32

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan mutasi tenaga pendeta di GPM

Sesuai dengan data vikariat tahun 2013 yang

menunjukan bahwa Sinode GPM terdapat 32 klasis

dengan jumlah keseluruhan jemaat adalah yaitu 743

jemaat. Jemaat GPM tersebar di wilayah provinsi

Maluku dan juga Maluku Utara dengan jumlah tenaga

pendeta periode 2013 yaitu 1.165 pendeta. Lokasi GPM

yang adalah wilayah kepulauan, menyebabkan

koordinasi antara elemen pelayan Gereja baik dari

tingkat Sinode, Klasis maupun Jemaat sangat penting

agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Sinode

GPM sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi

melaksanakan kebijakan mutasi sebagai strategi untuk

menopang pelayanan yang ada. Kebijakan ini

didasarkan kepentingan pelayanan dan dapat

33

dirasakan oleh semua jemaat baik itu yang ada di

wilayah mata air dan airmata (PIP/RIPP 2010-2015).

Mutasi tenaga pendeta yang dilakukan oleh

Sinode GPM saat ini telah mengalami perkembangan

yang lebih baik dibandingkan dengan yang dulu. Hal ini

dijelaskan oleh salah seorang pendeta GPM yang

melayani di jemaat kota Ambon. Pendeta tersebut

menyebutkan bahwa Sinode melakukan berbagai

perubahan terkait dengan mutasi ini, yang salah

satunya yaitu sistem keuangan Gereja 70:30. Melalui

sistem keuangan ini, maka pelayanan yang dilakukan

khususnya di jemaat air mata semakin membaik dan

secara langsung berdampak pada kebijakan mutasi.

Selain keadaan keuangan jemaat semakin baik,

presentase pendeta yang terlalu lama di jemaat

semakin berkurang dan gaji pendeta dengan rutin

dapat diterima.

Kondisi pelayanan yang semakin membaik di

lingkungan GPM berkaitan erat dengan kebijakan

mutasi yang dilakukan oleh Sinode yang memiliki

34

wewenang untuk mengaturnya. Sebagaimana yang

tercantum dalam peraturan mutasi tahun 2008, Badan

Pekerja Harian Sinode memiliki wewenangi, yaitu: 1)

mengatur kebijakan mutasi terhadap semua pelayan

organik Gereja. 2) mempertimbangkan dengan seksama

usul dan saran Badan Pekerja Klasis terhadap pelayan

organik Gereja keluar klasis, atau penempatan pelayan

organik gereja ke dalam klasis. 3) mengambil

keputusan akhir berhubungan dengan kasus

pelanggaran displin oleh pelayan organik Gereja. 4)

mengangkat dan mempekerjakan pelayan organik

gereja didalam lembaga-lembaga gereja di luar GPM.

Sinode GPM dalam mengatur mutasi ini dibantu

oleh Badan Pekerja Klasis. Wewenang yang dimiliki

Badan Pekerja Klasis seperti diatur dalam peraturan

mutasi tenaga pendeta (2008) adalah: 1)

mempertimbangkan dengan seksama pelayan organik

Gereja yang akan dipindahkan tenang kekhasan situasi

dan probelamtik pelayanan. 2) mengambil keputusan

yang bersifat sementara berhubungan dengan kasus

35

pelanggaran displin oleh pelayan organik gereja. 3)

mengusulkan muatsi terhadap pelayan organik gereja

kepada BPH Sinode GPM dengan menyampaikan

pertimbangan-pertimbangan tentang kekhasan wilayah

tempat tugas dan bobot tugas yang akan diemban oleh

pelayan organik gereja yang baru.

Berdasarkan peraturan mutasi pegawai dan pelayan

organik GPM dalam Tata Gereja GPM tahun 1998, Bab

III mutasi pelayan organik dalam hal ini pendeta dalam

lingkungan GPM dilaksanakan dalam empat bentuk

yaitu:

1) Mutasi Rutin berlaku bagi pegawai dan Pelayan

Organik Gereja apabila yang bersangkutan telah

memenuhi masa tugas dan fungsi jabatan

selama lima tahun dan dapat diperpanjang

sesuai kebutuhan.

2) Mutasi karena kepentingan pelayanan gerejawi,

berlaku bagi Pegawai dan Pelayan Organik yang

memenuhi persyaratan khusus terpilih dalam

jabatan-jabatan fungsional atau struktural di

36

dalam atau di luar lingkungan GPM dan bentuk

mutasi ini tidak mengenal masa tugas.

3) Mutasi karena pelanggaran displin gereja,

berlaku bagi para pegawai dan pelayan organik

gereja yang sikap, perbuatan dan jalan

pikirannya terang-terangan melanggar Firman

Allah, Tata Gereja dan Peraturan-Peraturan

Gereja yang berlaku.

4) Mutasi karena mengikuti suami/istri, berlaku

bagi para pegawai dan pelayan organik.

Wanita/pria yang telah berkeluarga baik dengan

suami/istri dalam status pegawai dan pelayan

organik atau bukan pegawai dan pelayan organik

gereja.

Selanjutnya prosedur pelaksanaan untuk empat

mutasi diatas yang diatur dalam peraturan mutasi

pendeta (2008), yaitu:

1. Untuk mutasi rutin berlaku prosedur yaitu:

1) Badan Pekerja Klasis atau Pimpinan

Unit/Lembaga menyampaikan pertimbangan-

37

pertimbangan kepada Badan Pekerja Harian

Sinode GPM tentang kapasitas pegawai dan

pelayan organik GPM berbagai bobot tugas

yang diemban disertai gambaran

perkembangan pekerjaan dan usul resmi

tentang pengakhiran tugas atau perpanjang

tugas yang bersangkutan,

2) Bilamana tenaga pegawai dan pelayan organik

gereja di lingkungan Klasis atau unit/lembaga

gerejawi berdasarkan penilaian masih

dibutuhkan maka:

a. Badan Pekerja Klasis atau unit/lembaga

gerejawi menyampaikan surat permohonan

perpanjangan tugas kepada BPH Sinode

GPM.

b. BPH Sinode mempertimbangkan dan

mengeluarkan Surat Keputusan untuk

menetapkan perpanjangan tugas atau

mutasi tempat bagi pegawai dan pelayan

organik gereja di lingkungannya serta

38

mutasi untuk wilayah Klasis/Unit kerja

bagi pegawai dan pelayan organik gereja di

lingkungannya serta mutasi untuk wilayah

Klasis/Unit kerja bagi pegawai dan pelayan

organik, yang atas usul BPK dan pimpinan

Unit/Lembaga perlu dimutasikan.

2. Mutasi karena kepentingan pelayanan, berlaku

prosedur:

1) Badan Pekerja Klasis atau pimpinan

Unit/Lembaga dan BPH Sinode melakukan

percakapan pendahuluan dengan yang

bersangkutan dan bila perlu dengan

keluarganya.

2) Selanjutnya percakapan persiapan dilakukan

dengan Majelis Jemaat, Badan Pekerja Klasis

atau pimpinan unit/lembaga tempat bekerja

pegawai dan pelayan organik tersebut.

3) Dengan memperhatikan bobot dan sifat tugas

serta tempat kerja pegawai dan pelayan

organik tersebut, BPH Sinode dapat segera

39

mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi dan

penempatan pegawai dan pelayan organik

mutasi.

4) Bagi jabatan-jabatan pilihan karena

kebutuhan organisasi seperti keanggotaan

Badan Pekerja Klasis dan BPH Sinode,

prosedur sebagaiman disebutkan diatas

dinyatakan tidak berlaku.

3. Mutasi karena pelanggaran displin gereja,

berlaku ketentuan peraturan displin GPM,

dengan catatan pengisian lowongan jabatan

dilakukan oleh Badan Pekerja Klasis atau BPH

Sinode, paling lama satu bulan pegawai dan

pelayan organik tersebut dibebas-tugaskan.

4. Mutasi karena mengikuti suami, berlaku

prosedur:

4.1 Bila suami yang bersangkutan adalah

pegawai dan pelayan organik gereja:

a) Pegawai dan pelayan organik tersebut wajib

menyampaikan permohonan tertulis

40

kepada BPH Sinode melalui Badan Pekerja

Klasis atau pimpinan unit/lembaga tempat

bekerja dengan melampirkan Surat

Keputusan Mutasi suami.

b) Setelah mempertimbangkan permohonan

yang bersangkutan, maka Surat Keputusan

mutasi mengikuti suami dikeluarkan oleh

Badan Pekerja Harian Sinode GPM.

c) Penempatan di tempat tugas yang baru,

dapat dilakukan oleh BPH Sinode GPM atas

usul BPK atau pimpinan unit/lembaga

tempat bekerja, bilamana ada lowongan

tugas dan kerja. Dalam hal tersebut,

pelayan organik gereja (pendeta dan

penginjil) dapat tetap melaksanakan

fungsinya membantu suami. Bagi pegawai

gereja, ia untuk sementara berstatus

dengan cuti diluar tanggunggan gereja

sampai tersedia lowongan.

41

4.2 Bilamana suami yang bersangkutan adalah

PNS/ABRI/Swasta

a) Pegawai dan pelayan organik tersebut wajib

menyampaikan permohonan tertulis

kepada BPH Sinode melalui Badan Pekerja

Klasis atau pimpinan unit/lembaga tempat

bekerja, dengan melampirkan Surat

Keputusan mutasi dari Instansi/Lembaga

tempat suaminya bekerja.

b) Setelah mempertimbangkan permohonan

yang bersangkutan maka BPH Sinode

mengeluarkan Surat Keputusan mutasi

mengikuti suami.

c) Penempatan yang bersangkutan selama

tugas dan jabatan yang baru tergantung

dari lowongan yang tersedia. Sambil

menunggu pelayanan penempatan pelayan

organik tersebut dapat melaporkan diri ke

Badan Gerejawi setempat untuk membantu

pelayan jemaat. Bagi seorang pegawai

42

gereja, ia untuk sementara menjalankan

cuti diluar tanggungan gereja, sambil

menunggu lowongan tersedia.

Kebijakan mutasi yang dilakukan menurut pihak

Sinode GPM memiliki tiga tujuan, yaitu:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan dalam jemaat.

Ketika pendeta dipindahkan dari satu jemaat ke

jemaat yang lain, maka ada berbagai pengalaman

yang didapatkan. Pengalaman yang didapatkan di

jemaat sebelumnya akan sangat membantu saat

melayani di jemaat baru. Selain itu pelayanan

yang dilakukan nantinya sesuai dengan

kebutuhan jemaat yang ada.

2) Mengatasi kebosanan dan juga konflik. Terlalu

lama pendeta di jemaat akan menimbulkan

kebosanan dalam diri pendeta yang secara

langsung akan berdampak pada pelayanan yang

dilakukannya. Biasanya tahun pertama seorang

pendeta di jemaat akan beradaptasi da

mempelajari kondisi jemaat yang ada. Kemudian

43

tahun kedua, ketiga dan keempat adalah tahun

dimana pendeta berkarya melalui pelayanan yang

dilakukan (sasaran pelayanan). Ketika masuk

tahun kelima dan seterusnya, pendeta mulai

bosan dengan kondisi pelayanan yang ada dan

hal ini akan mematikan semangat pelayanan.

Maka dari itu, tahun kelima dipandang sebagai

masa yang tepat untuk memutasikan pendeta

yang ada. Sehingga bukan saja pendeta yang

butuh penyegaran tetapi juga dengan umat.

3) Mengembangkan perspektif bergereja yang

komprehensif. Tujuan mutasi yang ketiga ini

merupakan tujuan utama Sinode GPM

melakukan kebijakan mutasi. Dengan melihat

banyak kasus pendeta yang menolak SK mutasi

ke wilayah airmata dengan alasan ekonomi,

membuat sehingga kebijakan mutasi dan

penempatan pendeta GPM semakin diperketat

oleh Sinode. Pendeta GPM diharapkan tidak

hanya melihat GPM sebagai satu jemaat atau

44

klasis saja tetapi secara menyeluruh. Dengan

tiba-tiba ditempatkan di wilayah tenggara

(airmata) atau dimana saja merupakan bagian

dari proses untuk mengubah cara pandang

bergereja secara baik.

Seperti yang sudah dikemukan diatas terkait

dengan tujuan GPM melakukan kebijakan mutasi ini,

maka yang perlu diketahui bahwa Sinode GPM tidak

merumuskan tujuan mutasi ini didalam peraturan

mutasi tenaga pendeta tahun 2008 secara tertulis.

Tujuan mutasi diatas diperoleh dari hasil wawancara

dengan pihak-pihak yang mengatur mutasi dalam hal

ini wakil sekum GPM dan juga kepala personalia dan

pensiunan. Hal ini sangat disayangkan ketika GPM

tidak menuangkan dan memasukan tujuan mutasi

dalam peraturan yang ada. Tidak ada landasan yang

kuat yang mendasari kebijakan dan pelaksanaan

mutasi, sehingga ditakutkan akan timbul kendala-

kendala terkait kebijakan ini. Ketika tujuan mutasi ini

bersumber dari pandangan-pandangan para pimpinan

45

di Sinode GPM, ditakutkan bila ada pergantian

pimpinan Sinode maka tujuan mutasi ini pun akan

berbeda-beda pula.

Selanjutnya konsep mutasi pendeta sedikit berbeda

dengan organisasi profit dimana mutasi ini merupakan

strategi untuk membina tenaga pendeta yang berkaitan

dengan amanat pengutusannya. Amanat pengutusan

seorang pendeta yaitu bersedia ditempatkan dimana

saja baik itu jemaat perkotaan maupun jemaat

pedesaan dan kapan saja tanpa ada pendeta yang

selama-lamanya di suatu jemaat. Hal ini juga berlaku

bagi semua pendeta GPM, dalam amanat pengutusan

bersedia ditempatkan di semua wilayah GPM.

Pengutusan mereka sebagai seorang pelayan Tuhan di

wilayah GPM dimulai dengan ditempatkan di wilayah

yang jauh (airmata) dengan masa pelayanan lima tahun.

Kemudian setelah lima tahun pendeta tersebut akan

ditempatkan di wilayah yang dekat atau mata air.

Dengan begitu, pendeta yang adalah seorang pelayan

46

Tuhan adalah orang-orang yang melayani dan diutus

dengan sebuah “keterpanggilan”.

Selain itu, panggilan untuk melayani umat Allah ini

dengan jelas disampaikan oleh Rasul Paulus dalam I

Petrus 5:2-3. Melalui suratnya itu, Paulus

mengingatkan para pelayan Tuhan memiliki tanggung

jawab untuk memelihara kehidupan iman umat dengan

cara selalu memperhatikan dan memberi makanan

rohani kepada mereka. Allah sendiri memilih mereka

untuk menggembalakan, menuntun serta menolong

umat untuk mencapai kualitas iman dan hidup yang

baik (Sasirais, 2011). Sehingga penting sekali para

pelayan Tuhan memiliki rasa pengabdian yang tinggi

dan menjadi seorang pelayan yang rendah hati (servant

leaderhip). Mengacu pada hal diatas, maka

pemberdayaan umat merupakan fokus utama

pelayanan yang dilakukan oleh GPM sesuai dengan

hasil wawancara dengan wakil sekum. Sehingga GPM

memiliki profil pelayan yang mengutamakan

pembangunan karakter dalam hal ini pembangunan

47

pengetahuan dan skill para pelayan. Hal ini terkait

dengan pemberdayaan umat baik secara rohani dan

kehidupan ekonomi.

Mutasi atau pemindahan ini terjadi bukan karena

pendeta itu bermasalah atau kinerjanya tidak baik,

tetapi diharapkan adanya peningkatan kualitas

pelayanan (Strauch, 1992). Hal ini juga yang berlaku

dalam kebijakan mutasi pendeta di GPM. Jika kembali

melihat pada tujuan Sinode GPM melakukan mutasi ini

bahwa peningkatan kualitas dari seorang pelayanan

sangat diharapkan. Peningkatan kualitas tenaga

pendeta di GPM dapat terjadi melalui pengalaman-

pengalaman yang diperoleh dari tiap jemaat dengan

karakteristik umat dan pelayanan yang berbeda. Tidak

semua jemaat memiliki warna pelayanan yang sama,

jemaat kota pastilah berbeda dengan jemaat desa.

Sehingga cara pendeta melayani dan memimpin suatu

jemaat juga berbeda. Dengan demikian, perbedaan dan

karakteristik tiap jemaat ini secara langsung akan

48

mempengaruhi kemampuan dan kualitas pelayanan

dari pendeta yang ada.

Peningkatan kualitas pelayanan ini juga tidak akan

terjadi jika seorang pendeta tidak memaknai tugas

panggilannya sebagai seorang pelayan Tuhan.

Pemahaman para pendeta sebagai seorang pelayan

Tuhan yang harus dimutasikan kemana saja sangat

berpengaruh ketika mereka memiliki motivasi yang

tinggi untuk melayani. Terkadang banyak sekali

pendeta yang gagal melayani hanya karena orientasi

mereka bukan lagi pelayanan tetapi materi. Ada seorang

pendeta dari awal penempatan di daerah kota yang

terbiasa dengan keadaan ekonomi jemaat yang maju

dan pendeta tersebut memiliki bisnis di Ambon. Ketika

suatu waktu akan dimutasikan ke jemaat desa yang

keadaan ekonomi berbanding terbalik dengan jemaat

kota, pendeta tersebut menolaknya. Kenyataan ini

merupakan salah satu contoh bahwa ada beberapa

pendeta yang karena terbiasa dengan kehidupan kota

dan keadaan ekonomi jemaat yang mapan. Akhirnya

49

menjadikannya lupa bahwa fokus utamanya adalah

melayani umat dimana saja dan apapun keadaan umat

yang dilayani.

Dengan melihat kenyataan diatas, maka salah satu

tujuan mutasi dalam lingkungan GPM yaitu

mengembangkan perspektif bergereja yang

komprehensif. Tujuan mutasi ini dicetuskan dengan

melihat banyak kasus pendeta yang menolak

dimutasikan ke wilayah airmata dengan berbagai

alasan. Salah satu alasan pendeta menolak untuk

dimutasikan seperti sudah dijelaskan diatas bahwa

faktor ekonomi menjadi salah satunya. Selain alasan

ekonomi, ada juga alasan lain yang menurut pihak

Sinode GPM bisa ditolerir seperti alasan keluarga dan

kesehatan pendeta. Seorang pendeta GPM sangat

diharapkan bukan saja melihat GPM hanya sebagai

satu jemaat atau satu klasis saja, tetapi secara

menyeluruh. Melalui proses penempatan di wilayah

airmata atau di wilayah GPM dimana saja merupakan

50

bagian dari proses mengembangkan persepktif bergereja

yang komprehensif.

Setiap organisasi memerlukan sebuah perencanaan

yang baik supaya nantinya tujuan yang ingin dicapai

menjadi jelas. Begitu juga dengan Sinode GPM dalam

kaitannya dengan mutasi pendeta ini. Melalui

rangkuman hasil pengamatan dan wawancara, maka

Sinode dalam hal ini telah melakukan perencanaan

yang baik. Perencanaan untuk mutasi pendeta GPM ini

didasarkan pada kebutuhan umat (pelayanan) dan juga

daya dukung keuangan jemaat. Oleh karena itu,

penting bagi Sinode untuk memperkuat aturan mutasi

yang ada dengan segala konsekuensi bagi pendeta jika

melanggar aturan. Kemudian untuk menopang agar

perencanaan mutasi berjalan dengan baik, seharusnya

Sinode GPM mempunyai database yang akurat tentang

semua pejabat Gereja dan juga keluarganya.

Kemudian untuk fungsi pengorganisasian dalam

proses mutasi menurut Manullang yang dikutip oleh

Suryaningsih (2012), melakukan hubungan langsung,

51

merumuskan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan

kriteria keberhasilan yang jelas terhadap setiap individu

dalam organisasi, menciptakan sistem komunikasi dan

informasi yang efektif dalam organisasi, melakukan

kontrol yang efektif terhadap pelaksanaan mutasi

disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Jika hal ini

dikaitkan dengan mutasi pendeta GPM, maka ada

perumusan tugas dan tanggung jawab terkait kebijakan

mutasi ini. Dalam arti bahwa ada sekum, wakil sekum,

kepala personalia dengan dibantu oleh Klasis yang

memiliki wewenang, tugas, tanggung jawab yang

berbeda-beda terkait kebijakan dan pelaksanaan mutasi

ini. Tiap-tiap individu maupun kelompok ini secara

bersama-sama dalam suatu komunikasi dan infomasi

yang terarah saling bekerja sama dalam rangka mutasi

pendeta ini dapat berjalan dengan baik.

Fungsi pengawasan (controlling) perlu dilakukan

oleh lembaga tertinggi gereja terhadap kebijakan dan

pelaksanaan mutasi pendeta. pengawawasan dilakukan

agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpanganan

52

sehingga tujuan organisasi dapat terus terarah

(Wiryoputro, 2004). Terkait dengan kebijakan dan

penempatan pendeta, Sinode harus terus melakukan

pengawasan terhadap Klasis yang secara langsung

dalam GPM sangat menentukan mutasi seorang

pendeta. Ketika Klasis memberikan laporan kinerja dari

pendeta, seharusnya Sinode melakukan pengecekan

ulang terkait dengan kinerja pendeta dengan bekerja

sama dengan majelis jemaat yang ada. Selain itu, fungsi

pengawasan juga melibatkan majelis jemaat terkait

dengan pemindahan dan penempatan seorang pendeta

di suatu jemaat. Misalnya pendeta yang melayani dan

memimpin jemaat dengan gaya otoriter atau pendeta

melakukan pelanggaran disiplin gereja, maka tugas

majelis jemaat untuk melaporkan hal tersebut kepada

Klasis dan kemudian Klasis melanjutkannya ke Sinode.

Fungsi pengarahan erat kaitannya dengan fungsi

pengawasan dimana pimpinan Sinode mengatur mutasi

memberikan bimbingan, saran, dan intruksi terhadap

Klasis. Sinode GPM terkait dengan kebijakan mutasi ini

53

harus selalu memberikan pendampingan berupa

bimbingan dan saran kepada Klasis yang akan bertugas

untuk memberikan laporan kinerja tentang pendeta

yang ada dalam wilayahnya. Sehingga penting sekali

pendampingan yang diberikan, agar nantinya laporan

kinerja dan usulan memutasikan seorang pendeta

selalu berjalan sesuai dengan tata aturan yang berlaku

dan tidak bersifat subjektif.

Setelah itu fungsi manajemen kristiani yang

terakhir yaitu fungsi pengkoordinasian. Fungsi ini

sangat penting dilakukan untuk mengikat, menyatukan

dan menyelaraskan semua aktivitas dan usaha yang

dilakukan oleh organisasi dengan melakukan kerja

sama yang baik antara pimpinan tertinggi dan

bawahan. Tanpa koordinasi dengan pihak-pihak yang

secara langsung berkaitan dengan mutasi ini, maka

perencanaan yang sudah dibuat dengan matang tidak

dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fungsi ini sudah dilakukan dengan baik oleh pihak

Sinode GPM, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi dengan

54

melibatkan pihak majelis jemaat. Dengan pertimbangan

bahwa selain Klasis, pihak majelis jemaat yang lebih

mengetahui dan menyaksikan perkembangan pelayanan

dari pendeta yang ada dalam jemaat.

Dengan demikian, Sinode sebagai pemimpin

tertinggi membuat kebijakan mutasi bukan saja dengan

pertimbangan terhadap kebutuhan organisasi saja.

Akan tetapi, kebutuhan dari umat yang dilayani juga

haruslah dijadikan acuan dalam membuat kebijakan

mutasi ini dengan tidak melupakan kepentingan

pendeta dan keluarganya. Selain itu, GPM harus

mempunyai landasan yang kuat terutama landasan

teologi terkait dengan kebijakan ini. Sehingga tidak ada

lagi penyimpangan dan kendala yang timbul akibat

tidak mempunyai landasan teologi yang kuat yang

tertuang dalam sebuah peraturan tertulis.

Sinode melalui Sidang Sinode yang dilakukan

setiap lima tahun sekali harus selalu mengevaluasi

setiap kebijakan mutasi yang ada. Dengan tujuan agar

kebijakan mutasi ini dapat menjawab setiap kebutuhan

55

umat dengan memperhatiakan setiap perubahan yang

terjadi di lingkungan GPM. Semua hal itu dapat

dilakukan apabila ada koordinasi yang baik dengan

berbagai pihak-pihak yang ada yaitu Klasis dan juga

majelis jemaat, serta memerlukan komunikasi yang

terarah.

4.2 Pelaksanaan Mutasi Pendeta GPM

Sesuai dengan hasil wawancara dengan wakil

sekum Sinode GPM terkait dengan pelaksanaan mutasi

pendeta yang dilakukan oleh Sinode, GPM melakukan

mutasi berdasarkan laporan kinerja (DP3) yang

diterima dari Badan Pekerja Klasis. Selain menerima

laporan kinerja, Sinode juga menerima laporan situasi

dan problematik pelayanan setiap dua tahun sekali.

Setelah menerima laporan kinerja dan situasi

pelayanan, maka kemudian Sinode akan mengeluarkan

Surat Keputusan mutasi terhadap pendeta yang ada.

Penting sekali pimpinan organisasi melakukan analisis

kinerja dan lingkungan kerja baik itu organisasi profit

56

dan non profit dalam hal ini organisasi keagamaan.

Selain berdampak positif untuk pengembangan kinerja

anggota organisasi (Putra dkk, 2015), tetapi juga

berdampak untuk untuk produktivitas kerja anggota

organisasi. Sehubungan dengan adanya laporan kinerja

(DP3) yang dilakukan oleh Klasis terhadap tenaga

pendeta yang ada sebelum memutuskan untuk

memutasikan, adapun aspek-aspek penilaiannya

adalah kesetian, prestasi kerja, tanggung jawab,

ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa dan

kreatifitas, kehidupan moral dan yang terakhir

kepemimpinan. Delapan aspek tersebut yang menjadi

indikator keberhasilan seorang pendeta GPM dalam

melayani suatu jemaat dan hal inilah yang akan

menjadi acuan bagi Sinode untuk memutasikan

pendeta yang ada.

Seperti yang sudah dipaparkan dalam kebijakan

mutasi bahwa mutasi pendeta didalam lingkungan

Sinode GPM dilakukan dalam empat bentuk. Mutasi

rutin tenaga pendeta berlaku bagi tenaga pendeta GPM

57

dengan masa tugas dan pelayanan selama lima tahun.

Akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat berbagai

kendala seperti yang dikemukakan oleh kepala

personalia dan pensiunan GPM. Kendala yang dihadapi

oleh Sinode sendiri terkait dengan pelaksanaan mutasi

rutin ini, yaitu pendeta yang kurang memahami

tugasnya sebagai seorang pelayan Tuhan yang harus

siap ditempatkan di wilayah pelayanan manapun.

Akibatnya ada pendeta yang menolak dipindahkan atau

dimutasikan sebanyak dua kali. Alasan dibalik

penolakan terhadap SK mutasi ini adalah pendeta

sudah nyaman dan betah dengan keadaan kota

sehingga susah untuk melayani didaerah terpencil atau

desa. Selain itu memiliki bisnis di daerah kota Ambon

menjadikannya susah untuk dipindahkan. Selain itu

juga jemaat yang sudah terlanjur mencintai pendeta

sehingga tidak menginginkan pendeta tersebut untuk

pindah.

Melihat penyimpangan dan kendala yang terjadi

pada pelaksanaan mutasi rutin tenaga pendeta, seperti

58

dikemukan oleh Sastrohadiwiryo (2002) disebabkan

oleh beberapa faktor yang mendasarinya. Untuk

beberapa kasus penolakan SK mutasi yang terjadi

dalam lingkungan GPM, maka faktor yang

mendasarinya yaitu faktor ekonomi, psikologis dan

sosiologis. Keadaan nyaman dengan kehidupan

perkotaan serta didukung keadaan ekonomi jemaat

yang sudah maju menjadikan kasus penolakan mutasi

pendeta ini terjadi. Hal ini seperti yang dikemukakan

oleh Sastrohadiwiryo (2002) bahwa anggota ingin tetap

berada dalam zona nyaman dan adanya kepentingan

pribadi. Akhirnya ketika keputusan untuk

memutasikan dikeluarkan oleh pimpinan maka akan

terjadi penolakan dengan berbagai faktor yang sudah

disampaikan diatas.

Kendala kedua menurut kepala personalia dan

pensiunan, yang dihadapi Sinode terkait dengan

pelaksanaan mutasi rutin ini yaitu kendala geografis.

Wilayah pelayanan GPM adalah wilayah kepulauan

yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara. Sehingga

59

untuk menjangkau setiap jemaat yang ada

menggunakan transportasi laut. Apalagi di pulau

Wetar, Damar, Sula dan Aru Selatan yang merupakan

wilayah pelayanan yang sangat jauh dan kemungkinan

pendeta sangat rentan terhadap penyakit. Penting

sekali pihak atasan atau pimpinan organisasi

memperhatikan kondisi atau lingkungan tempat

anggota bekerja. Sehingga tidak terlalu baik jika

seorang anggota terlalu lama bekerja disuatu tempat,

karna dipastikan akan mengalami kebosanan dan

kejenuhan. Hal ini akan berdampak pada kinerja yang

akan dihasilkan juga akan menurun dari sebelumnya

dan secara langsung akan berdampak buruk bagi

organisasi (Wahyudi, 2003).

Bentuk mutasi kedua yaitu mutasi karena

kepentingan pelayanan gerejawi. Dimana mutasi ini

berbeda dengan mutasi rutin diatas, karena mutasi ini

tidak mengenal masa tugas. Mengacu pada hasil

wawancara dengan pihak Sinode, maka dalam

pelaksanaan mutasi ini tidak terdapat kendala-kendala

60

dan penyimpangan yang terjadi seperti mutasi rutin.

Hal ini dikarenakan sebelum Sinode mengeluarkan SK

mutasi, terlebih dahulu melakukan pendekatan dan

percakapan dengan yang bersangkutan dan

keluarganya. Setelah itu, dilanjutkan percakapan

dengan Majelis Jemaat, dan Badan Pekerja Klasis

tempat pendeta tersebut melayani.

Selanjutnya mutasi karena tindak displin gereja,

dimana pendeta melakukan tindakan-tindakan yang

tidak sesuai dengan Firman Allah dan juga tata

peraturan yang berlaku didalam Sinode GPM. Sehingga

pendeta yang bersangkutan akan ditarik ke kantor

Klasis atau Sinode. Responden pertama memberi

contoh tindak displin gereja mengakibatkan ada

pendeta yang ditarik ke kantor Klasis atau Sinode.

Kasusnya adalah sebagai berikut:

Di sebuah jemaat yang ada dalam penelitian ini, menurut penilaian sebagian majelis jemaat dan anggota jemaat bahwa ada pendeta dengan karakter kepemimpinan otoriter. Selain kepemimpinanya yang otoriter, pendeta tersebut menggunakan media mimbar bukan untuk berkhotbah tetapi untuk membentak jemaat bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Kondisi seperti itu kemudian dilaporkan

61

oleh anggota jemaat kepada Sinode dalam hal ini sekum sehingga Sinode memutasikan yang bersangkutan ke jemaat lain. Tindakan memutasikan yang bersangkutan ke jemaat yang lain, dirasa perlu oleh Sinode supaya pendetanya bisa merubah kepemimpinanya yang otoriter. Namun hal itu tidak berjalan sesuai dengan eksptasi dari Sinode, malah dijemaat yang baru kesalahannya terulang kembali. Dengan berbagai keluhan dari anggota jemaat yang langsung dilaporkan ke Sinode, maka keputusan Sinode pendeta tersebut ditarik ke kantor Klasis.

Mutasi karena tindak disiplin gereja atau istilah

dalam manajemen sumber daya manusia yaitu mutasi

tidak ilmiah. Dimana mutasi ini berbeda dengan mutasi

rutin karena tidak memiliki jenjang waktu dan tidak

melalui penilaian kinerja. Mutasi ini dapat terjadi

karena anggota yang bermasalah dengan pimpinan

atau teman sekerja, produktivitas dan motivasi kerja

menurun. Dengan berpatokan pada kasus yang terjadi

diatas, maka sebaiknya pendeta yang bermasalah

sebelum dimutasika ke kantor Klasis atau Sinode,

pihak Badan Pekerja Harian Sinode melakukan

pendampingan atau pembinaan terhadap

bersangkutan. Tujuan melakukan pembinaan ini

supaya pendeta tersebut tidak melakukan kesalahan

62

yang sama walaupun ditempatkan di kantor bukan di

jemaat. Selain itu gereja adalah organisasi yang

berbeda dengan organisasi profit atau instansi

pemerintah lainnya, dimana cinta kasih (Kristus)

merupakan dasar dari organisasi ini.

Selanjutnya pelaksanaan mutasi karena ikut

suami atau istri, dimana ada satu kasus terkait dengan

mutasi ini sesuai hasil wawancara dengan mantan

pekerja di kantor Klasis. Menurut Bapak M pernah ada

kasus pendeta dari Pulau Ambon hendak dimutasikan

ke jemaat di Seram Utara sedangkan pendeta tersebut

baru saja menikah dan suaminya seorang pegawai di

PDAM Ambon. Ditakutkan memutasikan pendeta

tersebut dengan status sebagai pasangan rumah tangga

yang masih muda akan menganggu keharmonisan

dalam rumah tangganya. Hal ini juga harus menjadi

pertimbangan dari Sinode ketika ingin memutasikan

seorang pendeta. Memang benar tugas pendeta adalah

untuk melayani umat dimana saja, tetapi jangan

sampai melupakan tugasnya sebagai bagian dari

63

lingkungan sosial yang terkecil yaitu keluarga. Tidak

dapat dipungkiri bahwa motivasi melayani yang besar

seorang pendeta didukung oleh topangan dari keluarga.

Dengan melihat penjabaran pelaksanaan mutasi

diatas, maka untuk mutasi rutin dan mutasi karena

kepentingan pelayanan dalam pelaksanaannya sudah

sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam arti, bahwa

sebelum memutasikan seorang pendeta Klasis terlebih

dahulu melakukan analisis laporan kinerja. Walaupun

dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kendala baik itu

dari pendeta, jemaat maupun kendala teknis

(geografis). Akan tetapi tidak menutup kemungkinan

bahwa tidak sedikit dari pelaksanaan mutasi dalam

lingkup GPM ini yang tidak berjalan sesuai dengan

aturan yang ada. Apalagi untuk kasus-kasus pendeta

yang memiliki tingkat pendidikan S2 akan langsung

ditempatkan di kantor Klasis atau Sinode. Ada juga

pendeta yang selalu dimutasikan di jemaat airmata

atau sebaliknya di jemaat mata air. Hal inilah yang

akhirnya menimbulkan pendapat negatif dari pendeta

64

atau jemaat bahwa mutasi ini terjadi karena sikap

like/dislike dari pimpinan.

4.3 Tanggapan pendeta dan umat

Dalam penelitian ini, bukan saja memfokuskan

pada kebijakan dan pelaksanaan mutasi itu sendiri,

tetapi mencoba menggali dan mengkaji tanggapan

pendeta sebagai pelaksanaan dari kebijakan mutasi

dan juga umat yang adalah merupakan sasaran dari

pelayanan yang dilakukan oleh Gereja. Maka dari itu,

pendeta yang dijadikan narasumber dalam penelitian

ini adalah pendeta-pendeta GPM yang sudah pernah

mengalami mutasi. Sedangkan untuk majelis jemaat

dan anggota jemaat adalah mereka yang cukup paham

tentang peraturan mutasi tenaga pendeta di GPM.

Berikut ini merupakan tabel tanggapan pendeta,

majelis dan umat tentang kebijakan dan pelaksanaan

mutasi tenaga pendeta GPM:

65

Tabel 4.1. Tanggapan terhadap mutasi tenaga pendeta

Aspek Tanggapan

Pendeta Majelis Jemaat Anggota

jemaat

Peraturan

peraturan mutasi adalah kebijakan dari

Sinode

Penting dilakukan

Mutasi merupakan aturan Sinode

Penting dilakukan

Sesuai peraturan Sinode

Penting dilakukan

Tahapan

proses

Normal

(sesuai dengan

aturan –

laporan kinerja)

Normal

(sesuai dengan

aturan – laporan

kinerja)

Normal

(sesuai dengan

aturan –

laporan kinerja)

Pelaksan

aan

Belum merata

(masa tugas

lebih dari lima

tahun)

Belum merata

(tidak sesuai

aturan – masa

tugas pendeta)

Belum merata

(tidak sesuai

aturan)

Kendala Like/Dislike

(dalam melakukan

analisis laporan

kinerja pendeta)

Like/Dislike

(berkaitan dengan

penempatan

maupun

pemindahan

pendeta)

Like/Dislike

(berkaitan dengan

pemindahan

pendeta)

Dampak Dari proses mutasi,

pendeta menyadari

bahwa

imannya

dikuatkan

melalui proses melayani di

berbagai

jemaat.

pendeta mengalami

perubahan

cara pandang bergereja.

Dari proses mutasi, pendeta

menyadari bahwa imannya

dikuatkan

melalui proses

melayani di

berbagai jemaat.

Umat semakin diperbaharui

kehidupan

spritualnya.

Dari proses mutasi,

pendeta menyadari

bahwa

imannya

dikuatkan

melalui proses

melayani di

jemaat.

Umat semakin

diperbaharui

kehidupan spritualnya.

Sumber: Pengelolaan Data Wawancara, 2015

66

Tabel tanggapan diatas, untuk aspek peraturan

mutasi ini dengan jelas dapat terlihat bahwa baik

pendeta, majelis jemaat dan umat memiliki pandangan

yang sama. Menurut mereka peraturan mutasi

merupakan kebijakan yang dibuat oleh Sinode.

Sehingga penting sekali untuk peraturan ini dilakukan

oleh pendeta. Ada dua alasan sehingga peraturan atau

kebijakan mutasi ini penting dilakukan. Alasan yang

pertama bahwa pendeta juga butuh penyegaran dan

tidak baik pendeta terlalu lama di jemaat. Karena akan

mematikan kreatifitas dan kemampuan yang d

imilikinya apalagi kalau pendeta itu ditempatkan

di wilayah airmata. Selain itu bukan saja penyegaran

bagi pendeta tetapi juga bagi jemaat yang ada.

Ditakutkan jemaat sudah bosan dengan pendeta yang

ada dan membutuhkan pendeta yang baru. Alasan

kedua bahwa seorang pendeta GPM tidak akan pernah

melayani selama-lamanya di suatu jemaat. Dengan

mengingat tugas pengutusan sebagai pelayan Tuhan

bahwa ada banyak ladang-ladang yang menunggu

67

mereka untuk pergi kesana. Apalagi dengan kenyataan

bahwa tidak semua jemaat GPM adalah jemaat yang

memiliki keadaan ekonomi yang mapan. Banyak sekali

jemaat GPM yang keadaan ekonominya masih

berkembang. Itulah tugas-tugas pelayanan yang

menanti mereka sebagai pelayan Tuhan.

Kemudian untuk tahapan proses baik itu mutasi

rutin, mutasi karena kepentingan pelayanan dan

mutasi ikut suami atau isteri memiliki tanggapan

bahwa berjalan dengan normal. Dalam arti bahwa,

tahapan proses dalam pelaksanaan ketiga mutasi ini

berjalan sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

Dimana sebelum memutasikan seorang pendeta ada

proses penilaian kinerja pendeta yang dilakukan oleh

Sinode. Sedangkan ada satu kasus mutasi tindak

displin gereja di sebuah jemaat yang disayangkan oleh

majelis jemaat dan umat. Menurut mereka untuk kasus

mutasi tindak displin gereja di sebuah jemaat A

seharusnya tidak perlu terjadi.

68

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan mutasi ini

dirasakan belum merata oleh pendeta, majelis jemaat

dan anggota jemaat. Belum meratanya pelaksanaan

mutasi yang dimaksudkan disini adalah seharusnya

dimulai dari wilayah yang jauh (airmata) kemudian

wilayah dekat. Akan tetapi ada beberapa pendeta yang

selalu dimutasikan ke daerah yang jauh atau

sebaliknya. Kemudian ada pendeta muda dengan

pendidikan S2 langsung ditempatkan di kantor Sinode.

Selain itu, belum meratanya pelaksanaan mutasi ini

juga disebabkan tenaga pendeta GPM yang terlampau

banyak dengan tidak diimbangi oleh kesiapaan jemaat

(airmata) untuk menerima pendeta lebih dari dua di

suatu jemaat. Belum ditambah lagi dengan lulusan

Teologi baik itu dari sekolah Teologi UKIM dan sekolah

teologi di luar Ambon yang terlampau banyak. Sehingga

menyebabkan Sinode GPM membatasi penerimaan

tenaga vikariat dan berdampak juga pada penempatan

dan pemindahan tenaga pendeta GPM.

69

Lebih lanjut untuk aspek kendala dinilai terdapat

unsur like/dislike dari pimpinan Sinode atau Klasis.

Hal ini berkaitan erat dengan tanggapan pendeta dan

umat mengenai tahapan proses. Dalam melakukan

analisis kinerja (DP3) dirasakan belum transparan.

Pendeta yang dekat dengan salah satu pejabat Sinode

akan mendapatkan laporan kinerja yang baik.

Sedangkan pendeta yang membangkang dengan

keputusan yang dikeluarkan oleh Sinode, akan

memiliki laporan kinerja yang kurang baik. Hal ini juga

berlaku dalam pelaksanaan penempatan dan

pemindahan (mutasi) seorang pendeta.

Setiap kebijakan yang dilakukan pasti ada

dampak yang akan dirasakan baik itu dari pihak

organisasi (Gereja), pendeta sebagai pelaksana

kebijakan mutasi dan juga umat yang dilayani. Mutasi

ini sangat berdampak bagi kehidupan pelayanan

seorang pendeta. Bukan saja perubahan pada kualitas

iman, tetapi juga perubahan cara pandang bergereja.

Dengan ditempatkan diseluruh wilayah GPM baik itu

70

wilayah airmata dan juga mata air maka pendeta

semakin memahami bahwa GPM bukan saja jemaat

kota tetapi juga jemaat desa, bukan saja jemaat mata

air1 tetapi juga jemaat airmata2. Bukan saja pendeta

yang terkena dampak positif dari pelaksanaan mutasi

ini, umat yang dilayani juga terkena dampaknya. Ketika

terjadi peningkatan iman yang berkaitan dengan

kualitas pelayanan dan perubahan cara pandang, maka

umat yang dilayani juga akan semakin dibaharui

kualitas imannya. Bukan saja kualitas iman yang

diperbaharui oleh pendeta tetapi kualitas hidup umat

(kehidupan ekonomi) juga semakin ditingkatkan.

Dengan melihat tanggapan dari pendeta dan

umat tentang pelaksanaan mutasi diatas, maka tidak

selalu kebijakan yang dilakukan Sinode sesuai dengan

keinginan umat. Sinode merasa bahwa kebijakan dan

pelaksanaan mutasi selama ini sudah berjalan dengan

1 Jemaat mata air adalah istilah yang sering digunakan kalangan GPM untuk menggambarkan kondisi jemaat dengan keadaan ekonomi maju atau jemaat mapan 2 Jemaat airmata adalah istilah yang digunakan dalam kalangan GPM untuk menggambarkan kondisi jemaat dengan keadaan ekonomi dibawah atau jemaat berkembang

71

baik dan sudah menjawab kebutuhan umat. Hal ini

berbanding terbalik dengan tanggapan pendeta dan

umat yang merasa bahwa pelaksanaan mutasi belum

sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya sesuai

aturan mutasi rutin, seorang pendeta di jemaat lima

tahun akan tetapi ada pendeta yang di jemaat sudah

enam tahun, bahkan ada delapan tahun. Ada juga

pendeta yang baru melayani di jemaat selama dua

tahun, tiba-tiba sudah dimutasikan oleh Sinode.

Tanggapan negatif tentang pelaksanaan mutasi

dalam GPM ini terjadi karena kurangnya pemahaman

pendeta dan umat tentang tata aturan mutasi di GPM.

Penting bagi Sinode untuk bisa mensosialisasikan

kebijakan mutasi tenaga pendeta ini di tingkat jemaat.

Tujuan sosialisasi kebijakan mutasi ini ditingkat jemaat

khususnya untuk perangkat pelayan yang ada dalam

sehingga semua perangkat pelayan mengetahui dengan

jelas tentang kebijakan mutasi ini. Sehingga ketika ada

pendeta yang memiliki masa tugas singkat di jemaat

atau pendeta dengan masa tugas lebih dari lima tahun

72

kemudian dimutasikan, perangkat pelayana bisa

menjelaskan hal-hal ini kepada jemaat.

Dengan demikian semua unsur pelayan di tingkat

jemaat dapat mengetahui dengan jelas aturan tentang

tenaga mutasi pendeta di GPM. Agar nantinya

tanggapan negatif terhadap Sinode terkait kebijakan

dan pelaksanaan mutasi ini tidak ada lagi. Karena

kebijakan ini dibuat dan dilakukan semuanya untuk

pelayanan umat yang lebih baik lagi. Dengan harapan

bahwa semua umat baik itu di daerah kota maupun

desa dapat merasakan setiap pelayanan yang dilakukan

oleh pendeta-pendeta. sehingga kehidupan umat baik

itu spritual dan ekonomi umat semakin dibaharui.

Maka dari itu agar pelayanan dapat berjalan dengan

baik di GPM membutuhkan kerja sama dan koordinasi

yang baik dari tingkat Sinode, Klasis sampai ke tingkat

jemaat.