bab iv implementasi sistem manajemen keamanan...
TRANSCRIPT
54
BAB IV
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN
INFORMASI
Pada bab ini dibahas tentang kendali-kendali yang dipilih untuk diimplementasikan
pada tahap awal Siklus Plan-Do-Check-Act implementasi Sistem Manajemen
Keamanan Informasi PT.X berdasarkan analisis risiko dan pengukuran maturity
level.
4.1 Tahapan Implementasi
Proses perancangan dan implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
PT.X menggunakan Model 6 Tahap sebagaimana terlihat dalam bagan di bawah ini.
Gambar 4.1 Model 6 Tahap
55
4.1.1 Penentuan Standar Acuan (Define the Policy)
Pada penelitian tugas akhir ini analisis risiko METODE OCTAVE-S dipilih sebagai
acuan utama. Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi PT.X mengacu
pada standar ISO/IEC 17799 dan ISO/IEC 27001.
4.1.2 Penentuan Lingkup Perancangan dan Implementasi (Define the Scope)
Lingkup utama penelitian tugas akhir ini adalah Divisi Teknologi Informasi PT.X
yang meliputi: kebijakan dan prosedur, topologi jaringan komputer yang diterapkan,
dan lingkungan fisiknya.
• Kebijakan dan Prosedur
Kebijakan dan prosedur keamanan informasi di PT.X masih sangat
kurang.
• Topologi Jaringan Komputer
Gambar 4.1.2.1 Arsitektur Global Jaringan Komputer
56
Divisi Teknologi Informasi menerapkan topologi jaringan komputer yang
merupakan kombinasi antara jaringan kabel dan nirkabel (wired&wireless
LAN).
• Lingkungan Fisik
Gambar 4.1.2.2 Lingkungan Fisik
Lingkungan fisik PT.X sangat rentan terhadap ancaman, khususnya dalam
kontrol akses. Kontrol akses akan dibahas lebih lanjut pada bagian kebijakan
dan prosedur.
4.1.3 Analisis Risiko METODE OCTAVE-S
57
Gambar 4.1.3.1 Metode OCTAVE-S
Bagian ini telah dibahas pada bab sebelumnya. Hasil dari analisis ini adalah
perencanaan proteksi aset informasi dan rencana mitigasinya. Perencanaan proteksi
dan rencana mitigasi tercakup dalam standar ISO/IEC 17799 dan ISO/IEC 27001.
Gambar 4.1.3.1 Sinergi Metode OCTAVE-S dan ISO/IEC 17799
58
4.1.4 Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko yang berkelanjutan menggunakan Siklus PDCA pada
ISO/IEC 27001.
Gambar 4.1.4 Model PDCA
4.1.5 Pemilihan Kendali
Implementasi standar ISO/IEC 17799 dan ISO/IEC 27001 tergantung pada jenis
perusahaan dan primary objective-nya.
Gambar 4.1.5.1 Penggunaan Standar
59
Menurut panduan tersebut, yang menjadi target utama implementasi sistem
manejemen keamanan informasi PT.X saat ini adalah peningkatan security
awareness...(3)
Gambar 4.1.5.2 Kendali Utama ISO/IEC 17799
Hasil analisis menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas implementasi Sistem
Manajemen Keamanan Informasi PT.X saat ini adalah:
• Pembuatan kebijakan dan prosedur keamanan informasi.
• Penumbuhan security awareness.
4.1.6 Statement of Applicability
Penyusunan kebijakan dan prosedur keamanan informasi dan penumbuhan security
awareness mengacu pada evaluasi dan analisis terhadap Assessment Checklist
berikut ini:
60
Tabel 4.1.6 Assessment Checklist
Keterangan:
Y (sudah ada/diimplementasikan)
T (belum ada/tidak diimplemtasikan)
? (tidak tahu/ragu-ragu)
3 SECURITY POLICY
3.1 Information Security
Policy
Petunjuk dan dukungan manajemen bagi keamanan informasi harus
ditetapkan dengan tegas.
3.1.1 Information Security
Policy Document
Development
Apakah sebuah dokumen kebijakan keamanan telah
disusun?
T
3.1.2 Information Security
Policy Document
Publication
Apakah sebuah dokumen kebijakan keamanan telah
diterbitkan dan disosialisasikan?
T
4 ORGANIZATIONAL SECURITY
4.1 Information Security
Infrastructure
Sebuah kerangka kerja manajemen harus disusun untuk memulai dan
mengontrol implementasi keamanan informasi dalam organisasi
4.1.1 Management
Information Security
Forum
Sudahkah sebuah forum (steering committee) dibentuk
untuk mengawasi dan membahas keamanan informasi?
T
4.1.2 Information Security
Coordination
Adakah proses untuk mengkoordinasikan implementasi
tindakan keamanan informasi?
Y
4.1.3 Allocation of
Information Security
Responsibilities
Apakah tanggung jawab dan peran untuk memenuhi
persyaratan (requirement) tercapainya keamanan
informasi telah didefinisikan dengan jelas?
T
4.1.4 Authorization Process
for Information Processing
Facilities
Apakah ada proses persetujuan manajemen dari sudut
pandang bisnis maupun teknis untuk mengesahkan
(otorisasi) fasilitas IT yang baru?
Y
4.1.5 Specialist
Information Security
Advice
Apakah kemampuan untuk menyediakan keamanan
informasi yang khusus (spesialis) telah dimiliki?
T
4.1.6 Cooperation Between Adakah penghubung (liason) kerja sama dengan personil T
61
Organizations dan organisasi keamanan informasi eksternal termasuk
ahli keamanan industri dan atau pemerintah; provider IT;
dan pihak yang berwenang dalam telekomunikasi?
4.1.7 Independent Review
of Information Security
Apakah telah dilakukan review independen terhadap
praktek keamanan informasi untuk memastikan
kemampuannya beradaptasi, efektifitasnya, dan
kesesuaiannya dengan kebijakan tertulis?
Y
4.2 Security of Third Party
Access
Fasilitas IT dan aset informasi organisasi yang mengontrol akses pihak-pihak
ketiga (luar organisasi) harus dijaga keamanannya.
4.2.1 Identification of
Risks from Third Party
Access
Apakah resiko hubungan koneksi dengan pihak ketiga
telah dianalisa?
Y
Combating Risks from
Third Party Connections
Sudahkah tindakan keamanan telah diidentifikasikan
secara khusus untuk menangkal resiko hubungan dengan
pihak ketiga?
T
4.2.2 Security Conditions
in Third Party Contracts
Sudahkah persyaratan (requirement) keamanan disertakan
di dalam kontrak dengan pihak ketiga?
T
4.3 Outsourcing Keamanan informasi harus selalu dipertahankan bahkan ketika tanggung
jawab untuk menjalankan prosesnya telah diserahkan kepada organisasi yang
lain.
4.3.1 Security
Requirements in
Outsourcing Contracts
Sudahkah persyaratan (requirement) keamanan dari
pemilik informasi telah telah disebutkan dalam kontrak
antara pemilik dan organisasi outsource?
?
5 ASSET CLASSIFICATION & CONTROL
5.1 Accounting of Assets Penghitungan accounting yang tepat terhadap aset informasi organisasi harus
dilakukan
5.1.1 Inventory of Assets Sudahkah dibuat inventaris aset-aset utama yang
berkaitan dengan sistem informasi?
Y
5.2 Information
Classification
Klasifikasi keamanan harus digunakan untuk menunjukkan bahwa
perlindungan keamanan aset informasi memang dibutuhkan dan harus
62
memperoleh prioritas.
5.2.1 Classification
Guidelines
Sudahkah disusun petunjuk klasifikasi keamanan untuk
perlindungan keamanan aset informasi dan yang
berindikasi diperlukan dan yang harus memperoleh
prioritas?
T
5.2.2 Information Labeling
and Handling
Sudahkah ada suatu proses untuk menandai informasi
yang memerlukan perlindungan keamanan?
Y
6. PERSONNEL SECURITY
6.1 Security in Job
Definitions
and Resourcing
Keamanan harus disebutkan pada tahap rekruitmen, termasuk dalam deskripsi
kerja dan kontrak, juga memonitor tugas individual.
6.1.1 Security in Job
Descriptions
Apakah tanggung jawab keamanan disebutkan dalam
deskripsi kerja pegawai?
Y
6.1.2 Personnel Screening
and Policy
Apakah ada saringan untuk lamaran pekerjaan yang
memerlukan akses ke informasi sensitif?
T
6.1.3 Confidentiality
Agreement
Apakah kesepakatan non disclosure diberlakukan untuk
tiap pegawai?
T
6.1.4 Terms and Conditions
of Employment
Apakah butir-butir perjanjian kerja menyertakan
tanggung jawab pegawai terhadap keamanan informasi
dan konsekuensi kelalaian untuk memenuhi persyaratan
(requirement) tersebut, termasuk setelah pekerjaan selesai
atau berhenti bekerja?
T
6.2 User Training User harus diberi pelatihan tentang prosedur keamanan dan penggunaan
fasilitas IT yang benar.
6.2.1 Information Security
Education and Training
Sebelum mereka diberi akses terhadap fasilitas IT,
apakah user telah diberi pelatihan tentang kebijakan dan
prosedur keamanan informasi, persyaratan (requirement)
keamanan, kontrol bisnis, dan penggunaan fasilitas IT
secara benar?
T
6.3
Responding to Security
Incidents and Malfunctions
Insiden yang mempengaruhi keamanan harus dilaporkan melalui saluran
manajemen secepat mungkin
63
6.3.1 Reporting of Security
Incidents
Apakah ada pelaporan resmi dan prosedur penanganan
insiden untuk mengetahui tindakan apa yang harus
dilakukan terhadap laporan insiden yang diterima?
T
6.3.2 Reporting of Security
Weaknesses
Apakah user diminta untuk mencatat dan melaporkan
semua kelemahan atau ancaman keamanan terhadap
sistem atau jasa yang mereka temukan?
T
6.3.3 Reporting of
Software Malfunctions
Apakah user diminta untuk mencatat dan melaporkan
pada IT support jika ada software apapun yang tidak
berfungsi dengan baik?
T
6.3.4 Learning from
Incidents
Apakah ada mekanisme yang tersedia untuk memonitor
tipe, jumlah, dan kerugian karena insiden keamanan dan
malfungsi?
Y
6.3.5 Disciplinary Process Apakah ada proses sanksi formal terhadap pekerja yang
melanggar kebijakan dan prosedur keamanan?
?
7 PHYSICAL & ENVIRONMENTAL SECURITY
7.1 Secure Areas Wilayah aman fasilitas IT yang mendukung aktivitas bisnis yang kritis atau
sensitif.
7.1.1 Physical Security
Perimeter
Apakah ada proteksi keamanan fisik dilingkupi perimeter
yang telah ditetapkan, melalui penghalang- penghalang
yang ditempatkan secara strategis di seluruh organisasi?
Y
7.1.2 Physical Entry
Controls
Apakah semua pintu masuk semua wilayah aman
memastikan (kontrol) hanya pihak berwenang yang
memperoleh akses?
T
7.1.3 Securing Offices,
Rooms, and Facilities
Apakah keamanan fisik untuk pusat-pusat data dan ruang
komputer telah disesuaikan dengan ancaman yang
mungkin timbul?
T
7.1.4 Working in Secure
Areas
Apakah kontrol tambahan digunakan bagi personil atau
pihak ketiga yang bekerja di wilayah aman?
T
7.1.5 Isolated Delivery and
Loading Areas
Apakah wilayah ruang komputer atau pusat data yang
digunakan untuk mengirim dan me-load informasi benar-
benar tertutup untuk mencegah akses yang tidak sah?
T
7.2 Equipment Security Peralatan harus dilindungi secara fisik dari ancaman dan bencana alam.
64
7.2.1 Equipment Location
and Protection
Apakah peralatan ditempatkan secara tepat untuk
melindunginya dari bencana alam dan akses tidak sah?
Y
7.2.2 Power Supplies Apakah peralatan listrik dilindungi dari “mati lampu” dan
masalah listrik yang lain-lain?
T
7.2.3 Cabling Security Apakah penataan kabel sumber listrik dan telekomunikasi
dilindungi dari sadapan atau kerusakan?
T
7.2.4 Equipment
Maintenance
Apakah telah ditetapkan prosedur untuk menjaga
peralatan IT secara benar, untuk memastikan bahwa
peralatan tersebut selalu tersedia dan dalam keadaan
baik?
Y
7.2.5 Security of
Equipment Off- premises
Apakah peralatan yang digunakan di luar lokasi, siapapun
pemiliknya, diberikan tingkat perlindungan yang sama
sebagaimana peralatan yang digunakan di dalam lokasi?
T
7.3 General Controls Informasi dan pemrosesan informasi harus dilindungi dari kebocoran,
modifikasi, atau pencurian oleh pihak yang tidak sah, dan kontrol harus
dilakukan untuk menekan kerugian atau kerusakan.
7.3.1 Clear Desk and Clear
Screen Policy
Apakah telah diterapkan kebijakan clear desk/clear
screen untuk menekan resiko akses tidak sah, kerugian,
atau kerusakan di luar jam kerja normal?
T
7.3.2 Removal of Property Apakah ada keharusan mendapatkan otorisasi manajemen
tertulis untuk membawa peralatan, data, atau software
keluar lokasi?
?
8 COMMUNICATIONS AND OPERATIONS MANAGEMENT
8.1 Operational Procedures
and Responsibilities
Tanggung jawab dan prosedur harus ditetapkan untuk manajemen dan operasi
semua komputer dan jaringan.
8.1.1 Documented
Operating
Procedures
Apakah prosedur pengoperasi (SOP) sistem komputer
benar-benar didokumentasikan untuk menjamin operasi
yang tepat dan aman?
T
8.1.2 Operational Change
Control
Adakah sebuah proses untuk mengontrol perubahan
fasilitas dan sistem IT, untuk memastikan kontrol yang
handal terhadap semua perubahan peralatan, software,
atau prosedur?
T
65
Apakah tanggung jawab dan prosedur manajemen insiden
telah ditetapkan untuk memastikan respon yang cepat,
efektif, dan teratur dalam setiap insiden keamanan?
T
8.1.4 Segregation of Duties Apakah ada pemisahan tugas-tugas sensitif atau
wewenang sensitif? Hal ini untuk menekan peluang
modifikasi yang tidak sah, atau penyalahgunaan data dan
jasa.
Y
8.1.5 Separation of
Development
and Operational Facilities
Apakah fasilitas pengembangan dan operasional dipisah
untuk mengurangi resiko perubahan tak sengaja atau
akses tidak sah terhadap software operasional dan data
bisnis?
Y
8.2 System Planning and
Acceptance
Rencana dan persiapan berjangka bisa menjamin tersedianya kapasitas dan
sumber daya yang tepat .
8.2.1 Capacity Planning Apakah ada monitor proyeksi persyaratan (requirement)
kapasitas , dan persyaratan yang akan datang , untuk
menekan resiko overload pada sistem?
T
8.2.2 System Acceptance Apakah kriteria penerimaan sistem yang baru telah
ditetapkan, dan tes yang sesuai dilakukan sebelum
penerimaaannya?
Y
8.3 Protection from
Malicious
Software
Tindakan proaktif untuk mencegah dan mendeteksi munculnya software yang
merugikan bisa menjaga integritas software dan data.
8.3.1 Controls Against
Malicious
Software
Apakah tindakan pencegahan dan deteksi virus, dan
prosedur kewaspadaaan user telah diterapkan?
Y
8.4 Housekeeping Prosedur rutin harus diberlakukan untuk membuat backup salinan data,
mendaftar (audit-trail) berbagai peristiwa dan kesalahan jika perlu, juga
memonitor lingkungan tempat peralatan.
8.4.1 Information Back-up Apakah telah diberlakukan proses untuk membuat backup
salinan data bisnis dan software secara berkala untuk
menjamin bahwa semuanya bisa di-recover jika terjadi
kerusakan komputer atau kegagalan media?
Y
8.4.2 Operator Logs Apakah semua operator komputer diharuskan selalu T
66
menjalankan log (membuat daftar otomatis) semua
langkah yang mereka lakukan?
8.4.3 Fault Logging Apakah sudah ada prosedur untuk merekam/menjalankan
logging fault (menyusun daftar kesalahan) yang
dilaporkan oleh user tentang masalah yang mereka
temukan pada komputer atau sistem komunikasi?
T
8.5 Network Management Keamanan jaringan komputer yang mungkin terhubung dengan komputer
diluar organisasion harus dikelola sehingga dapat menjaga/mengamankan
informasi dan melindungi infrastruktur pendukung.
8.5.1 Network Controls Apakah ada kontrol yang sesuai untuk memastikan
keamanan data dalam jaringan, dan perlindungan
terhadap jasa-jasa terkait, dari akses yang tidak sah?
T
8.6 Media Handling and
Security
Media komputer harus dikontrol dan dilindungi secara fisik untuk mencegah
kerusakan pada aset dan interupsi (yang tidak diperlukan) terhadap aktivitas
bisnis.
8.6.1 Management of
Removable Computer
Media
Apakah ada prosedur yang mengatur pengelolaan media
komputer yang bisa dipindah-pindahkan seperti tape,
disk, kaset, dan print out laporan?
Y
8.6.2 Disposal of Media Apakah terdapat proses untuk memastikan bahwa media
komputer dibuang secara aman ketika tidak lagi
diperlukan?
T
8.6.3 Information Handling
Procedures
Apakah ada prosedur untuk menangani perlindungan data
sensitif sehingga terjaga dari kebocoran ke pihak yang
tidak sah atau penyalahgunaan?
Y
8.6.4 Security of System
Documentation
Apakah dokumentasi sistem dilindungi dari akses yang
tidak sah?
Y
8.7 Exchanges of
Information and
Software
Pertukaran data dan software antar organisasi harus dikontrol untuk
mencegah
kerugian, modifikasi, atau penyalahgunaan data.
8.7.1 Information and
Software Exchange
Agreements
Adakah persetujuan formal termasuk escrow (perantara)
software jika diperlukan, tentang pertukaran data dan
software (elektronis maupun manual) antar organisasi?
T
8.7.2 Security of Media in Apakah kontrol diterapkan untuk pengamanan Y
67
Transit pengiriman media komputer antar-tempat, dengan
meminimalkan kemungkinan (titik lemah) terjadinya
akses tidak sah, penyalahgunaan, atau kerusakan selama
pengiriman?
8.7.3 Electronic Commerce
Security
Apakah kontrol keamanan diterapkan untuk melindungi
elektronic commerce (pertukaran data elektronis, e-mail,
dan transaksi-transaksi on-line di jaringan publik seperti
internet) dari pencegatan atau modifikasi yang tidak sah.
T
8.7.4 Security of Electronic
Apakah kontrol diterapkan (bila perlu) untuk mengurangi
resiko bisnis dan keamanan yang berkaitan dengan e-mail
termasuk pencegatan, penyadapan, modifikasi, dan
kesalahan?
T
8.7.5 Security of Electronic
Office Systems
Apakah ada kebijakan dan petunjuk yang jelas untuk
mengontrol resiko bisnis dan keamanan yang berkaitan
dengan sistem office elektronik?
T
8.7.6 Publicly Available
Systems
Apakah ada proses otorisasi formal sebelum informasi
disampaikan kepada publik?
T
8.7.7 Other Forms of
Information
Exchange
Apakah ada prosedur dan kontrol untuk melindungi
pertukaran informasi melalui penggunaan voice,
faksimile, dan fasilitas komunikasi video?
T
9 ACCESS CONTROL
9.1 Business Requirement
for System Access
Kebijakan untuk penyebaran dan publikasi informasi harus memakai kontrol
akses ke layanan komputer dan data berdasarkan persyaratan bisnis.
9.1.1 Access Control
Policy
Apakah kontrol akses telah didefinisikan dan
didokumentasikan sesuai persyaratan bisnis?
T
9.2 User Access
Management
Prosedur formal diperlukan untuk mengont rol alokasi hak akses (terhadap)
layanan IT
9.2.1 User Registration Apakah ada prosedur registrasi dan deregistrasi secara
formal bagi user untuk memperoleh akses terhadap
semua layanan IT multi-user?
T
9.2.2 Privilege
Management
Adakah batasan dan kontrol terhadap penggunaan bentuk
atau fasilitas apapun dari sistem IT multi-user yang
memungkinkan user untuk melanggar kontrol sistem atau
Y
68
kontrol aplikasi ?
9.2.3 User Password
Management
Apakah proses manajemen password resmi telah
dilakukan untuk mengontrol password?
T
9.2.4 Review of User
Access Rights
Apakah ada proses formal untuk meninjau hak akses user
secara berkala?
Y
9.3 User Responsibilities User harus diberitahu/disadarkan tentang tanggung jawab mereka untuk
menjaga efektifitas kontrol akses, khususnya yang berkaitan dengan
penggunaan password dan keamanan peralatan user.
9.3.1 Password Use Sudahkah user diajari praktek pengamanan yang baik
dalam pemilihan dan penggunaan password?
T
9.3.2 Unattended User
Equipment
Apakah semua user dan kontraktor diberitahu tentang
persyaratan dan prosedur keamanan untuk melindungi
peralatan tanpa awak?
?
Apakah semua user dan kontraktor diberitahu tentang
tanggung jawab mereka untuk menerapkan perlindungan
semacam itu?
?
9.4 Network Access
Control
Hubungan dengan layanan jaringan harus dikontrol untuk memastikan bahwa
user atau layanan komputer yang saling terhubung itu tidak melemahkan
keamanan layanan jaringan lainnya.
9.4.1 Policy on Use of
Network Services
Apakah ada proses untuk memastikan bahwa layanan
jaringan dan komputer yang bisa diakses user perorangan
atau dari terminal tertentu itu konsisten dengan kebijakan
kontrol akses bisnis?
T
9.4.2 Enforced Path Apakah ada kontrol terkait untuk membatasi rute antara
terminal user dengan suatu layanan komputer, ketika user
tersebut memiliki otorisasi untuk mengakses?
Y
9.4.3 User Authentication
for External Connections
Apakah hubungan yang dilakukan user jarak jauh melalui
jaringan publik atau non-organisasional memakai
otentikasi user untuk mencegah akses tidak sah terhadap
aplikasi bisnis?
T
9.4.4 Node Authentication Apakah hubungan yang dilakukan oleh sistem komputer
jarak jauh memakai otentikasi node untuk mencegah
akses tidak sah terhadap aplikasi bisnis?
T
69
9.4.5 Remote Diagnostic
Port Protection
Adakah proses untuk mengontrol akses ke diagnostic
port yang dirancang untuk penggunaan jarak jauh, oleh
para petugas maintenance?
?
9.4.6 Network Segregation Apakah jaringan yang luas telah dibagi-bagi menjadi
domain-domain terpisah untuk menekan resiko akses
tidak sah terhadap sistem komputer dalam jaringan
tersebut?
T
9.4.7 Network Connection
Control
Apakah kontrol telah diterapkan untuk membatasi
kemampuan user melakukan koneksi, guna mendukung
persyaratan kebijakan akses dari aplikasi bisnis yang
melampaui batas-batas organisasional?
Y
9.4.8 Network Routing
Control
Apakah telah dilakukan kontrol routing terhadap jaringan
bersama melewati organisasi, untuk memastikan bahwa
koneksi komputer dan informasi mengalir sesuai dengan
kebijakan akses unit-unit bisnis?
T
9.4.9 Security in Network
Services
Apakah penyedia jaringan telah menjabarkan dengan
jelas tentang atribut-atribut keamanan yang digunakan
semua layanan, dan menetapkan implikasi keamanan
terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan aplikasi
bisnis?
?
9.5 Operating System
Access Control
Akses terhadap komputer harus dengan tegas dibatasi hanya melalui
penggunaan:
Identifikasi terminal otomatis
Prosedur log on terminal
User ID
Manajemen password
Alarm bahaya
Terminal time out dan waktu connect yang terbatas
9.5.1 Automatic Terminal
Identification
Apakah identifikasi terminal otomatis diterapkan untuk
otentikasi koneksi ke lokasi tertentu (yang spesifik)?
Y
9.5.2 Terminal Logon
Procedures
Sudahkah dirancang prosedur untuk logging ke dalam
sebuah sistem komputer dengan meminimalkan
kesempatan akses tidak sah?
Y
70
9.5.3 User Identification
and
Authentication
Apakah semua user memiliki user ID yang unik, yang
hanya digunakan oleh mereka saja, untuk memastikan
bahwa aktivitas mereka bisa ditelusuri?
Y
9.5.4 Password
Management
System
Apakah sistem manajemen password yang efektif
diterapkan untuk otentikasi user?
T
9.5.5 Use of System
Utilities
Apakah program sistem utility yang bisa digunakan untuk
mengabaikan kontrol sistem dan aplikasi telah dikontrol
secara ketat dan penggunaannya sangat dibatasi?
T
9.5.6 Duress Alarm to
Safeguard
Users
Berdasarkan asesmen resiko, apakah alarm bahaya
disediakan bagi user yang mungkin menjadi sasaran
intimidasi?
T
Apakah ada definisi tanggung-jawab tindak-lanjut alarm
bahaya?
T
9.5.7 Terminal Time-Out Apakah terminal-terminal di lokasi beresiko tinggi ada
set time out ketika sedang tidak aktif, untuk mencegah
akses orang-orang yang tidak berwenang?
T
9.5.8 Limitation of
Connection Time
Apakah ada limit waktu hubungan terminal dengan
sistem aplikasi yang sensitif?
T
9.6 Application Access
Control
Kontrol akses logika harus diberlakukan untuk melindungi sistem aplikasi
dan data dari akses tidak sah.
9.6.1 Information Access
Restriction
Apakah akses ke data dan fungsi sistem aplikasi dibatasi
sesuai dengan ketetapan kebijakan akses dan berdasarkan
persyaratan (requirement) individual?
T
9.6.2 Isolation of Sensitive
Systems
Apakah sistem aplikasi yang sensitif beroperasi di
lingkungan pemrosesan terisolasi telah sesuai dengan
identifikasi resiko?
T
9.7 Monitoring System
Access and Use
Sistem harus dimonitor untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan
dan standar akses, untuk mendeteksi aktivitas-aktivitas yang tidak sah, dan
untuk menentukan efektifitas tindakan pengamanan yang diterapkan.
71
9.7.1 Event Logging Apakah ada event-logging (audit-trail) yang berisi
berbagai hal abnormal dan peristiwa berkaitan dengan
masalah keamanan dan digunakan untuk membantu
investigasi di masa mendatang dan memonitor kontrol
akses?
T
9.7.2 Monitoring System
Use
Apakah sudah ditetapkan prosedur untuk memonitor
penggunaan sistem untuk memastikan bahwa user hanya
melakukan proses-proses yang telah diotorisasi secara
jelas?
Y
9.7.3 Clock
Synchronization
Untuk memastikan akurasi audit-trail, apakah jam pada
komputer atau alat komunikasi telah disetel sesuai
dengan standar yang telah disepakati?
T
9.8 Mobile Commuting and
Teleworking
Ketika menggunakan mobile computing dan teleworking, organisasi harus
memerik peralatan atau lokasi.
9.8.1 Mobile Commuting Sudahkah kebijakan formal telah disusun, yang
menyebutkan resiko-resiko bekerja dengan fasilitas
mobile computing, termasuk pentingnya perlindungan
fisik, kontrol akses, teknik kriptografi, back up, dan
perlindungan dari virus?
T
9.8.2 Teleworking Apakah kebijakan dan prosedur telah disusun untuk
mengontrol teleworking, mencakup fasilitas yang ada,
lingkungan teleworking yang diajukan, persyaratan
(requirement) keamanan komunikasi, dan ancaman akses
tidak sah terhadap peralatan atau jaringan?
T
10. SYSTEMS DEVELOPMENT & MAINTENANCE
10.1 Security Requirements
of Systems
Untuk memastikan bahwa keamanan telah terbangun dalam sistem IT, maka
persyaratan (requirement) keamanan harus diidentifikasi, dijustifikasi,
disepakati, dan didokumentasikan sebagai bagian dari tahap penentuan
persyaratan (requirement) dari semua proyek pengembangan sistem IT.
72
10.1.1 Security
Requirements Analysis and
Specification
Apakah sebuah analisa persyaratan keamanan
menjadi bagian dari tahap analisa persyaratan
(requirment) dari tiap proyek pengembangan?
T
10.2 Security in
Application Systems
Kontrol keamanan yang sesuai dengan standar industri yang berlaku,
berkaitan dengan praktek keamanan yang baik harus diterapkan dalam sistem
aplikasi untuk mencegah kerugian, modifikasi, atau penyalahgunaan data
user.
10.2.1 Input Data
Validation
Apakah data yang akan jadi masukan dalam sistem
aplikasi telah divalidasi sebelumnya untuk memastikan
bahwa data tersebut benar dan sesuai?
Y
10.2.2 Control of Internal
Processing
Apakah pemeriksaan validasi telah disertakan ke dalam
sistem untuk mendeteksi kerusakan yang disebabkan oleh
kesalahan dalam proses atau karena kesengajaan?
T
10.2.3 Message
Authentication
Apakah pemeriksaan otentisitas pesan telah
dipertimbangkan untuk aplikasi yang melibatkan
transmisi data yang bersifat sensitif?
Y
10.2.4 Output Data
Validation
Apakah data keluaran dari sistem aplikasi diperiksa
validasinya untuk memastikan bahwa data tersebut benar
dan sesuai?
T
10.3 Cryptographic
Controls
Untuk menjaga kerahasiaan, otentisitas, atau integritas informasi, sistem dan
teknik kriptografi harus digunakan untuk perlindungan lengkap terhadap
informasi yang dipertimbangkan terancam.
10.3.1 Policy on the Use of
Cryptographic Controls
Apakah manajemen telah menyusun sebuah kebijakan
penggunaan kontrol kriptografi, termasuk manajemen
encryption key dan implementasi yang efektif?
T
10.3.2 Encryption Apakah data encryption digunakan melindungi data
sensitif selama dalam transmisi atau dalam penyimpanan?
T
10.3.3 Digital Signatures Apakah tanda tangan digital digunakan untuk melindungi
otentisitas dan integritas dokumen-dokumen elektronik?
T
10.3.4 Non-repudiation
Services
Apakah layanan non-repudiation menggunakan
encryption atau tanda tangan digital tersedia ketika
T
73
mungkin timbul sengketa?
10.3.5 Key Management Apakah tersedia sistem manajemen untuk mendukung
penggunaan teknik kriptografi, termasuk teknik kunci
rahasia dan teknik kunci publik?
T
10.4 Security of System
Files
Untuk memastikan bahwa proyek IT dan aktivitas pendukungnya
dilaksanakan secara aman, tanggung jawab untuk mengontrol akses ke file-
file sistem aplikasi harus ada dan dijalankan oleh user yang memilikinya, atau
kelompok pengembangan.
10.4.1 Control of
Operational Software
Apakah kontrol yang ketat diberlakukan terhadap
implementasi software pada sistem operasional?
T
Apakah semua data percobaan sistem aplikasi dijaga dan
dikontrol?
T
10.4.3 Access Control to
Program Source Library
Untuk mengurangi peluang kerusakan/perusakan program
komputer, apakah akses ke sumber program dikontrol
secara ketat?
Y
10.5 Security in
Development and Support
Environments
Proyek dan lingkungan pendukung harus dikontrol secara ketat untuk
menjaga keamanan software dan data sistem aplikasi.
10.5.1 Change Control
Procedures
Apakah prosedur formal untuk perubahan kontrol telah
diterapkan?
T
10.5.2 Technical Review of
Operating System Changes
Apakah sistem aplikasi ditinjau ulang ketika terjadi
perubahan pada sistem operasi?
Y
10.5.3 Restrictions on
Changes to Software
Packages
Apakah modifikasi terhadap software yang disediakan
oleh vendor dipersulit, dan jika modifikasi semacam itu
diperlukan, apakah kontrol yang ketat diberlakukan?
T
10.5.4 Covert Channels and
Trojan Code
Untuk mencegah terbukanya jalur gelap (covert channel)
atau kode Kuda Trojan, apakah organisasi: · membeli
program hanya dari sumber yang bisa
dipertanggungjawabkan · membeli program dengan kode
sumber yang bisa diverifikasi · hanya menggunakan
T
74
produk yang telah dievaluasi · memeriksa semua kode
sumber sebelum digunakan untuk operasional ·
mengontrol akses dan modifikasi terhadap kode yang ter-
instal · menugaskan staf terpercaya di bagian sistem yang
penting
10.5.5 Outsourced
Software Development
Ketika dilakukan pengembangan software oleh pihak
lain, apakah ada tindakan rinci untuk melindungi
kekayaan intelektual proyek tersebut telah diatur sejak uji
pra-instalasi?
T
11 BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
11.1 Aspects of Business
Continuity Planning
Rencana kesinambungan bisnis harus tersedia untuk menghadapi
halangan/gangguan pada aktivitas bisnis.
11.1.1 Business Continuity
Management Process
Adakah proses yang dikelola untuk mengembangkan/
mempertahankan keabsahan rencana kesinambungan
bisnis di seluruh organisasi?
Y
11.1.2 Business Continuity
and Impact Analysis
Apakah telah diberlakukan strategi untuk menentukan
pendekatan menyeluruh terhadap kesinambungan bisnis,
dan didukung oleh manajemen?
Y
11.1.3 Writing and
Implementing Continuity
Plans
Sudahkah proses perencanaan kesinambungan bisnis
mencakup identifikasi dan kesesuaian dengan semua
tanggung jawab dan prosedur emergency?
T
11.1.4 Business Continuity
Planning Framework
Apakah ada sebuah kerangka kerja untuk kesinambungan
bisnis yang dipertahankan untuk memastikan bahwa
semua tahapan rencana tetap konsisten?
T
11.1.5 Testing,
Maintaining, and Re-
assessing Business
Continuity Plans
Apakah rencana kesinambungan bisnis diuji secara
berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap aktual dan
efektif?
T
12. COMPLIANCE
75
12.1 Compliance with
Legal Requirements
Semua syarat yang relevan dengan masing-masing sistem IT harus
diidentifikasi dan didokumentasi.
12.1.1 Identification of
Applicable Legislation
Apakah semua persyaratan legal, peraturan, dan kontrak
ditentukan secara spesifik dan didokumentasikan untuk
masing-masing sistem informasi?
T
12.1.2 Intellectual Property
Rights
Apakah penggunaan materi dengan hak cipta sudah
sesuai dengan ketentuan legal, untuk memastikan bahwa
yang digunakan hanya software yang dibuat oleh
organisasi, atau yang telah memperoleh ijin dan
dikeluarkan oleh pengembang untuk organisasi?
T
12.1.3 Safeguarding of
Organizational Records
Apakah catatan organisasional yang penting disimpan
dengan aman untuk memenuhi persyaratan hukum
maupun untuk mendukung aktivitas bisnis yang penting?
Y
12.1.4 Data Protection and
Privacy of Personal
Information
Apakah aplikasi yang memproses data pribadi individu
sesuai dengan peraturan proteksi data yang diterapkan?
T
12.1.5 Prevention of
Misuse of Information
Processing Facilities
Apakah fasilitas IT yang digunakan hanya untuk tujuan
bisnis?
T
12.1.6 Regulation of
Cryptographic Controls
Apakah pendapat legal telah diminta untuk memperoleh
kesesuaian organisasi dengan hukum nasional dan
internasional tentang kontrol kriptografis?
T
12.1.7 Collection of
Evidence
Ketika suatu tindakan terhadap seseorang berkaitan
dengan hukum, apakan ketentuan pembuktian telah
diikuti agar memperoleh ijin, kualitas, dan kelengkapan
yang dikehendaki?
T
12.2 Reviews of Security
Policy and Technical
Compliance
Untuk memastikan bahwa sistem IT sesuai dengan kebijakan dan standar
organsiasional, maka harus dilakukan peninjauan kesesuaian secara berkala.
12.2.1 Compliance with
Security Policy
Apakah semua wilayah dalam organisasi melakukan
peninjauan berkala kesesuaian dengan kebijakan dan
standar keamanan?
T
76
12.2.2 Technical
Compliance Checking
Apakah fasilitas IT diperiksa secara berkala untuk dilihat
kesesuaiannya dengan standar implementasi keamanan?
T
12.3 System Audit
Considerations
Kontrol terhadap sistem operasional dan peralatan audit selama dilakukan
audit sistem harus dilakukan untuk meminimalkan intervensi dari dan ke
proses audit sistem tersebut, dan untuk melindungi integritasnya dan
mencegah penyalahgunaan peralatan audit.
12.3.1 System Audit
Controls
Apakah audit dan aktivitas yang melibatkan pemeriksaan
terhadap sistem operasional direncanakan dan diatur
secara cermat?
T
12.3.2 Protection of System
Audit Tools
Apakah akses ke peralatan audit sistem telah dikontrol? T
Hasil analisis terhadap assessment checklist menunjukkan bahwa masalah
terbesar manajemen keamanan informasi PT.X saat ini adalah ketiadaan
kebijakan dan prosedur baku keamanan informasi.
4.2 Pengurangan dan Penghilangan Gap Pencapaian Maturity Level (ISM3)
Proses yang terpenuhi saat ini pada tiap level (%)
Level 1 Level 2 Level 3
General 50 50 50
Strategic 75 75 75
Tactical 75 75 30
Operational 80 80 40
Analisis terhadap gap ketercapaian maturity level yang diharapkan
menunjukkan bahwa aturan pada aspek tactical dan operational masih sangat
kurang.
77
4.3 Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Prosedur Keamanan Informasi
Berikut ini skema kebijakan dan prosedur yang menjadi prioritas untuk disusun
sebagai bagian dari implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi PT.X :
Gambar 4.1.5.2 Skema Dokumen
Draft dokumen kebijakan keamanan informasi ini mengacu pada kebijakan yang
telah diterapkan oleh suatu perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen
keamanan informasi dengan maturity level 4 dan/atau 5. Draft dokumen kebijakan
(policy) dibatasi pada beberapa hal utamanya sedangkan draft dokumen prosedur
disusun secara detil.
78
4.3.1 Draft Kebijakan Keamanan Informasi
A. Tujuan
• Melindungi aset informasi Perusahaan dari kemungkinan penggunaan,
penyebaran, perusakan, dan perubahan oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab;
• Memberikan aturan tentang perlindungan dan standar Sekuriti Sistem
Informasi Perusahaan secara sah menurut peraturan dan hukum yang berlaku;
• Memberi arah yang jelas bagi implementasi sekuriti sistem informasi agar
sejalan dengan kebutuhan bisnis, peraturan dan hukum yang berlaku.
B. Lingkup
• Seluruh bentuk aset informasi Perusahaan, baik dalam bentuk database,
informasi elektronik maupun ingatan karyawan, serta aplikasi dan fasilitas
pengolahan data / informasi.
• Sekuriti sistem informasi meliputi seluruh proses sistem informasi
Perusahaan mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi,
pemeliharaan, dan proses peningkatan pengelolaan sekuriti.
• Lingkup pengendalian sekuriti sistem informasi meliputi :
1) Pengaturan Sekuriti Informasi;
2) Sekuriti Aset Informasi;
3) Sekuriti Sumber Daya Manusia;
4) Sekuriti Fisik dan Lingkungan Aset Informasi;
5) Sekuriti Komunikasi dan Operasi;
6) Kontrol Akses;
7) Sekuriti Dalam Akuisisi, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi;
8) Manajemen Insiden Sekuriti Sistem Informasi;
79
9) Manajemen Business Continuity;
10) Kepatuhan (Compliance).
• Pemahaman risiko terhadap implikasi sekuriti sistem informasi dengan
berpedoman kepada persyaratan, aturan, dan standar; sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
C. Kebijakan Umum:
• Pengembangan sekuriti sistem informasi di lingkungan internal dilakukan
melalui komitmen bersama dan dukungan manajemen terhadap forum
koordinasi dan management review, pengembangan kompetensi, dan
pengembangan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung.
• Penerapan Kebijakan Sekuriti Sistem Informasi untuk :
o Melindungi Aset Informasi dari berbagai macam ancaman yang dapat
mengganggu kelangsungan bisnis Perusahaan;
o Minimalisasi risiko;
o Memaksimalkan Return of Investment dan pemanfaatan peluang
bisnis.
• Seluruh jajaran Manajemen Perusahaan dan pihak eksternal yang memiliki
ikatan kerjasama dengan Perusahaan, memiliki tugas dan tanggung jawab
serta kewajiban untuk menerapkan Kebijakan Sekuriti Sistem Informasi
dalam penggunaan dan pengelolaan sistem informasi sesuai tanggung jawab
dan kewenangannya.
D. Kerangka Kerja Sekuriti Sistem Informasi
• Informasi, sistem pengolahan data / informasi, jaringan, dan sarana
penunjang merupakan aset sistem informasi yang sangat penting bagi
Perusahaan.
80
• Penerapan sekuriti sistem informasi untuk menjamin integritas data aset
informasi, sehingga dapat menjaga nilai kompetitif, cash flow, profitabilitas,
legal compliance, dan commercial image.
• Pada tahap awal penerapan sekuriti sistem informasi dilakukan dengan
melakukan assessment terhadap aset sistem informasi Perusahaan, meliputi :
o Penilaian risiko (Risk Assessment);
o Penilaian sekuriti (Security Assessment);
o Kepatuhan terhadap aspek Legal dan Regulasi;
o Persyaratan bisnis (Business Requirement).
o Keberhasilan penerapan sekuriti sistem informasi dapat dicapai
dengan menerapkan pemahaman yang sama, pengendalian,
monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Kebijakan Sekuriti
Sistem Informasi.
E. Tanggung Jawab Pengelolaan Aset Informasi Perusahaan
• Unit Pengelola Teknologi Informasi bertanggung jawab atas pengelolaan
sekuriti dan sumber daya aset sistem informasi .
• Aset sistem informasi milik Perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan
bisnis, meliputi:
o Database dan file data, Kontrak kerjasama, dokumentasi, hasil
penelitian, materi pelatihan, prosedur operasi, business continuity
plan, fallback arrangement, dan kronologis data audit;
o Aset software antara lain : software aplikasi, software system,
development tools, dan utilities;
o Aset hardware antara lain : Perangkat Komputer, Perangkat
komunikasi, media removable, dan Perangkat terkait lainnya, yang
digunakan untuk mengolah dan mengakses informasi Perusahaan;
81
o Layanan: komunikasi, komputasi, dan sarana penunjang (UPS, AC,
Kabel);
o Sumber daya manusia termasuk data kualifikasi, keahlian dan
pengalaman;
o Aset intangible, berupa reputasi dan image perusahaan.
• Penanggung jawab atas aset seperti tersebut dalam ayat (2) pasal ini,
berkewajiban melaksanakan :
o Pemantauan terhadap informasi dan aset yang diolah melalui
identifikasi berdasarkan jenis klasifikasi informasi, sesuai aturan yang
berlaku;
o Pendefinisian dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian
akses dan klasifikasi informasi, mengacu kepada pengaturan terkait
pada kebijakan ini;
o Pemberian alokasi status kepemilikan (ownership) atas informasi
menyangkut :
Proses bisnis;
Rencana kegiatan dan program;
Aplikasi; atau
Dokumen data informasi.
Prosedur penggunaan aset sistem informasi disusun dalam aturan terpisah
oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi, yang antara lain untuk :
Penggunaan e-mail, internet, dan intranet serta extranet;
Penggunaan perangkat secara mobile di luar perusahaan.
82
Klasifikasi Informasi
(1) Klasifikasi informasi dalam Perusahaan diperlukan dalam pengelolaan aset
informasi secara tepat, jelas, dan terstruktur sesuai nilai dan peruntukannya.
(2) Setiap aset informasi perusahaan harus diklasifikasikan dalam 4 (empat)
tingkatan kepentingan menurut : nilai bisnis, kepastian hukum, sensitivitas dan
tingkat kekritisan, kerahasiaan, serta keamanan terhadap Perusahaan.
(3) Setiap bentuk aset informasi harus diberikan label klasifikasi sesuai hak
aksesnya dan persyaratan pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut :
a. SANGAT TERBATAS ( ST ), untuk sistem informasi dengan klasifikasi
Sangat Terbatas;
b. RAHASIA ( RHS ), untuk sistem informasi dengan klasifikasi Rahasia;
c. PRIBADI ( PRIB ), untuk sistem informasi dengan klasifikasi Pribadi;
d. Internal Perusahaan ( IP ), untuk sistem informasi dengan klasifikasi
Internal Perusahaan.
4.3.2 Draft Prosedur Keamanan Informasi
Berikut ini adalah draft prosedur keamanan informasi yang diharapkan bisa
memenuhi kriteria pada ISO/IEC 17799 dan ISO/IEC 27001, serta menutupi gap
pencapaian maturity level yang diharapkan.
DRAFT PROSEDUR KEAMANAN INFORMASI
(best practice pada suatu perusahaan)
83
I DEFINISI 1. Bentuk Informasi
Informasi dapat berbentuk tulisan (tertulis), elektronik (machine readable) dan ingatan karyawan
(mental information). Setiap bentuk informasi harus mendapatkan standard pengamanan
sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini.
2. Informasi Tulisan (Tertulis)
Adalah semua bentuk informasi yang tercetak diatas kertas yang berupa tulisan tangan, cetakan,
bentuk simbol, cetakan komputer (computer print-out); materi cetakan diatas plastik
(transparancies dan slides); microfilm, foto dan cetakan dalam bentuk fisik yang lain.
3. Informasi Elektronik
Adalah informasi yang berada dalam sistem komputer baik digital maupun analog atau dalam
bentuk lain yang bisa terbaca oleh mesin (machine readable).
4. Informasi Ingatan (Mental Information)
Adalah informasi yang bersifat rahasia yang diberikan kepada karyawan Perusahaan dalam
rangka tugasnya. Setiap karyawan setidaknya harus mempunyai kesanggupan tertulis (Non
Disclosure Agreement) untuk tidak menggunakan dan menyebarkan informasi ini dimanapun dan
kapanpun tanpa seijin dari Perusahaan.
5. Pembuat Informasi (Originator) Karyawan Perusahaan yang menyiapkan naskah asli dari satu dokumen atau file.
6. Pemelihara Informasi (Custodian)
Manager atau administrator Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan satu
kumpulan informasi.
7. Penyebaran Informasi (Disclosure)
Memberikan atau menunjukkan informasi kepada orang, organisasi atau system secara lisan
melalui presentasi dengan menggunakan transparancies, slides atau gambar, secara tertulis, dan
memberikan akses kedalam komputer atau menunjukkan data dari komputer melalui display.
8. Klasifikasi
Adalah proses penentuan indikator nilai, indikator kepekaan (sensitifitas) dan resiko terhadap
suatu informasi yang akan menentukan tingkat pengamanan yang diperlukan bagi informasi
tersebut. Klasifikasi informasi dibuat oleh Pembuat Informasi (Originator) atau Pemelihara
Informasi (Custodian).
9. Indikator
Adalah kumpulan petunjuk yang membantu Pembuat Informasi (Originator) dan Pemelihara
Informasi (Custodian) untuk menentukan klasifikasi suatu informasi, dokumen dan file.
10. Informasi Rahasia
Adalah informasi yang bernilai tinggi, peka dan bersiko besar bagi Perusahaan sehingga perlu
adalah satu usaha perlindungan.
84
11. Tingkat Kebolehtahuan (Need to Know)
Adalah pedoman umum yang memungkinkan karyawan atau mitra kerja Perusahaan untuk
melihat, mendengar, merubah atau menghapus informasi rahasia sesuai dengan tugas dari
karyawan atau mitra kerja Perusahaan. Tingkat Kebolehtahuan ini merupakan dasar dari
pengamanan informasi bagi Perusahaan.
12. Account Adalah suatu tanda pengenal yang dipakai oleh sistem komputer guna membedakan satu
pemakai dengan yang lain secara unik. Account pada umumnya memerlukan suatu sekuen login
dimana para pemakai mengotentikasikan diri merekakepada sistem (misalnya dengan password).
13. User Setiap orang yang berinteraksi langsung dengan sistem komputer, atau sekelompok orang yang
melaksanakan suatu tugas atau fungsi bisnis, pelaku –pelaku yang bertindak atas dasar
kepentingan tertentu
14. User Account
Adalah suatu account yang dimiliki seorang karyawan dan digunakan dalam kinerja fungsi-fungsi
bisnis karyawan tersebut. User account biasanya tidak diberi hak-hak istimewa, serta merupakan
account dengan acces umum
15. Default
Hardware / Software yang dirancang untuk melakukan fungsi-fungsi spesifik dalam melayani atau
memberikan servis kepada clientnya atau bisa juga diartikan sebagai nilai asal/nilai dasar
16. Client / Server Adalah suatu sistem jaringan komputer dimana dalam jaringan tersebut terdapat komputer yang
berfungsi sebagai Server (yang melayani) dan Client (yang dilayani).
17. Virus Suatu program komputer yang sengaja dibuat untuk merusak pragram ,data dan device dalam
komputer, penyebaran virus ini bisa melalui disket maupun file yang dikirim melalui suatu jaringan
komputer
18. External Adalah Pihak atau organisasi yang berada diluar organisasi Telkom
19. Internal
Pihak atau organisai yang berada didalam organisasi Telkom
20. Local Area Network (LAN ) Suatu jaringan yang menghubungkan komputer-komputer dalam satu lokasi atau gedung
21. Wide Area Network (WAN)
Kumpulan beberapa LAN yang saling dihubungkan dalam suatu jaringan komputer yang cukup
luas jangkauannya
22. Operating System
85
Software yang mengontrol jalannya operasi hardware tanpa user harus ikut mengoperasikannya.
Sistem operasi menyediakan platform dimana programprogram dan software aplikasi dapat
dijalankan.
23. Akses Kontrol
Proses yang membatasi akses kesumber daya sistem komputer hanya bagi user yang memiliki
hak akses, program, proses-proses dan sistem komputer lainnya.
24. Fire Protection
Adalah suatu sistem / perangkat yang berfungsi sebagai pengaman / pelindung dari bahaya
kebakaran
25. Environment Monitoring System (EMS) Perangkat / sistem yang digunakan untuk mengontrol dan mendeteksi suhu,asap, api, air dan
kelembaban ruangan komputer dimana hasil nya dapatsecara langsung dihubungkan dengan
perangkat komunikasi misalnya telepon, pager dll
26. Uninterruptable Power Suplay (UPS)
Perangkat / sistem yang berfungsi agar catuan yang berasal dari catuan utama (PLN) dapat selalu
stabil dan catuan kearah perangkat terjaga ketersediaannya (tidak teputus)
27. Password Serangkaian karakter yang digunakan untuk otentikasi atau untuk mendapatkan ijin akses sistem
28. Console
Perangkat yang merupakan bagian dari komputer yang berfungsi menampilkan data dalam bentuk
teks maupun grafik
29. Priviledges/Priviledge
Suatu cara untuk melindungi fungsis-fungsi sistem tertentu yang dapat mempengaruhi
sumberdaya dan keutuhan (integrity) sistem. System Manager yang memberikan priviledges
berdasarkan kebutuhan user dan memberikan batasan untuk melakukan akses ke sistem.
30. Cabling system
Sistem perkabelan yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya dimana
sistem ini disusun sedemikian rupa agar terjamin keamanannya serta mudah mengontrolnya.
31. Peripheral
Beberapa peralatan yang saling terkait satu dengan lainnya, Peralatan tersebut terdiri dari
processor, main board, memory, card, media penyimpanan data, power supply, cashing (kotak
pelindung).
32. Upgrade
Suatu kegiatan / usaha merubah atau mengganti Perangkat keras atau perangkat lunak dari satu
versi ke versi yang lebih tinggi dengan maksud untuk mendapatkan performance yang lebih baik
33. Quota
Jumlah besaran batas maksimal yang diberikan
34. Backup on Site / Off Site
86
Adalah lokasi dan prasarana pengolahan data yang untuk sementara waktu digunakan untuk
menjalankan fungsi produksi sistem informasi oleh suatu unit pelayanan sistem informasi PT. X,
bila suatu pusat komputernya mengalami bencana. On Site artinya masih dalam ruangan yang
sama. Off Site artinya berada di tempat yang berbeda dari ruangan yang dipakai saat ini.
35. Domain Name Server ( DNS )
Adalah servis penamaan standard yang digunakan pada internet dan kebanyakan jaringan
TCP/IP.
36. File Transfer Protocol ( FTP )
Adalah protokol yang diigunakan untuk mendistribusikan atau menerima file/dokumen melalui
jaringan antar host atau host ke client
37. Hardware
Adalah sistem komputer yang terdiri dari peralatan mekanik, magnetik dan elektronik seperti CPU,
Disk Drive, Keyboard, Monitor dan lain-lain.
38. Software
Adalah program yang bisa digunakan untuk pengoperasian komputer.
39. Network Address Translation ( NAT )
Adalah pemindahan alamat jaringan.
40. Server
Adalah komputer yang memuat servis-servis yang disediakan untuk user yang dapat menjalankan
proses-proses dari client maupun server dalam waktu yang bersamaan, menyediakan layanan
jaringan, media penyimpan data dan pemindahan file/dokumen.
41. Transfer Control Protocol/Internet Protocol ( TCP/IP )
Adalah protokol yang digunakan untuk komunikasi antar komputer, sebagai standard untuk
transmisi data lewat network dan sebagai basis untuk standard protokol internal.
42. Port
Adalah alamat atau tempat dan service aplikasi dijalankan.
43. Router
Adalah perangkat pengatur lalulintas paket dan akses.
44. Proxy
Adalah suatu gerbang untuk menjelajah dunia internet.
45. Uniform Resources Locater ( URL )
Adalah protokol transmisi yang menunjukan spesifikasi nomor identifikasi internet yang digunakan
untuk berpindah dalam satu site ke site yang lain dalam internet.
46. Simple Mail Transfer Protocol ( SMTP )
Adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer surat elektronik (email) antar komputer,
biasanya menggunakan Ethernet.
47. Remote Access
Adalah akses ke suatu jaringan sistem informasi dari luar jaringan internal.
87
48. System
Adalah suatu metode untuk mengatur atau mengorganisasi penggabungan kerja dari perangkat
keras, perangkat lunak dan komunikasi data
49. Device
Adalah suatu perangkat yagn merupakan bagian dari komputer
50. Relational DataBase Management System Adalah suatu sitem management DataBase yang dibuat untuk mengatur DataBase relational.
51. DataBase
Adalah kumpulan file atau data yang teroraganisir.
52. DataBase Administrator Adalah orang yang bertanggung jawab terhadap design, management, evaluasi dan menjaga
performansi dari DataBase.
53. Client Adalah sebuah workstaion yang memiliki akses ke pusat file data, program dan peralatan melalui
server.
54. License
Adalah Ijin untuk memiliki/melakukan sesuatu yagn diberikan oleh instansi pemerintah atau
instansi yang lain.
55. User Guest
Adalah pemakai sementara.
56. Anti Virus Adalah suatu program yang didesign untuk mengidentifikasi dan menghapus atau membuang
virus pada komputer.
57. Zip Drive Adalah drive eksternal yang digunakan untuk memampatkan data untuk di backup.
58. Download
Adalah memindahkan data atau program dari pusat komputer ke peripheral komputer.
59. Upload Adalah memindahkan data atau program dari peripheral komputer ke pusat komputer.
60. Electronic Mail ( email )
Adalah pesan yang dapat dikirim atau diterima melalui saluran telekomunikasi antar
mikrokomputer atau terminal.
61. Junk Mail
Adalah surat elektronik yang berisi berita-berita sampah atau palsu yang disebarkan secara
berantai dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
62. Data
Adalah kumpulan informasi berupa angka-angka, karakter, signal elektronik dan lain-lain yang
bisa disediakan, disimpan dan diproses oleh komputer.
88
63. Worm
Adalah sebuah program yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan bercampur dengan fungsi
software atau menghancurkan informasi yang ada.
64. Hacker
Adalah user mikrokoomputer yang berusaha untuk mencari keuntungan dari akses yang tidak
diijinkan dari pemilik sistem komputer.
65. Portable Assets
Adalah aset sistem informasi yang dapat dipindah-pindah dengan mudah, seperti laptop/notebook
dan PC Workstation.
66. Public Area Adalah tempat yang menjadi milik umum.
67. Raise-Floor
Adalah lantai panggung.
68. SMP (Standard Maintenance Procedure)
Adalah prosedur standard untuk pelaksanaan maintenance.
69. SOP (Standard Operation Procedure)
Adalah prosedur standard untuk mengoperasikan suatu aplikasi.
II TANGGUNG JAWAB Bagian ini akan menjelaskan tentang tanggung jawab User (Pemakai), System Administrator/ System
Manager, Owners (Pemilik informasi/ data).
User (Pemakai)
User adalah seseorang yang diberi wewenang untuk menggunakan aset informasi dan
bertanggung jawab untuk :
1. Mematuhi syarat pengamanan aset informasi dan aplikasi sistem sekuriti seperti yang telah
ditentukan oleh Owner dan System Manager yang tertuang dalam Service Level Agreement
(SLA).
89
2. Menggunakan peralatan pengolah aset informasi yang telah diijinkan dan hanya
dipergunakan untuk keperluan yang telah di setujui oleh pimpinannya.
3. Memastikan bahwa sistem, data dan password telah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dan dilindungi dengan semestinya.
System Administrator/ System Manager Seseorang yang melaksanakan tugas untuk menjamin ketersediaan Sistem Informasi yang akan
digunakan atau diakses oleh pengguna dan bertanggung jawab untuk :
1. Membuat identitas/ pengenal dalam pemakaian sistem komputer yang lazim dikenal dengan
User-id serta melaksanakan administrasi untuk akses ke aset informasi dan menolak user
yang tidak mendapat ijin akses.
2. Melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap aset informasi dan sistem informasi
sesuai dengan ketentuan pemiliknya.
3. Menentukan status operating sistem, aplikasi/ software dan menjamin keamanan
pengoperasiannya.
4. Memiliki/ memelihara daftar operating sistem, aplikasi/ software yang disetujui.
5. Memberikan penjelasan mengenai pengawasan, peraturan dan larangan kepada owner dan
user.
6. Melaporkan kepada pimpinan bila terjadi penyalah-gunaan atau pelanggaran.
Owner (Pemilik) Pejabat PT. X yang karena tugas dan tanggung jawabnya berwenang untuk membuat atau
menyampaikan keputusan dan menentukan dalam hal identifikasi, klasifikasi dan proteksi dari aset
informasi PT. X serta bertanggung jawab untuk:
1. Menentukan nilai serta pentingnya sebuah aset informasi.
2. Memastikan agar pengamanan dan pengawasan terhadap aset informasi dan sistem
aplikasi/software dilaksanakan sesuai dengan peraturan.
3. Memberitahukan persyaratan pengawasan dan proteksi kepada Unit Pengelola Sistem
Informasi dan user (pemakai).
III SEKURITI FISIK ASET SISTEM INFORMASI
Lingkungan dan pengendalian sarana fisik sangat dibutuhkan untuk membantu pengamanan Sistem
Informasi, hal ini dilakukan dengan adanya jaminan terintegrasinya secara fisik lingkungan Sistem
Informasi. Pada bab ini akan diberikan secara detail persyaratan dan prosedur keamanan secara fisik
ditinjau dari sisi eksternal dan sisi internal yang diterapkan di lingkungan sistem informasi.
90
3.1 Pengamanan Fisik dari Aktivitas Pihak Eksternal Pengertian dari eksternal adalah personil diluar pegawai Unit Pengelola Sistem Informasi yang
mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat berinteraksi dengan
asset yang dimiliki oleh Unit Pengelola Sistem Informasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk
melindungi aset fisik Unit Pengelola Sistem Informasi dari kepentingan eksternal meliputi ruangan
komputer, akses kontrol, perangkat komputer server, tempat penyimpanan media backup dan backup
site serta cabling system.
3.1.1 Ruangan Komputer Segala bentuk aset perusahaan yang berada dalam pengelolaan dan pengawasan Unit Pengelola
Sistem Informasi harus diberikan perlindungan dari pencurian, kerusakan dan penggunaan oleh yang
tidak berhak. Perangkat-perangkat penting perusahaan seperti komputer server dan alat penyimpan
data harus ditempatkan pada ruangan khusus dan dilengkapi dengan raise-floor.
Prosedur
Pintu masuk ruangan komputer harus selalu tertutup rapat.
Pihak eksternal yang akan memasuki ruang komputer harus seijin petugas Unit Pengelola Sistem
Informasi.
Wajib mengisi buku tamu pada saat datang atau meninggalkan ruangan.
Setiap peminjaman, pemindahan, pemasukan dan pengeluaran aset di ruang komputer harus
seijin petugas Unit Pengelola Sistem Informasi dan semua aktivitas harus tercatat dalam buku
log yang telah disediakan.
3.1.2 Akses Kontrol
Setiap Ruang Komputer harus dilengkapi dengan fasilitas akses kontrol untuk mengidentifikasi
kegiatan personil atau orang yang keluar masuk ruang komputer serta untuk mengamankan dan
melindungi aset perusahaan dimana aset yang ada berupa perangkat komputer, data dan sarana
penunjang lainnya yang sangat dibutuhkan oleh Perusahaan.
Prosedur
Pihak eksternal yang bermaksud untuk memasuki ruang komputer sebagai salah satu aktivitas
kegiatan rutinnya harus mengajukan surat permohonan resmi untuk meminta ijin penggunaan
Akses Kontrol ke pihak Manajemen Unit Pengelola Sistem Informasi.
Petugas dari pihak eksternal yang bertangung jawab dalam penggunaan Akses Kontrol harus
dicatat dan setiap terjadi pergantian petugas dari pihak eksternal tersebut harus
memberitahukan ke Manajemen Unit Pengelola Sistem Informasi.
91
3.1.3 Perangkat Komputer Server.
Semua data dan informasi perusahaan tersimpan dalam perangkat komputer server, untuk itu perlu
dilakukan upaya dalam melindungi dan mengamankan server tersebut dari penggunaan yang tidak
berhak atau hal lain yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan sistem dan data. Upaya yang perlu
dilakukan dalam mengamankan dan melindungi mesin server ini adalah dengan menempatkan pada
ruangan yang mempunyai akses kontrol.
Prosedur
Pihak eksternal yang akan melakukan instalasi atau maintenance terhadap perangkat komputer
server sistem informasi harus seijin pengelola system informasi.
Kegiatan instalasi atau maintenance harus sepengetahuan petugas pengelola sistem informasi
dan harus dicatat dalam buku log kegiatan.
3.1.4 Tempat Penyimpanan Media Backup dan Backup Site.
Adalah tempat menyimpan data hasil backup yang tersimpan dalam suatu media backup baik yang
ada di tempat komputer itu berada (backup on-site) dan atau di luar area dimana lokasi tersebut yang
telah ditetapkan (backup off-site), hal ini dimaksudkan
untuk menanggulangi data operasional yang berada di lokasi Unit Pengelola Sistem Informasi rusak,
hilang atau terjadi kondisi force majeur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan suatu
tempat penyimpanan media backup yang memenuhi persyaratan suhu, kelembaban udara dan
pencahayaan serta menyediakan buku log untuk pencatatan keluar masuk media backup tersebut.
Prosedur
Mengisi buku log yang telah disediakan.
Pihak ketiga yang masuk ruangan penyimpanan media backup harus didampingi oleh petugas
dari Unit Pengelola Sistem Informasi.
Memberi label yang jelas pada media backup untuk mempermudah dalam pencarian dan
penyimpanannya.
Pihak eksternal dilarang mengambil atau memindahkan media backup tanpa sepengetahuan
petugas Unit Pengelola Sistem Informasi.
3.1.5 Cabling System Pengamanan terhadap perkabelan baik catuan listrik maupun jaringan komputer yang berada di
ruangan Unit Pengelola Sistem Informasi perlu dilakukan, untuk menjaga agar tidak terjadi hubungan
singkat (short circuit), kebakaran, salah letak jaringan atau terputusnya aliran listrik ke komputer
sehingga hal ini akan berdampak buruk terhadap kelancaran operasional.
Prosedur
92
Instalasi sistem perkabelan harus ditaruh dibawah raise-floor dan ditata rapi agar tidak
mengakibatkan keruwetan dalam sistem perkabelan ini.
Memberikan label keterangan pada kedua ujung kabel untuk setiap kabel yang baru di install.
Pihak ketiga yang melakukan instalasi perkabelan harus seijin dan diawasi oleh petugas Unit
Pengelola Sistem Informasi.
3.2 Pengamanan Fisik dari Aktivitas Pihak Internal
Pengertian dari internal adalah semua personil Unit Pengelola Sistem Informasi yang berinteraksi
secara fisik baik langsung maupun tidak langsung terhadap aset yang dimiliki Unit Pengelola Sistem
Informasi. Pengamanan meliputi Ruangan Komputer, Akses Kontrol, Perangkat Komputer Server,
Ruang Penyimpanan Media Backup, Portable Asset, Air Conditioning, Cabling System, Fire Protection
dan Environment Monitoring System.
3.2.1 Ruangan Komputer
Segala bentuk aset perusahaan yang berada dalam pengelolaan dan pengawasan Unit Pengelola
Sistem Informasi harus diberikan perlindungan dari pencurian, kerusakan dan penggunaan yang tidak
berhak. Perangkat-perangkat penting perusahaan seperti komputer server dan alat penyimpan data
dapat ditempatkan pada ruangan khusus.
Secara umum ruangan komputer harus memenuhi kriteria :
a. Ruangan komputer tidak berada di lantai public area.
b. Lantai menggunakan raise-floor, atap tidak bocor dan lantai bebas dari banjir.
c. Pintu keluar masuk ruangan menggunakan akses kontrol dan harus selalu tertutup rapat.
d. Kaca dibuat permanen (tidak bisa dibuka tutup) dan tidak tembus sinar matahari langsung.
e. Ruang komputer harus bebas rokok.
f. Dilengkapi dengan sistem alarm, emergency lamp, Fire Protection System serta alat
monitoring lingkungan (suhu, kelembaban udara atau catu daya).
Prosedur
1. Setiap personil Unit Pengelola Sistem Informasi yang akan memasuki Ruang Komputer harus
menggunakan Akses Kontrol dan pintu harus senantiasa ditutup kembali.
2. Setiap orang yang berada dalam Ruang Komputer harus menaati peraturan yang sudah
ditetapkan oleh menajemen setempat.
3. Setiap petugas yang akan bekerja di Ruang Komputer harus berdasarkan prosedur yang
sudah disepakati serta berdasarkan SOP/SMP yang ada.
4. Setiap orang dilarang makan/minum di Ruang Komputer
5. Setiap orang yang memasuki Ruang Komputer harus membuka sepatu dan menggunakan
sandal/sepatu khusus untuk Ruang Komputer.
93
3.2.2 Akses Kontrol
Setiap Ruang Komputer harus dilengkapi dengan fasilitas akses kontrol untuk mengidentifikasi
kegiatan personil atau orang yang keluar masuk ruang komputer serta untuk mengamankan dan
melindungi aset perusahaan dimana aset yang ada berupa perangkat komputer, data dan sarana
penunjang lainnya yang sangat dibutuhkan oleh Perusahaan. Untuk mencegah hal tersebut maka :
a. Secara berkala harus dilakukan maintenance dan pengecekan perangkat akses kontrol.
b. Data personil pada akses kontrol harus selalu yang terakhir.
c. Menyediakan perangkat komputer yang dedicated khusus untuk akses kontrol.
d. Perangkat komputer yang mengendalikan akses kontrol diberi password dan secara berkala
password diganti. Pengaturan password mengacu pada Manajemen Password Sekuriti
Sistem Informasi.
Prosedur
1. Kartu akses merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak diperkenankan untuk dipinjamkan
kepada orang lain.
2. Masing-masing personil diberi priviledge akses ruangan sesuai dengan tugas dan wewenang
bagiannya masing-masing.
3. Jika terjadi perubahan data akibat dari adanya mutasi pegawai harus disertai dengan
permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap sekuriti akses kontrol.
3.2.3 Perangkat Komputer Server Semua data dan sistem informasi perusahaan tersimpan dalam perangkat computer server, untuk itu
perlu dilakukan upaya dalam melindungi dan mengamankan server tersebut dari penggunaan yang
tidak berhak atau hal lain yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan sistem dan data. Upaya yang
perlu dilakukan dalam mengamankan dan melindungi perangkat komputer server ini adalah dengan
menempatkan pada ruangan yang mempunyai akses control serta mencantumkan identitas dari
masing-masing perangkat komputer server.
Prosedur 1. Setiap perangkat komputer server harus diberi label identitas.
2. Sebelum melakukan aktivitas yang berakibat pada perubahan konfigurasi komputer server
harus diadakan analisa terhadap dampak yang mungkin timbul.
3. Mendokumentasikan dalam buku log segala aktivitas yang telah dilakukan.
4. Petugas Unit Pengelola Sistem Informasi wajib mendampingi personil diluar Unit Pengelola
Sistem Informasi apabila akan melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan mesin
server.
3.2.4 Tempat Penyimpanan Media Backup dan Backup Site
94
Adalah tempat menyimpan data hasil backup yang tersimpan dalam suatu media backup baik yang
ada di tempat komputer itu berada (backup on-site) dan atau di luar area dimana lokasi tersebut yang
telah ditetapkan (backup off-site), hal ini dimaksudkan untuk menanggulangi data operasional yang
berada di lokasi Unit Pengelola Sistem Informasi rusak, hilang atau terjadi kondisi force majeur. Untuk
mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan suatu tempat penyimpanan media backup yang
memenuhi persyaratan suhu, kelembaban udara dan pencahayaan serta menyediakan buku log untuk
pencatatan keluar masuk media backup tersebut.
Prosedur
1. Mengisi buku log yang telah disediakan.
2. Membuat berita acara keluar masuknya media backup dari tempat penyimpanan.
3. Penyimpanan media tape atau catridge ke lokasi off-site backup harus dilakukan oleh minimal
dua orang dengan sarana transportasi yang aman.
4. Selalu diadakan pengetesan rutin terhadap kondisi media backup.
5. Pada media backup harus dicantumkan identitas yang jelas untuk memudahkan
penyimpanan dan pencariannya.
3.2.5 Portable Aset
Merupakan perangkat penunjang operasional berupa komputer yang dapat dipindahkan secara
mudah, dimana perangkat tersebut berisi informasi atau data perusahaan, sehingga perlu adanya
suatu penanganan khusus, jika akan dipergunakan di luar lingkungan unit pengelola sistem informasi.
Prosedur
1. Untuk pengamanannya, maka data informasi yang terdapat di dalam computer tersebut harus
diamankan agar tidak dapat dipergunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
2. Untuk portable asset yang digunakan oleh perorangan, maka penanggung jawabnya adalah
pegawai yang bersangkutan.
3. Untuk portable asset yang digunakan secara bersama-sama, penanggung jawabnya adalah
Manajemen setempat.
3.2.6 Uninterruptable Power Supply ( UPS )
Perangkat komputer memerlukan catuan listrik yang cukup stabil dan juga tidak terputus
dari sumber listrik PLN atau genset untuk kontinuitas operasionalnya. Guna mengantisipasi
kelangsungan dan kestabilan catuan listrik tersebut, maka diperlukan adanya suatu sarana penunjang
lain berupa UPS. Pengamanan terhadap perangkat ini dapat dilakukan dengan cara:
a. Perangkat diletakkan pada suatu tempat yang aman dengan dilengkapi Air Conditioner.
b. Grounding sistem catu daya harus memenuhi persyaratan spesifikasi teknis perangkat
komputer.
95
c. Harus dilakukan pemeliharaan secara rutin.
Prosedur
1. Keluar masuk ruangan tempat UPS bagi pihak eksternal harus dengan seijin petugas yang
bertanggung jawab terhadap operasional UPS serta didampingi petugas yang bersangkutan
dan harus mengisi buku log.
2. Dilengkapi dengan fasilitas untuk memonitor dan mengontrol kondisi UPS yang mudah
terlihat.
3. Apabila dalam melakukan maintenance diperlukan suatu pemutusan aliran listrik terhadap
UPS tersebut, maka harus ada ijin dari penanggung jawab Unit Pengelola Sistem Informasi.
4. Harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada user, jika akan dilakukan pemutusan aliran
listrik dan waktu pelaksanaannya akan dilakukan diluar jam kerja.
5. Mengadakan pengukuran berkala terhadap sistem catu daya.
3.2.7 Air Conditioner ( AC )
Perangkat air conditioner dibutuhkan untuk mengkondisikan suhu ruangan computer sesuai dengan
yang dipersyaratkan oleh perangkat yang ada di dalam Ruang Komputer (server, storage, media
backup dan sebagainya). Untuk pengamanan air conditioner tersebut dapat dilakukan dengan cara:
a. Perangkat diletakkan pada suatu tempat yang aman.
b. Harus dilakukan pemeliharaan secara rutin.
Prosedur
1. Melakukan monitoring AC secara rutin.
2. Harus dilakukan pemeliharaan secara rutin.
3. Memasang alat pengukur suhu dan kelembaban pada setiap ruangan komputer.
3.2.8 Cabling System
Pengamanan terhadap perkabelan baik catuan listrik maupun jaringan komputer yang berada di
ruangan Unit Pengelola Sistem Informasi perlu dilakukan, untuk menjaga agar tidak terjadi hubungan
singkat (short circuit), kebakaran, salah letak jaringan atau terputusnya aliran listrik ke komputer yang
akan berdampak buruk terhadap kelancaran operasional. Instalasi sistem perkabelan harus ditata
rapih dan diletakkan dibawah raise-floor.
Prosedur
1. Setiap perkabelan harus memiliki label.
2. Penempatan dan penataan kabel harus sesuai dengan jalur telah ditentukan
3.2.9 Fire Protection
96
Fire protection harus tersedia dalam suatu ruang komputer dengan spesifikasi khusus bagi perangkat
komputer yaitu bahan/material yang dipakai oleh fire protection harus menggunakan bahan/material
yang ramah terhadap lingkungan dan telah direkomendasikan oleh pemerintah Republik Indonesia
serta tidak mengakibatkan kerusakan pada komponen perangkat komputer.
Prosedur 1. Penempatan peralatan fire protection harus ditempatkan pada lokasi yang aman.
2. Pemeliharaan fire protection harus dilakukan secara rutin/berkala.
3.2.10 Environment Monitoring System ( EMS ) Perangkat yang digunakan untuk mengontrol suhu, asap, api, air dan kelembaban dalam ruangan
komputer, dimana hasil kontrol ini secara langsung dapat dihubungkan dengan fasilitas telepon.
Perangkat ini digunakan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya kerusakan
perangkat komputer beserta peripheralnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam pengamanan
perangkat ini adalah dengan secara rutin memelihara kondisinya serta menempatkannya dalam suatu
tempat yang aman. Perangkat ini dipersyaratkan untuk dilengkapi guna menunjang operasional suatu
ruangan komputer.
3.2.11 Kelengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Petugas Unit Pengelola Sistem Informasi.
Kelengkapan K3 sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam operasional
Unit Pengelola Sistem Informasi. Perlengkapan K3 standard minimal untuk suatu ruang komputer :
1. Baju dingin (jaket, sweater dan sejenisnya).
2. Perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).
3. Extra Voeding (makanan/minuman bergizi).
IV SEKURITI SISTEM INFORMASI Untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan sistem informasi serta integritas, keamanan dan
kerahasiaan sistem informasi, maka diperlukan adanya perlindungan terhadap penggunaan seluruh
aset sistem informasi meliputi infrastruktur, aplikasi dan sarana penunjang dari segala macam
penyalahgunaan hak akses, penyingkapan data, modifikasi, manipulasi serta pengrusakan data.
Pengamanan sistem informasi ini harus memenuhi persyaratan Standard Sekuriti Minimum (SSM)
yang telah ditetapkan oleh PT. X.
Tingkatan Standard Sekuriti Minimum
97
Semua komputer yang ada di lingkungan PT. X harus memenuhi Standard Sekuriti Minimum Sistem
Informasi. SSM sistem informasi di PT. X dibagi menjadi :
a. Dari Akses Fisik (Jaringan)
a. Tingkat 0 Tidak ada Sekuriti sistem informasi.
Tingkat 0 adalah sangat berbahaya dan beresiko tinggi.
b. Tingkat 1 Tingkat minimum untuk suatu sistem komputer yang berdiri sendiri (stand
alone PC) atau LAN yang tidak terhubung ke WAN (TelkomNet).
c. Tingkat 2 Tingkat minimum untuk suatu sistem workstation atau LAN yang terhubung
ke WAN (TelkomNet).
d. Tingkat 3 Tingkat minimum untuk suatu sistem workstation atau LAN yang terhubung
ke WAN (TelkomNet) dan juga langsung terhubung ke gerbang Internet
Internasional tanpa melalui Firewall.
b. Dari Akses Logik (Data)
a. Tingkat 0 Hanya bisa mengakses data milik pribadi di workstation yang
bersangkutan.
b. Tingkat 1 Bisa mengakses data yang bersifat umum melalui Intranet atau Sharing
File/Direktori yang dibuka untuk umum (public).
c. Tingkat 2 Bisa mengakses data setelah mempunyai user id melalui proses
pendaftaran user.
d. Tingkat 3 Bisa mengakses seluruh data corporate. Level ini hanya dimiliki oleh user
tertentu saja.
Prosedur pengamanan Sekuriti sistem informasi meliputi:
1. Sistem Operasi
2. Manajemen User
3. Manajemen Password
4. Database
5. Aplikasi
6. Data
4.1 Sistem Operasi Sistem Operasi selanjutnya disingkat O/S.
Prosedur Pengamanan Sekuriti Sistem Operasi
1. Setiap user yang akan mengakses sistem informasi harus memiliki user account.
2. Operating System yang digunakan di lingkungan perusahaan harus memiliki lisensi.
3. Operating System harus dapat memanage User dan Password.
4. Operating System harus dapat memanage File, Direktori, Devices dan Peripheral lainnya.
98
5. Operating System harus memiliki security patch yang diakui oleh badan internasional.
6. Security Patch tersebut harus sudah terinstall ke dalam sistem komputer PT. X sebelum
sistem komputer tersebut dinyatakan produksi.
7. Operating System harus memiliki sistem audit yang bisa memantau dan merekam setiap
aktivitas user yang logon.
8. Operating System harus mampu mengatur batch proses agar dapat berjalan seefisien
mungkin tanpa mengganggu proses operasional lainnya.
9. Operating System harus mampu membuat roles, profile atau group sehingga mampu
mengelompokkan user sesuai tingkat kewenangan hak aksesnya.
10. Operating System harus mampu melakukan reset password untuk kondisi-kondisi tertentu.
11. Setelah selesai mengakses sistem informasi dan seluruh aktivitas selesai, user harus log off
dari sistem terkait.
12. Operating System harus memiliki mekanisme log off otomatis, jika user tidak ada
aktivitas selama kurun waktu tertentu:
a. Pengamanan terendah adalah dengan mengaktifkan screen saver dengan proteksi
password (password protection).
b. Untuk user yang memiliki kewenangan tertinggi diberlakukan log off otomatis bila
tidak ada aktivitas selama 5 (lima) menit berturut-turut.
13. Operating System harus dapat menghalangi setiap tindakan yang mencoba melakukan
reboot dari remote terminal (terminal lain yang tidak satu lokasi).
14. Operating System harus dapat membatasi user yang akses dari remote terminal.
15. Aktivitas pihak ketiga yang mengakses Operating System harus seiijin manajemen
SISFO/DIV TI serta dilakukan di lokasi milik PT. X dan berbatas waktu.
16. Prosedur upgrade versi terbaru dari suatu Sistem Operasi harus dievaluasi agar dampaknya
tidak mengganggu operasional aplikasi yang berjalan di Sistem Operasi tersebut.
Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
a. Aplikasi harus dapat berjalan pada O/S versi terbaru.
b. Kapasitas disk server harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
c. Harus dilakukan backup terlebih dahulu, baik sistem maupun data.
d. Harus memiliki skenario penanggulangan, jika proses upgrade gagal sementara aplikasi
harus tetap operasional.
e. Harus diketahui lama waktu yang dibutuhkan untuk upgrade.
f. Harus dilakukan penjadualan dalam melakukan upgrade .
g. Perlu adanya sosialisasi dalam hal knowledge.
17. Jika ada perangkat lunak yang diinstall ke dalam suatu O/S dan ternyata bertentang dengan
prosedur sekuriti, maka perangkat lunak tersebut harus dicatat dan dipertimbangkan untuk
99
tidak digunakan. Jika terpaksa tetap dipakai, maka pengawasan terhadap penggunaan
perangkat lunak ini harus diperketat.
18. Berita acara serah terima instalasi/upgrade O/S harus dibuat setelah pekerjaan
instalasi/upgrade selesai dilaksanakan dan dilaporkan ke manajemen.
19. Backup terhadap O/S harus dilakukan pada saat setelah instalasi pertama kali, sebelum dan
setelah dilakukan upgrade, penambahan patch atau adanya perubahan di dalam O/S. Hasil
backup disimpan di lokasi on-site dan atau off-site.
4.2 Manajemen User
Merupakan proses pengaturan dan pengendalian hak akses serta otoritas user pada suatu sistem
komputer untuk melindungi sistem dari user yang tidak berhak atau berwenang. Pengaturan dan
pengendalian hak akses serta otoritas user ini dilakukan pada level O/S atau aplikasi.
DIAGRAM ALIR PROSES PEMBUATAN USER
Prosedur Manajemen User Prosedur manajemen user account
1. Penanggung jawab user account harus dapat diidentifikasikan.
2. Harus memperhatikan tingkat kebutuhan user yang sesuai dengan tingkat otorisasi dalam
mengakses sistem informasi.
3. Tidak boleh ada user account yang mempunyai priviledge setingkat superuser.
100
4. Otoritas read only diberikan kepada user account lain yang akan mengakses data yang di-
share.
5. Harus tersedia user account untuk penggunaan sementara waktu dengan priviledge dan
waktu yang terbatas.
6. Penggunaan user oleh pihak ketiga harus tercatat dan seijin manajemen Unit Pengelola
Sistem Informasi terkait serta pemberian ijin aksesnya harus di lokasi milik Unit Pengelola
Sistem Informasi, ditemani oleh petugas Unit Pengelola Sistem Informasi dan berbatas waktu.
7. Mengaktifkan fungsi quota/limitasi/profile dalam pemakaian resource.
8. Hak akses user account harus dilakukan perubahan apabila yang bersangkutan mutasi.
Hak akses user account akan dihapus/dinonaktifkan permanen apabila :
1. Yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
2. Terjadi perubahan jabatan dan perubahan wewenang.
3. Cuti untuk waktu yang lama, maka user account akan diaktifkan kembali setelah ada
pemberitahuan dari atasan yang bersangkutan.
4. Tidak menggunakan hak aksesnya lebih dari 90 hari berturut-turut akan dinonaktifkan untuk
sementara.
5. Setiap user account yang tidak aktif atau tidak dipakai selama 120 hari berturut-turut atau 30
hari setelah dinonaktifkan maka user account tersebut akan dihapus.
6. Berada dalam proses hukum.
7. Penghapusan/penonaktifan sementara dilakukan segera setelah informasi status user (poin 1
s.d 6) diterima.
8. Penghapusan atau penonaktifan hak akses Sistem Informasi dilakukan berdasarkan informasi
tertulis dari manajemen setempat yang mampunyai kewenangan untuk menentukan
menghapus atau menonaktifkan user, dan/atau berdasarkan permintaan tertulis dari pemilik
data/aplikasi.
Daftar user penerima hak akses beserta tingkat kewenangannya harus tersimpan di lokasi sistem
informasi terkait dan dievaluasi minimal 1 tahun sekali.
Prosedur Manajemen User System / Super User
1. Penggunaan superuser harus dibatasi, mengingat superuser memiliki akses penuh terhadap
sistem informasi terkait.
2. Tidak boleh ada user lain setingkat super user selain user root dan administrator (NT), field
(DEC).
3. Penanggung jawab user root adalah System Programming atau atas penunjukan manajer
Unit Pengelola Sistem Informasi setempat.
4. Aktivitas user yang akan login ke superuser harus dibatasi dan direkam.
101
5. Penggunaan user root oleh pihak ketiga pada kondisi tertentu hanya diperbolehkan setelah
mendapat ijin tertulis dari pihak Manajemen Unit Pengelola SISFO/ DIV TI.
6. Penggunaan user root oleh pihak ketiga tersebut harus dibatasi waktu penggunaannya dan
pada saat penggunaannya harus diawasi oleh staf Unit Pengelola SISFO/ DIV TI.
7. Penggunaan user root oleh pihak ketiga tersebut hanya boleh dilakukan di lokasi PT.X (di
console terminal server) dan tidak boleh di lokasi remote.
8. Setiap kegiatan pihak ketiga dalam menggunakan user root harus dicatat dalam log book
khusus.
9. Sharing user root harus sepengetahuan Manajemen Unit Pengelola Sistem Informasi.
4.3 Manajemen Password
Merupakan metode pengamanan hak akses dari orang yang tidak berhak menggunakannya, artinya
password merupakan alat authentifikasi pada saat user masuk ke dalam sistem. Setiap user-id harus
memasukkan password sebelum masuk ke sistem. Password biasanya dibuat oleh Super-user /
System Administrator / System Programmer sebagai pemegang otoritas tertinggi pada sistem operasi.
Prosedur Manajemen Password untuk user biasa
1. Password hanya boleh diketahui oleh pemiliknya. Jika diketahui oleh orang lain maka harus
segera diganti.
2. Kesalahan user sampai batas maksimum dalam memasukkan password dapat
mengakibatkan user tersebut log out dari sistem dan dikenai lock (user tidak boleh lagi login
sampai dia memberitahukan ke pemegang otoritas sistem).
3. Penggunaan password oleh pihak ketiga harus seiijin manajer Unit Pengelola Sistem
Informasi terkait dan berbatas waktu kemudian sesudahnya harus segera diganti.
4. Metode Penulisan Password
a. Password harus memiliki panjang minimal 6 karakter.
b. Karakter password harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan
non alphanumeric karakter serta tidak boleh menggunakan karakter yang sama lebih
dari 2 secara berurutan.
c. Password tidak boleh : blank (kosong), sama dengan user ID, nama atau inisial
pengguna, nama organisasi, atau nama yang umum digunakan di lingkungan kerja
atau yang terkait.
d. Password baru tidak boleh memiliki 4 karakter berurutan yang sama dengan
password sebelumnya.
e. Saat diketikkan password tidak boleh terbaca di layar, field password digantikan oleh
karakter dummy (mis. Asterisk) dan tidak mengindentifikasikan panjangnya
password.
5. Metode Pengaturan Password
102
a. Default password harus segera diubah manakala pemakai menggunakan
sistem/user ID untuk pertama kalinya.
b. Password harus memiliki expiration date dalam periode tertentu, tergantung kepada
tingkat resiko dari sistem informasi yang diakses.
i. untuk sistem informasi dengan resiko tinggi, minimal setiap 30 hari
ii. untuk sistem informasi dengan resiko menengah, minimal setiap 90 hari/3
bulan.
iii. untuk sistem informasi dengan resiko rendah, dibuat sesuai permintaan
kebutuhan.
c. Penggunaan kembali password yang sama harus diatur dalam suatu siklus,
misalnya 4 siklus untuk kebijakan perubahan dalam waktu 90 hari. Contoh:
Abcd#12W, qwEr$123, Tyop_453, Idis14U4, IoU$1250. Password Abcd#12W bisa
digunakan kembali setelah 4 kali perubahan dilakukan.
d. Untuk perubahan password, konfirmasi password lama harus dimintakan sebelum
pembuatan password baru.
6. Penyimpanan Password
a. Password pribadi harus diingat atau disimpan di tempat yang aman yang tidak dapat
diketahui oleh orang yang tidak berwenang dan tidak di “share” dengan orang lain.
b. Pada situasi dimana password harus di share, password harus disimpan dibawah
dua pengawasan, sehingga tidak seorang pun memiliki akses tunggal terhadap
sistem.
c. File atau tabel yang berisi password harus dienkripsi serta kewenangan membaca
dan menulis ke file tersebut hanya boleh dimiliki oleh superuser.
d. Fasilitas reset password hanya boleh dilakukan oleh Super User setelah user yang
bersangkutan melapor. Aktivitas reset password harus tercatat kapan terjadinya,
alasan reset password serta jelas identitas pemilik user tersebut.
7. Setiap permintaan reset password didahului oleh proses autentifikasi user.
Prosedur Manajemen Password untuk user System/ Super User
1. Password hanya boleh diketahui oleh System Programmer/System Administrator/DBA serta
disimpan dalam amplop khusus yang disimpan oleh Manajemen Unit Pengelola Sistem
Informasi. Jika diketahui oleh orang lain maka harus segera diganti.
2. Khusus untuk aplikasi S dimana membutuhkan fasilitas untuk sharing user dan password
maka perlu mekanisme tersendiri yang diatur oleh manajemen Unit Pengelola Sistem
Informasi setempat.
3. Kesalahan user sampai batas maksimum dalam memasukkan password dapat
mengakibatkan user tersebut log out dari sistem.
103
4. Penggunaan password oleh pihak ketiga harus seiijin manajer PUSKOM/SISFO terkait dan
berbatas waktu kemudian sesudahnya harus segera diganti.
5. Metode Penulisan Password
a. Password harus memiliki panjang minimal 8 karakter.
b. Karakter password harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan
non alphanumeric karakter serta tidak boleh menggunakan karakter yang sama lebih
dari 2 secara berurutan.
c. Password tidak boleh blank (kosong), sama dengan user ID, nama atau inisial
pengguna, nama organisasi, atau nama yang umum digunakan di lingkungan kerja
atau yang terkait.
d. Password baru tidak boleh memiliki 4 karakter berurutan yang sama dengan
password sebelumnya.
e. Saat diketikkan password tidak boleh terbaca di layar, field password digantikan oleh
karakter dummy (mis. Asterisk) dan tidak mengindentifikasikan panjangnya
password.
6. Metode Pengaturan Password
a. Default password harus segera diubah, jika user menggunakan sistem/user ID untuk
pertama kalinya.
b. Password harus memiliki expiration date dalam periode tertentu, tergantung kepada
tingkat resiko dari sistem informasi yang diakses.
i. untuk sistem informasi dengan resiko tinggi, minimal setiap 30 hari
ii. untuk sistem informasi dengan resiko menengah, minimal setiap 90 hari/ 3
bulan
iii. untuk sistem informasi dengan resiko rendah, dibuat sesuai permintaan
kebutuhan.
c. Penggunaan kembali password yang sama harus diatur dalam suatu siklus,
misalnya 4 siklus untuk kebijakan perubahan dalam waktu 90 hari. Contoh:
Abcd#12W, qwEr$123, Tyop_453, Idis14U4, IoU$1250. Password Abcd#12W bisa
digunakan kembali setelah 4 kali perubahan dilakukan.
d. Untuk perubahan password, konfirmasi password lama harus dimintakan sebelum
pembuatan password baru.
7. Penyimpanan Password
a. Password root/superuser sebaiknya diingat atau disimpan di tempat yang aman
yang tidak dapat diketahui oleh orang yang tidak berwenang dan tidak di “share”
dengan orang lain.
b. Pada situasi dimana password harus di share, password harus disimpan dibawah
dua pengawasan, sehingga tidak seorang pun memiliki akses tunggal terhadap
sistem.
104
c. File atau tabel yang berisi password harus dienkripsi serta kewenangan membaca
dan menulis ke file tersebut hanya boleh dimiliki oleh superuser.
8. Fasilitas reset password hanya boleh dilakukan oleh System Administrator setelah user yang
bersangkutan melapor. Aktivitas reset password harus tercatat kapan terjadinya, alasan reset
password serta user tersebut milik siapa.
4.4 Sekuriti database
Database memiliki tingkat sekuriti sendiri sehingga dengan demikian suatu database sistem informasi
memungkinkan untuk memiliki 2 atau lebih level sekuriti, yaitu sekuriti level O/S dan sekuriti level
database. Meskipun bisa saja sekuriti level O/S-nya diabaikan pada suatu sistem informasi yang
menggunakan topologi Client/Server (two-tier), dimana pada topologi ini user dapat langsung
mengakses database tanpa melalui level O/S-nya server database. Sehingga pada topologi
Client/Server ini sekuriti database benar-benar tergantung pada database itu sendiri (lihat Tabel).
Pada dasarnya O/S tidak akan melindungi data yang ada di database, sehingga database harus dapat
melindungi dirinya sendiri, untuk itu kemampuan suatu database dalam hal sekuriti harus menjadi
salah satu perhatian dalam pemilihan DBMS (Database
Management System).
Database juga memiliki manajemen user sendiri yang aturan dasarnya hampir sama dengan level O/S,
hanya saja untuk mengakses database memerlukan tools atau aplikasi tambahan sebelum user benar-
benar bisa mengakses. Untuk itu pembagian sekuriti pada database adalah tergantung dari topologi
yang dipakai.
Tabel Pembagian Sekuriti Berdasarkan Topologi
TOPOLOGI DESCRIPTION SECURITY LEVEL
One-tier
User dapat mengakses database hanya setelah login melalui user O/S dan user O/S tersebut memiliki hak untuk
mengakses database.
Sekuriti ada di level O/S dan Database
Client/Server (two-tier)
User database dapat mengakses data tanpa melalui level O/S, tetapi terminal user harus
memiliki tools/aplikasi untuk akses database.
Sekuriti ada di level Database
Three-tier
User tidak dapat langsung mengakses database, user hanya bisa mengakses data yang sudah
disediakan oleh aplikasi. Server Aplikasilah yang mengakses ke database.
Sekuriti ada di level Server Aplikasi dan
Database.
105
Prosedur Implementasi Pengamanan Database
1. Database yang digunakan untuk aplikasi produksi haruslah database yang memiliki lisensi.
2. Password yang disimpan oleh database dalam bentuk tabel atau view harus dienkripsi oleh
database tersebut.
3. Pengaturan hak akses harus mengacu pada roles/privileges yang sudah ditentukan.
4. Tidak diperbolehkan ada user non-DBA memiliki roles/privileges DBA.
5. User-id dan password dari user O/S yang menginstall database harus aman dari penggunaan
oleh orang yang tidak berhak.
6. Default password hasil instalasi harus diganti sebelum database dinyatakan produksi.
7. Membuat profile untuk mengatur user, seperti kapan boleh login, kapan harus ganti
password, tabel mana yang boleh diakses dan sebagainya.
8. Mengaktifkan fungsi audit-trail yang ada di database. Fungsi ini perlu diperhatikan karena jika
aktif maka space disk akan selau bertambah besar. Sehingga mungkin hanya diaktifkan pada
saat database diakses oleh user yang memiliki priviledge yang tinggi.
9. Daftar user harus senantiasa dibuatkan reportnya setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk keperluan
auditing license.
10. Akses database secara otomatis dari database lain harus sepengetahuan DBA masing-
masing database.
11. Perubahan yang terjadi pada level aplikasi harus senantiasa dilaporkan ke DBA untuk
diperiksa ada tidaknya pengaruh perubahan terhadap sekuriti database.
12. Proses upgrade database harus memperhatikan :
a. Aplikasi harus dapat berjalan pada DBMS versi terbaru.
b. Kapasitas disk server harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
c. Harus dilakukan backup terlebih dahulu.
d. Harus memiliki skenario penanggulangan, jika proses upgrade gagal sementara
aplikasi harus tetap operasional.
e. Harus diketahui lama waktu yang dibutuhkan untuk upgrade.
f. Harus dilakukan penjadualan dalam melakukan upgrade
g. Perlu adanya sosialisasi dalam hal knowledge.
13. Setelah selesai dilakukan instalasi/upgrade maka harus selalu dibuatkan Berita Acara
pelaksanaan kegiatan instalasi/upgrade dan dilaporkan ke manajemen.
14. Backup terhadap database harus dilakukan secara terjadwal
(Harian/Mingguan/Bulanan/Tahunan) baik backup secara fisik maupun logic sesuai
kebutuhan aplikasi yang mengaksesnya.
106
15. Hasil Backup disimpan dilokasi onsite dan atau offsite untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan.
16. Prosedur restore database produksi harus mendapatkan ijin dari manajemen Unit Pengelola
Sistem Informasi dan harus sesuai dengan SMP/SOP masing-masing aplikasi.
4.5 Sekuriti Aplikasi
Akses terhadap aplikasi dibagi menjadi 3 level :
1. Administrator
Administrator memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur, membuat dan mengawasi user dan aplikasi.
2. User
User memiliki hak akses dan otoritas terhadap aplikasi sesuai dengan kebutuhannya dan wewenang
yang diberikan oleh Administrator.
3. Guest
Guest memiliki hak akses paling minimum yang mungkin diberikan oleh aplikasi.
Prosedur sekuriti aplikasi
1. Setiap Aplikasi atau layanan Sistem Informasi yang akan produksi harus sudah melewati
pengujian sekuriti oleh unit pengelola Sistem Infromasi setempat dengan mengacu kepada
standard Sekuriti yang berlaku.
2. Administrator harus mencatat setiap aktivitasnya dalam manajemen user, meliputi :
a. Setiap penambahan dan penghapusan user account;
b. Setiap perubahan terhadap user account, misalnya menyangkut hak aksesyang
diberikan.
c. Setiap reset password yang dilakukan, harus atas permintaan user dengan identitas
user yang jelas.
3. Aturan aplikasi harus dibuat sebagai alat untuk membatasi kewenangan user dalam
menggunakan aplikasi.
4. Memberikan quota bagi user dalam menggunakan resource aplikasi.
5. User harus mempunyai profile sesuai dengan tingkat kewenangannya.
6. User harus memelihara passwordnya agar jangan sampai diketahui dan dimanfaatkan oleh
pihak lain.
7. Aplikasi yang digunakan harus memiliki lisensi.
8. Aplikasi yang terinstall di terminal user harus dijaga dari penggunaan orang yang tidak berhak
oleh pemilik/penanggung jawab terminal tersebut.
9. Default user aplikasi adalah no-access.
107
10. Setiap usaha untuk login ke aplikasi yang gagal autentifikasinya direkam dan dilaporkan ke
manajemen. Selanjutnya user tersebut di-lock sampai ada permintaan resmi dari user yang
bersangkutan.
11. User Guest harus memiliki hak paling minimum dalam mengakses aplikasi.
12. File atau tabel yang berisi daftar user dan password harus dienkripsi.
13. Upgrade aplikasi harus memperhatikan :
a. Aplikasi harus dapat berjalan pada DBMS versi terbaru.
b. Kapasitas disk server harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
c. Harus dilakukan backup terlebih dahulu.
d. Harus memiliki skenario penanggulangan, jika proses upgrade gagal sementara
aplikasi harus tetap operasional.
e. Harus diketahui lama waktu yang dibutuhkan untuk upgrade.
f. Harus dilakukan penjadualan dalam melakukan upgrade .
g. Perlu adanya sosialisasi dalam hal knowledge.
14. Berita Acara hasil instalasi/upgrade aplikasi harus dibuat setelah selesai pekerjaan
installasi/upgrade aplikasi dan dilaporkan ke manajemen.
15. Backup terhadap aplikasi harus dilakukan setelah instalasi pertama kali juga sebelum dan
sesudah upgrade.
16. Hasil backup harus disimpan di lokasi onsite dan atau offsite.
17. Prosedur restore aplikasi produksi harus mendapatkan ijin dari manajemen Unit Pengelola
Sistem Informasi dan harus sesuai dengan SMP/SOP masing-masing aplikasi.
18. Prosedur tambahan untuk masing-masing aplikasi dituangkan dalam SOP/SMP tiap aplikasi.
4.6 Sekuriti data Data yang disimpan dapat berupa dokumen tertulis (hardcopy) maupun yang berupa dokumen
elektronik (softcopy).
Prosedur pengamanan untuk dokumen tertulis
1. Dokumen dikelompokkan dan disimpan dalam bentuk binder atau dibundel kemudian diberi
label dan disimpan dalam lemari yang terkunci.
2. Dokumen tersebut harus dijaga oleh manajemen terkait.
3. Dokumen tersebut harus mencantumkan siapa yang mengupdate terakhir kali, revisi yang
keberapa dan tanggal terakhir dibuat.
4. Jika dokumen tersebut digandakan, maka hasil penggandaannya harus ditandai
“UNCONTROLLED” artinya isinya sudah bukan menjadi tanggung jawab penyusun.
108
Dokumen elektronik berupa file atau direktori, perlindungan terhadap file dan direktori pada suatu
sistem file sangat penting dalam menjaga kerahasiaan, ketersediaan dan keutuhan dari informasi yang
berada pada sistem.
Perlindungan yang berlebihan terhadap file atau direktori pada satu sistem file, meskipun dapat
menjaga kerahasiaan, ketersediaan dan keutuhannya namun menyebabkan system tersebut sulit
digunakan. Untuk hal itu perlu adanya keseimbangan antara aspek perlindungan sekuriti dan
kemudahan dalam pengoperasiannya.
Prosedur pengamanan untuk dokumen elektronik : 1. Dokumen yang disimpan secara elektronik hanya boleh diakses oleh authorized user.
2. Jika ada orang lain yang akan mengakses data tersebut maka pemilik data harus
mengamankannya dengan memberikan proteksi pada dokumen tersebut.
3. Data yang bersifat rahasia dan disimpan dalam suatu direktori tidak boleh dishare tanpa
password dan diberlakukan maximum allowed user (jumlah user maksimum yang mengakses
data dalam saat yang bersamaan).
4. Bila diperlukan untuk akses data, maka dapat diberlakukan pembatasan waktu akses (hanya
dalam jam kerja).
5. Terminal user harus dinon-aktifkan jika yang bersangkutan tidak ada ditempat.
6. Data rahasia disimpan dalam bentuk enkripsi file.
7. Pengiriman data yang sifatnya rahasia dari satu terminal ke terminal lain harus menggunakan
jaringan yang terpisah dari jaringan publik yaitu berupa jaringan tersendiri dan/atau
menggunakan perangkat lunak khusus. (misalnya dengan memanfaatkan fasilitas VPN-
Virtual Private Network).
8. Backup terhadap data diperlukan sesuai kebutuhan, jika data sudah dalam bentuk database
maka backup akan mengikuti prosedur pengamanan database, tetapi jika data tersebut ada di
sisi user maka user sendiri yang melakukan backup ke media lain (disket, ZIP Drive dan
sebagainya).
9. Prosedur restore dokumen elektronik harus mendapatkan ijin dari manajemen Unit Pengelola
Sistem Informasi dan harus sesuai dengan SMP/SOP masing-masing aplikasi.
10. Pemberian Data kepada pihak ketiga bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam
PKS serta dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh yang menyerahkan, yang
menerima dan disetujui oleh pejabat yang ditunjuk berhak memberikan informasi.
11. Manajemen unit pengelola Sistem Informasi berhak menyetujui untuk menguji prosedur
pemberian data kepada pihak ketiga, jika prosedur pemberian data tersebut melanggar
sekuriti Sistem Informasi maka Manjemen berhak untuk mengajukan penolakan atau
mengeskalasi masalah ke manajemen di atasnya untuk diselesaikan.
109
V ANTI VIRUS Perkembangan internet yang sedemikian cepat dan diiringi dengan pertumbuhan virus yang disebar
melalui jaringan internet oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebabkan gangguan
pada operasional di lingkungan sistem informasi. Virus bagi sistem komputer merupakan ancaman
sekuriti yang sangat serius dan perlu selalu mendapatkan pengawasan. Tujuan utama penciptaan
virus adalah melakukan pengrusakan terhadap sistem komputer dan perangkat lunak aplikasi.
Untuk melindungi data, device atau peripheral lainnya yang tersimpan di terminal workstation maupun
yang ada di server, maka diperlukan pedoman pengaturan pengamanan sistem informasi dari
serangan virus. Kunci penyebab menyebarnya virus melalui akses jaringan yang ditimbulkan dari
unsur non teknis yaitu kesadaran user internal dalam mengamankan terminalnya masing-masing dan
kepatuhan dalam menjalankan prosedur serta pengrusakan oleh user eksternal melalui jaringan
global.
Prosedur Pengamanan Sistem Informasi dari Serangan Virus :
1. Penanggung jawab pengamanan sistem informasi di terminal user dari serangan virus adalah
masing-masing pemilik terminal, sehingga setiap user harus berusaha untuk menjaga
terminalnya dari serangan virus dengan melakukan pendeteksian terhadap segala informasi
yang di terima dari luar terminalnya (contoh informasi dari luar adalah e-mail, milis,
download/FTP dari Internet/Intranet, junk-mail, serta informasi yang diperolah melalui disket
dan media penyimpan data lainnya).
2. Setiap terminal user yang terintegrasi dalam suatu LAN harus memiliki Anti Virus dan
diaktifkan setiap terjadi interaksi dengan jaringan.
3. DIV TI menyediakan suatu sistem Anti Virus bagi terminal user yang terhubung ke jaringan di
server Anti Virus yang akan mengupdate secara otomatis ke terminal user dan diharapkan
dapat memproteksi sistem dari virus-virus baru yang sudah terdaftar di database Anti Virus.
4. Pengamanan terhadap terminal user selanjutnya tergantung kepada user yang bersangkutan
untuk mengaktifkan Anti Virus setiap terjadi interaksi dengan jaringan dan device lainnya.
5. Setiap Anti Virus mendeteksi adanya kegiatan virus di terminal maka user harus segera
mengusahakan pembersihan virus (cleaning), dan memastikan kembali bahwa data yang
diakses sudah bersih dari virus.
6. Jika user menemukan adanya varian virus baru yang tidak terdeteksi oleh sistem Anti Virus
yang disediakan server Anti Virus, user tersebut harus membatalkan transaksi yang
berlangsung dan informasi yang diterima tidak boleh diakses. Setelah itu user harus segera
melapor ke Help Desk untuk ditindak lanjuti.
110
7. Install software sistem deteksi virus yang berfungsi untuk memfilter dan mengembalikan e-
mail yang mengandung virus sebelum sampai ke penerima. Sistem deteksi virus ini harus
selalu diupdate oleh penanggung jawab system anti virus (Unit Pelaksana Sistem Informasi).
Diagram alir dari proses pengamanan terhadap virus seperti diagram di bawah ini.
Diagram Alir Proses Pengamanan terhadap Virus
Spesifikasi minimum software anti virus :
1. Dapat diintegrasikan dengan paket Microsoft Office.
2. Dapat mendeteksi dan menangani virus e-mail secara dini (terintegrasi dengan aplikasi mail
client).
3. Mampu mendeteksi dan menangani virus yang menyebar melalui internet (download file).
4. Memiliki kemampuan updating data virus yang tersentralisasi.
5. Updating data virus dilakukan secara reguler dan mampu mengatasi laju perkembangan virus
komputer dewasa ini.
6. Seluruh Personal Computer dengan software antivirus yang sudah terinstalasi dijamin
memiliki data virus terdini.
111
Alur proses updating anti virus :
1. Server Software Anti Virus dan sistem deteksi virus (yang diinstall pada Windows NT server)
mendapat update langsung dari vendor software bersangkutan melalui internet (biasanya
rutin setiap minggu atau apabila ditemukan varian virus baru yang berbahaya)
2. Client Software Anti Virus (yang diinstall pada Personal Computer) mendapatkan data virus
terbaru pada saat logon ke jaringan.
VI AKSES JARINGAN
Dalam sekuriti Sistem Informasi, akses terhadap sistem komputer melalui jaringan komputer baik itu
melalui LAN ataupun WAN diperlukan adanya suatu pengaturan khusus. Hal ini dilakukan untuk
memberikan perlindungan keamanan terhadap informasi yang terkandung di dalamnya. Sistem
keamanan jaringan komputer menjadi sangat penting jika akses jaringan tersebut sudah memasuki
jaringan komputer global (internet) yang berarti membuka jalan terhadap kemungkinan pihak-pihak di
luar sistem untuk dapat akses ke sistem komputer. Akses terbuka ini akan membuat kondisi sistem
yang lebih rawan terhadap ancamandan/atau gangguan.
Untuk menghindari ancaman atau hal-hal yang tidak diharapkan tersebut, maka perlu
dilakukan antisipasi dengan memperketat sistem sekuriti terhadap akses jaringan melalui penggunaan
perangkat sekuriti (security tools).
Untuk control akses jaringan internal (intranet), seluruh perangkat jaringan seperti router, switch, hub
dan lain-lain harus diatur dan dikendalikan oleh Manager Sekuriti. Perangkat tersebut harus
mengaktifkan kontrol akses untuk merekam dan memantau setiap aktifitas sehingga dapat
dipergunakan sebagai informasi untuk keperluan auditing. Tidak ada perangkat jaringan yang
terhubung ke jaringan baik LAN maupun WAN, tanpa persetujuan Manager Sekuriti terlebih dahulu.
Sedangkan untuk menjaga keamanan jaringan internal dari akses jaringan eksternal (internet), maka
seluruh akses ekternal harus dikendalikan dengan mengunakan filtering trafik. Konsep keamanan yang
paling umum digunakan untuk melindungi jaringan dari akses-akses luar yang tidak dikehendaki yaitu
dengan menggunakan firewall. Seluruh akses jaringan eksternal ke jaringan internal harus melalui
firewall. Disini harus dibuat adanya access list atau filtering untuk incoming dan outgoing packet dari
dan untuk tujuan-tujuan (destinations) yang spesifik atau penyediaan fitur NAT (Network Address
Translation). Fasiltas filtering yaitu filtering IP Address dan filtering protocol.
112
Dengan diterapkan firewall ini yang ditempatkan antara jaringan intranet dengan jaringan internet,
diharapkan akan mencegah atau menghambat kemungkinan-kemungkinan pengrusakan sistem
komputer oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
6.1 Pengamanan akses pada server
Salah satu pengamanan terhadap akses Sistem informasi adalah dengan melakukan proteksi pada
Sistem Komputer yang ada, khususnya pada servis-servis yang terdapat di perangkat server. Servis ini
merupakan bagian dari Operating System yang dijalankan pada server tersebut.
Akan tetapi servis tersebut akan tetap dijalankan, walaupun tidak semuannya akan dipergunakan
karena merupakan standard dari Operating System. Untuk keamanan sistem informasi tersebut, maka
sebaiknya servis-servis ditutup jika memang tidak dipergunakan atau diperlukan.
Pada sistem protokol yang mempergunakan TCP/IP, servis-servis yang dimaksud adalah port yaitu
alamat tempat dari servis atau aplikasi dijalankan, yang terdiri atas :
Servis atau aplikasi Port
File Transfer Protocol (FTP)
21
Telnet
23
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
25
Gopher 70
Finger 79
Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 80
POP3 110
Network News Transfer Protocol (NNTP) 119
Prosedur
1. Pastikan fungsi-fungsi yang dibutuhkan atau yang akan dipergunakan pada server tersebut.
2. Tutup servis-servis atau port-port yang tidak dibutuhkan.
113
3. Untuk mengaktifkan servis tersebut setelah dilakukan rekonfigurasi, matikan terlebih dahulu
servis yang masih aktif.
4. Aktifkan kembali servis baru tersebut.
Beberapa tools yang juga sering dipergunakan sebagai sistem proteksi pada server adalah dengan
TCP_Wrappers pada platform UNIX based, NetGate pada platform SPARC System, Internet Packet
Filter pada platform SunOS, Argus pada platform SunOS, Solaris dan SGI IRIX serta NOCOL pada
Platform Apple Talk Netware.
6.2 Router dan Switch Hub Router yang merupakan salah satu perangkat yang bekerja pada Network Layer dalam suatu jaringan
yang berfungsi sebagai pengatur rute yang optimal untuk melewatkan trafik. Router melewatkan paket-
paket data dan akses dari satu network ke network yang lainya dan membuat koneksi antar network
sebagai pintu gerbangnya , baik dari jaringan internal maupun jaringan eksternal. Pengaturan lalu-
lintas ini akan disesuaikan dengan table-routing yang diinginkan .
Sistem sekuriti pada router merupakan pengamanan awal dalam suatu jaringan internal, dimana harus
diketahui fungsi port yang dipergunakan di dalam router tersebut. Umumnya router memiliki 2 jenis
port, yaitu serial port dan ethernet port. Serial port digunakan point to point connection antar router dan
ethernet port digunakan untuk koneksi LAN.
Prosedur yang harus dilakukan dalam pengamanan akses pada router yaitu:
1. Membuat akses username dan password bagi administrator router yang diberikan hanya
kepada karyawan yang berwenang di masing-masing lokasi SISFO Area.
2. Membuat Control access-list, yang terdiri dari :
a. IP Address yang akan digunakan oleh aplikasi tersebut.
b. IP Address user yang mengakses aplikasi tersebut.
c. IP Address user yang dimiliki oleh Mitra (didaftarkan di IP Filtering). d. Mengatur /mengarahkan jalur trafic.
3. Mengaktifkan encryption key pada administrator password router baik pada akses console
maupun akses telnet.
4. Membuat back up file konfigurasi, file security dan disimpan di tempat khusus. 5. Membatasi akses ke router hanya dari terminal / address tertentu.
6. Membatasi waktu dengan aoutomaic logout bila user administrator login tanpa aktifitas.
7. Menentukan dan merahasiakan SNMP server community Read /Write pada system administrasi network.
8. Membatasi akses ke jaringan NMS hanya dari yang berhak.
114
Switch Hub adalah perangkat LAN yang bekerja pada DataLink Layer yang berfungsi untuk menyaring
(filter), meneruskan (forward) dan mengalirkan (floods) setiap frame yang diterima ke tujuan masing-
masing , switch hub juga merupakan titik awal tersambungnya suatu terminal pada segment LAN.
Prosedur yang harus dilakukan dalam pengamanan akses pada Switch Hub yaitu:
1. Membuat akses username dan password bagi administrator switch hub yang diberikan hanya
kepada karyawan yang berwenang di masing-masing lokasi SISFO Area.
2. Membua Virtual Local Area Network, yang terdiri dari :
a. Mengalokasikan port-port pada Hub tertuju pada segment IP tertentu .
b. Mengatur IP user pada segment tertentu.
3. Mengaktifkan encryption key pada administrator password Switch Hub baik pada akses
console maupun akses telnet.
4. Membatasi waktu dengan aoutomaic logout bila user administrator login tanpa aktifitas.
5. Membuat back up file konfigurasi, file security dan disimpan di tempat khusus.
6. Menentukan dan merahasiakan SNMP server community Read /Write pada system
administrasi network.
6.3 Firewall
Firewall merupakan suatu instrumen utama yang dipergunakan untuk mengimplementasikan kebijakan
sistem keamanan jaringan komputer. Pada umumnya firewall diletakkan di antara jaringan internal
perusahaan (intranet) dengan jaringan eksternal (internet), firewall bertindak sebagai titik yang
digunakan untuk memonitor dan menolak lalu lintas jaringan pada tingkat aplikasi, sehingga dalam hal
ini firewall bertindak sebagai filter untuk menyaring akses dari eksternal terhadap informasi-informasi
dari internal perusahaan. Pada sistem security jaringan komputer PT. X dilakukan dengan
menggunakan sistem firewall berlapis baik di jaringan internal (intranet) yang mempunyai akses
kepada pelayanan pelanggan (seperti System Online Payment Point) maupun di jaringan eksternal
(internet).
Firewall dibangun untuk mencegah pengrusakan sistem informasi dari user eksternal yang memiliki
pengetahuan sistem security jaringan komputer dengan berbagai cara. Mekanisme yang umum
digunakan saat ini adalah menggunakan filter router, computer gateway, dan jaringan terisolasi (Virtual
Private Network).
Prosedur Interkoneksi jaringan eksternal yang tersambung ke jaringan internal tidak direkomendasikan tanpa
firewall. Pengoperasian firewall menjadi tanggung jawab administrator jaringan Intranet atau Internet
oleh masing-masing Unit yang mengelola jaringan Sistem Informasi yang terhubung dengan global
Internet. Prosedurnya sebagai berikut :
115
1. Pastikan fungsi-fungsi atau servis-servis yang dibutuhkan atau yang akan dipergunakan
suatu aplikasi.
2. Pastikan waktu yang diperkenankan untuk mengakses data sistem informasi (opsional).
3. Membuka service / port-port yang dibutuhkan pada rule / aturan di firewall.
4. Pastikan IP Address internal yang akan digunakan pada suatu aplikasi daaan alokasi address
external jika aplikasi tersebut akan dipublikasikan ke internet.
5. Pastikan IP Address user yang diperkenankan mengakses suatu aplikasi.
6. Untuk mengaktifkan servis tersebut setelah dilakukan rekonfigurasi, matikan terlebih dahulu
servis yang masih aktif.
7. Aktifkan kembali servis baru tersebut.
8. Backup konfigurasi firewall.
6.4 Proxy
Secara teknis sistem sekuriti dengan menggunakan proxy merupakan suatu aplikasi yang berada di
antara firewall yang dapat melihat dua sisi jaringan, jaringan intranet dan jaringan internet.
Fungsi utama proxy ini hanyalah sebagai pengantar penyediaan pelayanan termasuk FTP, HTTP,
DNS dan SMTP. Proxy akan menangkap semua hubungan-hubungan untuk setiap internet protocol
dan melakukan pemeriksaan sekuriti pada berbagai layer dalam suatu protokol. Aplikasi proxy akan
melakukan beberapa tingkat pemeriksaan setiap isi dari paket-paket data yang dilewatkan. Akan
tetapi, karena proses ini akan memakai CPU yang cukup intensif, maka tingkat analisanya agar
dibatasi dan tidak dilakukan secara keseluruhan pada hubungan yang dienkripsi seperti Secure Socket
Layer (SSL)
Permintaan untuk pelayanan dari luar yang berasal dari suatu organisasi seperti web browser yang
menunjuk pada remote URL, ditangani oleh pelayanan proxy HTTP dan dituntun oleh basis operasi
firewall untuk akses ke dalam internet. Sebaliknya, trafik dari internet yang masuk ke dalam organisasi,
seperti e-mail, ditangkap oleh pelayanan proxy SMTP dan dituntun oleh basis operasi firewall untuk di
akses ke dalam intranet.
Prosedur
1. Harus mengetahui sifat dari aplikasi yang akan didaftar di proxy server tersebut.
2. Aplikasi tidak diperkenankan bersinggungan dengan internet, agar tidak didaftar di proxy
server
3. Setiap aplikasi yang berbasis web dan terhubung dengan internet harus terdaftar di proxy
server
4. Penamaan proxy harus mengikuti standar dari DIVMEDIA
6.5 Remote Akses
116
Adakalanya user-user tertentu memerlukan akses ke jaringan Sistem Informasi saat berada di luar
jaringan internal atau suatu tempat yang tidak memiliki jaringan internal. Untuk memenuhi kebutuhan
tersebut, maka user akan mempergunakan fasilitas Remote Access Service (RAS) melalui akses
jaringan PSTN Sistem keamanan pada RAS ini harus terjamin dan telah mendapat pertujuan dari
kepala unit pengelola Sistem Informasi. Misalnya saja penempatan segmen jaringan perangkat RAS
yang harus terpisah dari segmen jaringan perangkat informasi yang ada. Ini berguna agar adanya
suatu filtering dalam mengakses jaringan internal yang ada.
Prosedur
1. Akses remote ke jaringan internal diberikan hanya kepada pegawai PT. X dan digunakan
untuk kebutuhan pengendalian operasional dan akses tingkat manajemen PT. X.
2. Untuk akses remote oleh pihak ketiga diberikan setelah mendapat ijin dari Ka Unit atau
pejabat pengelola Sistem Informasi serta mendapat persetujuan dari pemilik data.
3. Akses remote pihak ketiga tersebut harus melalui IP Filtering.
4. Pada perangkat Sistem Informasi yang dapat diakses secara remote, harus memiliki user
access-list yang memakai fasilitas tersebut.
5. Pada perangkat jaringan internal harus memiliki Control access-list yang memuat perangkat-
perangkat sistem informasi yang dapat diakses secara remote.
6. Harus dilakukan validasi keabsahan setiap user yang akses secara remote, baik itu pada
perangkat jaringan internal maupun eksternal.
6.6 Desktop Management
Merupakan suatu sistem yang dapat melakukan fungsi monitoring client, meliputi :
1. Penetapan pemakaian IP address bagi user
2. Trouble shooting gangguan Conflict IP.
3. Monitoring Asset Management client baik hardware maupun software.
4. Remote install software client seperti antivirus dan software aplikasi yang disepakati menjadi
kebutuhan user.
5. Penerapan DHCP Server pada tiap segment LAN.
Desktop management ini merupakan kebutuhan sistem security jaringan yang harus dijalankan oleh
user client dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang benar.
Prosedur
Untuk kelancaran operasional Desktop management perlu pengaturan prosedur baik di tingkat
administrator desktop management maupun di tingkat user /client, yaitu :
1. Tingkat administrator :
117
a. Memberikan tingkat priviledge bagi para administrator desktop untuk melakukan
fungsi desktop management. Priviledge tertinggi diberikan kepada administrator
pusat yang memiliki kemampuan akses dan eksekusi sampai ke seluruh area dan
priviledge kedua diberikan kepada administrator SISFO Area yang hanya mampu
mengakses dan mengeksekusi untuk area lokal.
b. Melakukan instalasi software client Desktop Management di masing-masing
perangkat yang akan di monitor.
c. Mengatur wewenang user dalam melakukan perubahan konfigurasi baik software
maupun hardware di komputer masing-masing user (desktop management).
d. Mengaktifkan dan menon-aktifkan login user pada client.
2. Tingkat user :
a. Setiap melakukan perubahan konfigurasi baik software maupun hardware harus
dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan administrator Desktop Management.
b. User harus mengaktifkan fungsi-fungsi pengamanan standar yang ada di masing-
masing PC yang dipakainya seperti :
i. Mengaktifkan Power-On-Password
ii. Mengaktifkan screen saver dengan password
118
Peningkatan Security Awareness
Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, penyusunan dokumen
kebijakan dan prosedur serta security awareness menjadi prioritas awal dalam
implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi PT.X. Berikut ini
rekomendasi praktis tahapan peningkatan security awareness manajemen dan
karyawan PT.X:
1. Manajemen menentukan aspek apa saja yang harus dilindungi keamanannya.
2. Pembuatan rencana program berisi alternatif-alternatif solusi keamanan yang
berhubungan dengan personel.
3. Implementasi program pada durasi waktu tertentu.
4. Mengevaluasi keberjalanan program dan hasilnya.