40

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Tindakan Penyiaran Kembali Secara

Langsung (Real Streaming) Karya Sinematografi Melalui Media Internet

Atau Media Sosial

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa banyak sekali

peruahan terhadap kehidupan masyarakat. Sebelumnya hanya sekedar sandang,

pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan utama dari kehidupan manusia,

namun kini kebutuhan manusia akan informasi sangat besar bahkan melebihi

kebutuhan yang lainnya. Selalu ada dampak pribadi yang muncul dari segala

macam perubahan.

Dewasa kini dengan adanya perkembangan teknologi membuka

kesempatan bagi banyak orang untuk mengakses segala macam hal dan mengetahui

semuanya dengan sangat mudah dan cepat. Salah satunya adalah perihal kekayaan

intelektual yang kini dapat kita akses melalui media internet ataupun media sosial.

Kekayaan intelektual (Intellectual property) adalah suatu hak milik atas sesuatu

yang tidak berwujud dan tidak dapat disentuh sehingga menjadi sangat sulit melihat

keberadaannya dibandingan dengan hak milik nyata46. Karya sinematografi

merupakan salah satu obyek hak kekayaan intelektual yang dilindungi dengan

perlindungan Hak Cipta, karena karya sinematografi tergolong sebagai suatu

ciptaan.

46 John W Bagby, Cyber Law Handbook for E-commerce, Thomson, South-Western, hlm. 113

41

Masalah yang beredar saat ini adalah dengan adanya perkembangan

teknologi khususnya dalam bidang teknologi informasi dimana untuk mengakses

internet melalui gadget dan komputer atau laptop sangatlah mudah dan sangat

terbuka. Terdapat banyak aplikasi media sosial dan terobosan baru dalam dunia

blog pribadi dimana aplikasi-aplikasi tersebut memiliki kemampuan untuk

menyiarkan sesuatu secara langsung (real streaming). Mungkin memang tidak

semua karya sinematografi yang disiarkan secara langsung tergolong dalam

pelanggaran Hak Cipta, tapi apabila suatu karya sinematografi yang disiarkan

kembali secara langsung tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta

atau Pemegang Hak Cipta bahkan sampai merugikan pihak yang bersangkutan

adalah suatu kejadian yang harus dicegah.

Salah satu cara kemudahan untuk mengakses karya sinematografi secara

langsung adalah melalui media sosial seperti Bigolive, Periscope, sedangkan

melalui media internet dapat diperoleh melalui blog-blog pribadi.

1. Penyiaran Secara Langsung (Real Streaming) Melalui Aplikasi Bigolive

Untuk melakukan suatu kegiatan penyiaran khususnya secara langsung

sekarang dimudahkan dengan adanya media penyalur berupa aplikasi media sosial

yang memudahkan pengguna untuk melakukan real streaming.

Media sosial seperti Bigolive, Nonolive, dan Periscope adalah beberapa

media sosial yang dikenal baik oleh masyarakat luas, yang menyediakan media

untuk melakukan kegiatan siaran atau streaming secara langsung dan untuk

dipertunjukan kepada masyarakat luas. Untuk memperjelas perihal bagaimana

penggunaan, cara, dan proses dalam melakukan kegiatan real streaming akan

ditarik satu contoh media sosial yaitu Bigolive.

42

1.1 Aplikasi Bigolive

Aplikasi Bigo Live adalah aplikasi broadcasting menggunakan gadget yang

paling terkenal saat ini, dimana pengguna dapat melakukan real streaming atau

penyiaran secara langsung ataupun menikmati penampilan-penampilan tertentu

yang disuguhkan oleh orang-orang yang bertalenta khusus47.

Penggunaan aplikasi media sosial Bigolive sangat mudah untuk dilakukan,

sehingga para pengguna yang menginginkan untuk melakukan penyiaran

(broadcast), supaya bisa disaksikan dan dilihat oleh khalayak luas dapat

menggunakan aplikasi Bigolive ini.

Para broadcaster bisa menampilkan siaran miliknya tanpa terbatas dalam

suatu lingkup wilayah saja, melainkan sampai keseluruh dunia. Tentu saja dengan

hal ini bisa didapatkan penggemar-penggemar dari berbagai macam daerah

bahkan sampai luar negeri. Tidak hanya itu, pengguna pun bisa memberikan

apresiasi terhadap penampilan dari penyiar dengan mengirimkan hadiah yaitu Gift

yang nantinya akan disebut sebagai Diamond. Kelak kumpulan dari diamond ini

akan bisa ditukarkan menjadi uang yang tentu saja akan memberikan keuntungan

bagi penyiar (broadcaster). Oleh karena keuntungan inilah, banyak sekali

pengguna aplikasi Bigolive yang saling menyajikan penampilan yang diharapkan

dapat memberikan hiburan kepada penonton, dan akhirnya memberikan Gift

dalam siaran langsung yang dilakukannya.

Informasi lain perihal aplikasi Bigolive, untuk menggunakan aplikasi ini,

calon pengguna wajib atau perlu untuk memiliki akun dari salah satu aplikasi

47 https://play.google.com/store/apps/details?id=sg.bigo.live&hl=en diakses tanggal 11 Januari

2017

https://play.google.com/store/apps/details?id=sg.bigo.live&hl=en

43

media sosial berupa Facebook, Twitter, atau Google, dengan tujuan untuk

membuat akun untuk menggunakan aplikasi Bigolive.

1.2 Tindakan Pengomunikasian Berupa Penyiaran Secara Langsung (Real

Streaming) melalui Aplikasi Bigolive

Para pemegang akun Bigolive dapat mengkomunikasikan segala bentuk

siaran yang mereka inginkan secara langsung supaya bisa disaksikan oleh

pengguna akun Bigolive yang lainnya. Selain bertujuan untuk memperoleh

“penggemar” yang tentu saja banyak apabila menyajikan siaran yang baik dan

menarik, pengguna juga dapat memperoleh keuntungan dari poin berupa “gift”

yang bisa diberikan oleh penonton yang menyaksikan siaran real streaming.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memulai siaran secara langsung

menggunakan aplikasi Bigolive:

a. Unduh aplikasi Bigolive melalui Playstore untuk pengguna Android dan

melalui Appstore untuk pengguna Iphone.

b. Setelah selesai melakukan unduhan, buka Aplikasi Bigolive kemudian

lakukan Log in dengan menggunakan akun Facebook, Twitter, atau

Google+

c. Selanjutnya pada tampilan Home akan terdapat banyak sekali Broadcaster

(penyiar) yang bisa ditonton

Gambar 1.2.1

Tampilan Home Aplikasi Bigolive

44

d. Untuk menonton, cukup pilih (tekan/tap) pada salah satu profil atau foto

dari broadcaster.

e. Berikut ini adalah contoh aktivitas video real streaming dari broadcaster.

Untuk memberikan hadiah, tekan ikon GIFT yang berada pada bagian pojok

kanan bawah

f. Jika ingin menjadi seorang Broadcaster (penyiar), tekan ikon kamera

Gambar 1.2.2

Tampilan sebelum proses penyiaran real streaming

g. Lalu tuliskan Judul LIVE, lalu tekan Go Live.

Gambar 1.2.3

Penulisan Informasi sebelum melakukan siaran

45

h. Untuk mengakhiri proses Go Live tekan X pada pojok kanan atas.

Proses real streaming dapat dilakukan secara bebas, sehingga para

pengguna bisa mengekspresikan kreatfitas dan segala bentuk keinginan mereka

untuk menyajikan penampilan entah berupa bakat, kegiatan yang sedang dilakukan,

dan segala bentuk macam hal apapun yang diinginkan dan dapat dilakukan secara

gratis bahkan bisa memberikan keuntungan yang tidak sedikit jumlahnya. Tapi, dari

pihak Bigolive sendiri memberikan batasan perihal hal-hal yang boleh ditampilkan

dimana apabila pengguna melanggar maka pihak Bigolive memiliki wewenang

untuk melakukan blokir (banned) terhadap pemilik akun yang melakukan

pelanggaran atas aturan yang diberikan oleh pihak Bigolive.

Hal-hal yang tergolong sebagai perbuatan dilarang adalah48:

a. Menyebarkan rumor, merusak tatanan sosial, merusak stabilitas sosial

48 https://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/aplikasi-bigo-live-kenapa-bisa-

tenar/ diakses tanggal 11 Januari 2017

https://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/aplikasi-bigo-live-kenapa-bisa-tenar/https://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/aplikasi-bigo-live-kenapa-bisa-tenar/

46

b. Menampilkan hal berbau pornogafi, perjudian, kekerasan, pembunuhan,

terorisme, atau hal yang bisa membuat orang lain melakukan tindak

criminal

c. Mempermalukan atau memfitnah orang lain, melanggar hak dan

kepentingan hukum orang lain

Para broadcaster dapat berinteraksi secara langsung dengan pengunjung.

Saat proses real streaming berlangsung, para penonton dapat mengirimkan pesan

kepada broadcaster. Semua lapisan masyarakat dan untuk kalangan usia tertentu

dapat menggunakan aplikasi ini. Perihal kebebasan ini terkadang sangat

disayangkan karena terkadang ada beberapa pengguna aplikasi Bigolive yang

menyalahgunakan kebebasan penggunaan aplikasi ini dengan melakukan siaran

yang isinya berupa tindakan yang kurang wajar atau berupa hal-hal yang senonoh.

Namun tentu saja tidak semua broadcaster menampilkan hanya hal-hal

yang kurang layak untuk disaksikan. Terdapat banyak juga pengguna yang

menunjukan bakat mereka seperti menyari, menari, memberikan nasihat-nasihat,

atau bakat-bakat lain yang menarik untuk disaksikan.

Dari keberagaman pengguna yang bebas untuk menampilkan hal yang

menarik untuk pertunjukan mereka, tidak sedikit orang yang tidak sadar meskipun

dengan meliput kegiatan sehari-hari yang sedang dilakukannya ada hal-hal tertentu

yang ternyata melanggar Hak Cipta.

Misalnya dengan melakukan tindakan pengkomunikasian dengan

melakukan penyiaran secara langsung melalui aplikasi Bigolive saat sedang

menonton film di bioskop. Tentu saja hal ini merupakan suatu tindakan pelanggaran

terhadap suatu Ciptaan dan hal ini bisa merugikan pribadi Pencipta atas film

47

tersebut. Bukan hanya itu, menampilkan kembali hasil karya milik orang lain

khususnya berupa karya sinematografi tanpa izin juga tentu saja melanggar Hak

Cipta dan merugikan Pencipta karya itu sendiri. Terlebih ketika tindakan ini

memberikan keuntungan pribadi terhadap broadcaster dan merugikan pemilik asli

Ciptaan.

Namun, seringkali hal ini susah sekali untuk dideteksi karena kurangnya

pengawasan secara terus menerus dan terlalu banyaknya pengguna aplikasi yang

melakukan siaran secara langsung. Hal inilah yang membuat sulitnya proses

pengawasan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran Hak Cipta khususnya atas

karya sinematografi melalui aplikasi media sosial yang memiliki kemampuan untuk

melakukan siaran secara langsung (real streaming).

2. Penyiaran Secara Langsung (Real Streaming) Melalui Blog Pribadi

Selain tersedianya media sosial, dalam media internet kini dikenal istilah blog.

Dimana pengguna Internet dapat menggunakan blog sebagai media untuk

melakukan proses penyiaran secara langsung atau real streaming dengan maksud

untuk memperluas tampilan supaya bisa lebih banyak dinikmati dan disaksikan oleh

para penonton.

2.1 Blog Pribadi

Penggunaan blog memang belum terlalu banyak digunakan oleh masyarakat

biasa, tapi sangatlah dikenal oleh para pengguna internet. Masyarakat biasa

mungkin hanya membaca artikel atau tulisan dari blog-blog pribadi yang dibuat

oleh orang lain namun tidak pernah mencoba untuk membuat sebuah blog sendiri.

Internet sendiri sudah menyediakan banyak sekali media untuk melakukan

segala kegiatan dalam dunia maya, entah seperti mengirim email, bertukar pesan

48

berupa chat. Inovasi baru diciptakan dimana dengan menggunakan blog, pengguna

internet dapat memanfaatkan fasilitas internet untuk mempublikasikan informasi

dalam bentuk apa saja melalui blog.

Blog atau weblog adalah suatu halaman web yang pada awalnya dipopulerkan

dalam situs blogger.com. Situs ini kemudian dibeli oleh perusahaan Google pada

tahun 2002. Isi dari blog ini berupa tulisan, artikel, tampilan gambar, bahkan video.

Hal-hal ini ditampilkan dalam blog dengan tujuan supaya para pengguna internet

dapat mengakses, dan diharapkan penyedia hal-hal yang dipertunjukan dapat

berinteraksi langsung dengan pembaca dan penonton melalui kolom komentar yang

disediakan49.

2.2 Tindakan Pengomunikasian Berupa Penyiaran Secara Langsung (Real

Streaming) Melalui Blog Pribadi

Melakukan kegiatan real streaming melalui blog memang tidak semudah

melakukannya melalui media sosial yang memang memiliki fasilitas khusus untuk

mempermudah penggunanya. Ada beragam cara untuk melakukan proses siaran

secara langsung melalui blog. Salah satunya adalah dengan menggunakan network

camera. Jenis network camera yang banyak digunakan adalah Edimax.

Sebelum melakukan proses penyiaran secara langsung menggunakan

network camera Edimax, diharapkan para pengguna telah memastikan koneksi

internet sedang baik. Karena kualitas siaran dipengaruhi oleh kecepatan unggah

yang dimiliki oleh koneksi internet. Untuk memperoleh hasil streaming yang bagus

diharapkan kecepatan untuk menggunggah ke internet minimal 1 (satu) Mbps.

49 Fahrul Muanif, Gaul Bareng Blogspot, Grasindo, Jakarta, 2013, hlm 1.

49

Network Camera Edimax merupakan perangkat yang kelak akan digunakan

untuk pengambilan gambar atau objek yang diinginkan oleh penyiar. Sebelum

melakukan proses pengambilan gambar, penyiar perlu untuk menghubungkan

kamera Edimax dengan jaringan internet apabila menginginkan proses

pengambilan gambar tanpa menggunakan kabel. Tetapi bisa juga menggunakan

kabel dan sebenarnya dengan menggunakan kabel koneksi antara kamera dengan

internet akan jauh lebih baik dan stabil. Proses pengambilan gambar ini akan

ditampilkan pada blog pribadi milik penyiar, supaya bisa dilihat oleh para penonton.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memulai siaran langsung

menggunakan network camera Edimax yang terlebih dahulu melalui aplikasi

iVideon:

a. Pertama, unduh aplikasi iVideon, lalu kemudian lakukan instalasi aplikasi

iVideon Server hingga selesai. Kemudian, jalankan aplikasi tersebut. Apabila

layaran iVideon sudah berjalan, tekan tombol Stop.

Gambar 2.2.1

Tampilan iVideon Server

http://1.bp.blogspot.com/-XcRW6t1S0Yc/VQkn6xTv0_I/AAAAAAAAImw/dxGHjfZcK00/s1600/ivideon-stop.png

50

b. Klik kanan pada kolom IP Camera kemudian pilih Add IP Camera. Setelah itu

akan muncul jendela Camera Settings, pilih manufacture Edimax, lalu tekan

tombol preview.

c. Isi kolom URL, username diisi admin, password diisi 1234, local IP address

diisi dengan model kamera Edimax yang digunakan dan path URL RTSP diisi

stream1. Lalu tekan OK.

d. Kemudian pastikan bahwa URL Path RTSP telah berhasil dengan menekan

tombol preview yang kemudian akan menghasilkan tampilan contoh seperti

digambar.

Gambar 2.2.2

Hasil preview RUL Path

e. Langkah selanjutnya adalah menekan tombol Account untuk dapat log in ke

akun milik pengguna pada tampilan awal iVideon Server. Namun, apabila

belum memiliki akun iVideon Server, maka diwajibkan untuk melakukan

pendaftaran sebagai member terlebih dahulu tanpa dipungut biaya apapun,

tetapi ada juga yang fasilitas lebih untuk pengguna yang bersedia untuk

membayar. Untuk melakukan pendaftaran akun dapat dibuka melalui situs

www.ivideon.com/sign-up/.

f. Setelah melakukan log in, kembali lagi pada halaman awal iVideon Server, pilih

tombol Setting kemudian pilih Setup Wizard. Kemudian akan muncul jendela

http://www.ivideon.com/sign-up/http://3.bp.blogspot.com/-PCoTWkXa7HU/VQk5V8yBIwI/AAAAAAAAIns/fzlcRrCQiYw/s1600/ivideon-preview.png

51

Ivideon Server Setup, pilih I already have an Ivideon account and want to

attach this server to it. Lalu tekan tombol Next

g. Masukan alamat email dan nama server yang bisa dipilih secara bebas sesuai

dengan keinginan pengguna kemudian tekan Next.

h. Pada jendela pilihan, pilih IP Camera yang sebelumnya telah dibuat pada

aplikasi iVideon Server. Lalu pilih tombol Next

Gambar 2.2.3

Tampilan iVideon Server Setup

i. Kemudian akan muncul 3 (tiga) pilihan. Berikan tanda pada tulisan Start

broadcasting at program startup dan Log in to your Ivideon account to view

your cameras. Lalu tekan tombol Finish. Sesudahnya akan muncul aplikasi

browser yang akan membawa pengguna untuk masuk dalam situs iVideon dan

kita sendiri dapat melihat hasil streaming yang dilakukan.

Dengan selesainya tahap-tahap tersebut, pengguna perlu untuk membuat

bisa diaksesnya siaran langsung ini kepada masyarakat luas. Berikut ini adalah

langkah-langkahnya:

a. Pada situs iVideon, pilih tombol setting yang ada di sebelah pojok kanan gambar

tampilan. Pilih Public access.

http://4.bp.blogspot.com/-VJWCNYaRamE/VQlMpwx6Z9I/AAAAAAAAIoo/trQqxD5h-lI/s1600/ivideon-select+source.png

52

Gambar 2.2.4

Tampilan Public Access

b. Langkah selanjutnya, tuliskan nama lokasi dan berikan penjelasan lebih perihal

IP Camera yang pengguna pakai. Lalu tekan Proceed. Lalu, temukan posisi

dimana pengguna melakukan siaran, Lalu tekan Proceed. Kemudian tuliskan

nama situs internet, agar pengujung situs yang melihat real streaming bisa

mengunjungi situs milik pengguna. Lalu tekan Proceed.

Jika ingin, Pengguna dapat menghubungan siaran ini ke media sosial,

contohnya Facebook. Kemudian pilih Enable public access.

c. Setelah selesai, pengguna bisa menyebarkan link atau alamat real streaming ke

media-media sosial yang sudah sediakan, yaitu Facebook, Twitter, LinkedIn,

Google+, dan Tumblr. Namun, untuk menempatkan jendela real streaming

pada blog pribadi disediakan kode HTML yang nanti akan dijadikan jendela

untuk membuka tautan siaran langsung yang pengguna lakukan. Salin kode

HTML yang disediakan.

d. Misalkan saja pengguna membuat blog pribadi melalui www.blogger.com.

e. Setelah melakukan log in pada situs, pilih menu Layout.

f. Kemudian pilih Add a Gadget, lalu akan muncul jendela lain, pilih Add

HTML/JavaScript.

http://www.blogger.com/http://1.bp.blogspot.com/-N_Bs2_U6vI8/VQlRiaTllPI/AAAAAAAAIpM/sXmFyK6mTV8/s1600/ivideon-public+access.png

53

g. Sebelumnya, pengguna telah melakukan salin terhadap kode HTML untuk link

real streaming. Pada kolom HTML yang ada pada situs blogger, tempel kode

HTML tersebut lalu pilih Save.

h. Dengan ini, siaran langsung atau real streaming yang pengguna lakukan, akan

bisa dilihat oleh penonton yang sedang mencari siaran langsung (real

streaming)

Dalam proses penyiaran secara langsung melalui blog pribadi sedang marak

dilakukan oleh masyarakat. Ada berbagai macam hal yang menarik untuk

ditampilkan. Terutama perihal acara-acara olahraga luar negeri yang sering kali

hanya ditampilkan melalui layanan televisi berbayar. Tidak semua orang

menggunakan jasa televisi berbayar. Oleh karena itu, para pengguna internet kini

dapat mengakalinya dengan mencoba akses melalui media internet khususnya blog

pribadi, terdapat cukup banyak pengguna internet yang menyediakan jasa ini.

Tetapi sayangnya, bukan hanya menampilkan acara-acara yang memang

telah diizinkan untuk disiarkan saja, tapi bisa juga seorang penyedia real streaming

dalam blog pribadi menyediakan akses siaran langsung terhadap karya

sinematografi khususnya film yang direkam dari bioskop ataupun karya milik orang

lain yang disiarkan kembali secara langsung. Tentu saja hal ini bertentangan dengan

hukum dan melanggar Hak Cipta.

Sayangnya, setelah melakukan tindakan pengkomunikasian dengan

melakukan siaran secara langsung ini tidak meninggalkan jejak, kecuali

keterangan-keterangan perihal tampilan siaran langsung yang dilakukan. Oleh

karena pengguna menggunakan server bersama seringkali sulit untuk mendeteksi

54

keberadaan sebenarnya dari pelaku pelanggaran. Sehingga hukum menjadi sulit

untuk ditegakkan dan kerugian yang diterima Pemilik Ciptaan tidak bisa dihindari.

3. Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi masal melalui Internet

ataupun media sosial yang berkecepatan tinggi, canggih, dan banyak digunakan

oleh masyarakat dewasa kini, memungkinkan konten video dipublikasikan ke

Internet dan media sosial dan dapat diakses secara gratis dan mudah. Hal ini tentu

saja menjadi tantangan perihal masalah Hak Cipta.

Hal tersebut memberikan banyak sekali celah untuk munculnya pelanggaran

Hak Cipta. Banyak diantara pelanggaran-pelanggaran tersebut melibatkan Ciptaan-

ciptaan50 yang dilindungi oleh Hak Cipta, salah satunya karya sinematografi. Para

pihak pengguna Internet maupun media sosial seringkali melakukan pelanggaran

Hak Cipta tanpa mereka sadari.

Para pengguna Internet dan media sosial memang kurang memiliki

pengetahuan yang cukup mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan

dikarenakan kebebasan (freedom) yang disajikan dalam dunia komunikasi maya,

dimana semua hal bisa saling berhubungan dan tanpa dibatasi hal apapun.

50 Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri

atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan

pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama

musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti

lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya

arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi; l. Potret; m. karya

sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen,

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi,

atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang

dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya

tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. Program

Komputer. UUHC, Pasal 40.

55

Beberapa bentuk pelanggaran Hak Cipta, baik yang berkaitan dengan hak

moral maupun hak ekonomi yang dapat terjadi pada kondisi nyata maupun dalam

dunia maya telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta51.

Berdasarkan peristiwa yang telah disebut dalam pembahasan diatas

sebelumnya muncul bersamaan dengan pengembangan baru dalam dunia

komunikasi maya melalui internet dengan bentuk blog pribadi dan media sosial

yang bisa menyiarkan suatu tampilan secara live atau langsung ke masyarakat luas

secara cuma-cuma dan bebas. Tentu saja dengan kebebasan bagi pengguna media

sosial ini menjadi sulit untuk melakukan pengawasan atas hal-hal yang disiarkan

melalui Internet maupun media sosial.

Terlebih apabila terjadi tindakan penyiaran secara langsung (real

streaming) tidak terdapat bukti nyata keberadaan suatu karya sinematografi ataupun

siaran lain ditayangkan dalam media karena langsung terhapus dari Random Access

Memory. Hal ini membuat munculnya pertanyaan apakah hal tersebut tergolong

sebagai copyright infringement (pelanggaran Hak Cipta) atau tidak.

Melalui media internet, tindakan pengkomunikasian dengan cara

menyiarkan kembali suatu karya sinematografi secara langsung dapat dilakukan

oleh banyak pengguna blog-blog pribadi dengan cara yang tidak sulit.

Sedangkan apabila melalui media sosial, terdapat banyak sekali aplikasi

yang menyediakan jasa dengan kemampuan untuk melakukan real streaming atau

51 Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi

untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c.

penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e.

Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h.

Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan. UUHC, Pasal 9 ayat (1)

56

penyiaran secara langsung. Misalnya seperti kasus oleh pengguna salah satu

aplikasi media sosial bernama Bigolive yang melakukan tindakan

pengkomunikasian dengan menyiarkan karya sinematografi berupa film cerita yang

sedang diputar melalui bioskop secara langsung sehingga dapat disaksikan oleh

pengguna Bigolive yang lain yang sedang menyaksikan siaran langsung yang

dilakukan oleh pengguna yang melakukan siaran.

Dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang

dimaksud dengan Penyiaran adalah:

“Pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa

kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh

dari tempat transmisi berasal”

Dengan pengertian tersebut diatas pengertian Penyiaran memenuhi unsur-

unsur pengertian berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi. Dimana suatu Ciptaan

misalnya film yang ditampilkan dibioskop, dapat dilihat, disaksikan oleh semua

orang yang berada dari tempat yag jauh atau tidak secara langsung berada ditempat

terjadinya peristiwa dimana penyiaran tersebut berasal. Proses penyiaran ini

berkaitan dengan tindakan pengkomunikasian52.

Tindakan pengkomunikasian berupa penyiaran suatu karya sinematografi

milik orang lain, khususnya secara langsung atau real streaming telah melanggar

Pasal 9 huruf (h) tentang Undang-Undang Hak Cipta, dimana seseorang melakukan

pentransmisian dan pertunjukan Ciptaan kepada orang lain tanpa seizin Pencipta

atau pemilik Hak Cipta atas karya sinematografi tersebut.

52Pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain

Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan,

atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya. UUHC, Pasal 1

angka 16

57

Oleh karena hal ini, tentu saja layak ditekankan bahwa tindakan penyiaran

secara langsung (real streaming) tanpa izin memerlukan perlindungan dari Hak

Cipta.

Menurut Otto Hasibuan, konsep dasar perlindungan Hak Cipta adalah53:

1. Hal yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud dan asli.

2. Hak Cipta lahir secara otomatis.

3. Untuk memperoleh Hak Cipta, suatu Ciptaan tidak perlu atau tidak

harus selalu diumumkan.

4. Hukum wajib mengakui Hak Cipta atas suatu ciptaan (legal right)

5. Hak Cipta bukan merupakan hak mutlak (absolut)

Karya sinematografi tergolong sebagai Ciptaan yang dilindungi menurut

Undang-Undang Hak Cipta. Didalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta, menuliskan bahwa perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan

dengan bentuk karya sinematografi diberikan selama 50 (lima puluh) tahun sejak

pertama kali dilakukan Pengumuman.

Setiap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya sinematografi memiliki hak

untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya sinematografi tanpa perlu

mendaftarkan Ciptaan karena memang secara otomatis Hak Cipta atas suatu karya

sinematografi lahir dengan sendirinya.

Perlindungan hukum diberikan supaya Pencipta atau pemegang Hak Cipta

khususnya karya sinematografi dapat menggunakan dan mengolah hasil Ciptaannya

tanpa gangguan dari orang lain. Dengan adanya jaminan perlindungan terhadap

karya sinematografi, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan pada akhirnya

53 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring

Right dan Collecting Society), PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 67

58

dengan hal tersebut memunculkan suasana yang kondusif serta mendorong

apresiasi Pencipta untuk terus memunculkan karya-karya sinematografi yang baru.

Apabila masyarakat ingin menikmati ataupun menggunakan Ciptaan berbentuk

karya sinematografi tentu harus melalui izin dari Pencipta sebagai wujud

menghargai karya milik orang lain.

Menurut Kerry Blasingim54, seorang pengacara ahli bidang Intelectual

Property, menyatakan bahwa dalam proses real streaming, tidak ada file nyata

terbentuk dalam hard disk dalam komputer maupun telepon genggam.

“Rather, the content is loaded directly into RAM and played

from there in a buffered stream. This means that there is no physical

copy on your hard disk at any time – which makes an argument for

copyright infringement more difficult. I can see an argument,

however, that playing a file through real streaming will result in the

creation and immediate destruction of a copy of the work in the

computer’s RAM. I don’t think this is terribly different from

downloading, watching, and then deleting the file – but there is

certainly room here for a determination that real streaming does not

constitute copyright infringement.”

Apabila terjadi suatu sengketa atau pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan

dengan karya sinematografi yang disiarkan tanpa izin, Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta berhak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga untuk menghentikan

tindakan pengkomunikasian dalam bentuk penyiaran kembali karya sinematografi

tanpa izin yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Perlindungan yang akan muncul terhadap pelanggaran Hak Cipta atas karya

sinematografi dapat berupa sanksi terhadap pelanggar. Apabila terjadi pelanggaran

Hak Cipta yang sesuai dengan kejadian ini, maka pelanggar akan dihukum secara

54https://www.avvo.com/legal-guides/ugc/copyright-101-is-streaming-movies-or-tv-shows-

copyright-infringement diakses tanggal 18 Oktober 2016 .

https://www.avvo.com/legal-guides/ugc/copyright-101-is-streaming-movies-or-tv-shows-copyright-infringementhttps://www.avvo.com/legal-guides/ugc/copyright-101-is-streaming-movies-or-tv-shows-copyright-infringement

59

pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta khususnya Pasal 113. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai

dengan jenis pelanggaran yang dilakukan khususnya perihal tindakan

pengkomunikasian tanpa izin dan menyebarkannya kembali dalam bentuk dan cara

apapun.

Perlindungan lain yang diberikan kepada Ciptaan dan Pencipta suatu karya

sinematografi adalah berupa pengawasan dan tindakan pencegahan sebelum terjadi

ataupun apabila terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan ini diberikan untuk

mengurangi dampak kerugian yang dapat diterima oleh Pencipta atas Ciptaannya.

Dalam Pasal 5455 Undang-Undang Hak Cipta, telah disediakan upaya

pencegahan pelanggaran Hak Cipta khususnya dalam dunia berbasis teknologi

informasi, melalui Pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan

pengawasan terhadap pembuatan maupun penyebarluasan karya sinematografi

secara ilegal entah dalam lingkup dalam maupun luar negeri. Pengawasan juga

dilakukan terhadap tindakan perekaman menggunakan media apapun yang bisa

dilakukan dalam tempat pertunjukan misalnya bioskop.

Namun, sayangnya peraturan ini hanya berisi mengenai pengawasan saja.

Yang dibutuhkan sebenarnya adalah suatu tindakan yang bisa mencegah terjadinya

penyiaran secara langsung suatu karya sinematografi tanpa izin. Karena seringkali

55 Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi

informasi, Pemerintah berwenang melakukan: a. pengawasan terhadap pembuatan dan

penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; b. kerja sama dan koordinasi

dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan

penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan c. pengawasan terhadap

tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait

di tempat pertunjukan. UUHC Pasal 54.

60

dengan siaran langung sulit sekali mendeteksi adanya pelanggaran-pelanggaran

yang terjadi ketika proses real streaming sedang berlangsung.

4. Analisis Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik

Negara harus terus memperbaharui pembangunan nasional guna terus

menyesuaikan perkembangan dinamika yang terjadi di masyarakat. Diantara

beragam perkembangan tersebut, globalisasi juga terus melaju dan pada akhirnya

menjadi bagian penting bagi seluruh masyarakat karena kini manusia menjadi lebih

haus akan informasi dunia.

Indonesia sendiri juga merupakan salah satu negara yang sangat tinggi

peminatnya terhadap informasi dunia. Dengan ini dibutuhkan pengaturan mengenai

Dokumen dan Informasi Elektronik karena keberadaannya dalam masyarakat

sangat dibutuhkan dan sesuai dengan upaya pembangunan nasional dalam bidang

teknologi informasi supaya menjadi lebih efektif dan menyeluruh dan bisa dipakai

oleh seluruh bagian masyarakat untuk perluasan wawasan yang lebih sempurna.

Kemajuan pesat teknologi khususnya di bidang Informasi, menambah

banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang membentuk beragam

perbuatan hukum yang baru.

Dengan kemunculan perbuatan-perbuatan hukum yang baru, tentu saja akan

berpengaruh terhadap peraturan yang kedepannya akan mengatur mengenai segala

hal yang bekaitan dengan teknologi informasi guna menjada kesejahteraan

masyarakat dan mencegah adanya pelanggaran yang mungkin bisa terjadi. Tentu

saja hal ini selalu disesuaikan dengan memperhatikan unsur-unsur sosial dan

keagamaan serta kebudayaan yang ada di Indonesia.

61

Terdapat 2 (dua) hal utama yang menjadi fokus dari Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi

Elektronik dan Dokumen Elektronik. Kedua hal ini adalah obyek utama karena

isinya merupakan data-data elektronik yang sudah pasti layak untuk diberikan

perlindungan hukum.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik tertulis pengertian Informasi Elektronik, yang

berbunyi:

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi terbatas

pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,

teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik tertulis pengertian Dokumen Elektronik, yang

berbunyi:

“Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti

atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dokumen dan Informasi Elektronik ternyata mengandung hal-hal yang juga

dilindungi oleh Hak Cipta. Terlebih dengan adanya perkembangan teknologi,

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta juga banyak beredar di dunia informasi

berbasis teknologi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta kerap terjadi

didalam media elektronik, khususnya dalam media sosial dan media internet.

62

Dalam hal ini media sosial yang memiliki kemampuan untuk melakukan

real streaming dan juga blog pribadi dalam internet yang juga memiliki kapasitas

demikian seringkali menyuguhkan akses mudah untuk terjadinya pelanggaran Hak

Cipta atas penyiaran secara langsung tanpa izin khususnya karya sinematografi

yang tergolong sebagai dokumen elektronik. Karena adanya hubungan antara kedua

peraturan ini membuat diperlukannya analisa terhadap hubungan dan

kesinambungan antara kedua regulasi ini.

Perlindungan terhadap suatu dokumen dan infromasi elektronik terhadap

tindakan pengkomunikasian tertulis dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

memiliki isi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Ciptaan, salah satunya

karya sinematografi.

Pasal 32 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi,

melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,

menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Pasal 32 ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik

Orang Lain yang tidak berhak.”

Isi dari pasal 32 ayat (1) dan (2) memang tepat untuk mengatur larangan

perihal siapa saja yang dengan sengaja melakukan perubahan-perubahan atau

pemindahan atau transmisi suatu dokumen elektronik kepada orang lain yang tidak

berhak.

63

Namun, jika dihubungkan dengan tindakan pengkomunikasian berupa

penyiaran kembali secara langsung suatu karya sinematografi yang dilakukan tanpa

izin, kedua ayat tersebut tidak secara spesifik menunjukan bagaimana bentuk

pemindahan atau transfer informasi yang dilakukan.

Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya penyiaran kembali secara

real streaming ini tidak memiliki bentuk fisik, dimana setelah proses real streaming

selesai dilakukan maka produk akan terhapus secara otomatis.

Maka, dari itu masih terdapat kekaburan isi pasal atau bahkan kurangnya

pengaturan dalam Undang-Undang ini yang bisa diambil secara sempurna apabila

dikaitkan dengan tindakan pengkomunikasian dengan penyiaran kembali secara

langsung (real streaming) yang dapat dilakukan melalui media internet atau media

sosial. Padahal sangat dibutuhkan kejelasan untuk perlindungan atas dokumen

elektronik khususnya yang berupa karya sinematografi yang disiarkan kembali

secara langsung (real streaming) melalui media internet atau media sosial

memerlukan, karena dewasa kini banyak sekali celah-celah terjadinya pelanggaran

tersebut.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dikalangan masyarakat perihal

tindakan pengkomunikasian melalui proses penyiaran kembali suatu karya

sinematografi sinematografi, dapat kita ketahui bahwa hal tersebut termasuk dalam

pelanggaran Hak Cipta apabila dilakukan tanpa seizin dari pemilik Ciptaan.

Penggunaan aplikasi media sosial yang mampu untuk memberi jasa siaran langsung

(real streaming) seperti Bigolive dan perkembangan dunia blog yang kini juga

dapat dibuat sebagai sarana melakukan real streaming semakin memperbesar

tantangan perihal Hak Cipta atas suatu ciptaan khususnya karya sinematografi.

64

Perlindungan terhadap Ciptaan dan Pencipta perihal hal ini adalah dengan

dilakukannya pemblokiran terhadap situs maupun pengguna dari media Internet dan

media sosial yang melakukan pelanggaran tersebut sehingga tidak bisa lagi

menggunakan aplikasi ataupun mengakses situs yang dimilikinya.

Selain itu, Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap para pengguna

dunia komunikasi maya yang sangat luas ini baik dalam negeri maupun dari luar

negeri. Kekurangannya karena begitu luasnya cangkupan penggunaan dunia maya

menyebabkan seringkali para pelanggar yang lolos dari pengawasan. Sehingga

perlindungan terhadap Ciptaan khususnya karya sinematografi yang seringkali

tersebar luas di dunia Internet menjadi tidak terlindungi. Pengaturan perihal hal ini

telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, namun memang perlindungan yang diberikan masih harus

diperbaharui karena perkembangan teknologi yang ternyata melampaui aturan-

aturan yang telah tertulis dalam Undang-Undang tersebut.

65

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta Atas Karya

Sinematografi Terhadap Tindakan Penyiaran Kembali Secara Langsung

(Real Streaming)

Perkembangan pesat teknologi yang kini digunakan oleh seluruh kalangan

masyarakat. Hal-hal yang disediakan oleh teknologi informasi yang semakin

canggih dan mudah untuk digunakan tentu saja memiliki dampak-dampak terhadap

keadaan sosial yang ada dalam masyarakat. Dampak positif tentu saja banyak,

masyarakat memiliki banyak kesempatan dan media untuk mengapresiasikan

kesenangan mereka dalam bentuk-bentuk beragam yang tentu saja bebas untuk

disampaikan sesuai dengan hak mereka.

Namun, kenyataannya dimana ada dampak positif, selalu ada juga dampak

negatif. Dampak negatif ini muncul dengan sendirinya dan seringkali disebabkan

oleh ketidaktahuan pengguna teknologi informasi, yang ternyata merugikan pihak

lain bukan hanya secara psikologi tapi juga material. Contohnya saja tindakan

pengkomunikasian melalui penyiaran karya sinematografi secara langsung melalui

aplikasi media sosial atau media internet. Aplikasi media sosial dan blog-blog

dalam internet kini memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan penyiaran

secara langsung atau disebut juga real streaming. Yang terburuk dari hal ini adalah

dimana hasil dari real streaming yang dilakukan akan secara otomatis terhapus dan

tidak bisa terdeteksi file nya.

Oleh karena itu, upaya hukum dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa

dirugikan haknya terhadap pelanggaran ini, yaitu Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta. Tahap awal yang bisa dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah dengan

66

mengeluarkan somasi yang ditujukan kepada pihak pelanggar, yang isinya adalah

ajuan keberatan atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Tidak dapat dilupakan hal utama yang dilindungi atas suatu karya cipta

adalah hak dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak ekonomi maupun Hak

moral adalah hal penting yang mendorong Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

untuk bertahan dan menambah karya-karya lain yang terbaik.

Dari banyak jenis pelanggaran-pelanggaran atas Hak yang dimiliki oleh

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta salah satunya adalah tindakan

pengkomunikasian suatu karya Ciptaan tanpa izin dari Pencipta maupun Pemegang

Hak Cipta. Dalam penelitian ini disebutkan cara pengkomunikasian yang dilakukan

adalah dengan cara penyiaran kembali secara langsung (real streaming) melalui

media sosial dan media internet.

Dalam Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta, yang dimaksud dengan Pengkomunikasian adalah:

“Pengkomunikasian adalah pentransmisian suatu Ciptaan,

pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya

selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk

penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat

diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya”

Tindakan tersebut diatas merupakan hak mutlak yang sebenarnya hanya bisa

dimiliki dan dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta khususnya untuk

memperoleh manfaat ekonomi dari Ciptaan.

67

Menurut Pargulutan Lubis, ada beberapa faktor yang mendorong dan

mempengaruhi warga masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap Hak

Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta yaitu56:

1. Pelanggaran dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan

keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran yang dilakukan;

2. Para pelanggar memandang sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan,

sangat ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang

dilakukan oleh para penegak hukum;

3. Ada sebagian Pencipta yang merasa bangga apabila hasil karyanya ditiru

oleh orang lain;

4. Tidak dibutuhkannya membayarkan pajak kepada pemerintah atas produk

hasil pelanggaran, dan;

5. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli

atau palsu, yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau

dengan kemampuan ekonomi.

Dengan dilakukannya tindakan pengkomunikasian dengan melakukan

penyiaran secara langsung (real streaming) melalui media sosial dan media

internet, dan hilangnya hasil real streaming setelah waktu streaming telah selesai

membuat sangat sulitnya mendeteksi para pelaku pelanggaran untuk dideteksi dan

ditangkap oleh pihak berwajib, bahkan mungkin ada banyak sekali pelanggaran

yang dilakukan tanpa diketahui oleh Pencipta yang ternyata menyebabkan kerugian

padanya.

56 http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=14&mnorutisi=9, diakses pada tanggal 17

Desember 2016

68

Pemerintah tentu saja wajib untuk melakukan pengawasan sebaik-baiknya

untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti ini. Namun, tidak hanya

mengawasi, tetapi diharapkan Pemerintah juga bisa memberikan perlindungan dan

pencegahan supaya para pelaku tidak dapat lagi melakukan tindakan seperti ini

yang tentu saja meresahkan para Pencipta. Beberapa bentuk upaya perlindungan

yang bisa dilakukan adalah pembatasan penggunaan aplikasi, penutupan akses dan

pemblokiran aplikasi ataupun pemblokiran jaringan internet.

Pemerintah dapat melakukan pemblokiran57 apabila isi dari aplikasi ataupun

situs internet memuat hal-hal yang negatif dan tergolong dalam hal yang terlarang.

Dalam pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014

yang tergolong sebagai muatan negatif adalah berupa Pornografi dan kegiatan

illegal lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, tindakan penyiaran kembali karya sinematografi secara

langsung (real streaming) melalui media sosial maupun media internet adalah

termasuk dalam muatan negatif berupa kegiatan illegal lainnya berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Sehingga, bagi para pelanggar dapat

dilakukan pemblokiran terhadap situs dalam internet maupun pemblokiran terhadap

akun dalam media sosial.

Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam teknologi informasi dan

komunikasi tentu saja wajib untuk mendapat perlindungan. Seperti yang sudah

disebutkan sebelumnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan

57 Pemblokiran adalah suatu upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat

diakses, Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014 Tentang

Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

69

pengawasan dan melakukan tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap

konten Hak Cipta khususnya atas karya sinematografi.

Masyarakat dihimbau juga untuk membantu dalam mendeteksi adanya

pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja luput dari pengawasan Menteri.

Masyarakat dapat melakukan laporan atas terjadinya pelanggaran Hak Cipta, sesuai

dengan Pasal 5558 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Selanjutkan pemerintah akan memverifikasi laporan dan melakukan tindakan

selanjutnya. Tindakan selanjutnya bisa berbentuk penutupan konten sebagian

ataupun penutupan konten secara keseluruhan. Wewenang dari menteri untuk

melakukan tindakan-tindakan perlindungan terhadap Hak Cipta yang dilanggar

tertulis dalam Pasal 5659 Undang-Undang Hak Cipta.

Diharapkan dengan perlindungan seperti ini Pencipta maupun Pemegang

Hak Cipta atas karya sinematografi bisa menjadi lebih terjamin haknya, khususnya

hak ekonomi karena tindakan pengkomunikasian ini merupakan hak eksklusif yang

hanya dimiliki oleh Pencipta.

Sebenarnya apabila pihak lain memiliki keinginan untuk melakukan

tindakan yang sebenarnya merupakan hak dari Pencipta dapat meminta izin dari

Pencipta untuk melakukannya, karena dengan persetujuan dari Pencipta maka

segala tindakan yang dilakukan oleh pihak lain menjadi sah dan tidak termasuk

sebagai pelanggaran Hak Cipta. Izin ini dapat diperoleh dengan bentuk lisensi60.

58 Setiap orang yang mengetahui Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem

elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri 59 Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika

berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten,

dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem

elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. 60 Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait

kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait

70

Apabila terdapat pihak lain yang melakukan tindakan yang ternyata

melanggar hak dari Pencipta maka Pencipta memiliki hak untuk menggugat pihak

lain yang melakukan pelanggaran tersebut yang seringkali menyebabkan kerugian

terhadap Pencipta.

Pelanggaran Hak Pencipta atas tindakan penyiaran kembali karya

sinematografi secara langsung melalui aplikasi media sosial dan blog pribadi

internet tidak lagi dapat terbendung dan seringkali luput dari pengawasan Menteri

yang berwenang. Pelanggaran ini memberikan banyak sekali dampak negatif

kepada Pencipta. Kerugian besar-besaran bisa berdampak langsung terhadap

pencipta yang terlanggar Haknya.

Aplikasi media sosial seperti Bigolive, Periscope, maupun Nonolive

memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk merekam dan menampilkan

segala kegiatan yang sedang dilakukannya secara langsung dan menyebarkannya

untuk dilihat pula secara langsung oleh pengguna akun aplikasi yang lain, begitu

juga blog-blog pribadi dalam internet yang tidak terdeteksi identitas pembuatnya

atau anonym yang menyediakan layanan real streaming untuk ditonton oleh para

pengguna situs internet tersebut. Merekam kembali langsung dari gedung bioskop,

merekam kembali langsung dari televisi berbayar, maupun media lain yang pada

akhirnya memberikan dampak kerugian finansial dan moral terhadap Pencipta

adalah hal-hal yang umumnya dilakukan oleh para pelanggar yang tidak

bertanggung jawab.

Perlindungan terhadap Pencipta atas hasil karya ciptaannya sangatlah

penting dan merupakan hal utama yang wajib untuk diterapkan. Menurut Setiono,

dengan syarat tertentu. Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta

71

upaya hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan

hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia61. Menurut Muchsin,

upaya hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan

menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap

dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar

sesama manusia62.

Terdapat 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memberikan

perlindungan terhadap Pencipta karya sinematografi atas pelanggaran berupa

tindakan pengkomunikasian dengan melakukan penyiaran kembali secara langsung

(real streaming) karya sinematografi tanpa izin melalui media sosial dan media

internet, yaitu:

a. Upaya Hukum Preventif

Merupakan upaya perlindungan yang diberikan dan dilakukan dengan

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atas suatu Ciptaan.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk melindungi hak-haknya atas

Ciptaan yang dilahirkan olehnya, dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk

melindungi hak-hak dari Pencipta ini dengan melakukan segala macam bentuk

tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta.

Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat

pemahaman masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya perihal

61 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3. 62 Muchsin, Op.Cit., hlm 14.

72

ciptaan-ciptaan yang dilindungi. Perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa ada

beragam hal yang sebenarnya dilarang dan merugikan pihak lain apabila dilakukan

meskipun semata-mata hanya untuk kesenangan sendiri. Tidak bermaksud untuk

membatasi kebebasan dalam melakukan segala tindakan apapun, namun segala

sesuatu yang berlebihan memanglah tidak baik. Selalu ada batas dalam melakukan

setiap tindakan. Terkadang meskipun sudah disampaikan perihal tindakan yang

boleh atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan, terdapat banyak pihak-pihak tidak

bertanggung jawab yang bersifat egois dan hanya mementingkan kepentingan

dirinya sendiri sehingga tetap melakukan pelanggaran dan tidak peduli dengan

dampak yang dihasilkan oleh perbuatannya. Oleh karena itu, penyampaian

mengenai sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar Hak

Cipta sangatlah penting. Berikut ini adalah upaya hukum preventif yang sekiranya

bisa didapatkan oleh Pencipta:

a) Tercatatnya Ciptaan

Meskipun Hak Cipta tidak wajib untuk didaftarkan karena memang lahir

setelah terdapat bentuk nyata dari Ciptaan, namun alangkah lebih baiknya apabila

Pencipta mencatatkan Ciptaan miliknya supaya apabila terjadi suatu hal yang tidak

diharapkan untuk terjadi seperti adanya pelanggaran terhadap Ciptaan, Pencipta

dapat menunjukan hak mutlaknya atas Ciptaan tersebut dengan bukti bahwa

Ciptaan tersebut adalah miliknya dan sudah tercatat secara sah. Hal ini terdapat

dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam

melakukan suatu kewajiban63.

63 Agus Suyatno, Indonesia Segera Inventarisasi Karya Cipta Anak Bangsa, Pelita, Jakarta,

2005, hlm 5.

73

Ciptaan yang tidak asli, masih berupa ide, atau bukan berupa ilmu

pengetahuan, seni dan sastra atau merupakaan ciptaan yang sudah menjadi milik

umum (public domain) tidak dapat didaftarkan. Ciptaan dapat dicatatkan dengan

mengajukannya melalui Ditjen Kekayaan Hak Intelektual, atau melalui Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebelum melakukan pencatatan Ciptaan, dibutuhkan pembuatan

Permohonan. Permohonan ini tidak semata-mata bisa dilakukan oleh siapapun, para

pihak yang layak untuk mengajukan permohonan tertuang dalam Pasal 67 Undang-

Undang Hak Cipta64.

Cara untuk melakukan pencatatan ciptaan, dapat dilakukan melalui

beberapa tahap, yaitu:

1. Menuliskan Permohonan secara tertulis.

Permohonan dituliskan dengan Bahasa Indonesia, dan yang berhak untuk

menuliskannya adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait,

atau Kuasanya. Permohonan ini dituliskan kepada Menteri.

2. Penyerahan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait atau penggantinya.

3. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait.

4. Tahap akhirnya adalah membayarkan biaya yang dibutuhkan.

Namun, dengan adanya perkembangan teknologi, kini pendaftaran dapat

dilakukan secara online. Hal ini memudahkan para Pencipta untuk mendaftarkan

Ciptaan milik mereka. Lebih menghemat waktu, dan juga memotong biaya

perjalanan untuk melakukan pendaftaran.

64 Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait,

Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau b. badan hukum,

Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat

berwenang.

74

Untuk pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website khusus

Ditjen HKI, yaitu https://e-hakcipta.dgip.go.id/

Gambar 4.1 Tampilan website https://e-hakcipta.dgip.go.id/

Berikut ini adalah langkah-langkah pencatatan hak cipta secara online65:

1. Ketikan alamat website https://e-hakcipta.dgip.go.id/

2. Pada bagian atas kanan, pilih “Masuk”, kemudian masukan email dan password

sebagai pemilik akun.

Untuk mengakses E-HakCipta, masyarakat perlu mendapatkan user account

dan password dengan terlebih dahulu mendaftarkan alamat surat elektronik,

mendaftarkan identitas dan mengirimkan Surat Pernyataan yang terisi ke alamat

surat elektronik tim.aplikasi.hc@dgip.go.id. Surat Pernyataan atau Salinan

Surat Permohonan E-Cipta dapat diunduh melalui link

http://www.dgip.go.id/hakcipta/pemberitahuan-elektronik-hak-cipta.

65 Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Buku Panduan E-Hak Cipta, Jakarta Selatan, 2015,

hlm 5-10

https://e-hakcipta.dgip.go.id/https://e-hakcipta.dgip.go.id/https://e-hakcipta.dgip.go.id/

75

3. Untuk memulai pendaftaran ciptaan, klik “Pencatatan Hak Cipta”.

4. Untuk mengisi data permohonan, klik tombol “Tambah”. Selanjutnya akan

muncul pop up isian data. Untuk kolom yang ditandai “*” wajib diisi Pemohon.

5. Setelah data terisi lengkap, klik “Tambah”.

Gambar 4.2 Tampilan data Pencipta Baru

6. Selanjutnya, terdapat 6 kolom isian yang harus dilengkapi oleh Pengguna, yaitu:

Data Pencipta, Data Pemegang Hak Cipta, Kuasa, Jenis dan Judul Ciptaan,

Tanggal dan Tempat Diumumkan Pertama Kali, Lampiran. Jika data isian lebih

dari 1(satu), klik “Tambah”.

7. Untuk melakukan perubahan terhadap data yang sudah ditambahkan, klik

“Update”. Untuk menghapus data yang sudah ditambahkan, klik “Hapus”.

8. Kemudian, diperlukan verifikasi ulang untuk memastikan bahwa semua data

sudah lengkap dan benar, karena begitu data tersimpan, maka tidak dapat diubah

lagi. Jika semua data sudah lengkap dan benar, klik “Simpan”.

9. Setelah Pengguna melakukan klik “Simpan”, akan muncul Kode Pembayaran

yang dikirimkan ke email Pengguna.

76

10. Setelah biaya dibayarkan, maka data pemohon muncul di aplikasi Petugas

Approval. Pengguna menunggu hasil pemeriksaan Petugas Approval Ditjen

Kekayaan Intelektual.

Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut diatas, maka selesailah tata cara

pencatatan Ciptaan secara online.

b) Implementasi Undang-Undang Hak Cipta Secara Efektif

Undang-Undang Hak Cipta merupakan peraturan utama yang mengepalai

segala peraturan tentang Hak Cipta yang ada dibawahnya. Oleh karena itu sangatlah

penting bagi Undang-Undang Hak Cipta untuk selalu mengikuti perkembangan

jaman guna menjadikan peraturan perihal Hak Cipta selalu sesuai dengan peristiwa-

peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Peraturan-peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang Hak Cipta juga

harus dijelaskan sejelas-jelasnya supaya dapat dimengerti dengan sebenar-benarnya

dan juga menghindari terjadinya kesalahan pemahaman atas isinya.

Didalam Undang-Undang Hak Cipta, telah tertuang dalam Pasal 55

mengenai aturan pelaksanaan untuk penutupan akses sampai pemblokiran sebagian

atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan membuat layanan sistem

elektronik tersebut menjadi tidak bisa diakses. Namun, masih banyak kecacatan

didalamnya, karena sulitnya penegakan pengawasan yang maksimal karena begitu

luasnya dunia maya.

b. Upaya Hukum Represif

Upaya hukum ini merupakan perlindungan akhir dalam menangani suatu

permasalahan dapat berupa usaha untuk melakukan damai, namun bisa juga berupa

77

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa perihal Hak Cipta,

penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melalui jalur non-pengadilan, yaitu

alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui jalur pengadilan.

1. Jalur Non-Pengadilan

Dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta, tertulis:

“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk

Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui

keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian

sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Berdasarkan pasal tersebut maka diwajibkan apabila terjadi suatu sengketa

Hak Cipta tidak bisa langsung dibawa ke jalur Peradilan. Harus ada upaya untuk

menyelesaikan sengketa ini dengan jalur non-litigasi atau tanpa melalui

persidangan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi mempunyai

kelebihan, dimana hasil kesepakatannya menghasilkan “win-win solution” dimana

kerahasiaan para pihak terjaga, proses yang tidak rumit, serta berakhir dengan

terjadinya hubungan antara para pihak tetap baik66. Dalam Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, beberapa upaya

penyelesaian sengketa diluar pengadilan dibedakan menjadi beberapa cara yaitu

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli67.

a. Konsultasi

66 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Telaga Ilmu

Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 1. 67 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-

sengketa-di-luar-pengadilan diakses tanggal 20 Desember 2016

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilanhttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan

78

Merupakan tindakan dimana sorang konsultan menyampaikan pendapatnya

kepada pihak yang meminta jasanya, sesuai dengan keperluan dan

kebutuhan dari pihak yang memerlukan jasanya.

b. Negosiasi

Merupakan suatu upaya dimana para pihak melakukan upaya perdamaian

dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, dengan harapan

hubungan akan tetap menjadi harmonis.

c. Mediasi

Merupakan upaya penyelesaian dimana ada perundingan antar pihak yang

bersengketa dengan dibantu oleh mediator.

d. Konsiliasi

Merupakan upaya penyelesaikan dimana kesepakatan antara para pihak

akan diupayakan untuk dilakukan sampai menemukan solusi yang dapat

diterima oleh masing-masing pihak dengan konsiliator sebagai pihak

penengah.

e. Penilaian ahli68

Merupakan upaya penyelesaian dimana pendapat ahli dipergunakan sesuai

dengan bidang keahliannya

Selain itu, terdapat upaya arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan

sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

68 Hendra Frans Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 6-7.

79

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa69.

Penyelesaian melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingan

penyelesaian melalui jalur pengadilan. Salah satunya adalah adanya jaminan akan

adanya kerahasiaan (confidentialy)70 atau dikenal juga sebagai the right to privacy.

Hal ini dikarenakan oleh proses arbitrase yang tertutup sehingga putusannya pun

tidak akan dipublikasikan, berbeda dengan pengadilan. Prosesnya juga lebih cepat,

dan yang terbaik dari semuanya adalah putusan yang bersifat final sehingga tidak

lagi bisa mengajukan upaya hukum lain.

Dengan keterangan-keterangan tersebut yang telah disebutkan,

penyelesaian sengketa perihal Hak Cipta melalui jalur non-peradilan dapat

diselesaikan melalui proses arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa berupa

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2. Jalur Pengadilan

Upaya penyelesaian melalui pengadilan adalah pilihan terakhir apabila

melalui jalur non-pengadilan tidak berhasil. Jalur pengadilan bisa dilakukan melalui

2 (dua) cara, yaitu secara gugatan perdata atau tuntutan pidana.

69 http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-

alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat diakses tanggal 20 Desember

2016 70 Normin Pakpahan, Naskah Akademis RUU Tentang Arbitrase, ELIP, Jakarta, 2003, hlm 3.

http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempathttp://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat

80

1. Melalui Gugatan Perdata

Pada gugatan perdata71, sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tertuang dalam Pasal 96, 97, 98 dan 99.

Pengadilan yang berwenang untuk menangani sengketa ini adalah Pengadilan

Niaga. Gugatan pertama diajukan kepada ketua pengadilan niaga yang kemudian

oleh Panitera Pengadilan Niaga akan dicatat dalam register perkara pengadilan

sesuai dengan tanggal gugatan didaftarkan. Panitera Pengadilan Niaga akan

menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu

paling lama 2 (hari) sejak gugatan didaftarkan. Kemudian dalam waktu paling lama

3 (hari) pengadilan akan menetapkan hari sidang.

Gugatan yang diajukan biasanya dilakukan oleh para pihak yang merasa

dirugikan seperti Pencipta atau pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak

Terkait. Dalam hal ini terjadi kerugian dalam hak ekonomi sehingga pihak yang

dirugikan berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

2. Melalui Tuntutan Pidana

Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan/atau

pidana denda. Dalam kasus perihal pelanggaran terhadap tindakan

pengkomunikasian terdapat dalam Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

“(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin

Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak

ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

71 http://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipa/ diakses tanggal 19 Januari 2016

http://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipa/http://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-cipa/

81

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar

rupiah).”

Para pelanggar yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut diatas atas

tindakan pelanggaran yang dilakukannya layak untuk dihukum dengan demikian.

Tetapi penulis menemukan suatu masalah, dimana sanksi dan hukuman

yang dijatuhkan tentu saja memerlukan barang bukti saat pengajuan gugatan.

Dalam kasus tindakan pengkomunikasian dengan melakukan penyiaran kembali

secara langsung (real streaming) berbeda dengan tindakan pengkomunikasian biasa

yang masih memiliki bukti adanya file yang tersimpan dalam komputer maupun

gadget atau alat elektronik yang digunakan sebagai sarana melakukan atau

menampilkan pelanggaran sehingga bisa dijadikan barang bukti. Dalam kasus real

streaming barang bukti berupa file terhapus secara otomatis setelah proses

penyiaran berakhir sehingga sulit sekali untuk mendapatkan barang bukti apabila

pelanggaran yang terjadi luput dari pengawasan Menteri. Oleh sebab itu, peraturan

dalam Undang-Undang Hak Cipta perlu memberikan kejelasan apakah kasus

seperti ini, dimana barang bukti tidak dapat diberikan tetap sesuai dengan peraturan

yang sedang berlaku. Karena hal ini tentu saja merugikan Pencipta.

Jadi, dengan keterangan-keterangan diatas menunjukan bahwa upaya

hukum represif yang bisa didapatkan dan dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang

Hak Cipta.

82

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memiliki tujuan untuk

terus menjaga, memelihara, dan memperkukuh kondisi negara demi kepentingan

nasional terhadap penggunaan, pemanfaatan, serta perkembangan Teknologi

Informasi.

Saat ini segala macam bentuk interaksi antar sesama manusia tidak hanya

terjadi melalui pertemuan secara langsung tapi juga melalui dunia cyber atau dunia

maya. Melalui dunia maya kini bisa dilakukan segala macam kegiatan yang

sebelumnya hanya bisa dilakukan secara langsung, misalkan transaksi elektronik,

atau hiburan-hiburan.

Undang-Undang ini mengatur segala sesuatu hal yang berkaitan dengan

Informasi dan Transaksi Elektronik yang berhubungan dengan Indonesia, ataupun

berada dalam wilayah hukum Indonesia atau meskipun berada dalam wilayah

hukum Indoneisa apabila merugikan kepentingan Indonesia, Undang-Undang ini

berlaku atas segala kejadiannya.

Dalam masa kini, pengaturan perihal Hak Cipta perlu melebarkan sayapnya

sampai kepada dunia maya. Karena dewasa kini, didalam dunia maya sendiri

terdapat banyak kegiatan yang berhubungan dengan Ciptaan yang tersebar melalui

media-media sosial atau media internet yang merupakan bagian dari dunia maya.

Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Jenis hal yang dilidungi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

ini adalah Dokumen Elektronik72. Ternyata dalam dokumen elektronik, beberapa

72 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang

83

jenisnya merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Namun, sangat disayangan pengaturan perihal Hak Cipta dalam Undang-Undang

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini belum lengkap dan tidak diatur

secara spesifik.

Upaya perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Undang-Undang

ini tertuang dalam Pasal 25, yang berisi:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun

menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang

ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual

berdasaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan”

Tentu saja yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan dalam

pasal diatas adalah Undang-Undang Hak Cipta. Dalam kasus tindakan

pengkomunikasian dengan melakukan penyiaran kembali karya sinematografi

secara langsung (real streaming) melalui media sosial maupun media internet tentu

berhubungan erat dengan Undang-Undang ini.

Terdapat kesulitan dalam menangani kasus pelanggaran yang terjadi atas

tindakan real streaming. Memang tertulis dalam pasal 55 dan pasal 56 Undang-

Undang Hak Cipta, dimana Menteri memiliki hak dan wewenang untuk menutup

sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dan juga dapat

menghilangkan hak akses pengguna yang melakukan pelanggaran. Tindakan

penutupan konten dan penghapusan hak akses pengguna memang merupakan upaya

preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih jauh lagi. Tapi

bagaimana apabila pembuat blog maupun akun pengguna bisa dibuat kembali

dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh

orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 Angka (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

84

dengan mudah tanpa menghabiskan banyak waktu dan tidak memerlukan syarat-

syarat yang sulit untuk dipenuhi.

Hal inilah yang masih kurang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, dan juga kurangnya perhatian dari Pemerintah perihal

permasalahan ini sehingga perlindungan pencegahan atau upaya preventif

terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta didalam Undang-Undang ini masih

minim. Contoh nyatanya adalah aplikasi “Bigolive”. Menkominfo memang sudah

melakukan tindakan pemblokiran terhadap aplikasi media sosial ini, namun

ternyata alasan yang diberikan hanyalah karena dalam aplikasi Bigolive, para

pengguna seringkali melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai

tindakan pornografi73. Jadi, alasan diblokir sebagian aplikasi Bigolive ini bukan

sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta. Oleh

karena itu, tindakan preventif yang diterapkan Menkominfo belum efektif untuk

mencegah terjadinya kembali pelanggaran Hak Cipta.

Perihal upaya hukum represif, sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 25

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih mengarahkan perihal

hukuman atau sanksi dan peraturan mengenai Hak Cipta kepada peraturan Undang-

Undang Hak Cipta sendiri.

Sebenarnya dalam Undang-Undang ini sendiri mengatur mengenai

perbuatan yang dilarang. Dengan melihat contoh kasus terjadinya pelanggaran

terhadap karya sinematografi yang disiarkan kembali melalui salah satu aplikasi

media sosial “Bigolive”, pelaku dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang

Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

73 https://inet.detik.com/read/2016/12/14/114616/3370769/399/bigo-live-diblokir-ini-penjelasan-

menkominfo diakses tanggal 17 Desember 2016

https://inet.detik.com/read/2016/12/14/114616/3370769/399/bigo-live-diblokir-ini-penjelasan-menkominfohttps://inet.detik.com/read/2016/12/14/114616/3370769/399/bigo-live-diblokir-ini-penjelasan-menkominfo

85

Dalam kasus ini pelanggar Hak Cipta atas karya sinematografi ini diancam

dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)74 jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)75 Undang-

Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber: tekno kompas.com

Pelaku tersebut melakukan tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta atas

karya sinematografi dengan melakukan penyiaran secara langsung dari gedung

bioskop dalam aplikasi media sosial “Bigolive”.

Meskipun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah

terdapat sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda, sama seperti peraturan

yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta, kegiatan penyiaran secara real

74 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 75 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun

mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,

menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau

milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun

memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem

Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

86

streaming ini berbeda. Pengguna media sosial maupun media internet tidak akan

terjerat hukuman apabila tidak ada pihak lain yang mengetahui tentang pelanggaran

terhadap Hak Cipta khususnya karya sinematografi. Dan tentu saja hal ini bisa

menyebabkan kerugian terhadap Pencipta.

Unsur perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang ITE kurang

melengkapi perbuatan yang terjadi, yaitu setelah mentransfer dan membuat bisa

dilihatnya dokumen elektronik merupakan perbuatan dengan bukti nyata yang akan

bisa terlihat. Dalam kejadian real streaming siaran yang dilakukan secara langsung

setelah berakhir akan langsung terhapus. Hal ini tidak menutup kemungkinan

adanya pihak-pihak secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta

namun tidak terdeteksi.

Selain itu bagi pelanggar yang melakukannya melalui blog pribadi di media

internet tidak mencantumkan identitasnya dengan benar dan jujur. Sehingga sulit

sekali untuk menemukan pelaku pelanggaran yang asli.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur

tentang tindakan pelanggaran terhadap tindakan pengkomunikasian dengan

menyiarkan secara langsung (real streaming) di media sosial atau media internet,

sehingga hukuman yang diterima entah hukuman menurut Undang-Undang Hak

Cipta maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi kurang

tepat.

Pelanggaran nyata yang terjadi dalam masyarakat mengenai pelanggaran

terhadap karya sinematografi atas tindakan pengkomunikasian dengan melakukan

penyiaran kembali secara langsung terjadi dalam media sosial Bigolive terhadap

film Indonesia yang terkenal yaitu “Warkop DKI”. Pelanggar dianggap melanggar

87

Undang-Undang Hak Cipta (tuntutan pidana pada pasal 113) dan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (tuntutan pidana pada pasal 48.

Kedua Undang-Undang ini memiliki bobot hukuman yang berbeda dimana

hukuman denda yang diberikan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik lebih besar biayanya dibandingkan yang diberikan oleh Undang-Undang

Hak Cipta, yang masih membingungkan adalah Undang-Undang mana yang lebih

tepat untuk dijatuhkan kepada pelanggar berdasarkan pelanggaran yang diperbuat

olehnya.

Setelah melakukan analisis dengan memperhatikan berdasarkan butir-butir

dari masing-masing Undang-Undang, hukuman yang diberikan dalam Undang-

Undang Hak Cipta dianggap lebih tepat dalam menyelesaikan sengketa ini. Hal ini

dikarenakan unsur-unsur pelanggaran lebih memenuhi unsur-unsur yang ada dalam

Undang-Undang Hak Cipta dibandingkan dengan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

Berdasarkan fenomena yang memang terjadi di kalangan masyarakat,

diharapkan Pencipta dapat melindungi hak milikya. Untuk mempertahankan hak

miliknya, pemegang Hak Cipta khususnya atas karya sinematografi tentu saja dapat

melakukan tindakan untuk membela hak miliknya. Dari 2 (dua) upaya hukum yang

sudah disediakan diharapkan dapat melindungi Pencipta dan Ciptaan.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada

masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual

khususnya Hak Cipta, serta diperbaharuinya isi peraturan didalamnya supaya

mengikuti perkembangan jaman. Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi

88

sendiri diharapkan untuk mencatatkan Ciptaannya supaya dapat menunjukan hak

mutlak atas Ciptaan miliknya.

Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam menghadapi

masalah Hak Cipta yang sudah terjadi bisa melalui jalur damai penyelesaian

sengketa, arbitrase, maupun jalur pengadilan. Dengan adanya perlindungan berupa

hukuman, serta sanksi yang telah disediakan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan

Undang-Undang Teknologi dan Transaksi Elektronik yang diberlakukan bagi para

pelanggar diharapkan pelanggaran khususnya terhadap tindakan pengkomunkasian

dalam bentuk penyiaran kembali secara langsung (real streaming) atas suatu karya

sinematografi yang banyak dilakukan melalui media sosial dan media internet dapat

menguranngi, bahkan menghilangkan niat dan keinginan seseorang untuk

melakukan pelanggaran ini.