bab iv hasil penelitian dan pembahasan 4.1....
TRANSCRIPT
61
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Implementor Kebijakan Larasita di Kota Bandung
Implementor Kebijakan Larasita di Kota Bandung adalah Kantor Pertanahan
Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja kantor
wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, kedudukan, tugas
pokok dan fungsi Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan
Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah instansi vertikal dari Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang dipimpin oleh seorang
kepala kantor, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung
kepada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Jawa Barat.
2. Tugas Pokok
Tugas Pokok Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional pada kota
Bandung.
3. Fungsi
Fungsi untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud diatas, Kantor
Pertanahan Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam
rangka tugas pertanahan,
62
b. Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang
pertanahan,
c. Pelaksanaan survey, pengukuran, dan pemetaan dasar,
pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah,
pemetaan tematik, dan survey potensi tanah,
d. Pelaksaan penatagunaan tanah, landreform, dam
konsolidasai tanah, pengusulan dan pelaksaaan penetapan
hak tanah, pendaftaran tanah, pemeliharaan data pertanahan
dan administrasi tanah aset pemerintah,
e. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengolahan tanah
negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,
f. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan,
g. Pengolahan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan
Nasioanal (Simtanas),
h. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada
masyarakat, pemerintah dan swasta,
i. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan,
sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan
pertanahan.
4.1.1. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kota Bandung
Visi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah “Terwujudnya Tertib
Pertanahan di Kota Bandung melalui Pelayanan yang Profesional dan Menjadi
Kantor Pertanahan Terbaik dari yang Baik”.
Visi tersebut dimaksudkan dalam rangka terwujudnya harapan, yaitu:
1. Masyarakat puas pada pelayanan yang diberikan,
2. Pemerintah bangga pada Kantor Pertanahan Kota Bandung,
3. Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung bangga dalam
pengabdiannya.
Adapun Misi Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan pegawai Kantor Pertanahan yang profesional dan
fasilitatif,
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
3. Meningkatkan suasana menjadi kantor yang ber “Tarif”
(Transparan, Akuntabel, Responsif, Independent, dan Fairness),
4. Meningkatkan sinergitas dalam pemberdayaan masyarakat,
63
5. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum dan
pelayanan pertanahan.
4.1.2. Susunan Organisasi, Fungsi dan Uraian Tugas di Kantor Pertanahan
Kota Bandung
Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang terencana mengenai
usaha kerjasama dimana setiap orang yang berada didalamnya mempunyai
peranan yang diakui untuk menjalankan fungsi dan tugas, pada struktur dapat
diketahui dengan jelas tentang isi dari luasnya kegiatan-kegiatan yang
berlangsung dalam organisasi yang bersangkutan.
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Bandung
(sumber: Kantor Pertanahan Kota Bandung, 2012)
64
Struktur organisasi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung. Struktur
organisasi tersebut didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006. Adapun organisasi Kantor Pertanahan
Kota Bandung terdiri dari:
1. Subbagian Tata Usaha,
2. Urusan Perencanaan dan Keuangan
3. Urusan Umum dan Kepegawaian
4. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan,
5. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,
6. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan,
7. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan,
8. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.
4.1.3. Fungsi dan Uraian Tugas pada Kantor Pertanahan Kota Bandung
Fungsi dan uraian tugas pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, yaitu
sebagai berikut:
a. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta
menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan
perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Subbagian Tata Usaha
mempunyai fungsi:
a. Pengelolaan data dan informasi,
b. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas
kinerja pemerintah,
c. Pelaksanaan urusan kepegawaian,
d. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran,
e. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana,
f. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program,
g. Koordinasi pelayanan pertanahan.
65
b. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan
survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan
kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei
potensi tanah, penyiapan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan
perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah,
pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi,
b. Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan/wilayah,
c. Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan,
d. Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan
potensi tanah,
e. Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai
tanah,
f. Pemeliharaan peralatan teknis.
c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan
pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas
tanah hak, pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi
Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah,
b. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-menukar,
saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, saran dan
pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah,
c. Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi perpanjangan
jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau pendaftaran hak,
66
d. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara, daerah
bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum
pemerintah,
e. Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak,
f. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan,
g. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak,
h. Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.
d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform konsolidasi tanah,
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah
tertentu lainnya. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengaturan dan
Penataan Pertanahan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan
wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian penggunaan dan
pemanfaatan tanah serta penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka
perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian penggunaan dan
pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, penataan
tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas
konflik serta permukiman kembali,
b. Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan
pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan
kawasan lainnya,
c. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan kawasan,
d. Pemantuan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan
pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan/zoning dan redistribusi
tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah obyek landreform
dan pemanfaatan tanah bersama serta penertiban administrasi landreform,
e. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform,
f. Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang
terkena ketentuan landreform,
g. Penguasaan tanah-tanah obyek landreform,
h. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi
tanah dengan luasan tertentu,
i. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan
pengeluaran tanah dari obyek landreform,
j. Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan penegasan
obyek konsolidasi tanah,
67
k. Penyediaan tanah untuk pembangunan,
l. Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan,
m. Pengumpulan, pengolahan, penyajiaan dan dokumentasi data landreform.
e. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah
negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Dalam
menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai
fungsi:
1. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah
terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat,
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban
pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan
dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara,
tanah terlantar dan tanah kritis,
3. Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi, pembinaan,
peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan
tanah terlantar dan tanah kritis,
4. Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan
rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian
kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah
negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis,
5. Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan pembentukan
kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber
produktif,
6. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan
mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat,
7. Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk
pembangunan,
8. Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan
tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat,
9. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan
hukum atas tanah terlantar.
68
f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Konflik, Sengketa dan Perkara
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan,
b. Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan,
c. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara
hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara,
pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi
pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan rekomendasi
pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau
badan hukum dengan tanah,
d. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan,
e. Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara
pertanahan.
Adapun pelaksana kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah
oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung sesuai dengan surat keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Bandung nomor 120-32.73-02 tahun 2009.
4.1.4. Keadaan Pegawai dan Fasilitas Kerja Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kota Bandung
Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang
didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk
menjalankan sesuatu fungsi tertentu atau terdapatnya hierarki, dimana
konsekuensi dari adanya hirarki ini ialah bahwa di dalam organisasi ada pimpinan
atau kepala dan bawahan atau staf.
69
Pegawai adalah unsur pelaksana kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi
yang fungsi dan tugasnya telah diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja
organisasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan secara
berhasil guna dan berdaya guna tidak terlepas dari karakteristik pegawai dan
fasilitas-fasilitas yang mendukungnya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti menganggap perlu untuk
menguraikan mengenai keadaan pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung,
diantaranya berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan, Unit Kerja serta fasilitas
dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung.
Pendidikan di dalam organisasi tentunya akan mempengaruhi daripada
kemampuan organisasi itu sendiri, dimana tingkat pendidikan yang lebih tinggi
mencerminkan suatu wawasan yang luas dan akan mendukung kegiatan suatu
organisasi menjadi lebih terukur. Peneliti akan menyajikan jumlah pegawai
berdasarkan tingkat pendidikan dan dapat dilihat pada tabel 3.6.
Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH
1.
2.
3.
4.
5.
6
SD
SLTP
SLTA
Diploma
Sarjana
S2
4
8
89
28
52
2
JUMLAH 183
(Sumber: Arsip Kantor Pertanahan Kota Bandung, 2012)
70
Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat SDM pada Kantor Pertanahan
Kota Bandung cukup baik dapat dilihat dari kelulusan pegawai yang ada pada
Kantor Pertanahan Kota Bandung dengan pendidikan yang paling banyak adalah
SLTA dan Sarjana dan sedikitnya SLTP, walaupun masih ada pegawai yang
hanya lulusan SD namun dapat ditutupi oleh adanya pegawai yang lulusan S2.
Jika kita melihat dari pendidikan pegawai pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung maka dapat disimpulkan bahwa para pegawainya mampu melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dalam hal ini
berhubungan dengan pelayanan program layanan sertifikasi tanah.
Tabel 4.2. Keadaan Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung Berdasarkan
Pangkat dan Golongan
No Unit Jumlah Pegawai
Jumlah Gol I Gol II Gol III Gol IV
1. Subbagian tata usaha 1 7 14 1 23
2. Seksi survey, pengukuran
dan pemetaan - 8 35 - 43
3. Seksi hak tanah dan
pendaftaran tanah 1 16 75 - 89
4. Seksi pengaturan dan
penataan pertanahan - 1 7 - 8
5. Seksi pengendalian dan
pemberdayaan tanah - - 8 - 8
6. Seksi sengketa, konflik dan
perkara - 1 8 - 12
Jumlah Total 2 32 148 1 183
(Sumber: Arsip Kantor Pertanahan Kota Bandung, 2012)
Keadaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung memiliki tingkat
golongan yang berbeda, hal ini dikarenakan tingkat tersebut dipengaruhi oleh
tingkat pendidikan yang berbeda serta masa kerja yang berbeda.
71
Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung mempunyai golongan yang
terendah, yaitu golongan I pada 2 seksi, yaitu subbgagian tata usaha dan seksi hak
tanah dan pendaftaran tanah, sedangkan jumlah terbanyak adalah golongan III
dengan 148 pegawai yang tersebar pada masing-masing seksi, yaitu subbagian tata
usaha sebanyak 14 pegawai, seksi survey, pengukuran dan pemetaan sebanyak 35
pegawai, seksi hak tanah dan pendaftaran sebanyak 75 pegawai, seksi pengaturan
dan penataan pertanahan sebanyak 7 pegawai, seksi pengendalian dan
pemberdayaan tanah sebanyak 8 pegawai, dan seksi sengketa, konflik, dan perkara
sebanyak 8 orang. Berdasarkan pembagian golongan pegawai kita dapat melihat
bahwa dalam menjalankan tugasnya pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung
memiliki pengalaman kerja yang berbeda-beda, hal ini dapat membantu
pencapaian efektivitas program Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah menjadi
lebih baik.
Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam melaksanakan
pekerjaannya senantiasa didukung oleh berbagai fasilitas kerja, karena pegawai
tidak mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik apabila fasilitas kerja yang
diberikan kurang memadai. Fasilitas kerja yang cukup mememadai sudah tentu
akan membantu kelancaran dalam melaksankan tugas kerja yang diberikan kepada
pegawai, fasilitas kerja tersebut dapat dilihat pada tabel 3. 8 berikut ini.
Tabel 4.3. Fasilitas Kerja Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung
No Jenis Barang Jumlah
1.
2.
3.
Portable generating set
Station wagon
Sepeda motor
1
3
4
72
No Jenis Barang Jumlah
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Mesin ketik
Mesin fotokopi
Lemari
Rak besi
Fiiling cabinet
Brankas
Mobilie file
CCTV
Movitex board
White board
Alat detektor uang palsu
Mesin absensi
Overhead projector
Meja kerja
Kursi besi
Kursi kayu
Sice
Meja rapat
Meja komputer
Kursi fiber glass
Mesin penghisap debu
Lemari es
Air conditioning
Kipas angin
Televisi
Loudspeaker
Microphone
Tustel
Audio amplifier
Meja gambar
GPS receiver
Telepon (PABX)
Faximile
P.C.Unit
Laptop
Printer
Scanner
Plotter
Server
Modem
Jaringan
6
1
187
102
89
1
53
1
1
1
1
1
3
190
403
15
7
3
42
14
2
1
27
12
6
1
5
1
1
2
24
4
2
103
10
63
4
1
3
1
1
(Sumber: Arsip Kantor Pertanahan Kota Bandung, 2012)
73
Fasilitas kerja merupakan salah satu syarat yang penting dalam usaha
pencapaian efektivitas program dan pekerjaan pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung secara lebih baik. Penyelesaian tugas pada suatu instansi sangat
ditentukan oleh fasilitas yang menunjang, baik fisik maupun non fisik yang dapat
dimanfaatkan oleh pegawai. Peneliti menilai fasilitas yang dimiliki masih kurang
mendukung dalam pencapaian efektivitas program Layanan Rakyat Untuk
Sertipikasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung. Fasilitas yang kurang
memadai terutama pada pengadaan alat teknologi informasi, karena seharusnya
program pelayanan Larasita yang ditentukan oleh BPN pusat dilaksanakan secara
online (tersanbung langsung dengan jaringan), namun selama ini pelayanan yang
diberikan masih bersifat manual (non IT).
4.2. Implementasi Kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung
4.2.1. Aspek Organisasi
Implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung diiringi komitmen yang tinggi untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan1 yang
menyatakan bahwa selama pelaksanaannya, Layanan Rakyat Untuk Sertipikat
Tanah (Larasita) di Kota Bandung sudah diiringi komitmen yang tinggi untuk
mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan
1 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012
74
pertanahan yang disebut Larasita (Pasal 12 (1) Peraturan Kepala BPN-RI Nomor
18 Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia). Pelaksanaan Larasita dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kota Bandung dengan sistem pelayanan yang bergerak (mobile service), yang
mendekatkan layanan pertanahan agar masyarakat dapat melakukan pengurusan
tanahnya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan tanpa perantara.
Penataan sumberdaya dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil
dengan wawancara dengan informan2 diperoleh keterangan bahwa hal ini
dilakukan dengan membentuk Tim Larasita pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung. Tim ini melakukan aktivitas dengan nama Kantor Pertanahan Bergerak
(sebagai Front Office), yang langsung berhadapan melayani masyarakat pengguna
layanan. Pelayanan di mobil Larasita On Line dengan server KKP di Kantor
Pertanahan Kota Bandung, dan pelayanan pertanahan yang tidak dapat
diselesaikan di mobil Larasita pada hari itu juga, maka berkasnya akan dibawa
dan diselesaikan prosesnya oleh seksi-seksi teknis di Back Office Kantor
Pertanahan Kota Bandung untuk diselesaikan, selanjutnya apabila telah selesai
produknya akan diserahkan di mobil Larasita langsung kepada masyarakat
pengguna layanan.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung beserta jajarannya terlebih dahulu
menyatukan persepsi atau pemahaman yang sama antara pelaksana Larasita
sebagai Front Office di lapangan dengan seksi-seksi teknis sebagai pelaksana di
2 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan
Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012
75
Back Office, berkaitan dengan mekanisme maupun persyaratan teknis/yuridis
dalam memberikan layanan pertanahan melalui Larasita. Hal ini menjadi sangat
penting, manakala masyarakat membutuhkan suatu kepastian dalam memperoleh
pelayanan pertanahan, sehingga hal itu tidak menjadi bumerang bagi pelaksana
Larasita di lapangan.
Perintah atasan dilaksanakan dalam implementasi kebijakan Layanan
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil
wawancara dengan informan3, diperoleh keterangan bahwa perintah atasan yang
dilaksanakan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat
Tanah (Larasita) ini dilaksanakankan dengan sungguh-sungguh dan terjadwal, hal
ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria, yang
menjamin adanya keadilan bagi seluruh masyarakat berkaitan dengan pemilikan
tanah, oleh karena itu Kantor Pertanahan Kota Bandung tidak boleh diskriminatif
dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Program layanan
rakyat untuk sertifikasi tanah atau Larasita memang kuat di dalam misinya.
Sebuah misi yang bertujuan membantu rakyat yang ingin membuat sertipikat atas
tanah yang dimilikinya. Walaupun dalam beberapa kenyataannya di lapangan,
program ini masih sulit diimplementasikan secara ideal oleh Kantor Pertanahan
Kota Bandung.
Sanksi bagi pelanggar implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung diberlakukan. Hal ini sesuai dengan
3 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Koordinator Tim 1 implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 18 September 2012
76
wawancara dengan informan4 yang menyatakan bahwa sanksi dengan tegas
diberlakukan, mengingat implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung ini juga merupakan amanat Presiden
untuk meletakan dasar pondasi dalam pengelolaan pertanahan yang merupakan
pelaksanaan amanat konstitusi pasal 33 (3) UUD 45, yang berbunyi “Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemamkuran rakyat” yang ditugaskan
kepada BPN.
Dalam rangka melaksanakan tugas dengan pelaksanaan 5 (lima) Program
Strategis yaitu: reforma agraria dengan redistribusi tanah dan menjadikan tanah
sebesar-besar kemakmuran rakyat, penertiban tanah terlantar untuk menghindari
akumulasi dan spekulasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
dengan meminimalisir terjadinya sengketa tanah dengan cara proaktif mengambil
inisiatif dalam penyelesaiannya dan Larasita. Untuk mencapai tujuan yang
diharapkan dicanangkan 7 Tertib (Sapta Tertib) guna memperkokoh pondasi dan
watak serta moral yaitu: tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan,
tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral.
Prosedur operasi standar dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dibuat dan dijalankan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan5, diperoleh keterangan bahwa
prosedur operasi standar ini dibuat sesuai dengan PerKa BPN No.18 Tahun 2009.
4 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Koordinator Tim 2 implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 25 September 2012 5 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Administrator 1 implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 9 Oktober 2012
77
Prosedur operasi standar ini dibuat dalam rangka mengejawantahkan tugas pokok
dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan perlu
dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang secara aktif dapat dilakukan
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bagi masyarakat. Kemudian
Prosedur operasi standar ini dibuat dalam rangka pengembangan pola
dilaksanakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam memudahkan
pengurusan pertanahan, mempercepat proses pengurusan pertanahan,
meningkatkan cakupan wilayah pengurusan pertanahan, dan untuk menjamin
pengurusan pertanahan tanpa perantara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia.
Kesatuan antar pelaksana dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Penulis mendapatkan
informasi dari informan6 yang memberikan keterangan bahwa kesatuan dibuat
melalui komitmen “satukan pemahaman untuk satu kepastian”. Komitmen dibuat
untuk melayani masyarakat, agar mengatasi masalah "ke-tidakterjangkau-an"
yang sesungguhnya, masalah-masalah pelayanan publik di bidang pertanahan
yang ditemukan oleh Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung, meliputi aspek-
aspek di luar aspek geografis. Melalui upaya-upaya yang dilakukan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bandung beserta jajarannya, dalam mengatasi masalah tersebut
diatas, ternyata hal-hal yang selama ini tidak terjangkau, mengenai perlunya
konsolidasi internal maupun penyatuan persepsi atau pemahaman dalam
6 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Administrator 2 implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 16 Oktober 2012
78
memberikan pelayanan publik di bidang pertanahan, menjadi dapat terjangkau.
Penyatuan persepsi tersebut, pada prosesnya bahkan melahirkan motto Larasita
untuk Kantor Pertanahan Kota Bandung, yaitu "Satukan Pemahaman Untuk Satu
Kepastian".
Slogan "Larasita, Menjangkau Yang Tidak Terjangkau" dikaitkan dengan
operasional Larasita tersebut, ternyata telah menimbulkan pemaknaan "ke-
tidakterjangkau-an" yang sempit dari kalangan "Kontra Larasita". Hal ini
disebabkan, bahwa kalangan "Kontra Larasita", hanya memaknai "ke-tidak
terjangkau-an" itu dari sudut pandang aspek geografis saja, dimana faktor sarana
dan prasarana transportasi pada suatu daerah, seolah-olah menjadi kendala utama
bagi kantor-Kantor Pertanahan dalam memberikan pelayanan publik di bidang
pertanahan, utamanya dalam rangka percepatan pendaftaran bidang-bidang tanah
oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung. Dari uraian tersebut, pemaknaan "ke-
tidakterjangkau-an" yang dimaksud dalam slogan "Larasita, Menjangkau Yang
Tidak Terjangkau", yang diamanatkan Presiden RI, dapat semakin dipahami
sebagai bahan kajian atau pertimbangan yang lebih dalam lagi, oleh para
pelaksana Larasita, Kepala Kantor Pertanahan beserta jajarannya, sehingga
menjamin pelaksanaan Larasita dapat dilaksanakan dengan baik.
Pembatasan kewenangan dilakukan dalam implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Hal ini
sesuai dengan wawancara dengan informan7 yang menyatakan bahwa pembatasan
dilakukan sesuai dengan arahan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
7 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Operator 1 implementor kebijakan Larasita Kantor
Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 6 November 2012
79
Kewenangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun
1997 tentang Pendafataran Tanah, bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Akan tetapi, dalam memberikan
pelayanan publik di bidang pertanahan, baik secara langsung maupun tidak
langsung akan melibatkan lembaga yang terkait, seperti Walikota beserta
jajarannya (Sekda, Camat/PPATs dan Lurah) serta PPAT/Notaris.
Masalah koordinasi merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan, guna
menyatukan persepsi atau pemahaman yang sama, dalam memberikan pelayanan
publik di bidang pertanahan kepada masyarakat. Koordinasi juga bisa dilakukan
dalam rangka penyampaian program-program dan kebijakan pertanahan baik yang
sifatnya nasional maupun yang khusus dilakukan di Kantor Pertanahan Kota
Bandung. Dalam rangka memberikan pelayanan publik dibidang pertanahan,
sebaiknya harus ada satu persepsi atau pemahaman yang sama antara Kantor
Pertanahan dengan institusi-institusi terkait, karena pelayanan pertanahan kepada
masyarakat harus "satu garis lurus", agar masyarakat dapat memperoleh informasi
yang sama, sehingga semua layanan pertanahan menjadi lebih jelas dan tidak
membingungkan. Berkaitan dengan pelaksanaan Larasita, Walikota Bandung juga
telah memerintahkan kepada seluruh Camat beserta jajarannya (para Lurah) agar
mendukung kelancaran Kebijakan Larasita, sesuai dengan suratnya
No.594.3/SE.063-Pem.Um tanggal 23 Juni 2009.
Pengetahuan informasi yang ada pada aparat sudah memadai dalam
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
80
Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan8, diperoleh
keterangan bahwa hal ini sudah ada, dimana dalam hal ini pegawai Kantor
Pertanahan Kota Bandung, terlebih dahulu harus mengetahui secara utuh dengan
mengidentifikasi hal-hal atau masalah-masalah yang telah, sedang, dan akan
dihadapi terkait dengan pelaksanaan Larasita di wilayah kerjanya, baik masalah
itu dari internal sendiri (antar seksi teknis) maupun yang ada di luar Kantor
Pertanahan (eksternal), dalam hal ini institusi-institusi yang terkait langsung atau
tidak langsung dengan pelayanan publik di bidang pertanahan, termasuk
masyarakat (publik) sebagai pengguna layanan.
Selanjutnya para pelaksana Larasita di Kantor Pertanahan Kota
Bandung, Kepala Kantor Pertanahan, berdasarkan kewenangannya harus
mempunyai gagasan-gagasan tertentu agar menemukan
suatu formula atau rumusan pemecahan masalahnya. Dengan demikian, hal itu
dapat menjamin pelaksanaan Larasita berjalan secara efektif dan
berkesinambungan, sehingga keberadaan Larasita sungguh-sungguh dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum, termasuk masyarakat di perkotaan.
Selama implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung, ternyata tidak ada tekanan tertentu dalam
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung. Penulis mendapatkan informasi dari informan9 yang memberikan
keterangan bahwa mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, mengingat
8 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Operator 2 implementor kebijakan Larasita Kantor
Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 13 November 2012 9 Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012
81
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung disukai oleh semua pihak. Adapun pihak yang selama ini
mengkritik Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah suatu hal yang wajar jika
kehadiran Kebijakan Larasita BPN-RI, oleh kalangan "kontra larasita", semata-
mata dianggap hanya untuk mengatasi masalah pelayanan pertanahan dari aspek
geografis saja. Dimana dengan Larasita, masyarakat memperoleh kemudahan
dalam memperoleh layanan pertanahan, karena masyarakat tidak perlu datang ke
Kantor Pertanahan Kota Bandung, melainkan cukup menunggu saja dirumah atau
di lokasi-lokasi yang telah ditentukan tempat dan waktunya. Kemudian
masyarakat pengguna layanan akan dilayani di mobil Larasita, baik mulai
pendaftaran maupun sampai dengan penyerahan produknya.
Akan tetapi pemaknaan "ke-tidakterjangkau-an", ternyata tidak sekedar
hanya menjangkau masalah pelayanan pertanahan dari aspek geografis saja.
Mungkin hal itu lebih dirasakan masalahanya bagi daerah-daerah di tingkat
pelosok, karena wilayahnya yang luas dengan jarak tempuh dari wilayah-wilayah
pelosok ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, sangatlah jauh dan belum
seluruhnya sarana maupun prasarana transportasi memadai. Hal itu membuat
masyarakat harus bersusah-payah untuk mendatangi Kantor Pertanahan Kota
Bandung, guna memperoleh layanan pertanahan, padahal belum tentu jenis
layanan pertanahan yang diperlukan dapat diselesaikan pada hari itu juga,
mengakibatkan si pengguna layanan harus kembali lagi datang ke Kantor
Pertanahan Kota Bandung, dan tentunya itu menambah beban tersendiri bagi
masyarakat.
82
Disatu pihak, kalangan "kontra larasita" beranggapan bahwa pengadaan
mobil dan motor Larasita bagi daerah-daerah di perkotaan atau kota-kota besar,
adalah suatu "pemborosan" atau "tidak tepat sasaran" atau setidak-
tidaknya "kurang efektif ". Anggapan demikian sah-sah saja, mengingat aspek
geografis bukanlah kendala utama bagi masyarakat di perkotaan untuk
memperoleh layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandung, karena
jangkauan atau jarak tempuh dari tempat tinggalnya menuju Kantor Pertanahan
Kota Bandung pada umumnya mudah dijangkau, begitupun sarana dan prasarana
transpotasinya pada umumnya telah memadai. Jika masalah aspek geografis saja
yang menjadi ukuran dalam memaknai "ke-tidakterjangkau-an" tersebut, jelas hal
itu akan menjadi suatu hal yang "kontra produktif" dalam pelaksanaan Larasita di
wilayah-wilayah perkotaan. Padahal belum tentu pemaknaan 'ke-
tidakterjangkauan-an" dalam slogan Larasita itu, hanya sebatas mengatasi
masalah aspek geografis saja. Pemaknaan ini juga didasari pada pemahaman
bahwa penyelenggaraan Larasita di seluruh Indonesia menggunakan biaya yang
bersumber dari rakyat melalui APBN, dimana atas fakta tersebut maka sudah
selayaknya seluruh anggota masyarakat (tanpa dikotomi pedesaan dan perkotaan),
harus pula menikmati manfaat dari keberadaan Larasita itu.
Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam melaksanakan Larasita, ternyata
pemaknaan "ke-tidakterjangkauan-an" dalam slogan Larasita, tidak hanya sekedar
mengatasi masalah pelayanan pertanahan dari aspek geografis saja, melainkan
telah menemukan pemaknaan "ke-tidakterjangkauan-an" yang sesungguhnya.
Pelaksanaan Larasita di Kota Bandung, pada prosesnya mememukan masalah-
83
masalah pelayanan publik di bidang pertanahan yang selama ini tidak terjangkau,
dan kemudian melakukan upaya-upaya tertentu dengan seksama, sehingga hal-hal
yang selama ini tidak terjangkau menjadi dapat terjangkau.
Perubahan telah banyak yang dilakukan dalam implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Hal ini
sesuai dengan wawancara dengan informan10
yang menyatakan bahwa hal itu
dilakukan dengan mengembangkan IT yang ada, dimana hal ini sudah tersedia di
dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita)
di Kota Bandung melalui teleconference one day one service. Larasita merupakan
Kantor Pertanahan bergerak yang mendekatkan pelayanan agar masyarakat dapat
melakukan pengurusan tanahnya agar lebih mudah, lebih cepat, dilakukan tanpa
perantara, yang dilakukan dengan pelayanan one day mobile service adalah satu
satunya di Kantor Pertanahan Kota Bandung, memudahkan masyarakat karena
tidak perlu datang ke kantor BPN melakukan pengurusan tapi bisa dilakukan di
mobil keliling juga di kelurahan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan11
ternyata banyak pihak
yang menyambut baik adanya mobil keliling tersebut, mereka malah berkeinginan
menambah setidaknya setiap kecamatan mempunyai satu unit mobil, Adanya
mobil ini sangat membantu masyarakat datang proaktif ke rumah ke rumah.
Dalam perbaikan mutu pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kota Bandung telah
10
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012 11
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan
Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012
84
melakukan layanan baru berupa SMS proaktif yang secara langsung memberikan
informasi kepada masyarakat melalui nomor telepon 08139 5000 900.
Dengan demikian, peneliti menganalisis bahwa aspek organisasi yang
telah dijelaskan berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa
organisasi yang menjadi wadah bagi implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung adalah tempat dimana
kegiatan Kantor Pertanahan Kota Bandung dijalankan secara bergerak. Organisasi
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung memiliki suatu pola dasar struktur organisasi yang relatif permanen
sifatnya. Tetapi dengan adanya perkembangan-perkembangan, kompleksnya
tugas-tugas, berubahnya tujuan, pergantian pimpinan, beralihnya kegiatan dan
lain-lain, semuanya itu dapat menjadi faktor yang mendorong adanya perubahan-
perubahan dalam stuktur organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung.
Tinjauan atas organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sebagai proses memperhatikan dan
meyoroti interaksi antar anggota organisasi itu, dimana sebagai suatu proses
organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung jauh lebih dinamis daripada hanya sebagai wadah.
Tinjauan atas organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sebagai suatu proses ini
menimbulkan pendapat adanya dua macam hubungan dalam organisasi yaitu:
hubungan formal dan hubungan informal.
85
Hubungan formal nampak pada tata hubungan implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung yang berupa
susunan tata kerja beserta segala tugas kewajiban daripada organisasi
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung sebagaimana ditentukan secara resmi oleh pembentukan organisasi
Larasita. Hubungan informal nampak pada tingkah laku dan tindakan masing-
masing anggota implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung dalam hubungan pribadi mereka, baik antara atasan
dan bawahan maupun hubungan hubungan pribadi anggota di tingkat bawahan,
tata hubungan ini tidak dapat ditetapkan sebelumnya oleh pembentuk organisasi.
Segi formal daripada organisasi didasarkan atas hubungan yang rasional. Segi
informal daripada organisasi didasarkan atas hubungan yang irasional dan
emosional, yaitu erat hubungannya dengan perasaan. Keinginan serta hasrat
daipada masing-masing anggota singkatnya didasarkan pada tingkah laku pribadi
dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita)
di Kota Bandung. Apabila Kantor Pertanahan Kota Bandung mengharapkan agar
organisasi implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung dapat memperoleh hasil yang baik dan lancar jalannya
maka kedua segi tersebut di atas yaitu segi formal dan informal haruslah
mendapatkan perhatian yang wajar.
Untuk menentukan segi atau hubungan segi formal ataukah informal yang
harus lebih banyak dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, di dalam organisasi masih berlaku
86
bahwa semakin berhasil kelompok pimpinan membina suatu organisasi, semakin
menonjol pula hubungan yang bersifat informal meskipun hubungan-hubungan
yang bersifat formal tidak boleh hilang sama sekali.
Mengingat hal ini memang tidak mudah dalam implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, masing-
masing kelompok Larasita haruslah konsisten dengan sifat-sifat organisasi yang
dipimpinnya, watak para anggotanya, dan menemukan keseimbangan antara
atasan dan bawahan sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat manusia yang oleh para
teoritikus organisasi pada dewasa ini lebih banyak ditonjolkan. Dalam hubungan
ini, implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung harus mengarah bagi usaha-usaha ke arah memberikan perhatian
yang besar untuk mengadakan balancing (keseimbangan) yang harmonis antara
kedua segi itu dengan mengadakan sintesa antara keduanya.
Dengan mengacu kepada pendapat Asep Kartiwa (2012: 119-120) yang
menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang
krusial, maka di dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat
Tanah (Larasita) di Kota Bandung ini sebenarnya merupakan tahapan yang
dianggap paling krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik di bidang pertanahan.
Kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung
tidak berhasil dan terwujud kalau tidak dilaksanakan dengan baik melalui
organisasi yang baik. Usaha untuk melaksanakan kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung itu membutuhkan keahlian
dan keterampilan menguasai persoalan yang dikerjakan. Dengan demikian
87
kedudukan organisasi pelaksana sebagai birokrasi dalam implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dalam hal ini
sangat strategis. Jadi keberhasilan kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat
Tanah (Larasita) di Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh keberhasilan
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung itu sendiri. Sementara itu pihak yang paling menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah aparatur birokrasi dalam
organisasi pelaksana di samping sistem yang melingkupinya.
Selanjutnya penulis menganalisis dengan mengacu kepada pendapat Jones
(1994:306), bahwa di dalam organisasi dalam implementasi kebijakan
memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi
bagi aparat yang melanggar, maka di dalam implementasi kebijakan Layanan
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, sebenarnya pemimpin
pelaksana implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung seharusnya memberikan perintah yang diperlukan
untuk mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan kemudian
dibagikan dalam cara yang tetap, serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan
pertanahan yang berhubungan dengan sanksi, yang akan dikenakan bagi para
pejabat implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya
mengemukakan bahwa “the point is that implementation of policy may very
depending on the particular stage of agency development” maka kegiatan
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
88
Kota Bandung memerlukan organisasi yang mampu berkomunikasi dengan semua
pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Tujuan organisasi ini adalah
menjalankan program-program yang telah dirancang untuk kepentingan
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung.
4.2.2. Aspek Interpretasi
Isi dan tujuan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat
Tanah (Larasita) di Kota Bandung dipahami dengan baik. Hal ini sesuai dengan
wawancara dengan informan12
yang menyatakan bahwa para pelaksana sudah
paham betul bahwa implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat
Tanah (Larasita) di Kota Bandung merupakan bagian dari upaya membangun
reformasi birokrasi yang bertujuan melakukan perubahan mindset dan cultural set
atau budaya kerja dengan menghilangkan motto “kalau bisa dipersulit, kenapa
harus dipermudah” dan dalam promosi dan mutasi akan ditetapkan pola
penjenjangan karir pegawai yang taat asas, reward dan punishment karena selama
ini dalam penempatan jabatan tidak tersistem dan terstruktur dengan baik. Pada
tahap awal dengan membentuk kelas-kelas Kantor Pertanahan sebagai dasar
dalam penempatan pegawai dalam periode waktu tertentu.
Petunjuk pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sudah jelas. Berdasarkan hasil
12
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan
Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012
89
wawancara dengan informan13
, diperoleh keterangan bahwa Kantor Pertanahan
Kota Bandung memaksimalkan fungsi mobil Layanan Rakyat untuk Sertipikat
Tanah (Larasita). Upaya itu dilakukan sebagai bentuk layanan jemput bola kepada
konsumen konsumen. Mobil Larasita mulai melaksanakan layanan perdananya
sejak pagi hari, untuk masyarakat pemohon pertanahan di wilayah itu. Masyarakat
banyak yang baru tahu fungsi mobil Larasita setelah mendapat penjelasan dari
petugasnya, jika tengah memberikan layanan terhadap masyarakat terkait
sertipikat tanah, saat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat di mobil
Larasita dari Kantor Pertanahan Kota Bandung.
Mobil Larasita membuat tidak membuat repot dalam mengurus sertipikat
tanah, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan Kota
Bandung. Apalagi dalam konteks tertentu pengurusan sertipikat di mobil Larasita
bisa selesai dalam sehari seperti mottonya One Day Service. Hal itu sangat
membantunya untuk mendapatkan sertipikat tanah yang banyak dibutuhkan
masyarakat.
Perkiraan sumber daya dilakukan dengan tepat dalam implementasi
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung.
Penulis mendapatkan informasi dari informan14
yang memberikan keterangan
bahwa hal ini sudah memadai dengan dilakukan melalui 2 (dua) tim yang ada.
Dengan pelaksanaan Larasita melalui dua tim ini dengan baik oleh Kantor
Pertanahan Kota Bandung, hal itu sangat didambakan oleh masyarakat, yang
13
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Koordinator Tim 1 implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 18 September 2012 14
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan
Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012
90
umumnya memiliki masalah-masalah dari berbagai aspek, dan sesungguhnya
Larasita adalah solusi dari masalah-masalah itu, sebagaimana makna yang
terkandung dalam slogan Larasita. Selain itu, dengan pelaksanaan Larasita secara
menyeluruh, dengan berbagai inovasinya, yang disesuaikan pada keadaan dan
kebutuhan daerah masing-masing, tentu akan memberikan kontribusi positif bagi
penilaian kinerja Kantor Pertanahan Kota Bandung, sehingga
mendukung akuntabilitas pelayanan publik di bidang pertanahan melalui
Kebijakan Larasita BPN-RI.
Aparat senantiasa teliti dan konsisten dalam implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Hal ini
sesuai dengan wawancara dengan informan15
yang menyatakan bahwa aparat
sudah melakukan kegiatan operasional Larasita dengan menggunakan kendaraan
mobil dan motor dengan ketelitian yang tinggi karena dilengkapi seperangkat
Teknologi Informasi (IT), yang dapat menghubungkan secara "on line" pelayanan
pertanahan dari mobil Larasita dengan server KKP (Komputerisasi Kantor
Pertanahan), dengan demikian warga masyarakat pengguna layanan tidak perlu
datang ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, tetapi secara konsisten cukup
dilayani di lokasi masing-masing yang dikunjungi oleh mobil Larasita, sesuai
jadwal kunjungan yang telah ditetapkan.
Penyusunan prioritas tidak dilakukan dalam implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Berdasarkan
15
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Administrator 1 implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 9 Oktober 2012
91
hasil wawancara dengan informan16
, diperoleh keterangan bahwa tidak ada
layanan prioritas, tetapi hanya sesuai dengan SOP yang ada saja. Hal tersebut
dilakukan karena prioritas tidak dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung mengingat secara
teknis, masyarakat ternyata memiliki kendala yang menyebabkan enggan untuk
datang langsung ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, guna memperoleh layanan
pertanahan. Sebagian masyarakat ditengarai merasa kurang nyaman dengan hal-
hal formal. Misalnya, untuk datang ke Kantor Pertanahan Kota Bandung harus
dengan berpakaian rapih dan bersepatu, belum lagi harus memahami istilah-istilah
formal di kantor, seperti: Pengakuan Hak, Penegasan Hak, Konversi, Peralihan
Hak, Roya atau Hak Tanggungan dan lain-lain.
Dengan kehadiran Larasita, masyarakat dapat menggunakan layanan
pertanahan dengan leluasa dan lepas dari hal-hal formal. Dengan Larasita,
masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan dengan nyaman meskipun
mengenakan kaos/celana pendek dan sendal jepit. Lebih dari itu, masyarakat dapat
leluasa dengan gaya dan bahasa yang dianut oleh budayanya, berkomunikasi
dengan petugas Larasita tentang layanan-layanan pertanahan.
Adanya sebagian masyarakat di perkotaan, akibat laju pembangunan
gedung-gedung bertingkat sebagai sarana perkantoran, perniagaan, perhotelan dll,
mengakibatkan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah-kebawah menjadi
ter-marginal-kan. Masalah yang mungkin banyak dihadapi
masyarakat marginal maupun miskin perkotaan, adalah mahalnya biaya
16
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan
Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012
92
pengurusan untuk melengkapi persyaratan pendaftaran tanah, seperti pembuatan
akta dan lain sebagainya.
Dengan pelayanan yang mendekatkan langsung ke masyarakat, Petugas
Larasita dapat melakukan pendampingan dan akses reform (penataan akses) untuk
mencarikan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat marginal maupun
miskin perkotaan tersebut, melalui "approach system" dengan pihak-pihak yang
berwenang untuk itu. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung juga
melakukan koordinasi dengan Walikota Bandungbeserta jajarannya (Camat selaku
PPATS dan Lurah), untuk satu persepsi atau pemahaman dalam menyikapi
masalah yang dihadapi masyarakat marginal dan miskin perkotaan, sehingga
mereka dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanahnya.
Masih terdapat sebagian masyarakat perkotaan yang masih rendah
pemahamannya mengenai arti pentingnya sertipikat tanah, sebagai bukti
kepemilikan yang sah atas tanah, yang menjamin kepastian hukum hak atas
tanahnya, serta dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman/permodalan (nilai
ekonomis). Selain itu, terdapat juga sebagian masyarakat, yang enggan
mendaftarkan tanahnya untuk disertipikatkan, karena mereka memang tidak
begitu merasakan manfaat sertipikat tanah dan membandingkan antara
manfaatnya dengan usaha untuk memperoleh sertipikat tanah itu, tidak sepadan.
Melalui Petugas Larasita dilapangan, masyarakat dapat secara terus-menerus
diberikan pencerahan dan informasi melalui sosiolisasi/penyuluhan langsung,
mengenai arti pentingnya sertipikat tanah. Kepada masyarakat juga disampaikan
hal-hal tentang kekuatan hukum dan keuntungan-keuntungan atas tanah
93
bersertipikat dengan tanah yang belum bersertipikat, dengan demikian diharapkan
hal itu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.
Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung memahami tanggung jawab
mereka dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung. Penulis mendapatkan informasi dari informan17
yang
memberikan keterangan bahwa hal ini sudah berjalan karena adanya pembinaan-
pembinaan yang dilakukan secara rutin. Dalam rangka meningkatkan kinerja
pelaksanaan kegiatan Larasita, para Pejabat Struktural Kantor Pertanahan Kota
Bandung mengadakan rapat koordinasi peningkatan kinerja Larasita. Rapat dibuka
oleh Kepala Kantor dan selanjutnya di koordinir oleh Kasi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan dan Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan, yang
menginstruksikan agar pelaksanaan Larasita lebih di tingkatkan lagi dan
dilaksanakan dengan mempedomani Petunjuk Teknis sesuai Perka BPN RI
Nomor : 18 tahun 2009 yang dilandasi dengan komitmen sesuai Motto Larasita
Kota Bandung : Satukan Pemahaman Untuk Satu Kepastian. Kabid Pengaturan
dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, selaku pembina
wilayah Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam pembinaannya di apel pagi
pernah memberikan motivasi kepada pegawai Kantor Pertanahan Kota Bandung.
Motivasi bertujuan menambah semangat kerja untuk secara konsisten terus
meningkatkan kinerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor
Pertanahan Kota Bandung harus tetap menjalankan dan melaksanakan prinsip-
prinsip Open Government dalam hal transparansi, partisipasi dan inovasi.
17
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Operator 1 implementor kebijakan Larasita Kantor
Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 6 November 2012
94
Pelaksanaan program strategis dalam rangka percepatan legalisasi aset dengan
Prona dan sertipikasi tanah UKM, menjadi prioritas pencapaian sesuai target telah
ditetapkan baik realisasi fisik maupun keuangan Kantor Pertanahan Kota
Bandung.
Kreativitas juga dilakukan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan
wawancara dengan informan18
yang menyatakan bahwa kreativitas dilakukan
dengan pelaksanaan pelayanan One Day Service dilaksanakan di Kantor
Pertanahan Kota Bandung, kegiatan ini sebagai kelanjutan dari pelaksanaan One
Day Service yang telah dilaksanakan sebelumnya dikarenakan banyaknya
pengajuan dan permohonan dari masyarakat. Kegiatan ini dihadiri 200 orang
dengan permohonan yang dapat diselesaikan sebanyak 115 validasi sertipikat
tanah.
Pelayanan One Day Service sebagai bentuk keterbukaan pemerintah untuk
meningkatkan mutu pelayanan menuju pada transparansi, partisipasi, dan
inovasi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
Kantor Pertanahan Kota Bandung. Banyak manfaat yang diperoleh dari
masyarakat dalam kegiatan validasi tanah, yaitu memberikan kapastian hak atas
tanah sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum disamping
murah, mudah dan cepat serta dianggap suatu terobosan yang baru dari Kantor
Pertanahan Kota Bandung atas pelayanan one day service.
18
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012
95
Dukungan masyarakat sangat positif dalam implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Berdasarkan
hasil wawancara dengan informan19
, diperoleh keterangan bahwa sertipikat ini
telah didambakan dan diimpikan oleh masyarakat karena selama ini beranggapan
bahwa pengurusan sertipikat mahal, lama dan berbelit-belit, berdasarkan
informasi dari oknum yang tidak bertanggungjawab dan ini dibuktikan oleh Tim
Larasita Kota Bandung dapat menyelesaikan dan menyerahkan Sertipikat tepat
waktu melalui Larasita. Dengan penuh sukacita masyarakat mengharapkan
layanan semacam ini terus dapat dilanjutkan dan sebagai bukti menyatunya
masyarakat dengan Kantor Pertanahan Kota Bandung, bahkan mereka
menuangkan dalam bentuk lirik lagu tentang Larasita.
Kebijakan Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah) dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN) RI, yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Nasional
(KPN) Kota Bandung, dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara
dengan informan20
, diperoleh keterangan bahwa petugas Larasita Kantor
Pertanahan Kota Bandung dalam melaksanakan tugas penyerahan produk
sertipikat, pernah menemukan fakta ketika mendatangi langsung rumah tempat
tinggal peserta layanan Larasita atas nama Oom Romlah di Jalan Sasakgantung
No.30, Rt.01/05 Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol. Ternyata tanpa
diduga sama sekali, bahwa si Penerima sertipikat tersebut adalah seorang
pensiunan guru, berusia +73 tahun dan sedang menderita penyakit stroke. Melihat
19
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan
Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012 20
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Operator 1 implementor kebijakan Larasita Kantor
Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 6 November 2012
96
keadaan yang demikian, Petugas Larasita kemudian mendekatkan mobil Larasita
dan menjemput si Ibu untuk menerima sertipikatnya serta memapahnya ke loket
Mobil Larasita. Ibu Oom Romlah dengan semangat dan wajah sumringah,
menerima langsung setipikat tanahnya, yang ternyata selama ini Ibu Oom
Romlah sebagai seorang yang telah menjanda selama 20 tahun, sangat
mendambakan tanah yang bakal diwariskannya itu dapat bersertipikat.
Selanjutnya Ibu Oom Romlah menyatakan terima-kasih kepada Petugas Larasita
dan merasa tenang karena tanahnya telah memiliki sertipikat.
Oom Romlah (73), nenek warga Jl.Sasakgantung no.30 RT 01 RW 05,
Kelurahan Balong Gede Kecamatan Regol yang menderita stroke. Oom Romlah
yang mendengar pelayanan jemput bola, mendaftarkan tanahnya seluas 181 m2
untuk disertifikasi. Rumah di atas tanah itu kini ditempati dirinya, menantunya
sekaligus tempat usaha konveksi anaknya. Beberapa petugas KPN Bandung
dengan mobil Larasita mendatangi rumahnya. Kurang dari 4 bulan sertipikat
selesai, padahal masyarakat menganggap membuat sertipikat tanah lama,
prosesnya berbelit-belit dan biaya besar.
Di wilayah Kelurahan Balong Gede, ada 5 warga yang sertipikat tanahnya
sudah selesai. Namun setelah mereka tak kunjung datang dan Kantor Pertanahan
Kota Bandung mendengar masalah ibu Oom, maka Kantor Pertanahan Kota
Bandung langsung jemput bola. Sedianya mereka akan menyerahkan langsung,
tapi melihat kedatangan mobil KPN ini, Ibu Oom tampak bersemangat berjalan ke
depan rumah. Melihat keadaan perempuan tua yang tak bisa berjalan itu, putra Ibu
Oom dan petugas KPN segera memapahnya.
97
Di Kelurahan Balong Gede, lain lagi yang dihadapi Petugas Larasita Kantor
Pertanahan Kota Bandung di Kelurahan Pajajaran. Di Kelurahan Pajajaran,
Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung, menyaksikan fakta yang lain lagi,
dimana Petugas Larasita ketika menyerahkan produk sertipikat di Kelurahan
Pajajaran tersebut, ternyata mendapati 2 (dua) orang dari sekian banyak penerima
sertipikat, yang memiliki cacat fisik, yaitu penderita tuna-netra (Ibu Siti Aminah)
dengan profesi sebagai tukang pijit. Yang satu lagi adalah Agus Zakaria seorang
penderita authies, menurut cerita seorang ibu yang mendampinginya, bahwa Agus
Zakaria memperoleh tanah tersebut, berdasarkan hibah dari neneknya dengan
maksud tanah itu dapat sebagai bekal hidupnya Agus Zakaria, sebagai cucu yang
memiliki kekurangan fisik. Layanan Larasita sangat membantu masyarakat,
terutama yang tak mampu atau sedang sakit. Target yang ingin dicapai Kantor
Pertanahan Kota Bandung adalah menyelesaikan ribuan bidang sertifikasi tanah.
Sikap masyarakat dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung menurut Kantor Pertanahan Kota
Bandung adalah puas. Penulis mendapatkan informasi dari informan21
yang
memberikan keterangan bahwa dulu, pensertipikatan tanah merupakan suatu hal
yang cukup sulit untuk diakses oleh sebagian masyarakat, terutama bagi
masyarakat yang berada jauh di pelosok desa. Selain sulit karena jauh dari pusat
layanan yang pasti memerlukan waktu dengan biaya yang tidak sedikit. Namun
sekarang kondisi tersebut sudah tidak ada lagi. Terutama sejak diluncurkannya
program nasional “Larasita” oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) beberapa
21
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Operator 2 implementor kebijakan Larasita Kantor
Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 13 November 2012
98
tahun lalu. Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah) benar-benar telah
mewujudkan harapan rakyat dan menjangkau yang tidak terjangkau.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan22
, diperoleh keterangan
bahwa masyarakat memberikan tanggapan yang positif, bahwa perbaikan mutu
pelayanan publik oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung melalui Larasita, adalah
bentuk layanan pertanahan yang inovatif, transparan dan partisipatif, dan
mengharapkan agar pelaksanaan Larasita dilanjutkan terus karena masih banyak
masyarakat yang membutuhkannya. Sebagai contoh sikap Ahmad, warga ini
benar-benar merasa tertolong oleh Kebijakan Larasita. Menurut cerita Kantor
Pertanahan Kota Bandung, ia sudah sejak lama ingin mensertipikatkan tanah
miliknya, namun karena kantor BPN jauh dari tempat tinggalnya dan menurut
dugaannya pasti memerlukan waktu dan ongkos yang tidak sedikit, maka niat
tersebut terpaksa tidak dilakukannya. Namun setelah ada Kebijakan Larasita yang
datang menjangkau sampai jauh, Ahmad pun memanfaatkannya. Selain prosesnya
tidak berbelit juga biayanya sangat ringan karena ia tidak perlu mengeluarkan
biaya ekstra seperti transportasi sebagaimana jika mengurusnya di Kantor
Pertanahan Kota Bandung.
Secara psikologis, ditemukan beberapa alasan mengapa masyarakat enggan
untuk datang langsung ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, guna memperoleh
layanan pertanahan, antara lain:
1. Adanya sebagian masyarakat yang membayangkan dalam benak
pikirannya, bahwa pengurusan sertipikat tanah itu berbelit-belit, sehingga
22
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Administrator 2 implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 16 Oktober 2012
99
mereka ketakutan jangan-jangan tanah mereka ternyata tidak bisa didaftar
dengan sebab-sebab yang bahkan tidak diketahui secara jelas.
2. Adanya sebagian masyarakat yang membayangkan dalam benak
pikirannya, bahwa pengurusan sertipikat tanah itu mahal, sehingga mereka
ketakutan jangan-jangan uangnya tidak cukup.
3. Adanya sebagian masyarakat yang membayangkan dalam benak
pikirannya, bahwa pengurusan sertipikat tanah itu lama, sehingga mereka
ketakutan jangan-jangan persyaratan yang harus dipenuhi terlalu sulit.
4. Masyarakat membayangkan petugas-petugas yang bakal dihadapinya,
jangan-jangan petugas akan melempar persoalannya kesana-kemari atau di
ping-pong.
5. Ada juga sebagian masyarakat yang trauma, dikarenakan pernah tertipu
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dimana masyarakat
telah menyerahkan bukti-bukti pemilikannya beserta biaya yang
diperlukan namun ternyata sertipikatnya tak kunjung selesai, bahkan yang
lebih mengenaskan lagi, berkas data-data kepemilikannya pun tidak
kunjung kembali.
Dari alasan-alasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hambatan
psikologis akan dapat diatasi dengan penyebaran informasi yang akurat tentang
pelayanan pertanahan. Selama ini, masyarakat hanya mendapatkan informasi
tentang layanan pertanahan sampai pada level kedetilan tertentu, dimana level
kedetilan yang lebih mendasar disimpan atau dibiaskan oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggung jawab. Dengan keberadaan Larasita, informasi yang
100
sebelumnya hanya bisa dijangkau sampai kedetilan yang terbatas saja, sekarang
bisa diakses seluas-luasnya dan sampai pada tingkat kedetilan yang seharusnya.
Program nasional dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung ini sudah lama dilaksanakan. Sudah
ribuan sertipikat terbit dari program ini. Kebijakan Larasita dengan maksud untuk
mendekatkan tugas layanan dan memberikan kemudahan serta percepatan
pengurusan pertanahan kepada masyarakat benar-benar telah dimanfaatkan oleh
masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada jauh dari akses layanan biasa di
Kantor Pertanahan Kota Bandung.
Sumber daya yang ada di masyarakat dalam implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dapat
mendukung Kantor Pertanahan Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan wawancara
dengan informan23
yang menyatakan bahwa bagi masyarakat yang keadaan
fisiknya baik (normal), tentu tidak mempunyai masalah yang berarti untuk
memperoleh layanan pertanahan di Kantor Pertanahan statis. Sebaliknya bagi
masyarakat tertentu yang memiliki kekurangan secara fisik, seperti penderita
stroke, tuna-netra, penderita authise, dll.), hal itu menjadi masalah. Mereka
enggan (malu) untuk mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam
mengurus hak kepemilikan tanahnya, padahal sejatinya mereka juga berhak
memperoleh layanan pertanahan. Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung,
Kantor Pertanahan Kota Bandung menemukan fakta dalam memberikan layanan
pertanahan kepada masyarakat yang mengalami cacat fisik (tidak normal)
23
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012
101
tersebut. Namun demikian informasi kepada masyarakat Kota Bandung
seharusnya dapat dilakukan lebih luas lagi, sehingga semua daerah bisa
dijangkauan dalam pendaftaran tanah, khususnya masyarakat kelas menengah ke
bawah dan masyarakat yang dianggap termajinalkan.
Dengan demikian, peneliti menganalisis bahwa aspek interpretasi yang
telah dijelaskan berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa
interpretasi telah dilakukan oleh aparat implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung yang berfungsi sebagai
implementor kebijakan Larasita, dimana aparatur ini tidak memiliki wewenang
untuk memerintah. Karena itu patut dipahami tujuan utama hadirnya aparatur
pelaksana kebijakan Larasita dalam organisasi berkaitan dengan tujuan Larasita
itu dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Mengembangkan perencanaan
organisasi, tujuan ini diperlihatkan dalam: Usaha memberikan kegairahan dan
kepuasan kerja yang lebih dan pantas kepada para aparatur pelaksana kebijakan
Larasita, Usaha untuk menjamin kesatuan sambil menghindarkan pertentangan,
Usaha menyebarkan wewenang dengan lebih rasionil. (2) Mengembangkan
pelaksanaan kebijakan. Usaha ini dapat melalui berbagai cara diantaranya melalui:
Saling menghargai dan kerjasama dengan para pelaksana dengan menekan
keinginan untuk menguasai mereka, Mengembangkan diri aparatur pelaksana
kebijakan Larasita, Mengusahakan penerimaan yang terbaik oleh pelaksana. (3)
Mengembangkan perencanaan administrasi sebagai tujuan aparatur pelaksana
kebijakan Larasita dapat diartikan dengan usaha-usaha untuk: Menetapkan
kembali pengaruh pelaksana kebijakan Larasita terhadap bawahannya,
102
Memperbaiki kembali antar hubungan para aparatur pelaksana kebijakan Larasita
satu sama lain, Pernah dikemukakan bahwa peranan aparatur pelaksana kebijakan
Larasita adalah melayani dengan nasehat-nasehat dan mendorong tenaga-tenaga
pelaksana, serta membantu pelaksana dalam memecahkan peresoalan-persoalan
yang dihadapi pelaksana.
Untuk menjalankan tugasnya maka pelaksana kebijakan Larasita memiliki
syarat utama dari anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita. Syarat-syarat itu
dapat dirumuskan seperti: (1) aparatur pelaksana kebijakan Larasita harus selalu
mengikuti peristiwa-peristiwa dalam pelaksanaan kebijakan Larasita secara
keseluruhan dan harus memehami proses organisasi, meskipun pada kebanyakan
hal keahlian aparatur pelaksana kebijakan Larasita itu terbatas untuk beberapa
bidang saja. (2) aparatur pelaksana kebijakan Larasita harus menaruh minat
dengan keinginan untuk melibatkan diri kepada setiap persoalan dengan cara
menghayati proses pelaksana kebijakan Larasita. (3) aparatur pelaksana kebijakan
Larasita mesti memahami batas-batas wewenang yang diberikan organisasi
kepadanya. (4) aparatur pelaksana kebijakan Larasita harus mengerti sejauh mana
ia bertanggung jawab terhadp fungsinya. (5) aparatur pelaksana kebijakan Larasita
hendaknya dapat memahami segala seluk beluk yang bersangkutan dengan
kemanusiaan, dan mengenal fungsi dan relasi-relasi personil. (6) aparatur
pelaksana kebijakan Larasita harus senantiasa mengadakan studi yang teratur
tentang setiap perkembangan dalam bidang pelaksana kebijakan Larasita. (7)
aparatur pelaksana kebijakan Larasita hendaknya meluangkan waktu untuk
mempelajari keahliannya baik melalui perkembangan literatur yang mutakhir,
103
maupun hasil diskusi dan penelitian yang pernah diselenggarakan oleh Kantor
Pertanahan Kota Bandung.
Suatu hal yang menarik dari metode kerja aparatur pelaksana kebijakan
Larasita yang lengkap ini adalah suatu gejala yang menunjukan bahwa anggota
aparatur pelaksana kebijakan Larasita tidak hanya menanyakan apa yang mesti
dikerjakannya kepada pimpinan, namun mereka berfungsi sebagai penasehat yang
sesungguhnya terhadap apa yang mesti dilaksanakan pimpinan. Pimpinan tidak
senantiasa menerima pertanyaan, tetapi justru jawaban terhadap masalah-masalah
pelaksana kebijakan Larasita. Selain itu fungsi anggota aparatur pelaksana
kebijakan Larasita adalah mencari dan memecahkan problematika pelaksana
kebijakan Larasita. Dalam arti umum metoda kerja aparatur pelaksana kebijakan
Larasita yang lengkap ini dapat dianggap sebagai suatu metode analisa dan
memecahkan masalah serta pragnosa yang dilaksanakan oleh anggota aparatur
pelaksana kebijakan Larasita sehingga apa yang harus diputuskan dan
dilaksanakan pimpinan hanyalah tinggal menyetujui atau menolaknya.
Melihat operasi metode kerja aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang
lengkap, maka syarat utama metoda tersebut adalah pengolahan dan tindakan yang
sempurna dari anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita. Karena tampaknya
metode ini tidak mengurangi tanggung jawab pimpinan. Anggota aparatur
pelaksana kebijakan Larasita selalu diminta kesadarannya untuk bertanggung
jawab terhadap tugasnya yang semakin besar, karena dengan demikian
wewenangnya pun akan semakin besar pula. Dengan demikian maka anggota
aparatur pelaksana kebijakan Larasita haruslah terdiri dari orang-orang yang
104
kompeten untuk aparatur pelaksana kebijakan Larasita seperti itu. Jika syarat ini
dipenuhi maka metode kerja ini memiliki manfaat yang besar dalam bentuk: (1)
Metode kerja aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang lengkap dapat
meberikan banyak peluang kepada pimpinan untuk memusatkan diri kepada
pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang lebih menyeluruh dan lebih penting
serta dapat membebaskan pimpinan dari aparatur pelaksana kebijakan Larasita
yang rutin yang bisanya mengurangi kreativitasnya. (2) Metode kerja aparatur
pelaksana kebijakan Larasita yang lengkapdapat membebaskan pimpinan dari
kegiatan-kegiatan dan kesibukan-kesibukan untuk memikirkan konsep-konsep
yang setengah matang yang dating dari anggota-anggota aparatur pelaksana
kebijakan Larasita. (3) Metode kerja aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang
lengkap akan memberikan dan membuka jalan yang luas untuk mengembangkan
inisiatif dan kreatifitas anggota-anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita.
Sifat “menunggu” atau “bagaimana pimpinan saja” dapat dihindarkan. (4) Metode
kerja inipun dapat memberikan peluang yang tidak kecil kepada gagasan-gagasan
yang baik yang menjadi buah pikiran anggota-anggota aparatur pelaksana
kebijakan Larasita. Dan karena itu maka aparatur pelaksana kebijakan Larasita
akan lebih cepat menuju sasaran-sasaran organisasi Kantor Pertanahan Kota
Bandung. (5) Metode kerja aparatur pelaksana kebijakan Larasita yang lengkap
dapat menghindarkan diri dari kesalahan konsep yang menduga bahwa hanya
pimpinan tertinggilah yang selalu benar dalam melaksanakan kebijakan Larasita.
Akibat dari kesalahan ini, banyak anggota aparatur pelaksana kebijakan Larasita
tidak dapat menyumbangkan keahliannya dengan penuh kecuali jika diminta oleh
105
pimpinan. Bahwa tanggung-jawab kebijakan itu terletak pada pimpinan, adalah
tidak dapat dibantah lagi, tetapi interpretasi kebijakan itu sebenarnya adalah hasil
pemikiran para pimpinan pelaksana kebijakan Larasita di Kota Bandung yang
kemudian dikomunikasikan kepada bawahannya.
Dengan mengacu kepada pendapat Saefullah (2007:46), maka penulis
menganalisis bahwa hal penting dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung adalah: (a) harus berorentasi
pada kepentingan umum, (b) dipahami oleh aparatur implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung yang
melaksanakannya, (c) diterima oleh masyarakat Kota Bandung yang menjadi
sasaran implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita). Kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota
Bandung merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan
BPN dalam penyelenggaraan tugasnya. Sebagai pemegang mandat, setiap
kebijakan yang dikeluarkan BPN harus berorentasi pada kepentingan umum. Oleh
karena itu implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung harus didasarkan pada dunia nyata yang berkembang
dalam kehidupan masyarakat umum. Selain itu implementasi kebijakan Layanan
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung semestinya dapat
memberikan informasi untuk melakukan forecasting terhadap kemungkinan-
kemungkinan yang dihadapi sehingga dapat mempersiapkan antisipasinya.
Keberhasilan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung akan bergantung pada berbagai faktor yang
106
mempengaruhinya. Tetapi yang terpenting adalah pemahaman oleh semua pihak
yang terlibat dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat
Tanah (Larasita) di Kota Bandung dan penerimaan dengan penuh kesadaran oleh
lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan demikian perlu diupayakan
adanya saling pengertian antara aparat pelaksana implementasi kebijakan Layanan
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dengan masyarakat
sasaran. Saling pengertian ini merupakan realisasi dari keterikatan antara
implementor kebijakan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat
Tanah (Larasita) di Kota Bandung sebagai pemegang mandat dengan masyarakat
di Kota Bandung.
Selanjutnya penulis mengacu kepada pendapat Jones (1984:166), bahwa
interpretation are the translation of program language (often contaned in a
statute) into acceptable and feasible plans and directives, maka di dalam
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung interpretasi para pelaksana kebijakan sebagai aktivitas pelaksana
kebijakan yang menafsirkan agar kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat
Tanah (Larasita) di Kota Bandung menjadi rencana dan pengarahan yang tepat
dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir, aktivitas yang ketiga adalah
aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan
rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan
dan perengkapan implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung dari kebijakan BPN yang telah ditentukan. Bertumpu
pada apa yang dikemukakan Jones tersebut, maka masalah implementasi
107
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung
semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung itu merupakan proses yang
memerlukan tindakan-tindakan sistematis.
4.2.3. Aspek Aplikasi
Penentuan tarif pembayaran dalam implementasi kebijakan Layanan
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung sesuai dengan PP
No.13 Tahun 2010. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan24
, diperoleh
keterangan bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung pernah didatangi Tim
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang melakukan peninjauan ke Kantor
Pertanahan Kota Bandung dalam rangka melaksanakan koordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi pada pelayanan publik. Tim terdiri berasal dari Deputi Bidang
Pencegahan KPK RI. Kegiatan peninjauan dimulai pada tanggal 3 September
2012 selama 5 hari dengan mengamati langsung pelaksanaan pelayanan dan hal-
hal lain di sekitar lingkungan kantor dan baru terekspos pada tanggal 6 September
2012 setelah diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan tim
sekaligus menyampaikan hasil peninjauan KPK.
Dalam penyampaian hasil peninjauan dibuat dalam bentuk diskusi tanya
jawab dengan jajaran pejabat struktural di ruang rapat kepala kantor terkait
dengan manajemen/kinerja pelayanan, permasalahan pertanahan yang dihadapi
24
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012
108
dan hal lain terkait dengan kode etik dalam pelayanan yang bertujuan pencegahan
terjadinya perbuatan yang bisa diindikasikan korupsi. Topik yang cukup menjadi
perhatian dari Tim mengenai ketentuan bahwa biaya transport, akomodasi dan
konsumsi yang menjadi tanggung jawab pemohon pelayanan, perlu ada formulasi
dalam peraturan berkaitan dengan penentuan biaya tersebut sehingga tidak ada
ruang untuk melakukan penyimpangan.
Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung diarahkan kepada pedoman program yang ada pada
PerKa BPN No.18/2009. Penulis mendapatkan informasi dari informan25
yang
memberikan keterangan bahwa dengan pedoman program yang ada berarti
mencermati slogan "Larasita, Menjangkau Yang Tidak Terjangkau",
secara harfiah sudah jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya, bahwa dengan
pelaksanaan Larasita diharapkan dapat menjangkau hal-hal yang selama ini tidak
terjangkau. Kata terjangkau dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya
adalah tercapai, terambil, terbeli, terbayar. Dari definisi tersebut, maka dapat
diketahui bahwa makna "ke-tidakterjangkau-an" dalam slogan "Larasita,
Menjangkau Yang Tidak Terjangkau, adalah segala sesuatu yang semula tidak
terjangkau namun dengan upaya tertentu, kelak hal itu menjadi dapat terjangkau.
Dalam konteks peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan, upaya
tertentu dimaksud oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
antara lain dengan mengembangkan pola pengelolaan pertanahan yang
mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat, melalui Larasita. beberapa
25
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan
Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012
109
peraturan yang dijadikan landasan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung adalah:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Badan Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
Berangkat dari pemaparan diatas, maka ukuran keberhasilan dalam
pelaksanaan Larasita, adalah bagaimana pelaksanaannya dapat menemukan
makna "ke-tidakterjangkau-an" dalam slogan "Larasita, Menjangkau Yang Tidak
110
Terjangkau", dengan perkataan lain bahwa tolak ukur dari keberhasilan
pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kota Bandung tidak sepenuhnya
didasarkan secara kuantitatif, akan tetapi lebih secara kualitatif, yaitu sejauah
mana pelaksanaan Larasita itu dapat menemukan pemaknaan yang sesungguhnya
dari "ke-tidakterjangkauan-an" itu sendiri. Jenis pelayanan pertanahan Larasita
umumnya sama saja dengan layanan pertanahan biasa. Hanya saja, kalau layanan
biasa pemohon datang sendiri ke Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sedangkan
Larasita memberikan layanan langsung dimana si pemohon berada. Larasita sama
dengan Kantor Pertanahan bergerak (mobile office).
Pelaksanaan kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung bersifat dinamis. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan
informan26
yang menyatakan bahwa dalam hal kunjungan Larasita ke masyarakat
dapat diubah jadwalnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Bahkan
dibawah guyuran hujan lebat Kantor Pertanahan Kota Bandung tetap
melaksanakan penyerahan sertipikat kepada masyarakat di Kelurahan Sukaraja
Kecamatan Cicendo Kota Bandung sebanyak 241 sertipikat terdiri dari Larasita
(211 buah) dan Prona (30 buah). Acara ini disiarkan langsung melalui Radio Mora
88,5 FM dan Radio Litasari 92,10 FM serta diliput oleh TVRI Jawa Barat dan
masyarakat Kota Bandung dapat langsung berinteraksi dengan jajaran Kantor
Pertanahan Kota Bandung melalui Radio. Dalam proses pendaftaran tanah melalui
Kebijakan Larasita ada pihak-pihak eksternal, seperti media surat kabar maupun
26
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Administrator 1 implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 9 Oktober 2012
111
elektronik, sehingga Kebijakan Larasita menjadi solusi bagi masyarakat untuk
melakukan pendaftaran tanah lebih mudah, cepat dan aman.
Kompromi mengenai hal-hal tertentu tidak pernah dilakukan dalam
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan27
, diperoleh
keterangan bahwa memang dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, banyak temuan di lapangan yang
terkait dengan Kebijakan Larasita ini ternyata masih tidak mudah, namun tidak
bisa dikompromikan. Kebijakan Larasita sebetulnya sangat baik dalam konsep
yang hendak dicapai dan sangat tepat untuk mendukung usaha menyejahterakan
rakyat Kota Bandung saat ini, apalagi saat ini masih banyak tanah rakyat Kota
Bandung yang belum disertifikasi. Rakyat Kota Bandung masih menghadapi
kesulitan untuk mendapatkan sertipikat tanah miliknya dengan cara yang mudah
dan murah. Lemahnya implementasi di lapangan ini sesungguhnya bisa diartikan
ada kesenjangan yang tajam antara visi pimpinan dan pelaksana implementasi
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di lapangan.
Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung memperhatikan efektivitas. Penulis mendapatkan
informasi dari informan28
yang memberikan keterangan bahwa efektivitas
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung terkait dengan kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota
27
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan
Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012 28
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012
112
Bandung, selain jumlah armada mobil yang dimilik untuk layanan Larasita karena
baru sedikit. berharap ada pihak yang mendukung layanan itu khusunya
Pemerintah Kota Bandung. Kami berharap ada dukungan ini dengan membantu
guna mengadakaan mobil tersebut. Semakin banyak warga melakukan proses
permohonan pertanahan akan meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Kota
Bandung. Imbas utamanya maksimalisasi layanan pertanahan terhadap
masyarakat menuai harapan yang diinginkan baik BPN maupun masyarakat.
Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam memberikan kontribusi kepada daerah,
pajak perolehan atas tanah untuk pendapatan dari implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung mencapai
miliaran rupiah. Telah terjadi peningkatan BPHTB sebagai Pendapatan Asli
Daerah Kota Bandung, sejak 1 Januari sampai akhir 2011 mencapai Rp. 337,2
Milyar, dimana pada tahun 2010 hanya mencapai Rp. 232,9 Milyar.
Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung memperhatikan efisiensi. Hal ini sesuai dengan
wawancara dengan informan29
yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung memang
masih terkesan adanya pemborosan anggaran negara terkait tidak berjalan dengan
baiknya Kebijakan Larasita. Misalnya, adanya mobil Larasita yang sudah dibeli
dengan anggaran negara, namun belum bisa berfungsi seperti yang diharapkan.
Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung memperhatikan objektivitas. Berdasarkan hasil
29
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012
113
wawancara dengan informan30
, diperoleh keterangan bahwa pelayanan dilakukan
dengan merata di 30 kecamatan di Kota Bandung.
Pelaksanaan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada minggu
ke II Juni 2012 di 4 Kecamatan (Kecamatan Regol, Kecamatan Ujungberung,
Kecamatan Mandalajati, dan Kecamatan Lengkong) selain melaksanakan layanan
pertanahan, kepada masyarakat juga disosialisasikan mengenai Open Government
Indonesia (OGI) termasuk keikutsertaan BPN Kota Bandung dalam OGI.
Hasil pelaksanaan Larasita minggu ke II Juni 2012, adalah sebagai berikut:
a. Layanan Informasi Pertanahan
1. Senin, 11 Juni 2012, di Kecamatan Regol, lokasi di Kantor Kelurahan
Ciseureuh Jl. Babakan Priangan (Jumlah 14 orang).
2. Selasa, 12 Juni 2012, di Kecamatan Ujungberung, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Alun-alun Utara No.211 (Jumlah 16 orang).
3. Rabu, 13 Juni 2012, di Kecamatan Mandalajati, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Pasir Impun (Jumlah 8 orang).
4. Kamis, 14 Juni 2012, di Kecamatan Lengkong, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Talaga Bodas No.35 (Jumlah 5 orang).
b. Layanan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Tanah Bekas
Milik Adat) Jumlah 44 Bidang (total Luas 7.308 m2), dari 20 Kelurahan
(Kel. Jatihandap 4 bidang, Kel. Sukarasa 1 bidang, Kel. Sarijadi 1 bidang,
Kel. Cipamokolan 10 bidang, Kel. Cipedes 1 bidang, Kel. Sukabungah 1
bidang, Kel. Cigereleng 5 bidang,Kel. Jamika 2 bidang, Kel. Cigondewah
30
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan
Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012
114
Kaler 1 bidang, Kel. Sukagalih 2 bidang, Kel. Dago 1 bidang, Kel.
Pakemitan 1 bidang, Kel. Pasir Wangi 1 bidang, Kel. Cigending 2 bidang
Kel. Taman Sari 2 bidang, Kel. Hegarmanah 3 bidang, Kel. Cibadak 1
bidang, Kel. Pasir Jati 1 bidang, Kel. Isola 1 bidang, Kel. Antapani Kidul 3
bidang).
c. Layanan Penyerahan Sertipikat HAT Jumlah 13 bidang
(Kecamatan Bandung Kulon 1 bidang, Kecamatan Coblong 1 bidang,
Kecamatan Cidadap 1 bidang, Kecamatan Sukasari 1 bidang, Kecamatan
Babakan Ciparay 2 bidang, Kecamatan Sukajadi 2 bidang,Kecamatan
Cicendo 4 bidang, Kecamatan Andir 1 bidang).
Pelaksanaan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada minggu
ke IV Juni 2012 di 3 Kecamatan dan 1 Kantor (Kecamatan Cibeunying Kidul,
Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Cinambo dan Kantor Depag Kota Bandung)
selain melaksanakan layanan pertanahan, kepada masyarakat juga
disosialisasikan mengenai Open Government Indonesia (OGI) termasuk
keikutsertaan BPN Kota Bandung dalam OGI.
Selain itu Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung juga
melaksanakan One Day Service untuk sertipikat Wakaf (penggantian nomor Hak)
yang dilaksanakan di Kantor Depag Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta
(Sekelimus) dengan jumlah bidang yang diselesaikan sebanyak 245 sertipikat.
Hasil pelaksanaan Larasita minggu ke-4 Juni 2012, adalah sebagai berikut:
a. Layanan Informasi Pertanahan
115
1. Senin, 25 Juni 2012, di Kecamatan Cibeunying Kidul, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Sukasenang No. 11 (Jumlah 16 orang).
2. Selasa, 26 Juni 2012, di Kecamatan Astanaanyar, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Bojongloa 69 (Jumlah 21 orang).
3. Rabu, 27 Juni 2012, di Kecamatan Cinambo, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Raya Ujungberung No.82 (Jumlah 20 orang).
4. Kamis, 28 Juni 2012, di Kantor Departemen Agama Kota Bandung
Jl.Soekarno Hatta (Sekelimus) (Jumlah 250 orang).
b. Layanan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Tanah Bekas
Milik Adat)
c. Jumlah 6 Bidang (total Luas 1.005 m2), dari 3 Kelurahan (Kel. Cisaranten
Kulon 2 bidang, Kel. Hegarmanah 2 bidang, Kel. Sukahaji 1 bidang).
d. Layanan Penyerahan Sertipikat HAT Jumlah 4 bidang (Kecamatan
Cicendo 2 bidang, Kecamatan Regol 1 bidang, KecamatanRancasari 1
bidang).
Pelaksanaan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada minggu
ke II dan III Juli 2012 di 7 Kecamatan dan 1 Kantor (Kecamatan Cibeunying
Kidul, Kecamatan Astanaanyar, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Buahbatu,
Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Arcamanik dan
Kantor Depag Kota Bandung) selain melaksanakan layanan pertanahan, kepada
masyarakat juga disosialisasikan mengenai Open Government Indonesia (OGI)
termasuk keikutsertaan BPN Kota Bandung dalam OGI.
116
Selain itu Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung juga
melaksanakan One Day Service untuk sertipikat Wakaf (penggantian nomor Hak)
yang dilaksanakan di Kantor Depag Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta
(Sekelimus) dengan jumlah bidang yang diselesaikan sebanyak 115 sertipikat.
Hasil pelaksanaan Larasita minggu ke – II dan ke III Juli 2012, adalah
sebagai berikut :
a. Layanan Informasi Pertanahan
1. Senin, 9 Juli 2012, di Kecamatan Cibeunying Kidul, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Sukasenang No. 11 (Jumlah 12 orang).
2. Selasa, 10 Juli 2012, di Kecamatan Astanaanyar, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Bojongloa 69 (Jumlah 12 orang).
3. Rabu, 11 Juli 2012, di Kecamatan Cinambo, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Raya Ujungberung No.82 (Jumlah 6 orang).
4. Kamis, 12 Juli 2012, di Kantor Departemen Agama Kota Bandung Jl.
Soekarno Hatta (Sekelimus) (Jumlah 84 orang).
5. Senin, 16 Juli 2012, di Kecamatan Buahbatu, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Ciwastra No. 291 (Jumlah 8 orang).
6. Selasa, 17 Juli 2012, di Kecamatan Panyileukan, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Soekarno Hatta (Jumlah 8 orang).
7. Rabu, 18 Juli 2012, di Kecamatan Rancasari, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Sentosa Asih No. 17 (Jumlah 9 orang).
8. Kamis, 19 Juli 2012, di Kecamatan Arcamanik, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Cisaranten Kulon (Jumlah 10 orang).
117
b. Layanan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Tanah Bekas
Milik Adat) Jumlah 27 Bidang (total Luas 2.848 m2), dari 13 Kelurahan
(Kel. Babakan 5 bidang, Kel. Isola 4 bidang, Kel. Pasirjati 1 bidang, Kel.
Nyengseret 1 bidang, Kel. Pasteur 1 bidang, Kel. Sukahaji 2 bidang, Kel.
Jamika 3 bidang, Kel. Hegarmanah 5 bidang, Kel. Cigereleng 1 bidang,
Kel. Sukaraja 1 bidang, Kel. Cibadak 1 bidang, Kel. Gegerkalong 1
bidang, Kel. Pasirlayung 1 bidang).
c. Layanan Penyerahan Sertipikat HAT Jumlah 19 bidang (Kecamatan Cibiru
1 bidang, Kecamatan Kiaracondong 1 bidang, Kecamatan Regol 1 bidang,
Kecamatan Bandung Kulon 4 bidang, Kecamatan Bojongloa Kaler 1
bidang, Kecamatan Bojongloa Kidul 3 bidang, Kecamatan Sukajadi 2
bidang, Kecamatan Cicendo 2 bidang, Kecamatan Sukasari 2 bidang).
Pelaksanaan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada minggu
ke I Agustus 2012 di 4 Kecamatan (Kecamatan Rancasari, Kecamatan Arcamanik,
Kecamatan Batununggal dan Kecamatan Gedebage) selain melaksanakan layanan
pertanahan, kepada masyarakat juga disosialisasikan mengenai Open Government
Indonesia (OGI) termasuk keikutsertaan BPN Kota Bandung dalam OGI.
Hasil pelaksanaan Larasita minggu ke – I Agustus 2012, adalah sebagai
berikut :
a. Layanan Informasi Pertanahan
1. Senin, 30 Juli 2012, di Kecamatan Rancasari, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Sentosa Asih No. 17 (Jumlah 6 orang).
118
2. Selasa, 31 Juli 2012, di Kecamatan Arcamanik, lokasi di di Kantor
Kecamatan Jl. Cisaranten Kulon (Jumlah 1 orang).
3. Rabu, 1 Agustus 2012, di Kecamatan Batununggal, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Venus No.6 (Jumlah 9 orang).
4. Kamis, 2 Agustus 2012, di Kecamatan Gedebage, lokasi di Kantor
Kecamatan Jl. Gedebage Selatan No. 16 (Jumlah 4 orang).
b. Layanan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Tanah Bekas
Milik Adat) Jumlah 8 Bidang (total Luas 903 m2), dari 8 Kelurahan (Kel.
Situsaeur 1 bidang, Kel. Sukahaji 1 bidang, Kel. Kebon Lega 1 bidang,
Kel. Caringin 1 bidang, Kel. Cipadung Kidul 2 bidang, Kel. Sukabungah 2
bidang).
c. Layanan Penyerahan Sertipikat HAT Jumlah 8 bidang (Kecamatan
Coblong 3 bidang, Kecamatan Sukajadi 2 bidang, Kecamatan
Ujungberung 1 bidang, Kecamatan Astanaanyar 1 bidang, Kecamatan
Cicendo 1 bidang).
Pelaksanaan Larasita oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung pada minggu
ke II Agustus 2012 di 4 Kecamatan (Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan
Sumur Bandung, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Sukajadi) selain
melaksanakan layanan pertanahan, kepada masyarakat juga disosialisasikan
mengenai Open Government Indonesia (OGI) termasuk keikutsertaan BPN Kota
Bandung dalam OGI.
Hasil pelaksanaan Larasita minggu ke – II Agustus 2012, adalah sebagai
berikut :
119
a. Layanan Informasi Pertanahan
1. Senin, 6 Agustus 2012, di Kecamatan Bandung Kidul, lokasi di
Kantor Kecamatan Jl. Batununggal (Jumlah 5 orang).
2. Selasa, 7 Agustus 2012, di Kecamatan Sumur Bandung, lokasi di
Kantor Kecamatan Jl. Lombok No. 2 (Jumlah 7 orang).
3. Rabu, 8 Agustus 2012, di Kecamatan Cicendo, lokasi di Lapangan
Pandu Kel Arjuna Jl. Pandu (Jumlah 4 orang).
4. Kamis, 9 Agustus 2012, di Kecamatan Sukajadi, lokasi di Kantor
Kelurahan Sukawarna Jl. Leumah Nendeut (Jumlah 18 orang).
b. Layanan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Tanah Bekas
Milik Adat) Jumlah 18 Bidang (total Luas 1.697 m2), dari Kelurahan (Kel.
Cikawao 1 bidang, Kel. Sukagalih 1 bidang, Kel. Cis. Bina Harapan 2
bidang, Kel. Jamika 2 bidang, Kel. Gempol Sari 1 bidang, Kel.
Hegarmanah 2 bidang, Kel. Cipaganti 1 bidang, Kel. Pasir Endah 1
bidang, Kel. Sukaraja 1 bidang, Kel. Husen Sastranegara 1 bidang, Kel.
Pasteur 4 bidang, Kel. Babakan Ciamis 1 bidang).
c. Layanan Penyerahan Sertipikat HAT Jumlah 9 bidang (Kecamatan
Coblong 1 bidang, Kecamatan Sukajadi 2 bidang, Kecamatan
Ujungberung 1 bidang, Kecamatan Bojongloa Kaler 1 bidang, Kecamatan
Cicendo 4 bidang).
Dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung memiliki strategi yang tepat. Penulis mendapatkan
120
informasi dari informan31
yang memberikan keterangan bahwa Kantor Pertanahan
Kota Bandung mencapai sasaran masyarakat yang sulit menjangkau Kantor
Pertanahan Kota Bandung. Strategi ini dilakukan juga dalam Gerakan Open
Government yang perlu disebarluaskan lebih luas, lebih dalam sebagai bagian dan
penanda dari demokrasi melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan
good governance. Demokrasi tidak berjalan apabila tidak ada transparansi atau
keterbukaan. Open government sasarannya mendukung landasan demokrasi
melalui komunikasi yang baik antara masyarakat dengan negara atau bikrokasi.
Selain itu strategi yang tepat lainnya, setelah melakukan implementasi kebijakan,
sebaiknya Kantor Pertanahan Kota Bandung melakukan evaluasi implementasi
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung
secara reguler.
Apabila penulis melihat data yang ada, maka dapat ditinjau bahwa di
Kantor Pertanahan Kota Bandung, Larasita sudah dapat mencapai :
Jumlah persil yang ada 615.400 bidang ( 100 % )
Jumlah persil SUDAH TERDAFTAR 557.161 bidang ( 90.54 %)
Jumlah persil BELUM TERDAFTAR 58.239 bidang ( 9.46 %)
Produktivitas rata-rata per tahun
(sampling 5 tahun terakhir) 1.577 Bidang
Waktu yang dibutuhkan untuk terdaftar seluruhnya 36 tahun
Dalam mengelola pendukung kebijakan dalam implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dilakukan
31
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Penanggung Jawab implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 28 Agustus 2012
121
dengan baik. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan32
yang
menyatakan bahwa hal ini dilakukan melalui pengawasan atau kontrol /
monitoring kegiatan secara periodik. Pengarahan Kepala BPN RI kepada seluruh
pejabat di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, didampingi
Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Bandung. Kunjungan
dilaksanakan pada bagian front office (loket-loket pelayanan) dan tanya jawab
dengan petugas loket, Kepala BPN memberikan apresiasi yang baik atas kondisi
yang ada disamping itu ditanyakan pula terkait pelaksanaan program pertanahan
di Kantor Pertanahan Kota Bandung yaitu Prona, sertipikasi tanah UKM dan
Larasita. Kemudian semangat kerja dalam menjalankan visi dan misi, untuk itu
perlu pemetaan sumber daya dengan perubahan struktur organisasi yang kurus
atau miskin struktur namun kaya fungsi dengan tugas pelayanan yang terukur dan
jelas waktu yang ditetapkan. Sarana dan prasarana dalam implementasi harus
ditingkatkan lagi, seperti jumlah kendaraan dan peralatan teknis pendukung untuk
mendukung tugas-tugas Larasita, yaitu:
a. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria Nasional
(Reforma Agraria);
b. Melaksanakan Pendampingan dan Pemberdayaan masyarakat di bidang
pertanahan;
c. Melakukan Pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;
32
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakil Penanggung Jawab implementor kebijakan
Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 4 September 2012
122
d. Melakukan Pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan
bermasalah;
e. Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan
di lapangan;
f. Menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat; dan
g. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat
(Persyaratan dan Biaya sesuai ketentuan ybl sbgmn di Kantah “Statis”).
Selain itu harapan besar dari Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah
terhadap pihak Pemerintah Kota Bandung, bahwa Para Camat dan Lurah
seharusnya bisa lebih meningkatkan kerjasama Kebijakan Larasita, dari 151
kelurahan hanya ada 30% atau hanya sejumlah 40 kelurahan saja yang proaktif
bekerjasama dengan tim Larasita Kantor Pertanahan Kota Bandung.
Kantor Pertanahan Kota Bandung juga melakukan cara tertentu untuk
mengantisipasi pihak yang dirugikan dalam implementasi kebijakan Layanan
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil
wawancara dengan informan33
, diperoleh keterangan bahwa Kantor Pertanahan
Kota Bandung melaksanakan layanan dengan tertib, teliti, dan cermat. Bahkan
sejauh ini belum ada pihak yang menuntut Kantor Pertanahan Kota Bandung,
yang terjadi adalah masyarakat yang antusias karena Kantor Pertanahan Kota
Bandung sebagai nominator yang termasuk dalam 20 unit layanan publik paling
progresif 2012. Pada tahun 2012 BPN RI mengusulkan Kantor Pertanahan Kota
33
Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Koordinator Tim 1 implementor kebijakan Larasita
Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 18 September 2012
123
Bandung menjadi peserta dalam kompetisi pelayanan publik yang
diselenggarakan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan).
Kantor Pertanahan Kota Bandung merasa bangga bisa ikut kompetisi OGI
bersaing dengan unit layanan publik yang ada di Ibu Kota Negara yang telah
banyak memberikan pemahaman, pengalaman dan pembelajaran dalam usaha
meningkatkan mutu transparansi, partisipasi dan inovasi sebagai tiga pilar penting
dari sebuah pemerintahan yang lebih terbuka. namun sayangnya Kantor
Pertanahan Kota Bandung belum berhasil menjadi juara, hanya Kantor Pertanahan
Administratif Jakarta Barat mewakili BPN RI berhasil memperoleh penghargaan
10 layanan paling progresif OGI 2012.
Kompetisi OGI diikuti oleh 62 unit layanan publik dari 34
Kementrian/Lembaga, setelah melewati periode penilaian selama tiga bulan
penuh, sebanyak 20 unit layanan publik yang berhasil menunjukan progres paling
mengesankan akhirnya terpilih yang akan diumumkan pemenangnya, dilaporkan
Kepala UKP4 selaku Ketua Pelaksana. Indonesia sebagai salah satu pendiri atau
penggagas utama dari Open Government Partnership di tingkat global bersama
tujuh negara lain Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan
Amerika Serikat berinisiatif untuk mendorong dalam menjalankan dan
menginternalisasi prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah. Open Government
Indonesia sebagai sebuah gerakan yang terus berkembang dari berbagai instansi
untuk memberikan layanan terbaik, termasuk pelayanan Larasita oleh Kantor
Pertanahan Kota Bandung.
124
Dengan demikian, peneliti menganalisis bahwa aspek aplikasi yang telah
dijelaskan berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa setiap aplikasi
dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita)
di Kota Bandung tergantung kepada manusia pelaksananya, dimana aplikasi yang
dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung ternyata harus didukung
oleh: pelaksana kebijakan yang cakap, pimpinan mengatakan kepada pelaksana
kebijakan apa yang ingin dicapai, menerangkan bagaimana cara mengerjakan apa
yang diinginkan, memberikan otoritas kepada pelaksana kebijakan, menginspirasi
pelaksana kebijakan dengan kepercayaan terhadap pelaksana kebijakan untuk
mencapai sasaran.
Karena unsur manusia di Kantor Pertanahan Kota Bandung yang sangat
dominan tersebut maka seorang pelaksana kebijakan dalam melaksanakan
tugasnya harus memperhatikan: unsur manusia dalam semua tindakan pelaksana
kebijakan serta masalah-masalah, mencari keterangan tentang kebutuhan apa yang
dirasakan oleh setiap pelaksana kebijakan, dan berusaha memenuhi kebutuhan
tersebut, memperhatikan kepentingan yang ikut serta.
Individu-individu mempunyai tujuan yang berbeda, pelaksana kebijakan
menempatkan nilai-nilai yang berbeda mengenai hasil-hasil yang dicapai dan
pelaksana kebijakan mencari tujuan-tujuan tertentu bagi pelaksana kebijakan. Di
dalam organisasi harus terdapat sinkronisasi antar tujuan organisasi dengan
tujuan-tujuan individu daripada anggota organisasi. Sukses tidaknya pimpinan
organisasi untuk melaksanakan fungsi pergerakan sangat tergantung dari
kemampuan pimpinan merealisir sinkronisasi itu.
125
Implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung yang baik dicapai dengan jalan memperlakukan
pelaksana kebijakan sebagai manusia, dengan jalan memperlakuakan pelaksana
kebijakan sebagai manusia mengusahakan adanya keinginan untuk melampaui
pihak lain, menghargai pelaksana kebijakan yang diselesaikan dengan baik dan
mengusahakan keadilan tanpa pilih kasih. Berdasarkan uraian ini terlihat bahwa
salah satu alat untuk melaksanakan implementasi kebijakan adalah mengetahui
dan memenuhi keinginan pelaksana kebijakan.
Dalam hubungan dengan tindakan untuk memenuhi keinginan pelaksana
kebijakan secara individual ini dengan pedoman: kebutuhan-kebutuhan dasar
orang berbeda, dan pelaksana kebijakan mengharap agar diperlakukan sebagai
individu-individu, diterimanya ide-ide baru serta perubahan-perubahan lebih
berjalan lancar bilamana pelaksana kebijakan dipersiapkan untuk menghadapinya,
perubahan-perubahan yang sekonyong-konyong sebaiknya jangan dilakukan,
kebiasaan dan emosi sangat penting untuk menerangkan perilaku pelaksana
kebijakan, mendapat penghargaan untuk pelaksana kebijakan, perasaan menjadi
anggota suatu tim pelaksana kebijakan Larasita yang akseptabel dan perasaan
bahwa dirinya penting merupakan tenaga penggerak yang kuat bagi kebanyakan
orang, perasaan takut merupakan tenaga penggerak yang kuat, akan tetapi efeknya
negatif dan lama kelamaan hal tersebut berkurang, pelaksana kebijakan ingin
menggunakan kemampuan pelaksana kebijakan yang tertinggi dan ingin puas
dengan apa yang telah dilakukan, pelaksana kebijakan ingin melakukan dengan
kebanggan tertentu, pelaksana kebijakan menginginkan pengawas-
126
pengawas/pimpinan-pimpinan yang pelaksana kebijakan dapat dihormati dan
dipercayai, dengan jalan memberikan keterang-keterangan kepada para pelaksana
kebijakan mengenai persoalan-persoalan yang ada hubungan dengan pelaksana
kebijakan menyebabkan terbentuknya suatu tim yang efektif, seseorang
dipengaruhi oleh tim pelaksana kebijakan Larasita dimana ia merupakan anggota
dan sebaiknya ia mempengaruhi perilaku tim pelaksana kebijakan Larasita, kritik
atau perbandingan pelaksana kebijakan seorang pelaksana kebijakan di hadapan
umum tidak disukai oleh kebanyakan pelaksana kebijakan yang tidak suka
kehilangan muka, bilamana pelaksana kebijakan salah melakukan, maka
pelaksana kebijakan ingin agar supaya kesalahan diberitahukan dengan cara yang
tepat, teguran-teguran, dan tindakan untuk mengoreksi ditunggu oleh pelaksana
kebijakan, bilamana pelaksana kebijakan melanggar cara-cara kerja yang telah
ditetapkan, pelaksana kebijakan kurang menyenangi pimpinan yang
memperlakukan dengan cara yang tidak baik.
Aplikasi yang penting dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung adalah mengusahakan adanya
serta mempertahankan hubungan-hubungan antar anggota-anggota suatu tim
pelaksana kebijakan Larasita. Perilaku tim pelaksana kebijakan Larasita bukan
hanya penjumlahan perilaku-perilaku individu yang merupakan bagian tim
pelaksana kebijakan Larasita yang bersangkutan. Suatu tim pelaksana kebijakan
Larasita dapat dipengaruhi lebih efektif dengan jalan menghadapi tim pelaksana
kebijakan Larasita tersebut sebagai suatu kesatuan daripada dengan komponen-
127
komponen tim pelaksana kebijakan Larasita tersebut atau dengan individu satu
persatu.
Nilai-nilai serta perilaku-perilaku seorang individu berhubungan dengan
kelompok dimana ia merupakan anggotanya dan ciri-ciri kelompok berlaku dalam
berbagai keadaan. Misalnya seorang individu yang berafiliasi dengan suatu tim
pelaksana kebijakan Larasita tertentu, lazimnya tidak akan merubah perilaku tim
pelaksana kebijakan Larasita, bilamana perubahan itu memisahkannya atau
menyebabkannya menyimpang daripada perilaku tim pelaksana kebijakan Larasita
yang berlaku. Bilamana dipilih seorang individu dari suatu tim pelaksana
kebijakan Larasita dan kemudian dengan latihan khusus, maka hal tersebut lebih
memberikan suatu kemajuan. Anggota-anggota tim pelaksana kebijakan Larasita
cenderung lebih mendengar apa yang dikemukakan oleh anggota tim pelaksana
kebijakan daripada orang lain.
Keseluruhan uraian diatas dalam aplikasi dalam implementasi kebijakan
Larasita sebagaian terbesar pada dasarnya adalah masalah pemberian motif
(motivating) kepada individu-individu. Sukses tidaknya tindakan aplikasi dalam
implementasi kebijakan Larasita sebagain besar tergantung pada pemberian motif
tersebut. Beberapa hal untuk mencapai motivasi yang efektif yaitu: usahakan agar
pelaksana kebijakan merasa dirinya penting, usahakan untuk mengetahui
perbedaan-perbedaan individu, usahakan agar menjadi pendengar yang baik,
hindarkan timbulnya perdebatan-perdebatan, hormatilah perasaan orang lain,
gunakan percakapan-percakapan untuk mengajak pelaksana kebijakan
bekerjasama, tidak untuk berusaha mendominasi, praktekkan manajemen
128
partisipatif, perintah-perintah harus jelas dan lengkap, gunakan instruksi-instruksi,
selenggarakan pengawasan yang efektif.
Pimpinan pelaksana kebijakan sebagai pimpinan organisasi untuk dapat
melaksanakan aplikasi pada bawahannya harus mampu berkomunikasi,
memberikan pertimbangan dan nasihat, berfikir kreatif, mengambil inisiatif,
meningkatkan vitalitas serta memberikan stimulasi kepada bawahannya. Dengan
lain perkataan seorang pelaksana kebijakan yang baik adalah seorang komunikator
yang baik seorang councellor yang baik seorang yang mempunyai pikiran yang
kreatif, memiliki inisiatif, seorang vitalizer serta stimulator.
Selanjutnya penulis menganaisis aplikasi dalam implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung dengan
mengacu kepada pendapat Sintaningrum (2009) dimana persoalan berada pada
tataran implementasi kebijakan. Artinya, implementasi kebijakan pertanahan
belum terselenggara sebagaimana diharapkan. Implementasi kebijakan pertanahan
ditentukan oleh proses administrasi sebagaimana suatau desain program pada saat
dihantarkan pada berbagai level institusi. Dalam konteks implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, tentunya
aplikasi yang dilakukan merupakan persoalan yang berada pada tataran
implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung belum terselenggara sebagaimana
diharapkan akibat aplikasi dalam proses administrasi sebagai suatu masalah pada
level pelaksana implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung.
129
Selanjutnya penulis menganaisis dengan mengacu kepada pendapat Jones
(1984:166) bahwa application is the routine provision of service, paymens, or
other agree upon objectives of instruments, maka di dalam implementasi
kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung
aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan
yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang
disesuaikan dengan tujuan dan perengkapan program dari kebijakan publik yang
telah ditentukan. Di dalam aplikasi pada implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung seharusnya terdiri dari
kegiatan yang melakukan ketentuan rutin dari pelayanan Sertipikat Tanah
(Larasita) di Kota Bandung, pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh
masyarakat dengan tarif yang jelas dan terbuka, yang disesuaikan dengan tujuan
atau perlengkapan kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung.
Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan implementasi kebijakan Layanan
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung harus juga
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. Aplikasi
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
Kota Bandung merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Hal ini tidak
hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah
suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya
semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi dalam
implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di
130
Kota Bandung ini adalah suatu varian dalam manifestasi konsep administrasi
publik yang menekankan pada terciptanya tujuan implementasi kebijakan
Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung yang efektif
dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil di Kota Bandung yang
objektif. Dalam aplikasi pada implementasi kebijakan Layanan Rakyat Untuk
Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, pelaksana di Kota Bandung dituntut
pula untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan Layanan
Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung, disertai dengan
pengelolaan terhadap pendukung kebijakan di Kota Bandung, serta antisipasi
terhadap pihak-pihak di Kota Bandung yang dirugikan akibat dampak yang
sebelumnya tidak diperkirakan dalam implementasi kebijakan Layanan Rakyat
Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) di Kota Bandung.