Sekretariat Tim Pora

Mengundang anggota

Tim Pora

Rapat Evaluasi Tindak lanjut hasil

rapat Tim Pora

Rapat Tim Pora

Gambar 4.2

Prosedur Pelaporan Tim Pora

Sumber : Buku Panduan Tim Pora Jawa Tengah 2019

Tim Pora juga dapat melakukan operasi bersama jika mendapatkan informasi

terkait dengan pelanggaran warga negara asing, sebelumnya harus diadakan rapat Tim

Pora I yang membahas mengenai agenda pelaksanaan operasi bersama Tim Pora.

Kemudian petugas yang melakukan operasi intelijen membuat laporan yang kemudian

diserahkan kepada Sekretariat Tim Pora dengan memenuhi unsur nama pelapor,

tanggal dan waktu kejadian, data awal yang dilaporkan dicurigai, kronologi singkat

kejadian, dan bila ada dilampirkan foto. Kemudian laporan tersebut diteruskan kepada

Ketua Tim Pora, yang selanjutnya diadakan rapat Tim Pora kedua yang membahas

mengenai hasil operasi intelijen. Lalu jika telah terjadi kesepakatan maka operasi

bersama bisa dilakukan. Rapat evaluasi juga akan dilakukan dua hari setelah operasi

bersama dilakukan.

Informan

Kantor Imigrasi

Wakil Ketua Tim

Pora Staff Sekretariat

Tim Pora

Anggota Tim

Pora Laporan Intelijen

Sekretariat Tim

Pora

Rapat Tim Pora

Staff Sekretariat

Tim Pora

Koordinasi Tim

Pora

Ketua Tim Pora

Tindak Lanjut

Laporan

Gambar 4.3

Prosedur Operasi Bersama Tim Pora

Sumber : Buku Panduan Tim Pora Jawa Tengah

Jika dalam pengawasan orang asing ditemukan adanya pelanggaran

keimigrasian maka dapat ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang ada berupa

tindakan yang bersifat administratif dan tindakan melalui proses peradilan (Pro

Justitia).

1. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian

yaitu tindakan administratif atau sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat

Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Contoh tindakan

keimigrasian ini diantaranya yaitu

Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan

Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal

Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di

wilayah Indonesia

Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di

wilayah Indonesia

Pengenaan biaya beban atau

Deportasi dari wilayah Indonesia

2. Tindakan proses Pro Justitia dilakukan melalui proses, pemenuhan

unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat

bukti, penetapan surat dimulai dari penyidikan, kemudian pemberitahuan

terhadap Penyidik POLRI. Setelah semua berkas lengkap, dilakukan

penyerahan berkas pekara kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI,

kemudian penyidik POLRI mengkaji berkas perkara dan apabila tidak cukup

Rapat Tim Pora I Operasi Intelijen

Bersama

Rapat Evaluasi

dan Pelaporan

Pelaksanaan

Operasi Bersama

Tim

Rapat Tim Pora

II

bukti maka akan dikembalikan ke pihak imigrasi. Penyerahan berkas perkara

dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti, lalu selanjutnya

menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (JAKSA) dan proses

peradilan untuk memutuskan tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman

yang dijatuhkan. Terhadap orang asing yang sudah divonis oleh pengadilan

dan telah menjalani hukumannya, maka orang asing tersebut diserahkan

kembali ke pihak imigrasi untuk melakukan pendeportasian. Proses deportasi

meliputi kelengkapan dokumen perjalanan, tiket pulang ke negara asal dan

sebagainya. Apabila orang asing tersebut selesai dideportasi, maka selesailah

proses penegakkan hukum keimigrasian melalui proses peradilan,. Jangka

waktu penyidikan sampai vonis pengadilan memerlukan waktu selama kurang

lebih tiga bulan.

Gambar 4.4

Prosedur Pengamanan Orang Asing yang Melanggar

Pelaku

Pelanggaran

Diamankan Di

Kantor Imigrasi

Dilakukan

Pemeriksaan

Awal Imigrasi

Putusan Hukum

oleh Jaksa

Pro Justitia

Tindakan

Administratif

Keimigrasian

Bebas

Dilakukan

Penyelidikan

oleh POLRI

Sumber : Buku Panduan Tim Pora Jawa Tengah

Pembentukan Sekretariat Tim Pora sangatlah penting bagi pertukaran data dan

informasi mengenai keberadaan WNA. Di sekertariat terdapat data-data terkait orang

asing yang masuk ke Jawa Tengah seperti data perlintasan WNA, peta konsentrasi

keberadaan WNA, data penegakkan hukum keimigrasian, dan lain sebagainya. Data-

data tersebut bisa dimafaatkan oleh instansi terkait untuk melaksanakan tugas

(Kusuma, 2016).

Dalam peresmian itu dibentuk pula sekretariat Tim Pora yang berada di bawah

enam kantor imigrasi se-Jawa Tengah, yang nantinya akan ada tim-tim kecil yang

berada di bandara, stasiun, pelabuhan, atau terminal untuk pengawasan orang asing

yang masuk jalur domestik. Jika dimungkinkan maka di tingkat RT juga sehingga bisa

mengawasi di tempat terkecil. Dalam sepanjang tahun 2016 Warga Negara Asing

yang masuk ke Jawa Tengah sebanyak 3.809 orang, sedangkan sepanjang tahun 2016

Tim Pora berhasil menangkap warga negara asing sebanyak 85 orang yang terdiri dari

pencari suaka dan pengungsi sedangkan immigratoir atau yang melakukan

pelanggaran keimigrasian hanya sebanyak 3 orang

Tabel 4.3

Tabel data Warga Negara Asing di Jawa Tengah Tahun 2016

Ijin Kunjungan 1710 orang

Ijin Tinggal Terbatas 2066 orang

Ijin Tinggal Tetap 33 orang

Immigratoir 3 orang

Sumber : Arsip Divisi Imigrasi,

Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Jawa Tengah 2019

Tim Pengawasan Orang Asing Jajaran Imigrasi Jawa Tengah pada sepanjang

tahun 2017 telah melakukan penegakan hukum terhadap 138 Warga Negara Asing.

Sebanyak 125 orang melakukan pelanggaran Peraturan Keimigrasian berupa Tindakan

Administrasi Keimigrasian dan Pro Justitia sejumlah 13 orang yang terdiri dari 12

WNA dan 1 WNI (Kemenkumham Jateng, 2017). WNI tersebut terbukti bersalah

memasilitasi WNA untuk tinggal dan tidak melapor ke imigrasi.

Selama tahun 2017 Tim Pora Jawa Tengah juga sudah melakukan operasi

gabungan ke perusahaan-perusahaan dimana banyak warga negara asing bekerja. 12

kali melakukan operasi, 4 di Semarang, 2 di Surakarta, 1 Cilacap, Wonosobo, Pati dan

3 di Pemalang. Operasi ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan warga negara

asing sesuai dengan perizinan yang dimiliki. Selain itu juga ada 141 orang warga

negara asing yang ditempatkan Rumah Detensi Imigrasi (rudenim) yang sebagain

besar sebagain berstatus imigran ilegal terdiri dari Afgnistan 75 orang, Somalia 22

orang, Sudan 11 orang dan Vitenam 18 orang (Rudenim, 2017)

Pada tanggal 29 November 2017, di Hotel Dafam, Semarang, Divisi

Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga

telah melaksanakan Rapot Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Tim Pora. Rapat

Koordinasi merupakan wadah bagi instansi terkait yang masuk sebagai anggota Tim

Pora untuk saling bertukar informasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing di

wilayah Jawa Tengah. Tim Pora telah dibentuk bukan hanya di Provinsi tetapi juga

telah dibentuk di Kabupaten/Kota serta Kecamatan, dan rutin melakukan operasi

gabungan untuk mengetahui dan mendata keberadaan Orang Asing yang berada di

wilayah Jawa Tengah, apakah ada yang melakukan pelanggaran atau

menyalahgunakan ijin tinggal yang diberikan, operasi gabungan dipimpin oleh Kepala

Kantor Imigrasi di wilayah yang bersangkutan (Kemenkumham, 2017). Pada

pertengahan tahun 2017, Tim Pora Jawa Tengah mengamankan 5 orang warga

Tiongkok di Candisari Semarang terkait cyber crime yang langsung dikirim ke pusat.

Terdapat juga kasus narkoba, yaitu seorang perempuan asal Iran yang kemudian

dideportasi (Kemenkumham Jateng, 2017).

Pada tahun 2018 Tim Pora telah melakukan penegakan hukum terhadap 33

WNA. Yang terdiri dari kasus pelanggaran Peraturan Keimigrasian berupa tindakan

administrasi 31 orang dan Pro Justitia sejumlah 2 orang. Hal ini disampaikan dalam

Rapat Koordinasi Tim Pora Tingkat Provinsi Jawa Tengah, pada 4 April 2018.

Sementara itu disepanjang 2018, pelanggaran WNA terus terjadi dan bertambah.

Penegakkan hukum melalui Tindakan Administrasi Keimigrasian berjumlah 197

orang sementara penegakkan hukum melalui pro justicia sebanyak 12 orang

(Kemenkumham Jateng, 2018)

Tabel 4.5

Jumlah Penegakkan hukum Tindakan Administrasi Keimigrasian

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2019 Tim

Pora Jawa Tengah telah melakukan penegakan hukum terhadap 91 Warga Negara

India 1

Belanda 1

Pakistan 1

Korea Selatan 2

Yaman 2

Tiongkok 2

Lainnya 3

TOTAL 12

Tiongkok 34 orang

Malaysia 25 orang

Korea Selatan 18 orang

Timor Leste 15 orang

India 12 orang

Negara Lain 93 orang

TOTAL 197 orang

Tabel 4.4

Jumlah Penegakan Hukum Tindakan Pro Justicia Tahun 2018

Sumber : Arsip Divisi Imigrasi,

Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Jawa Tengah 2018

Sumber : Arsip Divisi Imigrasi, Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Jawa Tengah 2018

Asing yang melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian berupa Tindakan

Administrasi Keimigrasian sebanyak 77 orang dan Projusticia sebanyak 14 orang.

(Kemenkumham Jateng, 2019).

Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing sangat perlu dilakukan untuk

mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi secara menyeluruh

terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Jawa Tengah contohnya di

Kota Salatiga. Pada bulan Oktober 2019 dilakukan operasi gabungan (osgab) di

Salatiga bersama Tim Pora dari instansi lain mulai Tim Pora kota, sampai Tim Pora

kecamatan. Data orang asing di wilayah Imigrasi Klas I TPI Semarang yang meliputi

Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten

Kudus, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak, mencapai 2.995 orang,

terbanyak orang asing berasal dari Cina. Sementara itu untuk Kota Salatiga jumlah

orang asing dari data di imigrasi sebanyak 392 orang. Sedangkan menurut data Kepala

Badan Kesbangpol Salatiga, Agung Nugroho mengatakan bawa jumlah orang asing di

Salatiga hingga pertengahan 2019 kurang lebih 500 orang sehingga harus ada

kerjasama dan koordinasi yang kuat anatara Imigrasi Semarang dan Pemerintah

Salatiga dalam penguatan pengawasan orang asing (Widiyanto, 2019).

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

mencatat sepanjang Januari hingga Oktober 2019 telah tertangani sebanyak 104

pelanggaran keimigrasian dari warga negara asing di seluruh Jawa Tengah. Kepala

Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jateng Esti Winahyu Nurhandayani

mengatakan 104 pelanggaran yang banyak dilakukan oleh warga negara asing adalah

melebihi izin masa tinggal. Ia mengungkapkan hal itu seusai mengukuhkan Tim

Pengawasan Orang Asing Tim Pora tingkat kabupaten dan kecamatan di Kabupaten

Temanggung 29 Oktober 2019. Atas pelanggaran keimigrasian tersebut, maka

dilakukan tindakan berupa denda ataupun dilakukan deportasi. Warga negara asing

yang berada di wilayah Jawa Tengah kini tercatat sekitar 2.000 orang. Mereka paling

banyak dari China untuk bekerja, yang lainnya belajar seperti di pondok pesantren.

Pentingnya pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing yang merupakan amanat UU

No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Mereka bertugas untuk pengawasan orang

asing, terutama dalam aktivitas keseharian yang diduga tidak sesuai dengan aturan

(Solopos, 2019).

Terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan, Imigrasi saat ini

terbantu oleh Tim Pora yang sebelumnya, masing-masing instansi penegak hukum

melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran

administrasi dan melakukan kejahatan sesuai kewenangan masing-masing dan juga

tetap berkoordinasi dengan instansi lain. Setelah adanya Tim Pora, masing- masing

instansi penegak hukum yang tergabung dalam Tim Pora saling berkoordinasi dengan

menjadikan Tim Pora sebagai wadah tukar-menukar informasi guna melaksanakan

fungsi pengawasan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran administrasi dan

perbuatan kejahatan. Saat ini koordinasi antar instansi penegak hukum menjadi lebih

intensif dan responsif karena Tim Pora adalah wadah saling tukar-menukar informasi

dan juga dapat dilaksanakan operasi gabungan, sehingga apabila ditemukan pelaku

pelanggaran kejahatan maka dapat langsung diserahkan kepada instansi terkait sesuai

dengan kewenangannya masing-masing serta lebih mengedepankan peran di setiap

anggotanya.

Berdasarkan beberapa fungsi yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan

HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pora, maka penulis menyimpulkan

bahwa peran Tim Pora telah berjalan secara baik dalam melakukan pengawasan untuk

menangani pelanggaran dini yang dilakukan WNA. Semua fungsi telah diterapkan

dan dilakukan Tim Pora di wilayah Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan orang

asing.

Jika dibandingkan dengan sebelum adanya Tim Pora, pengawasan yang

dilakukan oleh Kantor Imigrasi dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu tahap

administrasi dengan memeriksa data orang asing yang melanggar izin tinggal dan

tahap kedua adalah pengawasan di lapangan. Pengawasan di lapangan bersumber dari

pemeriksaan administratif, dan dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah dari Kantor

Imigrasi, keberadaan Orang Asing yang berkaitan dengan alamat izin tinggal serta

kegiatan Orang Asing selama tinggal di wilayah Indonesia.

Penulis mengambil contoh salah satu wilayah Jawa Tengah yaitu Semarang

yang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah dan termasuk dalam jajaran kota-

kota besar yang ada di Indonesia. Banyaknya potensi wisata yang ada di Semarang,

menyebabkan WNA datang ke Semarang dan tinggal sementara waktu atau menetap

di Kota Semarang, baik untuk bekerja dan berkunjung. Seiring berjalannya waktu,

jumlah orang asing yang datang ke Semarang setiap tahunnya bertambah. Untuk

mengetahui jumlah orang asing yang datang setiap tahunnya di Kota Semarang pada

tabel berikut :

Tabel 4.6

Jumlah WNA Berdasarkan Benua Periode Januari 2013 sampai April 2015

NO Benua Jumlah

1 Afrika 148

2 Amerika 1703

3 Asia 9008

4 Australia 340

5 Eropa 1849

TOTAL 13048

Sumber : Arsip Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

2015

Di kota Semarang orang asing yang memiliki izin tinggal umumnya hanya

memiliki izin tinggal kunjungan (ITK), izin tinggal terbatas (ITAS), dan izin tinggal

tetap (ITAP). Jumlah Perbandingan Volume WNA antar Jenis Perizinan Periode

2013-2015 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.7

Jumlah Perbandingan Volume WNA antar Jenis Perizinan Periode 2013-2015

NO Jenis Perizinan Jumlah

1 Izin Tinggal Tetap (ITAP) 103

2 Izin Tinggal Terbatas

(ITAS)

6685

3 Izin Tinggal Kunjungan

(ITK)

6260

TOTAL 13048

Sumber : Penelitian Seiawati, Desi, 2015

Warga negara asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap di Semarang

memiliki jumlah paling rendah diantara izin tinggal terbatas (ITAS) dan izin tinggal

kunjungan (ITK), karena syarat memiliki izin tinggal tetap tidak mudah. Warga

negara asing (WNA) memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun sejak permintaan izin

tinggal tetap diberikan. Warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia

berdasarkan jenis-jenis perizinan yang ada, walaupun telah memiliki izin untuk

memasuki wilayah Indonesia masih ada pelanggaran yang dilakukan orang asing.

Banyak Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal maka tindakan

administratif perlu dilakukan. Dapat dilihat pada gambar grafik 1 adalah data jumlah

orang asing yang melanggar izin tinggal di Semarang berdasarkan Laporan

Penyidikan dan Penindakan Imigrasi (Nyidakim) 2013 (Kantor Imigrasi Kelas I

Semarang).

Berdasarkan grafik 4.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 orang asing setiap

bulannya membayar biaya beban karena melanggar keimigrasian (overstay). Pada Ja-

nuari sebanyak 9 orang, Februari sebanyak 9 orang, Maret sebanyak 5 orang, April

sebanyak 14 orang, Mei sebanyak 3 orang, Juni sebanyak 5 orang, Juli sebanyak 10

orang, Agustus sebanyak 5 orang, September sebanyak 12 orang, Oktober sebanyak 1

orang, November sebanyak 58 orang, dan Desember sebanyak 7 orang sehingga

jumlah keseluruhan orang asing yang membayar biaya beban sebanyak 138 orang.

Deportasi orang asing diberikan kepada orang asing pada bulan Januari sebanyak 4

orang, Juli sebanyak 1 orang dan Desember sebanyak 1 orang. Jumlah orang asing

yang melanggar izin tinggal (overstay) di Semarang pada tahun 2013 dengan sanksi

membayar biaya beban adalah sebanyak 133 orang dan jumlah orang asing yang

dideportasi sebanyak 6 orang.

Grafik 4.1

. Tindakan Administratif Tahun 2013

Sumber : Arsip Subseksi Penindakan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

0

10

20

30

40

50

60

70

Biaya Beban

Deportasi

Pada Grafik 4.2 merupakan jumlah orang asing yang melanggar izin tinggal di

Semarang berdasarkan Laporan Penyidikan dan Penindakan Imigrasi (Nyidakim)

2014 (Kantor Imigrasi Kelas I Semarang) Sesuai grafik 2 dapat dilihat bahwa tahun

2014 jumlah orang asing yang membayar biaya beban pada bulan Januari sebanyak 9

orang, Februari sebanyak 75 orang, Maret sebanyak 23 orang, April sebanyak 10

orang, Mei sebanyak 4 orang, Juni sebanyak 11 orang, Juli sebanyak 25 orang,

Agustus sebanyak 11 orang, September sebanyak 14 orang, Oktober sebanyak 4

orang, November sebanyak 6 orang, dan Desember sebanyak 35 orang. Deportasi

diberikan kepada orang asing pada tahun 2014 yaitu pada Februari sebanyak 1 orang,

April sebanyak 6 orang, Agustus sebanyak 2 orang, dan Desember sebanyak 1 orang.

Jumlah keseluruhan sebanyak 227 orang dan sebanyak 10 orang asing dideportasi dari

wilayah Indonesia.

Grafik 4.2

Tindakan Administratif Tahun 2014

Sumber : Arsip Subseksi Penindakan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

Pada Grafik 3 merupakan jumlah orang asing yang melanggar izin tinggal di

Semarang berdasarkan Laporan Penyidikan dan Penindakan Imigrasi (Nyidakim)

Januari sampai dengan Maret 2015 (Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, 2015).

Berdasarkan grafik 3 pada Januari sebanyak 26 orang, Februari sebanyak 8 orang dan

Maret sebanyak 8 orang. Deportasi diberikan pada bulan Maret sebanyak 1 orang,

sehingga jumlah keseluruhan orang aasing yang membayar denda sebanyak 42 orang

dan 1 orang asing dideportasi.

Grafik 4.3.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Biaya Beban

Deportasi

Tindakan Administratif Tahun 2015

Sumber : Arsip Subseksi Penindakan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

Grafik tersebut menggambarkan fluktuasi jumlah orang asing yang

melanggar izin tinggal (overstay) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Tidak setiap

bulannya meningkat atau menurun, namun berubah-ubah. Berdasarkan grafik tersebut,

jumlah orang asing yang melanggar izin tinggal (overstay) di Kota Semarang pada

Januari 2013 sampai dengan Maret 2015 sebanyak 402 orang dikenakan sanksi

administratif yaitu membayar biaya beban dan sebanyak 17 orang asing yang

dideportasi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I

Semarang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, namun ada

beberapa hambatan, Pertama yaitu faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung

penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang terdiri dari 2 (dua) kota yaitu

kota Semarang (16 kecamatan) dan kota Salatiga (4 kecamatan), dan 5 (lima)

kabupaten yang terdiri dari kabupaten Semarang di Ungaran (15 kecamatan),

kabupaten Kudus (9 kecamatan), kabupaten Demak (14 kecamatan), kabupaten

Purwodadi (19 kecamatan), dan kabupaten Kendal (17 kecamatan) dengan jumlah

seluruh kecamatan yaitu sebanyak 94 kecamatan. Kantor Imigrasi tidak sama dengan

Kepolisian yang wujudnya ada sampai di sektor. Kantor Imigrasi bekerja berdasarkan

zona yaitu kabupaten dan kota yang sifatnya rutin. Per kabupaten setiap bulan

dilakukan pemetaan untuk pengumpulan data.

0

5

10

15

20

25

30

Januari Februari Maret

Biaya Beban

Deportasi

Kedua yaitu faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung

berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

yang menjadi penegak hukum yaitu pejabat imigrasi itu sendiri. Dapat dikatakan

bahwa secara kuantitas jumlah tim pengawasan dan penindakan di Kantor Imigrasi

Kelas I Semarang kurang memadai, karena banyaknya jumlah orang asing yang

datang ke wilayah Jawa Tengah sehingga menyebabkan ketidak seimbangan dengan

penegak hukum. Tim pengawasan dan penindakan orang asing secara struktural terdiri

dari 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, 1 (satu) Kepala

Subseksi Pengawasan Keimigrasian, dan 1 (satu) Kepala Subseksi Penindakan

Keimigrasian. Jumlah personil di bagian pengawasan orang asing sebanyak 3 (tiga)

personil dan bagian penindakan keimigrasian sebanyak 3 personil. Kekurangan

personil ini terjadi hampir di seluruh Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia. Dilihat

dari jumlah sumber daya manusia dari tim pengawasan dan penindakan Kantor

Imigrasi Kelas I Semarang masih kurang memadai, sehingga tim pengawasan dan

penindakan terkadang sedikit terkendala karena jumlah dari tim pengawasan dan

penindakan tidak seimbang dengan jumlah warga negara asing (WNA) yang datang

ke wilayah Jawa Tengah khususnya Semarang.

Kendala lain adalah mengenai sumber daya manusia dalam melakukan

pengawasan, penindakan terhadap orang asing masih dirasakan kurang dkarenakan

Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) masih kurang dan ditempatkan di bidang

tugas tidak sesuai dengan kepemilikan kartu PPNS selain itu kartu kepemilikan

tersebut tidak berlaku apabila seseorang dipindah tugaskan di Kantor Imigrasi lain

meskipun masih dibidang pengawasan dan penindakan.

Kendala-kendala yang dialami paling tidak sedikit teratasi dengan dibentuknya

Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) berdasarkan amanat dari Pasal 69 Undang-

undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Keputusan Menteri Hukum dan

HAM Nomor: M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2016 yang dalam penerapannya sangat

membantu dalam mengumpulkan informasi mengenai keberadaan orang asing yang

dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat Pusat dan diikuti di

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Imigrasi.

Keberadaan Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian,

Divisi Imigrasi-Kanwil Kementerian Hukum dan HAM juga tidaklah signifikan

dengan Tugas dan Fungsi yang diberikan berdasarkan Organisasi Tata Laksana

Kementerian Hukum dan HAM mengenai bidang tersebut karena tidak ada anggaran

untuk melakukan Intelijen dan Penindakan. Tugas dan Fungsi lebih banyak dilakukan

di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi sehingga perlu dievaluasi kembali

mengenai bidang tersebut. Dengan adanya Jumlah Perbandingan Volume WNA antar

Jenis Perizinan Periode 2013-2015maka pembagian anggaran dan tugas dalam

mengawasi orang asing menjadi lebih jelas.

Keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing Tim Pora yang ada di Wilayah

Kotamadya, Kecamatan membantu dalam memberikan informasi mengenai

keberadaan orang asing sehingga pihak imigrasi sebagai koordinator dalam Tim

tersebut dapat melakukan pengawasan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran.

Untuk mendukung pengawasan orang asing maka partisipasi masyarakat sangatlah

penting. Tim Pora berperan aktif memberikan sosialisasi dalam mengawasi orang

dilingkungan sekitar. Sosialisasi dilakukan di Kecamatan, Kelurahan, sekolah dan

sebagainya. Setiap anggota Tim Pora meskipun mempunyai tugas dan kewenangan

masing-masing, tetapi dalam pelaksanaanya tidak saling mengutamakan ego

struktural, saling bekerja sama, sehingga membantu Tim Pora untuk menjalankan

tugasnya. Tim Pora pun mempunyai Kantor Sekretariat yang digunakan untuk

mengumpulkan data-data orang asing yang dibutuhkan.

Pembentukan Tim Pora merupakan suatu wujud keseriusan negara dalam

mengawasi orang asing. Pengawasan orang asing dilakukan untuk menangani

pelanggaran yang dilakukan orang asing di wilayah Indonesia. Dengan adanya Tim

Pora, maka payung hukum yang mengatur keluar masuknya orang asing menjadi

semakin jelas, sehingga pengawasannya menjadi dapat lebih terkontrol. Pembentukan

Tim Pora dilakukan untuk mewujudkan keamanan nasional dimana kondisi

masyarakat yang dinamis dapat tercipta sebagai syarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Pembentukan Tim

Pora merupakan suatu usaha negara dalam mewujudkan keamanan yang terjamin,

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya

ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta menangani dan

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan

lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Tim Pora telah berhasil melakukan

perannya dengan baik, dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang

terungkap dan terselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.