Jurusan Ilmu PemerintahanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Diponegoro Semarang 2015

Nur Hidayat Sardini

Pemilu dan Partai PolitikManagemen PemiluBagian Pemilu

SPG-509

SPG-222

Bab IVMaking Election Work

Pokok Bahasan

1. Latar Belakang: Prasyarat2. Haw making Election work?3. The Cycle of Period

I.Latar Belakang:

Prasyarat

Bekerjanya Pemilu didasarkan atas sejumlah prasyarat utama, yakni:

1. Administrasi Pemilu dijalankan berdasarkan Manajemen Pemilu, terdiri atas Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Penggerakan (actuating), dan Pengawasan (controlling), dalam lingkup Sebelum tahapan (Pre-Election Period), selama tahapan (Election Period), dan Setelah tahapan (Post-Election period) Pemilu.

○ Prasyarat Bekerjanya Pemilu

2. Administrator Pemilu menjalankan inti tahapan-tahapan Pemilu, terdiri atas:

1. Pendapaftaran pemilih;

2. Penetapan Dapil;3. Pendaftaran peserta

Pemilu;4. Pencalonan;5. Kampanye;6. Pemungutan dan

penghitungan suara;7. Penetapan hasil

Pemilu.

3. Administrator Pemilu menaatiprinsip-prinsip etika dasar Pemilu, yaitu:

● Memperlihatkan ketaatan pada hukum;

● Bertindak nonpartisan dan netral;

● Bertindak transparan;

● Bertindak akurat; dan

● Melayani kepada pemilih dan peserta Pemilu.

4. Mekanisme Pengajuan Keberatan (complaint mechanism).

Dalam setiap Pemilu terjadi kecurangan, pelanggaran, dan protes-protes.

Sifat mekanisme complain dalam Pemilu, meliputi:

● Ketersediaan (availability);● keteraksesan (accessibility);● keberterimaan (acceptability);● kualitas (quality);● Keterjangkauan (affordability); dan● Efek penyelesaian (result)

Memiliki efek penyelesaian: pembetulan (corrective) dan hukuman (punity).

5. Integritas Pemilu: proses, hasil, dan administrator Pemilu.

Untuk Pemilu terpercaya, Pemilu haruslan berintegritas.Integritas Pemilu terdiri atas:

● Integritas proses tahapan Pemilu;● Integritas hasil-hasil Pemilu; dan● Integritas penyelenggara Pemilu.

Pemilu berintegritas (the election with integrity) mendorong pengakuan moral masyarakat.

6. Proses Penyelengaraan Pemilu Demokratik, dengan parameter-parameter:

a. Predictable Procedures, yakni pengaturan setiap tahapan Pemilu mengandung kepastian hukum;

b. Free and fair election, yakni setiap hal yang perlu diatur, semua ketentuan bermakna tunggal, tidak bermakna ganda, konsisten, dan tidak saling bertabrakan, serta berasaskan Luber dan Jurdil;

c. Electoral integrity, yakni pengaturan proses Pemilu memuat sistem pengawasan yang menjamin ketaatan sesuai ketentuan, hasil perhitungan suara bersifat akurat sesuai dengan hasil pilihan para pemilih; dan

d. Complaint mechanism, yakni pengaturan proses Pemilu memuat mekanisme penyelesaian sengketa dengan prosedur dan keputusan yang adil (dan cepat) untuk semua jenis dan bentuk sengketa Pemilu.

II.How Making Election

Work

○ Bagaimana Bekerjanya Pemilu?

Bekerjanya Pemilu adalah dalam rangka menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu.

Tugas Pemilu adalah untuk mengonversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara.

Tujuan Pemilu adalah untuk memilih para penyelenggara, yang akan duduk di dalam lembaga penyelenggara negara, melalui:

1. Pemilu Legislatif, untuk memilih para Anggota DPR RI, anggota DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Pemilu Eksekutif, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam suatu rangkaian pelaksanaan inti tahapan-tahapan Pemilu, sejak pendapaftaran pemilih, penetapan Dapil, Pendaftaran peserta Pemilu, Pencalonan, kampanye, Pemungutan dan penghitungan suara, dan Penetapan hasil Pemilu, sesuai prosedur ketentuan perundang-undangan mengenai Pemilu.

○ Tahapan Pemilu (The Electoral Cycle)

Secara umum tahapan Pemilu yang diakui secara internasional, terdiri atas:

I. Pra-Tahapan (Pre-Election Period)

II. Selama Tahapan (Election Period)

III.Pasca-Tahapan (Post-Election).

Dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, tahapan Pemilu dirancang dengan mengambil inti-inti tahapan (core of the electoral period), sebagai berikut:

I. Pendaftaran Pemilih○ Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, dan terdaftar sebagai pemilih.

Tiga cakupan mengenai daftar pemilih, yakni:

1. Komprehensif (comprehensiveness), yakni setiap warga negara yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;

2. Kemutaakhiran (updating), yakni daftar pemilih bersifat mutahir dalam arti DPT telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir.Konkretnya, semua warga negara yang telah berhak memilih ketika Hari H dilakukan telah dimasukkan ke dalam DPT, dan semua pemilih terdaftar yang meninggal dunia, pindah domisili atau menjadi warga negara lain telah dikeluarkan dari DPT;

3. Akurat (accruable), yakni daftar pemilu disusun secara akurat dalam arti penulisan identitas dan keterangan lain tentang pemilih dilakukan secara akurat, sehingga warga negara yang belum/tidak berhak memilih tidak masuk dalam DPT.

○ Untuk mencapai optimalisasi ketiga parameter dalam pengelolaan daftar Pemilu di Indonesia, terdapat 3 pihak bertanggungjawab dalam pengelolaan daftar pemilih, yakni:

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai penyedia bahan mentah (row materials) daftar pemilih.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kemendagri di tingkat nasional, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau nama lain yang bertanggungjawab dalam pemutakhiran data penduduk di tingkat daerah, dan bertugas menyerahkan data calon pemilih kepada KPU sesuai jenjang;

2. KPU sesuai jenjang adalah pihak yang ditugaskan melakukan pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan data calon pemilih yang diterima dari Pemerintah/Pemda.

Keberhasilan KPU melakukan pemutakhiran daftar pemilih ditentukan 3 faktor:

(1) kualitas data calon pemilih yang diterima dari Pemerintah/Pemda, (2) sistem (metode, mekanisme, sosialisasi, waktu yang tersedia, kualitas petugas, dan anggaran) pemutakhiran daftar pemilih yang diadopsi dan digunakan oleh KPU, dan (3) kesediaan pengurus RT/RW atau nama lainnya untuk bekerjasama dengan PPS, dan kesadaran dan komitmen pemilih untuk mengecek dan mengusulkan perbaikan DPS.

3. Keterlibatan aktif Partai Politik peserta Pemilu, organisasi masyarakat sipil, pemantau Pemilu, media massa, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mendorong warga negara yang berhak memilih untuk memastikan nama mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih secara akurat dengan cara mengecek dan mengajukan perbaikan terhadapDPS hingga menjadi DPT.

Keterlibatan mereka untuk menjangkau sebanyak mungkin warga negara agar menjadi pemilih.

Prinsip-Prinsip dalam pembentukan Dapil: 1. Dapil merupakan

playground Pemilu;2. Satu kesatuan yang utuh

(contiguous district)3. Kesetaraan populasi

(equal population)4. Menjaga kesamaan

kepentingan dari komunitas (preserving communities of interest)

5. Menjaga keutuhan wilayah politik/administrasi (preserving political subdivision), dan

6. Kekompakan daerah pemilihan (compactness).

II. Penetapan DapilEfek Dari Sistem Pemilu yang diterapkan, meliputi:

1.Ambang Batas Perwakilan (parliamentary threshold);

2.Alokasi Kursi dan Besaran Daerah Pemilihan (district magnitude); dan

3.Formula Perolehan Suara-Kursi partai politik (electoral formula).

 

● Penggunaan data sensus sebagai basis data kependudukan untuk alokasi kursi DPR dalam pembentukan daerah pemilihan

● Menetapkan jumlah kursi DPR melalui metode fixed seat (560 kursi)

● Menjaga prinsip kesetaraan populasi/penduduk dalam alokasi kursi DPR (opopov)

● Menjamin alokasi kursi minimal untuk setiap provinsi (contoh: AS minimal satu kursi/negara bagian, Kanada minimal kursi provinsi sama dengan jumlah senator, dan Perancis minimal dua kursi untuk setiap departemen)

● Alokasi kursi DPR ke tingkat provinsi bisa berubah –bertambah/berkurang- berdasarkan siklus sensus.

II. Penetapan Dapil

Dua alternatif alokasi kursi DPR ke tingkat provinsi:

■ Membagikan alokasi kursi minimal 3 untuk setiap provinsi yang jatah (kuota) kursi kurang dari 3. Dan membagikan sisa kursi ke setiap provinsi berdasarkan prinsip kesetaraan penduduk;

■ Membagikan alokasi kursi minimal 3 ke setiap provinsi, sedangkan sisanya dibagikan berdasarkan prinsip kesetaraan penduduk.

■ Dengan demikian prinsip alokasi kursi minimal terjamin (konsensus), dan dapat mendekati prinsip kesetaraan jumlah penduduk

■ Alokasi kursi DPR ke tingkat provinsi dilakukan berdasarkan periode/siklus sensus, yaitu setiap 10 tahun sekali.

■ Alokasi kursi DPR ke tingkat provinsi berlaku untuk dua kali periode pemilu, sampai dengan dilakukannya sensus.

Alokasi kursi

III. Peserta Pemilu

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Partai Politik Peserta Pemilu (PPPP) tsb memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah.

PPPP berstatus badan hukum, dengan syarat:

a. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% jumlah kab/kota di provinsi ybs; d. memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kab/kota ybs;e. menyertakan setidaknya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tk pusat;f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar ke KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu an parpol ke KPU.

Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dilarang sama dengan: a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia; b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; c. nama, bendera, atau lambang negara lain atau lembaga/badan internasional; d. nama, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; e. nama atau gambar seseorang; atau f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan, dengan syarat antara lain:

1.mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;

2.mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;

3.mendapat dukungan minimal dari Pemilih di Dapil dengan ketentuan:Penduduk Provinsi

pemilih

> 1 juta 10001-5 juta 20005-10 juta 300010-15 juta 4000< 15 juta 5000

Alokasi Kursi DPR dan Pembentukan Dapil

IV. Kampanye

○ Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta

Pemilu. ● Kegiatan/Metode kampanye:1. Pertemuan terbatas; 2. Pertemuan tatap muka; 3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; 4. Pemasangan alat peraga di tempat umum; 5. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; 6. Rapat umum; dan 7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

● Peserta Pemilu:1. Partai Politik/Gabungan Partai Politik;2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden3. Calon Perseorangan DPD4. Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.5. Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.6. Calon LegislatifBila dirinci lagi:7. Tim Kampanye

● Untuk Meyakinkan:1. Mengajak-ajak2. Menjanjikan3. Mengiming-imingi

● Para Pemilih:1. Warga Negara yang telah

memiliki hak memilih2. Berusia 17 tahun atau lebih3. Terdaftar dalam Daftar

Pemilih.

● Menawarkan Visi, Misi, Program:1. Menyampaikan2. Penyampaian tertulis

dan/atau tertulis3. Mencari dukungan.

● Tujuan dan penanggung jawab kampanye:

Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab:

1. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. 2. Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye. 3. Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.

● Materi Kampanye adalah visi, misi, dan program:

1. Partai politik peserta Pemilu untuk Pemilu Legislatif

2. Paslon perseorangan untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3. Perseorangan Calon anggota DPD

4. Paslon presiden dan wakil wakil presiden.

Selama Masa Tenang pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau d. memilih calon anggota DPD tertentu.

● Larangan dalam Kampanye

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk NKRI

2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI

3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

4. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

5. mengganggu ketertiban umum;

6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

● Dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

1. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;

4. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

5. PNS;6. anggota TNI dan Polri;7. kepala desa; dan8. perangkat desa.

Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

a.tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.menjalani cuti di luar tanggungan negara.

○ Surat SuaraPerlengkapan pemungutan suara Pemilu, seperti sarana TPS (tenda, meja, kursi), kotak suara, bilik pemungutan suara, surat suara, formulir Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara, alat memberi tanda pilihan, segel dan gembok kotak suara, stiker nomor kotak suara, sampul surat, dan tinta merupakan bagian dari sistem pendukung dalam bidang logistik Pemilu.

Karena menyangkut ratusan ribuan TPS, dan proses penghitungan suara juga bertingkat mulai dari TPS sampai kepada KPU secara nasional, maka pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara seperti ini menjadi sangat berskala besar.

Karena sebagian besar perlengkapan pemungutan suara itu berfungsi sebagai sarana menyatakan dan melindungi kehendak rakyat, maka pengamanan dalam pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara tersebut menjadi sangat penting.

V. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Design surat suara merupakan media pernyataan kedaulatan rakyat pemilih dalam Pemilu.

Selain tetap memudahkan bagi pemilih, juga berprinsip free and fair bagi setiap peserta Pemilu, di samping juga mempertimbangkan efisiensi.

Format surat suara ditentukan oleh Sistem Pemilu khususnya menyangkut:

1. Besaran Dapil (district magnitude), yakni menyangkut berapa jumlah kursi yang diperebutkan di setiap Dapil;

2. Pencalonan (candidacy), yakni menyangkut jumlah maksimal calon, daftar calon terbuka atau tertutup; dan

3. Model penyuaraan (balloting model), yakni menyangkut suara diberikankepada partai dan/atau calon.

Apabila jumlah kursi yang dialokasikanuntuk setiap Dapil sangat besar, jumlah calon yang dapat diajukan melebihi jumlah kursi yang dialokasikan kepada setiap Dapil, dan suara diberikan hanya kepada partai, maka disain surat suara akan sangat sederhana, yaitu hanya tanda gambar, nama, dan nomor urut partai politik (tanpa nama calon).

Akan tetapi bila hanya satu kursi yang diperebutkan di setiap Dapil, dan suaradiberikan kepada calon, maka disain surat suara akan terdiri atas nama dan foto calon serta nama partai yang mencalonkan.

Terdapat 2 bentuk surat suara, yakni:

a. Horizontal form, yakni memanjang ke samping; dan

b. Vertical form, yakni memanjang tegak dari atas ke bawah.

Kedua bentuk tsb dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

● Dipengaruhi oleh variasi jumlah kursi yang diperebutkan di semua Dapil anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ukuran surat suara setidak-tidaknya menjadi 4 bentuk, yaitu:

1. Surat suara yang menampung3 sd 6 nama calon (alokasi kursi 3-5 kursi);

2. Surat suara yang menampung 7 sd 10 nama calon (alokasi kursi 6-8);

3. Surat suara yang dapat menampung 12 sd 14 nama calon (alokasi kursi 10 sd 12); dan

4. Surat suara yang dapat menampung lebih dari 15 nama calon (alokasi kursi lebih dari 12 kursi untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD).

● Dipengaruhi oleh jumlah partai politik peserta Pemilu.Sebagai contoh dalam Pemilu tahun 2009, karena surat suara harus menampung 38 partai politik peserta Pemilu,bahkan di Aceh mencapai 44 partai politik, maka ukuran surat suaraniscaya juga bervariasi, bahkan lebih dari satu lembar untuk beberapaDapil tertentu.

● Dipengaruhi oleh lebar bilik suara yang tersedia, yakni apabila lebar bilik suara mencapai 100 cm, maka bentuk surat suara dapat disusun memanjang ke samping.

● Tipe mesin cetak yang mampu mencetak surat suara secara cepat.

Karena mesin cetak tipe Weblah yang paling cepat dan dimiliki oleh cukup banyak percetakan, maka pilihan ukuran surat suara memang lebih tepat ukuran Web daripada ukuran tabloid misalnya.

○ Voting Day

Tahap pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak kegiatan dalam proses Pemilu.

- Tidak hanya karena hari pemungutan suara (Polling Day) berada pada tahapan ini dan karena itu pada hari itulah rakyat yang berhak memilih menyatakan kedaulatannya melalui pemberian suara

- Tetapi juga karena pada tahapan inilah seluruh asas Pemilu Luber dan Jurdil diterapkan.

Hari H Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip “melayani pemilih menggunakan hak memilihnya”, merupakan wujud dari penghormatan terhadap kedaulatan rakyat.

Berikut disampaikan sejumlah wujud pelayanan kepada pemilih dalam memberikan suaranya:

1. Information and socialization, yakni penyampaian informasi kepada pemilih mengenai tanggal, hari, jam dan tempat pemberian suara (undangan kepada setiap pemilih terdaftar), juga sosialisasi mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara.

2. Ballot design, cara memberikan suara, dan kriteria keabsahan surat suara juga disusun berdasarkan pertimbangan kemudahan bagi pemilih dalam memberikan suara.

3. Location and lay out, yakni lokasi dan tata letak TPS menjamin akses bagi pemilih yang masuk kategori difabel dan pemilih usia lanjut dalam memberikan suara.

4. Diffability (different ability), yakni penyediaan sarana khusus pemberian suara bagi kaum difabel. Not: dissable (dissability).

5. Hari Libur atau hari yang diliburkan, pemungutansuara dilaksanakan pada hari libur atau yang diliburkan, memungkinkan setiap pemilih datang ke TPS memberikan suara dalam waktu cukup.

6. Quick count, laranganmedia dan siapa saja menyampaikan pemberitaan mengenai hasil Jajak Pendapat atau hasil Hitungan Cepat pada saat pemungutan suara tengah berlangsung di beberapa wilayah.

7. First come, first serve, yakni kesempatan memberikan suara di TPS dilaksanakan berdasarkan prinsip siapa yang lebih dahulu datang, lebih dahulu mendapatkan kesempatan memberikan suara.

8. TPSK khusus, yakni menyediakan TPS khusus bagi kelompok pemilih yang karena suatu hal tidak bisa memberikan suara di TPS tempat dia terdaftar, seperti di Rumah Sakit, Panti Jompo, rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

9. Sekali surat suara, yakni memberi kesempatan satu kali kepada pemilih untuk mengganti surat suara yang rusak atau salah dalam memberikan tanda.

10. Absentee voting and mail voting, yakni memberi kesempatan bagi pemilih terdaftar untuk memberikan suara walaupun pada hari pemungutan suara tidak bisa memberikan suara pada TPS tempat dia terdaftar, baikdalam bentuk absentee voting dan mail voting maupun dalam bentukpemberian suara di TPS lain.

○ Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Perlengkapan ini tidak terkait langsung dengan pemilih atauproses pemilihan.

Namun perlengkapan ini punya peranan vital dalam menentukan transparansi dan akuntabilitas semua kegiatan yang berlangsung di TPS.

Formulir berita acara tak hanya mencatat proses yang terjadi dalam pemungutan suara –mulai dari upacara pembukaan jalannya pemungutan suara, penghitungan suara, sampai penutupan acara–tetapi juga mencatat seluruh alat perlengkapan dan dokumen pemungutan suara.

Yang paling penting adalah mencatat jumlah surat suara yang ada, yang digunanakan, yang rusak, yang tidak digunakan.

Karena posisinya yang vital dalam pemungutan dan penghitungansuara di TPS, formulir berita acara tak hanya bisa diakses oleh parasaksi peserta pemilu, lebih dari itu mereka perlu menandatanganinya.Ketidaksediaan saksi menandatangani formulir berita acara bisamenjadi indikasi ada masalah dalam pemungutan dan penghitungansuara.

○ Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS merupakan dokumenyang menunjukkan hasil pemungutan suara di TPS. Inilah dokumen yang menjadi dasar rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, kesalahan dalam mengisi dokumenberakibat fatal terhadap penghitungan suara secara keseluruhan. Dokumen ini juga menjadi bukti penting bila terjadi sengketa hasilpemilu di MK.

Tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan dan mekanismemenggunakan formula yang ditetapkan dalam undang-undang untuk mengkonversi suara pemilih yang diperoleh Peserta Pemilu menjadi kursi penyelenggara negara dalam lembaga legislatif pada tingkat nasional (DPR dan DPD) dan tingkat daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).

Bagi Peserta Pemilu tahapan ini merupakan tahap puncak yang ditunggu dengan perasaan was-was karena seluruh strategi dan rencana, tenaga, sarana, waktu dan anggaran diarahkan untuk mencapai perolehan suara dan kursi sebanyak-banyaknya.

Ruang lingkup penetapan hasil Pemilu memuat penerapanasas-asas Pemilu, konsisten formula pembagian kursi dan/atau penetapan calon terpilih sesuai sistem proporsional terbuka, konversi suara rakyat yang diperoleh Peserta Pemilu menjadi perolehan kursi.

VI. Penetapan Hasil Pemilu

Formula yang digunakan dalam pembagian kursi DPR dan DPRD kepada partai politik Peserta Pemilu di setiap daerah pemilihan sama dengan yang digunakan pada Pemilu 2004, yaitu setiap Parpol akan mendapat kursi proporsional/seimbang dengan jumlah suara sah yang diperolehnya di Dapil tsb.

I.Formula 1: Penetapan Berdasarkan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di setiap Dapil.

BPP adalah jumlah suara sah seluruh partai politikpeserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah partai politik yang tidak mencapai ambang batas (electoral threshold) (misalnya 2,5%) dengan jumlah kursi yang diperebutkan di sebuah Dapil.

BPP = (total suara sah seluruh partai politik peserta Pemilu –suara sah partai politik yang tidak mencapai ambang batas) : jumlah kursi Dapil.

Setelah itu, kursi yang dialokasikan di setiap Dapil dibagikan kepada partai politik Peserta Pemilu dengan cara membagi jumlah suara sahpartai itu dengan BPP.

Perlu dikemukakan, partai politik peserta Pemilu hanya dapat diikutkan dalam penentuanperolehan kursi DPR di seluruh Dapil anggota DPR apabila partai politik tersebut mampu mencapai ambang batas perolehan suara sekurangkurangnya (misalnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional.

II. Formula 2: Sisa Suara Setidaknya 50% dari BPP per Dapil.

Apabila jumlah Parpol yang memperoleh sisa suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP lebih banyak daripada jumlah sisa kursi, maka sisa kursi tsb diberikan ke Parpol peroleh sisa suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP berdasarkan urutan sisa suara terbanyak.

III. Formula 3: Seluruh Sisa suara dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP baru di provinsi tsb.

Ini ditempuh apabila masih adakursi yang belum terbagi. BPP baru ini diperoleh dengan cara membagi jumlah sisa suara semua partai politik dari semua Dapil DPR di provinsi itu dengan jumlah sisa kursi dari semua Dapil DPR di provinsi tsb.

Sisa kursi tsb kemudian dibagikan ke Parpol yang memperoleh sisa suara sama atau melebihi BPP baru tsb.

IV. Formula 4: Apabila ternyata juga masih ada kursi yang belum terbagi, maka sisa kursi tersebut dibagikan ke Parpol peroleh sisa suara terbanyak.

Sisa kursi yang dibagikan ke Parpol berdasarkan langkah-langkah di atas dialokasikan ke Dapil yang masih memiliki sisa kursi.

Prinsip the largest remaining:sisa kursi haruslah dibagikan ke partai berdasarkan sisa suaraterbanyak, bukan berdasarkan akumulasi perolehan suara terbanyak.

Penetapan Hasil Pemilu Non-Proportional Representative

● Pemilu calon anggota DPD: berdasarkan sistem berwakil banyak, yakni 4 orang terpilih suara terbanyak dari setiap provinsi—sebagai Dapil.

● Pemilu presiden dan wakil presiden, Pemilu gubernur dan wakil gubernur, serta Pemilu bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, berdasarkan pasangan calon peraih suara terbanyak dari setiap unit daerah pemilihan provinsi, kabupaten, dan kota.

Voting Day

Hitung di TPS

RekapNasional di

KPU

Rekap di PPSRekap di PPK

Rekap di KPU Kab/Kota

Rekap di KPU Kab/Kota

Rekap di KPU Provinsi

▪Bila cakupan dan akurasi setiap WN coblos di TPS

▪ Bila hitung suara sesuai DPT dan/atau mobile voters▪ Bebas manipulasi

▪ Bila hasil surat suara sesuai hasil rekap sebelumnya▪ Bebas manipulasi

▪ Bila konversi surat suara ke kursi penyelenggara negara DPRD kab/kota sesuai dg hasil hitung suara di TPS

▪ Bila konversi surat suara ke kursi penyelenggara negara DPRD provinsisesuai dg hasil hitung suara di TPS

▪ Bila konversi surat suara ke kursi penyelenggara negara DPR dan DPDsesuai dg hasil hitung suara di TPS

Gar Adm

Gar Pidana

▪ Bila penetapan hasil sesuai hitung suara di TPS

Gar KEPP

PHPU

Penetapan

Bawaslu

Penegak Hukum

DKPP

Rujukan

● Ramlan Surbakti, at al. 2008. Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis. Jakarta: Kemitraan.

● Nur Hidayat Sardini, 2015. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta: LP2AB.

● August Mellaz, “Menakar Ulang Sistem Pemilu di Indonesia “Prospek Peningkatan Perwakilan Perempuan di Parlemen”, Jakarta: Perludem. Makalah tanpa tanggal dan tahun.

● Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.